B. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 1. URUSAN PENDIDIKAN

IV.B.1. Urusan Wajib Pendidikan

B. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 1. URUSAN PENDIDIKAN Pendidikan dalam bahasa Inggris berasal dari kata “educate” yang artinya adalah mendidik, memberi peningkatan dan pengembangan kemampuan serta perilaku yang dimiliki oleh individu. Setiap orang yang mendapatkan pendidikan akan senantiasa terasah kemampuannya dalam berpikir, bertindak dan mengambil keputusan karena bertambahnya wawasan yang dimiliki. Karakter seseorang dapat berkembang karena pendidikan yang diperolehnya. Sejarah menyebutkan bahwa, tujuan pendidikan searah dengan tujuan negara dimana pendidikan dirancang untuk kepentingan negara. Plato dan Aristoteles menekankan bahwa tugas pendidikan adalah untuk membebaskan dan memperbaharaui dari ketidaktahuan dan ketidakbenaran serta harus sama dengan tujuan konstitusi yaitu untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang hal ini berarti bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana, akses dan mutu pendidikan guna mencerdaskan penduduk Indonesia. Tujuan pendidikan di Indonesia berdasarkan UUD 1945 (Amandemen) Pasal 31, ayat 3 menyebutkan, "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang." Pasal 31, ayat 5 menyebutkan, "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia." Jabaran UUD 1945 tentang pendidikan dituangkan dalam Undang-Undang No. 20, Tahun 2003. Pasal 3 menyebutkan, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab." Selain itu, berbagai kesepakatan internasional khususnya millennium development goals (MDGs), yang menetapkan bahwa sebelum tahun 2015 semua anak baik laki-laki maupun perempuan menyelesaikan pendidikan dasar, dan Deklarasi UNESCO tentang Education for All (EFA) telah pula menjadi dasar pelaksanaan pembangunan pendidikan di Indonesia. Sejalan dengan pilar kebijakan pendidikan, RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015 memberikan penekanan pada semua jenjang pendidikan terkait pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, dan daya saing pendidikan serta untuk jenjang SMA dan SMK terdapat aspek relevansi. Terkait dengan pilar tersebut program-program yang menjadi prioritas adalah Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Menengah, Manajemen Pelayanan Pendidikan serta Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. a. PROGRAM DAN KEGIATAN Mengacu pada komitmen MDGs dan Deklarasi Unesco tentang target EFA pada 2015 serta amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah Kabupaten Wonosobo memberikan porsi belanja terbesar pada LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

26


Program Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sebagai upaya pemberian layanan hak dasar pendidikan dasar. Proporsi Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo untuk urusan pendidikan pada tahun 2012 adalah senilai Rp 516.113.804.598 atau sebesar 46,58 % dari total APBD yang berjumlah Rp 1.107.938.250.383. Realisasi dari Anggaran tersebut adalah senilai Rp 463.119.809.470 atau 89,73 % dari total anggaran belanja urusan pendidikan. Program yang didanai dari anggaran tersebut meliputi; (1) Belanja Langsung yang terdiri dari : Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Non Formal, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Program Pendidikan Berkelanjutan, Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga yang didukung oleh Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; dan (2) Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga.. Adapun program dan alokasi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel IV.B.1.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Pendidikan Tahun 2012

No.

Program

A

Belanja Langsung

1

Program Pendidikan Usia Dini

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Pendidikan Berkelanjutan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Alokasi (Rupiah)

Realisasi (Rupiah)

103.394.415.300

74.752.313.453

604.962.500

600.640.050

88.645.195.800

61.129.606.428

6.885.695.000

6.734.812.906

884.787.500

884.685.500

3.199.718.125

2.463.112.175

563.196.375

542.438.300

101.500.000

51.860.000

50.500.000

50.500.000

1.164.600.000

1.120.407.243

1.294.260.000

1.174.250.851

27


No.

Program

B

Belanja Tidak langsung

1

Alokasi (Rupiah)

Realisasi (Rupiah)

412.719.389.298

388.367.496.017

Belanja Pegawai

403.423.536.330

379.202.138.017

Gaji dan Tunjangan

394.060.063.830

371.263.094.517

9.363.432.500

7.939.043.500

40.000

-

8.861.852.968

8.738.525.000

434.000.000

426.833.000

516.113.804.598

463.119.809.470

Tambahan Penghasilan Insentif Pajak/Retribusi Daerah 2

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

3

Belanja Tidak Terduga Jumlah total

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo tahun 2012, diolah

b. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Anggaran urusan pendidikan mencakup belanja langsung yang penggunaannya terdiri dari 10 program (Tabel IV.B.1.1) dan belanja tidak langsung dengan peruntukan belanja pegawai, belanja hibah/bantuan sosial dan belanja tidak terduga. Berikut disampaikan uraian penggunaan belanja langsung dan belanja tidak langsung tersebut.

Program Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Anak Usia Dini merupakan jenjang pendidikan yang bertujuan untuk menyiapkan anak pada usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar. PAUD merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar kearah pertumbuhan dan perkembangan fisik yakni koordinasi motorik dan kecerdasan yang meliputi; daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, kondisi sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) serta bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Tujuan dari Program Pendidikan Anak Usia Dini adalah memfasilitasi agar anak usia 0-6 tahun dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan tahap-tahap yang harus dilewati. Program ini memiliki sasaran untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan PAUD melalui lembaga Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat, serta, berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat, dan jalur informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan Tahun 2012 terkait dengan layanan akses, Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana TK di 10 lokasi. Penekanan pada mutu dan kualitas layanan PAUD diarahkan dengan memberikan fasilitasi peningkatan tata kelola POS PAUD Non Formal dan Manajemen TK di 15 kecamatan. Anak-anak dari PAUD dan TK mendapatkan sarana untuk menyalurkan bakat, minat dan pengembangan diri melalui ajang kreatifitas anak usia dini . Prioritas peningkatan mutu program PAUD diimplementasikan dengan memberikan fasilitasi pengadaan alat belajar, alat bermain dan alat pendidikan berupa pengadaan Alat Permainan Edukatif untuk 10 PAUD Non Formal, Alat Bermain Outdoor untuk 3


