IV.B.7. Urusan Wajib Perumahan

IV.B.7. Urusan Wajib Perumahan

7. URUSAN PERUMAHAN Penataan lingkungan perumahan yang baik sangat mendukung terciptanya kualitas lingkungan yang sehat, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan meningkatnya kualitas hidup masyarakat dapat memberikan indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang berarti bahwa hasil atau dampak pembangunan yang dalam skala luas sudah dirasakan oleh masyarakat. Salah satu indikator dalam SPM bidang perumahan adalah tersedianya lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang memadai, dimana PSU yang cukup penting adalah ketersediaan sanitasi dasar yang layak bagi kesehatan orang dan lingkungan. Adapun sanitasi itu sendiri terbagi dalam 3 (tiga) sub sektor, yaitu : a.

Air limbah mencakup limbah black water dan grey water. Limbah black water; di antaranya terdiri dari tinja, urine, air pembersih, material pembersih, air bekas cucian dan dapur, dan lain sebagainya. Limbah grey water adalah limbah cair dari berbagai aktivitas yang berlangsung di dapur dan kamar mandi rumah tangga yakni mandi, mencuci pakaian atau peralatan makan.

b. Persampahan ; terdiri dari sampah rumah tangga (sampah dapur, plastik, kaca, kertas, dan lain-lain); sampah medis, sampah industri, dan lain sebagainya. c.

Drainase tersier ; selain mengalirkan dan menampung limpasan, juga melakukan hal yang sama untuk air limbah rumah tangga (umumnya berupa grey water) dan air limbah lainnya.

Dalam kerangka berpikir tersebut, pada tahun anggaran 2012 ini Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah berkomitmen untuk lebih memperhatikan/concern dalam program pembangunan ini sebagai upaya dalam mengejar ketertinggalannya terhadap pembangunan infrastruktur yang lain serta peningkatan SPM Bidang Perumahan. Pemenuhan bidang perumahan juga dihadapkan pada jumlah penduduk yang terus meningkat yang menuntut pertambahan jumlah rumah baru, sementara itu Kabupaten Wonosobo merupakan daerah pegunungan yang memiliki lahan terbatas, serta kondisi backlog rumah yang cukup besar pada tahun-tahun sebelumnya masih belum juga terselesaikan. Menilik kondisi tersebut, dengan capaian rasio rumah layak huni per jumlah total rumah sebesar 0,72, maka sektor perumahan telah menjadi perhatian serius karena jika semakin lama tidak ditangani maka permasalahan yang terjadi justru semakin menggunung, dan akan semakin berat bagi daerah dalam melakukan perbaikan untuk mencapai kinerja yang optimal di sektor perumahan. Untuk mensikapi kondisi tersebut mutlak perlu adanya suatu perencanaan yang komprehensif, terintegratif antar sektor, implementatif serta sesuai kebutuhan lokal.

a. PROGRAM DAN KEGIATAN Implementasi program dan kegiatan dalam kerangka capaian indikator SPM Bidang Perumahan dijabarkan dalam program dan kegiatan yang merupakan prioritas bagi capaian indikator perumahan di Kabupaten Wonosobo yaitu Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan. Dalam upaya pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, pada Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2.134.268.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.094.384.350,00.

LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

96


Adapun program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.B.7.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Perumahan tahun 2012 No.

Program

A

Belanja Langsung

1

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

2.134.268.000

2.094.384.350

Program Lingkungan Sehat Perumahan

2.134.268.000

2.094.384.350

1.067.768.000

1.066.164.700

707.000.000

681.893.500

150.000.000

147.314.000

77.000.000

68.352.150

132.500.000

130.660.000

B

a. Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK) b. Perbaikan Sarpras Lingkungan Permukiman (Bantuan Provinsi Luncuran) c. Penyusunan RP3KP Kabupaten Wonosobo d. Dukungan Program Percepatan Sanitasi Perkotaan (PPSP) bidang PU e. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Program Cipta Karya Belanja Tidak Langsung

-

-

1

Belanja Gaji Pegawai

-

-

2

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

-

-

3

Belanja Tak Terduga

-

-

2.134.268.000

2.094.384.350

Jumlah total Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2012 (diolah)

Dari alokasi Urusan Perumahan sebagaimana terinci dalam tabel di atas, dapat terlihat bahwa tingkat realisasi anggaran urusan perumahan adalah sebesar 98,13%. Dari postur anggaran pelaksanaan Urusan Perumahan tahun 2012 sebesar Rp 2.134.268.000,00 dapat dihitung bahwa 50,03% anggaran bersumber dari APBN berupa Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi dan hanya 16,84% yang bersumber dari APBD Kabupaten Wonosobo. Selebihnya sebesar 33,13% merupakan anggaran Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah yang pelaksanaannya diluncurkan masuk pada APBD Tahun 2012 Kabupaten Wonosobo.

b. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Program Lingkungan Sehat Perumahan Program ini dilaksanakan melalui 5 kegiatan pokok dengan sasaran pokok adalah pencapaian indikator peningkatan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), kegiatan-kegiatan tersebut adalah Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK), Perbaikan Sarpras Lingkungan Permukiman, Penyusunan RP3KP Kabupaten Wonosobo, Dukungan Program Percepatan Sanitasi Perkotaan (PPSP) bidang PU dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Program Cipta Karya, yang seluruhnya dilaksanakan oleh DPU.


