L A K I P ( LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ) TAHUN 2013 DINAS KESEHATAN

LAKIP ( LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ) TAHUN 2013

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBRANA FEBRUARI 2014 i

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA DINAS KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Alamat : Jalan Surapati No. 1 Lantai III, Telp. ( 0365 ) 41210 Ext. 3303

NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBRANA NOMOR : 800 / 251 / DISKES. TENTANG LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBRANA. MENIMBANG

: a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi; b. bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ), dipandang perlu menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana; c. bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a dan b di atas, Penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Kesehatan Tahun 2013 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.

MENGINGAT

: 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655 ); 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ); 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ).

ii

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ); 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana; 7. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 – 2010. 8. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 44 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010; MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PERTAMA

:

KEDUA

:

KETIGA

:

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana Tahun 2013. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) dimaksud dalam dictum PERTAMA merupakan laporan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana kepada Bupati Jembrana sebagai Laporan Capaian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014. Ditetapkan di Pada tanggal

: Negara. : 20 Januari 2014

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana,

Dr. Putu Suasta, M.Kes. Pembina Utama Muda. NIP. : 19600429 198703 1 010 KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth. : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bupati Jembrana di Negara. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara. Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. A r s i p.

iii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Kesehatan Jembrana Tahun 2013 ini tepat pada waktunya. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) ini telah mengacu pada Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana selama Tahun 2013 yang disesuaikan dengan Perencanaan Strategik yang telah dirumuskan sebelumnya. Kami menyadari bahwa materi LAKIP ini masih jauh dari sempurna, mengingat bahwa masih banyak kendala yang dihadapi, baik ditinjau dari hasil pelaksanaan kegiatan maupun pengumpulan data kinerja serta cara merumuskan indikator kinerjanya. Namun berkat adanya koordinasi dan bimbingan dari berbagai pihak seperti Bidang - Bidang yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana dan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana, maka hasil penyusunan LAKIP ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini tak lupa kami menghaturkan terima kasih kepada Tim Penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana dan kepada semua pihak yang telah banyak berperan hingga tersusunnya LAKIP Tahun 2013 ini. Negara, 3 Februari 2014. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana,

Dr. Putu Suasta, M. Kes. Pembina Utama Muda NIP. : 19600429 198703 1 010.

iv

DAFTAR ISI halaman SK PENETAPAN LAKIP 2013 .......................................................................................... KATA PENGANTAR ........................................................................................................... DAFTAR ISI ........................................................................................................................ DAFTAR TABEL ................................................................................................................ DAFTAR BAGAN .............................................................................................................. RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................................

ii iv vii viii ix x

BAB I

PENDAHULUAN .............................................................................................. A PENGERTIAN LAKIP .................................................................................... B DASAR HUKUM ........................................... C PROFIL LAYANAN ........................................................................................

1 1 2 4

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ...... ………………….….….... A RENCANA STRATEGIS ..............………………………………………………. 1. Visi ..……………………………………………….…………………………... 2. Misi ..……………………………………………………………………………. 3. Tujuan …..………………………………………………….……………..…… 4. Sasaran …...……………………………………………….………….………. 5. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran …………….………………………… B PENETAPAN KINERJA ................................................................................

28 28 28 29 31 31 35 38

BAB III

AKUNTABILITAS ............................................................................................. A PENGUKURAN KINERJA .................................... ...................................... B ANALISIS EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA ........................................... C ASPEK KEUANGAN ...................................................................................

42 42 45 67

BAB IV

P E N U T U P ………………………………………………………………………... A KESIMPULAN …………………………………………………………………… B SARAN – SARAN ……………………………………………………………….

83 83 83

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran

1 2 3 4

: Pernyataan Penetapan Kinerja. : Form Penetapan Kinerja. : Form Rencana Kinerja Tahunan ( Form RKT ) : Form Pengukuran Kinerja.

v

DAFTAR TABEL Halaman

Tabel

2.1

Tabel

2.2

Tabel

2.3

Tabel

2.4

Tabel

2.5

Tabel

2.6

Tabel

3.1

Tabel

3.2

Tabel

3.3

Tabel

3.4

Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana Tahun 2013 ………………….. Penjabaran sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana Tahun 2013 ………………….. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utamanya Tahun 2013 …………………………………………………………….. Target Sasaran Dinas Kesehatan l Kabupaten Jembrana Tahun 2013 ………………………….. Target Pencapaian Indikator Kesehatan di Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kesehtan diKabupaten Jembrana Tahun 2013 Capaian Standar pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Tahun 2008 - 2013 Capaian Kinerja Sasaran tersedianya Obat dan Perbekelan Kesehatan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana danPrasaranaPuskesmas dan Jaringan

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah 3.5 Capaian Kinerja Sasaran terlaksananya pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan 3.6 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kesehatan masyarakat 3.7 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan dan Penanggulangan masalah kesehatan 3.8 Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Prevalensi Gizi Kurang 3.9 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan 3.10 Realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana Tahun 2013 3.11 Realisasi Belanja Langsung Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana Tahun 2013

32 33 33 38 40 40 46 49 51

53

55 58 62 64 66 68 81

vi

DAFTAR BAGAN Halaman

Bagan

1

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana ………………………………….

6

Bagan Bagan Bagan Bagan Bagan Bagan Bagan

vii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sebuah media pertanggung jawaban yang mengacu pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999, yang menghendaki agar setiap instansi pemerintah menyampaikan hasil kegiatan selama satu tahun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana ini memuat informasi tentang pencapaian kinerja selama tahun 2013 yang ditinjau dari realisasi atas pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan yang dimuat di dalam Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan. Berdasarkan pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin Pejabat Eselon II ke atas diwajibkan menyusun Perencanaan Strategik ( Renstra ) untuk masa lima tahun. Melalui Inpres Nomor 7 Tahun

1999

birokrasi

baru

mampu

melaksanakan

Akuntabilitas

dan

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dalam tataran wacana. Selanjutnya Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang mengamanatkan agar setiap penyelenggara pemerintah mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik yang diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (Outcomes oriented). Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah yaitu instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan,

serta

mengukur

/

mengevaluasi

kinerjanya

sendiri

dan

melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja pada dasarnya adalah mengubah mind-set para birokrat dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirausahakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa lain, transformasi sektor pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukanviii

masukan (inputs oriented accountabillity) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (result oriented accountabillity), terutama berupa outcomes. Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen pemerintahan adalah dengan melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Penetapan tujuan dalam Renstra pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Tujuan akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun mendatang, yaitu : a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang terwujud melalui upaya meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku hidup bersih dan sehat dalam lingkungan yang sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang optimal. b. Meningkatkan kualitas dalam tata kehidupan dan penghidupan yang memungkinkan bagi setiap warga masyarakat untuk mengadakan usaha dan memenuhi kebutuhan hidupnya, baik perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia serta nilai sosial budaya. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakantindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana adalah : 1. Meningkatnya mutu, jangkauan dan sistem pelayanan kesehatan rujukan. 2. Meningkatnya upaya pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular. 3. Meningkatnya upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat. 4. Meningkatnya upaya pengkajian dan pengembangan sumber daya kesehatan. .

ix

Dalam Rencana Kinerja Tahun 2013 telah ditetapkan 2 ( dua ) sasaran strategis yang diwujudkan melalui penetapan kegiatan strategis yang dilaksanakan dan harus dicapai selama tahun 2013 oleh Aparat Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana. Dari hasil laporan menunjukkan bahwa pencapaian sasaran strategis tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan untuk setiap indikator kinerjanya. Capaian kinerja sasaran strategis yaitu meningkatnya mutu pelayanan dan upaya kesehatan masyarakat ditunjukkan melalui kegiatan : a. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan . b. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan. c. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya sebagai upaya untuk meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. d. Penyelenggaraan Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah, Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hidup sehat yang dilakukan dengan mengadakan penyemprotan tempat-tempat bersarangnya nyamuk baik di perumahan penduduk maupun di lagoon-lagoon juga dengan mengadakan penyuluhan tentang pentingnya kesehatan lingkungan dan bahayanya penyakit-penyakit yang bersifat menular. e. Pebaikan Gizi Masyarakat yang dilakukan melalui penyuluhan di Posyandu di masing-masing banjar dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat yang sebagian besar masih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat yang sangat erat kaitannya dengan daya beli masyarakat juga dengan memberikan makanan tambahan bagi Balita kurang gizi. Upaya untuk mengatasi daya beli yang belum optimal, maka dilakukan penyuluhan tentang fungsi dan peranan karang gizi dan karang sari di masing-masing keluarga. f. Peningkatan Kesehatan Masyarakat yang bertujuan meningkatkan pengertian masyarakat akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat yang dilakukan melalui penyuluhan promosi kesehatan baik di desa / kelurahan maupun di sekolah.

x

g. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan, memantapkan, mempertahankan jangkauan dan pemerataan mutu pelayanan kesehatan masyarakat menuju peningkatan derajat kesehatan yang optimal. h. Evaluasi dan Pengembangan Standarisasi Pelayanan Kesehatan (ISO 90012008). Faktor penghambat adalah masih adanya perilaku masyarakat yang kurang memperdulikan arti pentingnya kesehatan dan belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam menangani masalah kesehatan keluarga.

xi

Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengertian LAKIP. Dinamika dan perkembangan sistem pemerintahan saat ini mengalami perubahan

yang

pesat

sejalan

dengan

perubahan

paradigma

yang

berkembang di masyarakat yang menuntut adanya peran-serta masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dari setiap penyelenggaraan pemerintahan. Terselenggaranya

good

governance

merupakan

prasyarat

setiap

pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta

cita-cita

bangsa

bernegara.

Dalam

upaya

penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998, maka telah dikembangkan dan diterapkan suatu sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan negara melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Undang – Undang No. 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga untuk mengomunikasikan capaian kinerja instansi dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran onstansi pemerintah.

Instansi

pemerintah

harus

mempertanggungjawabkan

dan

menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Asas akuntabilitas sebagaimana yang terkandung di dalam Inpres tersebut

juga

menyebutkan

penyelenggaraan

negara

bahwa

harus

setiap

dapat

kegiatan

dan

hasil

dipertanggungjawabkan

akhir

kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban setiap instansi pemerintah termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana selain menyusun RENSTRA untuk masa lima tahun, juga diwajibkan menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja LAKIP Tahun 2013

1


Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar

pengajuan

anggaran

berbasis

kinerja.

Sebagai

realisasi

atas

pelaksanaan RENSTRA dan Rencana Kinerja Tahunan, maka diwajibkan mempertanggungjawabkan kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansinya pada setiap akhir tahun anggaran. Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan prioritas

pembangunan,

Dinas

Kesehatan

Kabupaten

Jembrana

telah

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah. Menurut Tim Penilai LAKIP Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, penyusunan IKU wajib bagi unit kerja. IKU merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja

pertanggungjawaban

Tahun yang

Anggaran dinilai

2013

berdasarkan

merupakan tolok

ukur

bagian

dari

RENSTRA

Pembangunan Kesehatan Kabupaten Jembrana. Oleh karena itu penyusunan Laporan Kinerja ini juga menjadi penting artinya sebagai salah satu materi laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Jembrana, di samping juga sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat pada umumnya. B. Dasar Hukum. LAKIP

Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana Tahun 2013 disusun

berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut : 1. Landasan Idiil : Pancasila. 2. Landasan Konstitusional : UUD 1945. 3. Landasan Operasional : a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

LAKIP Tahun 2013

2


Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tanggungjawab Keuangan Negara

Pemeriksaan dan

(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437);

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); g. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan

antara

Pemerintah

Pusat

dan

Perimbangan

Pemerintah

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

LAKIP Tahun 2013

3


Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); i.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );

j.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );

k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; l.

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 )

m. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 56 tahun 2011, Tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana. C. Profil Layanan. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 sebagai perubahan pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka terjadi pemantapan kewenangan daerah.

LAKIP Tahun 2013

4


1) Kelembagaan Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Pemerintah

Kabupaten

Jembrana

menetapkan

Peraturan

Daerah

Kabupaten Jembrana Nomor 15 tahun 2011 tentang “Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat

Daerah Kabupaten Jembrana”.

Sesuai Peraturan Daerah tersebut Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari : Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum. b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. c. Sub Bagian Keuangan. Bidang – Bidang terdiri dari : 1. Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat, yang meliputi : a.

Seksi Kesehatan Keluarga.

b.

Seksi Gizi Masyarakat

c.

Seksi Promosi Kesehatan.

2. Bidang Pelayanan Kesehatan, yang meliputi : a. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan. b. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar c. Seksi Farmasi dan Penunjang Pelayanan Kesehatan 3. Bidang Pengkajian dan Pengembangan, yang meliputi : a. Seksi Pengkajian dan Pengembangan b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Laporan c. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 4. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL), terdiri dari : a. Seksi Pencegahan Penyakit b. Seksi Pengendalian Penyakit c. Seksi Penyehatan Lingkungan

LAKIP Tahun 2013

5


Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana, maka disusun struktur organisasi sebagaimana bagan nomor 1 dibawah ini : Bagan 01 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana

Kepala Dinas KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Sekretariat

Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat

Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

Bidang Pengkajian dan Pengembangan

Bidang Pelayanan Kesehatan

Seksi Kesehatan Keluarga

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Seksi Gizi Masyarakat

Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar

Seksi Promosi Kesehatan

Seksi Farmasi & Penunjang Pelayanan Kesehatan

Sub-Bagian Keuangan

Bidang Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan

Seksi Pengkajian & Pengembangan

Pencegahan Penyakit

Seksi Pengendalian & Pengawasan Laporan

Seksi Pengendalian Penyakit

Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Seksi Penyehatan Lingkungan

Seksi

UPT Keterangan : ---------------- garis koordinasi garis komando

LAKIP Tahun 2013

6


Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 58 Tahun 2011, tentang Rincian Tugas Pokok Kabupaten Jembrana, ditetapkan Tugas Pokok Dinas Kesehatan

Kabupaten Jembrana adalah melakukan urusan pemerintah

kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang urusan Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut yaitu : a. Merumuskan kebijakan teknis sesuai kewenangan bidang Kesehatan; b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kesehatan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan; d. Pemberian rekomendasi perizinan sesuai bidang Kesehatan;dan e. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun rincian tugas antara lain : 1. Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut : a. mengkoordinasikan penyusunan program Dinas Kesehatan dengan memberikan arahan kepada Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi Kepala Sub Bagian, dan Kepala UPTD mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD, Rencana Strategik Kabupaten, Kebijakan Bupati; dan kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku; b. merumuskan kebijakan teknis inovasi bidang Kesehatan berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi obyektif di lapangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; c. mendistribusikan

tugas

kepada

bawahan

sesuai

bidangnya

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

LAKIP Tahun 2013

7


d. membina bawahan dalam pencapaian program dinas dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. menerbitkan Laik Hygiene dan Sanitasi Usaha Makanan dan Minuman; f. menandatangani perizinan bidang kesehatan; f. mengusulkan kepada Bupati penetapan status KLB ( Kejadian Luar Biasa ) suatu penyakit; g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya; h. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier; i.