28


PAUD Formal dan 4 PAUD Non Formal, Alat Bermain Indoor untuk 7 PAUD Non Formal dan 2 PAUD Formal Untuk meningkatkan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan Non Formal (PTK-PNF) diperlukan terobosan kegiatan yang dapat menunjang peningkatan mutu Pendidikan Non Formal. Melalui penyelenggaraan Jambore PTK – PNF Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo berupaya untuk meningkatkan mutu PTK –PNF dengan kegiatan antara lain Lomba Karya Nyata (LKT), perlombaan Olahraga dan Seni (Porseni) sebagai sarana kompetisi dalam berkreatifitas dan berinovasi dalam pengembangan belajar. Program Wajardikdas Sembilan Tahun Sesuai dengan yang tertera dalam dokumen RPJMD, kebijakan dan sasaran Program Wajardikdas Sembilan Tahun adalah meningkatkan kualitas dan akses pendidikan dasar dalam rangka penuntasan wajib belajar Sembilan Tahun. Kegiatan yang dilakukan masih didominasi oleh peningkatan sarana dan prasarana karena hal ini terkait dengan daya tampung dan akses. Sumber anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar berasal dari anggaran APBD Murni Kabupaten Wonosobo, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan pembangunan fisik terdiri dari rehab gedung/ruang kelas SD di 62 lokasi yang didanai oleh DAK Luncuran Tahun 2011. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan untuk SMP/SMPLB Bidang Pendidikan Tahun DAK Luncuran Tahun 2011 digunakan untuk pembangunan ruang kelas baru di 6 SMP. 15 SD dan 10 SMP mendapat anggaran rehab ruang kelas dari Bantuan Keuangan Provinsi. Anggaran APBD Kabupaten mendanai rehab ruang kelas di 8 SD dan 4 SMP. Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga mendapatkan bantuan keuangan dari Provinsi terkait dengan dukungan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus, dilaksanakan peningkatan sarana dan prasarana untuk SMPLB di SMPLB Karya Bhakti dan SMPLB Dena Upakara. Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar untuk SD (DAK) dan Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar untuk SMP (DAK) Tahun Anggaran 2012 tidak dapat direalisasikan karena adanya keterlambatan penerbitan petunjuk teknis pelaksanaan dari pusat. Proses verifikasi sekolah sasaran yang jumlahnya banyak memerlukan waktu yang cukup lama sehingga pelaksanaan melalui pengadaan pihak ketiga/rekanan, secara teknis dan administrasi proses pengadaan tidak mungkin dilakukan. Kegiatan Kejar Paket A dan Paket B merupakan program pendidikan kesetaraan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan peningkatan kualitas hidup penduduk di Kabupaten Wonosobo. Tujuan pendidikan kesetaraan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap warga belajar. Penyelenggaraan Kejar Paket A dan Paket B dilaksanakan pada masing-masing oleh 6 (enam) kelompok. Sarana pendukung proses belajar mengajar turut menentukan peningkatan mutu pendidikan. Tahun 2012 sarana pendukung ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan ruang perpustakaan bagi SD/MI dan SMP/MTs, pengadaan bahan/buku pustaka, pengadaan alat peraga sekolah bagi dan pengadaan TIK perpustakaan di SMP/MTs, pengadaan alat laboratorium IPA SD/MI dan SMP/MTs, pengadaan meubelair SD/MI dan SMP/MTs, pengadaan komputer multimedia SD/MI SMP/MTs, pengadaan


29


bahan/buku pustaka untuk SMP/MTs. Untuk menunjang kesehatan siswa telah diadakan peralatan UKS SD/SDLB/MI. Pada dasarnya semua sekolah harus memberikan layanan pendidikan kepada semua anak. Layanan pendidikan inklusi diberikan kepada sekolah yang secara khusus membina, membimbing anak berkebutuhan khusus duduk bersama dengan siswa normal. Permendiknas No. 70 Tahun 2009 memberikan amanat tentang Pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Bantuan fasilitasi pendidikan inklusi merupakan bantuan yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan inklusi SD dan SMP. Bentuk kegiatan penggunaan bantuan fasilitasi pendidikan inklusi adalah: 1) Pengadaan alat bantu pembelajaran/alat bantu pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus yang mengikuti program inklusi. 2) Rehabilitasi sarana prasarana sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. 3) Biaya operasional bagi guru pembimbing khusus Pada tahun 2012 ini penyelenggaraan pendidikan inklusi masih difokuskan di 4 (empat) SD yaitu SD 4 Wonosobo, SD Burat Kepil, SD 1 Rogojati Sukoharjo,dan SD Kuripan dan 2 (dua) SMP yaitu SMPN 3 Wonosobo dan SMPN 1 Leksono. Untuk meminimalisir jumlah anak putus sekolah seluruh SD/MI dan SMP/MTs mendapatkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat berdasarkan usulan dari sekolah. Penyaluran BOS dari pemerintah pusat melalui mekanisme transfer langsung ke rekening sekolah. Selain itu Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah juga memberikan anggaran Pendampingan BOS bagi SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs dengan mekanisme penyaluran oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ke rekening sekolah penerima. Sebagai wadah untuk meningkatkan prestasi dan motivasi siswa dilakukan berbagai kompetisi baik yang bersifat akademik dan non akademik seperti Olimpiade Sains Nasional dan Lomba MAPSI bagi siswa SD/MI. Adapun untuk jenjang SMP/MTs diselenggarakan Lomba Cerdas Cermat SMP, Festival dan Lomba Seni Nasional ( FLSN ) SMP dan Lomba Pidato Bahasa Jawa dan Bahasa Inggris SMP. Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) merupakan salah satu sarana peningkatan mutu wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) dan merupakan ajang untuk mencari bibit-bibit siswa berprestasi dalam bidang matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) sebagai calon peserta pada Olimpiade Tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional. Kegiatan ini diikuti oleh 219 siswa yang berkompetisi di mata pelajaran Matematika, Biologi, Fisika dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) diselenggarakan sebagai wadah siswa SMP untuk berkompetisi di seni kriya, vocal group, seni tari, seni baca Al-Qur’an, cipta cerpen Bahasa Indonesia, story telling, festival music tradisional, menyanyi tunggal, seni lukis, cipta puisi, cipta lagu, desain motif batik. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) adalah wahana bagi peserta didik untuk mengekspresikan potensinya dalam bidang Olahraga. Selain itu, lomba dan pertandingan ini diharapkan dapat meningkatkan atmosfer olahraga yang positif antar sekolah dalam rangka memotivasi dan memberikan pelayanan bagi peserta yang berpotensi dalam bidang olahraga. Terpilihnya para juara cabang olah raga jenjang SMP untuk mewakili Kabupaten Wonosobo ke tingkat Provinsi dan Nasional.


