L A K I P LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KATALOG BPS : 1203004.3302

L A K I P LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2013

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANYUMAS 2013

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas

KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. Tahun 2013 ini dibuat sebagai pelaksanaan amanat Instrusi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan tindak lanjut TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengindahkan prinsip-prinsip clean government dan good governance. Dimana format penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas Tahun 2013 berpedoman kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS Kabupaten Banyumas ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara cepat dan tepat mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang diselenggarakan oleh aparatur pemerintah pada setiap tingkatan organisasi. Informasi yang ditargetkan mencakup : 1. Masalah perencanaan dan penetapan strategi; 2. Perencanaan dan penetapan kinerja; 3. Evaluasi akuntanbilitas yang memperlihatkan keberhasilan dan kegagalan dalam penyelenggaraan instansi pemerintah.

Kepada

semuapihak

yang

telah

berpartisipasi

dalam

penyusunan

sampaipenerbitan laporan ini kami ucapkan terimakasih. Sumbangan saran untuk perbaikan laporan ini dimasa datang sangat kami hargai.

Banyumas, 24 Februari 2014 KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANYUMAS

G U N A W A N, SE NIP. 19600915 199003 1 002

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 ii


DAFTAR ISI Kata Pengantar …………………………………………………………………………… ii Daftar Isi …………………………………………………………………………………. iii Ringkasan Eksekutif ……………………………………………………………………… iv Bab I Pendahuluan ………………………………………………………………………. 1 1.1 Latar Belakang ……………………………………………………………………… 1 1.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi ……………………………… 1 1.3 Landasan Hukum …………………………………………………………………… 3 Bab II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja ………………………………………… 5 2.1. Rencana Strategis …………………………………………………………………… 5 2.2. Indikator Kinerja Utama ……………………………………………………………. 19 2.3. Rencana Kinerja …………………………………………………………………….. 21 2.4. Anggaran Tahun 2013 ………………………………………………………………. 22 2.5. Penetapan Kinerja Tahun 2013 ……………………………………………………… 22 Bab III Akuntabilitas Kinerja …………………………………………………………… 3.1. Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2013 …………………………………………. 3.2. Evaluasi Kegiatan Tahun 2013 ……………………………………………………. 3.3. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2013 ………………………………………………

26 26 40 42

Bab IV Penutup ………………………………………………………………………… 4.1. Tinjauan Umum …………………………………………………………………… 4.2. Permasalahan dan Kendala Utama ………………………………………………… 4.3. Saran dan Tindak Lanjut …………………………………………………………..

43 43 43 44

Lampiran-lampiran : 1. Struktur Organisasi ………………………………………………………………… 2. Rencana Strategis (RS)…………………………………………………………….. 3. Indikator Kinerja Utama (IKU) ……………………………………………………. 4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) …………………………………………………. 5. Pengukuran Kinerja Sasaran (PKS) ……………………………………………….. 6. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) ……………………………………………… 7. Sumber Daya Manusia (SDM) ……………………………………………………..

45 47 50 52 59 62 71

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 iii


RINGKASAN EKSEKUTIF

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, memberikan wewenang kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyelenggarakan kegiatan statistik dengan cara sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain, serta mengumumkan hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada masyarakat baik instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun perorangan. Visi BPS Kabupaten Banyumas adalah pelopor data statistik terpercaya untuk semua (The Agent of trustworthy statistical data for all) akan diupayakan dan dicapai dengan menerapkan misi BPS.Pengejawantahan visi BPS Kabupaten Banyumas tersebut dilakukan dengan melaksanakan pembangunan perstatistikan. Tujuan utama dalam pembangunan nasional di bidang statistik lima tahun ke depan adalah meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas serta pelayanan prima dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien. Untuk itu, BPS perlu meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi kegiatan statistik. Secara ringkas sasaran strategis pembangunan statistik nasional Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Tersedianya data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu di seluruh bidang pembangunan serta meningkatkan pelayanan bagi pengguna data dan informasi statistik; 2. Terwujudnya struktur organisasi BPS secara efektif dan efisien dalam kerangka mewujudkan

good

governance

serta

meningkatkan

pengawasan

dan

akuntabilitas kinerja aparatur BPS; 3. Meningkatnya kapasitas SDM dalam pengetahuan, penguasaan ilmu, metoda statistik, dan teknologi informasi mutakhir guna menyempurnakan metoda pengumpulan, pengolahan dan diseminasi statistik; 4. Meningkatnya kerjasama antar lembaga statistik/penelitian dalam negeri maupun internasional atas dasar saling menghormati kemandirian dan menguntungkan dalam rangka menghasilkan data dan informasi statistik berkualitas internasional; dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 iv


5. Terwujudnya Sistem Statistik Nasional (SSN) dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi lembaga-lembaga statistik yang ada baik di instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat; dan 6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fisik. Guna mencapai sasaran dari pembangunan perstatistikan yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2013 BPS Kabupaten Banyumas melaksanakan 3 (tiga) program dengan capaian masing-masing program adalah sebagai berikut : 1. Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tehnis Lainnya, dengan rata-rata capaian sebesar 99,87 persen. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan rata-rata tingkat capaian sebesar 100 persen. 3. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik dengan rata-rata tingkat capaian sebesar 100 persen. Penyelenggaraan program-program tersebut dibiayai Pemerintah melalui APBN yang dituangkan ke dalam Bagian Anggaran DIPA 2013 Nomor 054.01.2.019166/2013, dengan nilai sebesar : Rp 12.016.564.000,- dan

realisasi penggunaan mencapai Rp

11.535.134.593,-atau mencapai 95,99 persen dan Bagian Anggaran SKPA Tahun 2013, dengan nilai sebesar Rp 91.860.000,- dan realisasi penggunaan mencapai Rp 87.810.000,- atau sebesar 95,59 persen. Dalam melaksanakan program-program BPS Kabupaten Banyumas tersebut terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan keterlambatan dan/atau tidak selesainya pelaksanaan kegiatan teknis dan anggaran. Secara umum kendala ini disebabkan oleh : 1.

Keterbatasan SDM untuk menangani pekerjaan teknis dan administrasi yang mendukung penyusunan kebijakan BPS Pusat.

2.

Responsibiltas masyarakat terhadap kegiatan pengumpulan data oleh BPS relatif masih perlu ditingkatkan, khususnya dari kalangan dunia usaha.

3.

Waktu antara pelaksanaan kegiatan statistik oleh BPS dengan kebutuhan data semakin pendek.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 v


Berbagai upaya yang telah dilakukan BPS Kabupaten Banyumas untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu dengan mengoptimalkan SDM yang ada dan selalu memberikan penjelasan arti pentingnya informasi atau data kepada masyarakat termasuk kalangan dunia usaha serta berusaha dengan keras untuk menepati jadwal kegiatan yang telah ditentukan. Sesuai dengan visi-nya, BPS sebagai Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua (The Agent of trustworthy statistical data for all), dicerminkan dari keberhasilannya menyediakan data statistik yang objective, up to date, reliable, complete, dan on time, serta user friendly. Hal ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek, menengah dan jangka panjang bagi keperluan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas BPS sesuai dengan visi-nya, menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas BPS Tahun 2013 menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat nyata (significant results). Simpulan ini tercermin dari angka rata-rata pencapaian kinerja sasaran sebesar 100,05 persen. Tingkat pencapaian kinerja tersebut memberi arti bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BPS telah sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategik dan sekaligus telah mampu memenuhi misi BPS.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 vi


BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Tata kepemerintahan yang baik (good governance) dan yang bersih (clean government) merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif. Upaya untuk mewujudkan suatu tata kepemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi sinergi dan keseimbangan peran 3 (tiga) pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain :  TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN.  UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.  Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik  Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.  Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah Satu diantara inti pokok dari peraturan tersebut di atas adalah bahwa, setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dengan tujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai satu diantara beberapa prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. 1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kedudukan BPS Kabupaten Banyumas Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 1


 BPS Kabupaten Banyumas adalah perwakilan BPS di daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada BPS Propinsi Jawa Tengah.  BPS Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala BPS

Tugas Pokok BPS Kabupaten Banyumas  Melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di Kabupaten Banyumas sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, melalui kegiatan sensus, survei, kompilasi produk administrasi dan cara lain serta mengumumkan hasilnya secara teratur dan transparan publikasi, baik secara rutin maupun insidentil..  Melaksanakan koordinasi dan kerjasama serta mengembangkan dan membina statistik di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, BPS Kabupaten Banyumas melakukan kegiatan

penyelenggaraan

meningkatkan

kesadaran

statistik,

terutama

masyarakat

guna

yang

berkaitan

mengoptimalkan

dengan

kontribusi

responden dan apresiasi masyarakat terhadap statistik yang mendukung pembangunan Wilayah Kabupaten Banyumas.

Fungsi BPS Kabupaten Banyumas Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah dalam melaksanakan tugasnya BPS Kabupaten Banyumas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPS Propinsi Jawa Tengah serta menyelenggarakan fungsi :  Penyelenggaraan statistik dasar di wilayah Kabupaten Banyumas,  Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS di Wilayah Kabupaten Banyumas.  Pembinaan terhadap kegiatan statistik kepada instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas,  Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan BPS Kabupaten Banyumas.



Struktur Organisasi Untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah, telah ditentukan struktur organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, yaitu : 1. Kepala 2. Subbagaian Tata Usaha 3. Seksi Statistik Sosial 4. Seksi Statistik Produksi 5. Seksi Statistik Distribusi 6. Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik (Nerwilis) 7. Seksi Statistik Integrasi,Pengolahan dan Desiminasi Statistik (IPDS) 8. Kelompok Jabatan Fungsional Struktur Organisasi BPS Kabupaten Banyumas dalam bentuk chart bisa dilihat pada Lampiran 1.

1.3. Landasan Hukum Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPS Kabupaten Banyumas dilindungi oleh payung hukum berupa : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Statistik ini maka kepentingan masyarakat pengguna statistik akan terjamin terutama atas nilai informasi yang diperolehnya. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistik dasar. 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005. yang menetapkan kedudukan BPS sebagai lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan statistik dasar.



4. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 003 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, SubBagian dan Seksi Perwakilan BPS di Daerah. 5. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah. 6. Peraturan Kepala BPS Nomor 58 Tahun 2013 Tentang Peraturan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala BPS No 21 Tahun 2010 Tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik.



BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (BPS) mempunyai tugas menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas: lengkap, akurat, mutakhir, berkelanjutan, dan relevan bagi pengguna data. Data dan informasi statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi upaya perumusan kebijakan dalam menyusun perencanaan, melakukan pemantauan dan mengevaluasi program-program agar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tepat, sehingga tujuan pembangunan, diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dapat dicapai dengan efektif. Dalam Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 ditetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum Tahun 2009. Dengan demikian, Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2014 yang disusun Kementerian/Lembaga harus mangacu kepada RPJM Nasional 2010-2014. Perpres No 5 Tahun 2010 juga mengatur kewajiban Kementerian/Lembaga untuk menyusun Rencana Strategis 2010-2014 dengan menyusun visi dan misi Kementerian/Lembaga yang diselaraskan dengan visi dan misi RPJMN 2010-2014. Dengan adanya Renstra sebagai dasar menyusun rencana kerja tahunan Kementerian/Lembaga maka pelaksanaan program dan kegiatan akan menjadi lebih terarah,efektif, dan efisien. Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) Tahun 2010-2014 disusun berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan RPJM Nasional Tahun 2010-2014, serta memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholders). Sesuai Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010, Renstra BPS Tahun 2010-2014 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional di bidang statistik untuk kurun waktu 2010-2014.Renstra BPS Tahun 2010-2014 menjadi acuan umum bagi seluruh jajaran BPS dan para pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara kegiatan statistik dalam melaksanakan pembangunan nasional di bidang statistik selama lima tahun ke depan. Renstra juga sebagai dasar bagi BPS dalam melaksanakan kewajiban sebagai penyedia data dan informasi statistik.



Untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra perlu dijabarkan secara lebih rinci ke dalam dokumen rencana tahunan melalui Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).Ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, tepat waktu, dan makin cepat disajikan merupakan tuntutan permintaan masyarakat dewasa ini.Hal ini merupakan tantangan bagi BPS dan para penyelenggara kegiatan statistik untuk selalu meningkatkan mutu penyediaan data dan informasi statistik sekaligus mutu pelayanannya.Untuk itu, BPS menetapkan visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan di bidang statistik yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BPS 2010-2014.

Kondisi Umum Sejalan dengan penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, langkah penguatan pemantauan dan

evaluasi

kinerja pelaksanaan rencana

pembangunan menjadi pilihan strategis. Proses perencanaan memerlukan data dan informasi statistik yang berkualitas. Oleh karena itu, ketersediaan data dan informasi statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan.Data dan informasi statistik berkualitas tidak saja menjadi rujukan pemerintah tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan beragam kebutuhan lainnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik dan amanat UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional (SSN). Tujuan diterbitkannya SK Kepala BPS tersebut antara lain: a. agar para penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal b. menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan oleh para penyelenggara statistik; dan c. agar tercipta suatu Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien

Salah satu upaya BPS untuk mewujudkan SSN antara lain melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat, baik di pusat maupun daerah, serta dengan lembagalembaga internasional. Koordinasi dan kerjasama dimaksud dilaksanakan atas dasar kemitraan dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 6


teknologi informasi dan komunikasi (TIK).Jejaring tersebut merupakan kekuatan yang terus

dikembangkan

dalam

rangka

pembangunan

nasional

di

bidang

statistik.Masyarakat menuntut ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, rinci, mudah dipahami, dan tepat waktu.Tuntutan kebutuhan data dan informasi statistik tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, namun secara bertahap terus diupayakan ketersediaannya. Dalam lima tahun ke depan akan dilaksanakan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik untuk penguatan sistem data dan informasi pembangunan nasional yang sejalan dengan RPJM Nasional Tahun 2010-2014, seperti dituangkan dalam Buku II RPJM Nasional Tahun 2010-2014 BAB XI. Penguatan sistem data dan informasi pembangunan memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian keberhasilan pembangunan nasional BPS juga melakukan diseminasi data dan informasi statistik baik melalui media cetak maupun elektronik.Dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa dilakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang menjadi tanggungjawab

BPS

secara

intensif

guna

mencegah

pemborosan

sumber

daya.Pengawasan dilakukan dengan meningkatkan pembinaan terhadap pengelolaan administrasi keuangan dan barang dalam rangka menuju tertib administrasi dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan. Potensi dan Permasalahan Secara kelembagaan, BPS telah ditegaskan sebagai instansi vertikal melalui Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007. BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota merupakan bagian integral dari BPS Republik Indonesia secara keseluruhan.Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik dasar baik di pusat maupun di daerah. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional, baik di pusat maupun daerah. BPS menjadi Badan yang bertanggungjawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu, BPS



mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat sangat potensial untuk menunjang kegiatan BPS. Peralatan dan perlengkapan untuk keperluan pengumpulan data, pengolahan data, maupun diseminasi data berbasis TIK mutakhir yang dimiliki BPS merupakan potensi untuk meningkatkan kualitas dan mempercepat ketersediaan data dan informasi statistik Pengembangan juga dilakukan bagi potensi eksternal.Dewasa ini, data dan informasi statistik secara resmi digunakan Pemerintah sebagai rujukan untuk perumusan kebijakan, perencanaan, pemantauan, maupun evaluasi pembangunan. Peraturan

Pemerintah

Nomor

6

Tahun

2008

tentang

Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang memuat sejumlah indikator kunci sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, memerlukan ketersediaan data dan informasi statistik pada tingkat wilayah pemerintahan terkecil Sejalan dengan kondisi tersebut, secara nasional kepedulian masyarakat terhadap data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS semakin meningkat, dan menjadi tuntutan yang tidak dapat dihindari Menyikapi hal ini pemerintah dalam RPJM Nasional Tahun 2010-2014 menempatkan penguatan sistem data dan informasi statistik sebagai bagian dari sistem pendukung manajemen pembangunan nasional. Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas data mencakup permasalahan internal maupun eksternal.Permasalahan internal yang menonjol adalah masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) statistik yang profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugas.Selain itu, sarana dan prasarana TIK yang dimiliki BPS belum seluruhnya sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Permasalahan eksternal yang menonjol adalah rendahnya kesadaran responden, baik rumahtangga, perusahaan, maupun lembaga dalam memberikan informasi dengan benar.Hal ini menyebabkan kualitas data dan response rate yang rendah. Permasalahan eksternal lain adalah belum terpenuhinya peningkatan kebutuhan ragam data dan informasi statistik wilayah kecil, termasuk data mikro. Hal ini muncul sebagai akibat dari diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah. Untuk memenuhi kebutuhan data yang demikian, BPS terkendala dengan Undang-undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu. Sementara itu, ada pula anggapan masyarakat bahwa BPS adalah sumber dari segala Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 8


sumber informasi.Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang tugas pokok dan fungsi BPS. Koordinasi antarinstansi masih belum optimal, sehingga terjadi duplikasi penyelenggaraan kegiatan statistik yang mengakibatkan penggunaan anggaran yang kurang efisien Visi dan Misi Visi BPS 2010-2014 dibangun dengan memperhatikan berbagai kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan yang dihadapi dari pihak luar dengan landasan pemikiran proaktif. Pembangunan nasional di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat akan data dan informasi, serta memperhatikan kesiapan SDM penyelenggara statistik dan kecenderungan pembatasan akses terhadap data dari responden/obyek kegiatan statistik. Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, maka Visi BPS 2010-2014 disepakati sebagai berikut: “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua” (The Agent of trustworthy statistikal data for all). BPS adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok menyediakan dan melakukan koordinasi ketersediaan data dan informasi statistik pada lingkup nasional maupun daerah.Kata “pelopor” mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya.Kata “data statistik yang terpercaya” yaitu statistik yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kata “untuk semua” dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS (impartial). Dengan visi tersebut eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak.BPS bukan hanya bagian dari pemerintah, tapi juga bagian dari keseluruhan masyarakat dan aspek kehidupan. Di samping itu, visi ini juga memberikan ruang yang cukup bagi peran serta berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik.Proses penyediaan data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang



disebarluaskan melalui berbagai media dan berbagai cara agar pemanfaatannya berdaya jangkau luas, di dalam maupun di luar negeri. Pernyataan misi merupakan penjabaran serta rencana pelaksanaan program dan kegiatan agar mampu mencapai visi yang sudah ditetapkan.Berdasarkan visi BPS, maka misi pembangunan nasional statistik Indonesia mencakup :  Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien.  Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia;  Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi,pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik;  Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak;  Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien.

Misi pertama merujuk pada filosofi dasar bahwa untuk mewujudkan visi, BPS memerlukan landasan hukum yang kuat.Saat ini banyak perubahan yang mendasar yang menuju pada pentingnya peninjauan kembali Undang-undang Nomor 16 Tahun 19997 tentang Statistik.

Misi kedua, SDM dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi dua pilar penting dalam penyelenggaraan SSN. BPS melalui STIS menghasilkan SDM yang profesional di bidang statistik dan komputasi statistik.Dengan dukungan TIK, maka SDM yang ada mampu mengimplemtasikan SSN secara efektif dan efisien.

Misi ketiga, BPS dalam menyelenggarakan statistik nasional mengacu pada 10 prinsip dasar yang direkomendasi PBB, yang di antaranya bahwa BPS harus menghasilkan data yang didasarkan pada metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



Misi keempat, BPS sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan prima. Misi ini menjadi bagian penting dan strategis dalam mewujudkan visi BPS, yaitu sebagai pelopor penyedia data dan informasi statistik untuk semua.Misi kelima, BPS sebagai penanggung jawab terlaksananya SSN, perlu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan efektif dan efisien.

Azaz Pembangunan Statistik Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPS Kabupaten Banyumas berlandaskan pada azas manfaat, keterpaduan, dan kemutakhiran.Azas manfaat mempunyai pengertian bahwa setiap penyelenggaraan statistik yang sejalan dengan arah pembangunan nasional selalu mempertimbangkan tingkat kemanfaatan untuk menetapkan prioritas penanganannya.Yang dimaksud dengan azas keterpaduan yaitu penyelenggaraan statistik dasar yang dilakukan oleh BPS harus dapat mengisi dan melengkapi kebutuhan statistik nasional dan regional yang memenuhi kriteria konsistensi, komparabilitas, dan menghindari kegiatan yang saling tumpang tindih.Sedangkan azas kemutakhiran berarti bahwa data statistik dasar yang disajikan atau tersedia harus dapat menggambarkan perubahan fenomena menurut keadaan terakhir yang harus selalu diupayakan kegiatan pengumpulan data yang terus menerus, berkesinambungan dan runtun waktu.

Tujuan Pembangunan Statistik Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Tujuan utama dalam pembangunan nasional di bidang statistik lima tahun ke depan adalah meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas serta pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien. Untuk itu, BPS perlu meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi kegiatan statistik Dalam rangka memperkuat sistim perstatistikan nasional dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis saat ini dan mendatang yang sangat cepat, maka pembangunan statistik dilakukan melalui Reformasi Birokrasi. Program Reformasi dan Perubahan Birokrasi BPS ini sangat penting karena mempunyai misi utama untuk



membangun BPS ke depan dengan berfokus pada peningkatan kualitas data sebagaimana visi dan misi BPS sebagai penyedia statistik berkualitas. Dalam upaya peningkatan kualitas data tersebut ada empat pilar Reformasi Birokrasi yang dilakukan selama periode 2010-2014, meliputi: Pilar Pertama :Peningkatan kualitas data, Pilar Kedua

:Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,

Pilar Ketiga

:Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta sarana kerja,

Pilar Keempat :Penguatan kelembagaan dan hubungan dengan sumber dan pengguna data. Upaya mewujudkan visi misi dan keberhasilan Reformasi Birokrasi memerlukan adanya Core Values (nilai–nilai inti) yang menjadi budaya institusi BPS yang memiliki daya ungkit dan menjadi pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugas perstatistikan. Core Value BPS sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala BPS No. 39 Tahun 2010 tentang Visi, Misi, Core Value dan Kode Etik Statistik meliputi Profesional, Integritas dan Amanah disingkat PIA. Perka tersebut menjadi dasar, pandangan hidup, sikap dan perilaku keseharian dalam kerangka pelaksanaan pekerjaan perstatistikan dalam rangka mewujudkan BPS menjadi lembaga yang solid, tangguh, berwibawa dan dinamis.

Sasaran Strategis Secara ringkas sasaran strategis pembangunan statistik nasional Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut: a. Tersedianya data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu di seluruh bidang pembangunan serta meningkatkan pelayanan bagi pengguna data dan informasi statistik; b. Terwujudnya struktur organisasi BPS secara efektif dan efisien dalam kerangka mewujudkan good governance serta meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS; c. Meningkatnya kapasitas SDM dalam pengetahuan, penguasaan ilmu, metode statistik, dan teknologi informasi mutakhir guna menyempurnakan metode pengumpulan, pengolahan dan diseminasi statistik;



d. Meningkatnya kerjasama antarlembaga statistik/penelitian dalam negeri maupun internasional atas dasar saling menghormati kemandirian dan menguntungkan dalam rangka menghasilkan data dan informasi statistik berkualitas internasional; e. Terwujudnya

SSN

dalam

menunjang

kelancaran

tugas

dan

fungsi

lembaga-lembaga statistik yang ada baik di instansi pemerintah,swasta maupun masyarakat; dan f. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fisik .

Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas pembangunan jangka menengah di bidang data dan informasi statistik adalah peningkatan kualitas statistik nasional.Kualitas data diukur dalam enam dimensi, yaitu akurat, relevan, tepat waktu/timeliness, mudah diakses/accessibility, koheren/coherence yang berarti konsisten antarsektor dan antarperiode dan spasial, serta mudah diinterpretasi/interpretability. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dirumuskan tiga langkah, (1) peningkatan kualitas data, (2) peningkatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan (3) peningkatan kapasitas SDM dan penataan kelembagaan. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan,serta mengacu pada strategi pembangunan nasional di bidang statistik dalam RPJM Nasional, maka BPS menetapkan strategi-strategi yang merupakan serangkaian aktivitas utama untuk mencapai sasaran-sasaran proses. Strategi-strategi tersebut diuraikan untuk setiap sasaran proses dan dikelompokan dalam tiga bidang yang meliputi: (1) Strategi Bidang Peningkatan Kualitas dan Keragaman Data. (2) Strategi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). (3) Strategi Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan SDM serta Penataan Kelembagaan.

