Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian

DIREKTORAT JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR

REPUBLIK INOONES~A

Se at Ditjen BIM Telp/Fax. 0215252482

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52- 53 Lantal 9 Jakarta 12950 Kotak Pos: 4478 JKSMG Telp.: 0215251127, 0215255509 Ext 4003 Fax.: 0215252978 Direktorat lnd.Kimia Dasar Telp/Fax. 0215253214

Drrektorat lnd.Material Dasar Logam Telp/Fax. 0215252185

Direktorat lnd.Kimia Hilir Telp/Fax. 0215274385

Direktorat Ind. Tekstil &Aneka Telp/Fax. 0215253794

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR l9/BIM/PER/~2/20l4

NOMOR:

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) ALUMINIUM SULFAT SECARA WAJIB DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR, Menimbang

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 15 Peraturan Menteri

Perindustrian

Nomor

67 /M-IND/PER/ 12/2013

tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNl) Aluminium Petunjuk

Sulfat Teknis

Secara Wajib, Pelaksanaan

perlu menerbitkan Pemberlakuan

dan

Pengawasan Penerapan Standar Nasionai Indonesia (SNI) Aluminium Sulfat Secara Wajib;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Basis lndustri Manufaktur tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan

Pemberlakuan

dan

Pengawasan

Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Aluminium Sulfat Secara Wajib;

Mengingat

1. Keputusan

Presiden Republik Indonesia Nomor 23/M

Tahun 2014

tentang Pengangkatan Direktur Jenderal

Basis lndustri Manufaktur; 2. Peraturan

Menteri

lND /PER/20 10

Perindustrian

ten tang

Kernen terian Perind us trian;

Organisasi

Nomor dan

105/MTata Kerja

Peraturan Direktur Jenderal BIM

Nomor:

3 . Peraturan

Perindustrian

Menteri

IND/PER/7 /2011

~9/BLM/PER/~2 /2Ql4

tentang Jenis-Jenis

Nomor

64/M-

Industri

Dalam

Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan Di Lingkungan Kementerian Perindustrian; Menteri

4. Peraturan

Perindustrian ten tang

IND/PER/ 12/2014

Nomor

67 /M-

Pemberlakuan

Standar

Nasionallndonesia (SNl) Aluminium Sulfat Secara Wajib;

MEMUTUSKAN: Menetapkan

PERATURAN

DIREKTUR

JENDERAL

BASIS

INDUSTRI

MANUFAKTUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) ALUMINIUM SULFAT

SECARA

WAJIB

Pasal 1 Memberlakukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Aluminium Sulfat

Secara Wajib sebagaimana dimaksud

dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Basis lndustri Manufaktur ini.

Pasal2 Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan

pedoman

Laboratorium Produk

(PPSP)

Penguji, dalam

bagi dan

Lembaga

Sertifikasi

Produk,

Petugas

Pengawas

Standar

pelaksanaan

pemberlakuan

dan

pengawasan penerapan SNI Aluminium Sulfat Secara Wajib.

2

Peraturan Direktur Jenderal BIM Nomor: l9/BIM/PER/~2/20l4

Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur m1 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2014 DIREKTUR JENDERAL RIMANUFAKTUR

Tembusan Peraturan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada: 1. Menteri Perindustrian; 2 . Menteri Perdagangan; 3 . Kepala Badan Standardisasi Nasional; 4 . Direktur Jenderal Bea & Cukai, Kementerian Keuangan; 5. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan; 6. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan; 7. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Kernen terian Perdagangan; 8. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian; 9. Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perindustrian Provinsi dan KabupatenjKota di seluruh Indonesia; 10. Kepala Pusat Standardisasi, Kementerian Perindustrian; 11. Kepala Balai Besar dan Balai Riset dan Standardisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; 12. Sekretaris Direktorat Jenderal Basis lndustri Manufaktur, Kementerian Perindustrian; 13. Direktur lndustri Tekstil dan Aneka, Kementerian Perindustrian; 14. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Perindustrian; 15. Pertinggal.

3

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MANUFAKTUR 19/BIM/PER/~ 2/2014 NOM OR TANGGAL 30 Desember 2014

BASIS

INDUSTRI

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN DAN PENGAW ASAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) ALUMINIUM SULFAT SECARA WAJIB KETENTUAN UMUM LINGKUP PEMBERLAKUAN SNI ALUMINIUM SULFAT SECARA 2. BAB II WAJIB TATA CARA MEMPEROLEH SPPT SNI 3. BAB III 4. BABIV TATA CARA PENGAMBILAN CONTOH TATA CARA PENANDAAN 5 . BAB V PROSEDUR MEMPEROLEH PERTIMBANGAN TEKNIS 6. BAB VI 7. BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 8 . BAB VIII : TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN PENUTUP 9 . BABIX 10. LAMPIRAN - I. PERMOHONAN PENDAFTARAN PERMOHONAN 1. BAB I

SPPT-SNI II.

FORMULIR IMPORTASI DALAM RANGKA PERMOHONAN SURAT KETERANGAN ALUMINIUM SULFAT NON SNI WAJIB UNTUK PERUSAHAAN IMPORTIR. III. FORMULIR IMPORTASI PRODUSEN DALAM RANGKA PERMOHONAN SURAT KETERANGAN ALUMINIUM SULFAT NON SNI WAJIB UNTUK PERUSAHAAN PRODUSEN. IV. SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN BAHAN KIMIA. V. LAPORAN REALISASI IMPOR (UNTUK IMPORTIR UMUM). VI. LAPORAN REALISASI IMPOR (UNTUK IMPORTIR PRODUSEN). VII. SURAT TUGAS PENGAWASAN PENERAPAN SNI. VIII.LABEL CONTOH UJI. IX. BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH. X. BERITA ACARA PENGAWASAN PENERAPAN SNI.

