LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) URUSAN DESENTRALISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2015

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) URUSAN DESENTRALISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2015 Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 Ayat (1) menyebutkan bahwa, Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang artinya pemerintah berkewajiban untuk menyehatkan orang sakit (kuratif dan rehabilitatif) dan berupaya mempertahankan orang sehat untuk tetap sehat Promotif dan Preventif). Amanah yang terkandung dalam UUD 1945 pasal 28 ayat 1 tersirat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menetapkan bidang kesehatan sebagai urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten/ Kota. Penyelenggaraan urusan kesehatan sebagai urusan wajib merupakan cerminan dari azas desentralisasi yang bertanggung jawab. Asas desentralisasi dibidang kesehatan pada prinsipnya adalah penyerahan urusan kesehatan ke pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) dengan tujuan menjaga efisiensi, meningkatkan kualitas pelayanan dan menumbuhkan inovasi baru dalam pelayanan kesehatan. Dalam Mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan lebih berorientasi pada pembangunan investasi, artinyapembangunan kesehatan berupaya agar orang sehat tetap sehat dan produktif yang pada akhirnya akan berkontribusi besar terhadap peningkatan Human Development Index (IPM) selain pendidikan dan tingkat pendapatan. Berkaitan dengan tujuan pembangunan kesehatan yang berorientasi pada pembangunan investasi maka sasaran pembangunan kesehatan dijabarkan kedalam bentuk kegiatan yang lebih mengutamakan penduduk yang terbatas kemampuannya

baik

pengetahuan

maupun

pendapatannya.

Sekaligus

memberdayakan kemampuan masyarakat melalui upaya kesehatan bersumber masyarakat.Pendekatan akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan menjadi prioritas

dalam

mempercepat

lppd, dinkes , KLK 2015

pencapaian

tujuan

dan

sasaran

program

1

pembangunan

kesehatan, disamping kegiatan sosialisasi untuk memotivasi dan

menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa kesehatan merupakan investasi bagi peningkatan sumberdaya manusia. Salah satu bentuk pertenggung jawaban Dinas Kesehatan sebagai pelaksana teknis pembangunan kesehatan disusunlah Laporan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah (LPPD) di unit Dinas Kesehatan tahun 2015.

I. PROGRAM DAN KEGIATAN Dewasa ini telah berkembang pendekatan perencanaan strategik baik di lingkungan institusi formal maupun informal yang menekankan pada penyelesaian masalah pada isu-isu strategis yang dihadapi. Dalam upaya mengoptimalkan sasaran dan tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Klungkung ditetapkanlah program kesehatan yang tertuang dalam Perencanaan Strategis Dinas Kesehatan tahun 2013 s/d 2018. Perencanaan strategik pada hakekatnya untuk mengontrol dan mengatur pencapaian tujuan dengan menggunakan kekuatan internal dan eksternal secara bersamaan. Dalam penyusunan perencanaan strategik harus mempertimbangkan kebutuhan dan harapan para pelanggan, stakeholders dan penyusun kebijakan yang dirumuskan dalam visi, misi, tujuan serta indikator kinerja instansi. Adapun Visi, Misi dan sasaran kebijakan Dinas Kesehatan dalam pembangunan kesehatan adalah: 1. Visi. Secara sederhana, visi merupakan sebuah konsep ideal yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung dimasa mendatang. Konsep ideal yang ingin dicapai adalah sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan yang optimal. Mengacu pada konsep ideal tersebut, maka Visi Pembangunan Kesehatan Kabupaten Klungkung adalah :


2

”TERWUJUDNYA KLUNGKUNG SEHAT MENUJU MASYARAKAT YANG UNGGULDAN SEJAHTERA”

Visi ini menekankan pada minimalisasi gap (jurang pemisah) antar komponen masyarakat ataupun antar wilayahnya, dengan segala gerak langkah yang merujuk pada konsep kemitraan-kebersamaan. 2. Misi. Guna mewujudkan visi tersebut diatas maka beberapa misi yang akan dijalankan adalah: a. Memelihara, meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan serta terjangkau bagi seluruh masyarakat. b. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan. c. Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. d. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung harus mampu sebagai motivator dan fasilitator pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat termasuk swasta, untuk mewujudkan masyarakat Klungkung yang unggul dan sejahtera.

3. Program Pembangunan Kesehatan Dalam merealisasikan sasaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Klungkung diimplementasikan kedalam 15 Program Kesehatan pada Renstra Tahun 2013– 2018.Mengacu pada Kepmendagri no 13 tahun 2006 Semua Program Kesehatan pada tahun 2015 terdapat 15 Program Pokok sebagai berikut : 1. Program obat dan perbekalan kesehatan 2. Program upaya kesehatan masyarakat 3. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 4. Program upaya perbaikan gizi masyarakat


3

5. Program pengembangan lingkungan sehat 6. Program pencegahan dan penanggulagan penyakit menular 7. Program standarisasi pelayanan kesehatan 8. Program Administrasi perkatoran 9. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 10. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu dan jaringannya. 11. Program pengadaan ,peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata. 12. Program pembinaan lingkungan sosial 13. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 14. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 15. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia.