Strategi Bidang Peningkatan Kualitas Data dan Keragaman Data Strategi ini merupakan sarana untuk mencapai apa yang diharapkan dari misi ketiga dan keempat BPS. Misi ketiga BPS yaitu meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal

dalam

setiap

penyelenggaraan

statistik.Misi

keempat

BPS

yaitu



meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak.Strategi ini diarahkan untuk mencapai sasaran strategis dalam rangka perkuatan sistem data dan informasi statistik.Adapun tujuan strategi ini adalah untuk mengoptimalkan kualitas data dan informasi statistik yang dihasilkan oleh BPS.sasaran dari strategi-strategi tersebut diuraikan di bawah ini:

Sasaran-1: Meningkatkan Kualitas dan Keragaman Data Serta Informasi Statistik Ekonomi, akan dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut: 1. Melaksanakan Sensus Pertanian 2013 yang berkualitas; 2. Membangun

dan

mengaplikasikan

Sistem

Neraca

Nasional

Indonesia

berdasarkan System of National Account (SNA) 2008 untuk neraca-neraca pokok seperti Neraca Produksi, Neraca Penerimaan dan Pengeluaran (generating of income accounts), Neraca Kapital, dan Neraca Finansial di BPS Pusat dan BPS Daerah sehingga terwujud data neraca nasional yang terbandingkan antarnegara; 3. Memperbaiki ketersediaan data dasar yang diperlukan bagi penerapan SNA 2008, berdasarkan gap analysis (analisis kebutuhan dan ketersediaan); 4. Melakukan

koordinasi

dengan

penyelenggara

statistik

sektoral

guna

meningkatkan kualitas data dari instansi sektoral, berdasarkan gap analysis (analisis kebutuhan dan ketersediaan); 5. Melakukan perubahan tahun dasar PDB dan PDRB dari tahun 2000 menjadi tahun 2010 agar statistik PDB dan PDRB, serta pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh BPS menjadi reliable; 6. Mengubah sistem pengumpulan data Survei Industri Besar/Sedang Tahunan yang semula dilakukan dengan pendekatan sensus menjadi dua pendekatan, untuk Survei Industri Besar melalui pendekatan sensus sedangkan Survei Industri Sedang melalui pendekatan survei sampel; 7.

Peningkatan kualitasstatistik pertanian;

8. Membangun statistik harga produsen; 9. Peningkatan kualitas data dan informasi statistik Ekspor-Impor; 10. Peningkatan kualitas data dan informasi statistik Konstruksi; 11. Peningkatan kualitas data dan informasi statistik Pertambangan dan Energi; 12. Peningkatan kualitas data dan informasi statistik Keuangan; 13. Peningkatan kualitas data dan informasi statistik Pariwisata;



14. Peningkatan kualitas data dan informasi statistik Teknologi Informasi dan Komunikasi; 15. Peningkatan kualitas data dan informasi statistik Perdagangan Dalam Negeri; 16. Peningkatan kualitas data dan informasi statistik Perhubungan;

Sasaran-2: Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat,

dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai

berikut: 1.

Peningkatan kualitasdata dan informasi statistik demografi;

2.

Peningkatan kualitasdata Survei Sosial-Ekonomi Nasional (SUSENAS);

3.

Peningkatan kualitasdata Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS);

4.

Peningkatan kualitasdata Survei Upahdan Struktur Upah;

5.

Peningkatan kualitasdata dan informasi statistik kemiskinan;

6.

Peningkatan kualitasdata dan informasi statistik ketahanan sosial.

Sasaran-3: Meningkatkan Manajemen Survei, dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut: 1. Memperbaiki response rate; 2. Peningkatan monitoring/pemantauan.

Sasaran-4: Meningkatkan Hubungan dengan Pengguna Data,.dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut: 1. Memperbaiki kepuasan pelanggan; 2. Memperbaiki kemitraan dengan penyedia data; 3. Memperbaiki komunikasi dengan pengguna data dan penyedia data.

Sasaran-5: Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Diseminasi Data dan Informasi Statistik, dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut: 1. Memperbaiki kemudahan akses terhadap data BPS; 2. Memperbaiki kualitas layanan dan hasil-hasil (data dan informasi statistik);

Strategi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk mencapai apa yang diharapkan dari misi kedua BPS yaitu menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 15


informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia, maka dirumuskan strategi bidang teknologi informasi dan komunikasi. Strategi ini diarahkan untuk mencapai sasaran strategis dalam rangka perkuatan sistem basis data. Adapun tujuan strategi ini adalah untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi mutakhir.Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, BPS merumuskan beberapa strategi pembangunan arsitektur dan kerangka kerja teknologi informasi komunikasi dan manajemen informasi melalui serangkaian aktivitas utama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Sasaran-1: Meningkatkan Sarana dan Prasarana TIK Dalam Rangka Memperbaiki Kinerja BPS Secara Efektif dan Efisien, dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut: 1. Membuat Analisis Proses Ketatalaksanaan dan Rekayasa Ulang Proses Ketatalaksanaan untuk Sistem Informasi Statistik; 2. Memperbaiki layanan online untuk pengguna data internal maupuneksternal; 3. Membangun Standardisasi TIK (TIK arsitektur, prosedur, perangkat keras dan perangkat lunak); 4. Memperbaiki sarana dan prasarana TIK secara umum; 5. Memperbaiki Organisasi dan Sumber Daya Manusia TeknologiInformasi.

Strategi Bidang Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan Strategi ini merupakan sarana untuk mencapai apa yang diharapkan dari misi BPS yang kesatu, kedua dan kelima. Misi kesatu BPS yaitu memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien.Misi kedua BPS yaitu menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia.Misi ketiga BPS yaitu meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien. Strategi ini diarahkan untuk mencapai sasaran strategis dalam rangka peningkatan kapasitas SDM dan penataan kelembagaan.Adapun tujuan strategi ini adalah untuk meningkatkan kinerja aparatur BPS Keberhasilan peningkatan kualitas data dan informasi statistik juga sangat memerlukan dukungan dan peranan dari SDM serta pengelolaan kelembagaan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, pembangunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 16


SDM dan penataan kelembagaan merupakan bagian strategis dalam pembangunan statistik nasional lima tahun ke depan. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, BPS merumuskan beberapa strategi untuk melakukan pembangunan sumber daya manusia dan penataan kelembagaan, yang terdiri atas serangkaian aktivitas utama untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan.

Sasaran-1: Memperbaiki Sumber Daya Manusia. 1. Melakukan analisis kesenjangan (gap analysis) antara kondisi saat ini dan kebutuhan di masa yang akan dating; 2. Memperbaiki perilaku individu dalam bekerja (code of conduct) untuk setiap aparatur BPS; 3. Membangun sistem informasi sumber daya manusia untuk

mendukung

implementasi kebijakan SDM;

Sasaran-2: Memperbaiki Struktur Organisasi BPS Secara Efektif dan Efisien Dalam Kerangka Mewujudkan Good Governance, dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut: 1.

Mengimplementasikan budaya kerja BPS;

2.

Membangun Sistem Perencanaan Sumber Daya Terpadu;

3.

Membangun sistem manajemen dokumen;

4.

Memperbaiki proses pengambilan keputusan strategis dan peningkatan proses arus informasi untuk mendukung pengambilan keputusan.

Sasaran-3 : Meningkatkan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS, dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut: 1.

Melakukan pengawasan dan pemeriksaan kegiatan-kegiatan BPS secara intensif;

2.

Meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh satuan kerja BPS;

3.

Membangun sistem pengawasan dan pemeriksaan yang baru, efektif dan efisien;

4.

Melakukan pembinaan terhadap penyelenggara administrasi;

5.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan BPS secara efektif. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 17


Sasaran-4: Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS, dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut: 1.

Membangun Gedung Kantor yang memadai sesuai dengan kebutuhan organisasi dan jumlah SDM; Membangun dan merenovasi rumah dinas yang layak huni sesuai kebutuhan organisasi;

2.

Mencukupi kebutuhan kendaraan operasional lapangan dalam rangka mempercepat proses kegiatan statistik;

3.

Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana.

Program Kerja BPS Kabupaten Banyumas Tahun 2013 mempunyai satu Program Teknis dan dua Program Generik.Program Teknis BPS adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS). Adapun Program Generik BPS meliputi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya BPS dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA). 1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS), bertujuan untukmenyediakan dan memberi pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik, BPS secara berkesinambungan menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik. 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya, bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam rencana anggaran program ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai, peningkatan kapasitas SDM, dan fungsi kehumasan 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA), bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS untuk

kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, berupa

pembangunan gedung kantor.



2.2. Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key performance indicators (KPI) dapat diartikan sebagai ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan. Berdasarkan program kerja tahun 2013 dan dalam rangka untuk pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, BPS Kabupaten Banyumas. menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2013 mengacu pada Peraturan Kepala BPS Nomor 58 Tahun 2013 Tentang Peraturan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala BPS No 21 Tahun 2010 Tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik. INDIKATOR KINERJA UTAMA (Peraturan Kepala BPS Nomor 58 Tahun 2013) No

Tujuan/Sasaran

Indikator Kinerja

Penanggung Jawab

Sumber Data

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas

1.1

Persentase pemasukan dokumen / response rate kegiatan survei statistik

Tersedianya data dan a. Persentase pelaksanaan informasi statistik ekonomi pencacahan lapangan yang lengkap, akurat, dan statistik ekonomi yang tepat tepat waktu waktu b. Persentase pemasukan dokumen / respon rate dari kegiatan statistik perusahaan c. Jumlah Judul publikasi statistik ekonomi

1.2

Tersedianya data dan informasi Statistik Sosial dan Kesra yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

a. Persentase pelaksanaan pencacahan lapangan statistik Sosial dan Kesra yang tepat waktu b.Persentase pemasukan dokumen / response rate dari kegiatan Statistik rumah tangga

Seksi Stat Produksi, NW dan Distribusi Seksi Stat Sosial, Produksi, NW dan Distribusi Seksi Stat Produksi, NW dan Distribusi Seksi Statistik Sosial

Laporan hasil pencacahan

Seksi Stat Sosial, Produksi, NW dan Distribusi



Katalog publikasi




2

2.1

2.2 .

3

3.1 .

4

Meningkatkan Pelayanan Prima dalam rangka mewujudkan SSN yang Andal, Efektif dan Efisien Meningkatkan hubungan dengan pengguna data

Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik

Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta sarana Kerja Meningkatkan kualitas pengolahan data dan inf ormasi statistik

Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembangaan

c. Jumlah judul publikasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

Seksi Stat Sosial dan IPDS,

Katalog publikasi

Persentase Konsumen yang merasa Puas dengan layanan Data BPS

Seksi IPDS

a. Banyaknya penyelenggaran sosialisasi kegiatan BPS

Subag TU

Laporan kegiatan

b. Persentase konsumen yang merasa puas terhadap akurasi data

Seksi IPDS, NW, Distribusi, Sosial dan Produsksi

Survey kebutuhan data

c. Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data.

