IV.B.6. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

IV.B.6. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Pembangunan adalah proses perubahan yang dilakukan secara terencana dan sistematik menuju suatu kondisi yang lebih baik. Pembangunan merupakan suatu konsep yang akan relevan hingga kapan pun, karena peradaban manusia selalu berubah selaras dengan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Proses pembangunan yang baik selalu diawali perencanaan yang matang, baik dari aspek mekanisme, proses, sistem maupun subtansi. Maka berkaitan dengan mekanisme, pilihan terhadap perencanaan dari bawah (bottom up planning) adalah untuk mencapai sebuah proses perencanaan yang partisipatif (dalam penentuan kebutuhan masyarakat), dan subtansial (jenis kebutuhan secara nyata diperlukan masyarakat), sehingga dalam mekanisme dari bawah seperti ini, sesungguhnya merupakan proses agregatif (hasil kesepakatan bersama) yang harus secara konsisten dipatuhi dan menjadi pijakan dalam setiap proses berikutnya. Prinsip dasar inilah yang menjadi taruhan, apakah proses perencanaan dari tingkat desa, kemudian ke kecamatan dan sampai kabupaten tetap konsisten. Sehingga dalam makna lain, hilangnya mata rantai (missing link) hasil perencanaan dari bawah terhadap keputusan penganggaran yang dilakukan pemerintah kabupaten karena adanya pihak-pihak yang tidak konsisten dan patuh atas kesepakatan yang telah dihasilkan. Dalam kontek ini, dapat dibaca pula bahwa proses perencanaan sistem pembangunan yang dibangun dari bawah rawan terhadap distorsi melalui proses politik yang tidak demokratis. Maka komitmen dan niat baik (good will) dari seluruh stekholders perencanaan pembangunan mutlak diperlukan. Konsep perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan relevansi pemangku kepentingan, kesataraan antara pemangku kepentingan, transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan seturuh segmen masyarakat, rasa memiliki dokumen perencanaan serta terciptanyan konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan, jika diterapkan dalam perencanaan pembangunan akan mengintegrasikan keinginan dari pemerintah daerah dengan perangkat di bawahnya serta pemerintah daerah dengan masyarakatnya. Adanya integrasi dari berbagai keinginan yang ada tersebut akan menghasilkan keselarasan dan keterpaduan antara komitmen, persepsi dari segi perencanaan pembangunan. Secara sosiologis dijalankannya proses sistem perencanaan pembangunan secara partisipatif, transparan dan akuntabel maka ada empat hal utama yang dapat diperoleh. Pertama, Masyarakat akan berperan aktif di dalam proses pembangunan, kedua, mendorong kemandirian di masyarakat, ketiga, menjalin koordinasi dan sinergitas antara pemerintah kabupaten dengan struktur pemerintah di bawahnya serta pemerintah kabupaten dengan masyarakat, keempat, menghasilkan sebuah pembangunan di tingkat kabupaten yang menjadi kehendak semua publik. Adanya konsistensi dalam perencanaan pembangunan daerah akan menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif karena adanya proses pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berkelanjutan sehingga jalan panjang upaya pemerintah untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat akan dapat terwujud secara nyata. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015 terdapat isu strategis terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, yaitu perencanaan pembangunan diarahkan kepada pembangunan secara komperehensif baik secara fisik maupun non fisik, sehingga terwujud keseimbangan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Efektifitas perencanaan pembangunan sangat

LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

80


bergantung pada good will dan partisipasi dari seluruh stakeholder. Selain itu pelaksanaan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menjadi faktor pendukung dalam efektifitas pelaksanaan pembangunan. Hal lain yang mendukung dalam efektifitas perencanaan pembangunan yaitu pelaksanaan sistem informasi dan keterpaduan dalam pengelolaan data perencanaan pembangunan.

a. PROGRAM DAN KEGIATAN Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Perencanaan Pembangunan, melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp 5.469.275.500,00,- atau sebesar 0,49% dari total APBD Tahun 2012 yang berjumlah Rp. 1.107.938.250.383,-. Dari alokasi anggaran dalam urusan perencanaan pembangunan tersebut terealisasi sebesar Rp. 4.722.818.873,00,- atau sebesar 86,35% dari anggaran yang dialokasikan. Adapun rincian program ,alokasi anggaran, dan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.B.6.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2012 No.

Program

A

Belanja Langsung

1

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

3.465.412.500

2.775.296.715

Pelayanan Administrasi Perkantoran

373.793.500

369.105.465

2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

182.619.000

182.009.900

3

Peningkatan kapasitas SDM aparatur

8.000.000

7.200.000

4

Perencanaan Pembangunan Daerah

1.575.000.000

1.500.515.350

5

Pengembangan data informasi

770.000.000

212.582.000

6

Kerjasama Pembangunan

55.000.000

47.861.600

7

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

256.000.000

224.758.000

8

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

35.000.000

28.478.400

9

210.000.000

202.516.000

B

Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Belanja Tidak langsung

2.133.863.000

2.040.384.158

1

Belanja Gaji dan Pegawai

2.133.863.000

2.040.384.158

Gaji dan Tunjangan

1.878.063.000

1.835.346.158

255.800.000

205.038.000

Insentif Pajak/Retribusi Daerah

-

-

2

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

-

-

3

Belanja Tak Terduga

5.599.275.500

4.815.680.873

Tambahan Penghasilan

Jumlah total Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2012 (diolah)