30


Peningkatan mutu pendidikan didukung pula oleh kegiatan seperti Manajemen Berbasis Sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan pelibatan semua stakeholders pendidikan di tingkat sekolah guna mencapai tata kelola pendidikan yang baik di tingkat SD dan SMP. Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Menengah merupakan salah satu program yang menerjemahkan prioritas program pendidikan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2015. Disebutkan bahwa prioritas program di bidang pendidikan adalah Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pendidikan Menengah, melalui peningkatan akses terhadap pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau dan fasilitasi rintisan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun atau yang sekarang dikenal dengan Pendidikan Menengah Universal (PMU) Program ini mendorong keberlanjutan dari peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan dasar 9 (sembilan tahun) untuk meneruskan studi ke jenjang SMA/SMK/MA/sederajat sehingga kualitas hidup masyarakat meningkat. Penerjemahan program ini diwujudkan dalam berbagai kegiatan utamanya terkait dengan perluasan dan peningkatan akses/pemerataan, peningkatan mutu serta relevansi pendidikan. Upaya pemerataan dan akses pendidikan menengah diwujudkan dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana SMA di 2 (dua) lokasi SMA dan 2 (dua) SMA, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) pada 2 (dua) SMA dan 2(dua) SMK serta rehabilitasi sedang/berat sekolah pendidikan menengah di 3(tiga) SMA dan 1 (satu) SMK. Terkait dengan peningkatan mutu pendidikan dan kelancaran proses belajar mengajar, pada tahun 2012 dialokasikan anggaran untuk pengadaan alat Computer Numerically Controlled di SMK Negeri 2 Wonosobo; pengadaan alat teleconference, pembangunan dan pengadaan alat laboratorium IPA, pengadaan alat bengkel, pendistribusian buku perpustakaan, pengadaan komputer dan pengadaan alat multimedia dan prasarana komputer. Untuk mendukung peningkatan motivasi dan prestasi akademik dan non akademik pelajar SMA/SMK Pemerintah Kabupaten memberikan fasilitasi penelitian IPA dan IPS baik di SMA/SMK reguler maupun RSBI, Pra Olimpiade Sain SMA, Olimpiade Siswa Nasional (OSN) dan Festival Lomba Seni Nasional (FLSN). SMK turut berkontribusi dalam upaya pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan dengan mencetak calon tenaga kerja tingkat menengah yang trampil dan profesional serta siap memasuki dunia usaha/dunia industri. Sehingga untuk meningkatkan relevansi pendidikan menengah dengan dunia usaha dan dunia industri dilakukan kegiatan fasilitasi business center yang pada tahun 2012 ini diselenggarakan di SMK Informatika. Kegiatan career center sebagai wahana pembelajaran kewirausahaan siswa SMK dialokasikan di SMK 1 Sapuran dan SMK Wiratama 45.2. Bursa Kerja Khusus (BKK) diselenggarakan di 8 (delapan) SMK sebagai salah satu usaha untuk menempatkan lulusan SMK untuk bekerja, diwujudkan melalui kegiatan penyuluhan bimbingan karir, magang di industri, rekrutmen tenaga kerja, seleksi dan penempatan lulusan di industri.


