6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

IV.B.6. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Pemerintahan yang efisien dan efektif adalah pemerintahan yang menjalankan 4 (empat) aspek manajemen yaitu planning, organizing, actuating dan controlling dengan baik. Agar keempat aspek tersebut dapat berjalan secara efektif, maka harus diawali oleh suatu perencanaan yang matang, karena perencanaan pada dasarnya merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Kondisi mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang efektif yaitu dengan adanya akselerasi pembangunan dengan mampu melaksanakan mekanisme perencanaan pembangunan yang tepat waktu dengan efisien dan efektif dalam mencapai konsistensi pelaksanaan pembangunan, meningkatnya perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, prasarana wilayah, penataan ruang, sosial, budaya, sumber daya alam dan buatan yang tanggap terhadap perubahan, partisipatif dan berdasarkan evaluasi, penelitian dan pengembangan dan meningkatnya kualitas koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi melalui kerjasama perencanaan pembangunan antar lembaga dan antar daerah. Adanya konsistensi dalam perencanaan pembangunan daerah akan menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif karena adanya proses pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berkelanjutan sehingga jalan panjang upaya pemerintah untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat akan dapat terwujud secara nyata. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tersirat makna peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (participatory planning) dengan memberikan porsi lebih pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Terlebih pada undang-undang tersebut di atas, termuat bahwa sistem Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (top-down); dan bawah atas (bottom-up). Kelima pendekatan perencanaan tersebut harus diberikan komposisi secara seimbang dan proporsional, sehingga peran masing-masing stake holder penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat terakomodasi secara proporsional dalam pembangunan daerah. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015 terdapat isu strategis terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, yaitu perencanaan pembangunan diarahkan kepada pembangunan secara komperehensif baik secara fisik maupun non fisik, sehingga terwujud keseimbangan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Efektifitas perencanaan pembangunan sangat bergantung pada good will dan partisipasi dari seluruh stakeholder. Selain itu pelaksanaan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menjadi faktor pendukung dalam efektifitas pelaksanaan pembangunan. Hal lain yang mendukung dalam efektifitas perencanaan pembangunan yaitu pelaksanaan sistem informasi dan keterpaduan dalam pengelolaan data perencanaan pembangunan. Dalam dokumen RPJMD tersebut juga terdapat kebijakan yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah yaitu mewujudkan proses perencanaan partisipatif yang sinergis dan lebih berkualitas, dengan penetapan tujuan untuk mewujudkan sistem perencanaan LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

72


pembangunan daerah yang berkualitas, dengan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas yaitu Perencanaan pembangunan daerah memiliki ketajaman dalam mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan juga harus didasarkan pada potensi lokal dan untuk menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan lokal. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat. Selain itu perencanaan pembangunan daerah dilandaskan pada kerangka pikir global dan bertindak untuk kepentingan local (think globally act locally). Hal ini dimaksudkan agar perencanaan Pembangunan daerah dapat memberikan arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi arus globalisasi.

a. PROGRAM DAN KEGIATAN Sejalan dengan arah kebijakan tersebut pada tahun 2011 telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam urusan perencanaan pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 telah dialokasikan sebesar Rp 4.211.591.800,00 atau sebesar 0,41% dari total APBD Tahun 2011 yang berjumlah Rp. 1.014.666.738.473,00. Dari alokasi anggaran dalam urusan perencanaan pembangunan tersebut terealisasi sebesar Rp. 4.000.336.524,00 atau sebesar 94,93% dari anggaran yang dialokasikan. Adapun rincian program ,alokasi anggaran, dan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.B.6.1 Rincian Program dan Realisasi Anggaran Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2011 No.

Program

A

Belanja Langsung

1

Alokasi (Rupiah)

Realisasi (Rupiah)

2.148.074.300

1.994.258.670

Pelayanan Administrasi Perkantoran

372.734.300

336.922.170

2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

78.279.500

71.501.529

3

Peningkatan kapasitas SDM aparatur

8.340.000

1.440.000

4

Pengembangan data informasi

205.000.000

185.166.500

5

Kerjasama Pembangunan

70.000.000

51.700.000

6

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

20.000.000

17.028.500

7

Perencanaan Pembangunan Daerah

1.242.000.000

1.180.666.200

LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

73


No.