81


b. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Perencanaan Pembangunan Daerah Pada tahun 2012 dilaksanakan sebanyak 32 kegiatan pada program perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh 21 SKPD yaitu Bappeda, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Humas, DPU, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta 15 Kecamatan. Adapun rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :                  

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2013 Pelaksanaan Musrenbang 15 Kecamatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perencanaan dan Hasil Pembangunan daerah Tahun 2012 Kajian Implementasi Litbang dalam Penguatan Perencanaan di Kabupaten Wonosobo Evaluasi Capaian RPJMD Tahun Pertama Dukungan Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Dukungan Program Percepatan Sanitasi Perkotaan (PPSP) Bidang Infokom Dukungan Program Percepatan Sanitasi Perkotaan (PPSP) bidang Pemberdayaan Masyarakat Dukungan Program Percepatan Sanitasi Perkotaan (PPSP) bidang Kesehatan Penyusunan Dokumen Identifikasi Kawasan Kumuh Perkotaan Penyusunan Draft Raperda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Koordinasi Pelaksanaan dan Administrasi Pembangunan Pengendalian Kegiatan DAK dan Kegiatan Bantuan Provinsi Penyusunan Perencanaan T - 1 Dana Alokasi Khusus Bidang ke PU-an Perencanaan Infrastruktur Vital Strategis Perencanaan T - 1 Prasarana Pemerintah

Kegiatan musrenbang RKPD Tahun 2013 merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan mulai dari penyelenggaraan Musrenbang Desa/ Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum gabungan SKPD, dan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten. Pelaksanaan musrenbang merupakan proses rutin tahunan yang dilaksanakan guna melaksanakan amanat UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Musrenbang ini merupakan wadah dari pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana sejak tahun 2011 pelaksanaan musrenbang dilakukan dengan pengintegrasian antara musrenbang reguler dengan musrenbang yang dilaksanakan oleh PNPM di tingkat Kecamatan sehingga antara kegiatan reguler APBD dan PNPM diharapkan tidak ada tumpang tindih dalam proses pelaksanaan dan penganggarannya. Proses musrenbang pada dasarnya mendata aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang dirumuskan melalui pembahasan di tingkat desa/kelurahan, dilanjutkan di tingkat kecamatan, dikumpulkan berdasarkan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah, dan selanjutnya diolah dan dilakukan prioritisasi program/kegiatan di tingkat kabupaten/kota oleh Bappeda bersama para pemangku kepentingan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan dan kewenangan daerah. Out put penyelenggaraan Musrenbang ini yaitu daftar skala prioritas program dan kegiatan yang diusulkan oleh stake holder pembangunan daerah, yang kemudian akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013. LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

82


Penyusunan RKPD tahun 2013 merupakan kegiatan rutin tahunan perencanaan pembangunan daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan KUA PPA Tahun 2013 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2013, serta sebagai pedoman SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD tahun 2013. RKPD Tahun 2013 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 12 tahun 2012 tanggal 07 Mei 2012 tentang RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2013. Penyusunan RKPD dapat dilaksanakan tepat waktu yaitu sebelum akhir bulan mei dan tahapan penyusunan juga sudah dilaksanakan sesuai dengan ketetentuan yang ada dalam PP No 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Tema Pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 “Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pencapaian Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah”. Substansi RKPD memuat program dan kegiatan SKPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Adapun tujuan dari penyusunan RKPD Tahun 2013 adalah sebagai berikut : a. Memberikan kerangka operasional, arah atau tindakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan daerah, serta memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran; b. Mewadahi aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan yang disampaikan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dan pada kesempatan lain yang disampaikan kepada DPRD; c. Menjadi acuan bagi seluruh komponen di daerah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; d. Sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS serta RAPBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2013. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perencanaan dan Hasil Pembangunan daerah Tahun 2012 merupakan kegiatan monev perencanaan pembangunan daerah yang baru dilaksanakan pada tahun 2012. Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan agar penyusunan rencana dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas, dengan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Monev perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk meningkatkan efektifitas perencanaan pembangunan daerah dengan memonitoring usulan kegiatan yang diusulkan lewat musrenbang yang akan dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Wonosobo tahun 2012. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja, tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang. Kajian Implementasi Litbang dalam Penguatan Perencanaan di Kabupaten Wonosobo digunakan untuk lomba Kreatifitas dan Inovasi daerah untuk pengembangan kreatifitas dan inovasi dalam penciptaan dan rekayasa produk yang ada dalam masyarakat sehingga bisa dioptimalkan hasil dan pemanfaatannya dalam pembangunan. Lomba ini untuk menstimulasi potensi kreatifitas dan inovasi masyarakat agar dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas.


