LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (L K J I P) DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (L K J I P) DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLUNGKUNG

TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

DINAS KESEHATAN TAHUN 2016

Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung LAPORAN KINERJA PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2015

KATA PENGANTAR Om Swastiastu, Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan dan tuntunan Beliau kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung

Tahun 2015

tepat pada waktunya sesuai dengan

rencana. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) merupakan wujud kepatuhan Pemerintah Kabupaten Klungkung terhadap ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tersebut diatas, setiap Pemerintah

Daerah

diwajibkan

menyampaikan

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah ( LKJIP ) kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja. Secara substansi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung ini, sebagai media informasi pelaksanaan

tugas

pokok

dan

fungsi

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan serta pencapaian tujuan dan sasaran dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Klungkung sebagaimana

i


tertuang dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 – 2018. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) Tahun 2015 ini, sebagai wujud komitmen kami untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil. Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) ini dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan dan sebagai parameter pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung Tahun 2015 dan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Kami tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkerja keras menyusun Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah

( LKJIP ) ini, khususnya Perwakilan BPKP Provinsi Bali selaku fasilitator, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) ini, bermanfaat dan sesuai dengan harapan kita semua. Sekian dan terima kasih. Om Santih, Santih, Santih, Om.

Semarapura,

Pebruari 2016

Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung,

dr. Ni Made Adi Swapatni Pembina Tk.I, IV/B NIP: 19630624 198803 2 007

ii


DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF BAB I

:

Hal i iii v

PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

1 1

2. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN 3. MANDAT YANG DITERIMA PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG 4. VISI DAN MISI KABUPATEN KLUNGKUNG

2 20

5. TUJUAN DAN SASARAN 6. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 7. SISTEMATIKA PENYAJIAN

25 33 83

22

BAB II

:

PERENCANAAN KINERJA RENCANA STRATEJIK 1. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKPD) 2. RENCANA KINERJA

86 86 87 87

BAB III

:

AKUNTABILITAS KINERJA 1. PENGUKURAN KINERJA 2. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI 3. PERBANDINGAN PENCAPAIAN TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU 4. PERBANDINGAN PENCAPAIAN TAHUN INI DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2013 - 2018 5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN 6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAB/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA 8. AKUNTABILITAS KEUANGAN

124 124 125

281

BAB IV

:

PENUTUP

LAMPIRAN

:

Penetapan Kinerja

246 257

275

276 277

278

ii


RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( LAKIP ) Kabupaten Klungkung Tahun 2014 merupakan media pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Klungkung atas keberhasilan/kegagalan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atau rumusan perencanaan strategis organisasi sebagaimana dalam dokumen penetapan kinerja pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2014. Tahun 2014 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018. Secara umum pencapaian sasaran melalui indicator sasaran menunjukkan keberhasilan dalam upaya mewujudkkan Visi, Misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 dan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 27 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Dengan adanya penyesuaian sasaran dan indicator yang tertuang dalam indikator kinerja utama, Pemerintah Kabupaten Klungkung menetapkan 171 (seratus tujuh puluh satu) sasaran, 732 (tujuh ratus tiga puluh dua) indikator dari 11 ( sebelah ) misi yang ingin dicapai Tahun 2014. Dari pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap 732 (tujuh ratus tiga puluh dua) indikator sasaran dan 171 (seratus tujuh puluh satu) sasaran, yang dilakukan secara mandiri diperoleh gambaran hasil sebagai berikut : • Indikator sasaran dengan nilai > 85 - 100 sebanyak 152 indikator sasaran (88,89%) • Indikator sasaran dengan nilai > 75 - 85 sebanyak 7 indikator sasaran (4,09%) • Indikator sasaran dengan nilai > 65 - 75 sebanyak 2 indikator sasaran (1,17%) • Indikator sasaran dengan nilai > 50 - 65 sebanyak 3 indikator sasaran (1,76%) • Dan indicator sasaran dengan nilai dibawah 50 sebanyak 7 indicator sasaran (4,09%) Sehingga rata-rata pencapaian indikator sasaran adalah 20% Untuk mewujudkan 171 sasaran dan 732 indikator sasaran tersebut disediakan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun 2014 sebesar Rp 911.519.478.224,17 hingga per 31 Desember 2013 terealisir Rp 783.124.987.644,62 atau 85,91 %. Terhadap anggaran pendapatan sebagaimana

dituangkan

dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung Tahun 2014

ii


yaitu sebesar Rp 815.706.461.522,91 dapat direalisir Rp 827.028.806.887,04 atau 101,39 %. Secara umum pelaksanaan aspek keuangan telah sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan yang lazim, dan pertanggungjawabannya telah sesuai dengan perundangundangan yang berlaku, hemat, efisien dan efektif dengan menghindarkan seminimal mungkin penyalahgunaan.

BUPATI KLUNGKUNG

I NYOMAN SUWIRTA

ii


STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLUNGKUNG

PERDA. NO. : 08 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TANGGAL 11 NOPEMBER 2008

( PERDA NOMOR 41 TAHUN 2008) Kepala Dinas Kesehatan NAMA

:

NIP.

:

PANGKAT /GOL

:

P embina T k. I IV/b

:

28 - 09 - 2015

T MT .JAB

dr. Ni Made Adi Swapatni 19630624 198803 2 007

Sekretariat NAMA

Kelompok Jabatan Fungsional Belum Diisi

NIP.

: 19620308 198903 2 007

PANGKAT /GOL

: Pembina T k.I, IV/b

T MT .JAB

: 02 - 11-2015

Ka.Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian

Kabid. Pengembangan da Pengkajian Kes.

Kabid. Kesehatan Masyarakat

: dr. Ni Ketut Sit i Sunari

Ka.Sub.Bag.Penyusunan Program

: Ni Wayan Sri Subawa Yani,ST

NAMA

: Ni Wayan Murt ini, SKM

NAMA

: Desak Made Nepowat i, SH

NIP.

: 19740219 199703 2 003

NIP.

: 19740415 199402 2 003

NIP.

: 19641212 198703 2 024

P ANGKAT /GOL

: P enat a, III/c

PANGKAT /GOL

: Penat a, III/c

PANGKAT /GOL : Penata, III/c

T MT .JAB

: 26 - 08 - 2011

T MT .JAB

: 02 - 11-2015

T MT .JAB

Kabid. Pengendalian Masalah Kes.

Kabid. Pelayanan Kes.

NAMA

: I Ketut Sugiarta Yadnya,SKM.

NAMA

: Laswan Hadi,SKM.Msi.

NAMA

: drg. Wayan Jaya Putra, MPH

NAMA

: drg. Ni Nyoman Sujart ini Aryanti, MM

NIP.

: 19671231 199101 1 016

NIP.

: 19580330 198201 1 003

NIP.

: 19700710 200312 1 009

NIP.

: 19610402 198901 2 002

PANGKAT /GOL

: Penat a T k.I, III/d

PANGKAT /GOL

: Pembina,IV/a

P ANGKAT /GOL

: P enat a T k.I,III/d

PANGKAT /GOL

: Pembina T k.I, IV/b

T MT .JAB

: 02 - 11-2015

T MT .JAB

: 26 - 08 - 2011

T MT .JAB

: 28 - 06 - 2013

T MT .JAB

: 02 - 11-2015

Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data

Ka.Seksi Jaminan Kes. Dan Peran Serta Masyarakat

Ka.Seksi Pencegahan Penyakit

Ka.Seksi Pelayanan Kes. Dasar

NAMA

: Ni Wayan Budi Astit i,SKM.

NAMA

: Ni Nyoman Sat ri Mulyat i,SKM.

NAMA

: I Wayan Karyana,SKM.

NAMA

: I Wayan Gede Sucana,SKM.

NIP.

: 19760519 199803 2 003.

NIP.

: 19661115 198703 2 002

NIP.

: 19670615 198803 1 015.

NIP.

: 19650903 198703 1 010

PANGKAT /GOL

: Penat a ,III/c

PANGKAT /GOL

: Penata T k.I,III/d

P ANGKAT /GOL

: P enat a T k.I, III/d

PANGKAT /GOL


T MT .JAB

: 26 - 08 - 2011

T MT .JAB

: 30 - 03 - 2009

T MT .JAB

: 24 - 09 - 2010

T MT .JAB

: 30 - 03 - 2009

Ka.Seksi Pengembangan,Pengkajian dan Promosi Kesehatan

Ka.Seksi Gizi Masyarakat

Ka.Seksi Penanggulangan Penyakit

Ka.Seksi Pelayanan Kes. Khusus dan Rujukan

NAMA

: Ni Luh made Ariyat i, ST .,M.Kes.