Program

Alokasi

Realisasi

(Rupiah)

(Rupiah)

115.000.000

114.016.300

8

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

9

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

30.000.000

24.029.000

10

Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

85.000.000

83.290.000

B

Belanja Tidak langsung

1.985.238.000

1.934.576.325

1

Belanja Pegawai

1.985.238.000

1.934.576.325

2

Belanja Hibah 4.113.312.300

3.928.834.995

Total Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2011 (diolah)

b. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Program Pengembangan data informasi Pelaksanaan program ini pada tahun 2011 diimplementasikan kedalam 2 kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda untuk memperkuat sistem basis data dalam pembangunan daerah. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu :  Penyusunan Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011  Kajian Implementasi Litbang Dalam Penguatan Perencanaan di Kabupaten Wonosobo Penyusunan Pengembangan SIPD Kab wonosobo tahun 2011 merupakan kegiatan bantuan keuangan kabupaten / kota APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 yang juga dilaksanakan oleh seluruh Kabupaten/ Kota yang ada di Jawa Tengah. Di dalam Profil daerah terdapat gambaran umum kondisi wilayah Kabupaten Wonosobo dengan informasi data-data terkait pelaksanaan pembangunan daerah sampai lingkup wilayah kecamatan. Pengembangan SIPD merupakan salah satu upaya untuk memetakan kondisi dan potensi serta sumber daya daerah yang dapat digunakan untuk melihat tahapan perencanaan, pengendalian dan analisa kinerja daerah dengan pemanfataan sistem informasi. SIPD juga digunakan sebagai dukungan data dan informasi sebagai bahan pengambilan keputusan atau kebijakan perencanaan pembangunan di daerah. Kajian Implementasi Litbang Dalam Penguatan Perencanaan di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2011 diilaksanakan untuk penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Wonosobo sebagai bagian dari upaya untuk merumuskan strategi dan pemetaan pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Wonosobo untuk meningkatkan pelestarian lingkungan. Penyusunan KLHS ini juga sebagai bahan pendukung penyusunan RTRW Kabupaten Wonosobo sehingga dokumen RTRW yang disusun diharapkan dapat sinkron dengan dokumen RTRW sehingga dalam perencanaan tata ruang daerah agar tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan hidup.


74


Program Kerjasama Pembangunan Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini yaitu Fasilitasi kerjasama Perguruan Tinggi (Program KKN), dengan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan sejumlah Perguruan tinggi baik lingkup regional maupun nasional. Pelaksanaan KKN pada tahun 2011 dilaksanakan oleh 8 Perguruan Tinggi dengan 13 kegiatan KKN di 58 Desa se-Kabupaten Wonosobo. Pelaksanaan KKN diharapkan adanya sinergitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan masyarakat untuk bersama-sama terlibat dalam pembangunan daerah dengan prinsip hubungan simbiose mutualisme, sehingga dapat memberikan kemanfaatan yang berguna bagi semua pihak. Dengan adanya kegiatan KKN yang dilaksanakan di desa, diharapkan adanya transfer ilmu pengetahuan kepada masyarakat yang berguna bagi kehidupan masyarakat pedesaan, sehingga mendorong percepatan pembangunan desa dengan melibatkan masyarakat. Dan manfaat bagi Perguruan tinggi sendiri sebagai lembaga pencetak sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, diharapkan dapat membentuk karakter mahasiswa yang peduli pembangunan dan lingkungan sehingga diharapkan dapat berkontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan pada saat mengaplikasikan ilmunya pada dunia kerja.

