Kementerian Perindustrian Formulir C Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulan I Berdasarkan PP No. 39 Tahun 2006 Tahun Anggaran 2011
Laporan Konsolidasi Program Dirinci Menurut Kegiatan
Formulir C Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tanggal 29 Nopember 2006 DIISI OLEH KEPALA SKPD/KEPALA BAPPEDA/MENTERI/KEPALA LEMBAGA
LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DIRINCI MENURUT KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2011 DEPARTEMEN/LEMBAGA/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/SKPD : 019 [KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN]
No. 1
Nomor SP DIPA 2
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan 3
Anggaran (Rp. 000) No. Loan PHLN 4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
Lokasi
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
13
14
15
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
9
10
Satuan (Unit)
S (%)
11
12
1 1. 0218/019-01.1.01/00/2011 2. 0219/019-01.1.01/00/2011 3. 0197/019-01.1.01/00/2011
(01.01.01) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian
0
157.519.256
157.519.256
18,12
10,48 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unitunit organisasi di lingkungan Kementerian.
100%
21,77
17,54
1
(1824) Pelayanan Hukum Dan Penataan Organisasi
0
9.300.000
9.300.000
10,81
4,76 Jumlah rancangan peraturan; Jumlah laporan layanan hukum dan organisasi; Jumlah laporan manajemen kinerja Biro Hukum dan organisasi; Jumlah bulan layanan perkantoran Biro Hukum dan Organisasi
4 Rancangan Peraturan; 13 Laporan; 2 Laporan; 12 Bulan Layanan
15,27
11,42 1. Sekretariat Jenderal
1. DKI JAKARTA
2
(1825) Pelaksanaan Ketatausahaan Pimpinan, Pelaksanaan Urusan Keprotokolan Dan Keamanan Dalam, Tata Persuratan Dan Kearsipan, Dan Kerumahtanggaan
0
26.068.775
26.068.775
26,03
25,92
25,89 1. Sekretariat Jenderal
1. DKI JAKARTA
12 Bulan 18,83 Jumlah Bulan Layanan Ketatausahaan, Keprotokolan pimpinan, keamanan dan Layanan; 12 ketertiban, kerumahtanggaan, Bulan Layanan; 9 Laporan persuratan dan kearsipan kementerian dan kesehatan pegawai; Jumlah Bulan Layanan Perkantoran Biro umum; Jumlah Laporan Manajemen kinerja Biro umum
1
No. 1
Nomor SP DIPA 2
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan 3
Anggaran (Rp. 000) No. Loan PHLN 4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
13
14
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
9
10
Satuan (Unit)
S (%)
Lokasi
11
12
3
(1826) Pengembangan SDM Industri
0
8.377.993
8.377.993
16,34
11,53 Jumlah dokumen yang dihasilkan; Lama Penyelenggaraan Pelaksanaan; Jumlah laporan yang dihasilkan;
34 Dokumen; 12 Bulan Layanan; 7 Laporan;
25,86
19,81 1. Sekretariat Jenderal
1. DKI JAKARTA
15
4
(1827) Peningkatan Sistem Tata Kelola Keaungan Dan Barang Milik Negara Yang Profesional
0
42.914.000
42.914.000
16,73
13,46 Terselenggaranya Peningkatan kualitas pengelolaan Keuangan pada Satker dilingkungan Kemenperin; Tersusunnya Laporan kegiatan dibidang pengelolaan keuangan dan telaahan/kajian pengembangan industri; Terselenggaranya Peningkatan kompentensi SDM di bidang pengelolaan keuangan (jumlah orang); Tersusunnya Pedoman di bidang pengelolaan keuangan; Terselenggaranya Layanan Perkantoran Biro Keuangan
301 Satker; 32 Laporan; 415 Orang; 5 Pedoman; 24 Bulan Layanan
20,48
12,14 1. Sekretariat Jenderal
1. DKI JAKARTA 2. EROPA BARAT 3. ASIA TENGAH DAN TIMUR
5
(1828) Peningkatan Kualitas Perencanaan Dan Pelaporan
0
21.652.481
21.652.481
9,19
7,07 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran Kementerian Perindustrian; Terlaksananya Layanan Perkantoran Biro Perencanaan; Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Program dan Anggaran Kementerian Perindustrian;
13 Dokumen; 12 Bulan Layanan; 8 Laporan;
21,71
17,48 1. Sekretariat Jenderal
1. DKI JAKARTA
6
(1829) Pembangunan Sistem Informasi Industri Yang Terintegrasi Dan Handal
0
31.206.007
31.206.007
18,88
4,99 Tersusunnya dokumen informasi industri; Terlaksananya layanan perkantoran Pusat Data dan Informasi; Tersusunnya laporan kinerja dan publikasi data layanan informasi perindustrian;
3 Dokumen; 12 Bulan Layanan; 58 Laporan;
18,88
18,88 1. Sekretariat Jenderal
1. DKI JAKARTA
7
(1831) Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik
0
18.000.000
18.000.000
23,60
8,19 Terselenggaranya Layanan Perkantoran Pusat Komunikasi Publik; Tersusunnya Laporan Layanan Manajemen Kinerja dan Peningkatan Hubungan Antar Kelembagaan/Dunia Usaha; Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi/Diseminasi/Visualisasi/Publi kasi dan Pemberitaan; Tersusunnya Laporan Layanan Informasi Publik;
12 Bulan Layanan; 23 Laporan; 84 Kegiatan; 17 Laporan;
25,00
16,68 1. Sekretariat Jenderal
1. DKI JAKARTA
2
No. 1
Nomor SP DIPA 2
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan 3
Anggaran (Rp. 000) No. Loan PHLN 4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%)
Instansi Penanggung Jawab
Lokasi
R (%) 13
14
15
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
Total
S
R
Narasi
7
10
Satuan (Unit)
S (%)
8
9
11
12
2 1. 0218/019-01.1.01/00/2011
(01.01.02) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian
0
20.001.835
20.001.835
5,76
5,38 Tersedianya sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan.
36032 M2; 8 Unit; 14 Unit; 12800 Unit; 134 Laporan
31,38
31,38
1
(1832) Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kerja
0
20.001.835
20.001.835
5,76
5,38 Luas Gedung dan Bangunan ; Tersedianya peralatan dan mesin; Tersedianya Kendaraan; Tersedianya Sarana/perlengkapan kerja; Tersusunnya Laporan kegiatan pembinaan sarana dan prasarana kerja
36032 M2; 8 Unit; 14 Unit; 12800 Unit; 134 Laporan
31,38
31,38 1. Sekretariat Jenderal
3 1. 0223/019-06.1.01/00/2011
(04.07.03) Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian
0
45.500.000
45.500.000
20,23
19,67 Tersusunnya kriteria pengawasan yang efektif; Tersedianya hasil asesmen aparat pengawas berkualifikasi; Tersedianya jumlah dan kualifikasi aparat pengawas; Tercapainya peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program.
573 Laporan
20,23
19,70
1
(1841) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I
0
6.163.650
6.163.650
18,95
18,54 Tersedianya laporan hasil pengawasan; tersedianya laporan hasil pengawasan / pemeriksanaan khusus; tersedianya laporan hasil reviu laporan keuangan/ BMN unit kerja pusat/ vertical; tersedianya hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan industri; tersedianya laporan evaluasi / pemantauan/ audit/ pelaksanaaan program prioritas/ kegiatan bidang actual industri; tersedianya laporan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pengawasan
83 Laporan
18,95
18,56 1. Inspektorat Jenderal
1. DKI JAKARTA
1. DKI JAKARTA
3
No. 1
Nomor SP DIPA 2
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan 3
Anggaran (Rp. 000) No. Loan PHLN 4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
13
14
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
9
10
Satuan (Unit)
S (%)
Lokasi
11
12
2
(1842) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Ii
0
7.626.225
7.626.225
15,39
15,17 Tersedianya laporan hasil pengawasan; tersedianya laporan hasil pengawasan / pemeriksanaan khusus; tersedianya laporan hasil reviu laporan keuangan/ BMN unit kerja pusat/ vertical; tersedianya hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan industri; tersedianya laporan evaluasi / pemantauan/ audit/ pelaksanaaan program prioritas/ kegiatan bidang actual industri; tersedianya laporan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pengawasan
82 Laporan
15,39
15,20 1. Inspektorat Jenderal
1. DKI JAKARTA
15
3
(1843) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Iii
0
6.560.000
6.560.000
19,02
18,81 Tersedianya laporan hasil pengawasan; tersedianya laporan hasil pengawasan / pemeriksanaan khusus; tersedianya laporan hasil reviu laporan keuangan/ BMN unit kerja pusat/ vertical; tersedianya hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan industri; tersedianya laporan evaluasi / pemantauan/ audit/ pelaksanaaan program prioritas/ kegiatan bidang actual industri; tersedianya laporan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pengawasan
85 Laporan
19,02
18,85 1. Inspektorat Jenderal
1. DKI JAKARTA
4
(1844) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Iv
0
3.814.305
3.814.305
24,76
24,59 Tersedianya laporan hasil pengawasan; tersedianya laporan hasil pengawasan / pemeriksanaan khusus; tersedianya laporan hasil reviu laporan keuangan/ BMN unit kerja pusat/ vertical; tersedianya hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan industri; tersedianya laporan evaluasi / pemantauan/ audit/ pelaksanaaan program prioritas/ kegiatan bidang actual industri; tersedianya laporan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pengawasan
83 Laporan
24,76
24,62 1. Inspektorat Jenderal
1. DKI JAKARTA
4
No. 1
Nomor SP DIPA 2
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan 3
Anggaran (Rp. 000) No. Loan PHLN 4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
13
14
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
9
10
Satuan (Unit)
S (%)
11
12
5
(1845) Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal
0
21.335.820
21.335.820
21,89
20,99 Terlaksananya layanan perkantoran dan layanan birokrasi; tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran yang efektif, kebijakan / pedoman pengawasan yang ditetapkan, laporan monev pelaksanaan program; laporan analisis hasil pengawasan, pemantauan, dan koordinasi pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan; serta hasil pengawasan APIP; SDM yang mengikuti diklat; terlaksananya pembinaan efektifitas manajemen kinerja, assessment dan penilaian angka kredit aparat pengawasan, sistem penjaminan mutu, konsultasi/ , pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas atas perindustrian, tersedianya klinik konsultasi pengawasan, tersedianya norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan
240 Laporan
21,89
4 1. 0221/019-03.1.01/00/2011
(04.07.06) Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur
0
387.500.000
387.500.000
3,96
1,34 Pulihnya utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 70 persen; Jumlah industri yang berhasil pulih dengan target 100 industri.