97


Untuk tahun ini, terdapat dua kegiatan dengan sasaran yang sama dalam mengejar ketertinggalan kita dalam penanganan masalah sanitasi di wilayah perkotaan. Kegiatan tersebut adalah Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi dan Kegiatan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) bidang pekerjaan umum. Pelaksanaan kegiatan SLBM dilaksanakan di 3 lingkungan kelurahan, diantaranya adalah Kelurahan Wonosobo Barat, Kelurahan Wonosobo Timur dan Kelurahan Jaraksari, dengan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 1.066.164.700,00, berupa bantuan langsung masyarakat yang diterimakan kepada KSM Sukses, KSM Kamara dan KSM Guyup Rukun, dengan output berupa pembangunan 12 unit septictank komunal yang dapat melayani 381 KK atau sekitar 1467 jiwa di lingkungan tersebut. Kegiatan ini akan terus dilakukan agar penerapan pola pemberdayaan masyarakat sebagai subjek maupun objek dalam peningkatan kesehatan sanitasi dapat tercapai. Selain program SLBM yang sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga melaksanakan percepatan pembangunan sanitasi dengan mengikuti program nasional PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman). Program ini merupakan upaya terobosan yang dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dalam pembangunan sanitasi. Penanganan sanitasi (air limbah, sampah, drainase) juga dimaksudkan untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia memenuhi tujuan-tujuan Millenium Development Goals (MDGs). Khususnya yang terkait dengan Butir 7 Target ke-10 MDG, yakni “mengurangi hingga setengahnya jumlah penduduk yang tidak punya akses berkelanjutan pada air yang aman diminum dan sanitasi yang layak pada tahun 2015”. Program ini dilaksanakan melalui beberapa tahap pelaksanaan, untuk tahun 2012 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan program ini Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah berhasil menyusun dua dokumen utama, yaitu BPS (Buku Putih Sanitasi) yang merupakan potret kondisi sanitasi di wilayah kabupaten dan dokumen SSK (Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten) berupa rencana strategis berjangka waktu menengah 5 tahun yang dibuat khusus untuk memberikan arah atau pedoman pembangunan sektor sanitasi. Dalam usahanya mendukung program ini, bidang pekerjaan umum telah melaksanakan studi layanan teknis dan partisipasi swasta dalam pelayanan bidang sanitasi. Studi ini dilaksanakan dengan melakukan survey langsung ke beberapa wilayah desa yang dijadikan sample/contoh untuk mengetahui kondisi sanitasi yang ada. Output dari kegiatan ini berupa data (primer) pendukung dalam penyusunan BPS (Buku Putih Sanitasi) sebagai dasar dalam pembuatan SSK. Dari kelima kegiatan yang ada tersebut, Kegiatan Perbaikan Sarpras Lingkungan Permukiman yang pelaksanaannya diluncurkan pada APBD Tahun 2012 Kabupaten Wonosobo, dari total anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 707.000.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp 681.893.500,00 (96,45%). Kegiatan Perbaikan Sarpras Lingkungan Permukiman ini bersumber pada Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dengan sasaran berupa penanganan jalan lingkungan (pavingisasi dan betonisasi), pembangunan senderan, pagar lapangan, saluran drainase, serta perbaikan sarana umum (MCK dan halte).


98


Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pada tahun anggaran ini juga dilaksanakan, sejalan dengan amanat UU No. 1 Tahun 2011 pada bagian kedua tentang tugas, maka pemerintah daerah (propinsi maupun kabupaten/kota) bertugas melaksanakan pembinaan bidang perumahan dan kawasan permukiman, yang salah satunya adalah menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) di daerah. Hasil dari kegiatan ini adalah dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman umum dan acuan utama bagi para pelaku pembangunan sektor perumahan daerah, yang berisi :  Konsep pembangunan dan pengembangan sektor perumahan daerah,  Profil pembangunan dan pengembangan sektor perumahan daerah,  Kerangka strategis pembangunan dan pengembangan sektor perumahan daerah,  Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah,  Strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah,  Indikasi program pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah. Sejalan dengan amanat UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sudah selayaknya jika kebutuhan akan informasi pembangunan khususnya di bidang ke-cipta karya-an akan terus dikembangkan secara bertahap, dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp 130.660.000,00 output dari kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Program Cipta Karya adalah berupa pembuatan Galeri Infrastruktur Cipta Karya (1 unit) yang berisi informasi tentang program-program pembangunan yang telah dilaksanakan, serta ruang rapat yang representatif (1 unit) untuk lebih meningkatkan koordinasi internal di bidang pekerjaan umum.