Pengembangan Wilayah Perbatasan Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini yaitu Pendamping Penegasan Batas Wilayah Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Magelang. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan pendamping Penegasan Batas Wilayah Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Magelang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan untuk koordinasi dan sosialisasi penetapan batas wilayah Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Magelang sehingga dapat terwujud kesepahaman batas daerah antara 2 kabupaten tersebut yang dituangkan dalam bentuk dokumen Penegasan Batas Wilayah Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Magelang. Dengan hal ini diharapkan tidak akan terjadi sengketa batas wilayah yang dapat menimbulkan friksi di masyarakat maupun antar pemerintah kabupaten terkait wilayah di daerah perbatasan.

Perencanaan Pembangunan Daerah Pada tahun 2011 dilaksanakan sebanyak 28 kegiatan pada program perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh 18 SKPD yaitu Bappeda, Bagian Administrasi Pembangunan, DPU dan Kebudayaan serta 15 Kecamatan. Adapun rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :        

Pelaksanaan Musrenbang Th. 2011 Pelaksanaan Musrenbang 15 Kecamatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Tugas pembantuan (TP) , Dekosentrasi di Kab. Wonosobo Tahun 2011 Penggandaan Buku Renstra dan RPJMD Koordinasi dan Operasional TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Kab. Wonosobo Penyusunan Masterplan One Roof Building Evaluasi RPJMD 2006-2010


75


     

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Koordinasi Pelaksanaan dan Administrasi Pembangunan Pengendalian Kegiatan DAK Penyusunan Perencanaan T - 1 Dana Alokasi Khusus Bidang ke PU-an Detail Engineering Design Jalan Lingkar Kertek Perencanaan Infrastruktur Vital Strategis (GOR)

Kegiatan musrenbang tahun 2011 dilaksanakan dua proses kegiatan musrenbang, yaitu musrenbang dalam kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011. Pelaksanaan kegiatan musrenbang reguler RKPD merupakan proses rutin tahunan yang dilaksanakan pada triwulan pertama mulai dari pelaksanaan musrenbang desa dan musrenbang kecamatan, serta proses perumusan program dan kegiatan dengan penentuan skala prioritas dalam rangkaian forum SKPD, Forum Gabungan SKPD, serta finalisasi kesepakatan kegiatan oleh stakeholder dalam Musrenbang Kabupaten. Musrenbang ini merupakan wadah dari pengintegrasian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dengan pendekatan partisipatif, politis, teknokratis, bottom up dan top down. Pelaksanaan Musrenbang tahun 2011 juga telah dilaksanakan pengintegrasian antara musrenbang reguler dengan musrenbang yang dilaksanakan oleh PNPM di tingkat Kecamatan sehingga antara kegiatan reguler APBD dan PNPM diharapkan tidak ada tumpang tindih. Out put penyelenggaraan Musrenbang ini yaitu daftar skala prioritas program dan kegiatan yang diusulkan oleh stake holder pembangunan daerah, yang kemudian akan digunakan sebagai input dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012. Penyusunan RKPD tahun 2012 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan KUA PPA Tahun 2012 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2012, serta sebagai pedoman SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD tahun 2012. RKPD Tahun 2012 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 19 tahun 2011 tentang RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 dengan tema Pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 “Peningkatan Kinerja Perekonomian dan Daya Saing daerah Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur”. Substansi RKPD memuat program dan kegiatan SKPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Adapun tujuan dari penyusunan RKPD Tahun 2012 adalah sebagai berikut : a. Memberikan kerangka operasional, arah atau tindakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan daerah, serta memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran; b. Mewadahi aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan yang disampaikan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dan pada kesempatan lain yang disampaikan kepada DPRD; c. Menjadi acuan bagi seluruh komponen di daerah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; d. Sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS serta RAPBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2012.