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

j.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

2. Sekretariat mempunyai tugas : a. merencanakan

operasionalisasi

pengelolaan

administrasi

umum,

kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan serta keuangan; b. memberi

tugas

kepada

bawahan

dalam

pengelolaan

urusan

administrasi umum, kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan serta keuangan; c. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan dan naskah dinas di bidang tugasnya; d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang dan Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya;

LAKIP Tahun 2013

8


e. melaksanakan dan mengawasi urusan umum, kepegawaian, program evaluasi dan pelaporan serta urusan keuangan; f. menyelenggarakan urusan perawatan dan perlengkapan peralatan dinas; g. menerima naskah

/ surat-surat dinas yang masuk, mencatat,

mendistribusikan kepada Kepala Bidang, Sub Bagian dan Seksi; h. mengawasi penyimpanan data / arsip naskah dinas keluar / masuk; i.

merencanakan, melayani dan memelihara kebutuhan peralatan / perlengkapan dinas;

j.

melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas;

k. mempersiapkan bahan dan menyusun laporan sesuai bidang tugas, sebagai bahan laporan kepada atasan. l.

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

m. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; n. mengevaluasi tugas yang diberikan kepada Sub Bagian; o. menyusun laporan hasil kegiatan; p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;dan q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan. Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian Umum; b. mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan dinas, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan dinas; c. melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan lingkungan dinas serta rumah dinas; LAKIP Tahun 2013

9


d. melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran dinas, mengumpulkan, mengelola dan menyimpan data kepegawaian dinas; e. mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, penyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan pegawai; f.

mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai dinas, pendistribusian, inventarisasi perlengkapan dinas;

g. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas; h. melaksanakan

kepengurusan,

pengadaan,

penyimpanan,

pendistribusian, inventarisasi perlengkapan dinas; i.

melaksanakan pemantauan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan dinas;

j.

menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, kenaikan pangkat dan gaji berkala;

k. membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai; l.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Sub Bagian Umum serta mencari alternatif pemecahannya;

m. menyusun laporan hasil kegiatan; n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;dan o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas : a. menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja sub bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; b. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan; c. memberi petunjuk operasional kegiatan kepada bawahan; LAKIP Tahun 2013

10


d. menyusun rencana perjalanan dinas; e. mengendalikan rencana tahunan; f. menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulanan dan tahunan; g. mengumpulkan dan mengelola data laporan hasil kegiatan dinas; h. melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan Rencana Strategis ( RENSTRA ) dinas; i.

melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dinas;

j.

melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA dan DPA dinas;

k. melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas dan profil dinas; l.

melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan;

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan serta mencari alternatif pemecahannya; n. membuat laporan hasil kegiatan; o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;dan p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas: a. membuat rencana Keuangan;

operasionalisasi

program

kerja

Sub

Bagian

b. membuat daftar usulan kegiatan; c. membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian; d. menyiapkan

proses

administrasi

terkait

dengan

penatausahaan

keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas

LAKIP Tahun 2013

11


umum; f.

melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;

g. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas; h. mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran (Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah / Lembaga Teknis Daerah yang

ditetapkan

sebagai

pengguna

anggaran/kuasa

pengguna

anggaran dengan keputusan Bupati); i.

memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;

j.

mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai

dengan

jadwal

kegiatan

atas

persetujuan

pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran; k. melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan memaraf Surat Pertanggungjawaban ( SPJ ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan; l.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan serta mencari alternatif pemecahannya;

m. membuat laporan hasil kegiatan; n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;dan o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan. 3. Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas: a. menyusun rencana kerja Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat (Binkesmas) berdasarkan kebijakan dinas. b. menyelenggarakan pengumpulan bahan rencana dan pelaksanaan kegiatan di Bidang Binkesmas melalui Unit Pelayanan Rumah Sakit, LAKIP Tahun 2013

12


Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu serta Unit Pelayanan Kesehatan lainnya. c. mengolah bahan rencana pembinaan Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu serta Unit Pelayanan Kesehatan lainnya dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Bidang Binkesmas. d. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Bidang Binkesmas serta mencari alternatif pemecahannya. e. mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung. f. memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku. g. menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier. h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;dan i.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.

Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga berdasarkan kebijakan di Bidang Kesehatan; b. mengumpulkan bahan-bahan rencana dan pelaksanaan pembinaan, monitoring pengaturan kesehatan keluarga ( Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, Kesehatan Remaja, Usia Lanjut ); c.

mengolah bahan rencana pembinaan, monitoring pengaturan keluarga (Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, Kesehatan Remaja, Usia Lanjut );

d. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Kesehatan Keluarga serta mencari alternatif pemecahannya;

LAKIP Tahun 2013

13


e. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; g. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;dan i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan. Seksi Gizi Masyarakat mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Gizi Masyarakat berdasarkan kebijakan di Bidang Kesehatan; b. menyusun upaya pengendalian dan penanggulangan masalah gizi masyarakat; c. melaksanakan bimbingan, pemantauan, penyelidikan, penanggulangan masalah gizi masyarakat; d. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Gizi Masyarakat serta mencari alternatif pemecahannya; e. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; g. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;dan i.


LAKIP Tahun 2013

14


Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Promosi Kesehatan berdasarkan kebijakan di Bidang Kesehatan; b. menyusun dan melaksanakan upaya kesehatan di Bidang Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, Peningkatan Upaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat ( UKBM ), Desa Siaga, Posyandu, Saka Bakti Husada dan Tanaman Obat Keluarga (TOGA ); c.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Promosi Kesehatan serta mencari alternatif pemecahannya;

d. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; f.

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;dan h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan. 4. Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kerja Bidang Pelayanan Kesehatan berdasarkan kebijakan dinas; b. menyelenggarakan pembinaan pengembangan program Pelayanan Kesehatan Dasar, kesehatan rujukan, kefarmasian dan penunjang kesehatan lainnya serta pembinaan pengembangan program Obat / Kefarmasian,

Obat

Tradisional,

Makanan

dan

Bahan

Makanan

Tambahan, Kosmetika dan Perbekalan Kesehatan; c. mengelola perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan

LAKIP Tahun 2013

15


penyakit dan pembinaan kesehatan masyarakat; d. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat serta mencari alternatif pemecahannya; e. mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung; f. memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; g. menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;dan i.


Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan berdasarkan kebijakan di bidang Kesehatan. b. menyiapkan bahan pembinaan pengembangan program kesehatan olah raga dan kebugaran jasmani; c. menyiapkan bahan pembinaan pengembangan program kesehatan jiwa, P3 NAPZA; d. menyiapkan bahan pembinaan pengembangan program Pelayanan Kesehatan Rujukan; e. menyiapkan

bahan

pembinaan

pengembangan

program

Hukum

Kesehatan termasuk sertifikat dan Rekomendasi Perizinan; f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan serta mencari alternatif pemecahannya; g. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan LAKIP Tahun 2013

16


lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; i.


j.

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;dan

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar berdasarkan kebijakan di Bidang Kesehatan; b. menyiapkan bahan pembinaan pengembangan program Perawatan Kesehatan Masyarakat; c. menyiapkan bahan pembinaan pengembangan manajemen Puskesmas, program

Pengobatan,

Kesehatan

Gigi,

Kesehatan

Mata

dan

Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Tertentu dan Dokter Keluarga; d. menyiapkan bahan pembinaan pengembangan program Kesehatan Mata termasuk Pencegahan dan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan dan Rudapaksa; e. menyiapkan bahan pembinaan yang meliputi : pengembangan program pelayanan kesehatan masyarakat dalam upaya kesehatan kerja, sumber daya kesehatan termasuk; Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan serta pembinaan pemeliharaan mutu; f. menyiapkan

bahan

pembinaan

pengembangan

program

Hukum

Kesehatan termasuk sertifikat dan Rekomendasi Perizinan; g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar serta mencari alternatif

LAKIP Tahun 2013

17


pemecahannya; h. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; i.

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;

j.


k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;dan l.


Seksi Farmasi dan Penunjang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Farmasi dan Penunjang Pelayanan Kesehatan berdasarkan kebijakan di Bidang Kesehatan; b.

menyiapkan bahan pembinaa, pengendalian kegiatan pengelolaan farmasi dan perbekalan

kesehatan serta memberikan informasi

mengenai pengelolaan obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi kepada unit-unit pelayanan kesehatan; c.

menyiapkan

bahan

pembinaan

pengembangan

penyelenggaraan

penunjang pelayanan kesehatan termasuk penyelenggaraan registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan, sertifikasi sarana pelayanan kesehatan dan sertifikasi sarana produksi; d. melaksanakan pengelolaan peralatan kesehatan dan perbekalan farmasi seperti

merencanakan,

mencatat,

menerima,

menyimpan

dan

mendistribusikan; e. menyiapkan bahan pembinaan pengembangan program pelayanan kesehatan penunjang, laboratorium serta Hukum Kesehatan termasuk sertifikat dan Rekomendasi Perizinan;

LAKIP Tahun 2013

18


f. melaksanakan bimbingan dan pengendalian kegiatan pengelolaan pelayanan farmasi pada sarana kesehatan, produsen dan distributor obat, makanan, kosmetika, obat tradisional, narkotika, psikotropika, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan milik swasta dan pemerintah serta penyediaan dan pengelolaan buffer stok obat, alat kesehatan,reagensia dan vaksin; g. melaksanakan pengelolaan peralatan kesehatan dan perbekalan farmasi seperti

merencanakan,

mencatat,

menerima,

menyimpan

dan

mendistribusikan; h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Farmasi dan Penunjang Pelayanan Kesehatan serta mencari alternatif pemecahannya; i. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; j. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; k. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;dan m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.

5. Bidang Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas: a. menyusun

rencana

kerja

Bidang

Pengkajian

dan

Pengembangan

berdasarkan kebijakan Dinas; a. menyelenggarakan dan mengendalikan tugas-tugas Bidang

Pengkajian

dan Pengembangan; b. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan program pelayanan

LAKIP Tahun 2013

19


kesehatan, baik kegiatan di Dinas, Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya serta pelayanan kesehatan lainnya; c. menyelenggarakan

pengolahan

dan

penganalisaan

data

statistik

kesehatan; d. melaksanakan pengkajian, pengembangan dan pengendalian Standar Pelayanan Minimal (SPM); e. mempersiapkan kajian kebutuhan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi; f. melaksanakan pengkajian dan pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM); g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Bidang

Pengkajian dan Pengembangan serta mencari alternatif

pemecahannya; h. mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung; i.

memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;

j.

menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasill kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;dan l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.

Seksi Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengkajian & Pengembangan berdasarkan kebijakan di bidang Pengkajian dan pengembangan; b. menyiapkan bahan telaahan kajian dan analisis organisasi termasuk sumber daya kesehatan dan ketatalaksanaan Dinas; LAKIP Tahun 2013

20


c. menyusun dan meneliti bahan penyusunan produk hukum serta menghimpun peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. melaksanakan pengkajian, pengembangan dan pengendalian Standar Pelayanan Minimal (SPM); e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi

Pengkajian dan Pengembangan serta mencari alternatif

pemecahannya; f.

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; h. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; i.

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;dan

j.


Seksi Pengendalian dan Pengawasan Laporan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan di bidang Pengkajian dan pengembangan; b. menyiapkan bahan telaahan pengendalian dan

pengawasan laporan

semua kegiatan di lingkungan Dinas, Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya serta pelayanan kesehatan lainnya; c. menyelenggarakan

pengolahan

dan

penganalisaan

data

statistik

kesehatan; d. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi pengendalian dan pengawasan laporan serta mencari alternatif pemecahannya; e. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan

LAKIP Tahun 2013

21


lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f.

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;

g. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;dan i.


Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan di bidang Pengkajian dan pengembangan; b. melaksanakan

pengkajian,

pengembangan,

pengelolaan

dan

pengendalian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM); b. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat serta mencari alternatif pemecahannya; c. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; e. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; f.

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;dan

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan. 6. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan ( P2PL ) mempunyai tugas : a. menyusun rencana kerja Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan ( P2PL ) berdasarkan kebijakan Dinas; LAKIP Tahun 2013

22


b. merencanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan surveilans ( pengamatan penyakit ), imunisasi, penyakit yang bersumber binatang, penyakit menular langsung, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, penyehatan lingkungan, pengawasan kesehatan tempat – tempat umum, pelayanan makanan dan minuman, pengawasan kualitas air serta pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular ( Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Penyakit DM dan Metabolik, Penyakit Kanker, Penyakit Kronik dan Degeneratif lainnya, serta Gangguan Akibat Kecelakaan dan Cedera); c. merencanakan dan melaksanakan pengawasan penyakit menular yang berpotensi terjadinya wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB); d. memberikan masukan kepada Kepala Dinas tentang status wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB); e. melaksanakan

pembinaan,

pengawasan

terhadap

perusahaan

makanan/minuman, hotel/penginapan, rumah makan dan restoran serta membuat draf sertifikat laik sehat dan laik hygiene sanitasi; f.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan ( P2PL ) serta mencari alternatif pemecahaannya;

g. mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; h. memberi

petunjuk

kepada

Kepala

Seksi

dan

bawahan

agar

pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; i.

menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

j.


k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan.