83


Pada tahun 2012 untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkualitas, disusunlah dokumen evaluasi capaian pembangunan daerah (Capaian RPJMD tahun I (2011)). Evaluasi capaian pembangunan daerah dilaksanakan dengan mengevaluasi capaian indikator kinerja utama Kabupaten pada masing-masing urusan pembangunan daerah, untuk dinilai sejauh mana tingkat keberhasilan capaian pembangunan tahun 2011 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 20102015. Evaluasi pembangunan, khususnya evaluasi hasil pembangunan sangat diperlukan dalam proses perencanaan dan penganggaran dalam periode berkenaan mapun pada periode berikutnya. Evaluasi tahun ke -1 RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 2015 ini sangat penting untuk mengetahui seberapa jauh capaian target-target pembangunan daerah selama kurun waktu tahun 2011. Berdasarkan hasil evaluasi, maka dapat diketahui bahwa tahap pertama dalam pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun 2010-2015 yaitu tahap perencanaan (tahun 2011–2012) secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan pengklasifikasian hasil evaluasi capaian indikator kinerja pembangunan daerah yang ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015, maka dapat disimpulkan bahwa dari sebanyak 331 indikator kinerja, dengan klasifikasi yang telah tercapai sebanyak 213 indikator atau 64,35% dari keseluruhan indikator. Untuk klasifikasi Indikator yang akan tercapai pada tahun 2011 yaitu sebanyak 94 indikator atau 28,40% dari keseluruhan indikator. Sedangkan untuk klasifikasi Indikator yang belum tercapai pada tahun 2011 yaitu sebanyak 24 indikator atau 7,25% dari keseluruhan indikator. Dukungan Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap program Pemerintah dalam pembangunan sanitasi terutama pada kawasan perkotaan. Program ini dilaksanakan dalam rangka mengatasi permasalahan dan tantangan sanitasi permukiman, utamanya yang disebabkan masih adanya masyarakat yang melakukan BAB di sembarang tempat (BABS), masih belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sampah, semakin luasnya genangan di sejumlah daerah, serta adanya kecenderungan semakin merosotnya kualitas kesehatan dan lingkungan pemukiman yang penduduknya padat dan miskin. Program PPSP mempunyai 3 target yang harus dicapai pada tahun 2014, yaitu:  Stop BAB sembarangan, baik di perkotaan maupun di perdesaan  Pengurangan timbulan sampah dari sumbernya dan penanganan sampah yang berwawasan lingkungan  Pengurangan genangan di sejumlah kota dan kawasan Beberapa langkah strategis yang akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mencapai target tersebut dilaksanakan melalui Program PPSP (tahun 2010-2014) dengan sasaran:  Penambahan layanan jaringan air limbah terpusat sampai dengan 5% dari jumlah penduduk perkotaan (5 juta penduduk, 16 kota) dan pembangunan Sanimas di 226 kota prioritas  Pelaksanaan praktek 3R untuk mengurangi timbulan sampah sebesar 20% dan perbaikan manajemen pelayanan persampahan di 240 kota prioritas. Pelaksanaan Program PPSP ini ditargetkan pada kawasan perkotaan di wilayah kabupaten yang kondisi sanitasinya rawan. Diharapkan pada akhir tahun 2014, 330 LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

84


kab/kota telah mempunyai Strategi Sanitasi dan 160 kab/kota di antaranya telah mulai melaksanakan pembangunan fisiknya. Dalam mendukung program ini, pada tahun 2012 telah dilaksanakan 5 kegiatan untuk mendukung PPSP di Kabupaten Wonosobo, yaitu Dukungan Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang dilaksanakan oleh Bappeda selaku koordinator PPSP Kabupaten, Dukungan Program Percepatan Sanitasi Perkotaan (PPSP) Bidang Infokom yang digunakan untuk sosialisasi program PPSP melalui publikasi program dengan media massa, maupun melalui sosialisasi, Dukungan Program Percepatan Sanitasi Perkotaan (PPSP) bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan pelaksanaan studi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sanitasi lingkungan dan pelatihan dengan peserta 60 orang enumerator yang berasal dari desa yang akan disurvey guna meningkatkan kemampuan para enumerator desa dalam melaksanakan survey sanitasi, serta Dukungan Program Percepatan Sanitasi Perkotaan (PPSP) bidang Kesehatan melalui pelaksanaan kegiatan pelatihan EHRA (Environmental Health Risk Assesment)/ Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan dalam rangka penyusunan Buku Putih yang menggambarkan kondisi sanitasi di Kabupaten Wonosobo. Selain itu dilaksanakan juga Penyusunan Dokumen Identifikasi Kawasan Kumuh Perkotaan untuk pemetaan kawasan kumuh di Kabupaten untuk bahan masukan penyusunan buku putih PPSP untuk pelaksanaan program PPSP. Penyusunan Draft Raperda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan pada tahun 2012 dengan penyusunan draft Raperda beserta naskah akademis Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan ini bertujuan agar dalam pelaksanaan perencanaaan pembangunan terdapat mekanisme baku yang diatur dalam bentuk Peraturan Daerah agar semua Stake holder dalam perencanaan pembangunan dapat mematuhinya. Pada tahun 2012 penyusunan raperda tentang sistem perencanaan dan pembangunan Daerah beserta naskah akademisnya telah diselesaikan, dan menunggu pembahasan di DPRD pada tahun 2013. Dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan tahunan, untuk menjamin kelancaran dan keberlangsungan kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan perlu dilaksanakan kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan koordinasi Pelaksanaan dan Administrasi Pembangunan yang merupakan kegiatan rutin tahunan guna mencapai pembangunan daerah yang tepat mutu, waktu, administrasi, manfaat dan sasaran sesuai dengan rencana kegiatan belanja langsung pada tahun 2012. Kegiatan tersbut dilaksanakan dengan rangkaian proses penyusunan Surat Edaran Bupati Wonosobo tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai acuan/pedoman pelaksanaan kegiatan Pembangunan TA. 2012, serta pelaksanaan pengawasan dan evaluasi meliputi monitoring pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa khusus pembangunan konstruksi secara terpadu di lokasi kegiatan untuk melihat realisasi kemajuan fisik yang dicapai berdasarkan jadwal serta melaksanakan pengecekan secara langsung kegiatan di lapangan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan konstruksi oleh pihak pelaksana baik yang bersifat administratif maupun teknis. Hasil dari kegiatan ini berupa Surat Edaran Bupati Wonosobo tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo , serta laporan Tim Monev kepada Bupati Wonosobo yang kemudian untuk direkomendasikan kepada SKPD pengampu kegiatan terkait. Sedangkan untuk kegiatan koordinasi Pelaksanaan dan Administrasi Pembangunan dilakukan sebagai bagian dari pengendalian kegiatan belanja langsung LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