NAMA

: Yakub, SKM

NAMA

: I Put u Arnaya, SKM

NAMA

: I Nyoman Susastera,S.Kep.

NIP.

: 19740816 199703 2 005

NIP.

: 19650424 198902 1 003

NIP.

: 19670107 198801 1 002

NIP.

: 19720731 199203 1 003

PANGKAT /GOL

: Penat a,III/c.

PANGKAT /GOL

: Penata T k. I,III/d

P ANGKAT /GOL

: P enat a, III/c

PANGKAT /GOL

: Penat a ,III/c.

T MT .JAB

: 30 - 03 - 2009

T MT .JAB

: 02 - 11-2015

T MT .JAB

: 22-02-2012

T MT .JAB

: 26 - 08 - 2011

Ka.Seksi Evaluasi & Pelaporan

Sub.Bag.Keuangan

NAMA

Ka.Seksi Kesehatan Keluarga

Ka.Seksi Penyehatan Lingkungan

Ka.Seksi Registrasi,Sertifikat dan Perijinan

NAMA

: I Nyoman Sumart ha, SKM

NAMA

: Ni Luh Kadek Srianggereni, S.Gz

NAMA

: I Wayan Sadia, SKM

NAMA

: I Wayan Sara, A.Md.KL

NIP.

: 19600112 198307 1 002

NIP.

: 19760629 199903 2 004

NIP.

: 19690711 199103 1 014

NIP.

: 19640901 198803 1 012

PANGKAT /GOL

: Penat a T k.I,III/d

PANGKAT /GOL

: Penata ,III/c.

P ANGKAT /GOL

: P enat a ,III/c.

PANGKAT /GOL


T MT .JAB

: 27 - 11 - 2013

T MT .JAB

: 02 - 11-2015

T MT .JAB

: 28 - 08 - 2011

T MT .JAB

: 30 - 03 - 2009

UPT/Unit Pelayanan Teknis : Puskesmas & Perbekalan Kesehatan Kabupaten

ii

: 28 - 06 - 2013

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLUNGKUNG LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar belakang Tata kelola Pemerintah yang baik, transparan dan akuntabel (good

governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu diperlukan penerapan manajemen kinerja dan pembangunan sistem pertanggungjawaban yang

tepat,

jelas,

terukur

dan

legitimate

sehingga

penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Melihat perkembangan yang terjadi saat ini, pemerintah daerah memiliki agenda dan tanggung jawab yang sangat besar, termasuk pula didalamnya keharusan pemerintah daerah untuk melakukan revolusi mental dan reformasi birokrasi

dalam

berbagai

aspek

penyelenggaraan

pemerintahan

untuk

mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan sejahtera. Dalam upaya menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada di daerah, diperlukan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dan berkelanjutan, sistematik, terarah, terpadu, menyeluruh serta senantiasa tanggap terhadap perubahan dan tantangan yang semakin berat, sehingga dalam hal perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan tingkat provinsi dan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntanbilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawaban kepada masyarakat atau rakyat sebagai 1


pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

tentang

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah,

setiap

Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja perwujudan

Instansi Pemerintah (LKJIP) kepada presiden, sebagai kewajiban

suatu

instansi

pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam perspektif yang lebih luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Bertitik tolak dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2013 – 2018, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung dan mengacu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2015 berisikan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja. Dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kesehatan Kabupaten 2


Klungkung yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Klungkung kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang terbaru. Tealisasi yang dilaporkan dalam laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2015. Penyusunan

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LKJIP)

Dinas

Kesehatan Kabupaten Klungkung Tahun 2015 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaannya yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan

Daerah

sebagaimana

telah

diubah

dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2013 – 2018; 9. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Klungkung; 3


10. Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2015.

1.2 Struktur Organisasi

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang 32 Tahun 2004 belum diterbitkan Juknis dan Juklak maka struktur organisasi pemerintah daerah masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya pasal 14 tentang Urusan Wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Untuk mendapat melaksanakan urusan tersebut dibentuk organisasi perangkat daerah. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

Kabupaten

Klungkung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung, terdiri dari : 1. Kepala Dinas Kesehatan 2. Sekretariat yang terdiri dari 3 sub bagian yaitu: a. Sub. Bag. Umum dan kepegawaian. b. Sub. Bag. Penyusunan program. c. Sub. Bag. Keuangan. 3. Bidang pengembangan dan pengkajian kesehatan terdiri dari 3 seksi yaitu: a. Seksi Pengumpulan dan pengolahan data. b. Seksi Pengembangan ,pengkajian dan promosi kesehatan. c. Seksi Evaluasi dan pelaporan. 4. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari 3 seksi yaitu : a. Seksi Jaminan Kesehatan dan peran serta masyarakat. b. Seksi Gizi masyarakat. c. Seksi Kesehatan Keluarga. 4


5. Bidang Pengendalian masalah kesehatan terdiri dari 3 seksi yaitu: a. Seksi Pencegahan penyakit. b. Seksi Penanggulangan penyakit. c. Seksi Penyehatan lingkungan. 6. Bidang Pelayanan kesehatan terdiri dari 3 seksi yaitu: a. Seksi pelayanan kesehatan dasar. b. Seksi pelayanan kesehatan. Khusus dan rujukan. c. Seksi Registrasi, sertifikat dan perijinan. 7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebanyak 10 buah, terdiri dari 9 Puskesmas dan 1 Pusat Perbekalan Kesehatan (farmasi).

1.3

Kebijakan Umum Pembangunan Daerah

Dalam rangka mencapai tujuan Visi & Misi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung, diperlukan kebijakan umum dan program pembangunan daerah. Adapun kebijakan umum pembangunan Kabupaten Klungkung untuk Dinas Kesehatan Tahun 2013 -2018 difokuskan pada pencapaian 3 (tiga) misi sebagai berikut: Misi B: Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung Tujuan

1.

Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kesehatan

Sasaran

1.1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat. 1.2 Meningkatnya peran serta masyarakat di bidang kesehatan

Masyarakat. 1.3 Meningkatnya kemampuan aksespasilitas kesehatan terhadap masyarakat

5


Misi F : Mewujudkan Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Coorporate Govermance Tujuan

1. Mewujudkan pelayanan

Sasaran

1.1 Meningkatnya pelayanan aparatur

fasilitas sosial kepada

pemerintah kepada masyarakat dalam

masyarakat yang handal

penyelenggaraan pemerintahan yang

dan profesional.

mampu menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good and clean govermance) 1.2 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, partisipatif.

Misi G : Pengembangan Jasa Layanan Kepada Masyarakat yang Lebih Baik Tujuan

1. Meningkatkan produk layanan umum masyarakat

Sasaran

1.1 Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan dasar pendidikan perbaiakan 50% fasilitas pendidikan ,kesehatan dan transportasi pada daerah kepulauan . 1.2 Meningkatkan status RSUD menjadi Rumah Sakit Kelas B dan menajdi pusat rujukan Bali bagian timur dan 6


meningkatnya ketersediaan prasarana layanan kesehatan.

7.1

Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung Program umum pembangunan daerah Kabupaten Klungkung tahun 2013-

2018 disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi daerah. Dalam merealisasikan sasaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Klungkung diimplementasikan kedalam 15 Program Kesehatan pada Renstra Tahun 2013– 2018.Mengacu pada Kepmendagri no 13 tahun 2006 Semua Program Kesehatan pada tahun 2015 terdapat 15 Program Pokok sebagai berikut : 1. Program obat dan perbekalan kesehatan 2. Program upaya kesehatan masyarakat 3. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 4. Program upaya perbaikan gizi masyarakat 5. Program pengembangan lingkungan sehat 6. Program pencegahan dan penanggulagan penyakit menular 7. Program standarisasi pelayanan kesehatan 8. Program Administrasi perkatoran 9. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 10. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu dan jaringannya. 11. Program

pengadaan

,peningkatan

sarana

dan

prasarana

rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata. 12. Program pembinaan lingkungan sosial 13. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 14. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 15. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia.