31


Program Pendidikan Non Formal Tujuan Program Pendidikan Non Formal (PNF) adalah meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan keaksaraan usia 15 tahun ke atas dengan berbasis pemberdayaan, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan individu dan masyarakat. Layanan PNF berupaya untuk meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan kecakapan hidup, kursus dan pelatihan dan pendidikan kewirausahaan yang bermutu dan berdaya saing serta relevan dengan kebutuhan pemerbdayaan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, khususnya bagi penduduk putus sekolah dalam dan antar jenjang sehingga dapat bekerja dan atau berusaha secara produktif, mandiri dan profesional. Berbagai kegiatan diselenggarakan guna mencapai tujuan penyelenggaraan PNF. Keaksaraan Usaha Mandiri yang bertujuan untuk pelestarian melek aksara dilaksanakan di seluruh kecamatan ( 15 ) kecamatan, seluruhnya berjumlah 40 kelompok belajar. Setiap kelompok terdiri 10 warga belajar. Kegiatan dilaksanakan di masing-masing kelompok belajar atau tempat yang disepakati warga belajar dengan bentuk kegiatan berupa pembelajaran keaksaraan melalui kegiatan usaha mandiri. Melalui kegiatan ini diharapkan warga belajar mendapatkan tambahan penghasilan, sehingga mereka mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Kursus kewirausahaan desa adalah sebagai upaya pemerintah memberikan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan bagi warga nasyarakat pasca buta aksara, pengangguran agar berkesempatan memperoleh pekerjaan berbasis potensi desa. Kegiatan ini dilaksanakan di desa vokasi yaitu desa Kuripan Kecamatan Watumalang. Bentuk kegiatan meliputi sosialisasi, advokasi, kursus pelatihan kewirausahaan serta pengembangan usaha. Hasil akhir dari kegiatan ini adalah warga belajar memiliki kewirausahaan sesuai dengan kemampuannya dan sumber daya alam disekitarnya dan mandiri. Sejalan dengan program Pemerintah Jawa Tengah, kegiatan desa vokasi menjadi salah satu upaya untuk mengembangkan sumberdaya manusia dan lingkungan yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya dengan memanfaatkan potensi lokal. Desa yang menjadi sasaran kegiatan Penguatan Manajemen Desa Vokasi adalah Desa Surengede Kecamatan Kertek, Desa Sinduagung, Kecamatan Selomerto, Desa Sendangsari Kecamatan Garung, Desa Sojokerto Kecamatan Leksono, Desa Kebrengan Kecamatan Mojotengah, Desa Tirip Kecamatan Wadaslintang. Desa-desa vokasi tersebut menjadi titik sasaran kegiatan pembinaan manajemen desa vokasi, ekspo produk, pemasaran dan pemassalan produk. Kelompok Belajar Usaha dibentuk berdasarkan pertimbangan perluasan akses dan mutu pendidikan non formal melalui bantuan kelompok belajat usaha dengan prioritas pada desa vokasi kelompok unggulan. Bantuan ini diberikan kepada 6 (enam) kelompok berupa kegiatan ketrampilan usaha dan promosi produk / modal usaha. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi pengangguran usia produktif dan hidup mandiri. Pendidikan Non Formal juga berupaya mengembangkan layanan pembelajaran untuk menumbuhkan minat dan budaya baca masyarakat melalui penyediaan dan peningkatan layanan Taman Bacaan Masyarakat, penyediaan bahan-bahan bacaan yang berguna untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan produktifitas baik untuk aksarawan baru maupun untuk masyarakat umum lainnya. Fasilitasi taman bacaan masyarakat dilaksanakan pada 6 lembaga yaitu PKBM Catur Sakti Leksono, Desa Sariyoso Wonosobo, PKBM La Zismu Wonosobo, TBM Al Mannan desa Kebrengan, PKBM Al Huda garung, TP PKK desa plodongan Sukoharjo. LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

32


Lembaga Kursus dan Lembaga Pelatihan merupakan satuan pendidikan Non Formal seperti yang tertera dalam pasal 26 ayat (4) UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nonformal. Secara umum dalam pasal 26 ayat (5) dijelaskan bahwa Kursus dan Pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan pengetahuan, ketrampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Wonosobo memberikan fasilitasi bantuan kepada 4 PKBM yaitu PKBM Cipta Karya Mandiri Wonosobo, PKBM Al Huda Garung, PKBM Catur Sakti Leksono dan PKMB Cemerlang Mojotengah. Sedangkan LKP meliputi 3 LKP yaitu LKP Kualitas Anak Bangsa Kertek, LKP Kinanthi Selomerto dan LKP Delfi Wonosobo.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pendidikan adalah mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik dilakukan salah satunya dalam kerangka pemenuhan Standar Minimal Pelayanan (SPM) yang salah satunya menyebutkan bahwa standar kualifikasi pendidik adalah S1/D4. Untuk memotivasi guru yang belum memenuhi kualifikasi tersebut dan saat ini sedang menempuh pendidikan, diberikan subsidi studi lanjut untuk guru SD sebanyak 85 orang dan guru SMA 3 orang serta 18 orang pendidik PAUD. Setiap tahun diadakan pemilihan guru berprestasi dan pengawas berdedikasi secara berjenjang mulai tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Kabupaten mengadakan seleksi untuk menentukan guru yang mewakili ke tingkat provinsi sehingga terpilih wakil guru prestasi untuk jenjang TK, SD, SMP, SLTA, tutor PNF ke provinsi. Melalui pemilihan ini diharapkan dapat menambah minat guru untuk berkompetisi dan meningkatkan kinerja dalam kerangka profesionalitas guru. Tahun 2012 merupakan closing date dari kegiatan Basic Education Capacity – Trust Fund (BEC-TF) di Kabupaten Wonosobo. Kegiatan ini dimulai pada tahun 2010 dengan sumber dana dari World Bank dan Komisi Eropa dan didominasi oleh kegiatan peningkatan kapasitas baik guru, aparatur, maupun stakeholders pendidikan. Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun telah terselenggara 48 jenis pelatihan, study visit dan workshop di mana pada tahun 2012 diselenggarakan 32 kegiatan. Total peserta yang mengikuti kegiatan BEC-TF sejak tahun 2010 adalah 5866 peserta dari jenjang TK/PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan unsur aparatur dan stakeholders pendidikan seperti BAPPEDA, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, Kementrian Agama, DPRD Kabupaten, DPPKAD, Inspektorat. Kegiatan BEC-TF ini mampu menambah wawasan pengelola dan pelaksana pendidikan tentang indikator strategis tatakelola pendidikan, meningkatan kemampuan tatakelola penyelenggaraan pendidikan tingkat kabupaten/sekolah, mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan serta menuntut pengelola pendidikan untuk secara serius meningkatkan tatakelola secara efektif dan efisien. Program Manajeman Pendidikan Program ini bertujuan untuk meningkatkan tatakelola pelayanan pendidikan baik ditingkat sekolah maupun di SKPD. Kegiatan yang telah dilakukan berupa penyediaan data, Informasi dan ilmu pengetahunan yang bisa diakses oleh masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi melalui pengelolaan Information Communication and