85


agar kegiatan pembangunan daerah dapat terkoordinasi, terpantau, dan terkendali dengan baik agar pelaksanaan kegiatan dapat efektif. Kegiatan Pengendalian Kegiatan DAK dilakukan untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan DAK di Kabupaten Wonosobo, serta terlaksananya pelaporan dan evaluasi kegiatan DAK kepada Pemerintah Provinsi dan pemerintah Pusat. Pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2012 dilaksanakan oleh 8 SKPD yaitu BLH, Badan KB, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dikpora, Dinas Kesehatan, dan DPU. Pelaksanaan pelaporan DAK dilaksanakan dengan tepat waktu melalui pelaporan bulanan maupun triwulan. Sedangkan untuk pengkoordinasian Kegiatan Bantuan Provinsi dilakukan melalui rapat koordinasi dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan kegiatan bantuan gubernur tahun 2012 yang ada di Kabupaten Wonosobo agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksananya secara lancar dan efektif dengan penyerapan anggaran yang optimal. Pelaporan kegiatan bantuan gubernur dilaksanakan secara periodik bulanan maupun triwulanan untuk melaporkan capaian kegiatan sehingga dapat terpantau dan terkendali. Berkaitan dengan perencanaan pembangunan infrastruktur ke –PU-an, dilaksanakan kegiatan Penyusunan Perencanaan T - 1 Dana Alokasi Khusus Bidang ke PU-an. Kegiatan ini bertujuan agar terwujudnya konsep dan detail perencanaan kegiatan infrastuktur yang akan dilaksanakan, dengan melaksanakan pemetaan, pendataan, serta perhitungan teknis terhadap semua lokasi kegiatan infrastruktur yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan tersedia database perencanaan pembangunan infrasruktur sehingga dapat diketahui kebutuhan pembangunan infrastuktur daerah baik terkait teknis maupun kebutuhan pendanaannya. Kegiatan Perencanaan Infrastruktur Vital Strategis (GOR) dilaksanakan untuk mendukung Pembangunan Stadion dengan tersedianya perencanaan teknis pembangunan gedung dan lingkungan Stadion, Perencanaan Relokasi Makodim, Perencanaan Taman Kota, Penyusunan System Informasi Geografi Irigasi, Dokumen Inventarisasi Data base Jembatan, dan Data Base Jaringan Jalan Kabupaten. Sedangkan untuk kegiatan Perencanaan T-1 Prasarana Pemerintahan dilakukan untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sarana prasarana pemerintahan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2013, meliputi sarana prasarana perkantoran SKPD dan di wilayah kecamatan yang dalam kondisi kurang layak dan rusak. Kegiatan ini untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana pemerintahan.

Program Pengembangan data informasi Program Pengembangan data informasi mempunyai sasaran untuk meningkatkan kualitas data stistik Kabupaten dengan memperkuat sistem basis data guna keperluan perumusan kebijakan pembangunan daerah. Pada Tahun 2012 diimplementasikan kedalam 9 kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda untuk memperkuat sistem basis data dalam pembangunan daerah. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu :  Penyusunan Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 (Bantuan Provinsi)  Pelatihan Sistem Informasi Geografis (GIS)  Penyusunan Data Base Pemuda & Olah Raga dan Lembaga Keagamaan


86


 Pembuatan Data Pendukung dan Akomodasi Penerimaan Tim di Kabupaten serta Penerimaan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya di jakarta  Master Plan Rumah Sehat  Master Plan Kota Bunga Penyusunan Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 merupakan program pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dalam bentuk bantuan keuangan dimana kegiatan dilaksanakan setiap tahun oleh seluruh Kabupaten/ Kota yang ada di Jawa Tengah. Di dalam Profil daerah terdapat gambaran umum kondisi wilayah Kabupaten Wonosobo dengan informasi data-data terkait pelaksanaan pembangunan daerah sampai lingkup wilayah kecamatan. Penyusunan profil daerah dilaksanakan setiap semester dengan penyusunan dokumen profil yang dilaksanakan tahunan (2 semester). Pengembangan SIPD merupakan salah satu upaya untuk memetakan kondisi dan potensi serta sumber daya daerah yang dapat digunakan untuk melihat tahapan perencanaan, pengendalian dan analisa kinerja daerah dengan pemanfataan sistem informasi. SIPD juga digunakan sebagai dukungan data dan informasi sebagai bahan pengambilan keputusan atau kebijakan perencanaan pembangunan di daerah. Pelatihan Sistem Informasi Geografis (GIS) dilaksanakan untuk mendukung peningkatan kualitas data pembangunan daerah. Sistem informasi geografis adalah sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spasial (bereferensi keruangan). Atau dalam arti yang lebih sempit, adalah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola dan menampilkan informasi berefrensi geografis, misalnya data yang diidentifikasi menurut lokasinya, dalam sebuah database. Teknologi Sistem Informasi Geografis dapat digunakan untuk investigasi ilmiah, pengelolaan sumber daya, perencanaan pembangunan, kartografi dan perencanaan rute. Misalnya, SIG bisa membantu perencana untuk secara cepat menghitung waktu tanggap darurat saat terjadi bencana alam, atau SIG dapat digunaan untuk mencari lahan basah (wetlands) yang membutuhkan perlindungan dari polusi. Dengan adanya pelatihan GIS diharapkan dapat meningkatkan kemampuan karyawan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam penbgelolaan data untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan Data Base Pemuda & Olah Raga dan Lembaga Keagamaan dilaksanakan untuk kepentingan ketersediaan data base kelompok pemuda dan olah raga, serta lembaga keagamaan dan tempat ibadah yang ada di Kabupaten Wonosobo. Data base ini digunakan sebagai acuan serta data dukung pelaksanaan kegiatan bantuan sosial pemerintah daerah yang dilaksanakan setiap tahun, agar terwujud pemerataan bantuan dan tepat sasaran. Pembuatan Data Pendukung dan Akomodasi Penerimaan Tim di Kabupaten serta Penerimaan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya di jakarta, digunakan untuk penyusunan data terkait pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak di berbagai sektor pembangunan. Data ini digunakan sebagai data dukung penilaian lomba Parahita Ekapraya, yaitu lomba yang diselenggarakan pemerintah pusat terkait peranan Pemerintah Kabupaten / Kota atau lembaga negara dalam komitmennya dan implementasi strategi pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak di berbagai sektor pembangunan. Selain itu dinilai sejauh mana pemerintah daerah menerapkan strategi pengarusutamaan gender, apa pencapaiannya, dan apa inovasi di dalam perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak anak


