B. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 1. URUSAN PENDIDIKAN

IV.B.1. Urusan Wajib Pendidikan

B. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 1. URUSAN PENDIDIKAN Pembangunan pendidikan merupakan salah satu pilar pembangunan bangsa yang telah ditegaskan sejak awal oleh para pendiri bangsa (founding fathers). Penegasan tersebut tercantum dalam salah satu tujuan bernegara di dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu landasan untuk memperkuat pembangunan nasional dan menjadi salah satu instrumen untuk mendukung upaya mengentaskan kemiskinan, meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, memperkokoh nilai-nilai budaya dan meningkatkan daya saing bangsa. Selaras dengan hal tersebut telah ditegaskan dalam RPJMD 2006 -2010 bahwa urusan pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Wonosobo yang diarahkan pada terwujudnya pemerataan dan akses layanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat yang didukung oleh meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta meningkatnya tatakelola pelayanan pendidikan. Dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada kendala-kendala yaitu masih rendahnya akses jangkauan pelayanan pendidikan, masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan, kualitas pendidik dan kependidikan masih rendah serta rendahnya partisiapsi masyarakat dalam pendidikan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 beberapa kebijakan yang ditempuh yaitu : (1) Meningkatkan taraf pendidikan warga masyarakat, dengan meningkatkan prosentase penduduk yang dapat menyelesaikan program wajib belajar sembilan tahun dan meningkatkan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah (2) Menyediakan Tenaga Kependidikan yang Berkualitas, (3) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan serta (4) Meningkatkan tatakelola pelayanan pendidikan.

a. PROGRAM DAN KEGIATAN Sejalan dengan arah kebijakan tersebut pada tahun 2010 telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan tetap mengfokuskan pada upaya untuk penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 telah dialokasikan sebesar 342.467.634.617 atau sebesar 47,54 % dari total APBD Tahun 2010 yang berjumlah Rp 720.254.292.159 dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp 306.397.709.776 atau 89,47 %. Anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana (gedung sekolah), pengadaan sarana penunjang pendidikan, meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan baik jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta meningkatkan tata kelola pelayanan pendidikan. Adapun program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

LKPJ 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

35


Tabel IV.B.1.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Pendidikan Tahun 2010 No.

Program

A

Belanja Langsung

1

Program Pendidikan Usia Dini

2

Program Wajardikdas Sembilan Tahun

3

Program Pendidikan Menengah

4 5

Alokasi (Rupiah)

Realisasi (Rupiah)

394.205.000

391.436.000

39.965.545.000

5.975.341.060

3.169.100.000

3.130.585.400

Program Pendidikan Non Formal

1.112.630.000

1.112.203.300

1.461.750.000

629.863.950

95.300.000

87.075.000

7

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Administrasi Perkantoran

2.913.810.000

2857.109.344

223.050.000

212.754.851

282.162.834.612

281.051.930.871

6

8

Program Peningatan Sarana Prasarana

B

Belanja Tidak langsung

1

Belanja Pegawai

2

Belanja Hibah Total

10.949.410.000

10.940.410.000

342.467.634.617

306.397.709.776

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo tahun 2010, diolah

b. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Program Pendidikan Anak Usia Dini Keberhasilan pendidikan anak usia dini merupakan landasan bagi keberhasilan pendidikan pada jenjang berikutnya. Usia dini merupakan "usia emas" bagi seseorang, artinya bila seseorang pada masa itu mendapat pendidikan yang tepat, maka ia memperoleh kesiapan belajar yang baik yang merupakan salah satu kunci utama bagi keberhasilan belajarnya pada jenjang berikutnya. Upaya untuk memberikan layanan pendidikan usia dini terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo, sehingga diharapkan semua anak usia dini dapat memperoleh layanan pendidikan. Pada tahun 2010, dalam upaya untuk memperluas akses dan pemerataan pendidikan anak usia dini dilakukan melalui pendirian POS PAUD baru di 8 desa. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan juga telah dilakukan antara lain melalui perbaikan dan pembangunan gedung TK sebanyak 4 gedung TK dan pengadaan APE (Alat Permainan Edukatif) bagi 14 lembaga POS PAUD. Kualitas layanan pendidikan juga terus ditingkatan melalui pembinaan serta penilaian lembaga pendidikan TK baru yang belum memiliki ijin operasional pendirian TK yang pada tahun 2010 dilaksanakan terhadap 16 lembaga. Peningkatan kemampuan peserta didik dilihat melalui berbagai macam pelaksanaan lomba kreatifitas anak PAUD baik tingkat kabupaten maupuan provinsi.