XI. DAFTAR HADIR PENGAWASAN SNI ASAM SULFAT TEKNIS.

DIREKTUR JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR

~HARJANTO

~

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) ALUMINIUM SULFAT SECARA WAJIB BAB I KETENTUAN UMUM Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan : 1. Aluminium Sulfat adalah senyawa kimia anorganik berbentuk cair yang tidak berwarna hingga berwarna sedikit atau padat yang bersifat higroskopis berupa bubuk, butiran atau bongkahan dengan rumus kimia AI2(SO4)3.xH2O. 2. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI Aluminium Sulfat. 3. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPTSNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Aluminium Sulfat sesuai persyaratan SNI Aluminium Sulfat. 4. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh barang sesuai spesifikasi/metode uji SNI Aluminium Sulfat. 5. Sertifikat Hasil Uji (SHU) adalah sertifikat hasil pengujian atas contoh aluminium sulfat yang diterbitkan oleh Laboratorium Penguji. 6. Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu menurut SNI ISO 9001:2008 atau sistem manajemen mutu lain yang setara. 7. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (LSSM) adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau Badan Akreditasi negara pengekspor yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan (Multual Recognition of Arrangement (MRA)) dengan KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu. 8. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga non struktural, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi serta berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium untuk melakukan kegiatan sertifikasi. 9. Mutual Recognition Arrangement (MRA) atau Perjanjian Saling Pengakuan, adalah kesepakatan yang dilakukan oleh KAN Indonesia dengan badan akreditasi negara lain untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau keseluruhan aspek dalam hal hasil-hasil penilaian kesesuaian.

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal BIM Nomor: 19/BIM/PER/12/2014

10. Pertimbangan Teknis adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri yang menetapkan bahwa suatu produk/bahan kimia tidak berlaku ketentuan SNI Wajib karena alasan tertentu, alasan khusus dan/atau memiliki standar tersendiri yang berbeda dengan SNI meskipun produk dimaksud memiliki kesamaan nomor Harmonized System (HS) dengan produk yang terkena ketentuan SNI secara wajib. 11. Lembar Data Keselamatan (LDK)/ Safety Data Sheet (SDS) adalah lembar petunjuk yang berisi informasi bahan kimia tentang sifat fisika, kimia, jenis bahaya yang ditimbulkan, cara penanganan, dan tindakan khusus dalam keadaan darurat. 12. Menteri adalah perindustrian.

Menteri

yang

menyelenggarakan

urusan

di

bidang

13. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian. 14. Direktur Pembina Industri adalah Direktur Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur.

Industri

Kimia

Dasar,

15. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri yang selanjutnya disebut BPKIMI adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian yang bertugas mengkoordinasikan standar bidang industri.

BAB II LINGKUP PEMBERLAKUAN SNI ALUMINIUM SULFAT SECARA WAJIB 1. SNI Aluminium Sulfat diberlakukan secara wajib pada Aluminium Sulfat dengan Nomor Pos Tarif/Harmonized System (HS) sebagai berikut: Jenis Produk Aluminium Sulfat

No. SNI SNI 0032 : 2011

No. HS exHS 2833.22.10.00

Pemberlakuan secara wajib sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku bagi Aluminium Sulfat dalam kemasan dan atau curah. 2. Perusahaan yang memproduksi Aluminium Sulfat wajib: a. menerapkan SNI dan memiliki SPPT SNI Aluminium Sulfat sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan b. membubuhkan tanda SNI pada kemasan produk pada tempat yang mudah dibaca dengan cara yang tidak mudah hilang. 3. Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 wajib mencantumkan tanggal, bulan dan tahun produksi pada kemasan produk di tempat yang mudah dibaca dengan cara yang tidak mudah hilang. 4. Tanggal, bulan dan tahun produksi sebagaimana dimaksud pada angka 3 merupakan objek pengawasan kualitas produk atas pelaksanaan SNI Aluminium Sulfat secara wajib.

2


5. Aluminium Sulfat yang diperdagangkan di dalam negeri, yang berasal dari hasil produksi dalam negeri atau impor, wajib memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan 3. BAB III TATA CARA MEMPEROLEH SPPT SNI A. Permohonan SPPT-SNI 1. Permohonan SPPT SNI Aluminium Sulfat ditujukan kepada LSPro yang ditunjuk Menteri. 2. Pemohon SPPT-SNI adalah : a. Produsen Aluminium Sulfat Dalam Negeri; b. Produsen Aluminium Sulfat Luar Negeri; dan c. Importir . 3. Produsen luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b yang mengajukan permohonan SPPT-SNI Aluminium Sulfat, wajib menunjuk perusahaan perwakilan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai importir atau perusahaan importir yang berkedudukan di Indonesia untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi atas pemenuhan ketentuan penerapan SNI secara wajib pada Aluminium Sulfat asal impor dimaksud yang beredar di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 1. 4. Legalitas keberadaan perusahaan perwakilan dan perusahaan importir sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuktikan dengan perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 5. Pemohon SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada angka 2 selanjutnya disebut Pelaku Usaha. B. Sistem Sertifikasi SPPT-SNI Aluminium Sulfat diberikan melalui Sertifikasi Tipe/Sistem 1b atau Sertifikasi Tipe/Sistem 5. C. Proses Pengajuan dan Sertifikasi SNI 1. Sistem/Tipe 1b a. Pelaku Usaha mengajukan permohonan Sertifikasi SNI kepada LSPro dengan memenuhi persyaratan administrasi, dengan menunjukkan dokumen asli dan menyerahkan salinan berupa: 1) Produk dalam negeri a) Izin Usaha Industri (IUI); b) Akte pendirian perusahaan; c) Surat pernyataan jaminan untuk tidak mengedarkan Aluminium Sulfat pada saat proses pengujian; d) Sertifikat atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 3