87


serta upaya untuk memenuhi hak anak. Penilaian lebih menitik beratkan pada pencapaian, inovasi, upaya - upaya dalam pemenuhan hak anak, termasuk proses perencanaan anggaran responsif gender, dan yang jelas ada perubahan dari laki – laki dan perempuan dalam bersama - sama mengisi pembangunan.

Program Kerjasama Pembangunan Kegiatan yang dilaksanakan pada program Kerjasama Pembangunan Pada Tahun 2012 yaitu Fasilitasi kerjasama Perguruan Tinggi (Program KKN) yang merupakan kegiatan rutin tahunan untuk meningkatkan keterlibatan stake holder dalam pembangunan, yang dalam hal ini yaitu perguruan tinggi. Pelaksanaan KKN merupakan salah satu amanah yang menjadi kewajiban perguruan tinggi sebagaimana termaktub dalam Tridarma Perguruan Tinggi adalah menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat. Kewajiban itu harus melekat pula pada diri setiap mahasiswa sebagai bagian utama dari eksistensi perguruan tinggi. Pelaksanaan KKN di Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 dilaksanakan dengan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan sejumlah Perguruan tinggi baik lingkup regional maupun nasional. Pelaksanaan KKN pada tahun 2012 dilaksanakan oleh 10 Perguruan Tinggi, yaitu UNSIQ, UNDIP, UGM, AKPER Provinsi Jateng, UNY, POLTEKES KEMENKES JAKARTA, POLTEKES SEMARANG, UNNES, IKIP PGRI SEMARANG dan UNSOED dengan 12 kegiatan KKN. Pelaksanaan KKN diharapkan adanya sinergitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan masyarakat untuk bersama-sama terlibat dalam pembangunan daerah dengan prinsip hubungan simbiose mutualisme, sehingga dapat memberikan kemanfaatan yang berguna bagi semua pihak. Dengan adanya kegiatan KKN yang dilaksanakan di desa, diharapkan adanya transfer ilmu pengetahuan kepada masyarakat yang berguna bagi kehidupan masyarakat pedesaan, sehingga mendorong percepatan pembangunan desa dengan melibatkan masyarakat. Dan manfaat bagi Perguruan tinggi sendiri sebagai lembaga pencetak sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, diharapkan dapat membentuk karakter mahasiswa yang peduli pembangunan dan lingkungan sehingga diharapkan dapat berkontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan pada saat mengaplikasikan ilmunya pada dunia kerja.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kegiatan yang dilaksanakan pada program Perencanaan Pembangunan Ekonomi pada tahun 2012 sebanyak delapan kegiatan dengan 2 SKPD pelaksana yaitu Bappeda dan Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu:  Fasilitasi Kegiatan FEDEP  Pemetaan Potensi Ekonomi  Fasilitasi Kegiatan Klaster  Fasilitasi Agropolitan  Fasilitasi Pengelolaan Limbah di Desa Wisata Reco  Rakor antar Dinas dengan melibatkan pelaku usaha  Sosialisasi Kebijakan Ekonomi  Fasilitasi Pengalihan Aset Pemerintah Kabupaten menjadi Penyertaan Modal BUMD LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