70 %; 100 Industri
6,94
21,03 1. Inspektorat Jenderal
Lokasi 15 1. DKI JAKARTA
5,35
5
No. 1
Nomor SP DIPA 2
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan 3
Anggaran (Rp. 000) No. Loan PHLN 4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%)
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
Lokasi
Satuan (Unit) 11
12
13
14
15
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
Total
S
R
Narasi
7
10
8
9
1
(1875) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Tekstil Dan Aneka
0
217.000.000
217.000.000
0,24
0,26 Tersusunnya SNI produk industri TPT dan Aneka; terumuskannya/terevisikannya SNI produk industri tekstil dan aneka. Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pembinaan standar perusahaan; terumuskannya/terevisikannya SKKNI Industri Tekstil dan Aneka; Tersalurkannya bantuan restrukturisasi permesinan industri tekstil, alas kaki dan penyamakan kulit; terfasilitasinya klaster Industri TPT dan klaster industri alas kaki; terlaksananya paket bantuan mesin/ peralatan; tersusunnya laporan kegiatan/monev kebijakan revitalisasi dan penumbuhan industri TPT dan aneka; terlaksananya/ terfasilitasinya pameran industri tekstil dan aneka; meningkatnya kemampuan SDM industri tekstil dan aneka; tersusunnya dokumen perencanaan/ revitalisasi/ penumbuhan industri tekstil dan aneka; tersusunnya profil investasi industri serat dan supporting industri alas kaki
5 SNI Wajib; 22 RSNI; 16 Perusahaan; 3 RSKKN; 165 Perusahaan; 2 Klaster; 5 Unit Kerja; 9 Laporan; 11 Pameran; 650 Orang Peserta; 3 Dokumen; 2 Profil Investasi
5,36
5,36 1. Direktorat 1. DKI JAKARTA Jenderal Basis Industri Manufaktur
2
(1876) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir
0
28.000.000
28.000.000
1,73
0,91 Tersusunnya SNI wajib produk industri kimia hilir; terumuskannya/terevisikannya SNI komoditi kimia hilir; terpantaunya dan terbinanya SNI produk industri kimia hilir; berkembangnya klaster industri kimia hilir; berkembangnya industri kimia hilir lainnya; tersusunnya laporan kegiatan/ monev kebijakan revitalisasi dan penumbuhan industri kimia hilir; meningkatnya kompetensi SDM industri kimia hilir; tersusunnya program dan perencanaan/ revitalisasi penumbuhan kimia hilir; terlaksananya pelayanan publik industri kimia hilir; tersusunnya profil investasi industri kimia hilir; terfasilitasinya kerjasama pengembangan industri kimia hilir
4 SNI Wajib; 10 RSNI; 50 Perusahaan; 3 Klaster; 3 Laporan; 90 Orang Peserta; 2 Dokumen; 11 Bulan; 3 Profil; 2 Unit Kerja
2,88
2,31 1. Direktorat 1. DKI JAKARTA Jenderal Basis 2. SUMATERA Industri Manufaktur UTARA 3. SUMATERA BARAT 4. KALIMANTAN BARAT
6
No. 1
Nomor SP DIPA 2
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan 3
S
R
Narasi
Satuan (Unit)
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
Lokasi
Total 7
10
11
12
13
14
15
Anggaran (Rp. 000) No. Loan PHLN 4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%)
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
8
9
3
(1877) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar
0
54.700.000
54.700.000
0,44
0,44 Tersusunnya dokumen program/ 8 Dokumen; 4 revitalisasi/ penumbuhan industri kimia SNI wajib; 2 dasar; tersusunnya SNI wajib produk RSNI; 5 Pabrik; industri kimia dasar; tersusunnya RSNI 3 Klaster; 1 produk industri kimia dasar; Centre of terbangunnya 5 (lima) pabrik pupuk Excellence; 12 organic; terbentuknya klaster industri Laporan berbasis migas; terbentuknya centre of exelllence industri petrokimia; tersusunnya laporan kegiatan/ monev kebijakan revitalisasi dan penumbuhan industri kimia dasar
0,50
0,50 1. Direktorat 1. DKI JAKARTA Jenderal Basis Industri Manufaktur
4
(1878) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam
0
19.700.000
19.700.000
16,29
1,94 Tersusunnya peraturan tentang SNI 5 SNI wajib; 10 wajib produk industri material dasar RSNI; 16 logam; terumuskannya RSNI produk Perusahaan; 1 industri material dasar logam; Unit; 1 Klaster; terfasilitasinya perusahaan industri 1 Kawasan material dasar logam dalam rangka industri; 2 mendapatkan SNI; terbentuknya unit Perusahaan; 4 pengembangan industri material dasar Laporan; 2 logam; meningkatnya kedalaman Pameran; 150 struktur industri baja; tersusunnya Orang; 2 konsep pengembangan kawasan Dokumen; 6 industri berbasis pengolahan besi baja Bulan layanan; di Kabupaten Tanah Bambu yang 1 Profil sesuai dengan tata ruang yang investasi; 1 Unit berwawasan lingkungan; tersusunnya kerja rekomendasi sebagai acuan strategi untuk mengembangkan pendalaman struktur industri material dasar logam tertentu; tersusunnya laporan kegiatan/ monev kebijakan revitalisasi penumbuhan industri material dasar logam; tersedianya SDM industri material dasar logam yang memiliki kompetensi untuk mendukung daya saing industri baja nasional secara keseluruhan baik industri hulu maupun hilir; terinformasikannya pencapaian kinerja
15,46
10,40 1. Direktorat 1. DKI JAKARTA Jenderal Basis Industri Manufaktur
5
(1879) Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur
0
68.100.000
68.100.000
15,92
5,47 Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan Ditjen Basis Industri Manufaktur; tersusunnya laporan kegiatan/ koordinasi/ pembinaan dan tindak lanjut/ monev bidang basis industri manufaktur ; terselenggaranya layanan perkantoran
16,26
8,95 1. Direktorat 1. DKI JAKARTA Jenderal Basis Industri Manufaktur
11 Dokumen; 116 Laporan; 12 Bulan layanan
7
No. 1
Nomor SP DIPA 2
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan 3
Total
S
R
Narasi
Satuan (Unit)
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
Lokasi
Rupiah Murni 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Anggaran (Rp. 000) No. Loan PHLN 4
5
Penyerapan (%)
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
5 1. 0220/019-02.1.01/00/2011
(04.07.07) Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro
0
422.575.867
422.575.867
9,77
1,58 Jumlah persentase industri yang berhasil pulih dengan target 100 persen industri yang terkena dampak krisis; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 80 persen.