7


Untuk mencapai Visi dan Misi pembangunan daerah yang telah disusun, beberapa program unggulan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2014-2018 meliputi: (a). Pembangunan Klungkung sebagai pusat sentra seni dan budaya. (b). Peningkatan akses dan mutu pendidikan melalui pemerataan pembangunan sarana pendidikan di Kepulauan Nusa Penida dan wajar duabelas tahun. (c). Pusat rujukan Rumah Sakit Bali Timur melalui Peningkatan pelayanan Rumah Sakit Pratama di Nusa Penida dan Peningkatan pelayanan RSUD Klungkung sesuai Standar Tipe B. (d). Pengembangan Kepulauan Nusa Penida sebagai Pusat Unggulan Pariwisata Terpadu melalui: (1) Pembangunan jalan lingkar Nusa Penida, Dermaga, dan sarana pendukung lainnya; (2) Kawasan Konservasi Perairan. (e). Peningkatan pendapatan petani melalui pengembangan pertanian berbasis agrobisnis. (f). Menurunkan angka kemiskinan hingga 3% melalui, pengembangan dasar perumahan dan pemukiman, pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu, dan pemberdayaan masyarakat termasuk pelatihan, usaha ekonomi mikro dan kecil/pemberian kredit usaha. (g). Pelestarian lingkungan hidup menuju Klungkung yang hijau (go green), melalui pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

1.4 Ruang Lingkup

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung selama tahun 2015. Capaian kinerja (performance results) tahun 2015 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) tahun 2015 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya

8


sejumlah celah kerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja dimasa dating. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sebagai berikut : Bab I

:

pendahuluan,

menjelaskan

secara

ringkas

latar

belakang, aspek strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung, serta struktur organisasi: Bab II

:

Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung tahun 2015 serta hasil target kinerja yang diperjanjikan;

Bab III

:

Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015, menjelaskan analisis pencapaian Kabupaten

kinerja

Dinas

Klungkung

pertanggungjawaban

publik

Kesehatan dikaitkan terhadap

Daerah dengan

pencapaian

sasaran strategis untuk tahun 2015; Bab IV

:

Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan

Kinerja

Dinas

Kesehatan

Kabupaten

Klungkung tahun 2015 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

9

Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjID) TAHUN 2015

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan, strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bahwa sistem perencanaan

pembangunan

nasional

adalah

satu

kesatuan

tata

cara

perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka

panjang,

menengah

dan

tahunan

yang

dilakukan

oleh

unsur

penyelenggara pemerintahan pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Rencana strategis meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Tahunan Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimaksudkan untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka menengah daerah dalam lima tahun mendatang

untuk

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

melalui

pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumberdaya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah secara terencana dan terukur untuk mewujudkan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung Tahun 2015 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018, Peraturan Bupati Klungkung Nomor 27 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung, Rencana Kinerja Tahunan 2014, serta Penetapan Kinerja Tahun 2015.

10


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan oleh bupati dan wakil bupati yang merupakan perencanaan jangka menengah yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Daerah. Dan secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal yang diterjemahkan kedalam bentuk stratejik kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan

secara

bertahap

sesuai

dengan

skala

prioritas

dan

kemampuan anggaran pembiayaan.

2.1.1. Visi Visi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai pedoman membangun Klungkung yaitu : ”TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA” Dengan pengertian bahwa Kabupaten Klungkung yang selama iniditopang oleh potensi yang sangat besar dengan tingkat heterogenitas tinggiserta adat budaya bernilai luhur, harus mampu dibangun guna mencapaikeunggulan daerah dengan kondisi kesejahteraan wilayah dan masyarakat. Visi ini menekankan pada minimalisasi gap (jurang pemisah) antar komponen masyarakat ataupun antar wilayahnya, dengan segala gerak langkah yang merujuk pada konsep kemitraan-kebersamaan. Klungkung yang Unggul dan Sejahtera mengandung pengertian wilayah Kabupaten Klungkung yang memiliki sumber-sumber daya yang unggul (lebih tinggi dari wilayah lainnya) dengan masyarakatnya yang aman sentosa. Menciptakan Klungkung yang Unggul dan Sejahtera mengandung pengertian usaha menciptakan keunggulan di sektor tertentu guna menciptakan masyarakat yang cukup pangan, sandang, papan dan kualitas hidupnya meningkat secara lahir batin menuju suatu peradaban manusia yang unggul, sosial ekonomi yang lebih baik, atau yang lebih modern sesuai dengan amanat Pembukaan UndangUndang Dasar Tahun 1945. 11


Klungkung Yang Unggul dimaksudkan terwujudnya Klungkung sebagai pusat pengembangan kegiatan kesenian dan budaya unggulan daerah yang didukung oleh kualitas sumber daya manusia dan sumber sumber daya keunggulan lokal meliputi pengembangan pusat pasar Bali Timur, menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung sebagai pusat rujukan Bali Timur dan pengembangan potensi sosial ekonomi Nusa Penida sebagai kawasan Wisata terpadu. Klungkung yang Sejahtera diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ekonomi serta daya saing daerah seluruh masyarakat Kabupaten Klungkung meliputi peningkatan pendapatan perkapita, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan Indek Pendapatan Masyarakat (peningkatan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan paritas daya beli). 2.1.2. Misi Guna mewujudkan visi tersebut diatas maka beberapa misi yang akan dijalankan adalah: A.

Menguatkan dan meningkatkan eksistensi adat budaya Bali di Kabupaten Klungkung.

B.

Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Klungkung.

C.

Meningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

D. Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan mengedepankan konsepsi kemitraan. E.

Mewujudkan

kepastian

hukum

agar

terwujud

ketentraman

danketertiban masyarakat. F.

Mewujudkan

pemerintahan

yang

baik

berdasarkan

prinsip

goodcoorporate governance. G. Mengembangkan jasa layanan kepada masyarakat yang lebih baik. H. Mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dan seimbang

12


I.

Mewujudkan pelestarlan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pemanfaatannya yang berkelanjutan.

J.

Menyediakan sarana dan prasarana wilayah yang mengakomodir perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat.

K.

Menguatkan stabilitas politik dan keamanan di seluruh wilayah Kabupaten Klungkung.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran Berdasarkan pada visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung tahun 2013–2018, maka disusun tujuan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan yang dirumuskan berdasarkan hasil dari analisis lingkungan strategisdan penetapan pokok-pokok strateginya.Tujuan dalam hal ini merupakan implementasi pernyataan misi yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, sedangkan sasaran penjabaran dari tujuan. Adapun tujuan dan sasaran dari masing-masing misi adalah sebagai berikut : Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung No.

Tujuan

Sasaran

Misi B. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung 1.

Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kesehatan Masyarakat.

1.1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat. 1.2 Meningkatnya peran serta masyarakat dibidang kesehatan. 1.3 Meningkatnya kemampuan aksespasilitas kesehatan terhadap masyarakat.

Misi F. : Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Coorporate Governance. 1

Mewujudkan pelayanan fasilitas sosial kepada masyaraka yang handal dan profesional.

1.1

Meningkatnya pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerindah yang baik.

1.2

Meningkatnya indeks kepuasan Kepuasan Masyarakat (IKM).

1.3

Terwujudnya tata kelola pemerintahan transparan, akuntabel dan partisipatif.

pelayanan publik /Indes yang

profesional,

Misi G : Mengembangkan Jasa Layanan Kepada Masyarakat Yang Lebih Baik.

13


No.

Tujuan

Sasaran 1.1

Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan dasar pendidikan perbaikan 50% fasilitas pendidikan , kesehatan dan transportasi pada daerah kepulauan.

1.2

Meningkatkan status RSUD menjadi Rumah Sakit Kelas B dan menajdi pusat rujukan Bali bagian timur dan meningkaynya ketersdiaan prasarana layanan kesehatan

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Klungkung tahun 2013 – 2018, Pemerintah Kabupaten Klungkung menetapkan strategis dan arah kebijakan daerah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung VISI: TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA Misi B. : Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung No. 1.

Tujuan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kesehatan Masyarakat.

Sasaran 1.4 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.

1.5 Meningkatnya peran serta masyarakat dibidang kesehatan.

1.6 Meningkatnya kemampuan akses fasilitas kesehatan terhadap masyarakat.

Strategi 1.4.1

Meningkatkan indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui peningkatan pelayanan kesehatan. 1.5.1 Meningkatkan cakupan akses pelayanan kesehatan.

1.6.1 Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Arah Kebijakan MeningkatkanAngka Harapan Hidup (AHH). MeningkatkanMutu pelayanan. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Meningkatkan terlaksananya pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil olahan produksi rumah tangga. Meningkatkan kunjungan ke puskesmas. MeningkatkanCapaian standar pelayanan minimal (SPM)

14


Misi F. : Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Coorporate Governance. No. 1

Tujuan

Sasaran

Mewujudkan pelayanan fasilitas sosial kepada masyaraka yang handal dan profesional.

1.4 Meningkatnya pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakatdengan menerapkan prinsip-prinsip pemerindah yang baik.

Strategi

Arah Kebijakan

1.1.1 Meningkatkan fasilitas pelayanan umum dan operasional termasuk pengadaan, perbaikan dan perawatan gedung dan peralatan. 1.1.2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan kepada masyaralat termasuk perangkat perundangundangan.