Kementerian Hukum dan HAM dengan lingkup yang sesuai dengan produk yang dimohonkan SPPT SNI-nya atau lisensi dari pemilik merek. e) Surat Permohonan Pencatatan SPPT-SNI. 2) Produk impor a) Surat Izin Usaha Perdagangan; b) Angka Pengenal Importir Umum (API-U); c) Packing List; d) Bill of Lading; e) Sertifikat Hasil Uji (SHU)/Certificate of Analysis (CoA) yang mengacu pada SNI Aluminium Sulfat dari laboratorium penguji negara asal yang terakreditasi ISO 17025; f) Sertifikat atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM dengan lingkup yang sesuai dengan produk yang dimohonkan SPPT SNI-nya atau lisensi dari pemilik merek. g) Surat Permohonan Pencatatan SPPT-SNI. b. Skema sertifikasi dilakukan sesuai tahapan berikut : 1) Pengujian produk sesuai SNI Aluminium Sulfat; 2) Pengujian produk dilakukan pada: a) Aluminium Sulfat dalam negeri dengan jumlah yang mewakili total produksi selama 6 bulan; b) Aluminium Sulfat impor dengan jumlah yang mewakili 1 (satu) kali pengapalan. 2. Sistem/Tipe 5 a. Pelaku Usaha mengajukan permohonan Sertifikasi SNI kepada LSPro dengan memenuhi persyaratan administrasi, dengan menunjukkan dokumen asli dan menyerahkan foto copy berupa: 1) Izin Usaha Industri (IUI) atau Surat Izin sejenis dengan lingkup usaha industri Aluminium Sulfat (diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah untuk pelaku usaha luar negeri); 2) Akte Pendirian Perusahaan (diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah untuk pelaku usaha luar negeri); 3) Surat pernyataan jaminan untuk tidak mengedarkan Aluminium Sulfat pada saat proses pengujian bagi: a) produk dalam negeri; dan b) produk impor. 4) Surat penunjukan dari produsen luar negeri kepada perusahaan perwakilan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai importir atau perusahaan importir yang berkedudukan di

4


Indonesia untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi atas pemenuhan ketentuan penerapan SNI secara wajib. 5) Surat Permohonan Pencatatan SPPT-SNI. b. Memenuhi skema sertifikasi: 1) Telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang dibuktikan dengan: a) Surat pernyataan dari pelaku usaha tentang kesesuaian penerapan sertifikat SMM SNI ISO 9001:2008 atau revisinya, yang dilengkapi dengan dokumen sistem mutu; atau b) Sertifikat SMM berdasarkan SNI ISO 9001:2008 atau revisinya yang diterbitkan oleh LSSM. 2) Audit sistem manajemen mutu diberlakukan: a) Untuk perusahaan yang telah memiliki sertifikat SMM SNI ISO 9001:2008 atau revisinya dari LSSM yang terakreditasi oleh KAN, LSPro melakukan audit pada klausula yang berkaitan dengan pengendalian proses produksi dan pengendalian mutu; b) Untuk perusahaan yang sudah menyatakan pelaksanaan SMM namun belum memiliki sertifikat SMM, LSPro melakukan audit pada seluruh klausula. 3) Memperoleh Sertifikat Hasil Uji (SHU) dari Laboratorium Penguji yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh Uji (LCU). 4) Contoh uji diambil dari hasil akhir aliran produksi dan/atau dari gudang. 5) Penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh Laboratorium Penguji di luar negeri dapat diterima sepanjang telah ditunjuk Menteri dengan ketentuan negara tempat Lembaga dimaksud berada mempunyai perjanjian bilateral dan multilateral di bidang regulasi teknis dengan Republik Indonesia dan Laboratorium Penguji tersebut telah diakreditasi oleh badan akreditasi negara tempat Laboratorium Penguji itu berada yang memiliki Perjanjian Saling Pengakuan (Mutual Recognition Arrangement) dengan KAN. D. Surat Permohonan Pencatatan SPPT-SNI 1. Pelaku usaha mengajukan Surat Permohonan Pencatatan SPPT-SNI dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Petunjuk Teknis ini yang ditujukan kepada Direktur Pembina Industri. 2. Surat Permohonan Pencatatan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib ditandatangani oleh Direktur Perusahaan atau pejabat setingkat Direktur sebagai penanggung jawab.

5


3. Surat Permohonan Pencatatan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan langsung oleh: a. produsen wajib dilengkapi dengan: 1) copy formulir permohonan SPPT-SNI yang telah diisi oleh pemohon dan dilegalisasi oleh LSPro yang bersangkutan; 2) copy Izin Usaha Industri Aluminium Sulfat atau izin sejenis dari luar negeri; 3) Surat tanda daftar merek I Sertfikat merek dan atau Perjanjian Lisensi yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM; 4) daftar peralatan produksi yang dimiliki guna mendukung pemenuhan ketentuan SNI Aluminium Sulfat; dan 5) jenis produk yang akan disertifikasi. b. perwakilan produsen (Perusahaan Perwakilan atau Importir) wajib dilengkapi dengan: 1) seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 2) surat penunjukan dari produsen Aluminium Sulfat kepada Perusahaan Perwakilan atau Importir sebagai pihak yang bertanggung jawab atas proses permohonan sertifikasi dar) kualitas produk hasil produksi dari produsen dimaksud yang beredar yang di wilayah Indonesia; 3) copy Izin Usaha Industri jika perusahaan perwakilan produsen merupakan perusahaan industri; 4) copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 5) copy Angka Pengenal Importir jika perusahaan perwakilan produsen merupakan Perusahaan Importir. 4. Direktur Pembina Industri dapat melakukan verifikasi kemampuan dan kelayakan pemohon dalam penerapan SNI. 5. Berdasarkan hasil penelitian dan/atau verifikasi atas kebenaran permohonan, Direktur Pembina Industri mengeluarkan Surat Permohonan Pencatatan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau surat penolakan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan. E. Ketentuan lanjut terkait SPPT-SNI 1. SPPT-SNI Aluminium Sulfat Sertifikasi Sistem/Tipe 1b diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak laporan hasil ujinya diterima lengkap dan benar. 2. SPPT-SNI Aluminium Sulfat Sertifikasi Sistem/Tipe 5 diterbitkan selambat-lambatnya 41 (empat puluh satu) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar di luar waktu pengujian dan tindakan perbaikan. 3. Biaya penerbitan SPPT-SNI merupakan tanggung jawab perusahaan pemohon. 4. SPPT-SNI sertifikasi Sistem/Tipe 1b:

6


a. Aluminium Sulfat produksi dalam negeri berlaku selama 6 bulan sejak tanggal diterbitkan; dan b. Aluminium Sulfat impor berlaku untuk jumlah Aluminium Sulfat per Bill of Lading. 5. SPPT-SNI sertifikasi Sistem/Tipe 5 berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal diterbitkan. 6. LSPro wajib memberitahukan dan menyampaikan kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri, kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan perusahaan pemohon tentang : a. SPPT-SNI yang telah diterbitkan; b. Penundaan pemberian atau perpanjangan SPPT-SNI bila belum memenuhi persyaratan sertifikasi, dan perusahaan pemohon dapat melakukan tindakan perbaikan; c. Penolakan pemberian atau perpanjangan SPPT-SNI, bila tidak memenuhi persyaratan sertifikasi; dan d. Pelimpahan SPPT-SNI kepada LSPro yang ditunjuk (Jika LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI tidak ditunjuk lagi). 7. Surveilan terhadap penerapan Sistem Manajemen Mutu dan mutu produk perusahaan pemegang SPPT-SNI dilakukan oleh LSPro minimal 1 tahun sekali. 8. Pelimpahan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf d dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. LSPro bertanggung jawab terhadap SPPT-SNI yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan penerapan SNI yang diberlakuan secara wajib dan peraturan perundang-undangan. 10. Pelaku usaha pemegang SPPT-SNI wajib untuk menyampaikan laporan realisasi produksi dan/atau impor Aluminium Sulfat kepada Direktur Pembina Industri setiap 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya SPPT-SNI. BAB IV TATA CARA PENGAMBILAN CONTOH 1. Cara pengambilan contoh Aluminium Sulfat dalam rangka SPPT-SNI wajib mengacu pada SNI 0428, Petunjuk pengambilan contoh padatan dan SNI 0429, Petunjuk pengambilan contoh cairan dan semi padat. 2. Cara pengambilan contoh Aluminium Sulfat harus mempertimbangkan karakteristik Aluminium Sulfat. 3. Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI dengan Sistem/Tipe 1b: a. Produksi dalam negeri 1) Pengambilan contoh dilakukan di aliran produksi dan/atau gudang produksi secara acak setiap 6 (enam) bulan oleh Petugas Pengambilan Contoh (PPC) yang tersertifikasi; 2) Untuk setiap pengujian SNI diambil contoh uji sebanyak 3 (tiga) bagian sesuai ketentuan pengambilan contoh SNI Aluminium Sulfat. 7


1 (satu) bagian disimpan sebagai arsip pabrik, 1 (satu) bagian disimpan sebagai arsip laboratorium, dan 1 (satu) bagian diuji laboratorium; 3) 1 (satu) bagian sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a nomor 2 minimal berisi 1 (satu) kg untuk Aluminium Sulfat padat dan/atau 1 (satu) liter untuk Aluminium Sulfat cair; dan 4) Arsip pabrik disimpan sampai SPPT-SNI diterbitkan. b. Impor 1) Pengambilan contoh dilakukan oleh Petugas Pengambilan Contoh (PPC) yang tersertifikasi di setiap kali kedatangan kapal di pelabuhan bongkar; 2) Untuk setiap pengujian SNI diambil contoh uji sebanyak 3 (tiga) bagian sesuai ketentuan pengambilan contoh SNI Aluminium Sulfat. 1 (satu) bagian disimpan sebagai arsip importir, 1 (satu) bagian disimpan sebagai arsip laboratorium, dan 1 (satu) bagian diuji laboratorium; dan 3) 1 (satu) bagian sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b nomor 2 minimal berisi 1 (satu) kg untuk Aluminium Sulfat padat dan/atau 1 (satu) liter untuk Aluminium Sulfat cair. 4. Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI dengan Sistem/Tipe 5: a. Cara pengambilan contoh dilakukan: 1) di aliran produksi dan/atau gudang secara acak setiap 1 (satu) tahun oleh Petugas Pengambilan Contoh (PPC) yang tersertifikasi yang ditunjuk oleh LSPro; dan 2) untuk setiap pengujian SNI diambil contoh uji sebanyak 1 (satu) paket contoh uji sesuai ketentuan pengambilan contoh Aluminium Sulfat. b. 1 (satu) paket contoh sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a nomor 2 dibagi 3 (tiga) bagian: 1) 1 (satu) bagian untuk disimpan sebagai arsip pabrik; 2) 1 (satu) bagian disimpan sebagai arsip laboratorium; dan 3) 1 (satu) bagian untuk diuji laboratorium. c. 1 (satu) bagian sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b minimal berisi 1 (satu) kg untuk Aluminium Sulfat padat dan/atau 1 (satu) liter untuk Aluminium Sulfat cair. BAB V TATA CARA PENANDAAN 1. Setiap kemasan produk Aluminium Sulfat harus membubuhkan tanda SNI dengan memberi tanda yang tidak mudah hilang, sekurang-kurangnya meliputi sebagai berikut: a. Nama perusahaan; b. Identitas perusahaan/merek/logo; c. Berat isi bersih; d. Tanda nomor SNI; dan e. Nomor Registrasi LSPro penerbit.