76


Pelaksanaan kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pembantuan (TP) dan Dekonsentrasi dilakukan agar pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten Wonosobo dapat terkoordinir dengan baik untuk tercapainya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan tersebut. Pelaksanaan pelaporan kegiatan dilaksanakan setiap tri wulan dengan menggunakan sistem aplikasi kegiatan dekon TP dan UB. Terdapat 6 SKPD pelaksana kegiatan dekon TP dan UB di Kabupaten Wonosobo, yaitu : Bapermasdes, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perternakan dan Perikanan serta Dinas Kesehatan, dengan 8 program kegiatan dengan jumlah anggaran Rp 42.349.319.000,00. Out put dari kegiatan tersebut digunakan sebagai bahan koordinasi dan penyampaian laporan kegiatan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi kepada provinsi setiap bulan, sebagai bagian dari pelaksanaan kontrol serta evaluasi kegiatan. Dengan pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pembantuan (TP) dan Dekonsentrasi diharapkan terwujud kelancaran pelaksanaan kegiatan Tugas pembantuan dan dekonsentrasi, sehingga dapat tepat sasaran dan efektif, serta adanya data untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan yang lain dalam meningkatkan proses perencanaan pembangunan daerah yaitu Penggandaan Buku Renstra dan RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2010-2015. Kegiatan ini dilaksanakan untuk tersedianya dokumen Renstra dan RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2010-2015 bagi setiap SKPD di Kabupaten Wonosobo agar dalam penyusunan renja SKPD dapat mengacu pada kedua dokumen tersebut. Sehingga dapat terwujud sinkronisasi kegiatan di dalam Renja SKPD dengan Renstra masing-masing SKPD dan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015. Kegiatan Koordinasi dan Operasional TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Kab. Wonosobo pada tahun 2011 digunakan untuk pelaksanaan rapat koordinasi Pokja TKPK . Selain itu diadakan juga monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, serta pembuatan pelaporan. Kegiatan ini diharapkan mampu mendukung program pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan di daerah untuk mengurangi angka kemiskinan. Program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam pencapaian tujuan utama pembangunan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk Kegiatan Penyusunan Masterplan One Roof Building, dilaksanakn dengan penyusunan buku Masterplan One Roof Building disertai Gambar Blok Plan, Peta Studi Penyusunan, dan Gambar Tapak,Potongan Lokasi Kajian serta maket. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Kabupaten Satu Atap yang direncanakan dimulai pada tahun 2012 dan 2013. Pembangunan gedung tersebut dimaksudkan untuk mengefektifkan dan efisiensi pelaksanaan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dalam wadah gedung pemerintahan satu atap. Kegiatan Evaluasi RPJMD 2006-2010 juga dilaksanakan pada tahun 2011 yang merupakan upaya untuk mengevaluasi capaian pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2006-2010. Pelaksanaan evaluasi ini penting karena untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan pembangunan daerah selama kurun waktu 5 tahun lalu untuk bahan masukan dan dasar pijakan pembangunan lima tahun kedepan yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2010-2015 agar pembangunan dapat berkesinambungan dan berkelanjutan. Dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan tahunan, untuk menjamin kelancaran dan keberlangsungan kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan perlu