LAKIP Tahun 2013

23


Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan bidang; b. menyiapkan rencana penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pengamatan (surveilans), pencegahan, pengendalian dan pengawasan Penyakit Menular ( PM ) c. merencanakan dan melaksanakan pengawasan penyakit menular yang berpotensi terjadinya wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB); d. memberikan masukan kepada Kepala Dinas tentang status wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB); e. mengevaluasi, monitoring pelaksanaan pengendalian Penyakit Menular ( PM ) serta pengamatan penyakit; f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi pencegahan penyakit dan mencari alternatif pemecahannya; g. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; i. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;dan k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan.

Seksi Pengendalian Penyakit mempunyia tugas : a. menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan di bidang; b. menyiapkan rencana penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pengamatan (surveilans), pencegahan, pengendalian dan pengawasan Penyakit Tidak Menular ( PTM ); c.

mengevaluasi,

memonitoring

pelaksanaan,

pengamatan

serta

pengendalian Penyakit Tidak Menular ( PTM );

LAKIP Tahun 2013

24


d. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada

Seksi

pengendalian

penyakit

dan

mencari

alternatif

pemecahannya; e. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f.

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;dan i.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan

Seksi Penyehatan Lingkungan ( PL ), mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan di bidang; b. menyiapkan rencana penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Penyehatan Lingkungan Pemukiman ( PLP ), pengawasan kesehatan Tempat Tempat Umum ( TTU ), Penyehatan Makanan dan Minuman ( PMM ), Pengawasan Kualitas Air ( PKA ) dan lingkungan; c.

mengumpulkan, mengestimasikan dan menganalisa data kegiatan kebersihan tempat tempat umum serta menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi usaha peningkatan sarana kesehatan masyarakat;

d. melaksanakan

pembinaan,

pengawasan

terhadap

perusahaan

makanan/minuman, hotel/penginapan, rumah makan dan restoran serta membuat draf sertifikat laik sehat dan laik hygiene sanitasi; e. menganalisa kondisi lingkungan yang berpotensi meningkatkan kasus penyakit menular dan tidak menular; f.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada

Seksi

penyehatan

lingkungan

serta

mencari

alternatif

pemecahannya;

LAKIP Tahun 2013

25


g. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; i.


j.


k.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan

2) Sumber Daya. a)

Sumber Daya Manusia. Berdasarkan data bulan Desember 2013 jumlah pegawai yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana dan Puskesmas se Kabupaten Jembrana sebayak 258 orang. Jika diklasifikasi menurut tingkat pendidikan sebagai berikut : -

Fungsional Dokter

: 26 orang

-

Fungsional Dokter Gigi

: 7 orang

-

Fungsinal Bidan

: 66 orang

-

Fungsinal Perawat

: 38 orang

-

Fungsional Perawat Gigi

: 17 orang

-

Fungsional Ass ,Apoteker

: 9 orang

-

Fungsional Pranata lab kesehatan

: 5 orang

-

Fungsional Nutrition

: 3 orang

-

Fungsional sanitarian

:

9 orang

-

Fungsional Epidemologi Kesehatan

:

2 orang

-

Fungsional PKM

: 4 orang

-

Fungsional umum

: 42 orang

LAKIP Tahun 2013

26


Sedangkan klasifikasi menurut jabatan terdiri dari : Pejabat Struktural sebanyak 30 orang, Terdiri dari Pejabat Eselon II B sebanyak 1 Orang, ,III/b 4 Orang, Pejabat Eselon IV/a 20 Orang. Sedangkan Pejabat Fungsional sebanyak 186 orang dan Staff Fungsional Umum sebanyak 42 orang. b)

Sumber Daya Sarana dan Prasarana. Sarana Pelayanan Kesehatan yang ada di Kabupaten Jembrana antara lain : -

Rumah Sakit Umum Pemerintah

: 1 buah.

-

Rumah Sakit Swasta Khusus

: 1 buah.

-

Rumah sakit Umum Swasta

: 1 Orang

-

Puskesmas Non Perawatan

: 6 buah.

-

Puskesmas Perawatan

: 3 buah.

-

Puskesmas Pembantu

: 44 buah.

-

Puskesmas Keliling

: 6 buah.

-

Posyandu

: 328 buah.

-

Poskesdes

: 51 buah.

-

Ambulans

: 19 buah.

-

Apotik

: 11 buah.

-

Toko Obat

: 12 buah.

-

Laboratorium

: 9 buah.

LAKIP Tahun 2013

27

Dinas Kesehatan Kabupaten Membrana

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS. Setiap lembaga perlu memiliki visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang panjang. Dalam Modul Perencanaan Berbasis Kinerja & Perjanjian Kinerja disebutkan : “Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif, dan inovatif”. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang, keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah serta mampu sebagai perekat. Perencanaan Strategis Dinas Kesehatan

Kabupaten Jembrana

tahun 2011- 2016 merupakan suatu proses awal dalam usaha menuju tujuan yang ingin dicapai. Dalam Perencanaan Strategis tersebut memperhatikan Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan

Eksternal

(Peluang

dan

Tantangan)

suatu

organisasi.

Disamping itu Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Perumusan

Visi

Dinas

Kesehatan

Kabupaten

Jembrana

mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat serta memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. 1. Visi Setiap organisasi perlu memiliki visi agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Perumusan visi Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat seluruh komponen LAKIP Tahun 2013

28


masyarakat yang menjadi subyek dan obyek pembangunan, sehingga memiliki orientasi masa depan yang lebih baik. Berpedoman pada Visi Bupati Jembrana, maka dirumuskan Visi Dinas

Kesehatan Kabupaten Jembrana yaitu : “Terwujudnya

Pelayanan Kesehatan berkualitas menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera“. Dalam pernyataan visi tersebut terdapat empat keinginan yang akan diwujudkan yaitu : 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

sebagai bagian dari

upaya membangun kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. 2. Setiap warga masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pelayanan Kesehatan yang sebaik-baiknya secara adil, merata dan proporsional. 3. Terbentuknya masyarakat yang memiliki lingkungan dan perilaku hidup sehat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan. 4. Terbentuknya tata kehidupan masyarakat yang berkualitas yang memiliki ketahanan sosial dan saling tolong menolong dengan memelihara nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat . 2. Misi Misi mencerminkan peran, fungsi dan kewenangan seluruh jajaran organisasi kesehatan bertanggung

jawab

di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana, yang secara

Pembangunan Kesehatan

teknis

terhadap

Kabupaten Jembrana.

pencapaian

sasaran

Sesuai Misi Ketiga

yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Jembrana yaitu : Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya, maka untuk mewujudkan Visi Dinas Kesehatan

Kabupaten

Jembrana ditetapkan enam Misi yang akan diemban oleh seluruh jajaran petugas kesehatan di masing-masing jenjang administrasi pemerintahan, yaitu:

LAKIP Tahun 2013

29


1) Menggerakkan Pembangunan Berwawasan Kesehatan Pembangunan

berwawasan

kesehatan

mengandung

makna

bahwa setiap upaya pembangunan harus berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya tersebut harus dapat menekan sekecil mungkin dampak negatif yang merugikan kesehatan masyarakat beserta lingkungannya. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan kesehatan sesungguhnya ditentukan oleh peranserta segenap komponen bangsa. 2) Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata

dan

terjangkau

bagi

seluruh

masyarakat

Kabupaten

Jembrana. Salah satu tanggung jawab seluruh jajaran kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, terjangkau

oleh

setiap

individu,

keluarga

dan

masyarakat

luas.

Pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau dimaksud diselenggarakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta. 3) Mendorong pemeliharaan dan peningkatan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya Penyelenggaraan upaya kesehatan mengutamakan upaya-upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang didukung oleh upaya-upaya pengobatan segera dan pemulihan kesehatan. Agar dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat diperlukan lingkungan yang kondusif. Masalah lingkungan fisik dan biologis yang buruk adalah faktor penentu penularan penyakit saluran pernafasan dan pencernaan. 4) Mendorong kemandirian dan peran aktif masyarakat untuk hidup sehat dengan bertumpu pada potensi daerah. Kesehatan adalah tanggung jawab bersama dari setiap individu, keluarga, masyarakat, pemerintah dan swasta.

Apapun yang akan

dilakukan pemerintah dalam pembangunan kesehatan, tidak akan ada

LAKIP Tahun 2013

30


artinya bila tidak disertai kesadaran setiap individu, keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga kesehatannya masingmasing secara mandiri.

Upaya pemerintah untuk terus memperluas

cakupan pembangunan kesehatan dan meningkatkan kualitasnya harus disertai upaya mendorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat luas untuk hidup sehat.

3. Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah . Berdasarkan Misi Ketiga RPJMD Kabupaten Jembrana yaitu : Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya, maka dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan , tujuan yang ingin diwujudkan, adalah : meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang terwujud melalui upaya meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan prilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang optimal. Sasaran menggambarkan hasil yang ingin dicapai melalui tindakantindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai. Berdasarkan Kebijakan Umum tersebut, maka sasaran yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 adalah : 1. Meningkatnya mutu, jangkauan dan sistem pelayanan kesehatan dasar rujukan. 2. Meningkatnya upaya pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular. 3. Meningkatnya upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat.

LAKIP Tahun 2013

31


4. Meningkatnya upaya pengkajian dan pengembangan sumber daya kesehatan. Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana Tahun 2013 No Tujuan 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang terwujud melalui upaya meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku hidup bersih dan sehat dalam lingkungan yang sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang optimal.

Sasaran 1. Meningkatnya mutu, jangkauan dan sistem pelayanan kesehatan rujukan. 2. Meningkatnya

upaya

pencegahan,

pengendalian penyakit menular dan tidak menular. 3. Meningkatnya upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat. 4. Meningkatnya upaya pengkajian dan pengembangan

sumber

daya

kesehatan.

Masing-masing sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana, dijabarkan dalam sasaran kegiatan, sebagai berikut :

LAKIP Tahun 2013

32


Tabel 2.2 Penjabaran Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana pada masing-masing Kegiatan. No

Sasaran

Sasaran Kegiatan

1. 1. Meningkatnya mutu, jangkauan dan sistem pelayanan kesehatan rujukan. 2. Meningkatnya upaya pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular. 3. Meningkatnya upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat. 4. Meningkatnya upaya pengkajian dan pengembangan sumber daya kesehatan.

Meningkatnya Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan. Meningkatnya Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan. Meningkatnya Pengadaan , Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya. Meningkatnya Penyelenggaraan Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular, Wabah dan Kesehatan Lingkungan. Meningkatnya Gizi dan Kesehatan Masyarakat. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat. Meningkatnya Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan. Meningkatnya Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan.

Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana

Tahun 2013

adalah : Tabel 2.3 Sasaran Kegiatan Terpilih dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2013 No. 1.

Sasaran 1. Meningkatnya mutu, jangkauan dan sistem pelayanan kesehatan rujukan. 2. Meningkatnya upaya pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular.

Sasaran Kegiatan Meningkatnya ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.

LAKIP Tahun 2013

IKU a. Jumlah obat P3K yang tersedia b. Jumlah obat emergency yang tersedia c.Jumlah Obat Suplemen yang tersedia d.Jumlah Vaksin SAR tersedia.

33


3. Meningkatnya upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat. 4. Meningkatnya upaya pengkajian dan pengembangan sumber daya kesehatan.

Meningkatnya Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan. Meningkatnya Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya.

Jumlah Klaim Jasa pihak Ketiga a. Jumlah Almari Pasien b. Jumlah Meja Kerja. c. Jumlah Kursi Kerja. d. Jumlah Meja Rapat e. Jumlah Kursi Rapat f. Jumlah Kursi Tunggu g. Jumlah Rak Arsip n. Jumlah Puskesmas Rawat Inap

Meningkatnya Penyelenggaraan Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular, Wabah dan Kesehatan Lingkungan.

Meningkatnya Gizi Masyarakat

Meningkatnya Kesehatan Masyarakat

LAKIP Tahun 2013

a. Jumlah Pemberantasan Vektor Malaria. b. Jumlah Bahan Penunjang Laborat c.Jumlah Desa yang diimunisasi d. Jumlah Pemeriksaan Sampel. e. Jumlah Pengendalian DBD. a. Jumlah Pemberian Makanan Tambahan b. Jumlah Desa yang dilacak utk Kasus Balita Kurang Gizi. a. Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu. b. Jumlah Pelayanan Kesehatan Anak dan Bayi. c. Jumlah Penyuluhan Pola Hidup Sehat. d. Jumlah Upaya Peningkatan Puskesmas melalui Posyandu. e. Jumlah Pembinaan Anak Pra Sekolah di TK. g. Jumlah Pelayanan UKS. i. Jumlah Pelayanan Kesehatan Remaja di Sekolah.

34


Meningkatnya Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan.

Meningkatnya Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan.

a. Jumlah Pelayanan P3K. b. Jumlah Pembinaan ke Puskesmas. c. Jumlah Pengawasan ke Sarana Kesehatan dan Praktik Swasta. d. Jumlah Rujukan Pasien ke Luar Daerah e. Jumlah Penjaringan Kasus Kesehatan f.. Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan. g. Jumlah Puskesmas Berprestasi dan Lomba Nakes Teladan. h. Jumlah Pendataan Sarana Kesehatan. i. Jumlah Pengadaan Bahan Praktek Kedokteran. j. Jumlah Bahan Laborat a. Jumlah Sertifikasi ISO/SNI 9001 - 2008

4. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran. Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan optimal maka diperlukan cara mencapai tujuan dan sasaran. Cara mencapai tujuan dan sasaran selengkapnya terdapat pada lampiran Perencanaan Strategik yang terdiri dari 3 ( tiga ) komponen yaitu : Kebijakan, Program dan Kegiatan. 1) Kebijakan Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan dari Kepala Dinas yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pada Bidang-Bidang. Setiap tahun dalam Perencanaan Strategis ditetapkan

LAKIP Tahun 2013

35


kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan untuk mencapai sasaran ditempuh melalui membuat regulasi yang mendorong pencapaian upaya kesehatan.