Ke-15 (lima Belas) Program Pokok Pembangunan Kesehatan tersebut diatas pelaksanaannya dikelompokkan kedalam 4 (empat) Bidang

dan 1 (satu)

Sekretaris. Empat Bidang tersebut yaitu : Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, Bidang

Pengembangan dan Pengkajian

Kesehatan dan Bidang Pelayanan Kesehatan.

4. Kegiatan Program Kesehatan Kegiatan merupakan tindakan atau aktivitas yang akan dilaksanakan sesuai dengan program yang direncanakan untuk memperoleh output atau outcome yang diinginkan dengan mengorbankan sumber daya (input). Kegiatan yang dibiayai dari anggaran APBD Kabupaten Klungkung tahun 2015 mengacu pada kegiatan yang tertuang dalam Renstra (Rencana Strategis) Bidang Kesehatan tahun 2013 – 2018 sebagai berikut: 1. Penyediaan jasa surat menyurat. 2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik. 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.


4

4. Penyediaan jasa administrasi keuangan. 5. Penyediaan alat tulis kantor. 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 7. Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor. 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. 9. Penyediaan bahan logistik kantor. 10. Penyediaan makanan dan mnuman rapat. 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 12. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantor. 13. Pengadaan mebeleur. 14. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. 15. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. 16. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. 17. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor. 18. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan. 19. Peningkatan dan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan. 20. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan. 21. Revitalisasi sistem kesehatan. 22. Peningkatan kesehatan masyarakat. 23. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan. 24. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 25. Pemberian tambahan makanan dan vitamin. 26. Pembedayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi. 27. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat. 28. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat. 29. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk. 30. Pengadaan alat fogging dan bahan –bahan fogging. 31. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. 32. Peningkatan imunisasi. 33. Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah.


5

34. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan. 35. Pembangunan dan

pemuktahiran data

dasar standar pelayanan

kesehatan. 36. Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan. 37. Monitoring,evaluasi dan pelaporan 38. Standarisasi fasilitas kesehatan. 39. Pembangunan puskesmas. 40. Pengadaan puskesmas keliling. 41. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas. 42. Pembangunan rumah sakit. 43. Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga. 44. Penetapan kawasan tanpa rokok (KTR) dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum. 45. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok. 46. Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia. 47. Pembinaan pelayanan kesehatan ibu,anak,KB dan reproduksi

II. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Pembangunan Kesehatan yang dilakukan di Kabupaten Klungkung tahun 2015 secara umum telah menunjukkan keberhasilan dalammewujudkan masyarakat sehat dan sejahtera sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakatyang optimal meskipun dalam beberapa hal masih adanya kendala dalam meningkatkan pencapaian target program. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan membawa dampakpositif

terhadapupaya meningkatkan target capaian Standar

Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. Pembangunan Kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan telah cukup berhasil dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.Secara umum derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Klungkung telah menunjukkan


6

peningkatan seperti dilihat dari indikator angka kematian bayi, balita dan angka kematian ibu melahirkandan status gizi masyarakat.Angka kematian yang paling peka dalam menggambarkan indikator derajat kesehatan masyarakat adalah : a. Angka Kematian Balita ( AKABA ) Angka kematian Balita ( AKABA ) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggalsebelum mencapai usia 5 tahun dan dinyatakan per 1.000 kelahiran hidup. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak – anak dan factor – factor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit infeksi dan kecelakaan. Hasil pencapaian angka kematian balita di Kabupaten Klungkung tahun 2015 sebesar 7,8 per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian balita tahun 2015 telah mencapai target RPJMD kabupaten Klungkung tahun 2015 sebesar 9 per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian balita (AKABA) di Kabupaten Klungkung memiliki kecendrungan adanya penurunan angka kematian balita.

b. Angka kematian Bayi (AKB) Kematian Bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berumur tepat satu tahun. Angka kematian bayi mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 8,89 per 1000 LH dan tahun 2014sebesar 7,91 per 1000 lahir hidup dan tahun 2015 Turun menjadi 6,1 per 1000 lahir hidup dari target program 9 per 1000 LH. Penurunan angka kematian bayi dibarengi dengan pencapaian kinerja sebesar 132%.Kejadian AKB sangat dipegaruhi oleh faktor keterbatasan akses pelayanan dan kualitas pelayanan kesehatan dan dukungan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan. Tingkat pendidikan dan Pengetahuan disamping sosial ekonomi

masyarakat sangat berpengaruh

terhadap kejadian kematian bayi di masyarakat.

c. Angka Kematian Ibu (AKI).