77


dilaksanakan kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan koordinasi Pelaksanaan dan Administrasi Pembangunan yang merupakan kegiatan rutin tahunan guna mencapai pembangunan daerah yang tepat mutu, waktu, administrasi, manfaat dan sasaran sesuai dengan rencana kegiatan belanja langsung pada tahun 2011. Kegiatan tersbut dilaksanakan dengan rangkaian proses penyusunan Surat Edaran Bupati Wonosobo tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai acuan/pedoman pelaksanaan kegiatan Pembangunan TA. 2011, serta pelaksanaan pengawasan dan evaluasi meliputi monitoring pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa khusus pembangunan konstruksi secara terpadu di lokasi kegiatan untuk melihat realisasi kemajuan fisik yang dicapai berdasarkan jadwal serta melaksanakan pengecekan secara langsung kegiatan di lapangan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan konstruksi oleh pihak pelaksana baik yang bersifat administratif maupun teknis. Hasil dari kegiatan ini berupa Surat Edaran Bupati Wonosobo tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo , serta laporan Tim Monev kepada Bupati Wonosobo yang kemudian untuk direkomendasikan kepada SKPD pengampu kegiatan terkait. Sedangkan koordinasi Pelaksanaan dan Administrasi Pembangunan dilakukan sebagai bagian dari pengendalian kegiatan belanja langsung agar kegiatan pembangunan daerah dapat terkoordinasi, terpantau, dan terkendali dengan baik agar pelaksanaan kegiatan dapat efektif. Kegiatan Pengendalian Kegiatan DAK dilakukan untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan DAK di Kabupaten Wonosobo, serta terlaksananya pelaporan dan evaluasi kegiatan DAK kepada Pemerintah Provinsi dan pemerintah Pusat. Pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2011 dilaksanakan oleh 7 SKPD yaitu Dinas Perhubungan dan Kominfo, BLH, Badan KB, Kantor Ketahan Pangan, Dikpora, Dinas Kesehatan, DPU dengan pelaksanaan 13 kegiatan DAK Tahun 2011 dan 2 kegiatan luncuran tahun 2010 (Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar untuk SD dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar untuk SMP). Berkaitan dengan perencanaan pembangunan infrastruktur ke –PU-an, dilaksanakan kegiatan Penyusunan Perencanaan T - 1 Dana Alokasi Khusus Bidang ke PU-an. Kegiatan ini bertujuan agar terwujudnya konsep dan detail perencanaan kegiatan infrastuktur yang akan dilaksanakan, dengan melaksanakan pemetaan, pendataan, serta perhitungan teknis terhadap semua lokasi kegiatan infrastruktur yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan tersedia database perencanaan pembangunan infrasruktur sehingga dapat diketahui kebutuhan pembangunan infrastuktur daerah baik terkait teknis maupun kebutuhan pendanaannya. Sedangkan untuk Detail Engineering Design Jalan Lingkar Kertek dilaksanakan untuk perencanaan pelaksanaan pembangunan jalan lingkar kertek yang sudah cukup mendesak untuk pelaksanaannya. Seperti diketahui bahwa jalur utama kertek merupakan jalan negara yang sering terkena kemacetan dengan kondisi jalan yang padat karena melewati titik pasar kertek sebagai masalah utama kemacetan. Untuk itu maka diperlukan jalur alternatif ataupun jalan lingkar untuk mengatasi kemacetan dengan mengurai kepadatan jalur utama kertek. Hal ini dilakukan agar selain untuk mengatasi permasalahan kepadatan / kemacetan jalur utama, juga sebagai solusi untuk pengembangan wilayah terutama di Kecamatan Kertek , karena sebagai pusat perdagangan kawasan kertek sudah cukup padat area dengan pemukiman dan sarana perdagangan. Kalau hal ini tidak segera teratasi dimungkinkan agar terjadi LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

78


ketidakseimbangan dalam tata ruang dan wilayah di Kecamatan Kertek. Kegiatan Perencanaan Infrastruktur Vital Strategis (GOR) dilaksanakan untuk mendukung Pembangunan GOR dengan tersedianya perencanaan teknis pembangunan gedung dan lingkungan GOR. Pembangunan GOR di Kabupaten Wonosobo sangat diperlukan karena sampai saat ini Kabupaten Wonosobo belum memiliki gedung olah raga terpadu yang dijadikan sebagai pusat kegiatan olah raga masyarakat, sehingga dengan adanya GOR ini diharapkan kebutuhan akan sarana prasarana olah raga yang memadai bagi masyarakat dapat terpenuhi.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kegiatan yang dilaksanakan pada program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dilaksanakan tiga kegiatan dengan 2 SKPD pelaksana yaitu Bappeda dan Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu : Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda yaitu  Fasilitasi Kegiatan FEDEP  Rakor antar Dinas dengan melibatkan pelaku usaha  Sosialisasi Kebijakan Ekonomi Kegiatan Fasilitasi Kegiatan FEDEP dilaksanakan dengan pelaksanaan kegiatan Workshop Verifikasi Hasil Temuan Kajian RALED dan Pemetaan Stakeholder PEL, Workshop Penetapan Komoditas Unggulan, Penetapan Klaster Unggulan Daerah dan Analisis Rantai Nilai dari Komoditas Unggulan Terpilih, Workshop Penyusunan dan Penetapan Rencana Tindak Lanjut PEL Kabupaten Wonosobo serta Internalisasi dalam Anggaran Daerah, Pelatihan Penguatan Kelembagaan Klaster dan Pembentukan Forum Rembug Klaster (FRK), Promosi/Pameran Klaster dan penyusunan dokumen potensi ekonomi lokal. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut dapat meningkatkan pembangunan sektor perekonomian terutama bagi pelaku ekonomi lokal dengan pemberdayaan klaster ekonomi yang terdapat di Kabupaten Wonosobo dengan pendayagunaan potensi ekonomi lokal. Sedangkan untuk kegiatan Rakor antar Dinas dengan melibatkan pelaku usaha dilaksanakan dengan maksud agar terdapat wadah komunikasi antara pelaku usaha dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan pengembangan sektor ekonomi. Pemerintah daerah dan pelaku usaha perlu berkomunikasi terkait kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah terkait pembangunan sektor ekonomi, dan perlunya fasilitasi dari pemerintah dalam pengembangan usaha dari masyarakat sebagai pelaku usaha. Dengan adanya rakor tersebut diharapkan terjadi sinergitas dan kesepahaman dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dan terkait dengan hal tersebut pemerintah daerah juga melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan ekonomi pemerintah kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan tercapainya kesepahaman antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan ekonomi daerah sehingga dapat terwujud tujuan dan sasaran dari pelaksanaan kebijakan tersebut, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan tidak terjadi kesalah pahaman antara masyarakat dan pemerintah. Dengan ini maka diharapkan dalam pelaksanaan kebijakan dapat tercapai tujuan dan sasaran secara efektif.