Seksi IPDS, NW, Distribusi, Sosial dan Produsksi

Survey kebutuhan data

a. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Kabupaten. b. Jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan BPS Kabupaten. c. Jumlah Instansi pemerintah dan lembaga lainnya yang menerima publikasi BPS Persentase data mutakhir yang ditampilkan di Website BPS Kabupaten

Seksi IPDS

Website BPS Banyumas

Seksi IPDS

Buku tamu perpustakaan

Seksi IPDS

Laporan pengiriman publikasi

a. Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Provinsi tepat waktu

Seksi IPDS

Laporan pengiriman publikasi

b. Jumlah Petugas fungsional pranata komputer

Subag TU

Sistim informasi kepegawean

Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1

Kasubag TU

Seksi IPDS



4.1

Memperbaiki kompetensi SDM

a. Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu

Subag TU

Sistim informasi kepegaw ean

2.3. Rencana Kerja Mengacu pada Program Kerja Tahun 2013, Rencana Kerja BPS Kabupaten Banyumas pada Tahun Anggaran 2013 meliputi : 1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS) a. Pemutakhiran dan Pengembangan MFD dan MBS berbasis Web b. Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) c. Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Pedesaan d. Survey Sosial Ekonomi

Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan

Pendidikan e. Pengumpulan Data Politik dan Keamanan f. Survey Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan dan Struktur Ongkos Usaha Tani g. Survey Pertanian Tanaman Hortikultura h. Survey Perusahaan Peternakan dan RPH i. Survey Perusahaan Kehutanan j. Survey Industri Besar dan Sedang Tahunan k. Survey Pertambangan l. Survey Konstruksi m. Survey Transportasi n. ST2013 o. ST2013 SPP p. Survey Harga Produsen q. Survey Harga Konsumen dan Volume Penjualan Eceran Beras r. Survey Harga Pedesaan s. Pengumpulan Data Statistik Keuangan Daerah, BUMD, Lembaga Keuangan dan Monitoring Valas. t. Survey Bidang Jasa dan Pariwisata u. Penyusunan PDRB Menurut Lapangan Usaha v. Penyusunan PDRB Menurut Pengeluaran w. Penyusunan Buku Statistik Daerah Tingkat Kabupaten x. Penyusunan Buku Statistik Daerah Tingkat Kecamatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 21


2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya a. Pembayaran gaji dan tunjangan b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS, a. Pembangunan Gedung Kantor

2.4. Anggaran Tahun 2013 Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan BPS Kabupaten Banyumas Tahun 2013 dibiayai dengan APBN yang dituangkan kedalam Bagian Anggaran 54 DIPA Tahun 2013 dan SKPA 2013. PAGU ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN 2012 No.

Program

Pagu(Rp)

(1)

(2)

(3)

1

Dukungan Manajemendan PelaksanaanTugas-Tugas Lainnya BPS

3.008.114.000

2

Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur BPS

1.440.000.000

4

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

7.568.450.000

5

Jumlah

6

SKPA Transport ST2013

7

SKPA Asuransi Petugas ST2013

2.5.

12.016.564.000 51.360.000 40.500.000

Penetapan Kinerja tahun 2013 Pada tahun 2013 berdasarkan pada POK BPS Kab. Banyumas telah ditetapkan

target yang harus dipenuhi oleh BPS Kabupaten Banyumas selama tahun 2013 yang akan menjadi ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai lembaga pemerintah:



PENETAPAN KINERJA BPS KAB. BANYUMAS TAHUN 2013

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target

(1) 1

(3)

(4)

(5)

Persentase pemasukan dokumen / response rate kegiatan survei statistik

100 %

1.1

1.2

Tujuan I : Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu


a. Persentase pelaksanaan pencacahan lapangan statistik ekonomi yang tepat waktu b. Persentase pemasukan dokumen / respon rate dari kegiatan statistik perusahaan c. Jumlah Judul Publikasi Statistik Ekonomi a. Persentase pelaksanaan pencacahan lapangan statistik Sosial dan Kesra yang tepat waktu

6

10

b.Persentase pemasukan dokumen / 100%

response rate dari kegiatan Statistik rumah tangga

c. Jumlah judul publikasi Statistik 6

Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

2.1. 2.2

Tujuan II : Meningkatkan Pelayanan Prima dalam rangka mewujudkan SSN yang Andal, Efektif dan Efisien Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik

a. Jumlah fungsional statistisi dengan kualifikasi tingkat ahli

3

Meningkatkan hubungan dengan pengguna data

a.Banyaknya penyelenggaran sosialisasi kegiatan BPS

1


95%

b.Persentase konsumen yang merasa puas terhadap akurasi data c.Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data. 2.3..


Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Kabupaten.

95%

13.000



Jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan BPS Kabupaten/Kota.

500

Jumlah Instansi pemerintah dan lembaga lainnya yang menerima publikasi BPS

3.1.

3.2.

Tujuan III : Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta sarana Kerja

Persentase data mutakhir yang ditampilkan di Website BPS Kabupaten

93 %

Meningkatkan kualitas pengolahan data dan inf ormasi statistik

Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Provinsi tepat waktu

100 %

Jumlah Petugas fungsional pranata computer dengan kualifikasi pemula

1

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Tujuan IV : Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembangaan 4.1

40


Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana bangunan gedung kantor yang representatif untuk kegiatan kantor.

100%

Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV/S1 a. Persentase pegawai yang sudah pernah mengikuti diklat prajabatan b. Persentase pejabat yang sudah pernah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan eselon

50 %

100 % 100 %

c. Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu 4.2

Meningkatkan pegawasan dan akuntabilitas penggunaan

anggaran dan pelaksanaan kegiatan.

a. Prosentase Pelaporan Sistim Pengendalian Intern Instansi Pemerintah (SPIP)

30 100 %

b. Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK c. %Penyusunan Renstra, RKT, LAKIP, dan PK yang tepat waktu


WTP

100


d. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja BPS Kabupaten oleh Inspektorat Utama

60

e. Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ke BPS Provinsi (Form A PP39 KL)

4



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik memberi amanat kepada BPS untuk menyelenggarakan statistik dasar dan mengumumkan hasilnya secara teratur dan transparan kepada masyarakat. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000, menetapkan BPS sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang menjalankan kewenangan di bidang statistik dasar baik di pusat maupun di daerah-daerah. Akuntabilitas kinerja BPS Kabupaten Banyumas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik selama satu tahun. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS dilakukan sesuai dengan rencana stratejik seperti tertulis pada Bab II.

3.1. Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2013 Tujuan-1 Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik yang Berkualitas Tujuan utama yang ingin dicapai BPS Kabupaten Banyumas adalah tersedianya data dan informasi statistik yang berkualitas, pada tahun ini target tersebut tercapai 100 persen yaitu diukur dengan indikator yang ditetapkan yaitu prosentase pemasukan dokumen/response rate dari seluruh kegiatan survei yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Banyumas selama periode tahun 2013. Kebutuhan pemerintah dan masyarakat terhadap data berkualitas, mendorong BPS Kabupaten Banyumas harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya. Kualitas data sangat dipengaruhi kelengkapan dan jumlah sampel yang mewakili, pemasukan dokumen merupakan indikator yang menunjukkan kualitas data. Pemasukan dokumen dari kegiatan survei BPS pada tahun 2012 sebesar 100 % sedangkan pada tahun 2013 dapat dipertahankan 100 %, sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah.



Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan survei statistik

100

100

Tingkat Capaian 2013 2012 2011

Ket.

100

IKU

100

100

Sasaran 1.1 Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap,akurat, dan tepat waktu Tingkat pencapaian Sasaran-1.1 dapat tercapai sesuai target yang diharapkan dengan terlaksananya penyajian data dan informasi secara periodic sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Berita Resmi Statistik (BRS) yangmenyajikan data strategis bidang statistik ekonomi sesuai jadwal bulanan setiap hari kerja pertama setiap bulannya. Target 2013

Realisasi 2013

Persentase pelaksanaan pencacahan lapangan statistik ekonomi yang tepat waktu

100

Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan Survei Statistik Perusahaan Jumlah judul publikasi Statistik Ekonomi yang mempunyai ISSN/ISBN

Indikator Kinerja


Ket.

100

100

100

100

IKU

100

100

100

100

100

IKU

6

6

100

100

100

IKU

Pada akhir tahun dapat disajikan publikasi Statistik Ekonomi yaitu sebanyak 6 judul publikasi.Sehingga sasaran penyediaan data informasi statistik ekonomi yang lengkap dan akurat serta tepat waktu dapat dicapai pada tingkatan 100 persen. Berkembangnya statistik di Indonesia tak lepas dari dorongan pemerintah yang menjadikan data BPS sebagai data resmi pemerintah, sehingga menjadi acuan untuk berbagai kebutuhan baik perencanaan dan monitoring maupun evaluasi.



Masalah/kendala yang dihadapi 1. Respon responden terutama perusahaan untuk merespon pendataan masih belum sesuai harapan BPS, hal tersebut ditunjukan dari masih adanya penolakan responden untuk didata, responden tidak jujur dan informasi yang diberikan responden tidak lengkap. 2. Beberapa responden perusahaan kesulitan dalam pengisian kuesioner, dan karena kesibukan petugas yang menangani sehingga sering terjadi keterlambatan pemasukan dokumen ke BPS Kabupaten Banyumas. 3. Kelengkapan isian terutama yang menyangkut nilai produksi banyak yang tidak wajar. Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 1. Diterjunkan taskforce untuk menindak lanjuti adanya responden yang menolak didata dan responden yang datanya tidak lengkap. 2. Mengatasi tidak konsistennya data lapangan dilakukan melalui kunjungan ulang dan memperbaiki isian dokumen. Pengawas lapangan terus ditingkatkan agar kesalahan pengisian oleh pencacah dapat segera diperbaiki di lapangan. 3. Peningkatan kemampuan SDM untuk semakin mampu menguasai substansi teknis statistik dan mampu menjelaskan, serta berkoordinasi dengan para petugas lapangan. Mengikut sertakan staf dalam kursus-kursus tingkat Statistik Ahli dan Lanjutan. 4. Melakukan berbagai upaya untuk memberikan penjelasan kepada perusahaan tentang pentingnya data statistik, diantaranya dengan memasyarakatkan Undang-undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yaitu dengan mengirimkan leaflet dan data yang diperlukan oleh perusahaan.

Sasaran 1.2 Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu Data di bidang statistik sosial untuk penyajiannya dapat dilakukan sesuai dengan jadwal. Data kemiskinan, tingkat pengangguran, juga data kependudukan lainnya baik yang secara periodik semesteran maupun adhoc dapat diselesaikan sesuai jadwal. Demikian pula jumlah judul publikasi dapat diselesaikan melebihi rencana



yaitu sebanyak 5 judul. Dengan demikian penyajian data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat mencapai 100 persen.Tabel berikut ini menyajikan capaian sasaran yang dirinci menurutindikator kinerjanya: Target 2013

Realisasi 2013

100

Persentase pemasukandokumen/ response rate dari kegiatan Survei Statistik rumah tangga Jumlah judul publikasi Statistik Sosial dan kesejahteraan rakyat yang mempunyaiISSN/ISBN

Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan pencacahan lapangan statistik sosial yang tepat waktu


Ket.

100

100

100

100

IKU

100

100

100

100

100

IKU

6

6

100

100

100

IKU

Masalah/kendala yang dihadapi 1. Kendala yang dihadapi dalam pengumpulan statistik sosial adalah tersebarnya wilayah Banyumas dalam geografis yang sangat luas. Sehingga petugas harus menempuh perjalanan ke tempat responden yang terletak di daerah yang sulit dijangkau, 2. Masyarakat di perkotaan dengan aktivitasnya yang sangat padat sehingga sulit ditemui, sehingga petugas harus melakukan kunjungan ulang bahkan sampai malam hari. 3. Pendidikan minimal yang disyaratkan untuk menjadi petugas pencacah dibeberapa daerah sulit diperoleh dari masyarakat setempat, hingga sering kualifikasi petugas di bawah kualitas yang diharapkan. Hal ini berakibat pada isian dokumen yang kadang tidak konsisten.