7

Angka kematian ibu tidak saja digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat namun sering digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Angka kematian ibu mengacu pada jumlah kematian ibu terkait dengan masa kehamilan, persalinan dan masa nifas. Cakupan AKI di Kabupaten Klungkung mengalami peningkatan dari dari tahun 2013 sebesar 0 per 100.000 LH dan pada tahun 2014 naik menjadi 68,78 per 100.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2015 turun menjadi 67,8 per 100.000 LH. Hal ini menggambarkan kurang optimalnya kinerja program disamping kontribusi faktor lain seperti pengetahuan masyarakat, sosial ekonomi dan lingkungan. Faktor penyebab utama kejadian angka kematian ibu sangat terkait dengan masih terbatasnya aksesibilitas dan mutu pelayanan terhadap ibu meternal serta faktor sosial ekonomi masyarakat. Secara

umum

realisasi

pencapaian

program

pokok

kesehatan

yang

menggambarkan angka morbiditas dan status gizi mengacu pada sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Pembangunan Kesehatan tahun 2008- 2013 sebagai berikut : SASARAN I: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Program : a. Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak b. Peningkatan pelayanan kesehatan lansia. c. Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular d. Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat e. Pengembangan Lingkungan Sehat f. Obat dan Perbekalan Kesehatan g. Upaya Kesehatan masyarakat Kegiatan : a. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu,Anak,KB dan Reproduksi b. Pelayanan Pemeliharan Kesehatan c. Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk lppd, dinkes , KLK 2015

8

d. Pengadaan Alat Fogging dan Bahan Fogging e. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular f. Peningkatan imunisasi. g. Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah h. Pemberian tambahan makanan dan vitamin. i.

Pembedayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.

j.

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat.

k. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat. l.

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan.

m. Peningkatan dan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan. n. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan. o. Peningkatan kesehatan masyarakat. p. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan.

Tabel 1. Indikator dan target sasaran 1 INDIKATOR

TARGET 2015

Realisasi

- Angka Kematian Bayi per 1000 LH

9 LH

6,1

- Angka Kematian Ibu per 100.000 LH

95 LH

67.8

- Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K1)

100%

100,5

- Angka Kematian Balita

9 LH

7,80

- Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)

95%

94,5

- Cak persalinan oleh bidan/ Nakes

90%

95,8

- Cakupan pelayanan kesehatan lansia

50 %

72,95

- Cakupan bumil komplikasi di yang tangani

77,13

- Cak kasus non Polio AFP /100.000 penddk < 15 thn

80% <2

- Penanganan KLB

100 %

100

- Cakupan Desa UCI

100

- Cakupan angka bebas jentik (ABJ) nyamuk

100 % 95%

93,4

- Cakupan Penderita malaria yang diobati

100%

100

- Angka kesakitan (API) malaria/1000 pdk

<1

0,01

- Cakupan (RFT rate) kusta/10.000 pdk

<1

0,51


2

9

- Cakupan penemuan penderita TBC

70%

98

- Kesembuhan penderita TBC BTA(+)

85%

61,54

- Angka kematian diare saat KLB

< 1%

0,0

- Cakupan penemuan kasus diare

3741

4354

- Cak penemuan pneumonia balita

100%

50,86

- Cakupan balita ditimbang berat badan (BB)

90%

85,51

- Bayi yang mendapat ASI-Eksklusif

70%

72,45

- Cak balita dapatkan kapsul vit A (2X)

90%

100

- Cak ibu hamil dapatkan 90 tablet Fe - Cakupan penduduk yang menggunakan jamban sehat - Akses keluarga terhadap air bersih

97%

85,91 82,90

92 % 87 %

83

61

86,4

- Tersedianya obat essensial di sarkes

100 %

100

- Tersedianya obat generic di sarana kesehatan

90

- Cakupan rawat jalan

95 % 15%

40,48

- Cakupan rawat inap

1.5%

2,08

- Desa yang melaksanakan pemicuan STBM

SASARAN II : Meningkatnya Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan Program : a. Upaya Kesehatan masyarakat b. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Kegiatan : a. Mengembangkan media promkes dan Informasi Sadar hidup sehat b. Revitalisasi Sistem Kesehatan


TARGET 2015

Realisasi

-

Terbentuknya desa siaga

100%

100

-

Desa siaga aktif

100%

100

-

Meningkatnya PHBS pada tatanan RT

82 %

81,80


10

Cakupan penyebaran informas kesehatan -

Sekolah

84%

100

-

Tempat – tempat umum

45%

45

-

Instansi kesehatan

84 %

100

SASARAN III : Meningkatkan Kemampuan Akses Pasilitas Kesehatan terhadap Masyarakat Program : a.

Standarisasi Pelayanan Kesehatan.

Kegiatan : a.

Kegiatan pembangunan dan pemuktahiran data dasar standar pelayanan kesehatan.

b.

Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan.

c.

Kegiatan Monitoring ,evaluasi dan pelaporan

d.

Kegiatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan


TARGET 2015

Realisasi

-

Terselenggaranya evaluasi kinerja program kesehatan

100%

-

Cakupan pemanfaatan SIK- online

80%

80

-

Tersusun profil kesehatan

30 bk

30

-

Tersusunnya laporan tahunan

25 bk

25

-

Tersusunnya dokumen penetapan anggaran

55 bk

55

-

Tersusunya LAKIP

20 bk

20

100

SASARAN IV:


11

Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan melalui perbaikan 50% fasilitas kesehatan dan transportasi pada daerah kepulauan Program : a.