8


2. Penandaan SNI dilakukan pada posisi yang mudah terbaca pada setiap kemasan dengan ukuran dan desain sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. 3. Untuk Aluminium Sulfat dalam bentuk curah, pemberian tanda SNI dapat dilakukan dengan melampirkan salinan SPPT SNI yang telah dilegalisir LSPro penerbit. BAB VI PROSEDUR MEMPEROLEH PERTIMBANGAN TEKNIS 1. Aluminium Sulfat yang diimpor dan digunakan sebagai: a. contoh uji penelitian dan pengembangan; dan b. contoh uji dalam rangka penerbitan SPPT-SNI, harus memiliki surat pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri. 2. Surat Pertimbangan Teknis merupakan surat yang diterbitkan oleh Direktur Pembina Industri yang menerangkan bahwa Aluminium Sulfat sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak wajib memenuhi ketentuan SNI Aluminium Sulfat. 3. Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 2 diterbitkan berdasarkan permohonan oleh perusahaan. 4. Persyaratan untuk memperoleh dimaksud pada angka 2 yaitu:

pertimbangan

teknis

sebagaimana

a. Kelengkapan administrasi sebagai berikut: 1) Pertimbangan teknis contoh uji penelitian dan pengembangan: a) salinan Surat Izin Pendirian Lembaga; b) rencana penelitian dan pengembangan yang telah disahkan oleh lembaga yang bersangkutan; c) rencana jumlah Aluminium Sulfat yang akan diimpor; dan d) salinan Nomor Pokok Wajib Pajak. 2) Pertimbangan teknis contoh uji dalam rangka penerbitan SPPT-SNI: a) salinan Izin Usaha Industri (IUI) jika pemohon merupakan produsen Aluminium Sulfat di luar negeri; b) salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk importir umum; c) salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP); d) salinan Angka Pengenal Importir; e) salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); f) salinan permohonan SPPT-SNI yang telah disahkan oleh LSPro; dan g) jumlah contoh uji yang akan diimpor. b. Kelengkapan teknis rencana impor meliputi: 1) Lampiran II oleh Perusahaan Importir atau Lampiran III oleh Produsen produk yang menggunakan Aluminium Sulfat sebagai bahan baku; 9


2) Lembar Data Keselamatan (LDK)/Safety Data Sheet (SDS); 3) Surat pernyataan tentang kebenaran penggunaan bahan kimia dan kesediaan untuk diverifikasi bermaterai Rp 6.000 (Lampiran IV); 4) Diagram Alir Proses disertai penjelasan yang menunjukkan penggunaan bahan kimia yang diimpor sebagai bahan baku atau bahan penolong pada proses produksi. 5) Laporan realisasi proses pengimporan terakhir dengan melampirkan Surat Pertimbangan Teknis yang telah diterbitkan disertai bukti berupa dokumen PIB dan surat jalan untuk Importir Umum (Lampiran V) atau Lampiran VI untuk Importir Produsen. 5. Penerbitan Pertimbangan Teknis dilakukan setelah pelaksanaan penilaian kelayakan perusahaan yang terkait dengan: a. Perizinan industri yang bersangkutan; b. Jenis dan spesifikasi bahan kimia; c. Jumlah kebutuhan bahan kimia yang akan diimpor; d. Kapasitas izin produksi; dan e. Proses produksi. 6. Berdasarkan hasil penilaian kelayakan dan kebenaran kelengkapan dokumen atas kebutuhan bahan kimia, Direktur Industri Kimia Dasar menerima atau menolak untuk menerbitkan Surat Pertimbangan Teknis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima kelengkapan dokumen permohonan pertimbangan teknis. 7. Perusahaan yang mendapatkan Pertimbangan Teknis wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan impor. 8. Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur dapat melakukan verifikasi atas kebenaran pelaksanaan impor, pendistribusian, serta penggunaan bahan kimia yang telah diimpor dan diterbitkan Surat Pertimbangan Teknisnya. BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN A. Pembinaan 1. Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka penerapan SNI Aluminium Sulfat secara wajib dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri. 2. Direktur Jenderal pembina industri dapat melimpahkan pembinaan dan pengawasan kepada Direktur Pembina industri. 3. Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan industri dalam menerapkan SNI wajib melalui: a. Sosialisasi atas pemberlakuan SNI Aluminium Sulfat secara wajib dan/atau terdapat perubahan; b. Verifikasi dan Evaluasi faktor-faktor terkait penerapan SPPT-SNI Aluminium Sulfat; dan/atau c. Pembinaan teknis dan konsultasi dalam penerapan SNI. 10


4. Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c dilakukan melalui: a. Pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam peningkatan mutu produk; b. Sosialisasi pemberlakuan dan penerapan SNI Aluminium Sulfat secara Wajib; dan/atau c. Bimbingan teknis sistem mutu dan mutu produk. 5. Verifikasi dan Evaluasi faktor-faktor terkait penerapan SNI dilakukan melalui : a. inventarisasi dan verifikasi data produsen terkait rencana pelaksanaan monitoring penerapan SNI Aluminium Sulfat; b. inventarisasi data Lembaga Penilai Kesesuaian serta pihak terkait dalam penerapan SNI Aluminium Sulfat; c.

analisa dampak pemberlakuan SNI secara wajib bagi produsen dalam negeri.

B. Pengawasan 1. Dalam melaksanakan pengawasan SNI wajib di lokasi produksi, Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementrian Perindustrian menugaskan PPSP dan/atau petugas dari Direktorat Pembina Industri untuk melakukan pemeriksaan perusahaan dan uji petik. 2. Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur dapat menugaskan Petugas Pengawas Standar Produk (PPSP) berdasarkan Surat Tugas dengan menggunakan Formulir 1 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII Petunjuk Teknis ini untuk melakukan pengawasan pemberlakuan dan penerapan SNI secara wajib sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. 3. Objek Pengawasan PPSP terdiri dari : a. Produsen; b. Perusahaan perwakilan produsen dan/atau Importir; dan c. Aluminium Sulfat. 4. Lingkup Pengawasan penerapan SNI terdiri dari: a. Pengawasan di lokasi produksi: 1) Pemeriksaan keabsahan dokumen perizinan, meliputi : a) Pemeriksaan dokumen perizinan usaha industri; b) Pemeriksaan SPPT-SNI; c) Pemeriksaan Sertifikat Merek; dan d) Pemeriksaan Sertifikat/laporan Hasil Uji Laboratorium Pengujian. 2) Verifikasi terhadap penandaan SNI pada kemasan produk meliputi: a) Tanda SNI; b) Nama produk; c) Nama dan alamat produsen; dan