33


Technology (ICT) Jardiknas, pengembangan manajemen informatika, peningkatan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan BOS di sekolah-sekolah. Dalam rangka mengevalusi capaian bidang pendidikan sesuai dengan tujuan dan sasaran PUS (Pendidikan Untuk Semua) dibentuk Forum PUS Kabupaten yang bertujuan untuk melakukan penilaian hasil capaian bidang pendidikan diselenggarakan melalui rapat-rapat koordinasi dan workshop. Program Pendidikan Berkelanjutan Program ini mewadahi kegiatan pembinaan nasionalisme dan karakter bangsa melalui jalur pendidikan. Anggaran dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah dan dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan semangat nasionalisme dan karakter bangsa di kalangan peserta didik. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah lomba paduan suara dengan tema lagu nasionalisme. Kepesertaan kemah bhakti di Bakorwil merupakan salah satu wadah kegiatan untuk membangun dan menguatkan semangat kebangsaaan serta semangat kepedulian bagi pemuda.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Urusan Wajib Pendidikan juga mengampu program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga. Pada Tahun 2012 Kecamatan Mojotengah dan Kecamatan Sukoharjo melaksanakan program ini melalui fasilitasi pengiriman atlet ke Pekan Olah Raga Kabupaten.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran bertujuan untuk memberikan dukungan pelayanan operasional di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terkait dengan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan pendidikan. Anggaran yang diperoleh digunakan untuk melaksanakan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, penyelesaian pekerjaan kantor dan penyediaan jasa pelayanan umum pemerintah.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program ini mencakup pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kantor, pengadaan meubelair, pengadaan komputer/laptop/printer sebagai sarana penunjang pelayanan serta rehabilitasi gedung gedung Belanja tidak langsung urusan pendidikan terdiri dari komponen Belanja Pegawai, Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga (TT). Belanja Pegawai urusan pendidikan dialokasikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan anggaran Rp 403.423.536.330 atau 78% dari anggaran urusan pendidikan. Peruntukan belanja pegawai adalah untuk gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan. Tunjangan


34


profesi guru dianggarkan senilai Rp 99.130.965.000 dan terserap senilai 96.092.847.395 atau sekitar 97% dari yang dianggarkan. Guna mendorong peningkatan mutu perguruan tinggi di Kabupaten Wonosobo, Pemerintah Kabupaten Wonosobo memberikan hibah perguruan tinggi kepada UNSIQ. Anggaran dana hibah lembaga-lembaga pendidikan dasar dan menengah dan swasta dan PKBM direalisasikan untuk bantuan operasional 23 SLTP Swasta, Bantuan PKBM dan LKP, HIPKI serta Forum PKBM, bantuan percepatan pembangunan infrastruktur dan sarpras swasta serta bantuan beasiswa SMA dan SMK dari keluarga kurang mampu. Dewan Pendidikan sebagai salah satu komponen penting dalam pendidikan juga mendapatkan hibah untuk mendukung pelaksanaan tugas. Total Anggaran belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi mencapai Rp 4.356.000.000. Guru tidak tetap (wiyatabakti) memiliki kontribusi dalam membantu pelayanan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sehingga dalam hal ini pemerintah berupaya membantu memberikan insentif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dalam bentuk Kesra Wiyata Bakti dari APBD Provinsi selama 13 bulan untuk 642 orang pada semester I tahun 2012 dan 638 pada semester II dengan total anggaran 1.460.550.000. Pendidik PAUD yang juga membantu pelayanan pendidikan pada anak usia dini mendapatkan bantuan kesejahteraan dari Bantuan Keuangan Provinsi dengan total anggaran senilai Rp 925.925.000. APBD Kabupaten memberikan alokasi anggaran untuk kesejahteraan Guru Wiyata Bhakti dari Kementrian Agama, Guru Wiyata Bhakti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Insentif Guru/TU/GTT/PTT SLTP Swasta dan Guru Wiyata Bhakti K1. Organisasi Sosial/Organisasi Masyarakat juga mendukung proses pelaksanaan pendidikan dan beberapa di antaranya mendapatkan bantuan hibah. Tiga organisasi yang mendapatkan bantuan tahun 2012 adalah PGRI, GOPTKI dan GNOTA. Anggaran Dana Tidak Terduga di urusan pendidikan digunakan untuk rehabilitasi fasilitasi pendidikan akibat bencana alam di SMK 2 Wonosobo, SD 1 Tlogo Sukoharjo, SD 1 Serang Kejajar, SD 2 Kepil dan SD 2 Sumberejo Wadaslintang.

c. CAPAIAN KINERJA URUSAN PENDIDIKAN Uraian capaian kinerja urusan pendidikan disajikan dalam tabel berikut ini : Tabel IV.B.1.2 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Berdasarkan IKK Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

No.

Indikator Kinerja Kunci EKPPD

Capaian Kinerja 2011

1

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/ penitipan anak) / jumlah anak usia 4-6 tahun x 100%

45,11%

2

Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) (Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis)/ Jumlah penduduk usia 15 th ke atas x 100%

99,92%


2012 19.684 -------- x 100% 41.572 = 47,35% 535.621 ---------- x 100% 535.742 = 99,98%

35


Capaian Kinerja

No.