100 %; 80 %
13,20
1
(1833) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan
0
40.750.000
40.750.000
11,63
3,07 Berkembangnya klaster industri karet, industri furniture, industri kertas, serta Pengembangan teknologi dan pemanfaaatan bahan nabati; Tersusunnya RSNI produk Industri Hasil Hutan dan Perkebunan; Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan kinerja; Keikutsertaan Direktorat IHHP dalam sidang maupun pameran di dalam dan luar negeri; Terbentuknya kawasan industri berbasis MSM di 3 propinsi
4 Klaster; 20 Rancangan Standar; 4 Laporan; 15 Partisipasi; 1 Klaster
13,92
10,66
9,62 1. Direktorat Jenderal Industri Agro
1. DKI JAKARTA 2. JAW A BARAT 3. JAW A TENGAH 4. SUMATERA UTARA 5. RIAU 6. KALIMANTAN TIMUR
8
No. 1
Nomor SP DIPA 2
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan 3
Anggaran (Rp. 000) No. Loan PHLN 4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
13
14
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
Total
S
R
Narasi
Satuan (Unit)
7
10
11
S (%) 12
Lokasi
8
9
2
(1834) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Minuman Dan Tembakau
0
30.300.000
30.300.000
7,30
3,96 SNI Produk Industri Minuman dan 4 SNI; 4 Tembakau; Klaster Industri Minuman Klaster; 5 dan Tembakau; Monev Kebijakan Laporan; 8 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Pameran; 460 Minuman dan Tembakau; Pameran Orang Peserta; Kemampuan Industri Minuman dan 3 Dokumen; 14 Tembakau; Peningkatan Kompetensi Unit Kerja SDM Industri; Revitalisasi/PEnumbuhan Industri Minuman dan Tembakau; Bantuan Peralatan dan Mesin Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau
16,97
14,83 1. Direktorat Jenderal Industri Agro
1. DKI JAKARTA 2. JAW A BARAT 3. JAW A TENGAH 4. LAMPUNG 5. NUSA TENGGARA BARAT
15
3
(1835) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan
0
304.250.000
304.250.000
9,37
0,36 Tersusunnya 5 laporan hasil kegiatan Pengembangan Revitalisasi Industri Gula yaitu pemberian Keringanan Pembiayaan Pembelian Mesin/Peralatan Pabrik Gula; Pelaksanaan Auditing Teknologi Industri Gula Rafinasi; Pelaksanaan Auditing Teknologi Pabrik Gula; Pengembangan 4 lokus Klaster Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan; Tersedianya 1 unit kerja Bantuan MEsin dan Peralatan dalam mendukung Klaster dan KEtahanan PAngan; Tersusunnya 4 rumusan Standardisasi Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan; Partisipasi Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan pada pameran, Fora kerjasama Internasional, dan sidang ACCSQPFPW G, CCASIA, dan CCFO; Terselenggaranya Pelatihan bagi Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan; Tersusunnya laporan kegiatan kaji tindak, sinkronisasi dan evaluasi kinerja Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
5 Laporan Hasil Kajian; 4 Lokus Pengembangan ; 1 Unit Kerja; 4 Rumusan SNI dan Revisi; 10 Pameran; 25 Peserta Pelatihan; 1 Laporan
12,09
10,08 1. Direktorat Jenderal Industri Agro
1. DKI JAKARTA 2. JAW A TIMUR 3. SULAW ESI UTARA 4. SULAW ESI SELATAN 5. MALUKU
9
No. 1
Nomor SP DIPA 2
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan 3
Anggaran (Rp. 000) No. Loan PHLN 4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
13
14
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
S
R
Narasi
Satuan (Unit)
8
9
10
11
S (%) 12
4
(1836) Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro
0
47.275.867
47.275.867
12,32
6,82 Dokumen Perencanaan, penganggaran 7 Dokumen; 7 dan evaluasi Ditjen Industri Agro; Laporan; 12 Laporan bulan layanan; kegiatan/koordinasi/pembinaan dan 14 tindak lanjut/monev bidang industri Rekomendasi agro; Layanan perkantoran Ditjen Agro; Rekomendasi dukungan kebijakan teknis industri agro
17,49
12,73 1. Direktorat Jenderal Industri Agro
6 1. 0227/019-04.1.01/00/2011
(04.07.08) Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
0
108.449.186
108.449.186
14,80
8,35 Pencapaian Meningkatnya Ekspor hasil Produk Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri; dengan target pencapaian sebesar 80 persen.
17,65
14,91
1
(1846) Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat
0
18.065.185
18.065.185
12,76
5,37 Terbentuknya Klaster Industri Otomotif 2 Klaster; 1 dan Kereta Api; Tersusunnya rumusan Peraturan; 3 Kebijakan Iklim Usaha Industri Alat Produk; 2 Transportasi Darat; Penerapan SNI RSNI; 3 wajib; Jumlah rancangan Standard Promosi; 3 Produk IATD yang tersusun; Dokumen; 2 Terselenggaranya pameran produk Laporan; 140 IATD dan terfasilitasinya kerjasama Orang Peserta; internasional/regional IATD; 3 Unit Kerja; 12 tersusunnya dokumen Bulan Layanan perencanaan/evaluasi dan database IATD; Tersusunnya roadmap IATD; Jumlah peserta pelatihan/diklat teknis alat transportasi darat; Jumlah unit kerja yang menerima bantuan peralatan untuk pusat-pusat desain; Layanan kinerja DIrektorat IATD yang optimal
80%
18,17
Lokasi 15 1. DKI JAKARTA
7,04 1. Direktorat 1. DKI JAKARTA Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
10
No. 1
Nomor SP DIPA 2
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan 3
Anggaran (Rp. 000) No. Loan PHLN 4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
Instansi Penanggung Jawab
Lokasi
R (%) 13
14
15
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
S
R
Narasi
Satuan (Unit)
8
9
10
11
S (%) 12
2
(1847) Penumbuhan Industri Maritim Dan Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
0
18.670.000
18.670.000
10,01
2 Klaster; 2 3,78 Berkembangnya klaster industri Peraturan; 1 perkapalan dan kedirgantaraan; prototype Tersusunnya usulan rumusan kebijakan desain; 2 iklim usaha industri maritim dan Produk; 6 kedirgantaraan; tersedianya prototype Rancangan produk industri maritim, kedirgantaraan Standar; 8 dan alat pertahanan; tersusunnya Promosi; 5 satandar produk dan kompetensi kerja Dokumen; 5 industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan; terlaksananya promosi Laporan; 140 Orang Peserta; kemampuanindustri maritim, 2 Unit Kerja kedirgantaraan dan alat pertahanan; tersusunnya program dan rencana kerja, laporan perencanaan/evaluasi, LAKIP dan database industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan; terseinaya laporan kegiatan/kajian industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan; terlatihnya SDM industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan; terlaksananya pemberian bantuan peralatan dan mesin industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan
15,98
10,74 1. Direktorat 1. DKI JAKARTA Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
3
(1848) Penumbuhan Industri Elektronika Dan Telematika
0
18.700.000
18.700.000
18,00
5,25
16,86
19,83 1. Direktorat 1. DKI JAKARTA Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
4
(1849) Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
0
31.214.001
31.214.001
24,30
28,40
26,91 1. Direktorat 1. DKI JAKARTA Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
5
(1850) Penumbuhan Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian
0
21.800.000
21.800.000
4,22
3,94
3,62 1. Direktorat 1. DKI JAKARTA Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
17,81 Terlaksananya pelayanan perkantoran; tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran Ditjen IUBTT; tersedianya laporan kegitan/pembinaan dan tindak lanjut/monev bidang IUBTT; tersedianya rekomendasi dukungan kebijakan teknis IUBTT
3,85 1. Penumbuhan Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian
12 Bulan; 4 Dokumen; 15 Laporan; 5 Rekomendasi
11
No. 1
Nomor SP DIPA 2
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan 3
Anggaran (Rp. 000) No. Loan PHLN 4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%)
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
Lokasi
Satuan (Unit) 11
12
13
14
15
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
Total
S
R
Narasi
7
10
8
9
7 1. 0222/019-05.1.01/00/2011 2. 0194/019-05.2.01/15/2011
(04.07.09) Program Revitalisasi Dan Penumbuhan IKM
0
371.000.000
371.000.000
7,70
3,83 Rasio Industri Jawa dan luar Jawa dengan target rasio industri di pulau Jawa dan luar Jawa mencapai posisi 60:40; Kontribusi PDB IKM sebesar 34 % pada tahun 2014.