MeningkatkanHasil Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja.

1.5 Meningkatnya indeks kepuasan pelayanan publik /Indes Kepuasan Masyarakat (IKM).

1.2.1 Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur.

1.6 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan partisipatif.

1.6.1 Meningkatkan kemampuan SDM aparatur.

Meningkatkansarana dan prasarana pelayanan sesuai standar. MeningkatkanIndeks kepuasan pelanggan. Revitaslisasi Puskesmas/Pustu. Meningkatkankompetensi PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Pendidikan Penjenjangan Struktural. Meningkatkan Nakes yang mengikuti pendidikan D3. Meningkatkan Nakes yang mengikuti pendidikan S1.

Meningkatkankualitas SDM aparatur terhadap tupoksi Meningkatkan kapasitas SDM yang ikut diklat prajabatan bagi CPNS Golongan I, II dan III memahami tupoksi dengan baik. Meningkatkanmutu pelayanan administrasi yang tepat waktu

Meningkatkan Nakes yang mengikuti pendidikan S2. MeningkatkanProfesionali sme, kompetensi dan tanggung jawab tenaga pemeriksa dan apatur pengawasan dalam menyelenggarakan tugas untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintahan yang

15


No.

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan efektif dan efisien.

Meningkatkan kebutuhan data dan informasi sebagai bahan perencanaan pembangunan . MeningkatkanKualitas Laporan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Misi G : Mengembangkan Jasa Layanan Kepada Masyarakat Yang Lebih Baik. No. 1

Tujuan Meningkatkan produk layanan umum masyarakat.

Sasaran 1.1 Meningkatkan status RSUD menjadi Rumah Sakit Kelas B dan menajdi pusat rujukan Bali bagian timur dan meningkaynya ketersdiaan prasarana layanan kesehatan.

Strategi 1.1.1 Meningkatnya mutu pelayanan di RSUD sesuai standar pelayanan RS kelas B dan meningkatnya pelayanan kesehatan melalui pengadaan prasarana rumah sakit.

Arah Kebijakan Meningkatkanpelayanan rumah sakit sesuai standar kelas B.

Meningkatkan pembangunan rumah sakit pratama.

Misi H : Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Selaras dan Seimbang. No. 1

Tujuan Mewujudkan pembangunan daerah sesuai dengan fungsi kewilayahan yang telah ditetapkan

Sasaran 1.1

Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan melalui perbaikan 50% fasilitas pendidikan, kesehatan dan transportasi pada daerah kepulauan.

Strategi 1.1.1 Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi daerah kepulauan melalui pembangunan infrastruktur pendidikn dan kesehatan yang memadai.

Arah Kebijakan Revitalisasi dan pembangunan 20 unit puskesmas/ pustu.

16


Sasaran Strategis No

1

Sasaran Strategis

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target

Program

2014

2015

2016

2017

2018

Menurunnya angka kematian Ibu (AKI) melahirkan ( per 100.000 kelahiran hidup)

100

100

95

90

90

Menurunnya angka kematian bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup) Menurunnya angka kematian balita 0 - < 59 (AKABA) (per 1.000 kelahiran hidup)

9

9

8

7

6

9

9

8

7

6

• • • • • • • •

•

• • •

2

Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit menular

Program obat dan perbekalan kesehatan Program Upaya kesehatan masyarakat Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Program perbaikan gizi masyarakat Program pengembangan lingkungan sehat Program pencegahan dan penanggulangan penyakit Program standarisasi pelayanan kesehatan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah sakit Jiwa/Rumah sakit ParuParu/Rumah sakit Mata Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program peningkatan keselamatan Ibu melahirkan Program pembinaan lingkungan social

Persentase kesembuhan penderita TBC BTA(+)

85%

85%

85%

85%

85%

• Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat • Program pencegahan dan penanggulangan penyakit

Persentase penderita DBD yang ditangani

100 %

100

100

100

100

• Program pencegahan dan penanggulangan penyakit • Program pengembangan lingkungan sehat • Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

10


3

4

5

Meningkatnya lingkungan sehat

Universal coverage jaminan pelayanan kesehatan untuk mesyarakat Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana puskesmas dan jaringan

10 %

20%

30%

Persentase kasus gigitan HPR tertangani

100 %

100%

100%

Persentase penduduk yang memanfaatkan akses air bersih

86 %

87%

88%

89%

90%

• Program pengembangan lingkungan sehat

Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan pemicuan STBM

46 %

61%

76%

92%

95%


Persentase cakupan JKN

38 %

52%

67%

83%

100%

Terbangunnya rumah sakit pratama

100%

50% 100%


• Program Upaya kesehatan masyarakat

Terselenggaranya pembangunan/rehab puskesmas dan jaringannya

Terselenggaranya pelayanan puskesmas keliling 6

40%


Cakupan ODHA yang telah memakai ARV

Terselenggaranya pelayanan RS Pratama

1 unit pemban gunan dan 3 unit rehab 3 buah

1 unit pemban gunan dan 4 unit rehab 4 buah

1 unit pemba ngunan dan 6 unit rehab 6 buah

1 unit

1 unit

1 unit

5 unit rehab

5 buah

3 unit rehab

3 buah

• Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya

• Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya • Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah sakit Jiwa/Rumah sakit ParuParu/Rumah sakit Mata

11


2.2 Indikator Kinerja Utama ( IKU )

No

Sasaran Strategis

1

Meningkatnyaku alitas kesehatan masyarakat

2


Indikator Kinerja Utama (IKU) Menurunnya angka kematian Ibu (AKI) melahirkan ( per 100.000 kelahiran hidup) Menurunnya angka kematian bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup) Menurunnya angka kematian balita 0 - < 59 (AKABA) (per 1.000 kelahiran hidup) Persentase kesembuhan penderita TBC BTA(+)



Persentase kasus gigitan HPR tertangani

3


Persentase penduduk yang memanfaatkan akses air bersih

Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan pemicuan STBM 4

Universal coverage jaminan pelayanan kesehatan untuk

Persentase JKN

cakupan

Penjelasan /Alasan / Penang Formulasi perhitungan gung jawab Jumlah ibu meninggal Seksi Karena hamil, bersalin kesga dan nifas x 100.000 dibagi jumlah kelahiran hidup Jumlah bayi berumur 0 Seksi ˂ 11 bulan meninggal x kesga 1.000 dibagi jumlah kelahiran hidup Jumlah Balita yang Seksi meninggal x 1.000 kesga dibagi jumlah kelahiran hidup Jumlah pasien baru P2m TBC BTA + yang sembuh diobati dibagi jumlah penemuan penderita baru TBC BTA (+) x 100% Jumlah penderita DBD P2M yang ditangani dibagi jumlah penderita DBD yang ada x 100% Jumlah ODHA yang P2M telah memakai ARV dibagi jumlah ODHA yang ditemukan x 100% Jumlah kasus gigitan P2M HPR yang tertangani dibagi jumlah kasus gigitan HPR x 100% Jumlah rumah tangga P2M yang memanfaatkan akses air bersih dibagi jumlah rumah tangga yang ada x 100% Jumlah desa/kelurahan P2M yang dipicu STBM dibagi jumlah dessa/kelurahan yang ada X 100% Jumlah peserta JKN Binkes dibagi jumlah penduduk mas x 100%

Sumber data Laporan bulanan

Laporan bulanan

Laporan bulanan

Laporan bulanan

Laporan bulanan

Laporan bulanan

Laporan bulanan

Laporan bulanan

Laporan bulanan

Laporan bulanan

10


mesyarakat 5

6

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana puskesmas dan jaringan


Terselenggaranya pembangunan/rehab puskesmas dan jaringannya

Terselenggaranya pelayanan puskesmas keliling Terselenggaranya pelayanan RS Pratama

Pembangunan 4 puskesmas dan jaringannya Rehab sebanyak 31 puskesmas dan jaringannya hingga tahun 2018 Pengadaan puskesmas keliling 22 buah hingga 2018 Pengadaan rumah sakit pratama hingga tahun 2018

P2PL

Yankes

Pemerintah Kabupaten Klungkung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah sesuai dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 27 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung sebagai berikut :

2.3.

Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah. Dengan demikian perjanjian kinerja menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun dijadikan dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut. Dengan perjanjian kinerja diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya pandai mendapatkan dan menghabiskan anggaran saja,

tapi juga harus mampu

menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat. Perjanjian kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan,

partisipatif, 11


akuntabel dan berorientasi hasil,

yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik

dan kesejahteraan rakyat. Perjanjian kinerja ini merupakan amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Akuntabilitas

Kinerja

Intansi

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Pemerintah,

serta

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian

Kinerja

yang

sebelumnya

disebut

Penetapan

Kinerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 telah ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2015 melalui Peraturan Bupati Klungkung Nomor 38 Tahun 2015 sebagai berikut :

Table 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 No 1

2

3

Sasaran Strategis Meningkatnyakualitas kesehatan masyarakat




Target

Menurunnya angka kematian Ibu (AKI) melahirkan ( per 100.000 kelahiran hidup)

100/ 100.000 LH

Menurunnya angka kematian bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup)

9/ per 1000 LH

Menurunnya angka kematian balita 0 - < 59 (AKABA) (per 1.000 kelahiran hidup) Persentase kesembuhan penderita TBC BTA(+) Persentase penderita DBD yang ditangani Cakupan ODHA yang telah memakai ARV Persentase kasus gigitan HPR tertangani Persentase penduduk yang memiliki akses air bersih Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan pemicuan STBM

9/ per 1000 LH

85% 100 % 20 % 100 % 87 % 61 % 12


4

5

6



Persentase cakupan JKN

Terselenggaranya pembangunan/rehab puskesmas dan jaringannya Terselenggaranya pelayanan puskesmas keliling Terselenggaranya pelayanan RS Pratama

52 %

1 unit pembangunan puskesmas 2 unit rehab puskesmas dan jaringannya 1 buah 1 unit

13

Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) TAHUN 2015

________________________________________________________________________ BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dengan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan-kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Akuntabilitas

sebagai

suatu

perwujudan

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi dan visi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung selaku pengemban amanah masyarakat, melaksanakan

kewajiban

akuntabilitas

melalui

penyajian

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah (LkjIP) Kabupaten Klungkung yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 20132018. Untuk tingkat kabupaten fokus pelaporan kinerja adalah pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome). Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pemerintah Kabupaten Klungkung pada tahun 2015 memperjanjikan kinerja melalui Perjanjian Kinerja yang ingin dicapai terdiri dari 26 sasaran dengan 52 indikator.

20


________________________________________________________________________ 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015

Pemerintah Kabupaten Klungkung secara umum telah berupaya sekuat tenaga melaksanakan pembangunan di berbagai bidang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor .. Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018, Peraturan Bupati Klungkung Nomor 27 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2015 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung Tahun 2015 No

Sasaran Strategis


Target

Realisasi

1


Menurunnya angka kematian Ibu (AKI) melahirkan ( per 100.000 kelahiran hidup) Menurunnya angka kematian bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup) Menurunnya angka kematian balita 0 - < 59 (AKABA) (per 1.000 kelahiran hidup) Persentase kesembuhan penderita TBC BTA(+) Persentase penderita DBD yang ditangani Cakupan ODHA yang telah memakai ARV Persentase kasus gigitan HPR tertangani Persentase penduduk yang memanfaatkan akses air bersih Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan pemicuan STBM Persentase cakupan JKN

100/ 100.000 LH

67.8 / 100.000 LH

9/ 1000 LH

6.1 / 1.000 LH

132

9/ 1000 LH

7.8 / 1.000 LH

113.3

85%

61.5 %

72.3

100 %

100 %

100

20 %

100 %

500

100 %

100 %

100

87 %

83 %

95.4

61 %

86.4 %

141.6

52 %

59.91 %

115.2

2

3

4



Universal coverage jaminan pelayanan kesehatan untuk

Capaian kinerja (%) 132.2

21


________________________________________________________________________ mesyarakat 5

6

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana puskesmas dan jaringan

Terselenggaranya 1 unit pembangunan puskesmas pembangunan/rehab 2 unit rehab puskesmas dan puskesmas dan jaringannya jaringannya Terselenggaranya 1 buah pelayanan puskesmas keliling Terselenggaranya 1 unit pelayanan RS Pratama Rata-rata capaian kinerja


3 unit

100

0

0

0

0 113

3.2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Table 3.2 Analisis Capaian Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Capaian No

Indikator Sasaran

Satuan

Tahun 2014

Kinerja Tahun

1

2

3

Menurunnya

angka

kematian

ibu

(AKI)

melahirkan

per

100.000

kelahiran hidup 2

Menurunnya

Per

Tahun 2015

Kinerja Target

Realisasi

2013 1

Capaian

Tahun

Kinerja

5

6

Tahun

Target

Realisasi

8

9

10

2014

4

Capaian

2015

7

100

100

68.7

131.3

100

67.8

132.2

79.7

10

7.9

121

9

6.1

132

70.7

10

10

100

9

7.8

113.3

100.000 kelahiran hidup

angka

Per

kematian bayi (AKB) per

1.000

1.000 kematian hidup

kelahiran hidup

3

Menurunnya

angka

Per

kematian balita 0 < 59

1.000

bulan (AKABA) per 1.000

balita

kelahiran hidup

Indikator 1 Menurunnya angka kematian ibu (AKI) melahirkan per 100.000 kelahiran hidup

22


________________________________________________________________________ Angka kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal pada tahun tertentu dengan penyebab kematian yang terkait gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan hasil pencapaian indicator atas angka kematian ibu (AKI) di kabupaten Klungkung pada tahun 2015 sebesar 67.8 per 100.000 kelahiran hidup. Capaian ini lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 68.7 per 100.000 kelahiran hidup dan hasil tersebut kurang dari target yang ditetapkan sebesar 100 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Klungkung dalam tiga tahun terakhir seperti pada grafik 3.1 berikut ini.

Grafik 3.1 Angka kematian ibu (AKI) di Kabupaten Klungkung Tahun 2013 s/d 2015

120 100 80 60 40 20 0

2013

2014

2015

target RPJMD

0

100

100

Realisasi

0

68,7

67,8

Adapun jumlah kematian ibu pada tahun 2015 sebanyak 2 kasus kematian ibu hamil/bersalin/nifas. Faktor penyebab kematian 2 orang ibu hamil/bersalin/nifas tersebut adalah komplikasi persalinan dan nifas meliputi : (1) perdarahan setelah persalinan, (2) Meningitis. Program yang mendukung terhadap capaian indicator tersebut adalah program pembinaan pelayanan kesehatan ibu,anak,kb dan reproduksi dengan kegiatan pembinaan dan pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak (PWS-KIA). Alokasi pagu anggaran sebesar Rp.259.005.000 yang bersumber dari APBD II kabupaten Klungkung dengan realisasi sebesar Rp 241.210.000 ( 93,13%) sehingga terdapat efisiensi anggaran. Upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) di kabupaten 23


________________________________________________________________________ Klungkung meliputi: 1. Koordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Klungkung mengenai sasaran kematian ibu hamil di kabupaten Klungkung. 2. Audit Maternal Perinatal untuk setiap terjadinya kasus kematian. 3. Pelatihan P4K untuk bidan puskesmas dan bidan pustu. 4. Pengadaan buku penunjang kegiatan KB 5. Pelacakan kasus efek samping, komplikasi dan kegagalan KB. 6. Meningkatkan cakupan dan kualitas ANC. 7. Meningkatkan sarana dan Sumber daya manusia yang memadai di fasilitas kesehatan. 8. Optimalkan PWS ibu hamil.

Indikator 2 Menurunnya angka kematian bayi (AKB) melahirkan per 1.000 kelahiran hidup

Angka kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian penduduk yang berusia di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. AKB merupakan indicator yang sangat berguna untuk mengetahui status kesehatan anak khususnya bayi dan dapat mencerminkan tingkat kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan secara umum, status kesehatan penduduk secara keseluruhan serta tingkat perkembangan social ekonomi masyarakat. Pencapaian indicator angka kematian bayi (AKB) pada tahun 2015 sebesar 6,1 per 1.000 kelahiran hidp, ini berarti ada sekitar 18 bayi meninggal diantara 1.000 kelahiran hidup. Hasil capaian angka kematian bayi

tahun 2015 ini lebih rendah dibandingkan

dengan target yang ditetapkan sebesar 9 per 1.000 kelahiran hidup dan tahun 2014 sebesar 7.9 per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi (AKB) di kabupaten Klungkung

cenderung menurun setiap

tahunnya, angka kematian bayi dal tiga tahun terakhir seperti pada grafik berikut:

24


________________________________________________________________________

Grafik 3.2 Angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Klungkung Tahun 2013 s/d 2015

10 8 6 4 2 0 Target RPJMD

2013 7,4

2014 10

2015 9

8,9

7,9

6,1

Realisasi

Distribusi jumlah kematian menurut jenis kelamin di Kabupaten Klungkung tahun 2015 menunjukkan bahwa kematian bayi lebih banyak terjadi pada kelompok jenis kelamin perempuan. Jumlah kematian menurut jenis kelamin di Kabupaten Klungkung seperti pada grafik 3.3 Grafik 3.3 Jumlah kematian bayi di Kabupaten Klungkung Tahun 2015