36


Program Wajardikdas Sembilan Tahun Tujuan dan sasaran program ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan dasar dalam rangka penuntasan wajib belajar Sembilan tahun sesuai dengan target pemerintah Kabupaten Wonosobo tahun 2010. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi peningkatan sarana pendidikan berupa gedung sekolah dilaksanakan melalui perbaikan sarana dan prasarana gedung SD/MI di 22 lokasi sebanyak 22 ruang kelas, Perbaikan gedung SMP/MTs di 17 lokasi, 34 ruang kelas, pengadaan sarana penunjang pendidikan berupa pembangunan ruang perpustakaan bagi SD/MI sebanyak 2 ruang perpustakaan dan pengadaan alat laboratorium IPA SMP. Disamping kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan juga dilakukan berbagai kegiatan yaitu fasilitasi pendidikan inklusi untuk membantu murid SD dengan berkebutuhan khusus (anak cacat) di 4 SD. Untuk meningkatkan prestasi siswa dilakukan berbagai macam lomba baik akademik maupun non akademik bagi siswa SD/MI maupun SMP/MTs disamping itu untuk memperlancar ujian nasional telah dialokasikan dana untuk Penyelenggaraan UN dan UASBN Tahun Ajaran 2009/2010 untuk siswa SD/MI sebanyak 14.123 siswa dan SMP/MTs sebanyak 10.305 siswa. Peningkatan mutu pendidikan dasar juga terus diupayakan melalui pengembangan Sekolah Standar Nasional baik SD maupun SMP melalui subsidi bagi SD dan SMP SSN (Sekolah Standar Nasional) serta Pengembangan SD dan SMP SBI (Sekolah Bertaraf Internasional).

Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan menengah diarahkan pada upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan menengah serta menjamin relevansi pendidikan dengan kehidupan termasuk didalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Untuk mendukung kebijakan tersebut beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain melalui peningkatan sarana pendidikan berupa gedung sekolah berupa perbaikan/rahabilitasi ruang kelas di 27 lokasi 27 ruang kelas dan pembangunan ruang kelas baru bagi SMA dan SMK di 3 lokasi 3 ruang kelas. Disamping itu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan sarana pendukung pendidikan berupa pengadaan alat perbengkelan, komputer, pembangunan laboratorium dan peralatan laboratorium IPA bagi SMA/SMK, pembangunan perpustakaan sekolah, pengadaan bahan pustaka serta pengadaan buku mata pelajaran bagi siswa SMA. untuk mendukung relevansi pendidikan menengah dengan dunia usaha dan dunia kerja dilakukan melalui fasilitasi pelatihan menjahit dan teknik sepeda motor bagi siswa SMK, pengembangan bisnis center sebagai ajang pembelajaran kewirausahaan bagi siswa SMK. Sehingga lulusan SMK mempunyai ketrampilan dan siap masuk dunia kerja maupun berwirausaha mandiri, fasilitasi pendirian kantin kejujuran di SMK dimaksudkan untuk membangun karakter dan kepribadian siswa. Peningkatan mutu pendidikan dilakukan melalui pengembangan SMA/SMK SNN (Sekolah Standar Nasional) dan SMA/SMK RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) dengan melengkapi sarana dan prasarana pendidikan serta pendukung pendidikan berupa pengadaan multi media, alat bengkel dan laboratorium serta pembangunan ruang kelas yang representatif.