11


d) Nama dan alamat perusahaan perwakilan atau importir (untuk produk impor). 3) Pemeriksaan hasil uji petik mutu barang sesuai dengan persyaratan mutu SNI sebagaimana dimaksud dalam Bab II. 4) Pemeriksaan kelayakan mesin dan peralatan. 5) Penilaian kesesuaian kualitas produk sesuai SNI sebagaimana dimaksud dalam Bab II dilakukan melalui pengambilan contoh uji, yaitu: a) Pengambilan contoh uji dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC); b) dilakukan dalam satu lini produksi yang mewakili produk sesuai SNI; c) Contoh uji dikemas dan diberikan label sesuai Formulir 2 sebagaimana dimaksud pada Lampiran VIII Juknis ini; dan d) Jumlah contoh uji sesuai dengan tata cara pengambilan contoh SNI. b. Pengawasan di luar lokasi produksi : 1) Obyek pengawasan yaitu: a) Aluminium Sulfat yang terdapat di distributor, pedagang, gudang perusahaan perwakilan produsen dan importir; b) Perusahaan perwakilan produsen; dan c) Perusahaan importir. 2) Pengawasan terhadap perusahaan perwakilan produsen dan Perusahaan importir pendaftaran dilakukan dengan memverifikasi kebenaran dokumen perizinan dan/atau dokumen SPPT-SNI. 3) Pengawasan kesesuaian mutu produk dengan SNI yang diberlakukan secara wajib dilaksanakan dengan pengujian contoh produk pada laboratorium uji yang ditunjuk Menteri. 4) Cara pengambilan contoh diluar lokasi produksi dilakukan dengan membeli produk di distributor, gudang importir, toko/di pasar secara acak yang dibuktikan dengan tanda bukti pembelian. 5) Contoh produk diuji sesuai dengan SNI sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 1 di Laboratorium Penguji yang ditunjuk Menteri. 6) PPSP dan/atau petugas yang ditunjuk Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan pengawasan mutu produk dan penandaan pada produk. 5. Dalam melaksanakan pengawasan, PPSP wajib mempersiapkan Dokumen Pengawasan yang terdiri dari: a. Surat Tugas Pengawasan Penerapan SNI di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII Juknis ini; 12


b. Berita Acara Pengambilan Contoh di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX Juknis ini; c. Label Contoh Uji sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII Juknis ini; d. Berita Acara Pengawasan Penerapan SNI di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X Juknis ini; e. Data Hasil Pengawasan Penerapan SNI di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi disesuaikan dengan jenis produk yang diawasi; f. Daftar Hadir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XI Juknis ini; g. Surat Pengantar ke Laboratorium Uji dari Direktorat Pembina Industri; dan h. Pelaksanaan Pengawasan. 6. Pengawasan penerapan SNI Aluminium Sulfat : a. Di lokasi produksi; Direktur Industri Kimia Dasar, Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian berkoordinasi dengan Kepala Dinas yang membidangi Industri di Provinsi dan Kabupaten/Kota; b. Di luar lokasi produksi; dengan pembelian produk dari distributor atau penjual. 7. Pelaksanaan pengawasan penerapan SNI Aluminium Sulfat dilakukan oleh PPSP baik yang di pusat maupun di daerah berdasarkan Surat Tugas Pengawasan dari Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur. 8. Pengawasan terhadap Aluminium Sulfat sebagaimana dimaksud dalam Bab II dilakukan dengan cara pemeriksaan mutu melalui pengambilan contoh oleh PPC di lokasi produksi dan diluar lokasi produksi. 9. Hasil pemeriksaan dan pengujian contoh di lokasi produksi dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan oleh PPSP dan disampaikan kepada Direktur Pembina Industri untuk dilakukan evaluasi. 10. Evaluasi hasil pengawasan dari Direktur Pembina Industri dilaporkan kepada Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur. BAB VIII TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN Evaluasi hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti melalui: 1. Pembinaan a. Apabila hasil pengawasan oleh PPSP tidak sesuai dengan persyaratan SNI Aluminium Sulfat, Direktur Jenderal Pembina Industri memberikan teguran secara tertulis kepada produsen dan/atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Teguran dimaksud berisi:

13


1) Permintaan perbaikan kualitas produk pada produsen sesuai ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib; atau 2) Permintaan penarikan produk yang tidak sesuai SNI pada produsen bagi produk dalam negeri dan/atau pelaku usaha (importir/distributor) bagi produk impor. b. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sebanyak banyaknya 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, jika dalam kurun waktu dimaksud produsen dan/atau pelaku usaha tidak melakukan tindakan yang diperintahkan dalam teguran tertulis dimaksud, Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat melakukan tindakan publikasi dan/atau meminta instansi berwenang untuk melakukan pencabutan sertifikat SPPT-SNI sampai dengan pencabutan Izin Usaha Industri dan/atau penerapan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan. c. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh LSPro dan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), Direktur Jenderal Pembina Industri menyampaikan laporan hasil pengawasan oleh PPSP kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d. Dalam melakukan pembinaan Direktur Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri atau dengan Dinas Pembina bidang industri pada Pemerintah Propinsi dan atau Kabupaten/Kota, LSPro penerbit SPPTSNI dan instansi terkait. 2. Publikasi Tindakan publikasi dilakukan guna memberikan sosialisasi, informasi dan pemahaman terhadap masyarakat atas penerapan SNI secara wajib. Publikasi dilakukan pada: 1. Ketaatan penerapan SNI oleh produsen atau pelaku usaha lainnya serta pihak terkait; atau 2. Pelanggaran atas ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib oleh produsen atau pelaku usaha lainnya serta pihak terkait guna memberikan efek jera dan rasa malu. Publikasi dapat dilakukan melalui pemberian penghargaan, pemuatan berita dalam media cetak dan elektronik. 3. Pemberian sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah dilakukan pengawasan khusus dan langkah pembinaan pada produsen, namun produsen yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran, maka Direktur Jenderal Pembina Industri berkoordinasi dengan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, dan Kepala Dinas Pembina bidang industri pada Pemerintah Propinsi dan atau Kabupaten/Kota, LSPro penerbit SPPT-SNI dan aparat penegak hukum setempat melakukan penegakan hukum sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 86/M-