88


Kegiatan Fasilitasi Kegiatan FEDEP dilaksanakan melalui kegiatan Workshop Penguatan Kelembagaan dan Penyusunan Bisniss Plan Klaster Domba, Workshop Pengembangan Klaster Pariwisata, Workshop Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Klaster Gula Kelapa, Workshop Standarisasi Mutu Produk Carica, Workshop Pembuatan Blog, Pameran Klaster Jawa Tengah dan DKI, Leaflet PEL, FEDEP, Klaster, dan penyusunan dokumen Dokumen Kajian PEL (RTL PEL, Finansial Matrik, Profil FEDEP). Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut dapat meningkatkan pembangunan sektor perekonomian terutama bagi pelaku ekonomi lokal dengan pemberdayaan klaster ekonomi yang terdapat di Kabupaten Wonosobo dengan pendayagunaan potensi ekonomi lokal. Kegiatan Pemetaan Potensi Ekonomi dilaksanakan pada tahun 2012 sebagai bagian dari dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya dokumen kajian potensi ekonomi kabupaten dalam bentuk pemetaan potensi ekonomi daerah, dengan melibatkan stake holder dalam kegiatan penyusunannya agar pemetaan potensi ekonomi. Hasil dari kegiatan ini akan diketahui informasi mengenai sentra-sentra kegiatan ekonomi di Kabupaten beserta potensipotensi ekonomi lokal sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ekonomi daerah melalui ketersediaan data-data potensi ekonomi untuk kepentingan investasi. Fasilitasi Kegiatan Klaster digunakan untuk Pelatihan Manajemen Klaster untuk 30 pelaku usaha yang tergabung dalam klaster, dan Studi Banding Klaster di Kabupaten Salatiga yang sudah berhasil dalam pengelolaan klaster. Hasil dari kegiatan ini diharapkan adanya peningkatan kualitas SDM anggota klaster UMKM/UKM/IKM sehingga dapat mendorong peningkatan kegiatan ekonomi daerah yang dapat berdampak pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Fasilitasi Agropolitan merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk merevitalisasi program agropolitan yang selama terhenti. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2012 yaitu Pembentukan Pokja Agropolitan yang beranggotakan pelaku agrobisnis di wilaayah agropolitan (Kecamatan Kaliwiro, Sukoharjo, Leksono, Selomerto). Selain itu juga dilaksanakan Studi Lapang di Kabupaten Malang Jawa Timur yang telah berhasil mengembangkan konsep agropolitan di Provinsi Jawa Timur, agar terjadi adanya peningkatan pengetahuan dan wawasan pengelolaan agrobisnis yang efektif untuk pengembangan agrobisnis di Kabupaten Wonosobo. Fasilitasi Pengelolaan Limbah di Desa Wisata Reco merupakan kegiatan yang dialokasikan penganggarannya dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Pelaksanaan kegiatan yaitu dengan pelatihan pengelolaan limbah dengan sasaran adanya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi masyarakat Desa Reco dalam pengelolaan limbah, baik itu limbah ternak, pertanian maupun limbah rumah tangga. Pelatihan dilakukan dengan jumlah peserta 50 orang masyarakat. Selain itu pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui kegiatan ini memberikan bantuan alat komposter sederhana agar setelah diadakan pelatihan, masyarakat dapat mengaplikasikan keahlian pengolahan limbah dalam kehidupan sehari-hari. Adanya kegiatan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan pemukiman di masyarakat Desa Reco. Sedangkan untuk kegiatan Rakor antar Dinas dengan melibatkan pelaku usaha dilaksanakan dengan maksud agar terdapat wadah komunikasi antara pelaku usaha dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan pengembangan sektor ekonomi. Pemerintah daerah dan pelaku usaha perlu berkomunikasi terkait kebijakan-kebijakan LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

89


yang ditetapkan pemerintah terkait pembangunan sektor ekonomi, dan perlunya fasilitasi dari pemerintah dalam pengembangan usaha dari masyarakat sebagai pelaku usaha. Dengan rakor tersebut diharapkan terjadi sinergitas dan kesepahaman dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah demi kesejahteraan masyarakat. Dan terkait dengan hal tersebut pemerintah daerah juga melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan ekonomi pemerintah kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan tercapainya kesepahaman antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan ekonomi daerah sehingga dapat terwujud tujuan dan sasaran dari pelaksanaan kebijakan tersebut, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan tidak terjadi kesalah pahaman antara masyarakat dan pemerintah. Dengan ini maka diharapkan dalam pelaksanaan kebijakan dapat tercapai tujuan dan sasaran secara efektif. Fasilitasi Pengalihan Aset Pemerintah Kabupaten menjadi Penyertaan Modal BUMD digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengalihan aset pemerintah daerah menjadi penyertaan modal pada BUMD (BKK). Kegiatan ini digunakan untuk penaksiran nilai aset tanah dan gedung eks Kantor Lingkungan Hidup, dengan melibatkan lembaga penilai aset swasta, untuk mengetahui nilai aset riil untuk selanjutnya hasil penialian aset tersebut menjadi dasar jumlah penyertaan modal pemerintah daerah pada BKK Wonosobo. Program Perencanaan Sosial dan Budaya Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini pada tahun 2012 yaitu Fasilitasi program KHPPIA Kab. Wonosobo dan Kegiatan Koordinasi dan Operasional TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Kab. Wonosobo, yang dilaksanakan oleh Bappeda. Pelaksanaan fasilitasi Program Kelangsungan Hidup Pertumbuhan Perkembangan Ibu dan Anak di Kabupaten Wonosobo ini dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi Tim DTPS MPS, Koordinasi Tim Pokja PAUD, Koordinasi Tim Pokja MBS dan Review Program KHPPIA. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu meningkatnya koordinasi, pengelolaan dan sinkronisasi program KHPPIA di bidang pendidikan dan kesehatan terutama terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan kesehatan dan pendidikan ibu dan anak. Selain itu dengan adanya Review Program KHPPIA, dapat menjadi masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang kesehatan dan pendidikan. Kegiatan Koordinasi dan Operasional TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Kab. Wonosobo pada tahun 2012 digunakan untuk pelaksanaan koordinasi Pokja TKPK guna mensinkronkan program dan kegiatan di setiap SKPD untuk lebih optimal dalam upaya penanggulangan kemiskinan daerah. Selain itu diadakan juga monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, serta pembuatan pelaporan. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan koordinasi, pengelolaan dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo, mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan sehingga seluruh program yang mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dapat tepat sasaran dan berhasil guna, untuk mendukung program pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan di daerah untuk mengurangi angka kemiskinan. Program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam pencapaian tujuan utama pembangunan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas, pada program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dilaksanakan beberapa LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