3

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (Jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI/Paket A)/ (Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn) x 100% Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (Jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTs/Paket B) / (Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn) x 100% Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MAN/Paket C (Jumlah siswa usia 16-18 tahun di jenjang SMA/SMK/MA/Paket C) / (Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn) x 100% Angka Putus Sekolah SD/MI (Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD) / (Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD pada tahun ajaran sebelumnya)x 100% Angka Putus Sekolah SMP/MTs (Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMP) / (Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP pada tahun ajaran sebelumnya) x 100% Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA (Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMA) / (Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMA pada tahun ajaran sebelumnya) x 100% Angka Kelulusan(AL) SD/MI (Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI)/ (Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/M I pada tahun ajaran sebelumnya) x 100 % *)

92,07%

Angka Kelulusan(AL) SMP/MTs (Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs)/ (Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya) x 100%*) Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA)/ (Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya)x100% *) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs) / (Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya) x 100 % Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/ SMK /MA) / (Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya) x 100 %

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


2011

66,82%

31,59%

0,10%

0,87%

2012 82.394 ------- x 100% 89.445 = 92,13% 27.616 ------- x 100% 42.174 =65,48% 11.780 -------- x 100% 35.940 = 32,78% 96 -------- x 100% 93.000 = 0,10% 213 -------- x 100% 34.882 = 0,61%

0,90%

212 ------ x 100% 15.369 = 1,38%

98,45%

14.533 ------- x 100% 14.101 = 103,06 %

96,64 %

11.169 ------ x 100% 10.473 = 106,65%

102,18% %

4.774 ------ x 100% 4.374 = 109,14%

88,96 %

12.226 ------- x 100% 14.185 = 89,78% 6.685 ------ x 100% 11.169 = 59,85%

70,66%

36


No.


14

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV) / (Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) x 100 % Indikator tambahan: Rata-rata lama sekolah (tahun)

15


2012

48,74 %

6,55

5.493 ------ x 100% 9.477 = 58,38% 6,67 *(angka sementara, BPS)

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Tabel IV.B.1.3 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2012 Berdasarkan Indikator RPJMD 2010-2015

No.

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

1

APK PAUD

2

APK SD/MI/Paket A

3


2012 25,30

26,4

105,67

102,11

APK SMP/MTs/Paket B

87,91

86,42

4

% kelulusan SD/MI

98,45

99,87

5

% kelulusan SMP/MTs minimal

96,64

98,88

6

1:16

1:16

1:15

1:15

8

Rasio Pendidik dengan peserta didik SD/MI Rasio Pendidik dengan peserta didik SMP/MTs Rasio murid dengan kelas SD/MI

1:24

1:24

9

Rasio murid dengan kelas SMP/MTs

1:31

1:30

10

Rasio murid dengan buku

1:02

1:0,9

11

APK SMA/SMK/MA

47,38

45,71

12

Rasio siswa SMK : SMA Rasio Pendidik dengan peserta didik SMA/SMK/MA

0,46

0,47

1:13

1:13

Rasio murid dengan kelas SMA/SMK/MA

1:32

1:30

9,25

12,51%*)

b. pada Satuan Pendidikan SD/MI

38,96

41,06

c. pada Satuan Pendidikan SMP/MTs.

82,97

87,13

d. Pada Satuan Pendidikan SMA/MA dan SMK

94,31

93,97

16

% SD/MI menerapkan MBS

99,49

100

17

% SMP/MTs menerapkan MBS % SMA/SMK/MA melaksanakan program MBS dengan baik. Jumlah Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SSM) SMA/SMK ISO 9001-2008

100

100

100

100

4

5

7

13 14

% Pendidik berkualifikasi S.1/D.4 mencapai : a. pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 15

18 19

*) Dasar penghitungan adalah siswa yang lulus ujian nasional/peserta ujian nasional **) Termasuk guru TK/RA (dahulu disebut PAUD Formal)


37


Melalui berbagai program dan kegiatan urusan pendidikan, Kabupaten Wonosobo telah berhasil meningkatkan derajat pendidikan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah mencapai 6,67 tahun 2012 (BPS, angka sangat sementara), naik 0,12 tahun jika dibandingkan tahun 2011 sebesar 6,55 tahun, angka melek huruf mencapai 99,98 % naik 0,06% jika dibandingkan tahun 2011 sebesar 99,92%. Secara umum terdapat peningkatan kinerja urusan pendidikan. Peningkatan Angka Partisipasi Kasar jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada kategori TK/RA mengalami peningkatan sebesar 2,24%. Adapun untuk kategori yang dahulu disebut sebagai PAUD Non Formal (Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan Sejenis PAUD) telah mencapai 26,4%. APK PAUD Non Formal ini memang belum mencapai target sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo. Sehingga perlu upaya terkait perluasan akses layanan PAUD sehingga dapat membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah. Angka Partisipasi Murni(APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. Capaian APM pada jenjang SD/MI dan SMA/MA/SMK mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada jenjang SD meningkat sebesar 0,05% dan pada jenjang SMA meningkat sebesar 1,17%. Pada jenjang SMP mengalami penurunan sebesar 1,34% sehingga hal ini memerlukan perhatian dalam penyusunan kebijakan, implementasi dan pelaksanaan.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Secara umum APK di semua jenjang belum mampu mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo. Capaian APK SD/MI melebihi 100 persen dapat dimaknai meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan disertai sukses program Kejar Paket A. Capaian APK SMP/MTs dan SMA/MA/SMK masih belum mencapai 100% sehingga masih perlu diupayakan kerjasama lintas pihak dalam memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui pendidikan. Selain itu utamanya Pemerintah Kabupaten Wonosobo terkait dengan perluasan akses pendidikan khususnya pendidikan menengah juga masih perlu memperluas akses dan mutu pendidikan menengah baik SMA maupun SMK. Pada sisi lain masih terdapat anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan atau putus sekolah. Data yang ada menunjukkan masih terdapat angka putus sekolah di jenjang SD sebesar 0,1%, 0,61% di jenjang SMP dan 1,38% di jenjang SMA/SMK/MA. Pada jenjang SD dan SMP terdapat penurunan Angka Putus Sekolah dan mampu mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD. Hal ini berkat adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan juga Beasiswa Miskin dari pemerintah pusat sehingga mampu menekan Angka Putus Sekolah. Sedangkan untuk jenjang sekolah menengah, Angka Putus Sekolah meningkat dibandingkan tahun 2011. Hal ini terkait dengan biaya baik personalia dan non personalia untuk sekolah menengah yang cukup berat bagi beberapa segmen masyarakat dan masih perlu upaya terintegrasi dari semua sektor untuk memberikan dorongan pada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di sekolah menengah.