14


IND/PER/9/2009 atau revisinya tentang Standar Nasional Indonesia bidang Industri. BAB IX PENUTUP Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan dan Pengawasan Pemberlakuan SNI Aluminium Sulfat Secara Wajib ini merupakan salah satu pedoman yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

15

LAMPIRAN I

KOP PERUSAHAAN

..... ....... . , . ... . ... . . . .. 20..

Nomor Lampiran 1 (satu) berkas Perihal : Pendaftaran Permohonan SPPT-SNI

Kepada Yth. Direktur Industri Kimia Dasar Kementerian Perindustrian Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan

Dengan ini kami mengajukan permohonan Pendaftaran Permohonan SPPT- SNI Aluminium Sulfat sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67/M-IND /PER/ 12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Aluminium Sulfat Secara Wajib, dengan kelengkapan data sebagai berikut: 1. Data Perusahaan Pemohon Pertimbangan Teknis; 2. Bagi Produk Dalam Negeri Dokumen perizinan industri perusahaan produsen dan semua persyaratan yang dipersyaratkan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Aluminium Sulfat Secara Wajib; dan/ atau 3. Bagi produk impor Dokumen perizinan perusahaan yang ditunjuk produsen (Perusahaan Perwakilan atau Perusahaan Importir) dan semua persyaratan yang dipersyaratkan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Aluminium Sulfat Secara Wajib. Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

(nama, jabatan, tanda tangan, dan cap perusahaan)

............................................. Jabatan

LAMPIRAN II.

KOPPERUSAHAAN

FORMULIR IMPORTASI DALAM RANGKA PERMOHONAN SURAT KETERANGAN ALUMINIUM SULFATNON SNI WAJIB

1. Nama (Kontak Person) 2 . Jabatan

Telepon HP. 3 . Nama Perusahaan 4 . Status Badan Hukum

1) Swasta Nasional 2) PMDN 3) PMA

5. Jenis Perusahaan

Importir

6 . Alamat

• Kantor Kelurahan Kecamatan KabjKota Provinsi Kode Pos e-mail Telepon

Fax • Gudang Kelurahan Kecamatan KabjKota Provinsi Kode Pos e-mail Telepon Fax

7. Kelengkapan Teknis Rencana Impor

No

Jenis Bahan Kimia*

No. HS (10 digit)

CAS Number

Jumlah Kebutuhan

Negara Asal Barang

Pelabuhan Tujuan

Waktu Pelaksanaan

*sesua.J. dengan dokumen Safety Data Sheet (SDS) Mengetahui, Penanggung Jawab Perusahaan

Nama Terang dan Jabatan

Penggunaan/ Pemanfaatan

LAMPIRAN III.

KOPPERUSAHAAN FORMULIR IMPORTASI DALAM RANGKA PERMOHONAN SURAT KETERANGAN ALUMINIUM SULFATNON SNI WAJIB UNTUK PERUSAHAAN PRODUSEN 1. Nama (Kontak Person) 2. Jabatan Telepon HP 3. Nama Perusahaan 4. Status Badan Hukum 5. Jenis Perusahaan 6. Alamat • Kantor Kelurahan Kecamatan Kab/Kota Provinsi Kode Pos e-mail Telepon Fax. • Gudang Kelurahan Kecamatan Kab/Kota Provinsi Kode Pos e-mail Telepon Fax.

1) Swasta Nasional 2) PMDN 3) PMA : Produsen

7 K e 1engk a pan T e k. lllS R en can a mpor Jumlah No. HS CAS Jenis

No

Bahan Kimia*

(10

digit)

Number

Kebutuhan

Negara Asal Barang

Pelabuhan Tujuan

Waktu Pelaksanaan

Penggunaan/ Pemanfaatan

*sesuai dengan dokumen Safety Data Sheet (SDS) rut d eng an mpor Bah an Baku 1 K apas1tas d an P ro d u k s1. Tah unan T er k. No

Nama Produk

Kapasitas Terpasang

2Pro dk u s1. Bl u anan Tah un en an Nama Produk No 1* Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober NnvPmhP.r

Tahun Lalu

Produksi Tahun Berjalan

Nama Produk No 2*

Tahun Berikut

Nama Produk No ... *

I Desember

3 Kebutuhan Bahan Baku No Nama Bahan No. HS (10 digit) Baku

Konsumsi Bahan Baku Persatuan Produk

Konsumsi Bahan Baku Pertahun

Mengetahui, Penanggung Jawab Perusahaan

Nama Terang dan J abatan

LAMPIRAN IV

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN BAHAN KIMIA Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan Bertindak untuk dan atas nama Alamat

:....................................................................................... :......................................... . ........................................ . . : (nama perusahaan) :......................................... . ........................................ . .

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa : 1. Bahan kimia yang diimpor sama dengan yang tertera di dalam dokumen Safety Data Sheet (SDS) dan tidak termasuk dalam jenis bahan kimia yang ditetapkan berSNI Wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67/M-IND/PER/12/2013 tanggal 10 Desember 2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Aluminium Sulfat secara Wajib. 2. ( .....Jenis bahan kimia... ) dengan (No. HS) sejumlah (j umlah permohonan impor) diimpor untuk (penjelasan pemanfaatan/ penggunaan barang/bahan yang diimpor). 3. Kami bersedia disurvey oleh pihak surveyor independen dan semua biaya yang timbul atas survei terse but menjadi tanggung jawab kami. 4. Kami bersedia bertanggung jawab sepenuhnya apabila di kemudian hari terjadi penyalahgunaan barang / bahan tersebut di atas. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal

Materai Rp. 6.000

Penanggung Jawab

LAMPIRAN V.