2) Program Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu. Program dipilih dari sejumlah program yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program-program Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana yang strategis tahun 2013 yaitu : a) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia b) Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan b) Program Upaya Kesehatan Masyarakat c) Program Perbaikan Gizi Masyarakat d) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan. e) Program Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas 3) Kegiatan Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan setiap unit SKPD sebagai bahan dari pencapaian sasaran terukur pada satu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya untuk menghasilkan keluaran. Kegiatan-kegiatan

yang

dilaksanakan

Dinas

Kesehatan

Kabupaten Jembrana dalam tahun 2013 antara lain : a) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan

LAKIP Tahun 2013

36


b) Pengadan Obat dan Perbekalan Kesehatan. c) Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan jaringannya. d) Penyelenggaraan Pencegahan Pemberantasan Penyakit Menular Wabah dan Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan. e) Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan f) Peningkatan Kesehatan Masyarakat. g) Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan. h) Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin i) Evaluasi dan Pengembangan Standarisasi Pelayanan Kesehatan

(

ISO 9001 – 2008 ) j) Penyusunan Standarisasi Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan k) Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Melaya, I Melaya,I Negara, II negara,I Jembrana,I Mendoyo, II Mendoyo, Ipekutatan dan II Pekutatan l) Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Melaya, I Melaya,I Negara, II negara,I Jembrana,I Mendoyo, II Mendoyo, Ipekutatan dan II Pekutatan B. RENCANA KINERJA TAHUNAN Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari RENSTRA Dinas Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2016. Renstra Dinas Kesehatan 3Kabupaten Jembrana selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang disusun setiap tahun. RKT memuat informasi tentang : (a) Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun yang bersangkutan; (b) Cara mencapai tujuan dan sasaran berupa : Kebijakan, Program; dan Kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana selama tahun 2013 dengan indikator dan target capaiannya di bawah ini dan secara rinci disajikan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) sebagaimana terlampir dalam Lampiran II.

LAKIP Tahun 2013

37


C. PENETAPAN KINERJA. Mengacu pada Peraturan daerah Kabupaten Jembrana No. 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Jembrana No. 80 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2013, maka disusun Penetapan Kinerja sebagai perjanjian kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana yang akan dilaporkan dalam LAKIP Tahun 2013, seperti yang tertuang dalam tabel berikut : Tabel 2.4 Target Sasaran Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana Tahun 2013 No

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Utama

Rencana Target

1

2

3

4

1.

2.

3.

Tersedianya Obat dan Perbekalan Kesehatan.

a. Jumlah obat-obatan generik dan perbekalan kesehatan b. Jumlah Vaksin Rabies

Terwujudnya Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya.

a. Jumlah bangunan gedung Puskesmas b. Jumlah alat-alat kedokteran c. Jumlah mebelair Puskesmas d. Jumlah rumah dinas

Terlaksananya Pencegahan, Pemberantasan Penyakit, Wabah

a. Jumlah Pemberantasan Vektor Malaria b. Jumlah Bahan Penunjang Laborat

1 Paket 2.000 Vial

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

96 kali 1 paket

4.

Terlaksananya pelayanan kefarmasian dan alkes

c. Jumlah sarana SKPD Penyakit menular c. Jumlah Desa Diimunisasi

1 paket 51 Desa

d. Jumlah Pemeriksaan Sampel e. Jumlah Pengendalian DBD

270 sampel 300 kali

a. Jumlah obat P3K b. Jumlah obat emergency

LAKIP Tahun 2013

1 Paket 1 Paket

38


c. Jumlah distribusi obat dan perbekalan kesehatan d. Jumlah pembinaan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan e. Jumlah perencanaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan f. Jumlah bimtek POR 5.

6.

7


a. Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu b. Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita c. Jumlah Penyuluhan Pola Hidup Sehat dan Bersih d. Jumlah upaya peningkatan puskesmas melalui Posyandu e. Jumlah Pembinaan anak Pra Sekolah TK f. Jumlah Pelayanan UKS g. Jumlah Pelayanan Kesehatan Remaja di Sekolah Meningkatnya Pelayanan dan a. Jumlah tenaga kontrak: Penanggulangan Masalah - Dokter Kesehatan. - Dokter gigi - Apoteker - Teknis kefarmasian AA/D3 Farmasi - Analis kesehatan/lab - Perawat gigi (D3) - Gizi (D3) - Perawat (D3) b. Jumlah pengadaan bahan praktek kedokteran c. Jumlah pengadaan praktek lab d. Jumlah Pengawasan ke sarana Kesehatan dan praktik swasta e. Jumlah lomba nakes teladan f. Jumlah Bintek Napza ke sekolah g. Jumlah pengadaan almari obat h. Jumlah pengadaan jaringan sistem SIKDA Menurunnya Prevalensi Gizi Buruk

a. Jumlah balita kurang gizi yang diberi PMT

LAKIP Tahun 2013

120 kali

40 kali 1 Paket 40 Kali

8 Pusk 8 Pusk 51 Desa 328 Posyandu 24 TK 195 SD 32 Sekolah 22 orang 3 orang 3 orang 4 orang 4 orang 4 orang 5 orang 7 orang 11 jenis 8 jenis 80 kali 4 kali 20 kali 4 buah 2 paket

85 balita

39


b. Jumlah desa yang dilacak kasus kurang gizi c. Jumlah Puskesmas yang dibina a. Jumlah Sertifikasi ISO/SNI 9001 – 2008 yang terpelihara

8.

Terpeliharanya Sertifikasi ISO 9001 - 2008 9.

10

Tersusunnya standarisasi analisis belanja pelayanan kesehatan Terselenggaranya pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas se Kabupaten Jembrana

51 Desa 8 Pusk 1 paket

Jumlah pelaksanaan penyusunan standarisasi analisis belanja 1 paket pelayanan kesehatan a. Jumlah Pelaynan Kesehatan pada BLUD Puskesmas Se 6 Kabupaten Jembrana Puskesmas

Tabel 2.5 Target Pencapaian Indikator Kesehatan di Kabupaten Jembrana Tahun 2013

NO.

1 1. 2. 3. 4. 5.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2013

3

4

2 Umur Harapan Hidup Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita

Tahun

71

Per 1.000 KH

15

Per 1.000 KH

15

Per 100.000 KH Angka Kematian Ibu Prevalensi Gizi Buruk

100

%

0,5

Tabel 2.6 Target Pencapaian Stándar Pelayanan Minimal Kesehatan di Kabupaten Jembrana Tahun 2013 NO. 1 1. 2. 3.

INDIKATOR KINERJA 2 Kunjungan Bumil K4 Komplikasi Kebidanan yang ditangani Persalinan Ditolong Nakes yg memiliki

LAKIP Tahun 2013

SATUAN

TARGET

3 % % %

4

95 80 90

40

Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14.

15.

16.

17. 18. 19. 20.

21.

22

Kompetensi Kebidanan Pelayanan Nifas. Neonatus dengan Komplikasi yg ditangani Kunjungan Bayi Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Pelayanan Anak Balita Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6 – 24 bulan Keluarga Miskin Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat Peserta KB Aktif Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit - Acute Flacid Paralysis (AFP) Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit - Penemuan Penderita Pneumonia Balita Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit - Penemuan Pasien baru TB BTA Positif. Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit - Penderita DBD yang ditangani Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit - Penemuan Penderita Diare Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab / Kota Desa / Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam. Desa Siaga Aktif

LAKIP Tahun 2013

% %

90 80

% %

90 100

% %

90 100

% %

100 100

% ≥ 2/100.000 pdkk dibawah 15 thn %

70 1 100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

80

41


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) adalah bentuk kewajiban

suatu

Instansi

Pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Penyusunan

LAKIP

ini

didasarkan

pada

pengukuran

hasil

pelaksanaan perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2013. Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward (penghargaan) dan punishment (hukuman). Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi

pencapaiannya.

Pengukuran

terhadap

pencapaian

komponen

kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD di lingkungannya.

LAKIP Tahun 2013

42


Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri 59 Tahun 2007 menggunakan jenis indikator kinerja mulai dari input hingga outcomes sebagai berikut. 1). Input Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tersirat bahwa indikator input adalah segala sumber daya, baik dana, orang, alat maupun sistem yang digunakan dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran. Input adalah segala hal yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome sedangkan indikator input adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana input tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan outcome. Untuk menggambarkan kinerja dalam mengelola input tersebut, indikator kinerja input dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai

(1) kuantitas input, (2) kualitas input, dan (3)

kehematan dalam menggunakan input. 2). Proses Indikator proses memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Indikator mengenai proses dapat dikelompokkan menjadi (1) frekuansi proses/kegiatan, (2) ketaatan terhadap jadwal dan (3) ketaatan terhadap standar/ketentuan yang ditentukan dalam melaksanakan proses. 3). Output Indikator output memberikan gambaran mengenai output dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu aktivitas/kegiatan. Sama halnya dengan indikator input, indikator output sebaiknya juga dibedakan dengan outputnya sendiri. Output adalah segala hal yang LAKIP Tahun 2013

dihasilkan oleh 43


suatu aktivitas/kegiatan. Sedangkan indikator output adalah alat untuk menggambarkan bagaimana organisasi mengelola input tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan outcome. 3). Outcome Indikator outcome memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu organisasi. Hasil ini kadang-kadang diperoleh langsung setelah barang dan jasa selesai. Dalam banyak kondisi, hasil baru akan diperoleh dalam rentang waktu yang cukup lama. Dalam kondisi yang lain, hubungan sebab akibat antara output dan hasil tidak dikaitkan secara langsung. Indikator kinerja outcome dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan (1) peningkatan kuantitas setelah output / kegiatan selesai, (2) perbaikan proses setelah output / kegiatan selesai, (3) peningkatan efisiensi setelah output / kegiatan selesai, (4) peningkatan kualitas setelah output / kegiatan selesai, (5) perubahan perilaku setelah output / kegiatan selesai, (6) peningkatan efektivitas setelah output / kegiatan selesai, dan (7) peningkatan pendapatan setelah output / kegiatan selesai. Untuk

mengetahui

capaian

kinerja

dapat

dilakukan

dengan

menggunakan asumsi dan rumus sebagai berikut : a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian =

Realisasi Rencana

x 100 %

b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

LAKIP Tahun 2013

44


Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

=

Rencana - ( Realisasi - Rencana ) Rencana

x 100 %

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi

pencapaiannya.

Pengukuran

terhadap

pencapaian

komponen

kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

B. ANALISIS EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan / kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikatorindikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuatan keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan / kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

1. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Untuk mengukur kinerja di bidang kesehatan, pemerintah telah mengeluarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berlaku secara nasional. Adapun capaian Indikator Kinerja SPM Kesehatan di Kabupaten Jembrana sebagai berikut :

LAKIP Tahun 2013

45


Tabel 3.1 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Tahun 2008 - 2013 No .

Jenis Kegiatan

Target (%)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

5

6

7

8

9

9

1.

Kunjungan Bumil K4 Komplikasi Kebidanan yang ditangani Persalinan Ditolong Nakes yg memiliki Kompetensi Kebidanan Pelayanan Nifas. Neonatus dengan Komplikasi yg ditangani Kunjungan Bayi Desa / Kelurahan Universal Child Immunization ( UCI ) Pelayanan Anak Balita Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6 – 24 bulan Keluarga Miskin Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat

95,00

86,41

81,00

89,64

93,23

90,68

92,20

80,00

15,74

100,00

100

100,00

80,30

90,00

98,68

100,00

103,14

99,40

94,90

90,00

98,96

98,07

98,66

103,27

96,54

98,00

80,00

100,00

100,00

100,00

47,8

100,00

80,20

90,00

98,73

97,65

99,07

109,21

94.85

100,30

100,00

98,73

100,00

100,00

100

78,43

100

90,00

100,00

100,00

97,69

67,83

86,69

92,20

100,00

100,00

100,00

100,00

0,40

0,00

100

100,00

100,00

100,00

100

100

100

100,00

85,66

85,66

94,87

94.27

100

2.

3.

4. 5.

6. 7.

8. 9.

10.

11.

Tahun kegiatan

32,51

94,78

100,00

12.

Peserta KB Aktif

70,00

86,95

86,95

88,59

88,74

88,81

87,90

13.

Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit - Acute Flacid Paralysis ( AFP )

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,36

LAKIP Tahun 2013

46

Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana 14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit - Penemuan Penderita Pneumonia Balita Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit - Penemuan Pasien baru TB BTA Positif. Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit - Penderita DBD yang ditangani Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit - Penemuan Penderita Diare Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab / Kota Desa / Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam. Desa Siaga Aktif

0,36

0,26

87,4

92,45

100,00

0,42

7,25

6,32

100

100

72,94

50,26

56,25

64,77

60,00

100,00

100,00

100,00

100

100

100,00

25,74

16,94

12,85

12,53

15,62

100

79,30

78,51

89,89

68,68

99,11

100

34,49

46,15

-

17,69

7,63

100,00

3,65

0,18

100,00

52,94

58,82

58,82

73,68

86,67

100

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100

100

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100

100

100,00

2. Tingkat Pencapaian Kinerja Pencapaian nilai akhir kinerja masing-masing sasaran dalam tahun 2013 dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Tersedianya Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk pelayanan kesehatan masyarakat Indikator

kinerja

utama

dari

sasaran

:

Meningkatnya

ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk pelayanan

LAKIP Tahun 2013

47


kesehatan masyarakat adalah : 1) Jumlah bahan obat-obatan generik dan perbekalan kesehatan, 2) Jumlah vaksin rabies yang tersedia.