Pembangunan, Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana/Prasarana Kesehatan dan Pengadaan Alat Kesehatan

Kegiatan : a. Pembangunan puskesmas b. Pengadaan puskesmas keliling. c. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Tabel 4. Indikator dan target sasaran 4 INDIKATOR

-

Jumlah Pembangunan Puskesmas

-

Jumlah Pengadaan Puskesmas Keliling

-

Prosentase Pengadaan Sarana dan Prasarana

TARGET2015

Realisasi

1 Unit

1 Unit (100 %)

2 Unit / Bh.

0 Unit/Bh. ( 0,00 %)

100 %

89,100 %

SASARANV: Meningkatnya mutu pelayanan di RSUD sesuai standar pelayanan di RSUD sesuai standar pelayanan RS kelas B dan meningkatnya pelayanan kesehatan melalui pengadaan Rumah Sakit Untuk meningkatkan produk layanan umum masyarakat, pada tahun 2015 pembangunan Rumah Sakit Pratama tidak bisa dilaksanakan karena RUP tidak


12

dapat ditindak lanjuti dengan RPP untuk diproses selanjutnya di ULP kabupaten Klungkung, karena waktu pelaksanaan yang dibutuhkan tidak mencukupi. Dan pada tahun 2016 sudah dianggarkan untuk pembangunan Rumah Sakit Pratama di Nusa Penida dari Dana BKK Provinsi Bali. SASARAN VI: Terwujudnya tata kelola pemerintah yang professional,transparan akuntabel dan partisipasif Dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang professional, transparan akuntabel dan partisipasif, didukung dengan meningkatkan administrasi perkantoran dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Dalam mendukung peningkatan administrasi perkantoran di DInas Kesehatan sudah dilaksanakan kegiatan dengan persentase sebesar 84,62% , karena pada kegiatan rapat-rapat ke luar daerah pada triwulan IV sedikit, sehingga pertemuan ke luar daerah sedikit. Untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur sudah dilaksanakan beberapa kegiatan seperti pengadaan mebeleur,pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan kendaraan dinas dan rehab sedang/berat gedung kantor. Kinerja Peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar 94,28%.

III. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL. Pelayanan yang optimal dibidang kesehatan mustahil dilaksanakan apabila tidak ditunjang oleh sarana dan peralatan serta tenaga kesehatan yang memadai. Oleh karena itu jumlah maupun kualitas sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan secara bertahap perlu ditingkatkan dan sesuai dengan skala prioritas program. 1. Pembinaan dan penyebarluasan tenaga kesehatan Dalam rangka meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kesehatan serta sebagai wadah pembinaan karier pegawai yang belum menduduki jabatan


13

struktural telah diterbitkan ketentuan tentang angka kredit jabatan fungsional tenaga kesehatan sebanyak 16 profesi kesehatan. Jabatan fungsional Profesi kesehatan seperti Dokter, Dokter Gigi, Tenaga Keperawatan dan sanitasi, Gizi, Apoteker, Asisten apoteker, Teknik Elektro, Epidemiologi, Sanitarian, Administrasi Kesehatan, Penyuluhan Kesehatan, Perawat Gigi, Perawat, Bidan, Nutrision (Gizi), Radiografer dan Recam Medik.

Walaupun demikian jabatan fungsional hanya

diberlakukan bagi petugas kesehatan yang bekerja di UPT puskesmas saja sehingga perlu dipikirkan penerapan jabatan fungsional bagi petugas kesehatan yang bertugas di Dinas Kesehatan. Dalam upaya meningkatkan mutu profesionalisme tenaga kesehatan seyogjanya jabatan fungsional diberlakukan bagi semua tenaga kesehatan karena struktur organisasi dinas kesehatan memuat jabatan fungsional dan jabatan struktural.

2. Jumlah Pegawai dan Jenjang pendidikan Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Klungkung pada tahun 2015 sebanyak 461 orang yang bertugas di UPT Puskesmas sebesar 88,06% dan di Dinas Kesehatan sebesar 11,93%. Berdasarkan pada klasifikasi ketenagaan di Dinas Kesehatan Kab Klungkung terdiri atas tenaga berstatus PNS sebanyak 381 orang (82,6%), tenaga PTT sebanyak 40 orang (8,7%), tenaga Honor daerah 11 orang (2,3%) dan Tenaga kontrak sebanyak 29 orang (6,3%). Tenaga kesehatan berdasarkan pada profesi kesehatan terdiri atas tenaga yang berprofesi kesehatan sebanyak 418 orang (90,7%) dan tenaga non kesehatan sebanyak 43 orang (9,3%, ) dan non kesehatan 45 orang (9,7%,) seperti tabel dibawah. Tabel 8. Profesi tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung tahun 2015

NO

KATAGORI TENAGA

JUMLAH

PERSENTASE

1

Dokter umum

58

7,73

2

Dokter Gigi

22

2,93


KET* Rasio thd 100.000 Pddk. : 33,01 Rasio thd 100.000 Pddk. : 12,52

14

3

Kesehatan masyarakat

21

2,8

4

Perawat

293

39,06

5

Perawat Gigi

29

3,86

6

Bidan

211

28,13

7

Kefarmasian/Apoteker

14/12

1,86/1,6

8

Sanitarian (Kesling.)