16 14 12 10 8 6 4 2 0

L (orang)

P (orang)

2013

15

11

2014

10

13

2015

8

10

Adapun factor penyebab kematian 18 orang bayi di kabupaten Klungkung yaitu (1) BBLR, (2) Kelainan congenital, (3) Persalinan normal, (4) Infeksi, (5) Diare, (5) Kelainan bawaan, (6) aspirasi, selengkapnya seperti pada grafik 3.4 berikut: 25


________________________________________________________________________

Grafik 3.4

Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Klungkung Tahun 2015 BBLR persalinan normal

3

infeksi

6

2

diare

1

kelaianan bawaan

1

4

1

aspirasi kelainan kongenital

Program yang mendukung terhadap keberhasilan capaian indicator tersebut adalah program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita. Alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 259.005.000 yang bersumber dari APBD II kabupaten Klungkung dengan realisasi sebesar Rp. 241.210.000 (93,13%) sehingga terdapat efisiensi anggaran. Faktor- factor yang mendukung keberhasilan pencapaian indicator angka kematian bayi seperti berikut : a. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan ibu dan anak. b. Adanya kesepakatan mengenai sasaran antara dinas kesehatan dengan dinas kependudukan dan catatan sipil. Upaya- upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi di kabupaten Klungkung meliputi : Audit kematian maternal dan perinatal , pelayanan kesehatan bayi seperti imunisasi, MTBS/MTBM serta pembinaan/ bimtek PWS KIA.

Indikator 3 Menurunnya angka kematian balita (AKABA) melahirkan per 1.000 kelahiran hidup

Angka kematian Balita (AKABA ) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun dan dinyatakan per 1.000 kelahiran hidup. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak-anak dan factorfaktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit

26


________________________________________________________________________ infeksi dan kecelakaan. Hasil pencapaian angka kematian balita di Kabupaten Klungkung tahun 2015 sebesar 7.8 per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian balita tahun 2015 telah mencapai target RPJMD kabupaten Klungkung tahun 2015 sebesar 9 per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian balita (AKABA) di kabupaten Klungkung seperti pada grafik 3.5 Grafik 3.5 Angka kematian balita di Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2015

12 10 8 6 4 2 0 target RPJMD

2013 8,2

2014 10

2015 9

Realisasi

10,6

10

7,8

Berdasarkan grafik 3.5 di atas menunjukkan bahwa angka kematian balita (AKABA) di Kabupaten Klungkung memiliki kecenderungan adanya penurunan angka kematian balita. Angka kematian balita tahun 2015 lebih rendah dari tahun sebelumnya. Jumlah kematian balita di Kabupaten Klungkung tahun 2015 sebanyak 23 orang, dengan penyebab kematian meliputi yaitu (1) BBLR, (2) Kelainan congenital, (3) Persalinan normal, (4) Infeksi, (5) Diare, (5) Kelainan bawaan, (6) aspirasi, (7) Tumor paru, (8) Kelainan jantung, (9) Lain-lain. Program yang mendukung terhadap keberhasilan capaian indicator tersebut adalah program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita dan program perbaikan gizi masyarakat dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi, penanggulangan kurang energy protein(KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kekurangan yodium(GAKY), kurang vitamin A dan kurang zat gizi mikro lainnya dan Sosialisasi gerakan keluarga sadar gizi. Faktor-faktor yang mendukung untuk keberhasilan pencapaian indicator angka kematian balita yaitu: a. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan balitanya ke posyandu dan sarana pelayanan kesehatan. b. Meningkatnya status gizi balita, yang ditunjukkan rendahnya gizi buruk.

27


________________________________________________________________________ Upaya –upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi di Kabupaten Klungkung meliputi: Audit kematian maternal dan perinatal, serta pembinaan/ bimtek PWS KIA, peningkatan pelayanan kesehatan anak balita di tiap puskesmas, melaksanakan promosi kesehatan di masyarakat.

Sasaran 2 Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit menular Table 3.2 Analisis Capaian Sasaran 2

Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit menular Capaian No

Indikator Sasaran

Satuan

1

2

3

Tahun 2014

Kinerja Tahun

Persentase

kesembuhan

Tahun 2015

Kinerja Tahun

Target

Realisasi

5

6

7

2013

1

Capaian

Kinerja Target

Realisasi

8

9

2014

4

Capaian

Tahun 2015 10

%

101.7

85

62.3

73.2

85

61.5

72.3

%

100

100

100

100

100

100

100

%

100

10

100

1000

20

100

500

%

100

100

100

100

100

100

100

penderita TBC BTA(+) 2


3


4

Persentase kasus

gigitan

HPR tertangani

Indikator 1 Persentase kesembuhan penderita TBC BTA (+)

Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit TB paru dilakukan dengan pendekatan DOTS (Directly Observed Treatment Shoutcourse Chemotherapy) melalui pengawasan menelan obat. Kegiatan ini meliputi penemuan penderita dengan pemeriksaan dahak yang dilanjutkan dengan paket pengobatan. Persentase kesembuhan penderita TBC BTA (+) pada tahun 2014 sebesar 62.3 % dan menurun pada tahun 2015 sebesar 61.5 %. Penurunan angka kesembuhan TBC BTA (+) pada tahun 2015 karena pencapaian kinerjanya sebesar 72.3%, untuk itu upaya yang diperlukan seperti peningkatan promosi kesehatan tentang penyakit menular dan pendekatan DOTS melalui pengawasan menelan obat secara intensif.

28


________________________________________________________________________ Persentase kesembuhan penderita TBC BTA (+) di kabupaten Klungkung seperti pada grafik 3.6.

Grafik 3.6 Persentase kesembuhan pederita TBC BTA (+) kabupaten Klungkung Tahun 2013-2015

86,05

2013

62,3

61,5

2014

2015

persentase kesembuhan penderita TBC BTA (+)

Program yang mendukung untuk keberhasilan kesembuhan penderita TBC BTA (+) adalah program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dengan alokasi pagu sebesar Rp. 1.386.591.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.336.856.738,- (96.41%).

Indikator 2 Persentase penderita DBD yang ditangani

Penyakit DBD merupakan salah satu penyakit menular yang sampai saat ini masih menjadi maslah kesehatan masyarakat di provinsi Bali, sering menimbulkan KLB dan kepanikan karena menyebar sangat cepat dan menyebabkan kematian . Dengan lebih mengoptimalkan penanganan kasus sejak dini dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang tepat, maka tidak ada kematian akibat penyakit DBD dengan persentase penderita yang ditangani pada tahun 2014 sebesar 100% dan pada tahun 2015 juga sebesar 100%. Beberapa factor yang berkontribusi besar terhadap meningkatnya kasus demam berdarah dengue adalah pencapaian angka bebas jentik (ABJ) nyamuk sebesar 93.4% dan tingginya mobilitas penduduk. Sedangkan beberapa factor yang menghambat program pengendalian vector DBD adalah masih tingginya anggapan masyarakat bahwa penyemprotan (fogging)

29


________________________________________________________________________ marupakan hal yang paling penting dalam membunuh vector , menurunnya pastisipasi masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk.

Indikator 3 Cakupan ODHA yang telah memakai ARV

ODHA mendapatkan sebuah pilihan terapi ARV yang lebih ramah, yaitu ARV , ini jelas sangat membantu ODHA karena selama ini ODHA harus meminum ARV dalam bentuk sediaan pil sehingga kerap kali persoalan mengancam kepatuhan ODHA meminum ARV . ARV adalah nama obat yang digunakan bagi terapi HIV, obat ini terbukti bekerja secara efektif untuk menekan HIV dalam darah sampai tingkat tidak terdeteksi. Jika kadar HIV dalam tubuh sampai pada tingkat tidak terdeteksi, maka HIV tidak akan menimbulkan efek merusakl kekebalan tubuh sehingga ODHA tersebut bias terhindar dari infeksi penyakit lain. Di kabupaten Klungkung cakupan ODHA yang telah memakai ARV pada tahun 2014 dan 2015 sebesar 100% dari ODHA yang ditemukan. Meningkatnya ODHA yang mengikuti terapi ARV dengan baik, mampu mengurangi tingkat penularan HIV/AIDS.

Indikator 4 Persentase kasus gigitan HPR tertangani

Rabies adalah penyakit infeksi tingkat akut pada susunan saraf pusat yang disebabkan oleh virus rabies . Penyakit ini bersifat zoonotic yaitu dapat ditularkan dari hewan ke manusia melalui gigitan hewan misalnya anjing, kucing, kera dan kelelawar. Di Kabupaten Klungkung kasus gigitan HPR tertangani pada tahun 2014 dan 2015 sebesar 100% di fasilitas kesehatan. Ini diupayakan untuk menekan kematian akibat gigitan hewan.