37


Prestasi dan motivasi siswa SMA/SMK terus ditingkatkan melalui fasilitasi pelaksanaan penelitian IPA dan IPS bagi siswa SMA, serta pelaksanaan berbagai lomba baik akademik maupun non akademik atara lain : lomba mata pelajaran, serta lomba kompetensi bagi siswa SMK. Program Pendidikan Non Formal Pendidikan non formal merupakan pendukung pendidikan formal dalam rangka meningkatkan taraf pendidikan di Kabupaten Wonosobo. Program ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan penduduk yang melek huruf, memberikan ketrampilan usaha dan memberikan layanan pendidikan bagi penduduk yang tidak menamatkan pembelajaran ditingkat SD, SMP dan SMA. Kegiatan yang dilakukan antara lain yaitu penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan meliputi kejar paket A bagi 160 warga belajar, kejar paket B bagi 200 warga belajar dan kejar paket C bagi 220 warga belajar, Penyelenggaraan pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja berupa pelatihan menjahit dan komputer yang diikuti oleh 40 orang. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan dalam rangka penuntasan buta aksara dilakukan upaya melalui pendidikan ketrampilan usaha dengan pembentukan kelompokkelompok usaha mandiri sebanyak 6 kelompok dan penyaluran bantuan kepada 87 Kelompok Usaha Mandiri (KUM). Pendidikan non formal juga ditujukan untuk mendidik masyarakat agar bisa mengembangkan dirinya sehingga bisa hidup mandiri. Kegiatannya berupa pelatihan usaha produksi pengolahan hasil pertanian antara lain, produksi enting jahe, perikanan, anyaman bambu, gula aren dan kripik kentang. Disamping itu juga dilaksanakan pelatihan ketrampilan bordir, ternak ayam dan ternak kambing

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan Kompetensi guru maupun tenaga kependidikan dalam pelayanan pendidikan merupakan kunci utama keberhasilan pendidikan. Berbagai kegiatan telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan antara lain melalui : workshop peningkatan pemahaman KTSP bagi SD/MI dan SMP/MTs. yang diikuti oleh 565 guru, Pelatihan tutor Keaksaraan Fungsional yang diikuti 40 orang, peningkatan penguasaan bahasa Inggirs dilakukan melalui pelatihan bahasa inggris bagi guru SMK RSBI untuk meningkatkan kompetensi guru sekolah RSBI yang diikuti 150 orang. Kemampuan pengelola layanan pendidikan juga dilakukan melalui kegiatan Workshop penyusunan rencana strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan pelatihan pengelolaan keuangan SD/MI, SMP/MTs,UPTD dan DIKPORA yang diikuti oleh 250 orang. Upaya untuk meningkatkan mutu pembelajaran sebagai dampak peningkatan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja guru dikembangkan Program BERMUTU (Better Education Through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading) yang merupakan program nasional di 75 kabupaten/kota di 16 provinsi. Program BERMUTU dilakukan melalui pelatihan, penulisan karya tulis ilmiah serta revitalisasi kelompok – kelompok kerja seperti Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas


38


Sekolah (MKPS), Forum Kelompok Kerja Guru (FKKG), Forum Kelompok Kerja Kepala Sekolah (FKKKS), Forum Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (FKKPS). Sehingga diharapkan kelompok-kelompok kerja tersebut dapat memberikan manfaat dalam upaya peningkatan kompetensi guru yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi untuk menumbuhkembangkan budaya pembelajaran yang berpusat pada sistem instruksional yang prima, yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran yang berujung pada peningkatan kualitas pendidikan. Seiring dengan upaya mendorong peningkatan kinerja pendidik, kesejahteraan pendidik juga terus ditingkatkan antara lain melalui penyediaan bantuan bagi guru Wiyata Bhakti Depag dan Diknas sebanyak 1.697 guru, insentif Guru/TU/GTT/PTT SLTP swasta sebanyak 332 guru, subsidi kesejahteraan guru Wiyata Bhakti pendidikan dasar dan menengah sebanyak 1.018 orang, Subsidi lanjut ke S1/D4 bagi guru pendidikan dasar dan menengah sebanyak 102 orang serta tutor PNF sebanyak 5 orang serta bantuan transport Tutor PAUD Non Formal sebanyak 110 orang. Untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dikembangkan pula sistem jaminan kualitas pendidikan yang dilakukan melalui akreditasi satuan pendidikan.