99


c. CAPAIAN KINERJA URUSAN PERUMAHAN Capaian kinerja urusan perumahan dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut : Tabel IV.B.7.2 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perumahan Kabupaten Wonosobo Tahun 2012

No.

1 2 3 4 5 6 7

Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Rasio jumlah rumah per jumlah KK Rasio rumah layak huni per jumlah total rumah Jumlah kompleks perumahan yang dibangun pengembang % luasan permukiman kumuh % Rmh tangga pengguna air bersih % taman lingkungan/ruang terbuka hijau dari luasan pemukiman Jumlah sarana pelayanan penanganan bencana kebakaran

2011 0,96

2012 0,90

0,71

0,72

17

17

0,25% 77,42%

0,25% 80,14%

44,16%

30,36%

2

1

Dalam usaha pencapaian indikator rasio jumlah rumah layak huni, pada tahun 2012 ini, sekitar 2415 Kepala Keluarga (KK) di wilayah Kabupaten Wonosobo, mendapatkan alokasi dana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan Rakyat sebesar Rp 14.490.000.000,00 atau rata-rata 6 juta rupiah per KK, berhasil menambah nilai capaian sebesar 0,01 atau sekitar 1,20% dari jumlah rumah. Namun belum dapat mendongkrak capaian program secara signifikan, sejumlah 59.582 rumah tidak layak huni dan 16.562 rumah sangat tidak layak huni belum tertangani. Ditambah angka kenaikan jumlah rumah per tahun mengalami peningkatan 0,45% atau sebesar 958 rumah, yaitu pada tahun 2011 sebesar 212.551 rumah meningkat menjadi 213.509 rumah (sumber data sangat sementara dari BPS) pada tahun 2012. Berdasarkan data dari PDAM Tirta Aji Kabupaten Wonosobo, jumlah pelanggan/sambungan air mengalami peningkatan, yang pada tahun 2011 sejumlah 66.734 sambungan menjadi 69.076 sambungan di tahun 2012 ini. Hal ini tentunya dapat dijadikan suatu indikator bahwa rumah tangga pengguna air bersih mengalami peningkatan. Penurunan capaian indikator pada ruang terbuka hijau disebabkan karena dilakukan pemutakhiran data terhadap kondisi real ruang terbuka hijau terhadap luas permukiman, sebagai bagian dari keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam program Green City, yang merupakan implementasi dari komitmen Pemerintah Kabupaten, pasca penandatanganan MoU P2KH antara Bupati dan Kementerian Pekerjaan Umum tanggal 27 September 2012,


100


Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan bencana kebakaran, pada tahun anggaran ini UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Wonosobo menambah peralatan berupa pengadaan 1 unit pompa air, yang diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kinerjanya. d. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat kita akan sanitasi yang layak dan tingginya angka rumah tidak layak huni masih menjadikan masalah ini sebagai isu utama dalam capaian urusan perumahan bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Dalam penanganan masalah sanitasi, setidaknya ada 2 (dua) program utama yang bisa kita jadikan andalan, yaitu SLBM (Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat) dan PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman). Namun demikian percepatan dan penyebarluasan program ini masih memerlukan banyak dukungan sumber daya, baik berupa pendanaan maupun peran aktif berbagai stakeholder untuk bersama pemerintah melaksanakan kedua program tersebut. Dalam rangka pencapaian indikator dalam SPM Bidang Perumahan, maka kedepan perlu dilaksanakan sebuah strategi yang mementingkan keterpaduan semua sumber daya, termasuk juga sumber data yang akurat dalam pencapaian indikator sasaran program terkait Urusan Perumahan sebagaimana telah disampaikan pada LKPJ tahun lalu masih relevan untuk dijadikan pijakan yaitu :  Penanganan terintegrasi dengan program lain Sosialisasi dan pengarusutamaan penanganan urusan perumahan dengan indikator utama berupa penanganan rumah tidak layak huni dan penyediaan lingkungan permukiman yang aman dan sehat melalui sarana prasarana dan utilitas pada program-program pemberdayaan dan pemanfaatan ADD dapat memperluas sasaran program dan meningkatkan pembiayaan. Untuk itu seluruh program-program kemiskinan harus lebih fokus pada penaganan rumah tidak layak huni seperti PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Perdesaan maupun penggunaan Dana ADD. Penanganan pemugaran rumah tidak layak huni dan sanitasi komunal juga merupakan salah satu sasaran penanganan Forum Kemitraan Bidang Infrastruktur Berkelanjutan.  Penanganan langsung pada sasaran Upaya peningkatan kemampuan kepemilikan rumah merupakan salah satu strategi yang perlu dikembangkan. Hal ini dapat dilaksanakan melalui upaya peningkatan akses kredit kepemilikan rumah dimana pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator dan penjamin pelaksanaan program. Kerjasama dengan perbankan merupakan salah satu jalan yang sangat mungkin ditempuh.


101

IV.B.7. Urusan Wajib Perumahan

Recommend Documents