Strategi untuk mencapai sasaran tersedianya Perbekalan dilakukan

Kesehatan melalui

untuk

Kegiatan

pelayanan Pengadaan

Obat dan

kesehatan

masyarakat

obat

Perbekalan

dan

Kesehatan. Kegiatan Pengadaan obat dan Perbekalan Kesehatan merupakan bagian dari Program Obat dan Perbekalan Kesehatan. Kegiatan Pengadaan obat dan Perbekalan Kesehatan dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat di Puskesmas dan jaringannya ( Pustu dan Puskel) sesuai kebutuhan medis dan menjamin kecukupan kebutuhan obat bagi pelayanan kesehatan dasar. Kegiatan yang dilakukan menerima, menyimpan dan mendistribusikan obat ke Puskesmas sesuai permintaan atau kebutuhan. Dalam Tahun 2013 kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp 1.160.112.000,00 dan telah terrealisasi Rp. 1.017.078.595,00 ( 87,57 %), maka terdapat penghematan dana sebesar Rp. 143.033.405,00 ( 12,32 %). Untuk melaksanakan kegiatan dipergunakan tenaga sebanyak 3 orang, Tim Pengadaan Obat 1 Tim dan kendaraan roda 4 sebanyak 1 buah, realisasi 100 %. Jumlah pengadaan obat generik dan perbekalan kesehatan satu paket, telah terrealisasi 87,72%, dan jumlah pengadaan vaksin anti rabies sebanyak satu paket, telah direalisasikan 100 %. Melalui kegiatan ini maka tersedianya obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas dan ketersedian vaksin anti rabies, realisasi nya 93,86 %. Hasil kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan adalah 1) Tersedianya bahan obat-obatan generik dan perbekalan kesehatan, 2) Tersedianya VAR Rencana

tersedianya

bahan

obat-obatan

generik

dan

perbekalan kesehatan sebanyak satu paket, realisasi satu paket capaian kinerja 87,72. Rencana tersedianya VAR sebanyak satu paket, realisasi satu paket, capaian kinerja 100%.

LAKIP Tahun 2013

48


Faktor penunjang keberhasilan kinerja sasaran : Meningkatnya ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk pelayanan kesehatan masyarakat adalah adanya perencanaan yang baik dan adanya komitmen Tim Pengadaan Barang dan Jasa yang tinggi. Tabel 3.2 Capaian Kinerja sasaran terdedianya Obat dan Perbekalan Kesehatan Sasaran Kegiatan

IKU

Rencana

Realisasi

Meningkatnya a. Tersedianya ketersediaan bahan obatObat dan obatan dan 1 paket 1 paket Perbekalan perbekalan Kesehatan. kesehatan. c. Tersedianya 1 paket 1 paket VAR Rata-rata Capaian Kinerja sasaran Tersedianya Obat dan Perbekalan Kesehatan.

% Capaian Kinerja

97,18%

100% 98.59 %

2. Tersedianya Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya. Indikator kinerja utama dari sasaran : Tersedianya Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya adalah : 1) Jumlah gedung Puskesmas yang dibangun,

2) Jumlah mebelair puskesmas yang

berfungsi, . Strategi untuk mencapai sasaran : Tersedianya Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya dilakukan melalui Kegiatan Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya. Kegiatan Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya merupakan bagian dari Program Upaya Kesehatan dimaksudkan untuk mendukung penyediaan berbagai sarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dalam upaya meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan dasar dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Dalam Tahun 2013 kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan

LAKIP Tahun 2013

49


Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp 3.545.590.000,00 dan terrealisasi sebesar Rp. 3.525.634.500,00 ( 99,44%). Terjadinya SILPA dana sebesar Rp. 19.955.500,00 (0,56 % ) karena adanya efisiensi dalam penawaran dari rekanan pada saat dilakukan pelelangan. Penggunaan tenaga sebanyak 5 orang, Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2 Tim, realisasi fisik 100 % Jumlah pembangunan gedung puskesmas satu paket,

jumlah

pengadaan mebelair puskesmas sebanyak satu paket Hasil kegiatan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya adalah 1) terwujudnya bangunan Puskesmas II Jrembrana di Yeh Kuning 2) tersedianya mebelair puskesmas. Rencana terwujudnya pembangunan Puskesmas realisasi 1 unit, capaian kinerja 100 %. Rencana tersedianya mebelair puskesmas satu paket, realisasi satu paket, capaian kinerja 100 %. Faktor penunjang keberhasilan kinerja sasaran : Tersedianya Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya dilakukan melalui Kegiatan Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya adalah adanya perencanaan yang baik dan adanya komitmen Tim Pengadaan Barang dan Jasa yang tinggi serta semua komponen yang terlibat dalam kegiatan ini.

LAKIP Tahun 2013

50


Tabel 3.3 Capaian Kinerja sasaran meningkatnya Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya. Sasaran Kegiatan

IKU

Rencana

Realisasi

Tersedianya Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya.

a. Terwujudnya gedung 1 paket 1paket puskesmas b. Terwujudnya memeblair 1 paket 1 paket puskesmas Rata-rata Capaian Kinerja sasaran tersedianya Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya.

% Capaian Kinerja

100 %

100 % 100 %

3. Terlaksananya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah dan Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Indikator kinerja utama dari sasaran : Terlaksanya Pencegahan dan

Pemberantasan

Penyakit

Menular

Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan

dan

Wabah

dan

adalah : 1) Jumlah

Pemberantasan Vektor Malaria yang terlaksana, 2) Jumlah Bahan Laboratorium Penunjang Pengendalian Penyakit Menular yang tersedia, 3) Jumlah sarana SKD penyakit menular yang tersedia, 4) Jumlah Desa dilakukan

imunisasi,

4)

Jumlah

pemeriksaan

sampel

Kualitas

Lingkungan yang tersedia dan 6) Jumlah kegiatan Pengendalian DBD yang tersedia. Strategi

untuk

mencapai

sasaran

:

Terselenggaranya

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabahdan penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Upaya

Kesehatan

masyarakat

dilakukan melalui Program

dengan

bentuk

kegiatan

Penyelenggaraan Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah dan Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan . Kegiatan Penyelenggaraan Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah dan Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan

dimaksudkan

untuk menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan dari

LAKIP Tahun 2013

51


penyakit menular dan mencegah penyebaran serta mengurangi dampak sosial akibat penyakit juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dalam upaya melindungi masyarakat dari penularan penyakit, keracunan dan pencemaran lingkungan sehingga tidak menjadi masalah kesehatan. Dalam

Tahun

2013

kegiatan

Penyelenggaraan

Pencegahan,

Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah dan Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan yang dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp 3.669.024.733,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.3.482.179.902,00 (94,91%). Penghematan dana sebesar

Rp186.844.831,00 (

5,09 % ). Penggunaan tenaga lapangan sebanyak

40 orang, Alat

laboratorium 2 paket, mesin fogging 20 buah, ULV 1 buah, alat transportasi roda 4 sebanyak 1 buah dan roda 2 sebanyak 4 buah, dan Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2 Tim, telah terrealisasi 100 %. Jumlah

Pemberantasan

Vektor

Malaria

96

kali,

Bahan

Laboratorium Penunjang Kegiatan Penyakit Menular 1 paket, Pelayanan Imunisasi 51 Desa, Pemeriksaan Sampel pengawasan Kualitas Lingkungan 270 sampel dan Pengendalian DBD 300 kali, telah direalisasikan masing-masing 100 %. Melalui kegiatan ini maka pelaksanaan pemberantasan vektor malaria sebanyak 96 kali, Bahan Laboratorium Penunjang Kegiatan Penyakit Menular satu paket, pelayanan

Imunisasi

51

Desa,

Pemeriksaan

Sampel

Kualitas

Lingkungan 270 sampel dan Pengendalian vektor DBD sebanyak 300 kali, telah direalisasikan masing-masing 100 %. Hasil kegiatan Penyelenggaraan Pencegahan, Pemberantasan Penyakit

Menular

dan

Wabah

adalah

:

1)

Terlaksananya

Pemberantasan Vektor Malaria, 2) Tersedianya Bahan Laboratorium Penunjang Kegiatan Penyakit Menular, 3) Terlasananya pelayanan Imunisasi di Desa, 4) Terwujudnya Pemeriksaan Sampel Kualitas Lingkungan, dan 5) Terlaksananya Pengendalian DBD. Rencana

terlaksananya

Pemberantasan

Vektor

Malaria

sebanyak 96 kali, realisasi 96 kali, capaian kinerja 100 %. Rencana

LAKIP Tahun 2013

52


tersedianya bahan laboratorium penunjang kegiatan penyakit menular sebanyak 1 paket, realisasi 1 paket, capaian kinerja 100 %. Rencana Terlaksananya pelayanan Imunisasi di Desa sebanyak 51 Desa, realisasi 51 Desa, capaian kinerja 100 %. Rencana Banyaknya Sampel Kualitas Lingkungan yang diperiksa 270 sampel, realisasi 270 sampel, capaian kinerja 100 %. Rencana Terlaksananya Pengendalian DBD yang tersedia sebanyak 300 kali, realisasisi 300 kali, capaian kinerja 100 %. Faktor penunjang keberhasilan kinerja sasaran : Terlaksanya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah adalah selain adanya dukungan aparat di Desa / Kelurahan juga karena adanya proses perencanaan kegiatan yang baik dan komitmen Tim Pengadaan Barang dan Jasa yang tinggi. Tabel 3.4 Capaian Kinerja sasaran meningkatnya Penyelenggaraan Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah Sasaran Kegiatan

IKU

Meningkatnya Penyelenggaraan Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah

Rencana

Realisasi

a. Terlaksananya Pemberantasan 96 kali 96 kali Vektor Malaria b. Tersedianya Bahan Laboratorium Penunjang 35 jenis 35 jenis Kegiatan Penyakit Menular c. Terlaksananya pelayanan 51 Desa 51 Desa Imunisasi di Desa. d. Banyaknya Sampel Kualitas 270 270 sampel Lingkungan yang sampel diperiksa e. Terlaksananya 300 kali 300 kali Pengendalian DBD Rata-rata Capaian Kinerja sasaran Penyelenggaraan Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular, Wabah dan Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan.

LAKIP Tahun 2013

% Capaian Kinerja 100%

100%

100%

100%

100 % 100%

53


4. Terlaksananya pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan Indikator kinerja utama dari sasaran : terlaksananya pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan adalah : 1) Jumlah obat P3K yang tersedia, 2) Jumlah obat Obatan(emergency dan suplemen) yang tersedia, 3) Jumlah Obat Generik tersedia 4).Jumlah distribusi obat dan perbekalan kesehatan yang dilakukan, 5) Jumlah pembinaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang dilakukan, 6) Jumlah perencanaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan yang tersedia, 7) Jumlah Spuit tersedia dan 8). Jumlah Smoker analiser tersedia. Strategi untuk mencapai sasaran: terlaksananya pelayanan kefarmasian merupakan bagian dari Program Upaya Kesehatan dalam bentuk kegiatan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Dalam Tahun 2013 kegiatan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehata dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp 1.098.503.467,53 dan telah terrealisasi Rp.1.083.639.914,00 ( 98,65%). Penghematan dana sebesar Rp. 14.863.554 ( 1,35% ). Penggunaan tenaga sebanyak 6 orang, alat transportasi roda 4 sebanyak 1 unit, dan Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Tim, telah terrealisasi 100 %. Jumlah obat P3K, jumlah oabat emergency,Jumlah Obat Soplemen, Jumlah Obat generik, jumlah distribusi obat dan perbekalan kesehatan, jumlah pembinaan peningkatan pelayanan kesehatan, jumlah perencanaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan ,Jumlah Spuit dan Jumlah Semoker Analiser telah direalisasikan sebesar 100 %. Hasil

kegiatan

pelayanan

kefarmasian

dan

perbekalan

kesehatan adalah : 1) Jumlah obat P3K, 2) Jumlah obat obatan ( Emergency dan Suplemen), 3) Jumlah Obat Generik 4).Jumlah distribusi obat dan perbekalan kesehatan, 5) Jumlah pembinaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, 6) Jumlah perencanaan

LAKIP Tahun 2013

54


kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan, 7). Jumlah Spuit, 8) Jumlah Smoker Analiser. Rencana terlaksananya pengadaan obat P3K, terreaisasi 100%. Rencana pelaksanaan pengadaan obat obatan (emergency dan Suplemen ),realisasi 96,55%. Rencana terlaksananya penyediaan obat generik realisasi 96,55 % , Rencana pelaksanaan distribusi obat dan perbekalan

kesehatan,

realisasi

100%.

Rencana

peaksanaan

pembinaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, realisasi 100%. Rencana pelaksanaan perencanaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan ralisasi100%, Rencana Penyediaan Spuit , realisasi 100 %, rencana penyediaan Smoker analiser, realisasi 100 %

Faktor

penunjang

keberhasilan

kinerja

sasaran

terlaksananya

pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan adalah perencanaan yang baik dan adanya komitmen Tim Pengadaan Barang dan Jasa yang tinggi serta semua komponen yang terlibat dalam kegiatan ini. Tabel 3.5 Capaian Kinerja sasaran terlaksananya pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan Sasaran Kegiatan Terlaksanya Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan

IKU a. Terlaksananya pengadaan obat P3K b. Terlaksananya pengadaan obat obatan(Emergency dan suplemen) c.Terlaksananya Penyediaan Obat Generik d.Terlaksananya distribusi obat dan perbekalan kesehatan e.Terlaksananya pembinaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan

LAKIP Tahun 2013

% Capaian Kinerja

Rencana

Realisasi

1 paket

1 paket

100 %

1 paket

1 paket

100%

1 Paket

1 Pkt

96,55 %

120 kali

120 kali

100%

40 kali

40 kali

100%

55

Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana f.