1
(1837) Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah I
0
70.211.932
70.211.932
3,54
2,15 Jumlah klaster IKM yang dibina; 4 Klaster; 4 Jumlah laporan kegiatan/monev Laporan; 27 pengembangan IKM wilayah I; Jumlah Sentra;312 sentra yang dibina dengan pendekatan Wirausaha; 15 OVOP; Jumlah wirausaha baru; Jumlah IKM; 6 Fasilitas; IKM TPT dan IKM KPK yang menerima 2 Dokumen fasilitasi bantuan potongan harga pembelian; Jumlah fasilitasi peningkatan pelayanan IKM melalui UPT; Jumlah dokumen perencanaan program IKM Wilayah I
2
(1838) Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah II
0
96.710.357
96.710.357
8,60
1,39 Jumlah klaster IKM yang dibina; Jumlah laporan monev; Sentra yang dibina; W irausaha yang tumbuh; Jumlah IKM yang direstrukturisasi; Jumlah pelayanan IKM melalui UPT; Laporan dokumen program
60:40; 34 %
7 Klaster; 5 Laporan; 20 Sentra; 220 Wirausaha; 25 IKM; 9 Fasilitas; 1 Dokumen
9,41
5,13
5,48
2,72 1. Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah
1. DKI JAKARTA 2. ACEH 3. SUMATERA UTARA 4. SUMATERA BARAT 5. RIAU 6. JAMBI 7. SUMATERA SELATAN 8. LAMPUNG 9. KALIMANTAN BARAT 10. KALIMANTAN TENGAH 11. KALIMANTAN SELATAN 12. KALIMANTAN TIMUR 13. BENGKULU 14. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 15. KEPULAUAN RIAU
12,19
4,05 1. Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah
1. DKI JAKARTA 2. JAW A BARAT 3. JAW A TENGAH 4. DI YOGYAKARTA 5. JAW A TIMUR 6. BALI 7. BANTEN
12
No. 1
Nomor SP DIPA 2
3
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan 3 (1839) Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah III
Anggaran (Rp. 000) No. Loan PHLN 4
5
Rupiah Murni 6
0
96.594.336
Penyerapan (%) Total 7 96.594.336
R
Narasi
8
9
10
10,33
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
11
12
13
14
5 Klaster; 6 Laporan; 26 Sentra; 560 Wirausaha; 10 IKM; 6 Fasilitas; 2 Dokumen
12,71
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
S
1,65 Jumlah klaster IKM yang dibina; Jumlah laporan monev; Jumlah sentra yang dibina; Jumlah wirausaha baru yang tumbuh; Jumlah IKM yang direstrukturisasi; Jumlah fasilitasi pelayanan IKM melalui UPT; Jumlah laporan dokumen program wilayah III
Satuan (Unit)
2,53 1. Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah
Lokasi 15 1. DKI JAKARTA 2. SULAW ESI UTARA 3. SULAW ESI TENGAH 4. SULAW ESI SELATAN 5. SULAW ESI TENGGARA 6. MALUKU 7. NUSA TENGGARA BARAT 8. NUSA TENGGARA TIMUR 9. PAPUA 10. MALUKU UTARA 11. GORONTALO 12. PAPUA BARAT 13. SULAW ESI BARAT
13
No. 1
Nomor SP DIPA 2
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan 3
Total
S
R
Narasi
Satuan (Unit)
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
7
10
11
12
13
14
Anggaran (Rp. 000) No. Loan PHLN 4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%)
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
8
9
4
(1840) Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah
0
107.483.375
107.483.375
6,93
12 Bulan 7,27 Terfasilitasinya kegiatan operasional layanan; 35 perkantoran di lingkungan Ditjen IKM; Dokumen; 14 Tersusunnya dokumen perencanaan Laporan; 2 dan penganggaran di 33 propinsi dan Rekomendasi; satu satker (BPIPI); Termonitoringnya hasil pelaksanaan program dan 3 Media; 1 SNI; 3 IKM; 5 pembinaan Ditjen IKM di 33 propinsi sesuai kebijakan yang ada; Lembaga; 12 Pelatihan; 5 Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pusat dan Pameran Daerah; Terlaksananya diseminasi kebijakan tentang SNI di 12 propinsi; Terpublikasinya pembinaan IKM melalui media cetak Gema Industri Kecil; Tersebarluasnya informasi pembinaaan IKM; Terdokumentasinya data-data yang berkaitan dengan penerapan GKM; Tersedianya 25 orang tenaga fasilitator GKM
8 1. 0195/019-08.1.01/00/2011
(04.07.10) Program Pengembangan Perwilayahan Industri
0
55.000.000
55.000.000
13,07
4,49 Meningkatnya jumlah investasi industri didaerah melalui pembangunan kawasan industri dengan target pertumbuhan sebesar 10 % pertahun; Tersusunnya kebijakan operasional pengembangan industri didaerah melalui pendekatan pengembangan kompetensi inti industri daerah.
10 % per tahun; 30 Kab/Kota
6,93
16,06
8,18 1. Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah
Lokasi 15 1. DKI JAKARTA
12,94
14
No. 1
Nomor SP DIPA 2
1
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan 3 (1851) Pengembangan Fasilitasi Industri W ilayah I
Anggaran (Rp. 000) No. Loan PHLN 4
5
Rupiah Murni 6
0
9.191.800
Penyerapan (%) Total 7 9.191.800
R
Narasi
Satuan (Unit)
8
9
10
11
13,25
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
12
13
14
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
S
2 Dokumen; 4 3,21 Tersusunnya: 1. Dokumen fasilitasi Laporan; 2 Pengembangan Kawasan Ekonomi Rekomendasi; Khusus Wilayah I, 2. Dokumen 12 Bulan Fasilitasi Promosi Kawasan Industri di Layanan Daerah Wilayah I; Tersusunnya: 1. Laporan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah W ilayah I, 2. Laporan Koordinasi Penanganan Kawasan Industri di Daerah W ilayah I, 3. Laporan Master Plan Kawasan Industri Belitung (Bangka Belitung), 4. Laporan Pengembangan Kawasan Industri; Tersusunnya: 1. Rekomendasi Penetapan Roadmap Pengembangan KII Kab/Kota dan Industri Unggulan Propinsi melalui SK Menperin, 2. Rekomendasi Penyusunan Master Plan Pengembangan Pusat Inovasi Berbasis Kelapa Sawit; Terlaksananya: 1. Layanan teknis Manajemen dan Administrasi, 2. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
13,25
7,19 1. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri
Lokasi 15 1. DKI JAKARTA
15
No. 1
Nomor SP DIPA 2
2
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan 3 (1852) Pengembangan Fasilitasi Industri W ilayah II
Anggaran (Rp. 000) No. Loan PHLN 4
5
Rupiah Murni 6
0
7.391.800
S
R
Narasi
Satuan (Unit)
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
8
9
10
11
12
13
14
Penyerapan (%) Total 7 7.391.800
10,66
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
2 Dokumen; 2 2,91 Tersusunnya: 1. Dokumen fasilitasi Laporan; 2 Pengembangan Kawasan Ekonomi Rekomendasi; Khusus WilayahI I, 2. Dokumen 12 Bulan Fasilitasi Promosi Kawasan Industri di Layanan Daerah Wilayah II; Tersusunnya: 1. Laporan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah W ilayah II, 2. Laporan Koordinasi Penanganan Kawasan Industri di Daerah W ilayah II; Tersusunnya: 1. Rekomendasi Penetapan Roadmap Pengembangan KII Kab/Kota dan Industri Unggulan Propinsi melalui SK Menperin, 2. Rekomendasi Analisis Peluang Potensi Sumber Daya Perwilayahan Industri; Terlaksananya: 1. Penyusunan Program dan Rencana Kerja, 2. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
6,32
9,44 1. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri
Lokasi 15 1. DKI JAKARTA
16
No. 1
Nomor SP DIPA 2
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan 3
Anggaran (Rp. 000) No. Loan PHLN 4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
12
13
14
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
S
R
Narasi
Satuan (Unit)
8
9
10
11
Lokasi 15
3
(1853) Pengembangan Fasilitasi Industri W ilayah III
0
9.241.800
9.241.800
13,25
2 Dokumen; 3 4,63 Tersusunnya: 1. Dokumen fasilitasi Laporan; 3 Pengembangan Kawasan Ekonomi Rekomendasi; Khusus Wilayah III, 2. Dokumen 12 Bulan Fasilitasi Promosi Kawasan Industri di Layanan Daerah Wilayah III; Tersusunnya: 1. Laporan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah W ilayah III, 2. Laporan Koordinasi Penanganan Kawasan Industri di Daerah W ilayah III, 3. Laporan Kegiatan Sekretariat Tim Nasional; Tersusunnya: 1. Rekomendasi Penetapan Roadmap Pengembangan KII Kab/Kota dan Industri Unggulan Propinsi melalui SK Menperin, 2. Rekomendasi Penyusunan Master Plan Pengembangan Pusat Inovasi Berbasis Kakao di Luwu, Master Plan pengembangan kawasan IKM di Kendari; Terlaksananya: 1. Layanan teknis Manajemen dan Administrasi, 2. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
13,25
6,06 1. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri
1. DKI JAKARTA
4
(1854) Penyusunan Dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri
0
29.174.600
29.174.600
13,57
5,24 1. Jumlah SOP pelayanan, 2. Jumlah 12 Bulan sarana dan prasarana penyelenggaraan layanan; 10 perkantoran; 1. Jumlah rapat Laporan; 1 kerja/koordinasi dengan pemerintah Dokumen; 2 provinsi dan kabupaten/kota, 2. Rekomendasi Presentase ketepatan penyampaian pelaporan, 3. Paket dokumen program nasional bidang KL, lintas KL dan pendukung Ditjen PPI; 1. Presentase ketepatan penyediaan dana sesuai perencanaan; 1. Paket kerangka regulasi pengembangan perwilayahan industri, 2. Tersusunnya kebijakan operasional pengembangan industri di daerah melalui pendekatan KIID
20,31
17,82 1. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri
1. DKI JAKARTA
17
No. 1
Nomor SP DIPA 2
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan 3
Anggaran (Rp. 000) No. Loan PHLN 4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
R
Narasi
8
9
10
9 1. 0196/019-09.1.01/00/2011
(04.07.11) Program Kerja Sama Industri Internasional
0
48.557.397
48.557.397
10,02
1
(1855) Peningkatan Ketahanan Industri
0
6.763.349
6.763.349
5,90
2
(1856) Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah I Dan Multilateral
0
10.149.858
10.149.858
11,74
Instansi Penanggung Jawab
Lokasi
R (%) 13
14
15
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
S
Satuan (Unit)
S (%)
11
12
100%
13,58
12,41
4 Dokumen; 10 Laporan; 100 Orang Peserta; 12 Bulan Layanan
13,33
13,26 1. Direktorat 1. DKI JAKARTA Jenderal Kerjasama Industri International
6,20 Terumuskannya kebijakan kerja sama 4 Dokumen; 16 industri wilayah I dan multilateral; Laporan; 150 tersusunnya laporan perkembangan Orang Peserta; kerja sama industri wilayah I dan 5 Promosi; 12 multilateral; tersusunnya laporan Bulan Layanan kegiatan monev perkembangan kerja sama industri internasional wilayah I dan multilateral; tersusunnya laporan anailsa kerja sama industri internasional wilayah I dan multilateral; tercapainya peningkatan kemampuan SDM penanganan kerja sama industri internasional; terselenggaranya promosi investasi industri internasional; terlakasannya layanan manajemen kinerja Direktorat Kerja Sama Industri Wilayah I dan Multilateral.