90


kegiatan untuk mendukung efektifitas pembangunan daerah dalam sektor prasarana wilayah dan sumber daya alam. Terdapat tiga kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 berupa dokumen kajian pendukung perencanaan pembangunan yaitu Inventarisasi Pertambangan, Survey Potensi dan Study Kelayakan PLTMH DAS Serayu dan DAS Bogowonto dan Penyusunan Dokumen RPIJM Bidang Cipta Karya. Inventarisasi Pertambangan merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk penyusunan data base pertambangan yang ada di Kabupaten Wonosobo, sehingga dapat diketahui jumlah dan jenis aktifitas pertambangan yang ada serta potensi-potensi pertambangan yang belum dikembangkan ataupun dieksplorasi. Data ini berguna untuk penyusunan kebijakan pemerintah daerah pada sektor pertambangan dan pengembangan investasi pertambangan di daerah. Survey Potensi dan Study Kelayakan PLTMH DAS Serayu dan DAS Bogowonto digunakan untuk penyusunan kajian potensi PLTMH di DAS Serayu dan DAS Bogowonto, dimana terdapat 4 lokasi yang memiliki potensi menjadi fokus kajian yaitu PLTMH Serayu Kemiri Kecamatan Mojotengah, PLTMH Jengkol Kecamatan Kejajar, PLTMH Bogowonto Desa Glagah Kecamatan Kepil, dan PLTMH Bener Kecamatan Kepil. Adanya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan informasi potensi pengembangan PLTMH untuk mempermudah kepentingan investasi PLTMH di Kabupaten Wonosobo. Penyusunan Dokumen RPIJM Bidang Cipta Karya dilaksanakan dengan pernyusunan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai arahan rencana pembangunan investasi jangka menengah bidang cipta karya sebagai pedoman perencanaan pembangunan investasi jangka menengah bidang cipta karya untuk kurun waktu lima tahunan (20122017). Kegiatan dimaksudkan untuk meningkatkan pengendalian pembangunan prasarana wilayah bid. Cipta karya. Dokumen RPIJM ini juga digunakan sebagai sinkronisasi program pembangunan infrastruktur daerah dengan rencana pembangunan infrastruktur provinsi dan nasional sehingga diharapkan dalam pembangunan infrastruktur daerah khususnya bidang keciptakaryaan dapat juga menjadi program prioritas pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

c. CAPAIAN KINERJA URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Tabel IV.B.6.2 Capaian kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2012 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah

No.

Capaian Kinerja

Indikator Kinerja 2011 Ada

1

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Perda RPJP

2

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Ada

3

% Ketepatan waktu tahapan Musrenbang RKPD

100%


2012 ada Perda nomor 1 Tahun 2010 tentang RPJP 2005-2025 Ada Perda no. 1 Tahun 2011 tentang RPJMD Kab Wonosobo Tahun 20112015 100%

91


4

% kesesuaian program RKPD dengan APBD

81,4%

85,12%

5

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada

6

Tersedianya data profil daerah

Ada

Ada Perbup no. 19 tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kab. Wonosobo Tahun 2012 Ada

Ada

Ada

76,58%

131 ---- x100 158 = 82,91%

7

Tersedianya dokumen evaluasi pembangunan 8 Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (Jumlah program RKPD tahun berkenaan) / (Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan) x 100 % Sumber: Bappeda

Tabel IV.B.6.3 Capaian kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2012 berdasarkan Indikator Kinerja RPJMD

No. 1

2

3

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Capaian Pembangunan 2011

2012

belum

Belum

a. RPJMD

ada

Ada

b. RKPD

ada

Ada

c. % kesesuaian RKPD dgn RPJMD

70

82,91%

80

100

70

65

100

100

85,12

85,12

Tersedianya Perda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Kab Tersedianya dok perencanaan pembangunan daerah :

d. (%) kesesuaian proses dan tahapan penyusunan RKPD e. (%) kesesuaian Program Renstra SKPD dengan RPJMD % Ketepatan waktu tahapan Musrenbang RKPD

4

% kesesuaian program RKPD dgn apbd

5

Tersedianya dokumen evaluasi pembangunan

ada

Ada

6

Tersedianya data profil daerah

ada

Ada

Capaian kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum sudah dilaksanakan sesuai target yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015. Untuk penyusunan Dokumen perencanaan baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) maupun tahunan RKPD sudah terlaksana dan tersedia dokumen perencanaan yang digunakan untuk pembahasan penyusunan kebijakan umum anggaran pemerintah daerah. Dokumen perencanaan tersebut merupakan satu


92


kesatuan yang terbagi menjadi periodeisasi 20 tahunan, lima tahunan dan tahunan untuk perencanaan pembangunan daerah. Dokumen RPJPD dan RPJMD ditetapkan dalam Peraturan Daerah sedangan untuk RKPD ditetapkan melalui Peraturan Bupati. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah tidak bisa dilepaskan dari proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Untuk penyusunan dokumen RKPD Tahun 2013, telah dilaksanakan serangkaian proses musrenbang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten dimana proses pelaksanaannya sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Proses Musrenbang telah dilaksanakan secara tepat waktu dan melalui tahapan-tahapan yang diatur dalam Permendagri tersebut. Sedangkan output hasil musrenbang berupa RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 yang berisi program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2013 telah mengacu program dan kegiatan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015 sebesar 82,91%. Dan untuk realisasi penjabaran program kegiatan RKPD ke APBD tahun 2013 terealisasi sebesar 85,12%. Dalam penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan Daerah dibutuhkan ketersediaan data statistik daerah dan hasil evaluasi capaian pembangunan tahun lalu untuk mengetahui sejauh mana capaian-capaian kinerja hasil pembangunan. Ketersediaan data dan hasil evaluasi ini digunakan untuk merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah kedepan sehingga pembangunan dapat terlaksana secara berkesinambungan.

d. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Dalam penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan, terdapat beberapa permasalahan yang mendasar, sehingga dapat menghambat kinerja dari urusan tersebut. Beberapa permasalahan yang ada yaitu :  Masih terjadinya permasalahan klasik dalam perencanaan pembangunan daerah, yaitu masih rendahnya komitmen dan konsistensi dari stake holder dalam mengawal perencanaan pembangunan daerah kedalam proses penganggaran dalam APBD, terutama terkait dengan pendekatan partisipatif sehingga memunculkan apatisme masyarakat dalam partisipasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, sehingga menjadikan proses musrenbang tidak efektif,  Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang, karena selama ini hasil Musrenbang yang merupakan usulan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah bersama masyarakat sering kali tidak terakomodir dalam proses penganggaran karena adanya dinamika pembahasan anggaran antara TAPD dengan legislatif, sehingga terbentuk opini dalam masyarakat bahwa ada tidaknya musrenbang tidak berpengaruh terhadap penyusunan APBD,  Masih adanya ketidak sinkronan antara hasil kajian maupun dokumen perencanaan yang telah disusun dengan pelaksanaan penyusunan perencanaan makro pembangunan, sehingga hasil kajian tidak memberikan kemanfaatan yang signifikan terhadap penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan,  Masih rendahnya kemampuan pengelola perencanaan pembangunan daerah di semua tingkatan karena belum pernah adanya upaya untuk pengembangan SDM LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

93


perencana secara profesional dan kelembagaan yang belum terstruktur dengan baik sehingga perencanaan pembangunan masih dilaksanakan secara parsial dan terkesan seadanya.  Belum terlaksananya pengelolaan data secara optimal, baik dalam kegiatan pengumpulan data maupun dalam pengelolaannya karena pengelolaan data yang belum terintegrasi dengan baik. Dalam hal pengumpulan data, masih terdapat ketidakkonsistenan pemberi data dalam memberikan informasi baik yang berasal dari SKPD maupun kewilayahan (desa/kelurahan/kecampatan) karena desain instrumen data yang belum terintegratif yang disesuaikan dengan semua kebutuhan data secara keseluruhan.

Upaya dan solusi yang perlu dilakukan perencanaan pembangunan yaitu :

kedepan dalam penyelenggaraan urusan

 Perlunya pemahaman akan pentingnya konsistensi dan komitmen kuat dari para Stake holder dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran pemerintah daerah, dan dapat secara konsisten untuk memperjuangkan bersama atas apa yang telah disepakati dalam forum musrenbang sebagai bagian dari pendekataan bottom up dalam perencanaan pembangunan yang memang wajib untuk diakomodir walaupun juga harus mempertimbangkan faktor pendekatan top down dan politis, sehingga semua stake holder terakomodir. Selain itu perlu adanya revitalisasi peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar dapat berjalan sesuai dengan fungsinya secara optimal dalam proses penganggaran dengan perlu adanya koordinasi yang baik dan secara intens antar anggota tim sehingga mekanisme proses perencanaan sampai dengan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan konsisten.  Perlu adanya penetapan pagu wilayah kecamatan (PWK) untuk memberikan batasan dan efektifitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, dimana PWK ini akan digunakan sebagai pagu indikatif usulan kegiatan Musrenbang tingkat kecamatan yang akan memberikan garansi kepada masyarakat terkait hasil usulan yang telah disepakati dalam Musrenbang Kecamatan. PWK diterjemahkan sebagai patokan batas maksimal anggaran belanja kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang alokasi besarannya ditetapkan secara proposional setiap tahunnya sesuai dengan indikator-indikator yang disepakati, seperti luas wilayah, jumlah penduduk, PDRB, dan lain-lain. PWK bukanlah alokasi dana SKPD Kecamatan, melainkan dana APBD yang disediakan dan dijamin ketersediannya oleh Pemerintah Kabupaten untuk membiayai usulan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil musrenbang kecamatan dimana pelaksanaannya dikelola oleh SKPD teknis terkait  Kajian – kajian yang disusun agar benar-benar dapat memberikan manfaat dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga hasil dari kajian-kajian tersebut dapat teraplikasi secara konstruktif pada proses perencanaan pembangunan sehingga tercipta perencanaan pembangunan yang berkualitas.  Penguatan kelembagaan dan kemampuan SDM pengelola perencanaan pembangunan daerah agar tercipta peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui penataan kelembagaan instansi pengampu perencanaan pembangunan daerah, dan pembekalan kemampuan teknis perencanaan kepada pengelola perencanaan melalui pendidikan dan pelatihan yang LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

94


terkait perencanaan pembangunan.  Perlu dilakukan upaya pengintegrasian pengelolaan data baik secara kelembagaan maupun desain instrumen data dengan pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan SDM pengelola data di semua SKPD dan tingkatan pemerintahan.


95

IV.B.6. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Recommend Documents