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 1. Mengoptimalkan segala prasarana dan sarana yang dimiliki BPS dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk mengatasi kendaladi lapangan termasuk kendala geografis. 2. Petugas direkrut dari masyarakat setempat, sehingga diharapkan dapat mengetahui kebiasaan masyarakat yang dicacah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 29


3. Untuk menjaga terjadinya penyimpangan pencacahan maka dikenalkan metode pencacahan yang berbentuk tim, di mana satu tim minimal terdiri dari dua petugas dan ada pengawas lapangan yang memeriksa isian dokumen pencacahan sebelum dokumen dikirim ke BPS Kabupaten. Tujuan-2 Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif dan Efisien Untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen BPS Kabupaten Banyumas telah secara rutinmelakukan survei kebutuhan data yang respondennya mencakup konsumen data yang datang ke perpustakaan BPS Kabupaten Banyumas, dan konsumen data yang mengakses data melalui website dan jumlah sosialisasi kegiatan BPS. Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

Persentase konsumen yang merasa puas dengan layanan data

95

88

Tingkat Capaian 2013 2012 2011 93

88

80

Ket. IKU

Sasaran 2.1 Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik Indikator dalam sasaran ini bukan mengukur banyaknya publikasi atau data dan informasi statistik sebagaimana indikator sejenis pada Tujuan-1. Dalamkerangka dimensi kualitas maka indikator kinerja dalam sasaran ini menyampaikan keterbandingan dan konsistensi data yang dihasilkan oleh BPS. Jumlah kajian dan penelitian yang ditargetkan dapat seluruhnya diselesaikan.Tenaga ahli untuk melakukan pengkajian adala pejabat fungsional statistisi ahli yang kompeten melakukan pengkajian jumlahnya 3 ada orang. Hasil kajian tersebut dapat mengupas data BPS lebih jauh dan menjadi temuan untuk mengukur dan menjaga kualitas data. Banyaknya kajian tersebut menunjukkan berjalannya kegiatan pengembangan dan analisis.Tabel Berikut ini menyajikan tingkat capaian sasaran berdasarkan indikator kinerjanya: Indikator Kinerja Jumlah fungsional statistisi dengan kualifikasi tingkat ahli

Target 2013

Realisasi 2013

3

3


Ket.

100

IKU

100

100



Permasalahan/Kendala yang dihadapi 1. Beberapa kegiatan sangat tergantung pada data yang dihasilkan oleh subjectmatter baik berupa data mentah maupun data dan informasi yang telah dipublikasikan. Demikian pula dengan data yang berasal dari instansi lain (data sukunder), karena data tersebut diterima terlambat sehingga mengakibatkan penyusunan publikasi tidak dapat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. 2. Kualitas SDM sangat mempengaruhi kualitas hasil pekerjaan, selain dari pendidikan akademis diperlukan pula pengetahuan yang diperoleh dari diklat, seminar, workshop dan semacamnya yang berkaitan dengan lingkup pekerjaanya. Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 1. Perlunya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi antar unit kerja di BPS. Selain itu juga mengadakan pendekatan dan meningkatkan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait dalam memperoleh data sekunder. 2. Pengembangan SDM melalui jalur akademis, misalnya dengan tugas belajar ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Selain itu juga berupa pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat, seminar, workshop dan kegiatan teknis guna meningkatkan mutu hasil analisis statistik.

Sasaran 2.2 Meningkatkan hubungan dengan pengguna data Kemudahan akses adalah salah satu dimensi kualitas, untuk mengukurnya didekati dengan indikator hubungan dengan pengguna data, yaitu banyaknya tamu yang hadir untuk berdialog tentang data BPS.Selain itu juga kepuasan pengguna data yang diukur dengan survei khusus.Saat ini menargetkan persentase kepuasan konsumen terhadap akurasi data sebesar 97 prosen dan terhadap cakupan data berkisar pada tingkat 95 %. Realisasi yang bisa dicapai 95% konsumen merasa puas dengan akurasi data dan 94 % merasa puas untuk cakupan.. .Tabel berikut ini menyajikan capaian sasaran berdasarkan indikator kinerjanya:



Target 2013

Realisasi 2013

Persentase konsumen yang merasa puas dg akurasi data

97

95

93

90

85

IKU

Persentase konsumen yang merasa puas dg cakupan data

95

94

95

94

94

IKU

Indikator Kinerja


Ket.

Permasalahan/Kendala yang dihadapi 1. Jumlah SDM yang memahami substansi kegiatan masih belum optimal,sehingga seringkali tidak dapat mendukung kelancaran kegiatan dalam memberikan sumbangan pemikiran dan pemecahan masalah. 2. Kerjasama dengan unit lain masih belum sesuai harapan, karena kesibukan unit tersebut sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan. Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 1. Mengoptimalkan SDM yang sudah ada dengan melakukan peningkatan kemampuan staf diantaranya mengikuti pelatihan dan pendidikan. 2. Melakukan koordinasi dengan pihak lain, terutama dalam membuat kesepakatan jadwal kegiatan, berikut berbagai alternatif kegiatan, sehingga ketidak hadiran pihak lain dalam kegiatan tersebut tidak mengganggu kelancaran jadwal dan rencana kerja. Sasaran 2.3 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik Dengan mengusung visi BPS sebagai “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua” maka penyebarluasan data kepada pemangku kepentingan menjadi ukuran yang sangat penting.Pada sasaran meningkatkan efektifitas dan efisensi diseminasi data digunakan indikator pengunjung yang datang mencari informasi baik tatap mukalangsung (kunjungan ke perpustakaan) ataupun melalui media komunikasi lainnya (website BPS). Indikator kinerja selengkapnya pada tabel berikut:



Target 2013

Realisasi 2013

13.000

12.700

94

93

93

IKU

Banyaknya kunjungan tamu ke Perpustakaan BPS Bms

500

460

94

92

90

IKU

Jumlah Instansi Pemerintah yg menerima publikasi BPS

40

40

100

100

100

IKU

Indikator Kinerja Banyaknya pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Bms


Ket.

Permasalahan/Kendala yang dihadapi 1. Panjangnya rentang waktu antara bulan dokumen dengan bulan penyajian data, hal ini menjadi keluhan pengguna data karena informasi yang tersedia sudah kurang up to date untuk digunakan. 2. Dengan adanya undang-undang Keterbukaan Informasi Publik masyarakat menginginkan semua informasi harus bebas dan gratis. Sedangkan BPS dibatasi oleh Peraturan Presiden No. 54 tahun 2009 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di instansi BPS. 3. Penggunaan data mentah oleh konsumen yang melanggar kesepakatan dalam Surat Perjanjian Penggunaan Data, karena pengguna menganggap data BPS sudah menjadi hak milik yang bersangkutan. 4. Sistem pelayanan lewat internet sering terganggu oleh faktor eksternal (program ter-kena virus).

Strategi untuk mengatasi masalahan/Kendala 1. Berusaha untuk mempercepat penerbitan publikasi sehingga timeliness daridata dan informasi yang dihasilkan BPS tidak terlalu lama. 2. Melakukan penjelasan atau sosialisasi tentang PP No. 54 Tahun 2009, juga memperbaharui peraturan tersebut untuk menetapkan beberapa produk BPS yang tidak dipungut biaya sehingga masyarakat dapat memperoleh secara gratis. 3. Menjelaskan kepada pengguna data yang membutuhkan data mentah bahwa data tersebut property BPS sehingga tidak boleh disebarluaskan tanpa sepengetahuan



lembaga BPS, pengguna hanya dapat menyebarluaskan atau mengkomersilkan hasil penelitiannya bukan data mentah BPS. 4. Melakukan perbaikan dan update program setiap saat. Tujuan-3 Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Sarana Kerja Dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap konsumen data salah satunya adalah pelayanan data melalui website BPS Kab.Banyumas. Persentase data mutakhir yang ditampilkan di website tahun 2013 ditargetkan 100%, namun baru terealisasi 91%, sehingga tingkat capaiannya baru 95%. Indikator Kinerja Persentase data mutakhir yang ditampilkan di Website BPS Kabupaten

Target 2013

Realisasi 2013

100

91


90

80

Ket. IKU

Sasaran 3.1 Meningkatnya Kualitas Pengolahan data dan Informasi Statistik Pengolahan data memegang peranan penting dalam penyediaan data daninformasi statistik yang berkualitas. Teknologi Informasi sudah menjadikelaziman dalam proses di berbagai kegiatan. Pengembangan sistem pengolahanyang efektif terus diusahakan untuk menghasilkan data yang valid dan konsisten. Kecepatan melaporkan dari berbagai wilayah geografis juga perlu ditingkatkan, demikian pula SDM yang mengelola peralatan dan pengembangan system. Penyelesaian pengolahan data yang merupakan rangkaian dari pemasukan data ke media komputer, pengecekan konsistensi data, kewajaran data, hingga mengirimkan data yang telah tervalidasi. Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh seksi IPDS di BPS Kabupaten sesuai dengan yang diharapkan.Tidak ada kegiatan pengolahan data yang gagal. Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS RI tepat waktu ditargetkan 100% bisa tercapai, sementara itu karena di tingkat kabupaten pejabat fungsional pranata komputer yang diperlukan adalah pranata komputer tingkat pemula untuk melakukan pemeliharan software dan hardware serta perancangan website. Sementara untuk pranata komputer ahli saat ini belum diperlukan karena perancangan program aplikasi seluruhnya dibuat di BPS Pusat.



Indikator Kinerja % hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS RI tepat waktu


Ket.

100

100

100

100

IKU

0

0

0

0

IKU

Target 2013

Realisasi 2013

100

1

Jumlah Petugas fungsional pranata komputer dengan kulifikasi tingkat pemula

Permasalahan/Kendala yang dihadapi 1. Program pengolahan yang dikirim ke BPS Kabupaten banyak mengalami revisi,kadangkala data yang sudah dimasukkan ke media komputer dengan program versi sebelumnya tidak dapat digunakan pada versi terbaru. 2. Tidak dilakukan uji coba program terlebih dahulu, sehingga prosedur tidak sesuai keadaan sebenarnya di lapangan. Selain prosedur juga beberapa isian untuk variabel di daftar pertanyaan tidak bisa di input kedalam database program. 3. Konsistensi data yang telah diolah masih terdapat perbedaan, misalnya kompilasi dari data kabupaten tidak sesuai dengan total data provinsi dan sebagainya.

Strategi mengatasi masalah/kendala 1. Pengembangan sistem pengolahan data harus mengikuti standar yang telah ditentukan oleh BPS hingga program yang di instal di BPS Kabupaten dapat lancar dan tidak mengakibatkan konflik dengan sistem lainnya. 2. Sebelum sistem pengolahan digunakan pada pengolahan sesungguhnya dilakukan uji coba dengan dummy data demikian pula pengujian prosedur eksekusi. 3. Sebelum data dipublikasikan dibandingkan nilai sebaran data secara silang dari variabel-variabel yang ada, sehingga dapat dilihat kewajaran dan konsistensi data.

Sasaran 3.2 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan sarana dan prasarana aparatur diwujudkan pada tahun 2013 BPS Kabupaten Banyumas mendapatkan anggaran untuk pembangunan gedung kantor . Kebutuhan akan sarana prasarana gedung kantor yang representative untuk kegiatan perkantoran sangat dibutuhkan. Harapanya bahwa dengan tersedianya tempat kerja yang representative, pegawai akan mampu meningkatkan kinerja mereka.



Indikator Kinerja Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana bangunan gedung kantor yang representatif untuk kegiatan kantor.

Target 2013

Realisasi 2013

100

100


Ket.

100

IKU

80

80

Tujuan-4 Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan Pada tabel diatas terlihat tingkat capaian kinerja peningkatan kapasitas SDM dan penata laksanaan pada tahun 2013 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, keadaan ini disebabkan adanya perpindahan pegawai negeri dari luar daerah masuk ke BPS Kabupaten Banyumas. Indikator Kinerja Persentase pegawaipendidikan minimal DiplomaIV/S1

Target 2013

Realisasi 2013

50

42


75

60

Ket. IKU

Sasaran 4.1 Memperbaiki kompetensi SDM Kemampuan teknis dan manajerial sangat mendukung kelancaran tugas, sehingga beberapa indikator untuk mengukur peningkatan kapasitas SDM dipilih untuk menunjukkan tingkat pencapaian memperbaiki SDM. Tingkat pencapaian secara umum mencapai 100 persen yaitu rata-rata dari ketiga indikator dalam sasaran memperbaiki sumber daya manusia. Tingkat capaian menurut indikator kinerja pada sasaran memperbaiki sumber daya manusia ditampilkan dalam tabel berikut: Indikator Kinerja 1.prosentase pegawai yang sudah pernah mengikuti diklat prajabatan 2.prosentase pejabat yang sudah pernah mengikuti diklatpim sesuai dengan eselon 3.Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu

Target 2013 100

Realisasi 2013 100

Tingkat Capaian 2013 2012 2011 100 100 100

IKU

100

100

100

100

100

IKU

30

25

83

65

55

IKU


Ket.


Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengembangan SDM dalam jajaran BPS, dimaksudkan untuk mewujudkan SDM yang berkualitas. Di samping menggunakan berbagai pelatihan reguler para pegawai juga diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi dalam berbagai keterampilan. Pada tahun

2013 BPS melaksanakan pembinaan pegawai melalui

pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan non formal ditempuh melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPS berupa kursus teknis statistik, komputer maupun administrasi, disamping beberapa pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga lain di luar BPS.

Sasaran 4.2 Meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Penilaian terhadap lembaga BPS oleh instansi pemerintah yang mempunyai wewenang pengawasan, menjadi perhatian pimpinan dan seluruh pegawai BPS. Pencapaian yang belum memuaskan menjadi pemicu untuk lebih sungguh-sungguh mencapai target yang diharapkan. Kondisi tersebut dapat dilihat pada capaian target kinerja. Pencapaian yang meningkat yakni penilaian oleh Kemen Pan & RB untuk Sistem AKIP, serta kepatuhan lembaga untuk melaporkan pelaksanaan pembanguan kepada Bappenas. Sistim Pengendalian Intern Pemerintah yang menjadi tugas setiap pimpinan instansi sudah dijalankan dengan cukup baik dan benar, tercermin dari pelaporan SPIP selam tahun 2013 yang mencapai 100%. Seperti diketahui bahwa SPIP akan memberi jaminan dimana seluruh penyelenggara negara, mulai dari pimpinan hingga pegawai di instansi pemerintah, akan melaksanakan tugasnya dengan jujur dan taat pada peraturan. Tabel berikut menyajikan capaian indikator kinerja selama tiga tahun terakhir:

Indikator Kinerja Prosentase Pelaporan Sistim Pengendalian Intern Instansi Pemerintah Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK Penyusunan Renstra, RKT, LAKIP dan PK yg tepat waktu

Target 2013

Realisasi 2013


Ket.

100

100

100

100

100

IKU

WTP

WTP

100

100

100

IKU

100

100

100

100

100

IKU



Penilaian Sistem AKIP BPS oleh Kemen PAN&RB

60

60

100

100

100

IKU

Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ke BPS Provinsi (Form A/ PP39 KL)

4

4

100

100

100

IKU

Permasalahan/Kendala yang dihadapi 1. BPS yang merupakan instansi vertikal hingga wilayah kabupaten/kota mempunyai 507 satuan kerja (satker), kesalahan pada satu satker akan berdampak kepada BPS keseluruhan. 2. Sistem pelaporan yang hirarki dari satker BPS kabupaten/kota ke satker provinsi hingga satker Kantor Pusat BPS memerlukan waktu. Disisi lain tenggat waktu harus dipenuhi sehingga satker di tingkat lebih tinggi kekurangan waktu untuk mengevaluasi laporan.

Strategi mengatasi masalah/kendala 1. Untuk mengatasi sempitnya tengat waktu dan banyaknya satker yang laporannya harus dikompilasi maka diusahakan kertas kerja pembantu yang memuat berbagai informasi yang harus dimasukkan kedalam laporan. Hingga memudahkan operator dan mempersingkat waktu pengisian. 2. Membangun sistem pelaporan yang berbasis program online, dengan system ini memudahkan monitoring satker mana saja yang terlambat, sehingga dapat segera dibantu untuk segera menyelesaikan laporan. Penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas sebagai tujuan utama BPS dinyatakan dalam Rencana Strategis Tahun 2010-2014, pada periode tahun 2013 sebagaimana telah dipaparkan terlihat pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran yang mendukungnya. Dengan demikian penyediaan data yang lengkap, akurat dan tepat waktu dapat terpenuhi. Pada Tujuan-1, indikator kinerjanya mencapai 100 persen, indikator pada sasaran yang menjabarkanya mempunyai tingkat pencapaian juga mencapai 100 % yaitu untuk sasaran penyediaan data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang berkualitas.



Adapun dimensi kualitas lainnya dijabarkan dalam Tujuan-2, yaitu meningkatkan Pelayanan Prima, sasaran-sasaran strategis yang ditargetkan seperti kontrol kualitas dan penyebarluasan data ditandai dengan tingkat pencapaian yang memuaskan.Bahkan layanan terhadap konsumen selalu di atas target yang ditetapkan, hal ini karena pengguna data yang menjadikan produkBPS sebagai rujukan yang sangat penting.Pada pengukuran indikator kinerja untuk sasaran meningkatkan efektivitas dan efisiensi diseminasi data statistik pada tahun 2013 mencapai 100 %.

Indikator Kinerja Tujuan 1. Persentase pemasukandokumen/ response rate dari kegiatan Survei Statistik Tujuan 2. Persentase konsumen yang merasa puas dengan layanan data BPS

Target 2013

Realisasi 2013


100

100

100

100

100

95

88

93

88

80

93

87

92

90

80

60

52

52

46

44

Tujuan 3. Persentase data mutakhir yang ditampilkan di Website BPS Kabupaten

Tujuan 4. Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV/S1

Sedangkan Tujuan-3, tingkat pencapaian tujuan ini adalah 92 persen, dalam artian BPS Kabupaten Banyumas telah mampu menampilkan data mutakhir pada website BPS Banyumas. Tujuan-4 merupakan pendukung untuk mencapai visi BPS sebagai Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua.Untuk mencapai kinerja yang handal jelas dibutuhkan peralatan yang mendukung serta kapasitas SDM yang mampu secara teknis dan manajerial. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan untuk pegawai menjadi perhatian pimpinan lembaga, berdasarkan indikator kinerjanya terlihat sesui harapan. Sarana dan prasarana gedung kantor yang representative yang sangat dibutuhkan telah dapat dipenuhi pada periode tahun 2013 guna mendukung percepatan pencapaian visi BPS pada akhir periode dapat diwujudkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 39


3.2 Evaluasi Kegiatan Tahun 2013 Sebagai penyedia data untuk pemerintah, kalangan pengusaha swasta dan masyarakat umum, BPS mempunyai komitmen untuk menyediakan data berkualitas untuk semua. Untuk mengetahui dan mengukur data yang berkualitas maka telah ditetapkan Peraturan Kepala BPS no 11 Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Utama. Berikut dibawah diuraikan kaitan IKU BPS dengan dimensi data berkualitas yaitu: Relevan Data dikatakan mempunyai relevansi jika memenuhi kebutuhan pengguna, untuk mengukur secara kuantitatif dilakukan dengan Survei Kepuasan Pengguna. Indikator yang digunakan untuk pengukuran kinerja utama adalah: -

Persentase konsumen yang merasa puas dengan layanan data BPS

-

Persentase konsumen yang merasa puas terhadap akurasi data

-

Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data

-

Jumlah pengunjung berulang yang menggunakan data BPS

Akurat Akurat adalah kedekatan antara nilai perkiraan dengan nilai populasi sebenarnya (yang tidak diketahui,) indikator yang menunjukkan akurasi yaitu besarnya kesalahan sampling dan kesalahan non sampling. IKU yang digunakan yaitu:  Persentase pemasukan dokumen/response rate kegiatan survey statistik  Persentase pemasukan dokumen/response rate dari kegiatan statistik Perusahaan  Persentase pemasukan dokumen/response rate dari kegiatan statistik rumahtangga

Ketepatan Waktu Sebagian besar pengguna ingin data terkini yang secara periodik disajikan dan tepat waktu sesuai jadwal. Ukuran ketepatan waktu yaitu perbedaan waktu antara tanggal tersedianya dengan tanggal yang seharusnya tersedia. -

Persentase penyajian data/release data dan informasi statistik ekonomi hari kerja pertama setiap bulan

-

Persentase Penyajian data/release data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat tiap semester

-

Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat waktu



Mudah Diakses Data statistik sangat tinggi nilainya jika mudah diakses dalam bentuk yang diinginkan pengguna, dan dokumentasi yang baik untuk dapat memahami data tersebut.Dalam penyebarluasan data dan informasi statistik, selain menyajikan publikasi dalam bentuk buku dan softcopy, diseminasi data dan informasi statistik juga ditayangkan dalam website BPS pusat maupun website satker daerah. Indikator yang dimasukkan untuk kemudahan akses yaitu: -

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data melalui website BPS

-

Jumlah Satuan Kerja yang mempunyai situs web yang terhubung secara online

-

Jumlah instansi pemerintah dan lembaga dalam dan luar negeri yang menerima publikasi BPS

Keterbandingan Statistik karakteristik tertentu sangat

bermanfaat

jika nilainya

dapat

dibandingkan dengan karakteristik antar waktu dan antar tempat. Indikator yang digunakan yaitu: -

Jumlah model ekonomi dan sosial yang dikembangkan

-

Jumlah studi konsistensi data sosial dan data ekonomi

Konsistensi Data statistik dapat dikatakan konsisten apabila dapat digabung secara reliabel dengan cara berbeda untuk tujuan berbeda, tanpa harus melihat apakah berasal dari satu sumber. Indikator konsistensi meliputi konsistensi antara data provinsi dan data nasional, data bulanan dengan data tahunan.

Kelengkapan Kelengkapan statistik adalah ketersediaan data dan informasi dengan statistik yang seharusnya tersedia menurut keperluan pengguna. Daftar publikasi yang dikirimkan kepada lembaga terkait dapat dilihat pada Lampiran 9, adapun indikator yang merupakan IKU BPS untuk menggambarkan kelengkapan data yaitu: -

Jumlah judul publikasi statistik ekonomi yang mempunyai ISSN/ISBN

-

Jumlah judul publikasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang mempunyai ISSN/ISBN.



3.2. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2013 Realisasi penggunaan anggaran tahun 2013 mencapai 96,03 prosen, dengan rincian yaitu : Program DMPTTL menyerap dana sebesar 98,79 prosen, kemudian PSPA sebesar 96,23 prosen, dan Program PPIS menyerap anggaran sebesar 96,84 prosen, sementara itu realisasi anggaran SKPA Transport petugas ST2013 sebesar 100 prosen, realisasai anggaran SKPA Asuransi Petugas ST2013 sebesar 90,00 prosen. Rincian realisasi penggunaan anggaran BPS Kabupaten Banyumas selama tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut.

No

Program

(1) (2) 1 Dukungan Manajemen dan

Pagu 2013

Realisasi Anggaran

%

(3)

(4)

(5)

3.008.114.000

2.971.715.093

98.79

1.440.000.000

1.385.670.000

96.23

7.568.450.000

7.177.749.500

94.84

12,016,564,000

11,535,134,593

95.99

4

PelaksanaanTugas-tugas Lainnya BPS Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Sub Jumlah DIPA Kabupaten (1+2+3)

5

Dana SKPA Transport ST2013

51.360.000

51.360.000

100,00

6

Dana SKPA Asuransi Ptgs ST2013

40.500.000

36.450.000

90,00

7

Sub Jumlah Dana SKPA (5+6)

91.860.000

87.810.000

95,59

8

Total Anggaran (4+7)

12.108.424.000

11.622.944.593

95,99

2 3

Laporan Keuangan BPS pada tahun 2013 berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali.



BAB IV PENUTUP 4.1. Tinjauan Umum Akuntabilitas kinerja BPS Kabupaten Banyumas merupakan perwujudan kewajiban BPS Kabupaten Banyumas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran, yang telah ditetapkan dalam APBN yang dituangkan kedalam Bagian Anggaran 054 DIPA Tahun 2013 dan Bagian Anggaran 054 SKPA Tahun 2013, secara periodik selama satu tahun. Penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS Kabupaten Banyumas dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2010-2014, yang terdiri dari 4 (empat) sasaran yang meliputi 3 (tiga) program. Sesuai dengan visi-nya, BPS Pelopor data statistik terpercaya untuk semua (The Agent of trustworthy statistical data for all), dicerminkan dari keberhasilannya menyediakan data statistik yang obyective, up to date, reliable, complete, dan on time, serta user friendly, yang juga dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek, menengah dan jangka panjang bagi keperluan pemerintah, dunia swasta, dan masyarakat. Adapun hasil capaian kinerja sasaran rata-rata tahun 2013 sebesar 100 persen, dengan capaian daya serap anggaran rata-rata sebesar 95,99 persen.