Format Laporan Realisasi Impor Untuk Im ortir Umum

KOPPERUSAHAAN

LAPORAN REALISASI IMPOR

Periode importasi: ............ s/ d ...... . No

Jenis Bahan Kimia

No. HS (10 digit)

Jumlah Rencana Impor

Nama Eksportir dan Negara Asal Barang

Pelabuhan Tujuan

No. PIB

Tgl PIB

Realisasi dan Sisa

Realisasi

Sis a

Laporan Pendistribusian / Kartu Stock Barang (Berdasarkan Pendistribusian Kepada End User} No

Jenis Bahan Kimia

No. HS (10 digit)

Nama dan Alamat Pembeli

Bidang Usaha

No Telp & Fax

Penggunaan

Tanggal Masuk /Keluar Barang



Inventarisasi Barang In Out Stock

LAMPI RAN VI.

Format Laporan Realisasi Impor (Untuk Importir Produsen)

KOP PERUSAHAAN

LAPORAN REALISASI IMPOR

Periode Importasi : .................. sf d ................ . No

Jenis Bahan Kimia

No. HS (10 digit)

Jumlah Rencana lmpor

Nama Eksportir dan Negara Asal Baran_g

Pelabuhan Tujuan

No. PIB

Tgl PIB

Realisasidan Sisa

Realisasi



Sisa

LAMPIRAN VII.

Format Surat Tugas Pengawasan

SURAT TUGAS PENGAWASAN PENERAPAN SNI Nomor: ........................................... .

Dalam rangka pengawasan penerapan SNI Aluminium Sulfatdengan ini Direktur Jenderal Pembina Industri, Kementerian Perindustrian menugaskan kepada: 1. Nama

NIP Jabatan : Petugas Pengawas Standar Produk 2. Nama NIP Jabatan : Petugas Pengawas Standar Produk 3. Nama

NIP Jabatan : Petugas Pengawas Standar Produk untuk

: a.

melakukan pengawasan penerapan SNI Sulfatpada ... Nama Perusahaan

Aluminium

........ dengan alamat

............................................. No. Telp . . ....... ....... ........ .............. .. ...... Fax: ... .......... ... . . ..... ..... .. ..... ;dan b.

melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian .

Demikian surat tugas ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, ................................. .. .. .. ....... . a.n Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Direktur Industri Kimia Dasar

(....................... ..... ...... ............. ......... )

LAMPIRAN VIII.

I Format Label Contoh Uji LABEL CONTOH UJI

Kode Contoh Pengambilan Contoh Produk

: Sesuai dengan Berita Acara

Nomor SNI

Tipe Prouk Kemasan / Berat

Jumlah Contoh

Tanggal Pengambilan Contoh

Lokasi Pengambilan Contoh Petugas Pengambil Contoh, Tanda tangan, NIP dan Nama Jelas

(.... .. .... .............. .......... ............ ) NIP: ..... .. .. ... ........... ... .. ........ .

LAMPIRAN IX.

BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH

Nomor : ... .......... ....... .... ... .... .. .. ......... ... .. Pada hari ini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bulan .. .... ... ... ... ... ..... .

tahun ....... ........ . sesuai dengan Surat Tugas Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor ........................... ... ..... .... ....... ... ... tanggal .. ... ... ... .... ..... ... .. ... . , telah dilaksanakan pengambilan contoh sebagai berikut: Nama Perusahaan Alamat Perusahaan Produk Mutu Merek Loka si pengambilan contoh Nomor kode produksi

I

stok

Jumlah contoh (diuraikan dalam lembaran tambahan) Contoh tersebut dikemas , kemudian oleh PPSP akan diserahkan kepada Laboratorium Penguji ...................... .. .... .. .................. .. ...... .. untuk diuji sesuai SNI Kalsium Karbida Demikian Berita sesungguhnya.

Acara

Pengambilan

Mengetahui Pihak Perusahaan,

Contoh

uji

ini

dibuat

dengan

Petugas Pengambil Contoh

Nama Perusahaan: Tanda Tangan, Jabatan , Nama Jelas & Cap Perusahaan

Tanda Tangan, dan Nama Jelas

(... .. ... .... ... .... .. .... .... ....... )

(....... .. .. ... .... ....... ..... ... ...... ..... ... )

NIP : ......... ... ..... .... ..... ........ .

LAMPIRAN X.

I Format Berita Acara Pengawasan BERITA ACARA PENGAWASAN PENERAPAN SNI

Nomor: ... ... ................. .. ................ .. . Pada hari .. ...... ............ tanggal .......... bulan ...... .... .. .... .. .. . tahun ........ .. .. sesuai dengan Surat Tugas Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor ..... ........ ... ... ............. . tanggal. ...... ... ... .... ....... ....... .... .. , telah dilaksanakan pemeriksaan dan pengawasan SNI Aluminium Sulfat sebagai berikut: Nama Perusahaan Alamat Perusahaan

Kode Pos Telp . Fax

E-mail Produk Mutu Hasil Pengawasan SNI

: Sebagaimana terlampir

Demikian Berita Acara Pengawasan SNI ini dibuat dengan benar. Mengetahui,

Petugas Pengawas Standar Produk

Nama Perusahaan : 1. Tanda Tangan :

Nama Jelas: Tanda tangan, Jabatan dan Cap Perusahaan

NIP :

( Nama Jelas ) 2. Tanda Tangan :

Nama Jelas: NIP:

3. Tanda Tangan : Nama Jelas :

NIP:

LAMPI RAN XI.

DAFTAR HADIR PENGAWASAN SNI ALUMINIUM SULFAT No.

Nama

Jabatan

Bagian / Departemen

Tanda Tangan

Kementerian Perindustrian

Recommend Documents