79


Program Perencanaan Sosial dan Budaya Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini pada tahun 2011 yaitu Fasilitasi program KHPPIA Kab. Wonosobo yang dilaksanakan oleh Bappeda. Pelaksanaan fasilitasi Program Kelangsungan Hidup Pertumbuhan Perkembangan Ibu dan Anak di Kabupaten Wonosobo ini dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi Tim DTPS MPS, Koordinasi Tim Pokja PAUD, Koordinasi Tim Pokja MBS dan Review Program KHPPIA. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu meningkatnya koordinasi, pengelolaan dan sinkronisasi program KHPPIA di bidang pendidikan dan kesehatan terutama terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan kesehatan dan pendidikan ibu dan anak. Selain itu dengan adanya Review Program KHPPIA, dapat menjadi masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang kesehatan dan pendidikan.

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini pada tahun 2011 yaitu Penyusunan Neraca Sumberdaya Alam Spasial Daerah (NSASD), dan Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Fungsi DAS Serayu Kab. Wonosobo. Kegiatan Penyusunan Neraca Sumberdaya Alam Spasial Daerah (NSASD) dilaksanakan penyusunan Neraca Sumberdaya Alam Spasial Daerah (NSAD) beserta peta pendukung. Penyusunan neraca ini berisi tentang data-data potensi sumber daya alam daerah yang akan digunakan untuk mengetahui seberapa besar potensi sumber daya alam baik yang sudah tereksploitasi maupun yang belum. Dengan ini maka diharapkan dapat terjaganya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam sehingga pembangunan dapat terus berjalan tanpa merusak kelestarian sumber daya alam yang ada. Sedangkan untuk kegiatan Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Fungsi DAS Serayu Kab. Wonosobo dengan penyusunan dokumen perencananaan pembangunan dan pengelolaan fungsi DAS Serayu disertai dengan peta pendukungnya sebagai pengendali kegiatan pembangunan di DAS Serayu. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan adanya pembangunan dan pengelolaan di kawasan DAS Serayu yang sistematis dan terencana sehingga dapat terjaganya daya dukung dan kelestarian lingkungan di DAS Serayu sebagai penopang kehidupan masyarakat di kawasan tersebut.


80


Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tabel IV.B.6.2 Capaian kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2011 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah

No.