23

3,06

9

Gizi (Nuitrisionis)

27

3,6

10

Teknisi Medis

52

6,93

750/748

100

JUMLAH / T O T A L

Rasio thd 100.000 Pddk. : 11,95 Rasio thd 100.000 Pddk. : 165,62 Rasio thd 100.000 Pddk. : 15,37 Rasio thd 100.000 Pddk. : 237,61 Rasio thd 100.000 Pddk. : 7,97/6,83 Rasio thd 100.000 Pddk. : 13,09 Rasio thd 100.000 Pddk. : 14,80 Rasio thd 100.000 Pddk. : 29,6 Rasio thd 100.000 Pddk. : 29,6

Sumber : profil kes, 2015 Tenaga Kesehatan di Kabupaten Klungkung didominasi oleh tenaga dengan profesi sebagai Perawat sebesar (39,06%), Bidan sebesar (28,13%) dan Dokter Umum 58 orang (7,73% ).

Tabel 9. Jumlah Ketenagaan Kesehatan menurut Pendidikan di Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Pendidikan

Jumlah

Persentase

Sekolah Dasar

1

0,25

SMP

1

0,25

SMA/K

82

19,44

Diploma I dan D III

229

54,27

Diploma IV

0

0,00

Sarjana (Strata 1)

99

23,46

Pasca sarjana (Strata 2)

10

2,37

Jumlah

422

100

Sumber : Kepeg Dikes, 2015


15

Tingkat pendidikan tenaga kesehatan akan mencerminkan kualitas sumberdaya manusia dalam memberikan pelayanan kesehatan. Secara umum dapat digambarkan bahwa proporsi jenjang pendidikan tenaga kesehatan yang bertugas di Dinas Kesehatan Kab. Klungkung paling banyak dengan tingkat Pendidikan Sarjana Muda (Diploma I & Diploma III) sebanyak 54,27% dan masih ada dengan tingkat Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan SMP masing sebanyak 0,25%. Tingkat Pendidikan Sarjana sebanyak 23,46% dan Tenaga Kesehatan yang sudah Pasca Sarjana sebesar 2,37%.

b. Kepangkatan dan Golongan. Kepangkatan dan golongan akan menggambarkan pengalaman, pengetahuan, masa kerja dan pengabdian sebagai Aparatur Pemerintah. Pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung dapat dibedakan kedalam pangkat dan golongan pegawai sebagai berikut: Golongan I sebanyak 1 orang (0,25%), Golongan II sebanyak 166 orang (39,34%), Golongan III sebanyak 247orang (58,53%) dan Golongan IV sebanyak 8 orang (1,87%).

c. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jabatan Struktural dan Fungsional di Kabupaten Klungkung mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2008mengatur tentang Pembentukan Organisasi

dan

Tata

Kerja

Perangkat

Daerah.

Dalam

PeraturanBupati

tersebut,formasijabatan struktural sebanyak 41 jabatan dan di puskesmas berlaku jabatan fungsional. Jabatan strukrutal yang sudah terisi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung sebanyak 3941 orang(100 %), dengan rincian sebagai berikut: pejabat Eselon IV B sebanyak 10 orang (100%), IV A sebanyak 15orang (100 %), pejabat Eselon III sebanyak 5 orang (100%) dan 1 orang pejabat Eselon II B (100%) Dalam

rangka

meningkatkan

profesionalisme

pegawai

kesehatan

dilingkungan Dinas Kesehatan sudah memberlakukan beberapa jabatan fungsional (sejumlah 37 Jabatan Fungsional yang ada) walaupun sifatnya masih


16

sangat terbatas padapegawai yang hanya berkerja Puskesmas. Adapun tenaga profesi yang sudah difungsionalkan seperti Dokter, Dokter Gigi, Tenaga Keperawatan dan sanitasi, Gizi, Apoteker, Asisten apoteker, Epidemiologi, Sanitarian, Administrasi Kesehatan, Penyuluhan Kesehatan, Perawat Gigi, Perawat, Bidan, dan Nutrision (Gizi).

IV. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN Alokasi anggaran pada tahun 2015 di Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung mendapat anggaran dari berbagai sumber seperti: APBD II Kabupaten Klungkung, APBN dan Program BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) serta dana Program Alkes yang disalurkan dalam bentuk dana Tugas Pembantuan (TP 03 & TP 04). Sumber anggaran dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Kesehatandi Kabupaten Klungkung pada tahun 2015 sebagai berikut: 1. Alokasi Anggaran APBD II Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Klungkung

mengalokasikan

anggaran

pembangunan kesehatan pada tahun 2015 bersumber dari APBD II di Dinas Kesehatan sebesar Rp. 55.315.740.089,00.- lebih besar daripada tahun 2014 sebesar Rp. 49.537.491.078,00.-. Total alokasi anggaran pembangunan kesehatan yang dialokasikan untuk belanja langsung (biaya administrasi dan operasional) hanya Rp. 26.497.906.360,00.- (47,9%).