12,69
6,28 1. Direktorat 1. DKI JAKARTA Jenderal Kerjasama Industri International
5,68 Meningkatnya Akses Pasar, Akses terhadap Sumber Investasi, Akses Sumber Daya Industri serta Kerjasama Industri Internasional
1,54 Tersedianya dokumen rumusan kebijakan ketahanan industri terkait kerja sama internasional; tersedianya laporan identifikasi hambatan kerja sama industri dalam negeri; tersedianya laporan analisa penanganan hambatan kerja sama industri internasional; tersedianya laporan analisa kinerja dan pengamanan industri dalam negeri; tersedianya laporan kegiatan/monev bidang ketahanana industri internasional; tercapainya peningkatan kemampuan SDM penanganan ketahanan industri; terlaksananya manajemen kinerja Direktorat Ketahanan Industri.
18
No. 1
Nomor SP DIPA 2
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan
4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%)
Instansi Penanggung Jawab
Lokasi
R (%) 13
14
15
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
Total
S
R
Narasi
7
10
Satuan (Unit)
S (%)
8
9
11
12
3
(1857) Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah Ii Dan Regional
0
10.035.272
10.035.272
3,87
3,96 Tersedianya dokumen rumusan kebijakan kerjasama industri internasional wilayah II dan regional; Tersusunnya laporan perkembangan kerjasama industri internasional wilayah II dan regional; laporan kegiatan/monev perkembangan kerjasama industri internasional wilayah II dan regional; Laporan analisa kerjasama industri internasional wilayah II dan regional; Tercapainya peningkatan kemampuan SDM penanganan kerja sama internasional; Terselenggaranya promosi investasi industri internasional; Terselenggaranya layanan manajemen kinerja Ditjen KSII wilayah II dan regional
4 Dokumen; 12 Laporan; 180 Orang Peserta; 3 Promosi; 12 Bulan Layanan
15,14
14,41 1. Direktorat 1. DKI JAKARTA Jenderal Kerjasama Industri International
4
(1858) Peningkatan Dukungan Fasilitasi Dan Koordinasi Kerjasama Industri Internasional
0
21.608.918
21.608.918
13,35
7,54 Terselenggaranya pelayanan perkantoran; Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran Ditjen KSII; Tersusunnya laporan kegiatan/koordinasi/pembinaan dan Tindak Lanjut/Monev Bidang KSII; Tersedianya rekomendasi dukungan kebijakan teknis KSII
12 Bulan Layanan; 2 Dokumen; 15 Laporan; 1 Rekomendasi
13,35
14,09 1. Direktorat 1. DKI JAKARTA Jenderal Kerjasama Industri International
(04.07.12) Program Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
0
360.600.000
360.600.000
17,35
12,71 Tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim di sektor industri serta analisa, standar, dan prosedur di bidang industri serta terhasilkannya kuantitas, kualitas hasil litbang dan kebijakan pendukungnya yang mampu diaplikasikan hingga skala pabrik
100%
19,74
18,23
10 1. 0224/019-07.1.01/00/2011 2. 0231/019-07.2.01/11/2011 3. 0238/019-07.2.01/12/2011 4. 0263/019-07.2.01/14/2011 5. 0250/019-07.KD.16/12/2011 6. 0236/019-07.2.01/12/2011 7. 0354/019-07.2.01/23/2011 8. 0239/019-07.2.0/12/2011 9. 0237/019-07.2.01/12/2011 10. 0249/019-07.2.16/12/2010 11. 0259/019-07.2.16/13/2011 12. 0264/019-07.2.01/14/2011 13. 0367/019-07.2.01/29/2011 14. 0309/019-07.2.01/06/2011 15. 0289/019-07.2.01/02/2011 16. 0340/019-07.2.01/27/2011 17. 0296/019-07.2.01/03/2011 18. 0268/019-07.2.01/15/2011
3
Anggaran (Rp. 000) No. Loan PHLN
19
No. 1
Nomor SP DIPA 2
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan 3
Anggaran (Rp. 000) No. Loan PHLN 4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
13
14
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%) 12
Lokasi 15
1
(1859) Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri
0
4.613.001
4.613.001
14,57
10,70 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Iklim 2 Usaha Industri; Jumlah dokumen Rekomendasi; perencanaan/pengembangan kebijakan 1 Dokumen; 5 iklim usaha industri; Jumlah laporan Laporan; 12 kegiatan/kajian/monev; layanan Bulan Layanan manajemen kinerja pusat
14,57
10,70 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. DKI JAKARTA
2
(1860) Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri
0
11.494.953
11.494.953
14,97
11,88 Jumlah RSNI, SPPT SNI; Jumlah 100 RSNI; 300 laporan kegiatan/kajian/monev SPPT SNI; 1 kebijakan pusat standardisasi; layanan Laporan; 12 manajemen kinerja Bulan Layanan
19,97
15,11 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. DKI JAKARTA
3
(1861) Pengkajian Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup
0
4.524.841
4.524.841
10,00
4 Pedoman; 7 2,81 Pedoman pengurangan emisi gas Dokumen; 10 rumah kaca; dokumen perencanaan/pengembangan kebijakan Bulan Layanan; 1 Anugerah sumber daya lingkungan hidup, teknologi hijau, dan konservasi energi; layanan manajemen kinerja pusat; Anugerah Green Industry
10,00
6,56 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. DKI JAKARTA
4
(1862) Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri
0
35.221.615
35.221.615
14,82
0,39 Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran BPKIMI, layanan perkantoran BPKIMI; jumlah laporan kegiatan/koordinasi/pembinaan dan tindak lanjut/monev; jumlah SDM yang mengikuti pelatihan peningkatan kemampuan SDM BPKIMI; jumlah penerbitan Jurnal Riset Industri
14,82
11,52 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. DKI JAKARTA
5
(1863) Pengkajian Teknologi Dan Hak Kekayaan Intelektual
0
13.514.473
13.514.473
6,40
6,83
5,45 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. DKI JAKARTA
11 Dokumen; 12 Bulan layanan; 7 Laporan; 95 Orang; 3 Edisi
4,69 Jumlah laporan kegiatan/kajian/monev 12 Laporan; 12 kebijakan Puskajitek dan HKI; layanan bulan layanan; manajemen kinerja; jumlah IKM 5 IKM; 6 penerima bantuan DAPATI; jumlah Penelitian; 5 penelitian dan penerpan teknologi Hasil Litbang; 8 industri; jumlah hasil litbang yang Project dipatenkan; jumlah project pengkajian teknologi industri
20
No. 1
Nomor SP DIPA 2
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan 3
Anggaran (Rp. 000) No. Loan PHLN 4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
13
14
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%) 12
Lokasi 15
6
(1864) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan
0
20.732.414
20.732.414
13,61
8 judul; 10,39 Jumlah judul penelitian penguasaan 1 Alat; teknologi industri kimia kemasan; Jumlah alat/ mesin hasil perekayasaan/ 50 Orang rancang bangun industri teknologi kimia Peserta; dan kemasan; 7 Laporan; Jumlah peserta peningkatan 2 Promosi; kemampuan SDM peneliti industri 12 Bulan kimia kemasan; Layanan; Jumlah laporan kegiatan/pembinaan 2 pengembangan industri kimia Majalah/Jurnal; kemasan; 2 Dokumen Jumlah promosi/ pemasaran pengembangan industri kimia kemasan; Jumlah bulan layanan perkantoran litbang industri kimia kemasan dan kinerja/laboratorium/pengujian riset dan standardisasi;; Jumlah majalah/jurnal litbang industri kimia kemasan; Jumlah dokumen perencanaan/penganggaran/hasil litbang industri kimia kemasan
23,72
20,94 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. DKI JAKARTA
7
(1865) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tekstil
0
18.552.613
18.552.613
14,73
13,09 Jumlah Penelitian Penguasaan Teknologi Industri Tekstil; Jumlah Alat/Mesin Litbang Teknologi Tekstil; Jumlah peserta Peningkatan Kemampuan SDM Peneliti Industri Tekstil; Jumlah Laporan Kegiatan/Pembinaan Pengembangan Industri Tekstil; Jumlah Promosi /Pemasaran Pengembangan Industri Tekstil; jumlah Bulan Layanan Perkantoran Litbang Industri Tekstil; jumlah Majalah/Jurnal Litbang Industri Tekstil; Jumlah Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Hasil Litbang Industri Tekstil; jumlah Bulan Layanan Kinerja/Laboratorium/Pengujian Riset dan standarisasi;
14,73
15,93 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. JAW A BARAT
8 Judul; 2 Alat; 180 Orang Peserta; 6 Laporan; 2 Promosi; 12 Bulan Layanan; 1 Majalah/Jurnal; 3 Dokumen; 12 Bulan Layanan;
21
No. 1
Nomor SP DIPA 2
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan 3
Anggaran (Rp. 000) No. Loan PHLN 4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
13
14
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%) 12
Lokasi 15
8
(1866) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik
0
16.341.579
16.341.579
21,69
9 riset; 15,04 Jumlah judul kegiatan riset teknologi 1 kerjasama; kulit, karet dan plastik yang terlaksana 1450 sertifikat; di BBKKP; 350 orang; Jumlah kerjasama BBKKP dengan 1 alat; dunia industri di bidang 5 SNI; kulit/karet/plastik; 16 orang; Jumlah sertifikat yang dikeluarkan hasil 10 Laporan; dari kegiatan pengujian, kalibrasi alat, 12 Bulan; penerapan ISO 9001, penerapan ISO 14000 dan SPPT SNI; Jumlah peserta pelatihan teknis bidang kulit, karet dan plastik; Jumlah alat/ mesin Litbang teknologi kulit, karet dan plastik hasil kegiatan perekayasaan atau rancang bangun; Jumlah SNI hasil kegiatan kajian RSNI di bidang kulit, karet dan plastik; Jumlah Pegawai BBKKP yang menjadi peserta pengembangan SDM aparatur; Jumlah laporan hasil penyusunan Rentek, Lakip, Monev, kelembagaan dan kegiatan bidang kulit, karet dan plastik; Jumlah bulan layanan perkantoran di BBKKP