Terlaksananya perencanaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan g. Terlaksananya perencanaan penyediaan spuit h. Terlaksananya Penyediaan smoker analiser Rata-rata Capaian Kinerja sasaran kefarmasian dan alat kesehatan

1 paket

1 paket

100%

1 Paket

1 paket

100 %

1 Paket

1paket

100 %

pelayanan

99,,61 %

Terlaksananya

5. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat. Indikator kinerja utama dari sasaran : Meningkatnya Kesehatan Masyarakat adalah : 1) Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu yang tersedia, 2) Jumlah Pelayanan Kesehatan Anak dan Bayi yang tersedia, 3) Jumlah Penyuluhan Pola Hidup Sehat yang tersedia, 4) Jumlah Upaya peningkatan Puskesmas melalui Posyandu yang tersedia, 5). Jumlah Pembinaan anak Pra Sekolah di TK yang tersedia dan 6). Jumlah Pembinaan Anak Pra Sekolah yang tersedia, 7) Jumlah Pelayanan Usaha Kesehatan Sekolah yang tersedia dan 9) Jumlah Pelayanan Kesehatan Remaja yang tersedia. Strategi untuk mencapai sasaran : Meningkatnya Kesehatan Masyarakat

dilakukan

melalui

kegiatan

Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat merupakan bagian dari Program Upaya Kesehatan yang bertujuan memberdayakan individu dan masyarakat dalam bidang kesehatan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku dan peran aktif individu, keluarga dan masyarakat

sesuai

meningkatkan

sosial

dan

budaya

melindungi

setempat

untuk

kesehataannya

memelihara, sendiri

dan

lingkungannya menuju masyarakat yang sehat, mandiri dan produktif. Dalam Masyarakat

Tahun

2013

dialokasikan

kegiatan

dari

dana

Peningkatan APBD

Kesehatan

sebesar

Rp.

1.653.840.000,00 dan terrealisasi sebesar Rp. 1.606.285.000,00

LAKIP Tahun 2013

56


(97,12 % ).

Penghematan

dana

sebesar

Rp. 47.015.000,00

(2.84% ). Pelaksana kegiatan sebanyak 155 orang terdiri tenaga kesehatan dan kader dari posyandu di desa / kelurahan. Penggunaan alat transportasi roda 4 sebanyak 1 buah, roda 2 sebanyak 6 buah, masing-masing telah terrealisasi 100%. Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu 9 Puskesmas, Jumlah Pelayanan Kesehatan Anak dan Bayi 9 Puskesmas, Jumlah Penyuluhan Pola Hidup Sehat 51 Desa, Jumlah Peningkatan Puskesmas melalui Posyandu 328 Posyandu, Jumlah Pembinaan Anak Pra Sekolah 24 TK, Jumlah Pelayanan Usaha Kesehatan Sekolah 195 Sekolah, dan Jumlah Pelayanan Kesehatan Remaja 32 Sekolah, telah direalisasikan masingmasing 100 %. Hasil kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat adalah : 1) Banyaknya

Puskesmas

yang

meningkat

kemampuannya

dalam

Pelayanan Kesehatan Ibu di 9 Puskesmas, 2) Banyaknya Puskesmas yang meningkat kemampuannya dalam Pelayanan Kesehatan Anak dan Bayi

di

9

Puskesmas,

3)

Banyaknya

Desa

yang

meningkat

pengetahuannya tentang Pola Hidup Sehat di 51 Desa, 4) Banyaknya Posyandu

yang

meningkat

Kesehatannya

di

328

Posyandu,

6) Banyaknya Pembinaan Anak Pra Sekolah yang terbina di 24 TK, 7) Banyaknya Sekolah yang mendapat Pelayanan UKS di 193 Sekolah, dan 9) Banyaknya Sekolah yang mendapat Pelayanan Kesehatan Remaja di 32 Sekolah. Rencana Banyaknya Puskesmas yang meningkat kemampuannya dalam Pelayanan Kesehatan Ibu di 9 Puskesmas, realisasi 9 Puskesmas, capaian kinerja 100 %. Rencana Banyaknya Puskesmas yang meningkat kemampuannya dalam Pelayanan Kesehatan Anak dan Bayi di 9 Puskesmas, realisasi 9 Puskesmas, capaian kinerja 100%, Rencana Banyaknya Desa yang meningkat pengetahuannya tentang Pola Hidup Sehat di 51 Desa, capaian 100 %. Rencana Banyaknya

LAKIP Tahun 2013

57


Posyandu yang meningkat Kesehatannya di 328 Posyandu, realisasi 328 Posyandu, capaian kinerja 100% dan Rencana Banyaknya Pembinaan Anak Pra Sekolah yang terbina di 24 TK, realisasi 24 TK, capaian kinerja 100 %. Rencana Banyaknya Sekolah yang mendapat Pelayanan UKS di 195 sekolah, realisasi 195 Sekolah, realisasi 100 %, capaian kinerja 100 % dan Banyaknya Sekolah yang mendapat Pelayanan Kesehatan Remaja di 32 Sekolah, realisasi 32 sekolah, capaian kinerja 100 % Faktor penunjang keberhasilan kinerja sasaran : Meningkatnya Kesehatan Masyarakat adalah selain adanya dukungan kader-kader posyandu, para pendidik di TK dan SLTP/SLTA juga karena adanya proses perencanaan kegiatan dan komitmen pelaksananya yang baik. Tabel 3.6 Capaian Kinerja sasaran meningkatnya Kesehatan Masyarakat. Sasaran Kegiatan

IKU


a. Banyaknya Puskesmas yang meningkat kemampuannya dalam Pelayanan Kesehatan Ibu Puskesmas. b. Banyaknya Puskesmas yang meningkat kemampuannya dalam Pelayanan Kesehatan Anak dan Bayi c. Banyaknya Desa yang meningkat pengetahuannya tentang Pola Hidup Sehat. d. Banyaknya Posyandu yang LAKIP Tahun 2013

Rencana

Realisasi

% Capaian Kinerja

9 Pusk

9 Pusk

100%

9 Pusk

9 Pusk

100%

51 Desa

51 esa

100%

328 Posy

328 Posy

100 %

58


meningkat Kesehatannya e. Banyaknya Anak Pra Sekolah yang 50 TK 50TK terbina f. Banyaknya Sekolah yang 198 198 mendapat sekolah sekolah Pelayanan UKS h. Banyaknya Sekolah yang 34 34 mendapat sekolah sekolah Pelayanan Kesehatan Remaja Rata-rata Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Kesehatan Masyarakat 6. Meningkatnya

Pelayanan

dan

Penanggulangan

100 %

100 %

100 %

100% Masalah

Kesehatan. Indikator kinerja utama dari sasaran : Meningkatnya Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan adalah : 1) Jumlah tenaga kontrak yaitu Dokter, dokter gigi, apoteker, teknis kefarmasian AA/D3 Farmasi, analis kesehatan/laboratorium, perawat gigi (D3), Gizi (D3) dan Perawat (D3). 2) Jumlah pengadan bahan praktek kedokteran, 3) Jumlah pengadaan bahan praktek laboratorium, 4) Jumlah Pengawasan ke sarana kesehatan dan praktik swasta yang tersedia, 5) Jumlah lomba nakes teladan yang tersedia, 6). Jumlah pengadaan almari obat yang tersedia, 7). Jumlah pengadaan jaringan SIKDA yang tersedia. Strategi untuk mencapai sasaran : Meningkatnya Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan dilakukan melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan. Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan merupakan bagian dari Program Upaya Kesehatan yang bertujuan meningkatkan, memantapkan, mempertahankan jangkauan serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan pemanfaatan pelayanan menuju peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. LAKIP Tahun 2013

59


Dalam Tahun 2013 kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan dialokasikan dari dana APBD Rp.2.202.004.000,00 telah terrealisasi sebesar Rp. 1.965.513.932 ( 89,26% ).

Penghematan

dana

sebesar

Rp. 236.490.068,00

(10,74% ). Pelaksana kegiatan sebanyak 63 orang realisasi 100 %. Penggunaan alat transportasi roda 4 sebanyak 1 buah, roda 2 sebanyak 2 buah, telah terrealisasi 100 % dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 2 Tim, telah terrealisasi 100 %. Jumlah tenaga kontrak dokter sebanyak 23 orang, dokter gigi 3 orang, apoteker 3 orang, teknis kefarmasian AA/D3 4 orang, tenaga analis kesehatan/laboratorium 5 orang, tenaga perawat gigi(D3) 4 orang, tenaga gizi (D3) 9 orang, tenaga perawat (D3) 12 orang, jumlah pengadan bahan praktek kedokteran sebanyak 11 jenis, jumlah pengadaan bahan praktek laboratorium sebanyak 8 jenis, jumlah Pengawasan ke sarana kesehatan dan praktik swasta yang tersedia sebanyak 80 kali, jumlah lomba nakes teladan yang tersedia sebanyak 4 kali, jumlah pengadaan almari obat yang tersedia sebanyak 4 buah dan jumlah pengadaan jaringan SIKDA yang tersedia sebanyk 2 paket telah direalisasikan masing-masing 100 %. Hasil kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan adalah : 1) Terlaksananya pengadaan

tenaga

kontrak yaitu Dokter , dokter gigi, apoteker, teknis kefarmasian AA/D3 Farmasi, analis kesehatan/laboratorium, perawat gigi (D3), Gizi (D3) dan Perawat (D3).

2) Terlaksananya

pengadaan bahan praktek

kedokteran, 3) Terlaksananya pengadaan bahan praktek laboratorium, 4) Terlaksannanya Pengawasan ke sarana kesehatan dan praktik swasta yang tersedia, 5) Terlaksananya lomba nakes teladan yang tersedia, 6). Terlaksananya pengadaan almari obat yang tersedia, 7). Terlaksananya pengadaan jaringan SIKDA yang tersedia.

LAKIP Tahun 2013

60


Rencana; 1) Terlaksananya pengadaan tenaga kontrak yaitu Dokter sebanyak 23 orang realisasi 23 orang , capaian kinerja 100%, dokter gigi 3 orang realisasi 3 orang capaian kinerja 100%, apoteker 3 Orang realisasi 3 orang , Capaian kinerja 100 %, teknis kefarmasian AA/D3 Farmasi sebanyak 4 orang realisasi 4 orang capaian kinerja 100% , analis kesehatan/laboratorium sebanyak 5 orang realisasi 5 orang capaian kinerja 100%,

perawat gigi (D3) sebanyak 4 orang

realisasi 4 orang capaian kinerja 100%, Gizi (D3) sebanyak 9 orang realisasi 9 orang capaian kinerja 100% dan Perawat (D3) sebanyak 12 orang realisasi 12 orang capaian kinerja 100%. Terlaksananya

2)

pengadaan bahan praktek kedokteran sebanyak 11

jenis realisasi 11 jenis capaian kinerja 100%, 3) Terlaksananya pengadaan bahan praktek laboratorium sebanyak 8 jenis realiasi 8 jenis capaian kinerja 100%, 4) Terlaksannanya Pengawasan ke sarana kesehatan dan praktik swasta yang tersedia sebanyak 80 kali realisasi 80 kali capaian kinerja 100%, 5) Terlaksananya lomba nakes teladan yang tersedia sebanyak 4 kali realisasi 4 kali capaian kinerja 100% , 6). Terlaksananya pengadaan almari obat yang tersedia sebanyak 4 buah realisasi 4 buah capaian kinerja 100, dan, 7). Terlaksananya pengadaan jaringan SIKDA yang tersedia sebanyak 2 paket realisasi 2 paket capaian kinerja 100% Faktor penunjang keberhasilan kinerja sasaran : Meningkatnya Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan adalah selain adanya dukungan adanya proses perencanaan kegiatan dan komitmen pelaksananya yang baik juga mendapat dukungan biaya premium dari kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.

LAKIP Tahun 2013

61


Tabel 3.7 Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan. Sasaran Kegiatan

Meningkatnya Pelayanan dan Penanggulang an Masalah Kesehatan

IKU

% Capaian Kinerja

Rencana

Realisasi

63 Orang

63 orang

100%

11 jenis

11 jenis

100%

8 jenis

8 jenis

100%

80 kali

80 kali

100%

4 kali

5 kali

100%

4 paket

4 paket

100 %

2 paket

2 paket

100 %

a. Terlaksananya

pengadaan tenaga kontrak: Dokter , dokter gigi, apoteker, teknis kefarmasian AA/D3 Farmasi, analis kesehatan/ laboratorium, perawat gigi (D3), Gizi (D3) dan Perawat (D3). b. Terlaksananya pengadaan bahan praktek kedokteran c. Terlaksananya

pengadaan bahan praktek laboratorium, d. Terlaksananya Pengawasan ke sarana kesehatan dan praktik swasta. e. Terlaksananya lomba nakes teladan j. Tersedianya pengadaan almari obat k. Tersedianya pengadaanjaringa n SIKDA

Rata-rata Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

LAKIP Tahun 2013

100%

62


7. Menurunnya Prevalensi Gizi Kurang Indikator kinerja utama dari sasaran : Menurunnya prevalensi gizi kurang adalah : 1) Jumlah Balita Gizi Kurang yang diberikan PMT yang tersedia , 2) Jumlah Desa yang dilacak untuk kasus gizi kurang yang tersedia dan, 3) Jumlah Puskesmas yang dibina Strategi untuk mencapai sasaran: Menurunnya prevalensi gizi kurang dilakukan melalui kegiatan Pemberian makanan tambahan dan vitamin merupakan bagian dari Program Upaya Kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat terutama bagi bayi dan balita. Dalam Tahun 2013 kegiatan meningkatnya Pemberian makanan tambahan dan vitamin dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp 196.035.000,00 dan telah terrealisasi Rp. 190.106.000,00 ( 96,98% ). Penghematan

dana

sebesar

Rp. 5.929.000,00 ( 3,02.% ).