Tingkat pemanfaatan biaya belanja

langsung pada tahun 2015 sebesar 76,21% (Rp.20.194.349.673,00.-) sedangkan pengalokasian untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 28.817.833.729,00.(53,1%) dengan tingkat pemanfaatan biaya belanja tidak langsung sebesar Rp. 27.625.532.082,00.- (95.86%). 2. Alokasi Dana Tugas Pembantuan : TPBOK (03) & TP Pembangunan Rumah Sakit Pratama dan ALKES (04) Jenis belanja kegiatan pemanfaatan dana Tugas Pembantuan (TP) 03 & 04 bersumber dari Kementerian Kesehatan melalui Program Bantuan Operasional Kesehatan & Pembangunan Rumah Sakit Pratam dan Alkes. Dana tugas


17

pembantuan 03 mengacu pada petunjuk teknis BOK sesuai PERMENKES. Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2015 dan DIPA APBN Nomor: SP DIPA024.03.4.229184/2015 pada tanggal 14 November 2014. Dan untuk Dana Tugas TP (04) Nomor : SP DIPA-024.04.4.220346 / 2015, tertanggal 25 juni 2015. 1. Realisasi keuangan pemanfaatan dana BOK tahun 2015 sebesar 99.82% sebesar Rp. 1.018.526.600.- dari anggaran BOK sebesar Rp. 1.020.317.000,00.-. Sedangkan untuk

Dana TP 04.

sebesar Rp.

33.263.000.000,00.- realisasinya Rp.

2.261.895.800,00.- (6,80 %). Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan TP Alkes (04) adalah karena DIPA APBN terlambat diterima (28 Juli 2015) sehingga RUP tidak dapat ditindak lanjuti dengan RPP untuk diproses selanjutnya di ULP Kabupaten

Klungkung,

mengingat

keterbatasan

waktu

tersedia

dalam

pelaksanaannya dibutuhkan waktu 240 Hari Kalender akan tetapi sejak 1 Oktober 2015 hanya tersedia waktu pelaksanaan hanya 75 Hari Kalender). Sedangkan untuk pengadaan alkesnya sudah terealisasi Fisik 77 Set (57,04 %) dari Target Fisik 135 Set.

3. Alokasi Anggaran APBN Alokasi Anggaran Dekon/APBN di Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung pada tahun 2015 sebesar Rp. 5.582.763.000.00,- yang dialokasikan untuk : -

Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 105.878.000,00.- dengan realisasi Rp. 98.601.000,00.- (93,06%).

-

Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 5.476.812.000,00.- dengan realisasinya sebesar Rp. 4.988.022.859,00.- (91%).

V. PROSES PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN A.Proses Perencanaan Penyusunan dokumen perencanan dan anggaran kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung tahun 2015 sudah dimulai pada tri semester pertama.


18

Penyusunan perencanaan mengacu atau berpedoman beberapa dokumen perencanaan dan kebijakan kesehatan yang ada baik kebijakan Departemen Kesehatan, Pemerintah Propinsi Bali dan Pemerintah Daerah yang ada yaitu : a. Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung c. Renstra Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 d. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung 20013-2018 e. Kebijakan Pembangunan Propinsi Bali f. Kebijakan Pembangunan Nasional. Pendekatan

dalam

penyusunan

perencanaan

pembangunan

bidang

kesehatan tahun 2015 dilaksanakan sesuai dengan sistem perencanaan yang berlaku yaitu dengan mengadopsi usulan dari bawah (buttom up planing) serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis dan muatan lokal dengan mengedepankan kebutuhan masyarakat dalam upaya menyediakan pelayanan kesehatan mencakup aspekkualitas pelayanan, pemerataan danaspek keterjangkauan. Beberapa tahapantahapan pelaksanaan dalam proses penyusunan perencanaan bidang kesehatan tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan 2. Musrenbang Tingkat Kecamatan 3. Forum SKPD Kabupaten 4. Musrenbang Kabupaten 5. Forum SKPD Propinsi 6. Musrenbang Propinsi. Setelah dilaksanakan Musrenbang di Propinsi, sebagai persiapan dalam penyusunan RAPBD, maka dilakukan beberapa kegiatan untuk penyempurnaan yaitu •

Penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015.

•

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2015. Berdasarkan hasil penyempurnaan rencana kerja dan arah kebijakan umum

tersebut, untuk perencanaan program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Klungkung dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)


19

dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Disamping itu perencanaan program kesehatan mengacu pada perencanaan berbasis kinerja yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA). Selanjutnya setelah dilaksanakan pembahasan RKAantara tim anggaran (eksekutif dan legislatif) dan hasil verifikasi di Pemerintah Propinsi Bali, baru kemudian dilakukan penetapan APBD yang tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) tahun 2015. Sedangkan untuk perencanaan program dan kegiatan dari sumber-sumber lain seperti APBN atau bantuan/pinjaman luar negeri (BLN) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing penyandang dana.