24,31
19,65 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. DI YOGYAKARTA
9
(1867) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Agro
0
27.947.682
27.947.682
21,92
17,59
23,07
23,06 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. JAW A BARAT
10
(1868) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Dan Kertas
0
15.189.052
15.189.052
15,81
17,96 Jumlah Judul Penelitian; Jumlah Alat / Mesin Hasil Rekayasa; Jumlah Peserta; Jumlah Laporan; Jumlah kegiatan promosi; Jumlah aplikasi; Jumlah sertifikat yang dikeluarkan; Bulan Layanan Perkantoran Litbang Industri Pulp Kertas; Jumlah Majalah/Jurnal; Jumlah dokumen; Bulan layanan Kinerja / Laboratorium / Pengujian Riset dan Standardisasi;
36,74
32,84 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. JAW A BARAT
11 judul; 1 Alat; 168 Orang Peserta; 7 Laporan; 2 Promosi; 1 Aplikasi; 1 Sertifikat; 12 Bulan Layanan; 600 Majalah/Jurnal; 4 Dokumen; 12 Bulan Layanan;
22
No. 1
Nomor SP DIPA 2
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan 3
Anggaran (Rp. 000) No. Loan PHLN 4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
11
(1869) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan
0
9.350.465
9.350.465
15,81
12
(1870) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Logam Dan Mesin
0
25.894.405
25.894.405
15,34
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
13
14
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
9
10
16,30 jumlah judul Penelitian Penguasaan Teknologi Industri Industri Hasil Perkebunan; jumlah peserta Peningkatan Kemampuan SDM Peneliti Industri Industri Hasil Perkebunan ; jumlah Laporan Kegiatan/Pembinaan Pengembangan Industri Industri Hasil Perkebunan; jumlah Promosi /Pemasaran Pengembangan Industri Industri Hasil Perkebunan; Layanan Perkantoran Litbang Industri Industri Hasil Perkebunan dan Kinerja/Laboratorium/Pengujian Riset dan standarisasi; jumlah Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Hasil Litbang Industri Industri Hasil Perkebunan
Satuan (Unit)
S (%)
Lokasi
11
12
5 Judul; 41 Orang Peserta; 3 Laporan; 7 Promosi; 12 Bulan Layanan; 2 Dokumen
15,81
18,03 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. SULAW ESI SELATAN
16,30
13,96 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. JAW A BARAT
8,17 Jumlah judul penelitian penguasaan 3 judul; teknologi industri logam mesin; 36 Alat; Jumlah alat/mesin litbang teknologi 662 Orang industri logam dan mesin; Peserta; Jumlah peserta peningkatan 2 Laporan; kemampuan SDM peneliti industri 7 Promosi; logam mesin; 12 Bulan Jumlah laporan kegiatan/ pembinaan Layanan; pengembangan industri logam mesin; 1 Jumlah promosi/pemasaran Majalah/Jurnal; pengembangan industri logam dan 6 Dokumen mesin; Jumlah bulan layanan perkantoran litbang industri logam mesin dan layanan kinerja/ laboratorium/pengujian riset dan standarisasi; Jumlah majalah/jurnal litbang industri logam mesin; Jumlah dokumen perencanaan/penganggaran/hasil litbang logam mesin
15
23
No. 1
Nomor SP DIPA 2
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan 3
Anggaran (Rp. 000) No. Loan PHLN 4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
13
14
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%) 12
Lokasi 15
13
(1871) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Keramik
0
17.441.731
17.441.731
20,68
12 Bulan 18,96 Terlaksananya layanan perkantoran Layanan; yang mendukung kegiatan litbang dan 15 Orang pelayanan jasa; Peningkatan Peserta; kompetensi SDM yang mendukung 12 Dokumen; kegiatan litbang dan pelayanan jasa; 2 Laporan; Peningkatan Ketepatan Perencanaan 10 Penelitian; dan Pelaksanaan Realisasi Kegiatan; 2 Lembaga; Terlaksananya pembinaan dan 3 Promosi; tersosialisasikannya hasil litbang di 8 Jasa industri keramik; Layanan; Peningkatan penguasaan teknologi keramik dan nano material; 3 Sertifikat; 2 Peningkatan dan Pengembangan kelembagaan untuk mendukung Majalah/Jurnal; peningkatan kualitas layanan; Peningkatan jumlah new customer dan tersosialisasikannya hasil litbang melalui seminar; Peningkatan Pendapatan JPT; Peningkatan Kualitas Layanan; Terlaksananya publikasi hasil litbang
22,87
20,91 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. JAW A BARAT
14
(1872) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Bahan Dan Barang Teknik
0
25.290.035
25.290.035
21,30
6 judul; 14,14 Terlaksananya kegiatan penelitian yang 3 Lembaga; berbasis kekuatan teknologi dan 42 Orang rekayasa material maju, instrumentasi Peserta; industri, teknologi dan inspeksi 4 Laporan; pengelasan bawah air; 3 Promosi; Jumlah lembaga kerjasama antara B4T 2 Aplikasi; dengan lembaga/instansi lain; 344 Sertifikat; Jumlah orang/peserta SDM yang 12 Bulan berkualifikasi; Layanan; Terlaksananya kegiatan 1 pengembangan kemampuan lembaga Majalah/Jurnal; dan laboratorium; 5 Dokumen Jumlah kegiatan promosi/ pemasaran ke wilayah yang memiliki potensi menjadi pelanggan; Jumlah aplikasi sistem informasi pelayanan jasa teknik; Terlaksananya peningkatan sistem dan layanan sertifikasi; Terlaksananya kegiatan operasional perkantoran, sistem serta layanan laboratorium, inspeksi teknik dan pelatihan untuk industri; Terbitnya majalah/jurnal litbang B4T
21,38
20,28 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. JAW A BARAT
15
(1873) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
0
15.209.647
15.209.647
20,54
15,24
17,18
17,21 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. JAW A TENGAH
24
No. 1
Nomor SP DIPA 2
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan 3
Anggaran (Rp. 000) No. Loan PHLN 4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
13
14
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%) 12
Lokasi 15
16
(1874) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kerajinan Dan Batik
0
14.275.704
14.275.704
16,96
8 judul; 14,67 Judul Penelitian Penguasaan Teknologi 1 Alat; Industri Kerajinan Batik; 103 Orang Jumlah perekayasaan peralatan Peserta; kerajinan dan batik; 2 Laporan; Jumlah pegawai BBKB yang mengikuti 5 Promosi; Diklat Struktural, fungsional dan teknis; 2 Aplikasi; Jumlah kerjasama Litbang dalam 1 Sertifikat; rangka proses transfer teknologi hasil 12 Bulan litbang batik BBKB; Layanan; Jumlah promosi dagang, industri, 1 investasi dan sosialisasi hasil litbang Majalah/Jurnal; Kerajinan dan Batik; 3 Dokumen Jumlah pengembangan aplikasi yang terkait dengan kerajinan dan batik; Jumlah Sertifikasi produk kerajinan dan batik; Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran dan layanan Kinerja/ Laboratorium/Pengujian Riset dan standarisasi; Jumlah Penerbitan majalah dan jurnal; Penyusunan rencana teknis, rencana strategis dan inventarisasi ornamen etnis untuk motif batik daerah
16,96
16,99 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. DI YOGYAKARTA
17
(3986) Riset Dan Standardisasi Bidang Industri
0
85.005.790
85.005.790
18,84
15,85 Bulan Layanan operasional dan Perkantoran Riset dan Standarisasi; Jumlah Riset Penelitian Produk / Teknik Produksi; Jumlah Promosi Teknologi Industri Bidang Riset dan Standarisasi; Peserta Peningkatan Kemampuan SDM Riset dan Standarisasi; Jumlah pengguna jasa layanan riset dan standardisasi; Jasa Layanan Riset dan Standarisasi ; Terbitnya majalah ilmiah dan Majalah/Jurnal Riset dan Standarisasi; Bulan Layanan Kinerja/Laboratorium/Pegujian Riset dan Stadardisasi
20,99
20,41 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. JAW A TIMUR 2. ACEH 3. SUMATERA UTARA 4. SUMATERA BARAT 5. SUMATERA SELATAN 6. LAMPUNG 7. KALIMANTAN BARAT 8. KALIMANTAN SELATAN 9. KALIMANTAN TIMUR 10. SULAW ESI UTARA 11. MALUKU
12 Bulan Layanan; 81 Riset; 35 Promosi; 30 Laporan; 30 Dokumen; 559 Peserta; 512 Pengguna; 22 Majalah/Jurnal; 12 Bulan Layanan
25
No. 1
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan
Nomor SP DIPA 2
3
11 1. 0353/019-01.2.01/23/2011 2. 0373/019-01.2.01/20/2011 3. 0297/019-01.2.01/03/2011 4. 0225/019-01.1.01/00/2011 5. 00295/019-01.2.01/03/2011 6. 0294/019-01.2.01/03/2011 7. 0293/019-01.2.01/03/2011 8. 0267/019-01.2.01/15/2011 9. 0261/019-01.2.01/14/2011 10. 0232/019-01.2.01/11/2011 11. 0352/019-01.2.01/23/2011 12. 0229/019-01.2.01/11/2011 13. 0230/019-01.2.01/11/2011 14. 0234/019-01.2.01/12/2011 15. 0288/019-01.2.01/02/2011 16. 0282/019-01.2.02/I/2011 17. 0313/019-01.2.01/07/2011 18. 287/019-01.2.01/02/2011 19. 0351/019-01.2.01/23/2011 20. 0262/019-01.2.01/14/2011 21. 0317/019-01.2.01/16/2011 22. 0350/019-01.2.01/23/2011 23. 0260/019-01.2.01/14/2011 24. 0235/019.01.2.01/12/2011 25. 0248/019-01.2.16/12/2011
1
Anggaran (Rp. 000) No. Loan PHLN 4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
Narasi
9
10
(10.90.01) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian
0
263.409.649
263.409.649
16,30
10,91 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unitunit organisasi di lingkungan Kementerian.