38


Secara umum di semua jenjang terjadi peningkatan jumlah lulusan ujian nasional. Berdasarkan perhitungan IKK Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) maupun target RPJMD untuk persentase minimal kelulusan telah melebihi target yang ditetapkan. Berdasarkan perhitungan IKK EKKPD angka kelulusan (AL) SD/MI adalah sebesar 103,06%, berdasarkan kriteria yang ditetapkan RPJMD AL SD/MI mencapai kelulusan 99,87%. Di jenjang SMP/MTs, AL SMP/MTs dengan kriteria perhitungan EKPPD adalah sebesar 106,65% dan berdasarkan kriteria RPJMD adalah sebesar 98,88%. Pada jenjang SMA/MA/SMK dengan pendekatan EKPPD berhasil berhasil meluluskan 109,14% dan dengan pendekatan RPJMD 98,26% siswa SMA/SMA/SMK berhasil lulus ujian nasional. Perbedaan capaian ini lebih pada metode pendekatan penghitungan di mana EKPPD menekankan perhitungan pada jumlah lulusan pada tiap jenjang dibagi dengan jumlah siswa tertinggi pada tiap jenjang. Berdasarkan kriteria RPJMD, pendekatan perhitungan kelulusan adalah jumlah peserta yang lulus ujian tiap jenjang dibagi dengan jumlah peserta ujian. Upaya peningkatan kuantitas dan kualitas perlu terus menerus diselenggarakan melalui program dan kegiatan yang mendukung ketercapaian target ujian nasional. Angka melanjutkan dari jenjang SD/ MI ke jenjang SMP/MTs meningkat dibandingkan tahun 2011. Adapun untuk jenjang SMP/MTs perlu adanya upaya yang pelibatan multi sektor dan stakeholders pendidikan guna meningkatkan motivasi melanjutkan sekolah ke jenjang SMA/MA/SMK disamping Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga perlu menetapkan strategi dalam implementasi Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang merupakan program pemerintah pusat yang merupakan rintisan wajib belajar 12 tahun. Disebut rintisan karena hingga saat ini, wajib belajar 12 tahun belum menjadi amanat undang-undang seperti halnya pendidikan dasar 9 tahun. Bentuk dukungan pemerintah pusat terkait dengan PMU ini adalah dengan adanya alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang akan diberikan kepada siswa SMA/MA/SMK dan juga DAK bidang pendidikan menengah. Jumlah total ruang kelas SD pada tahun 2012 adalah sebanyak 3058 ruang kelas. Sebanyak 2129 ruang kelas atau 69,62% dari total jumlah ruang kelas berada dalam kondisi baik. Ruang kelas rusak ringan sebanyak 325 ruang atau 10,63% dari total jumlah ruang kelas. Masih terdapat 292 ruang kelas berat atau 9,55% dari total jumlah ruang kelas. % rusak ringan sebanyak 3,87 % dan rusak berat sebanyak 25,04% ruang kelas. Untuk tingkat SMP terdapat 1200 ruang kelas. Sebanyak 933 atau 77,75% berada dalam kondisi baik. Ruang kelas dengan kondisi rusak ringan 84 ruang kelas atau 7%. Ruang kelas SMP dengan kondisi rusak sedang sebanyak 143 ruang kelas atau 11,91 % dan 43 ruang kelas atau 3,33% dalam kondisi rusak berat. 153 ruang kelas SMA berada dalam kondisi baik dari jumlah total 207 ruangan kelas atau sekitar 73,91%. 45 ruang dalam kondisi rusak sedang (21,74%) dan rusak berat sebanyak 9 ruangan atau 4,35% dari jumlah total ruang kelas SMA. Ruang kelas SMK sejumlah 180 ruang dengan kondisi baik 128 ruang atau 71,11%. Rusak sedang 24,44% atau sebanyak 44 ruang kelas dan 8 kelas atau 4,44% berada dalam kondisi baik.