B. Pelaksanaan Pembangunan Pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan tahun 2015 berpedoman pada program pokok kesehatan yang dijabarkan melalui kegiatan program yang tercantum dalam DPA Dinas Kesehatan ataupun DIPA Tahun 2015. Dalam implementasinya operasional pada kegiatan program dilaksanakan secara swakelola atau dilaksanakan oleh pengelola program di masing masing Bidang baik untuk kegiatan lintas program maupun lintas sektoral terkait sesuai dengan kebutuhan dari program pokok kesehatan yang bersangkutan. Khusus untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung diserahkan pada Kelompok Kerja (pokja) IV yang mana pelaksanaannya mengacu pada pedoman Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.Bentuk kegiatan evaluasi dari pelaksanaan program pokok kesehatan dan kegiatan program yang sudah dilaksanakan, disusun dalam bentuk laporan pencapaian kinerja (laporan kinerja) baik dalam laporan bulanan, triwulan, dan laporan semester.Sedangkan bentuk pertanggungjawaban tahunan disusun Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Tahun 2015, Profil Dinas Kesehatan Kab Klungkung tahun 2015dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)serta Laporan LPPD tahun 2015.

VI.

KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN


20

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan yang optimal Pemerintah Daerah telah menyediakan sarana dan prasarana kesehatan baik berupa bangunan fisik maupun operasional yang tersebar pada 9 puskesmas di Kabupaten Klungkung. Adapun sarana dan prasarana kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung dan kondisinya dapat dijabarkan pada table berikut : Table 10. Kondisi sarana/prasarana kesehatan di Dinas KesehatanKabupaten Klungkung tahun 2015 Kondisinya N O 1.

2.

3.

4.

5

6

Jenis sarana/Prasarana

Jumlah

Rusak Berat (%)

Rusak Sedang (%)

Puskesmas - Puskesmas perawatan - Puskesmas non perawatan - Puskesmas pembantu

3 unit 6 unit 53unit

0,0 16,67 11,32

0,0 16,67 3.77

100 66,66 84,91

Perumahan Dinas - Perumahan Dokter - Perumahan Paramedis

18unit 70unit

16,67 7,14

33,33 14,29

50,0 78,57

Sarana/prasarana Kesehatan alat Laboratorium - Pemeriksaan sediaan - Pemeriksaan kualitas air

9 pkt 1 pkt

0,0 0,0

0,0 0,0

100 100

24 bh

4,17

62,5

33,33

160 bh

25,0

68,75

6,25

1 unit

0,0

0,0

100

Puskesmas Keliling atau operasional kendaraan roda empat (mobil) di Dinkes dan di UPTPuskesmas Kendaraan Sepeda motor (roda dua) untuk kegiatan operasional program Kantor Dinas Kesehatan

Baik (%)

Sumber kepeg & Umum, 2015 (data SIMDA sesuai Aset Daerah)


21

Jumlah dan kondisi fasilitas fisik operasional pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Klungkung dapat diuraikan sebagai berikut: •

Kendaraan roda empat (mobil) untuk kegiatan puskesmas keliling (pusling) yang dimiliki pada tahun 2015 sebanyak 24 unit yang tersebar di 9 UPT Puskesmas dan 1 UPT Pusat Perbekalan Kesehatan Kabupaten serta di Dinas Kesehatan dengan kondisi masih layak digunakan 23 unit (95,83 %) dan Rusak berat/tak layak pakai 1 unit (4,17 %).

•

Penambahan alat-alat laboratorium di Dinas Kesehatan untuk pemeriksaan sediaan sebanyak 9 paket, dan untuk pemeriksaan kualitas air sebanyak 1 paket telah dapat direalisasikan dan sampai saat ini seluruhnya (100%) dalam kondisi baik.

•

Perumahan dinas untuk dokter sudah sediakan oleh Kabupaten Klungkung sebanyak 18unit dengan kondisi baik 9 Unit (50,0 %), rusak sedang 6 Unit (33,33 %) dan rusak berat 3 unit (16,67 %).

•

Perumahan dinas untuk Paramedis, pada tahun 2015 sudah tersedia sebanyak 70 Unit dengan kondisi perumahan paramedis pada tahun 2015 dalam kondisi baik 55 Unit (78,57 %), rusak sedang 10 Unit (14,29 %) dan rusak berat 5 unit (7,14 %).

•

Sarana pelayanan kesehatan yang bersumber daya masyarakat (UKBM) seperti posyandu, poskesdes dan desa siaga. Jumlah UKBM di Kabupaten Klungkung sebanyak 292 posyandu, 59 desa siaga dan 17 poskesdes. Rasio posyandu terhadap desa/kelurahan adalah 4,8 atau rata-rata pada setiap desa/kelurahan terdapat 5 posyandu. Rasio desa siaga di Kabupaten Klungkung pada tahun 2015 sebesar 1 yang berarti setiap desa/kelurahan sudah menjadi desa siaga.