30


________________________________________________________________________

Sasaran 3 Meningkatnya lingkungan sehat Table 3.3 Analisis Capaian Sasaran 3

Meningkatnya lingkungan sehat Capaian No

Indikator Sasaran

Satuan

Tahun 2014

Kinerja Tahun

1

2 Persentase penduduk yang

3

Tahun 2015

Kinerja Target

Realisasi

2013

1

Capaian

Tahun

Kinerja Target

Realisasi

2014

4

5

6

Capaian

Tahun 2015

7

8

9

10

%

93.64

86

94.77

110.2

87

83

95.4

%

76.25

46

61

132.6

61

86.4

141.6

memiliki akses air bersih 2

Persentase yang

desa/kelurahan melaksanakan

pemicuan STBM

Indikator 1 Persentase penduduk yang memiliki akses air bersih

Status rumah sehat tercermin dalam indicator penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan dan kualitas air bersih yang dimiliki oleh masing-masing rumah tangga. Persentase penduduk yang memiliki akses air bersih di Kabupaten Klungkung pada tahun 2013 sebesar 79.6% dan meningkat pada tahun 2014 sebesar 94.77%, menurun kembali pada tahun 2015 sebesar 83%. Penurunan jumlah penduduk yang memiliki akses air bersih dikarenakan jumlah sarana air bersih berkurang, berkurangnya dikarenakan sarana air bersih rusak dan sudah tidak memenuhi syarat kesehatan. Ketersediaan dan akses terhadap air bersih

sangatlah berpengaruh dalam meningkatnya perilaku hidup bersih sehat

masyarakat . Persentase penduduk yang memiliki akses air bersih di Kabupaten Klungkung seperti pada grafik 3.7.

31


________________________________________________________________________

Grafik 3.7 Persentase penduduk yang memiliki akses air bersih Tahun 2013-2015

94,77

83 79,6

2013

2014

2015

persentase penduduk yang memiliki akses air bersih

Program yang mendukung untuk meningkatnya persentase penduduk yang memiliki akses air bersih adalah program pengembangan lingkungan sehat, dengan alokasi pagu sebesar Rp. 885.564.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 853.143.600,-(96.34%). Upayaupaya yang dilakukan untuk meningkatkan penduduk yang memiliki akses air bersih yaitu : 1. Melaksanakan promosi kesehatan di masyarakat. 2. Melaksanakan pemicuan STBM, untuk memberdayakan masyarakat, dan membuat masyarakat sadar akan pentingnya kepemilikan sarana air bersih.

Indikator 2 Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan pemicuan STBM

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) mulai dilaksanakan pada tahun 2013, Sosialisasi STBM di Kabupaten Klungkung di ikuti dengan kegiatan pemicuan STBM di setiap desa, kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pengetahuan masyarakat tentang sanitasi pada umumnya dan memberdayakan masyarakat. Kegiatan pemicuan STBM di Kabupaten Klungkung dilaksanakan oleh tim fasilitator kabupaten dan puskesmas di desa, dan hasil dari pemicuan tersebut akan di evaluasi dan dipantau secara rutin. Pada tahun 2013 dilaksanakan pemicuan di 18 desa (30.5%) dan pada tahun 2014 sudah dilaksanakan

32


________________________________________________________________________ pemicuan sebanyak 36 desa(61%) dan pada tahun meningkat sebanyak 51 desa(86.4%) yang sudah dipicu seperti pada grafik 3.8.

Grafik 3.8 Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan pemicuan STBM Tahun 2013-2015

persentase desa/kelurahan yang melaksanakan pemicuan STBM di kabupaten Klungkung 86,4

61

30,5

2013

2014

2015

Sasaran 4 Universal coverage jaminan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Table 3.4 Analisis Capaian Sasaran 4

Universal coverage jaminan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Capaian No

Indikator Sasaran

Satuan

Tahun 2014

Kinerja Tahun

1

2 Persentase cakupan JKN

3 %

Tahun 2015

Kinerja Target

Realisasi

2013

1

Capaian

Tahun

Kinerja Target

Realisasi

2014

4

5 38

6 50.54

Tahun 2015

7 133

Capaian

8 52

9

10

59.91

115.2

33


________________________________________________________________________

Indikator 1 Persentase cakupan JKN

Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan dan diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran / iuranya dibayar oleh pemerintah. Persentase cakupan JKN di kabupaten Klungkung pada tahun 2014 sebesar 50.54% dan tahun 2015 sebesar 59.91 %. Cakupan JKN akan diperluas secara bertahap sehingga pada tahun 2019 akan tercapai jaminan kesehatan semesta atau universal healt care, selain dimaksudkan untuk menghapuskan hambatan finansial bagi masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan yang komperhensif dan bermutu, JKN juga dimaksudkan untuk mewujudkan kendali mutu dan kendali biaya dalam pelayanan kesehatan, memperkuat layanan kesehatan primer dan system rujukannya, mengutamakan upaya promotif preventif dalam pelayanan kesehatan untuk menekan kejadian penyakit sehingga orang berobat berkurang dan pembiayaan kesehatan menjadi lebih efisiensi.

Sasaran 5 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Table 3.5 Analisis Capaian Sasaran 5

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Capaian No

Indikator Sasaran

Satuan

1

2

3

Tahun 2014

Kinerja Tahun

Jumlah

unit

Tahun 2015

Kinerja Target

Realisasi

5

6

2013

1

Capaian

Tahun

Kinerja Target

Realisasi

8

9

2014

4

Capaian

Tahun 2015

7

10

100

3

4

133.3

3

3

100

Tidak

4

4

100

1

0

0

pembangunan/rehab puskesmas

dan

jaringannya 2

Jumlah

pengadaan

puskesmas keliling

buah

ditargetkan dan

tidak

ada realisasi

34


________________________________________________________________________

Indikator 1 Jumlah pembangunan/ rehab puskesmas

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan penampilan puskesmas dalam pemberian pelayanan kesehatan prima bagi masyarakat telah dilaksanakan pembangunan fisik. Pemenuhan kebutuhan sarana sampai dengan tahun 2015 secara umum telah dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan. Pada tahun 2014 di laksanakan pembangunan/rehab puskesmas sebanyak 4 unit, dan pada tahun 2015 dilaksanakan pembangunan puskesmas sebanyak 1 unit dan 2 unit rehabillitasi puskesmas dan jaringanya.

Indikator 2 Jumlah pembangunan/pengadaan puskesmas keliling

Dalam menunjang pelayanan kesehatan di puskesmas di Kabupaten Klungkung, pada tahun 2014 telah dilaksanakan pengadaan puskesmas keliling sebanyak 4 buah dari target yang ditetapkan sebanyak 4 buah. Sedangkan pada tahun 2015 pengadaan puskesmas keliling tidak bisa dilaksanakan, tetapi diganti dengan pengadaan emergency kit dan pesawat radio untuk mendukung kegiatan ambulance yang telah ada. Pengadaan puskesmas keliling diharapkan bias mempermudah masyarakat desa untuk mendapatkan pelayanan dan mempermudah masyarakat dari segi biaya dan dari segi jarak ke tempat pelayanan kesehatan.

35


________________________________________________________________________ Sasaran 6 Terbangunnya rumah sakit pratama Table 3.6 Analisis Capaian Sasaran 6

Terbangunnya rumah sakit pratama Capaian No

Indikator Sasaran

Satuan

1

2

3

Tahun 2014

Kinerja

Jumlah

rumah

sakit

unit

Tahun 2015

Capaian

Kinerja

Tahun

Target

Realisasi

5

6

2013

1

Capaian

Tahun

Kinerja Target

Realisasi

8

9

2014

4 -

1

0

2015

7 0

Tahun

1

10

0

0

pratama yang dibangun

Indikator 1 Jumlah rumah sakit pratama yang dibangun

Pembangunan rumah sakit pratama di Nusa Penida Kabupaten Klungkung, tidak bias dilaksanakan pada tahun 2014 karena pada tahun 2014 dianggarkan untuk menerbitkan kontrak perencanaan (DED) rumah sakit pratama, Sedangkan pada tahun 2015 tidak bisa dilaksanakan karena DIPA baru turun 28 Juli 2015 dan RUP tidak dapat ditindak lanjuti dengan RPP

untuk selanjutnya diproses di ULP kabupaten Klungkung,

karena waktu pelaksanaan yang dibutuhkan sedikit. Table 3.7 Capaian Indikator sasaran angka kematian ibu, bayi, balita dan harapan hidup di Kabupaten Klungkung tahun 2015 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2018