39


Prestasi siswa dalam lomba-lomba dibidang akademik dan non akademik tingkat Nasional juga berhasil diraih oleh siswa-siswa di setiap jenjang pendidikan. SD 2 Kepil meraih juara II Lomba Perpustakaan SD Tingkat Provinsi. SD 10 Wonosobo berhasil meraih peringkat pertama dalam Lomba Cerdas Cermat SD di Tingkat Provinsi. Lomba Seni Kriya Ayam dalam rangka Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) di tingkat Provinsi Jawa Tengah meraih peringkat 2 atas nama Ahmad Asrori siswa SD Rimpak Sapuran. Prestasi membanggakan juga diperoleh oleh siswa dari SLB Baik dari SDLB/SMPLB. Bagas Hary Cendekiawan meraih Juara III Nasional Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) SDLB Matematika. G. Katon Wicaksono (SLB Karya Bakti) mendapat peringkat III Provinsi untuk Olimpiade Sains Nasional SDLB IT/Komputer dan Shaumadhani Galih Pradana meraih Juara II Provinsi untuk Lomba OSN SDLB IPA. Dona Trikusuma dari SLB Dena Upakara berhasil meraih Juara I OSN Kewirausahaan. Mei Dwi Wienda (SLB Dena Upakara mendapatkan posisi ke II Nasional untuk OSN IPA. Di bidang keolahragaan siswa SLB deena Upakara juga berhasil meraih juara I Lari ( 100 m dan 200 m) dan Juara I Lompat Jauh atas nama Maria Jeane Stefania Tulasi, Juara I Renang ABK atas nama Gabriella Stefani Panjaitan, Juara I Lompat Jauh Putri ABK atas nama Lina Wijayanti, Juara II Lompat Jauh Putri ABK atas nama Virginia Agustin. Alifia Parachtyta berhasil meraih juara II Desain Grafis Tingkat Provinsi. Sedangkan Erma Tiara Anggreani mendapatkan posisi ke II untuk Jambore Kepanduan. Zulfina Rofi’atul Asiyah berhasil mendapatkan Juara I melukis ABK dan Chyntia Ratna Parasmita mendapatkan Juara I tenis Meja Putri ABK. SMP 2 Kalikajar memperoleh peringkat III Provinsi Jawa Tengah untuk Lomba Sekolah Sehat. SMP dan SMA di antaranya yaitu : Juara 1 Lomba Karya Ilmiah Tentang Cagar Budaya (SMA 1 Wonosobo), Juara 2 Festival Film Pelajar Tingkat Nasional yang diperoleh Naricha Irvani (SMAN 1 Wonosobo), Desnya Merdeka Pertamita (SMAN 1 Wonosobo) Juara 1 FLSN Desain Poster Tingkat Nasional. Regu SMAN 1 Wonosobo mendapatkan juara 3 LCCC Akuntansi se Jawa Bali. Adapun Fahmi Abdullah Sambodo memenangi juara 3 OSN Bidang Studi Fisika. Prestasi di bidang Olahraga di tingkat POPDA juga diraih oleh siswa siswi di semua jenjang dalam berbagai cabang olahraga. Sementara berkaitan dengan peningkatan nasionalisme SMA 1 Wonosobo meraih juara III orasi kebangsaan Seiring dengan meningkatnya komitmen dari semua pihak, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD terus dilakukan yang secara absolut terus mengalami peningkatan yang berarti. Pada tahun 2012 anggaran pendidikan telah mencapai 46,58 % dari total APBD Kabupaten Wonosobo dengan proporsi untuk belanja langsung sebesar 20,03% dan belanja tidak langsung senilai 79,96%. Dukungan anggaran tersebut tercermin melalui capaian kinerja urusan pendidikan yang tidak terlepas dari target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar, secara operasional pelayanan pendidikan dasar sesuai dengan SPM Pendidikan dikoordinasikan oleh pemerintah kabupaten. SPM Pendidikan Dasar adalah standar yang bergulir, disusun sebagai sasaran antara dalam mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Setelah semua sekolah mencapai SPM maka standar-standar minimal ini akan ditingkatkan secara bertahap sampai semua sekolah mencapai SNP. Selama ini capaian SPM belum terukur dan terdokumentasi secara optimal. Oleh karena itu, pada tahun 2013 ini diupayakan untuk melakukan pengukuran dan pendokumentasian SPM LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

40


Pendidikan Dasar di tingkat sekolah dan pemerintah kabupaten sebagai salah satu tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar.

d. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan pendidikan antara lain :  Masih terdapat anak-anak putus sekolah di semua jenjang dengan variabel penyebab yang beragam.  Biaya non personalia utamanya di jenjang pendidikan menengah yang masih cukup tinggi untuk beberapa segmen masyarakat mengurangi motivasi masyarakat / orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi  Pendidikan menengah belum cukup menarik minat anak untuk melanjutkan sekolah selepas lulus dari pendidikan dasar  Secara teknis terdapat kegiatan-kegiatan pada urusan pendidikan yang tidak bisa dilaksanakan dikarenakan kendala keterlambatan petunjuk teknis dari pusat. Adapun upaya dan kebijakan urusan pendidikan yang dilakukan untuk permasalahan urusan pendidikan tersebut antara lain :  Kebijakan pendidikan dasar sembilan tahun sesuai dengan komitmen yang dilakukan baik terkait kebijakan nasional maupun kesepakatan internasional tetap menjadi prioritas pemerintah daerah kabupaten Wonosobo melalui program dan kegiatan yang mengarah ke capaian kinerja pendidikan dasar utamanya terkait dengan akses dan mutu pendidikan. Untuk langkah ke depan, guna memastikan pelayanan pendidikan dasar, akan dilakukan pengukuran dan pendokumentasian capaian SPM pendidikan dasar secara lebih terstruktur dan terintegrasi dalam satu instrumen.  Perluasan akses pendidikan menengah dengan penambahan ruang kelas untuk meningkatkan daya tampung dan juga peningkatan mutu dan relevansi pendidikan melalui kegiatan-kegiatan yang menopang. Untuk Tahun 2013 terkait dengan kebijakan Pendidikan Menengah Universal (Rintisan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun) telah dianggarkan Dana Alokasi Khusus Pendidikan Menengah dan Rintisan Bantuan Operasional Sekolah tingkat Sekolah Menengah yang telah dimulai sejak tahun 2012.  Pendidikan non formal (Kejar paket A, B dan C) dilaksanakan untuk memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi mereka yang putus sekolah. disamping itu pendidikan kewirausahaan dan lifeskill melalui pembentukan kelompok-kelompok usaha mandiri perlu ditingkatkan jangkauannya.  Mengupayakan penekanan biaya personalia dan non personalia melalui Bantuan Operasional Sekolah, Beasiswa Miskin (untuk tingkat SD/SMP) serta Beasiswa Keluarga Kurang Mampu (SMA/SMK).  Mendorong peran orang tua dalam memberikan motivasi kepada anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk selanjutnya pada tahun 2013 semua stakeholders pendidikan melakukan upaya terintegrasi untuk menumbuhkan minat anak untuk melanjutkan sekolah dan juga memotivasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi.


41


 Melanjutkan program kegiatan yang belum dapat dilaksanakan di Tahun 2012 pada Tahun 2013 sesuai dengan aturan maupun petunjuk teknis yang berlaku serta terus meningkatkan komunikasi baik internal Eksekutif, Legislatif, maupun dengan Provinsi dan Pusat.


42

B. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 1. URUSAN PENDIDIKAN

Recommend Documents