Program Manajeman Pendidikan Program ini bertujuan untuk meningkatkan tatakelola pelayanan pendidikan baik ditingkat sekolah maupun di SKPD. Kegiatan yang telah dilakukan berupa penyediaan data, Informasi dan ilmu pengetahunan yang bisa diakses oleh masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi melalui pengelolaan ICT Jardiknas, Peningkatan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), melalui pelatihan manajeman bagi kepala sekolah yang diikuti oleh 602 kepala sekolah. Dalam rangka meningkatkan tata kelola pendidikan, dilakukan berbagai perbaikan manajemen pendidikan yang ditujukan untuk memantapkan manajemen pelayanan pendidikan dan memberdayakan sekolah melalui penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang dikembangkan melalui pelatihan dan sosialisasi MBS bagi kepala sekolah, guru dan penilik sekolah.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tujuan program ini adalah menyediakan sumber daya dalam pelaksanaan urusan pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga telah melaksanakan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, penyelesaian pekerjaan kantor dan penyediaan jasa pelayanan umum pemerintah.


39


Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program ini mencakup pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kantor.

Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Sampai tahun 2010, upaya pembangunan pendidikan telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Kabupaten Wonosobo yang ditandai dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah mencapai 6,36 tahun (angka sementara BPS), naik 0,11 tahun jika dibandingkan tahun 2009 sebesar 6,27 tahun, angka melek huruf mencapai 99,91 % naik 0,12 % jika dibandingkan tahun 2009 sebesar 99,79 %, serta meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) pada semua jenjang pendidikan. APM SD/MI/sederajat mencapai 84,03%, dan APM SMP/MTs/sederajat, SMA/SMK/ MA/sederajat, masing-masing telah mencapai 62,65 % dan 24,00 %. Peningkatan taraf pendidikan tersebut diikuti dengan meningkatnya kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan. Peningkatan kualitas ditandai, antara lain, dengan rata-rata nilai ujian nasional (UN) dan pencapaian berbagai prestasi dalam berbagai kompetisi tingkat provinsi maupun nasional. Selanjutnya dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, kualifikasi guru terus ditingkatkan. Upaya ini telah berhasil meningkatkan persentase guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik D4/S1 (layak mengajar) menjadi sebesar 16,46 % untuk SD/MI, 76,14 % untuk SMP/MTs dan untuk SMA/SMK/MA 93,69 %. Kondisi sarana pendidikan pada akhir tahun 2010 kondisi ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik sebanyak 2.690 ruang (70,52 %) rusak ringan sebanyak 646 ruang (16,93 %) dan rusak berat sebanyak 478 ruang (12,55 %) ruang kelas. Untuk tingkat SMP/MTs kondisi baik 894 ruang (87,56 %) kondisi rusak ringan 98 ruang (9,5 %) dan rusak berat 30 buah (2,93 %) ruang kelas dan tingkat SMA/SMK/MA kondisi baik 351 ruang (82,97 %) kondisi rusak ringan 31 ruang (7,3 %) dan rusak berat 41 ruang (9,69 %). Dalam rangka meningkatkan tata kelola pendidikan, dilakukan berbagai perbaikan manajemen pendidikan yang ditujukan untuk memantapkan manajemen pelayanan pendidikan dan memberdayakan sekolah melalui penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS). Seiring dengan meningkatnya komitmen dari semua pihak, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD terus dilakukan yang secara absolut terus mengalami peningkatan yang berarti. Pada tahun 2010 anggaran pendidikan telah mencapai 47,54 % dari total APBD Kabupaten Wonosobo. Capaian kinerja urusan pendidikan berdasarkan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKKPD) dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut:


40


Tabel IV.B.1.2 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Berdasarkan IKK Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

No.