(1830) Peningkatan Kualitas SDM Industri
0
263.409.649
263.409.649
16,30
10,91
0
2.240.113.190
2.240.113.190
11,16
6,16
JUMLAH Keterangan S : Sasaran; R : Realisasi *) Untuk Sasaran dan Realisasi Fisik dihitung dengan menggunakan rumus tertimbang
Instansi Penanggung Jawab
Lokasi
R (%) 13
14
15
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Jumlah SDM Industri yang telah mengikuti diklat; Jumlah layanan perkantoran; Jumlah laporan kegiatan; Jumlah lulusan; Layanan Manajemen Kinerja Pendidikan dan Pelatihan; Terlaksananya Pelayanan Pendidikan Kejuruan di SMAK Padang; ; Layanan Pendidikan Kejuruan Industri;
Satuan (Unit)
S (%)
11
12
100%
16,79
11,29
270 Orang; 12 Bulan Layanan; 9 Laporan; 530 Orang; 125 Orang; 596 Orang; 120 Orang; 154 Orang;
16,79
11,29 1. Sekretariat Jenderal
13,75
11,04
1. DKI JAKARTA 2. JAW A BARAT 3. DI YOGYAKARTA 4. JAW A TIMUR 5. ACEH 6. SUMATERA UTARA 7. SUMATERA BARAT 8. LAMPUNG 9. KALIMANTAN BARAT 10. SULAW ESI SELATAN 11. BALI
Jakarta, April 2011 Penanggung Jawab Menteri Perindustrian
26
No. 1
Nomor SP DIPA 2
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan 3
Total
S
R
Narasi
Satuan (Unit)
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
Lokasi
Rupiah Murni 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Anggaran (Rp. 000) No. Loan PHLN 4
5
Penyerapan (%)
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
Mohamad S. Hidayat
27
Laporan Konsolidasi Program Dirinci Menurut Fungsi dan Subfungsi
LAPORAN KONSOLIDASI MENURUT FUNGSI, SUB, FUNGSI DAN PROGRAM TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2011 Anggaran (Rp. 000) Kode 1
(01) (01.01)
Penyerapan (%)
Indikator Kinerja Hasil *)
Fungsi/Sub Fungsi/Program 2
PELAYANAN UMUM LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN
PHLN
Rupiah Murni
TOTAL
T
R
Narasi
Satuan (Unit)
T (%)
R (%)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Instansi Penanggung Jawab
12
0
177.521.091
177.521.091
16,68
9,89
22,88
19,14
0
177.521.091
177.521.091
16,68
9,89
22,88
19,14
100%
21,77
17,54 1. Sekretariat Jenderal
36032 M2; 8 Unit; 14 Unit; 12800 Unit; 134 Laporan
31,38
31,38 1. Sekretariat Jenderal
(01.01.01)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian
0
157.519.256
157.519.256
18,12
(01.01.02)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian
0
20.001.835
20.001.835
5,76
10,48 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.
5,38 Tersedianya sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan.
1
Anggaran (Rp. 000) Kode
PHLN 1
(04) (04.07)
Penyerapan (%)
Indikator Kinerja Hasil *)
Fungsi/Sub Fungsi/Program 2
EKONOMI INDUSTRI DAN KONSTRUKSI
3
Rupiah Murni
TOTAL
T
R
0
4 1.799.182.450
5 1.799.182.450
6 10,44
7 5,39
0
1.799.182.450
1.799.182.450
10,44
5,39
Narasi
Satuan (Unit)
8
9
Instansi Penanggung Jawab
T (%)
R (%)
10 13,12
11 10,80
13,12
10,80
573 Laporan
20,23
19,70 1. Inspektorat Jenderal
12
(04.07.03)
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian
0
45.500.000
45.500.000
20,23
19,67 Tersusunnya kriteria pengawasan yang efektif; Tersedianya hasil asesmen aparat pengawas berkualifikasi; Tersedianya jumlah dan kualifikasi aparat pengawas; Tercapainya peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program.
(04.07.06)
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur
0
387.500.000
387.500.000
3,96
1,34 Pulihnya utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 70 persen; Jumlah industri yang berhasil pulih dengan target 100 industri.
70 %; 100 Industri
6,94
(04.07.07)
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
0
422.575.867
422.575.867
9,77
1,58 Jumlah persentase industri yang berhasil pulih dengan target 100 persen industri yang terkena dampak krisis; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 80 persen.
100 Persen; 80 Persen
13,20
10,66 1. Direktorat Jenderal Industri Agro
(04.07.08)
Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
0
108.449.186
108.449.186
14,80
8,35 Pencapaian Meningkatnya Ekspor hasil Produk Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri; dengan target pencapaian sebesar 80 persen.
80%
17,65
14,91 1. Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
5,35 1. Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur
2
Anggaran (Rp. 000) Kode
Penyerapan (%)
Indikator Kinerja Hasil *)
Fungsi/Sub Fungsi/Program PHLN
1 (04.07.09)
2 Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM
(04.07.10)
3
Rupiah Murni
4
TOTAL
T
5
6
R
Narasi
7
8
Satuan (Unit)
T (%)
R (%)
9
10
11
Instansi Penanggung Jawab
12
0
371.000.000
371.000.000
7,70
3,83 Rasio Industri Jawa dan luar Jawa dengan target rasio industri di pulau Jawa dan luar Jawa mencapai posisi 60:40; Kontribusi PDB IKM sebesar 34 % pada tahun 2014.
60:40; 34 %
9,41
5,13 1. Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah
Program Pengembangan Perwilayahan Industri
0
55.000.000
55.000.000
13,07
4,49 Meningkatnya jumlah investasi industri didaerah melalui pembangunan kawasan industri dengan target pertumbuhan sebesar 10 % pertahun; Tersusunnya kebijakan operasional pengembangan industri didaerah melalui pendekatan pengembangan kompetensi inti industri daerah.
10 % per tahun; 30 Kab/Kota
16,06
12,94 1. Direktorat Jenderal Pengembanga n Perwilayahan Industri
(04.07.11)
Program Kerja Sama Industri Internasional
0
48.557.397
48.557.397
10,02
5,68 Meningkatnya Akses Pasar, Akses terhadap Sumber Investasi, Akses Sumber Daya Industri serta Kerjasama Industri Internasional
100%
13,58
12,41 1. Direktorat Jenderal Kerjasama Industri International
(04.07.12)
Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
0
360.600.000
360.600.000
17,35
100%
19,74
18,23 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
0
263.409.649
263.409.649
16,30
10,91
16,79
11,29
0
263.409.649
263.409.649
16,30
10,91
16,79
11,29
(10) (10.90)
PENDIDIKAN PENDIDIKAN LAINNYA
12,71 Tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim di sektor industri serta analisa, standar, dan prosedur di bidang industri serta terhasilkannya kuantitas, kualitas hasil litbang dan kebijakan pendukungnya yang mampu diaplikasikan hingga skala pabrik
3
Anggaran (Rp. 000) Kode
PHLN 1 (10.90.01)
Penyerapan (%)
Indikator Kinerja Hasil *)
Fungsi/Sub Fungsi/Program 2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian
JUMLAH
3
Rupiah Murni
4 0
0
263.409.649
2.240.113.190
TOTAL
T
R
Narasi
5
6
7
8
16,30
10,91 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.