•

Kebutuhan sarana pelayanan kesehatan (puskesmas dan puskesmas pembantu) di Kabupaten Klungkung sebanyak 62 sarana yang terdiri dari 3 unit puskesmas perawatan, 6 unit puskesmas non perawatan dan 53 unit puskesmas pembantu yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan.


22

•

Pada Tahun 2015 adanya penambahan IPAL (Instalasi Pengohan Air Limbah) di Puskesmas

se-Kabupaten

Klungkung

sebanyak

1

Unit

(di

Puskesmas

Banjarangkan I) telah dapat direalisasikan 100 %. Sehingga sampai saat ini (tahun 2015) baru 4 Puskesmas yang memiliki IPAL (realisasi 45 % dari 9 Puskesmas yang ada). Semua IPAL yang ada dalam kondisi baik dan termanfaatkan selama ini ada kerusakan ringan di Puskesmas Nusa Penida II sudah diperbaiki.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian berkaitan dengan sarana dan prasarana kesehatan adalah : a. Alat-alat kesehatan Secara umum kondisi alat-alat medis kesehatan (alkes) dalam kondisi cukup baiknamun

masih

perlu

dukungan

alat

kesehatan

non

medis

secara

berkesinambungan lagi terutama di puskesmas dan puskesmas pembantu.

b. Bangunan pisik Bagunan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Non Perawatan kondisi bangunan cukup baik akan tetapi perlu diadakan perluasan ruangan sehingga tidak menggangu aktifitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

c. Pembangunan IPAL untuk Puskesmas Perlu dilanjutkan pembangunan IPAL Puskesmas karena belum semua Puskesmas ( 5 Unit) mempunyai IPAL.

d. Pembangunan RS Pratama Perlu kelanjutan Pembanganunan RS Pratama di Nusa Penida tertmasuk pengadaan Alkes dan SDM-nya; karena dalam tahun 2015 tidak dapat terrealisasi walaupun anggaran untuk itu tersedia dari TP 04 Kemenkes. RI, mengingat anggaran dimaksud tidak dapat terrealisasi.


23

VII. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Secara umum pencapaian kinerja program kesehatan sudah baik dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan kesehatan di Kabupaten Klungkung, namun masih ada beberapa hal yang menghambat dalam mengoptimalkan pencapaian kinerja. Beberapa hambatan tersebut antara lain :

1. Permasalahan a. Sistem Informasi Kesehatan (SIK online) Kabupaten sudah dikembangkan tetapi belum optimal sehingga menghambat pendistribusian data dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan. b. Kopentensi dan kuantitas tenaga kesehatan masih kurang, sehingga diambil kebijakan tugas rangkap yang berdampak pada penambahan beban kerja yang akhirnya mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan. c. Anggaran kesehatan jauh lebih kecil dari kebutuhan sehingga beberapa kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan program pengembangan belum berjalan secara optimal. d. Proporsi biaya kesehatan cenderung lebih banyak untuk kegiatan fisik dibandingkan kegiatan program baik promotif maupun preventif. e. Partisipasi masyarakat belum optimal dalam mendukung program kesehatan terutama yang bersifat pencegahan penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat. f. Koordinasi lintas sektor belum optimal dalam memotivasi masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dalam keseharian.

2. Solusi 1.

Meningkatkan koordinasi dengan sektor terkait dalam rangka memotivasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbudaya PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat).

2.

Memaksimalkan system pemanfaatan anggaran kesehatan bersumber APBD Kab Klungkung untuk program prioritas.


24

3.

Meningkatkan pemanfaatan SIK Online yang ada di masing-masing puskesmas dalam menunjang kegiatan pendistribusian data dan informasi yang tepat waktu.

4. Meningkatkan bimbingan teknis program secara kontiyu khususnya pada puskesmas di Kecamatan Nusa Penida dan pengembangan system pendidikan dan latihan (Diklat) tenaga kesehatan. 5. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara efektif dan efisien sesuai skala prioritas.

IX. PENUTUP Pelaksanaan program pokok kesehatan dalam upaya menumbuhkan kesadaran, kemauandan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dan bersih berdasarkan pada pelayanan kesehatan komprehensif dengan memprioritaskan pada program promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabiltatif. Pencapaian terget program pembangunan kesehatan di Kabupaten Klungkung sudah memenuhi target indikator kinerja dan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan meskipun masih ditemui adanya beberapa kendala.

Berbagai masalah/hambatan sebagian besar telah dapat diatasi dengan baik namun dalam beberapa hal memerlukan dukungan dan kerjasama lintas sektor terkait khususnya dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam bidang kesehatan.

Semarapura, Pebruari 2016 Kepala Dinas Kesehatan Kab Klungkung,

dr. Ni Made Adi Swapatni Pembina Tk. I, IV/b. NIP. 19630624 198803 2 007


25

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) URUSAN DESENTRALISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2015

Recommend Documents