Indikator Kinerja Kunci EKPPD

1

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/ penitipan anak) / jumlah anak usia 4-6 tahun x 100%

2

Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) (Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis)/ Jumlah penduduk usia 15 th ke atas x 100% Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (Jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI/Paket A)/ (Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn) x 100% Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (Jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTs/Paket B) / (Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn) x 100% Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MAN/Paket C (Jumlah siswa usia 16-18 tahun di jenjang SMA/SMK/MA/Paket C) / (Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn) x 100% Angka Putus Sekolah SD/MI (Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD) / (Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD pada tahun ajaran sebelumnya)x 100% Angka Putus Sekolah SMP/MTs (Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMP) / (Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP pada tahun ajaran sebelumnya) x 100% Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA (Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMA) / (Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMA pada tahun ajaran sebelumnya) x 100% Angka Kelulusan(AL) SD/MI (Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI)/ (Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya) x 100 % Angka Kelulusan(AL) SMP/MTs (Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs)/ (Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya) x 100% Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA)/ (Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya)x100% Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs) / (Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya) x 100 %

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Capaian Kinerja 2009 26,37%

86,18%

55,61%

20,38%

0,18%

0,38%

0,43%

100,62%

95,21%

100,10%

82,68%

2010 19.102 -------- x 100% 50.351 = 37,94 % 455.028 ---------- x 100% 455.450 = 99,91% 83.078 ------- x 100% 98.868 = 84,03% 29.832 ------- x 100% 47.620 =62,65% 10.494 -------- x 100% 46.308 = 24,00% 134 -------- x 100% 95.868 = 0,14% 368 -------- x 100% 32.643 = 1,13% 173 ------ x 100% 13.228 = 1,31% 14.185 ------- x 100% 14.242 = 99,69% 8.394 ------ x 100% 9.747 = 86,12% 3.583 ------ x 100% 3.852 = 93,02% 13.454 ------- x 100% 14.185 = 94,85%

41


No.

Indikator Kinerja Kunci EKPPD

13

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/ SMK /MA) / (Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya) x 100 % Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV) / (Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) x 100 % Indikator tambahan: Rata-rata lama sekolah (tahun)

14

15

Capaian Kinerja 2009

2010

52,84%

5.358 ------ x 100% 8.394 = 63,83%

38,28%

3.663 ------ x 100% 8.902 = 41,15 % 6,36

6,27

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

c. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan pendidikan antara lain :  Kondisi sosial ekonomi keluarga menyebabkan kemampuan menyekolahkan anak relatif kurang terutama untuk melanjutkan jenjang ke SLTA.  Kebijakan pendidikan masih berputar-putar pada persoalan penyediaan sarana dan prasarana, penambahan jumlah guru, alokasi waktu belajar dan mengajar, dan ujian nasional saja (pendekatan input), belum ke pendekatan yang lebih menekankan pada output dengan fokus kepada keberhasilan melahirkan para pelajar yang berkapasitas unggulan yang berbasis pada tingginya intensitas kegiatan membaca, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.  Adanya kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan atau dapat dilaksanakan namun tidak maksimal dikarenakan kendala teknis seperti petunjuk teknis yang terlambat, mepetnya waktu pelaksanaan, maupun keterlambatan pencairan ke rekening daerah. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :  Pendidikan non formal (Kejar paket A, B dan C) perlu terus diupayakan untuk memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, disamping itu pendidikan kewirausahaan dan lifeskill melalui pembentukan kelompok-kelompok usaha mandiri perlu ditingkatkan jangkauannya.  Konsep pendidikan perlu dilakukan melalui pendekatan output sehingga akan menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.  Melanjutkan program kegiatan yang belum dapat dilaksanakan di Tahun 2010 pada Tahun 2011 sesuai dengan aturan maupun petunjuk teknis yang berlaku serta terus meningkatkan komunikasi baik internal Eksekutif, Legislatif, maupun dengan Provinsi dan Pusat.


42

B. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 1. URUSAN PENDIDIKAN

Recommend Documents