263.409.649
2.240.113.190
11,16
6,16
Satuan (Unit)
T (%)
R (%)
9
10
11
100%
16,79
13,75
Instansi Penanggung Jawab
12
11,29 1. Sekretariat Jenderal
11,04
4
Kendala Yang Dihadapi dan Tindak Lanjut
LANJUTAN FORMULIR C KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
No
Kode
1 1
06.1875
2
06.1878
2
Kegiatan
Kendala
Tindak Lanjut yang Diperlukan
Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
3 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka
4 (1) Adanya penyesuaian terhadap realisasi beberapa komponen kegiatan terkait adanya penghematan anggaran. (2) Adanya beberapa perjalanan dinas yang sengaja harus dikurangi serta adanya penyesuaian perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, sehingga para pelaksana atau pejabat pengadaan harus menyesuaikan sesuai dengan peraturan terbaru. (3) Menunggu jadwal lelang dari ULP untuk kegiatan pihak ketiga
5 6 ULP, Bagian Keuangan Berkoordinasi dengan ULP maupun Ditjen BIM, instansi terkait. Bagian Keuangan dalam memantau setiap ítem kegiatan dan berkoordinasi pula dengan instansi terkait lainnya baik yang ada di pusat maupun daerah
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam
(1) Adanya tunggakan terhadap 9 (sembilan) kegiatan pada TA. 2010 dengan total nilai sebesar Rp. 1.929.964.400,- . Penyelesaian pembayaran kegiatan tersebut diatas diusulkan menggunakan pembebanan pada revisi DIPA Ditjen BIM TA. 2011, sehingga secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan Dit. IMDL triwulan I tahun 2011 terkendala terkait dengan penyesuaian anggaran pada beberapa komponen kegiatan dan hasil dari proses revisi DIPA.
(1) Penyelesaian pembayaran kegiatan menggunakan pembebanan pada revisi DIPA Ditjen BIM TA. 2011 melalui pengajuan permohonan rincian Kartu Pengawasan Kredit untuk kegiatan dimaksud, verifikasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), penyusunan Surat Pernyataan PA/Kuasa PA mengenai usulan pengesahan Revisi DIPA tidak mengubah terget kinerja dan volume keluaran kegiatan/subkegiatan dan tanggungjawab kebenaran tagihan
Ditjen BIM-Kemenperin, Ditjen Anggaran-Kemenkeu, Ditjen PerbendaharaanKemenkeu, KPPNKemenkeu dan BPKP
1
No
Kode
Kegiatan
Kendala
Tindak Lanjut yang Diperlukan
Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1
2
3
4 (2) Belum terbayarkan kegiatan yang sudah terlaksana karena terjadi kesalahan nomor rekening penerima. Dalam hal ini, bank persepsi melakukan retur pembayaran karena kesalahan rekening tersebut kepada kas negara.
5
6
3
07.1833
Revitalisasi dan Penumbuhan Penyerapan anggaran untuk kegiatan Menyiapkan draft kontrak pekerjaan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan kajian yang dilakukan PIII belum dapat sehingga SPK sudah dapat dikerjakan optimal karena usulan penunjukan pada triwulan II penyedia barang/jasa dari ULP baru ada pada akhir bulan Maret 2011 sehingga untuk triwulan I belum dapat dibuatkan kontrak
ULP dalam hal kelengkapan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa
4
07.1835
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
Masih proses pelelangan konsultan KMM dan LPI Proses kontrak pada kegiatan Survey dan Verifikasi Kebutuhan Gula Pada Industri Kecil (IK) dan Industri Rumah Tangga (IRT)
ULP dan Panitia Penerimaan Direktorat Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan
5
08.1846
Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat
(1) Karena adanya anggaran perjalanan, Mencairkan anggaran yang dibintang baik perjalanan luar negeri dan dalam negeri yang dibintang sehingga tidak dapat melaksanakan rapat secara intensif (2) Penghematan
Mempercepat proses kontrak
Ditjen Anggaran
2
Kendala
Tindak Lanjut yang Diperlukan
Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
No
Kode
Kegiatan
1
2
3
6
08.1847
Penumbuhan Industri Maritim dan Masih adanya tanda blokir untuk akun Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan perjalanan dinas, sehingga menghambat dalam persiapan dan koordinasi dengan stakeholder. Serta penyesuaian lokasi kegiatan sehubungan dengan adanya instruksi penghematan anggaran
7
09.1838
Mengikuti pelatihan keuangan dan cara BPIPI yang baru mendapatkan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah kewenangan sebagai satker pada tahun pelaporannya serta pengadaan barang II 2010. Dalam kegiatan operasional BPIPI masih mengalami keterbatasan kemampuan personil teknis untuk keuangan dan pengadaan barang
Bagian Keuangan Sesditjen IKM dan ULP
8
10,1851
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I
Ditjen Anggaran, Pemda yang terkait, Tenaga Ahli, Sesditjen PPI.
4 5 (1) Working Group Klaster Jawa Timur Melakukan koordinasi lebih intens belum bisa dilaksanakan karena belum dengan working group mencapai kesepakatan dengan pihakpihak yang terkait (2) Penundaan jadwal pelaksanaan Working Group Klaster Jawa Tengah sehubungan dengan belum diterimanya bahan/materi untuk pelatihan. Menyiapkan data dukung untuk pencairan blokir bintang
1. Studi Kelayakan Ekonomi dan Melakukan rapat koordinasi dan survei Finansial Kek Sei Mangke Sumatera data, pelepasan blokir serta Utara: Tenaga ahli masih dalam proses penyelenggaraan rapat di wilayah I. persiapan.
6 Dinas Perindag Propinsi Jawa Tengah, perusahaan industri alat transportasi darat dan asosiasi terkait.
Ditjen Anggaran
2. Penyusunan Master Plan Kek Sei Mangke: Tenaga ahli masih dalam proses persiapan, Anggaran Perjalanan Dinas masih diblokir (tanda bintang).
3
No
Kode
Kegiatan
Kendala
Tindak Lanjut yang Diperlukan
Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1
2
3
4 3. Penyusunan Renstra Pengembangan Kek Sei Mangke Sumatera Utara:Tenaga ahli masih dalam proses persiapan, Anggaran Perjalanan Dinas masih diblokir (tanda bintang).
5
6
4. Fasilitasi Promosi Kawasan Industri di Daerah Wilayah I: Anggaran Perjalanan Dinas masih diblokir (tanda bintang), Anggaran pembuatan dan penayangan PSA masih di blokir (tanda bintang) 9
10,1853
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III
1. Penyusunan Masterplan pengembangan Pusat Inovasi Industri berbasis kakao di Luwu : masih dalam tahap penyusunan tenaga ahli 2. Penetapan roadmap pengembangan KIID dan IUP melalui SK Menterin : kegiatan masih dalam tahap revisi
10
11,1855
Peningkatan Ketahanan Industri
Pada Triwulan I untuk pekerjaan ini belum direalisasikan karena adanya revisi judul Suboutput didalam POK.
1. Penyusunan Masterplan pengembangan Pusat Inovasi Industri berbasis kakao di Luwu : sedang dalam pengiriman kesediaan tenaga ahli dan narasumber dalam penyusunan masterplan. 2. Penetapan roadmap pengembangan KIID dan IUP melalui SK Menterin : pengumpulan data hasil kajian KIID dan IUP serta pelaksanaan koordinasi dengan daerah Diperlukannya analisa kebutuhan Ditjen Anggaran bimbingan teknis yang tepat dalam peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Dit.Ketahanan dan dibutuhkannya informasi yang tepat dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan.
4
No
Kode
1 11
2 11,1856
12
12,1863
Kegiatan
Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
Kendala
Tindak Lanjut yang Diperlukan
3 Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral
4 Memerlukan koordinasi yang intens dengan pihak eksternal, selain itu sering kali perencanaan yang sudah ditetapkan tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan promosi atau pameran di luar negeri pada tahun 2011
5 Perlu dilakukan identifikasi promosi dan pameran luar negeri yang lebih akurat sehingga dapat dilakukan persiapan yang lebih matang
Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
Alokasi anggaran pada kegiatan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri di Bidang Teknologi untuk Belanja Perjalanan Lainnya (Luar Negeri) masih terdapat tanda bintang.
Sudah dilakukan pembahasan kembali Ditjen Anggaran dan melengkapi dokumen pendukungan sebagai bahan pencairan tanda bitang ke Ditjen Anggaran
Rekonsiliasi Keuangan Tahun 2010 Koordinasi dengan Bagian Keuangan mengalami keterlambatan, mengakibatkan UP dan TUP Keuangan mengalami keterlambatan sampai tanggal 24 Pebruari 2011
6 - Kementerian Luar Negeri - Ditjen PEN Kemendag - BKPM - Setkab
Bagian Keuangan dan Ditjen Perbendaharaan
Jakarta,
April 2011
Menteri Perindustrian
Mohamad S. Hidayat
5