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja 2010 ada

2011

1

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Perda RPJP

2

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

ada

3

% Ketepatan waktu tahapan Musrenbang RKPD % kesesuaian program RKPD dengan APBD Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

100%

ada Perda nomor 1 Tahun 2010 tentang RPJP 2005-2025 ada Perda no. 1 Tahun 2011 tentang RPJMD Kab Wonosobo Tahun 20112015 100%

81,4%

85,12%

ada

6

Tersedianya data profil daerah

ada

ada Perbup no. 19 tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kab. Wonosobo Tahun 2012 ada

7

Tersedianya dokumen evaluasi pembangunan Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (Jumlah program RKPD tahun berkenaan) / (Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan) x 100 %

belum

ada

82,91%

121 ---- x100 158 = 76,58%

4 5

8

Sumber: Bappeda

c. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Dalam penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan, terdapat beberapa permasalahan yang mendasar, sehingga dapat menghambat kinerja dari urusan tersebut. Beberapa permasalahan yang ada yaitu :  Masih terjadinya permasalahan klasik dalam perencanaan pembangunan daerah, yaitu masih rendahnya komitmen dan konsistensi dari stake holder dalam mengawal perencanaan pembangunan daerah kedalam proses penganggaran dalam APBD, terutama terkait dengan pendekatan partisipatif sehingga memunculkan apatisme masyarakat dalam partisipasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, sehingga menjadikan proses musrenbang tidak efektif,


81


 Masih adanya ketidak sinkronan antara hasil kajian maupun dokumen perencanaan yang telah disusun dengan pelaksanaan penyusunan perencanaan makro pembangunan, sehingga hasil kajian tidak memberikan kemanfaatan yang signifikan terhadap penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan,  Masih rendahnya kemampuan pengelola perencanaan pembangunan daerah di semua tingkatan karena belum pernah adanya upaya untuk pengembangan SDM perencana secara profesional dan kelembagaan yang belum terstruktur dengan baik sehingga perencanaan pembangunan masih dilaksanakan secara parsial dan terkesan seadanya.  Belum terlaksananya pengelolaan data secara optimal, baik dalam kegiatan pengumpulan data maupun dalam pengelolaannya karena pengelolaan data yang belum terintegrasi dengan baik. Dalam hal pengumpulan data, masih terdapat ketidakkonsistenan pemberi data dalam memberikan informasi baik yang berasal dari SKPD maupun kewilayahan (desa/kelurahan/kecampatan) karena desain instrumen data yang belum terintegratif yang disesuaikan dengan semua kebutuhan data secara keseluruhan.

Upaya dan solusi yang perlu dilakukan perencanaan pembangunan yaitu :

kedepan dalam penyelenggaraan urusan

 Perlunya pemahaman akan pentingnya konsistensi dan komitmen kuat dari para Stake holder dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran pemerintah daerah, dan dapat secara konsisten untuk memperjuangkan bersama atas apa yang telah disepakati dalam forum musrenbang sebagai bagian dari pendekataan bottom up dalam perencanaan pembangunan yang memang wajib untuk diakomodir walaupun juga harus mempertimbangkan faktor pendekatan top down dan politis, sehingga semua stake holder terakomodir. Selain itu perlu adanya revitalisasi peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar dapat berjalan sesuai dengan fungsinya secara optimal dalam proses penganggaran dengan perlu adanya koordinasi yang baik dan secara intens antar anggota tim sehingga mekanisme proses perencanaan sampai dengan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan konsisten.  Kajian – kajian yang disusun agar benar-benar dapat memberikan manfaat dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga hasil dari kajian-kajian tersebut dapat teraplikasi secara konstruktif pada proses perencanaan pembangunan sehingga tercipta perencanaan pembangunan yang berkualitas.  Penguatan kelembagaan dan kemampuan SDM pengelola perencanaan pembangunan daerah agar tercipta peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui penataan kelembagaan instansi pengampu perencanaan pembangunan daerah, dan pembekalan kemampuan teknis perencanaan kepada pengelola perencanaan melalui pendidikan dan pelatihan yang terkait perencanaan pembangunan.  Perlu dilakukan upaya pengintegrasian pengelolaan data baik secara kelembagaan maupun desain instrumen data dengan pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan SDM pengelola data di semua SKPD dan tingkatan pemerintahan.


82

6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Recommend Documents