Penggunaan tenaga sebanyak 5 orang, Alat transportasi roda 4 sebanyak 1 unit, dan Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Tim, telah terrealisasi 100 %. Jumlah balita kurang gizi yang diberikan pemberian makanan tambahan sebanyak 90 balita, jumlah Desa yang dilacak untuk kasus Balita Kurang Gizi 51 Desa dan jumlah puskesmas yang dibina sebanyak 9 puskesmas telah direalisasikan masing-masing 100 %. Hasil kegiatan Pemberian makanan dan vitamin adalah : 1) Terlaksananya pemberian makanan tambahan bagi 90 balita gizi kurang, 2) Terlaksananya Desa yang dilacak untuk kasus Balita Kurang Gizi 51 Desa. 3) Terlaksananya pembinaan di 9 Puskesmas Rencana Terlaksananya pemberian makanan tambahan bagi 90 balita gizi kurang, realisasi 90 Balita, capaian kinerja 100 %. Rencana Terlaksananya Desa yang dilacak untuk kasus Balita Kurang Gizi 51 Desa, realisasi 51 Desa, capaian kinerja 100%. Rencana terlaksananya pembinaan di 9 Puskesmas, realiasasi 9 Puskesmas, capaian kinerja 100%. Faktor penunjang keberhasilan kinerja sasaran : menurunnya prevalensi LAKIP Tahun 2013

63


gizi kurang adalah selain adanya dukungan kader-kader posyandu juga karena adanya proses perencanaan kegiatan yang baik dan komitmen Tim Pengadaan Barang dan Jasa yang tinggi

Tabel 3.8 Capaian Kinerja sasaran Menurunnya Prevalensi Gizi Kurang Sasaran Kegiatan

IKU

Rencana

Menurunnya Prevalensi Gizi kurang

Realisasi

a.Terlaksananya Pemberian Makanan 90 Balita 90 Balita Tambahan bagi Balita Gizi Kurang b. Terlaksananya Desa yang dilacak untuk 51 Desa 51Desa kasus Balita Kurang Gizi c. Terlaksananya permberian Makanan Pendamping Air 28 Balita 28 Balita Susu Ibu (MPASI) BAGI Balita Gakin Rata-rata Capaian Kinerja sasaran Menurunnya prevalensi gizi kurang

% Capaian Kinerja

100%

100%

100%

100%

8. Terpeliharanya Sertifikasi ISO 9001 – 2008 Indikator kinerja utama dari sasaran : Terpeliharanya Serifikasi ISO 9001-2008 adalah : Jumlah Pemeliharaan Sertifikasi ISO / SNI 9001 – 2008 yang tersedia. Strategi untuk mencapai sasaran: Terpeliharanya Serifikasi ISO 9001-2008 dilakukan melalui kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan merupakan bagian dari Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan

LAKIP Tahun 2013

64


peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang ditempuh dengan melakukan pemeliharaan Sertifikasi ISO / SNI 9001 – 2008 melalui perubahan ISO 9001 – 2000 menjadi ISO 9001 – 2008. Dalam Tahun 2013 kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp. 45.500.000,00 telah terrealisasi sebesar Rp. 0,00 (0,00%). Sisa dana sebesar Rp. 45.500.000,00 (0,00% ). Sedangkan jumlah tenaga yang dipergunakan sebanyak 15 orang, tidak terrealisasi ( 00,00 % ), termasuk penggunaan Tenaga Konsultan 1 Tim, terrealisasi (00,00%.) Jumlah pemeliharaan Sertifikasi ISO / SNI 9001 – 2008, dapat direalisasikan 0 %. Hasil kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan adalah : 1) Banyaknya Sertifikasi ISO / SNI 9001 - 2008 yang terpelihara. Rencana Banyaknya Sertifikasi ISO / SNI 9001 - 2008 yang terpelihara : 1 paket, realisasi 0 paket, capaian kinerja 00,00 %. Hal ini menunjukkan

pelaksanaan

pemeliharaan

Standar

Pelayanan

Kesehatan melalui pemeliharaan ISO 9001 – 2008 dapat terrealisasi, capaian kinerja 0,00 % Faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya

pemeliharaan

Standar Pelayanan Kesehatan melalui pemeliharaan sertifikat ISO 9001 – 2008 terutama disebabkan oleh berhalangannya Tim konsultan dan auditor external yang menangani atau yang menentukan layak dan tidaknya penetapan sertifikasi ISO 9001-2008 pada SKPD Pemkab. Jembrana.\

LAKIP Tahun 2013

65


Tabel 3.9 Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan.

IKU

Rencana

Realisasi

% Capaian Kinerja

1 paket

0 paket

0,00 %

a. Banyaknya

Sertifikasi ISO / SNI 9001 – 2008 yang terpelihara

Rata-rata Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan ( ISO 9001 – 2008 )

0,00 %

9. Tersusunnya Standarisasi Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan Indikator kinerja utama dari sasaran : tersusunnya standarisasi Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan adalah jumlah pelaksanaan penyusunan standarisasi analisis belanja pelayanan kesehatan. Strategi untuk mencapai sasaran: tersusunnya standarisasi Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan

dilakukan melalui kegiatan penyusunan

standarisasi analisis belanja pelayanan kesehatan merupakan bagian dari Program

Standarisasi

Pelayanan

Kesehatan

yang

bertujuan

untuk

mengetahui jumlah dan jenis belanja kesehatan pada semua jenjang pelayanan

kesehatan

sehingga

dapat

digunakan

sebagai

bahan

perencanaan dalam upaya meningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Dalam Tahun 2013 kegiatan Penyusunan Standarisasi

Analisis

Belanja Pelayanan Kesehatan dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp. 10.641.000,00 pada anggaran induk tahun 2013,

namun karena

penyusunan standarisasi Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan tidak laksanakan, maka pada perubahan anggaran tahun 2013, belanja standarisasi Analisis Belanja Kesehatan di geser untuk kebutuhan lain yang

LAKIP Tahun 2013

66


lebih penting. Sehingga tidak terrealisasi.

C. Aspek Keuangan Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana tahun 2013, didukung dengan dana sejumlah

Rp. 42.317.531.290,70 yang

terbagi ke dalam dua jenis belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja

langsung.

Alokasi

belanja

tidak

langsung

sebesar

Rp.

17.144.973.500 ( 40,51% ) dan alokasi belanja langsung sebesar Rp.25.202.557.790,90 (59,55.% ). Dari alokasi belanja langsung tersebut sebesar Rp.3.325.500,00 berasal dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan yang diperuntukan Kegiatan Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya. Realisasi belanja tahun 2013 sebesar Rp.38.481.428.794,00 terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja

langsung sebesar

Rp.22.638.169.299 (89.82 % ) dari jumlah total belanja langsung sebesar Rp. 25.202.557.790,90,00 dan realisasi belanja tak langsung sebesar Rp. 15.843.426.081,00 ( 92,57 % ) dari jumlah belanja tidak langsung sebesar Rp. 17.144.973.500,00. Dengan demikian, sisa belanja dapat dirinci sebagai berikut : a) Sisa belanja langsung sebesar Rp. 1.271.547.419 (7,41%) dan

b) Sisa belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.564.555.078

(10,17 % ). Rincian selengkapnya adalah : 1. Belanja Tidak Langsung. Belanja Tidak langsung pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana tahun 2013 sebesar Rp. 17.144.973.500,00 dengan rincian realisasi sebagai berikut : LAKIP Tahun 2013

67


Tabel 3.10

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 14. 15. 16. 17.

Realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Uraian Pagu Dana Realisasi 9.802.975.060 - Gaji Pokok PNS 10.268.661.592 857.923.514 - Tunjangan Keluarga 886.428.162 273.405.000 275.593.226 - Tunjangan Jabatan 1.067.940.000 1.067.105.000 - Tunjangan Fungsional 106.035.000 133.400.000 - Tunjangan Fungsional Umum 639.484.820 653.276.020 - Tunjangan Beras 240.145.891 295.548.000 - Tunjangan PPh 228.281 472.000 - Pembulatan Gaji 196.393.515 220.574.500 - Iuran Asuransi Kesehatan - Tambahan Penghasilan Beban 220.547.500 1.673.330.000 Kerja utk pejabat - Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya - Tunjangan Bendahara - Tunjangan Bendahara Pembantu - Tunjangan PPTK - Tunjangan Pengurus Barang - Tunjangan Pejabat Pengadaan - Tunjangan PPK-SKPD JUMLAH

1.092.960.000

% 95.46 96.78 99.21 99.92 79.45 97.89 81.25 48.36 89.04 78.42

924.420.000 84,58

2.888.000 13.200.000

2.888.000 100,00 10.500.000

16.800.000 25.200.000 4.200.000 24.000.000

79,55 100,00 100,00 100,00 10,00

17.114.973.500

16.800.000 25.200.000 4.200.000 2.400.000 15.843.426.081

92.57

2. Belanja Langsung Pencapaian target kinerja belanja langsung Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 22.638.002.713,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.25.202.557.790,70,00 dengan demikian pencapaian target kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana mencapai 89,82% yang berarti masih lebih kecil sebesar Rp. 2.564.555.078,00 atau 10,17 % dari anggaran yang disediakan dalam APBD. Indikator pencapaian target kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana

terdiri

dari

beberapa

program

dan

kegiatan

yang

realisasinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

LAKIP Tahun 2013

68


a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pencapaian target kinerja dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, sebesar Rp. 1.155.709.350,00 atau tercapai sebesar 95,13 % yang berarti lebih kecil sebesar Rp. 59.128.751,00 atau 4.86 % dari anggaran yang disediakan dalam APBD sebesar Rp. 1.214.838.101,00.

Adapun

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran terdiri dari 9 kegiatan, yaitu : 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp. 11.700.000,00 atau 100%, yang berarti semuanya bisa direalisasi dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 11.700.000,00 2) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp. 111.504.000,00 atau 99,59%, yang berarti lebih kecil sebesar Rp. 456.000,00 atau 0,40 % dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 111.960.000,00 3) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp. 26.320.000,00 atau 95,71%, yang berarti lebih kecil sebesar Rp. 1.180.000,00 atau 4,29 % dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 27.500.000,00 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor, Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp.60.357.650,00 atau 99,93%, yang berarti lebih kecil sebesar Rp. 42.760,00 atau 0,07% dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 60.400.410,00 5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp. 45.546.900,00 atau 95,78%, yang berarti

LAKIP Tahun 2013

69


lebih kecil sebesar Rp.2.005.000,00 atau 4,21% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.47.551.900,00. 6) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp. 697.702.000,00 atau 93,56%, yang berarti lebih kecil sebesar Rp. 47.990.591,00 atau 6,43 % dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 745.692.591,00 7) Penyediaan Makanan dan Minuman, Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp. 34.825.000,00 atau 99,89%, yang berarti lebih kecil sebesar Rp. 60.000,00 atau 0,17% dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 34.885.000,00 8) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp. 89.453.800,00 atau 92,39%, yang berarti lebih kecil sebesar Rp. 7.366.200,00 atau 7,60% dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 96.820.000,00 9) Penyediaan Upacara/Upakara Keagamaan Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp.78.300.000,00. Atau 99,94% yang berarti lebih kecil sebesar Rp.48.200,00 atau 0,06% dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp.78.348.200,00

b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pencapaian target kinerja dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 4.894.991.652,00 atau tercapai sebesar

97,09

%

yang

berarti

lebih

kecil

sebesar

Rp.

146.637.182,00 atau 2,90 % dari anggaran yang disediakan dalam APBD,

sebesar

Rp.

5.041.628.834,00.

Adapun

Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 2 kegiatan yaitu sebagai berikut:

LAKIP Tahun 2013

70


1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp. 168.170.000,00 atau 99,51 %, yang berarti Lebih kecil

dari jumlah anggaran yang disediakan

sebesar Rp. 169.000.000,00, terdapat penghematan sebesar Rp.830.000,00 (0,49%) 2) Pengadaan

Penyediaan

Jasa

Sewa

Kendaraan

Dinas/Operasional Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp. 70.200.000,00 atau 97,50 %, yang berarti lebih kecil sebesar Rp1.800.000,00 atau 2,50 % dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 72.000.000,00 3) Pemeliharaan rutin /berkala Gedung Kantor Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp. 4.071.571.400,00 atau 98,79 %, yang berarti lebih kecil sebesar Rp. 49.940.982,00 atau 1,21 % dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 4.121.512.382,00 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp. 585.050.252,00 atau 86,15%, yang berarti lebih kecil sebesar Rp. 94.066.220,00 atau 13.85% dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp.679.116.472,00

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pencapaian target kinerja dari Program Disiplin Aparatur sebesar Rp. 36.000.000,00 atau tercapai sebesar 94,74 % dari anggaran yang disediakan dalam APBD sebesar Rp.38.000.000,00

Program Peningkatan Disiplin Apartur terdiri dari 1 kegiatan yaitu pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu realisasinya sebesar

LAKIP Tahun 2013

71


Rp.36.000.000,00 atau 94,74 % yang berarti lebih kecil sebesar Rp.2.000.000,00 atau 5,26 % dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 38.000.000,00

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pencapaian target kinerja dari Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur sebesar Rp. 47.521.650,00 atau tercapai sebesar

79,78 % dari anggaran yang disediakan dalam APBD

sebesar Rp. 59.560.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur terdiri dari 1 kegiatan yaitu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan

yang

berarti

realisasinya

sebesar

Rp.47.521.650,00 atau 79,78 % yang berarti lebih kecil sebesar Rp.12.038.350,00 atau 20,21% dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 59.560.000,00.

e. Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja Dan Keuangan Pencapaian

target

kinerja

dari

Program

Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebesar Rp. 9.835.000,00 atau tercapai sebesar anggaran

yang

disediakan

dalam

APBD

98,35 % dari sebesar

Rp.

10.000.000,00.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan terdiri dari 1 kegiatan yaitu Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Relasisai anggaran sebesar Rp.9.835.000 (98,35%)dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 10.000.000,00 terdapat penghematan sebesar Rp. 165.000,00 (1,65 %)

LAKIP Tahun 2013

72


f. Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan Pencapaian target kinerja dari Program

Obat dan Perbekalan

Kesehatan sebesar Rp. 1.017.078.595,00 atau tercapai sebesar 87,67 % dari anggaran yang disediakan dalam APBD sebesar Rp. 1.160.112.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan terdiri dari 1 kegiatan yaitu Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

yang berarti

berarti realisasinya sebesar Rp.1.017.078.595,00 atau 87,67 % yang berarti lebih kecil sebesar Rp.143.033.405,00 atau 12,32% dari

jumlah

anggaran

yang

disediakan

sebesar

Rp.