No

Sasaran Strategis


Realisasi sampai dengan 2015

Capaian kinerja (%)

67.8 / 100.000 LH

Rencana sesuai dengan RPJMD 2018 90/ 100.000 LH

1


Menurunnya angka kematian Ibu (AKI) melahirkan ( per 100.000 kelahiran hidup) Menurunnya angka kematian bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup) Menurunnya angka kematian balita 0 - < 59 (AKABA) (per 1.000

6.1 / 1.000 LH

6/ 1.000 LH

98.33

7.8 / 1.000 LH

6/ 1.000 LH

70

124.6

36


________________________________________________________________________ kelahiran hidup) 2

3

4

5

6





Persentase kesembuhan penderita TBC BTA(+) Persentase penderita DBD yang ditangani Cakupan ODHA yang telah memakai ARV Persentase kasus gigitan HPR tertangani Persentase penduduk yang memiliki akses air bersih Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan pemicuan STBM Persentase cakupan JKN

Jumlah pembangunan/rehab puskesmas dan jaringannya Jumlah pengadaan puskesmas keliling Jumlah rumah sakit pratama yang dibangun

61.5 %

85%

72.3

100 %

100%

100

100 %

50%

200

100 %

100%

100

83 %

90%

92.2

86.4 %

95%

90.9

59.91 %

100%

59.91

15 unit

24 unit

62.5

4 buah

22 buah

18.2

0

1 unit

0

3.3. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dan kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut : Pagu anggaran tahun 2015

: Rp. 55.315.740.089,-

Realisasi

: Rp. 47.819.331.755

(86.45%)

terdiri dari : •

•

Belanja Langsung : Pagu

: Rp. 26.497.906.360,-

Realisasi

: Rp. 20.194.349.673,-

Belanja Tidak Langsung : Pagu

: Rp. 28.817.833.729,-

Realisasi

: Rp. 27.625.532.082,-

37


________________________________________________________________________ Table 3.8 PROGRAM PENDUKUNG INDIKATOR, PAGU DAN REALISASI No .

Sasaran

Indikator Sasaran

Program

Pagu (Rp)

1

2

3

4

5

1

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.

Menurunnya angka kematian ibu (AKI) melahirkan per 100.000 kelahiran hidup Menurunnya angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup Menurunnya angka kematian balita 0<59 bulan (AKABA) per 1.000 kelahiran hidup

• Program obat dan perbekalan kesehatan • Program Upaya kesehatan masyarakat • Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat • Program perbaikan gizi masyarakat • Program pengembangan lingkungan sehat • Program pencegahan dan penanggulangan penyakit • Program standarisasi pelayanan kesehatan • Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya • Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-Paru/Rumah sakit Mata • Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita • Program peningkatan keselamatan Ibu melahirkan • Program pembinaan lingkungan social

• 1.436.582.072

• 1.360.483.849

• 11.228.699.940

• 7.154.155.639

• 390.850.000

• 54.150.000

• 231.600.000 • 885.564.000

• 210.540.400 • 853.143.600

• 1.975.346.000

• 1.860.209.838

• 476.443.050

• 352.101.750

• 3.033.094.659

• 2.646.428.413

• 15.660.000

• 4.030.000

• 16.100.000

• 10.450.000

• 259.005.000

• 241.210.000

• 1.144.874.836

• 535.010.000


• 390.850.000

• 54.150.000

• 1.975.346.000

• 1.860.209.838

• Program pencegahan dan penanggulangan penyakit • Program pengembangan lingkungan sehat

• 1.975.346.000

• 1.860.209.838

• 885.564.000

• 853.143.600


• 390.850.000

2


Persentase kesembuhan penderita TBC BTA (+)

Persentase penderita DBD yang tertangani


Persentase kasus gigitan HR tertangani


• 1.975.346.000

Realisasi (Rp) 6

• 54.150.000

• 1.860.209.838

• 390.850.000

• 54.150.000

• 1.975.346.000

• 1.860.209.838

Persentase penduduk yang

38


________________________________________________________________________ 3


memiliki akses air bersih Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan pemicuan STBM

Persentase cakupan JKN 4

Universal Coverage jaminan pelayanan kesehatan untuk masyarakat

5

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

6


Jumlah Pembangunan/rehab puskesmas dan jaringannya Jumlah jumlah pengadaan puskesmas keliling

Jumlah rumah sakit pratama yang dibangun


• 885.564.000


• 885.564.000

• Program Upaya kesehatan masyarakat

• 11.228.699.940

• 853.143.600

• 853.143.600

• 7.154.155.639

• Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya

• 3.033.094.659

• Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-Paru/Rumah sakit Mata

• 15.660.000

• 2.646.428.413

• 4.030.000

39

Pemerintah Kabupaten Klungkung LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015

BAB IV PENUTUP

Dengan melihat gambaran capaian kinerja dan penjelasan pada Bab III mengenai akuntabilitas kinerja, maka terlihat bahwa hampir seluruh sasaran target kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung tahun 2015 dapat dicapai yaitu 113%. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari tingginya partisipasi dan peran aktif masyarakat serta aparat pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Dari 6 sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2015, ada 3 indikator sasaran yang capaian kinerjanya, masih dibawah 90% yaitu: 1.

Persentase kesembuhan penderita TBC BTA (+)( 72.3%) , dikarenakan penjaringan kasus suspek TB Paru belum maksimal di fasyankes dan pengetahuan masyarakat tentang penyakit TB Paru belum maksimal. Untuk meningkatkan persentase kesembuhan penderita TBC BTA(+) dilaksanakan penjaringan kasus suspek TB Paru yang lebih maksimal dan meningkatkan promosi kesehatan di masyarakat.

2.

Jumlah pengadaan puskesmas keliling (0%), dikarenakan pada tahun 2015 pengadaan puskesmas keliling dianggarkan oleh dana pajak rokok, sedangkan sesuai dengan aturan pajak rokok tidak bisa dipergunakan untuk pengadaan puskesmas keliling, maka dari itu dana tersebut digunakan untuk pengadaan emergency kit dan pesawat radio untuk ambulance. Untuk tahun 2016 pengadaan puskesmas keliling sebanyak 5 buah yang bersumber dari dana DAK dan APBD.

3.

Jumlah rumah sakit pratama yang dibangun (0%), DIPA baru turun 28 Juli 2015 dan RUP tidak dapat ditindak lanjuti dengan RPP untuk selanjutnya diproses di ULP kabupaten Klungkung, karena waktu pelaksanaan yang dibutuhkan sedikit.

indicator sasaran yang sudah capaian kinerjanya di atas 90%,

hal ini membuktikan

betapa seriusnya Pemerintah Kabupaten Klungkung khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung menjalankan pelaksanaan amanat yang terkandung didalam RKPD Tahun 2015. Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung bertekad agar

untuk meningkatkan kinerja

lebih baik lagi. Beberapa permasalahan yang timbul telah diatasi pada saat 39

Pemerintah Kabupaten Klungkung LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015

berlangsungnya kegiatan. Langkah perbaikan ke depan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja, antara lain adalah : •

Perumusan sasaran beserta indikator kinerjanya akan terus ditingkatkan kualitasnya,

•

Penetapan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemegang program di Dinas Kesehatan akan senantiasa diselaraskan dengan indikator sasaran, sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja sasaran diupayakan mengarah dan mempunyai kaitan logis dengan sasaran,

•

Melakukan pengelolaan data dan informasi kinerja kegiatan dengan lebih baik, dengan menyediakan sistem atau cara yang dapat memudahkan pengumpulan data atau informasi kinerja,

•

Meningkatkan kualitas SDM di segala bidang.

•

Monitoring dan evaluasi kegiatan akan lebih ditingkatkan kualitasnya, Dalam

rangka

mewujudkan

good government governance (GGG) serta

memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta meningkatkan kualitas pelayanan umum, maka langkah-langkah antisipatif yang telah dilaksanakan antara lain dengan terus mensosialisasikan produk-produk hukum, meningkatkan penegakan hukum, meningkatkan kualitas SDM aparat, dan meningkatkan kualitas dan fasilitas pelayanan umum. Dengan adanya komitmen yang tinggi antara masyarakat dan aparat, Pemerintah Kabupaten Klungkung senantiasa berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Namun demikian, meski banyak upaya terus dilakukan, kami merasa masih jauh dari sempurna dan kami bertekad untuk senantiasa lebih baik dalam merealisasikan aspirasi masyarakat Kabupaten Klungkung. Atas perhatian, dan bantuan berbagai pihak, kami beserta seluruh unit kerja yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga.

40

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (L K J I P) DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Recommend Documents