4.2. Permasalahan dan Kendala Utama Meskipun program kegiatan sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, namun masih memerlukan beberapa langkah perbaikan guna lebih menyempurnakannya. Secara umum, beberapa penyebab atau kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya target sasaran dan tujuan yang ditetapkan, diantaranya adalah : 1. Kebutuhan data dan informasi oleh berbagai konsumen data dirasakan semakin cepat (bulanan, triwulanan, semesteran) dan luas cakupannya. Pada beberapa data yang bersifat strategis, seperti : perkembangan kinerja ekonomi, tingkat pengangguran dan penyerapan tenaga kerja berbagai sektor kegiatan, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, data pengarus utamaan gender serta



jenis dan motif kriminilitas dan kerawanan sosial, dibutuhkan penyajian sedini mungkin dan mampu mencakup wilayah terkecil (small area statistics). 2. Data strategis BPS sering dijadikan alat politik oleh pihak-pihak tertentu, sehingga bisa mengancam kredibilitas BPS sebagai lembaga yang independen. 3. Terlambatnya waktu pengumpulan data untuk beberapa survei (survei industri, survei konstruksi) disebabkan faktor kesulitan untuk memperoleh data tersebut dari responden. Kondisi demikian menjadi perhatian BPS Kabupaten Banyumas yang utamanya berkaitan dengan masih rendahnya kesadaran masyarakat dan sebagian pengusaha untuk memberikan informasi yang yang benar. 4. Ketidakkonsistensian data baik antar data maupun antar waktu serta time lag publikasi perlu lebih diperhatikan oleh semua jajaran BPS. 5. Cepatnya perkembangan teknologi informasi di luar (external factor) masih belum diimbangi dengan ketersediaan SDM yang berkuantitas serta berkualitas.

4.3. Saran dan Tindak Lanjut 1. Mengoptimalkan sumber daya manusia dengan melakukan peningkatan kemampuan staf diantaranya mengikuti pelatihan di bidang statistik, komputasi dan administrasi. Disamping itu perlu memberi kesempatan tugas belajar pada jalur formal seperti melanjutkan pendidikan jenjang S1, S2 dan S3 guna pencapaian peningkatan mutu. 2. Melakukan sosialisasi data strategis BPS kepada pihak eksekutif maupun legislatif Pemerintahan Daerah, baik dari sisi hasil/data maupun konsep definisi dan metodologi yang digunakan oleh BPS. 3. Melakukan kerjasama dan koordinasi yang berkesinambungan dengan Pemerintah Daerah untuk kelancaran berbagai kegiatan pengumpulan data serta untuk mengatasi permasalahan terbatasnya pendanaan dan sarana pengolahan.



Lampiran 1.a.

Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas

Kepala BPS Kab.Banyumas

SubBagian Tata Usaha

Seksi Statistik Sosial

Seksi Statistik Produksi

Seksi Statistik Distribusi

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Tenaga Fungsional/KSK



Lampiran 1.b.

Peta Wilayah Kabupaten Banyumas



Lampiran 2. RENCANA STRATEGIS Tahun 2010 S/D 2014

Instansi

:

BPS Kabupaten Banyumas

Visi

:

BPS Kabupaten Banyumas Pelopor data statistik terpercaya untuk semua.

Misi

:

1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien; 2. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia; 3. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik; 4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak; 5. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien.



Sasaran

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Tujuan Uraian

Indikator

Kebijakan

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas serta pelayanan prima dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasioanl (SSN) yang andal, efektif, dan efisien

Tersedianya data dan informasi statistik yang lengkap, akurat dan tepat waktu di seluruh bidang pembangunan data dan informasi statistik

Peningkatan pelayanan dan daya guna statistik kepada pengguna data

Meningkatkan penyediaan data dan informasi statistik berkualitas di berbagai tingkat dengan melakukan kegiatan pengumpulan data melalui sensus, surveii, dan metode lainnya;

Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengetahuan , penguasaan ilmu, metoda statistik dan teknologi informasi mutakhir guna menyempurnakan metoda pengumpulan, pengolahan dan diseminasi statistik

Prosentase hasil peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia.

Meningkatkan jumlah, ragam ketrampilan dan kemampuan SDM dengan mengupayakan penambahan dan melakukan pendidikan, pelatihan serta pembinaan karir pegawai;

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS

Terwujudnya SSN dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi lembagalembaga statistik yang ada baik di instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat

Prosentase hasil peningkatan fungsi SSN.

1. Meningkatkan penyediaan statistik berkualitas di berbagai tingkat dengan melakukan kegiatan pengumpulan data melalui sensus, surveii, dan metode lainnya; 2. Mengembangkan sistem statistik wilayah kecil dan spesifik daerah secara bertahap untuk mendukung otonomi daerah; 3. Mengefektifkan fungsi forum masyarakat statistik (FMS) dengan memperbanyak pertemuan, diskusi dan kunjungan lapangan.

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik


Ket. (6)


Sasaran

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Tujuan

(1)

Uraian

Indikator

Kebijakan

Program

(2)

(3)

(4)

(5)

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fisik

Prosentase peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja kegiatan teknis

Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan kinerja

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS


Ket. (6)


Lampiran 3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (Peraturan Kepala BPS Nomor 58 Tahun 2013) 1.Nama Unit Organisasi

:


2.Tugas

:

Melaksanakan tugas pemerintah di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

3.Fungsi

:

a. Penyelenggaraan statistik dasar. b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kabupaten/Kota; c. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik kabupaten/kota; d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum,ketatausahaan,organisasi

dan

tatalaksana,kepegawaian,

keuangan,

kearsipan,

persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPS Kabupaten Banyumas. INDIKATOR KINERJA UTAMA No

Tujuan/Sasaran

Indikator Kinerja

(1) 1

(2)

(3)

Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas

Persentase pemasukan dokumen / response rate kegiatan surveii statistik

1.1

Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

1.2


a. Persentase pelaksanaan pencacahan lapangan statistik ekonomi yang tepat waktu b. Persentase pemasukan dokumen / respon rate dari kegiatan statistik perusahaan c. Jumlah Judul publikasi statistik ekonomi a. Persentase pelaksanaan pencacahan lapangan statistik Sosial dan Kesra yang tepat waktu b. Persentase pemasukan dokumen / response rate dari kegiatan Statistik rumah tangga c. Jumlah judul publikasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

2

Meningkatkan Pelayanan Prima dalam rangka mewujudkan SSN yang Andal, Efektif dan Efisien




2.1

Meningkatkan hubungan dengan pengguna data

a. Banyaknya penyelenggaran sosialisasi kegiatan BPS b. Persentase konsumen yang merasa puas terhadap akurasi data c. Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data.

2.2.


a. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Kabupaten. b. Jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan BPS Kabupaten. c. Jumlah Instansi pemerintah dan lembaga lainnya yang menerima publikasi BPS

3

3.1.

Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta sarana Kerja

Persentase data mutakhir yang ditampilkan di Website BPS Kabupaten


a. Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Provinsi tepat waktu b. Jumlah Petugas fungsional pranata komputer

4

4.1

Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembangaan

Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1


a. Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu



Lampiran 4. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2013 Sub Bagian Tata Usaha Sasaran Strategis

IndikatorKinerja

Target

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Meningkatnya Layanan Perkantoran BPS Kab.Banyumas

PersentasePeningk atan Layanan Perkantoran BPS Kab.Banyumas

Kegiatan PembayaranGajidanTunjangan Pelayanan - GajiPokok Perkantoran - Pembulatan BPS - TunjanganIstri/suami Kab.Banyumas - Tunj. Anak Sebesar 100% - TunjanganStruktural - TunjanganFungsional - TunjanganPPh - TunjanganBeras - UangMakan - TunjanganUmum

2.583.346.000,-

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran - Keperluan Perkantoran - Penambah DayaTahanTubuh - PengirimanSuratDinasPos - Operasional Satuan Kerja - Langganan Listrik - Langganan Telpon - Langganan Air - Pemeliharaan Peralatan dan mesin - Pemeliharaan gedung dan bangunan Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur BPS Kab.Banyumas

Persentase Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur BPS Kab.Banyumas

KegiatanPenin Pembangunan Gedung Kantor gkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS Kab.Banyumas Sebesar 100%


1.440.000.000


Seksi Statistik Sosial SasaranStrategis

IndikatorKinerja

Target

Program/Kegiatan

Anggaran (rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Tersedianya Data Statistik Ketenaga kerjaan y ang Lengkap, Akurat danTepat Waktu

Persentase Tersedianya Data Ketenaga kerjaan Secara Berkesinambungan Setiap Tahun

Data Kegiatan Sakernas Triwulan Statistik Tenaga Kerja Tahun 2013 Sakernas Tahunan sebesar 100%

49.848.000

Tersedianya Data Statistik Sosial Ekonomi yang lengkap, akurat dan tepat waktu

Persentase Tersedianya Data Statistik Sosial Ekonomi Secara Berkesinambungan Setiap Tahun

Data Kegiatan Statistik Sosial EkonomiTahun 2013 sebesar 100%

Susenas 2013

66.963.000

Susenas Panel

2.050.000

Susenas Modul Kesehatan dan Perumahanl

14.458.000

Tersedianya Data Statistik Lingkungan Hidup dan Tata Ruang serta Perilaku Peduli Lingkungan yang Lengkap, AkuratdanTepat Waktu

Persentase Tersedianya Data Statistik LH, TR dan PPPL

Data Data Statistik Lingkungan Hidup dan Tata Ruang sebesar 100%

Pengumpulan data Statistik Lingkungan Hidup dan Tata Ruang serta Perilaku Peduli Lingkungan.

12.700.000

35.373.000



Seksi Statistik Produksi SasaranStrategis (1)

IndikatorKinerja (2)

Target (3)

Program/Kegiatan (4)

Tersedianya Data Statistik Pertanian Tanaman Pangan yang Lengkap, Akurat danTepat Waktu

Persentase Tersedianya Data Statistik PertanianTanaman Pangan secara Berkesinambungan Setiap Tahun

Data Kegiatan Statistik PertanianTanaman Pangan Tahun 2013 sebesar 100%

Pengumpulan Data Luas Panen dan Pengumpulan Data Produkstivitas (Ubinan)

Tersedianya Data Statistik Hortikultura yang Lengkap, Akurat danTepat Waktu

Persentase Tersedianya Data Statistik Hortikultura secara Berkesinambungan Setiap Tahun

Data Kegiatan Statistik Perusahaan HortikulturaTahun 2013 sebesar 100%

Pengumpulan Data Luas Panen Hortikultura

Tersedianya Data Statistik Perusahaan Peternakanv & RPH yang Lengkap, Akurat danTepat Waktu

Persentase Tersedianya Data Statistik Perusahaan Peternakan & RPH secara Berkesinambungan Setiap Tahun

Data Kegiatan Statistik Perusahaan Peternakan & RPH Tahun 2013 sebesar 100%

Pengumpulan Data Perusahaan Peternakan dan RPH

Tersedianya Data Statistik Perusahaan Kehutanan yang Lengkap, Akurat danTepat Waktu

Persentase Tersedianya Data Statistik Perusahaan Kehutanan secara Berkesinambungan Setiap Tahun

Data Kegiatan Statistik Perusahaan KehutananTahun 2013 sebesar 100%

Surveii Kehutanan

Tersedianya Data Statistik Perusahaan Industri Besar dan Sedang yang Lengkap, Akurat danTepat Waktu

Persentase Tersedianya Data Statistik Perusahaan Industri Besar dan Sedang secara Berkesinambungan Setiap Tahun

Data Kegiatan Statistik Perusahaan Besar dan Sedang Tahun 2013 sebesar 100%

Surveii Industri Besar dan Sedang tahunan

19.573.000

Tersedianya Data Statistik Pertambangan yang Lengkap, Akurat dan Tepat Waktu

Persentase Tersedianya Data Statistik Pertambangan secara Berkesinambungan Setiap Tahun

Data Kegiatan Statistik PertambanganTahu n 2013 sebesar 100%

Surveii Pertambangan, Energi dan Penggalian

4.800.000

Tersedianya Data Statistik Konstruksi yang Lengkap, Akurat danTepat Waktu

Persentase Tersedianya Data Konstruksi Setiap Tahun

Data Kegiatan Statistik KonstruksiTahun 2013 sebesar 100%

Surveii Konstruksi

9.660.000


Anggaran (5) 100.661.000

5.260.000

17.142.000

2.850.000


SasaranStrategis (1) Tersedianya data statistik rumahtangga pertanian yang lengkap, akurat dan tepat waktu

IndikatorKinerja (2) Prosentase tersedianya data statistik rumahtangga pertanian yang lengkap, akurat dan tepat waktu

Target (3) Data Rumahtangga pertanian 2013 sebesar 100%

Program/Kegiatan (4) Sensus Pertanian 2013


Anggaran (5) 6.890.089.000


Seksi Statistik Distribusi Sasaran/Strategis (1)

IndikatorKinerja (2)

Target (3)

Program/Kegiatan (4)

Anggaran (rp) (5)

Tersedianya Data Transportasi yang Lengkap, Tepat dan Akurat

Prosentase tersedianya kebutuhan data Transportasi secara berkesinambungan setiap tahun

Kompilasi Data Transpor-tasi 2013 sebesar 100%

Pengumpulan dan Pemeriksaan data angkutan darat PJ dan AJR.