1.160.112.000,00

g. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pencapaian target kinerja dari Program Masyarakat sebesar

Upaya Kesehatan

sebesar Rp. 11.794.137.998,00 atau

tercapai

96,92 % dari anggaran yang disediakan dalam APBD

sebesar Rp. 12.168.962.200,53 Adapun Program

Upaya Kesehatan Masyarakat terdiri dari

5

kegiatan yaitu sebagai berikut: 1) Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp. 3.525.634.,00 atau 99,44%, yang berarti masih ada sisa dana anggaran Rp. 19.955.500,00 atau 0,56 % dari

jumlah

anggaran

yang

disediakan

sebesar

Rp.3.545.590.000,00 2) Penyelenggaraan Pencegahan Pemberantasan Penyakit Menular, Wabah dan Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp. 3.613.064.652,00 atau 98,47%, yang

LAKIP Tahun 2013

73


berarti masih ada sisa dana anggaran Rp.55.960.081,00 atau 1,52 % dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 3.669.024.733,00. 3) Pelayanan Kefarmasian dan alat kesehatan Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp. 1.083.639.914,00 atau 98,65%, yang berarti masih ada sisa dana anggaran Rp. 14.863.554,00 atau 1,35%

dari

jumlah

anggaran

yang

disediakan

sebesar

Rp. 1098.503.467,53 4) Peningkatan Kesehatan Masyarakat Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp. 1.606.285.000,00 atau 97,12%, yang berarti masih ada sisa dana anggaran Rp. 47.555.000,00 atau 2,87 % dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.653.840.000,00 5) Peningkatan Kesehatan

Pelayanan

dan

Penanggulangan

Masalah

Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp. 1.965.513.932,00 atau 89,26%, yang berarti masih ada sisa dana anggaran Rp. 236.490.068,00 atau 10,73% dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2.202.004.000,00 h. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pencapaian target kinerja dari Program Perbaikan gizi masyarakat sebesar Rp. 190.106.000,00 atau tercapai sebesar 96,98 % dari anggaran

yang

disediakan

dalam

APBD

sebesar

Rp.

196.035.000,00 .

Adapun Program Perbaikan Gizi Masyarakat hanya terdiri dari 1 kegiatan yaitu kegiatan Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin yang realisasinya mencapai Rp.190.106.000,00 atau 96,98% yang berarti lebih kecil sebesar Rp.5.929.000,00 atau

LAKIP Tahun 2013

74


3,02% dari anggaran yang disediakan dalam APBD sebesar Rp. 196.035.000,00 i.

Program Pengembangan Lingkungan sehat Pencapaian

target

kinerja

dari

Program

Pengembangan

Lingkungan Sehat Rp. 132.165.200 (92,70) dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 142.577.000,-

Program Pengembangan Lingkungan Sehat terdiri dari satu kegiatan yaitu Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Realisasi anggaran tahun 2013 adalah sebesar Rp. 132.165.200,00 ( 92,70) terdapat penghematan sebesar Rp. 10.411.800,00 (7,30 %)

J. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pencapaian target kinerja dari Program Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 0,00 atau tercapai sebesar 0,00 % dari anggaran yang disediakan dalam APBD sebesar Rp. 45.000.000,00 1) Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standarisasi Pelayanan Kesehatan ( ISO) 9001-2008) Realisasi sampai dengan Tahun 2013 mencapai sebesar Rp.0,00 Atau 0,00 % yang berarti masih ada sisa anggaran sebesar Rp.45.000.000,00 Atau 100,00% dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp.45.000.000,00 k. Program Peningkatan Pelayanan Blud Puskesmas Pencapaian target kinerja dari Program Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas sebesar Rp. 3.360.457.268,00 atau tercapai sebesar

65,57

%

yang

berarti

lebih

kecil

sebesar

Rp.1.764.887.387,00 atau 34,43 % dari Target Pendapatan BLUD Puskesmas sebesar Rp. 5.125.344.655.17

LAKIP Tahun 2013

75


Adapun

Program

Peningkatan

Pelayanan

BlUD

Puskesmas

Sebagai beikut : 1) Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD Pusekesmas Gilimanuk Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp. 118.101.583,00 atau

99,26%, yang

berarti masih ada sisa dana anggaran Rp. 884.600,00, atau 34,43%

dari

jumlah

target

pendapatan

sebesar

Rp.

118.986.183,00 2)

Kegiatan

Pendukung

Pelayanan

Kesehatan

Pada

BLUD

Puskesmas Gilimanuk Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp. 142.583.303,00 atau

92,24%, yang

berarti masih ada sisa dana anggaran Rp. 11.994.482,00 atau 7,75

%

dari

jumlah

target

penndapatan

sebesar

Rp.

154.577.785,00 l.

Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas Melaya Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp. 274.386.540,00 atau 80,25%, yang berarti masih ada sisa dana anggaran Rp. 67.533.832,00 atau 19,75%

dari

jumlah

target

pendapatan

sebesar

Rp. 341.920.371,00 m. Kegiatan Pendukung Puskesmas Melaya

Pelayanan

Kesehatan

Pada

BLUD

Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp. 251.923.037,00 atau 60,36%, yang berarti masih ada sisa dana anggaran Rp. 165.454.963,00 atau 39,64%

dari

jumlah

target

pendapatan

sebesar

Rp.

417.378.000,00

LAKIP Tahun 2013

76


n. Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas Kaliakah Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp. 323.701.450,00 atau 91,75%, yang berarti masih ada sisa dana anggaran Rp. 29.119.833,00 atau 8,25%

dari

jumlah

target

pendapatan

sebesar

Rp.

352.821.283,00

o. Kegiatan Pendukung Puskesmas Kaliakah

Pelayanan

Kesehatan

Pada

BLUD

Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp. 245.424.450,00 atau 37,053,885%, yang berarti masih ada sisa dana anggaran Rp.210.103.837,00 atau 46,12%

dari

jumlah

target

Pendapatan

sebesar

Rp.

455.528.286,54 p. Kegiatan

Pelayanan

Kesehatan

pada

BLUD

Pusekesmas

Dangintukadaya Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai

sebesar

Rp.

352.620.180,00

atau

99,94%, yang berarti masih ada sisa dana anggaran Rp. 201103,00

atau

0,05%

dari

jumlah

Target

Pendapatan sebesar Rp. 352.821.283,00 q. Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Dangintukadaya

Kesehatan

Pada

BLUD

Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai

sebesar

Rp.

320.214.534,00

atau

67,87%, yang berarti masih ada sisa dana anggaran Rp. 151.618.871,00

atau

32,13%

dari

jumlah

target

pendapatan sebesar Rp. 471.833.404,80,00

LAKIP Tahun 2013

77


r. Kegiatan Pelayanan Mendoyo

Kesehatan

pada

BLUD

Pusekesmas

Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai

sebesar

Rp.

126.066.301,00

atau


atau

26,66%

dari

jumlah

target

pendapatan sebesar Rp.171.900.000,00.

s.

Kegiatan

Pendukung

Pelayanan

Kesehatan

Pada

BLUD

Puskesmas Mendoyo Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp. 189.368.374,00 atau 67,37%, yang berarti masih ada sisa dana anggaran Rp. 91.730.754,00 atau 32,63%

dari

jumlah

target

Pendapatan

sebesar

Rp.

281.099.12,70 t.

Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD Pusekesmas Pekutatan Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai

sebesar

Rp.

221.733.242,00

atau


atau

24,33%

dari

jumlah

Target

Pendapatan sebesar Rp. 293.037.986,14 u. Kegiatan Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Pekutatan. Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp. 269.801.097,00 atau

55,86%, yang

berarti masih ada sisa dana anggaran Rp. 213.181.591,00 atau

LAKIP Tahun 2013

78


44,13%

dari

jumlah

Target

Pendapatan

sebesar

Rp.

482.982.688,00.

v. Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD Pusekesmas II Pekutatan. Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp. 70.378.478,00 atau 33,93%, yang berarti masih ada sisa dana anggaran Rp. 137.021.524,00 atau 32,63% dari jumlah target Pendapatan sebesar Rp. 207.400.000

w. Kegiatan

Pendukung

Pelayanan

Kesehatan

Pada

BLUD

Puskesmas II Pekutatan Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp. 55.849.154,00 atau 30,30%, yang berarti masih ada sisa dana anggaran Rp. 128.500.846,00 atau 69,70%

dari

jumlah

target

Pendapatan

sebesar

Rp.

184.350.000,00

x. Kegiatan Pelayanan IINegara.

Kesehatan

pada

BLUD

Pusekesmas

Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp. 82.940.002,00 atau 40,76%, yang berarti masih ada sisa dana anggaran Rp. 120.542.998,00 atau 59,23% dari jumlah targe pendapatan sebesar Rp.203.483.000,00. y.

Kegiatan Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas II Negara Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp. 82.705.232,00 atau 30,61%, yang berarti masih ada sisa dana anggaran Rp. 187.520.024,00 atau 69,39% dari jumlah target Pendapatan sebesar Rp. 270.225.256,00

LAKIP Tahun 2013

79


z. Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD Pusekesmas II Mendoyo Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai

sebesar

Rp.

123.365.930,00

atau


atau

15,50%

dari

jumlah

target

pendapatan sebesar Rp.146.000.000,00.

aa. Kegiatan

Pendukung

Pelayanan

Kesehatan

Pada

BLUD

Puskesmas II Mendoyo Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp. 109.294.383,00 atau 49,91%, yang berarti masih ada sisa dana anggaran Rp. 109.705.617,00 atau 50,09%

dari

jumlah

target

Pendapatan

sebesar

Rp. 219.000.000,00

LAKIP Tahun 2013

80


Dari uraian realisasi masing-masing kegiatan yang bersumber pada Belanja Langsung di atas dapat diringkas seperti tabel berikut : Tabel 3.11 Realisasi masing-masing Belanja Langsung Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana Tahun 2013 No. 1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Upacara/Upakara Keagamaan Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas/Operasional Pengadaan Pakaian Khusus pada Hari-Hari tertentu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar kinerja

Capaian Fisik

Pagu Anggaran

Realisasi

% Capaian

100

11.700.000

11.700.000

100

100

111.960.000

111.504.000

99,59

100

27.500.000

26.320.000

95,71

100

60.400.410

60.357.650

99,93

100

47.551.900

45.546.900

95,78

100

745.692.591

697.702.000

93,58

100

34.865.000

34.825.000

99,89

Keterangan Sudah selesai Sudah selesai / sisa Rp. 456.000 Sudah selesai / sisa Rp. 1.180.000 Sudah selesai / sisa Rp. 42.760 Sudah selesai / sisa Rp. 2.005.000 Sudah selesai/Sisa Rp. 47.990.591 Sudah selesai / sisa Rp.40.000,-

92,39 97,93

Sudah selesai / sisa Rp. 7.366.200 Sudah selesai / sisa Rp. 48.200 Sudah selesai/Sisa Rp.830.000

96.820.000 78.348.200

89.453.800 78.300.000

99,94

169.000.000

168.170.000

99,51

72.000.000

70.200.000

97,50

Sudah selesai / sisa Rp. 1.800.000

4.121.512.362

4.071.571.400

98,79


679.116.472

585.050.252

86,15

100 100

100

100


100 38.000.000

36.000.000

94,74 Sudah selesai / sisa Rp. 2.000.000

100 59.580.000

47.521.650

79,79 Sudah selesai / sisa Rp. 12.038.350

86,85 10.000.000 100

LAKIP Tahun 2013

9.835.000

98,35 Sudah selesai/Sisa Rp.165.000

81

Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana 17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24

24

25.

26

SKPD Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya Penyelenggaraan Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan (ISO 9001-2008) Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas

Total

1.160.112.000

1.017.078.595

87,67

94.83 3.545.590.000

3.525.634.500

99,44

3.669.024.733

3.613.064.652

98,47

100

Sudah selesai / sisa Rp.143.033.40 5 Sudah selesai / sisa Rp.19.955.500

Sudah selesai / Sisa Rp. 55.960.081

99,89

Sudah selesai / Sisa Rp. 14.863.554 Sudah selesai / sisa Rp. 47.555.000 Sudah selesai / Sisa Rp. 236.490.068

1.098.503.467

1.083.639.914

1.653.840.000

1.606.285.000

97,12

2.202.004.000

1.965.513.932

89.26

196.035.000

190.106.000

96.98

Sudah selesai / Sisa Rp. 5.929.000

142.577.000

132.165.200

92,70

Sudah selesai /sisa Rp. 10.411.800

45.500.000

-

-

Tidak dilaksanakan. Sisa Rp.45.000.000 ,-

-

-

-

5.125.344.655

3.360.457.268

65,57

25.202.577.790

22.638.002.713

89,82

99,38 98,25

100

100

100

0

0

93,11

97,45

LAKIP Tahun 2013

Sudah selesai Sisa Rp. 1.764.887.387 Sisa Rp. 2.564.555.078 Sisa Anggaran telah disetor ke Kas Daerah., kecuali utk sisa program BLUD Puskesmas

82


BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( LAKIP ) yang tersusun ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama tahun 2013. Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang. LAKIP ini disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah No. : 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tanggal 25 Maret 2003 dari Lembaga Administrasi Negara, yang merupakan gambaran Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana tahun 2013 termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2013 sebagai realisasi atas rencana kinerja tahun 2013. Disamping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran

serta permasalahan

yang dihadapi sebagai faktor penghambat

keberhasilan. Dengan tersusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai tahun 2013 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Kinerja di tahun berikutnya. A. SIMPULAN Dalam RENSTRA dan Rencana Kinerja Tahun 2013 ditetapkan sasaran strategis yang harus dicapai selama tahun 2013 meningkatnya mutu pelayanan dan upaya kesehatan masyarakat. Sasaran strategis tersebut diwujudkan melalui; a) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, b) Program Upaya Kesehatan Masyarakat, c) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan. Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya mutu pelayanan dan upaya kesehatan masyarakat, diukur melalui indikator utama yaitu : meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH), menurunnya Angka Kematian Bayi LAKIP Tahun 2013

82


(AKB), Angka Kematian Balita ( AKABA ), Angka Kematian Ibu (AKI) dan menurunnya prevalensi Gizi Kurang Tingkat capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja pada sasaran bidang kesehatan ini rata-rata 92,57 %.

B. SARAN – SARAN. 1. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap bidang yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. 2. Untuk mengatasi permasalahan pada bebrapa yang sulit dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi antar Bidang.

LAKIP Tahun 2013

83

L A K I P ( LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ) TAHUN 2013 DINAS KESEHATAN

Recommend Documents