1.890.000,-

Tersedianya data Statistik Keuangan Daerah dan BUMD yang Lengkap, AkuratdanTepat Waktu

Prosentase tersedianya kebutuhan data Statistik Keuangan Daerah dan BUMD berkesinambungan setiapbulan / tahun

Data kegiatan Surveii Statistik Keuangan Daerah dan BUMD 2013. sebesar 100%

Pencacahan dan Pemeriksaan Surveii Keuangan Daerah dan BUMD

2,750.000

Tersedianya data Statistik Harga Konsumen dan Volume Penjualan Eceran Beras yang Lengkap, AkuratdanTepat Waktu

Prosentasetersedianyake butuhan data Harga Konsumen dan Volume Penjualan Eceran Berassetiap minggu / bulan

Data kegiatan Surveii Harga Konsumen dan Volume Penjualan Eceran Beras 2013 sebesar 100%

Pencacahan dan penmeriksaan Surveii Harga Konsumen dan Volume Penjualan Eceran Beras

117.260.000

Tersedianya data Statistik Jasa Pariwisata dan Direktori Perusahaan Restoran dan Jasa Perjalanan Wisata yang Lengkap, AkuratdanTepatWaktu

Prosentase tersedianya kebutuhan data Statistik Jasa Pariwisata dan Direktori Perusahaan Restoran dan Jasa Perjalanan Wisata secara berkesinambungan setiapbulan /tahun

Data kegiatan Statistik Jasa Pariwisata dan Direktori Perusahaan Restoran dan Jasa Perjalanan Wisata 2013 sebesar 100%

Pencacahan dan Pemeriksaan VHTS dan VHTL

74.890.000

Tersedianya data Statistik harga konsumen dan produsen pedesaan yang Lengkap, AkuratdanTepatWaktu

Prosentasetersedianyada taStatistik harga konsumen dan produsen pedesaan secara berkesinambungan setiapbulan /tahun

Data kegiatan Statistik harga konsumen dan produsen pedesaan2013 sebesar 100%

Pencacahan dan Pemeriksaan Survei harga konsumen dan produsen pedesaan

75.964.000

Tersedianya data IKK 2012 untuk penyusunan kebijakan dana perimbangan

Prosentase Tersedianya data IKK 2012 untuk penyusunan kebijakan dana perimbangan.

Data IKK 2012 untuk penyusunan kebijakan dana perimbangan

Pengumpulan data paket komoditi IKK dan pengumpulan data diagram timbang umum

4.050.000



Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik SasaranStrategis

IndikatorKinerja

Target

Program/Kegiatan

Anggaran

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Tersedianya data Tendensi konsumen yang Lengkap, Akurat danTepat Waktu

Prosentase Tersedianya data Tendensi konsumen berkesinambungan setiaptahun

Data Tendensi konsumen 2013 sebesar 100%

Survei Tendensi konsumen

Tersedianya data neraca produksi yang Lengkap, Akurat danTepat Waktu

Prosentase tersedianya data data neraca produksi secara berkesinambungan setiap tahun

Data PDRB menurut lapangan usaha tahun 2013 sebesar 100%

Penyusunan data PDRB menurut lapangan usaha

Tersedianya data PDRB Ttriwulanan dan tahunan menurut Pengeluaran yang Lengkap, Akurat danTepat Waktu

Prosentase Tersedianya data PDRB Ttriwulanan dan tahunan menurut Pengeluaran

Data PDRB menurut pengeluaran tahun 2013 sebesar 100

Penyususnan PDRB mnrt pengeuaran

5.500.000,-

Tersedianya data Statistik Daerah Kabupaten dan Kecamatan yang Lengkap, AkuratdanTepat Waktu

Prosentase tersedianya Statistik Daerah Kabupaten dan Kecamatan scr berkesinambungan Setiap tahun

Data Statistik Daerah Kabupaten dan Kecamatan 2013 sebesar 100%

Penyusunan buku Statda Kab/Kota dan kecamatan

46.115.000


14.244.000,-

4.000.000


Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik SasaranStrategis

IndikatorKinerja

Target

(1)

(2)

(3)

Tersedianya kerangka sampel, MFD, MBS yang telah dimutakhirkan untuk kegiatan survei/sensus.

Prosentase tersedianya kerangka sampel, MFD, MBS yang telah dimutakhirkan untuk kegiatan survei/sensus.

kerangka sampel, MFD, MBS yang telah dimutakhirkan tahun 2013 sebesar 100%

Program/Kegiat an (4)

Anggaran (5)

Pemutakhiran MFD dan MBS


575.000


Lampiran 5. PENGUKURAN KINERJA SASARAN TAHUN 2013 No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Pencapaian

(1) 1

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

1.1

1.2

Tujuan I : Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu


Persentase pemasukan dokumen / response rate kegiatan surveii statistik a. Persentase pelaksanaan pencacahan lapangan statistik ekonomi yang tepat waktu b. Persentase pemasukan dokumen / respon rate dari kegiatan statistik perusahaan c. Jumlah Judul Publikasi Statistik Ekonomi a. Persentase pelaksanaan pencacahan lapangan statistik Sosial dan Kesra yang tepat waktu b.Persentase pemasukan dokumen / response rate dari kegiatan Statistik rumah tangga c. Jumlah judul publikasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

2.1.

2.2

Tujuan II : Meningkatkan Pelayanan Prima dalam rangka mewujudkan SSN yang Andal, Efektif dan Efisien Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik Meningkatkan hubungan dengan pengguna data


a. Jumlah fungsional statistisi dengan kualifikasi tingkat ahli a. Banyaknya penyelenggaran sosialisasi kegiatan BPS b. Persentase konsumen yang merasa puas terhadap akurasi data

100

100

100

100

100

100

100

100

100

6

6

100

100

100

100

100

100

100

6

6

100

95

88

93

3

3

100

1

1

1

97

90

93



c.Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data. 2.3..


Tujuan III : Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta sarana Kerja 3.1.

3.2.


Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Tujuan IV : Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembangaan 4.1


95

90

95

13.000

12.700

94

500

460

94

40

100

93

87

92

100

100

100

Jumlah Petugas fungsional pranata computer dengan kualifikasi pemula

1

0

0

Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana bangunan gedung kantor yang representatif untuk kegiatan kantor.

100

100

100

50

42

84

100

100

100

100

100

100

30

25

83

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Kabupaten. Jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan BPS Kabupaten/Kota. Jumlah Instansi pemerintah dan lembaga lainnya yang menerima publikasi BPS Persentase data mutakhir yang ditampilkan di Website BPS Kabupaten Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Provinsi tepat waktu

Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV/S1 a. Persentase pegawai yang sudah pernah mengikuti diklat prajabatan b. Persentase pejabat yang sudah pernah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan eselon c. Jumlah pegawai yang memangku jabatan

40



fungsional tertentu 4.2

Meningkatkan pegawasan dan akuntabilitas penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan.

a. Prosentase Pelaporan Sistim Pengendalian Intern Instansi Pemerintah (SPIP) b. Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK c. %Penyusunan Renstra, RKT, LAKIP, dan PK yang tepat waktu d. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja BPS Kabupaten oleh Inspektorat Utama e. Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ke BPS Provinsi (Form A PP39 KL)

100

100

100

WTP

WTP

100

100

100

100

60

60

100

4

4

100



Lampiran 6. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2013

Tujuan I : Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas No

Tujuan/ Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Tingkat Pencapaian

(1)

(3)

(4)

(3)

(4)

(5)

96

96

100%

48

48

100%

24

24

100%

24

24

100%

24

24

100%

492

492

100%

264

264

100%

216

216

100%

96

96

100%

48

48

100%

Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Penyediaan & a. Jumlah responden survei harga pengembangan statistik konsumen HK 1.1. distribusi survei harga pasar tradisional konsumen & survei volume penjualan eceran beras b. Jumlah responden survei harga konsumen HK 1.2. pasar tradisional c. Jumlah responden survei harga konsumen HK 2.1. pasar tradisional d. Jumlah responden survei harga konsumen HK 2.2. pasar tradisional e. Jumlah responden survei harga konsumen HK 3. pasar tradisional f. Jumlah responden survei harga kontrak rumah (HK 4) g. Jumlah responden survei tarif pembantu rumahtangga (HK 5) h. Jumlah responden survei tarif uang sekolah (HK 6) i. Jumlah responden survei harga konsumen HK 1.1 pasar swalayan j. Jumlah responden survei harga konsumen HK 1.2 pasar swalayan



k. Jumlah responden survei harga konsumen HK 2.1 pasar swalayan l. Jumlah responden pencacahan outlet/gerai di departemen store m. Jumlah responden survei volume penjualan eceran beras n. Jumlah responden pencacahan survei harga produsen gabah o. Jumlah responden pencacahan survei harga produsen beras di penggilingan p. Jumlah responden survei perdagangan besar (HPBS) q. Jumlah responden survei Komoditas Spesifik (SVK) r. Jumlah responden pencacahan pola distribusi s. Tersusunnya paket komoditas yang baru dalam penghitungan IHK.2013 t. Jumlah publikasi Berita Resmi Statistik (BRS) Inflasi u. Jumlah publikasi Survei Volume Penjualan Eceran Beras v. Jumlah responden survei harga produsen umum bulanan (HPS) w. Jumlah responden survei harga produsen sektor konstruksi (HPK) x. Jumlah responden pencacahan IKK Penyediaan dan a. Jumlah responden survei harga pengembangan statistik produsen pedesaan distribusi survei Harga (HPD)

24

24

100%

204

204

100%

130

130

100%

120

120

100 %

24

24

100 %

504

504

100%

56

56

100%

26

26

100%

1 paket

1 paket

100%

12

12

100%

2

2

100%

144

144

100%

108

108

100%

4

4

100%

588

588

100%



Produsen

Penyediaan dan pengembangan statistik keuangan daerah

Penyediaan dan pengembangan statistik keuangan BUMD

Penyediaan dan pengembangan statistik jasa pariwisata, akomodasi dan transportasi

Tersedianya data dan informasi statistik neraca wilayah yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Penyediaan dan pengembangan statistik neraca wilayah

b. Jumlah responden survei harga konsumen pedesaan (HKD) a. Jumlah responden pencacahan realisasi keuangan tingkat desa b. Jumlah responden pencacahan realisasi keuangan tingkat kabupaten c. Jumlah responden pencacahan Data APBD a. Jumlah responden pencacahan keuangan BUMD b. Jumlah responden pencacahan lembaga keuangan (SLK) a. Jumlah responden pencacahan survei tingkat penghunian hotel bulanan (VHTS) b. Jumlah responden pencacahan survei hotel tahunan (VHTL) c. Jumlah responden pencacahan survei perusahaan akomodasi d. Jumlah responden pengumpulan data transportasi a. Jumlah kunjungan pengumpulan data sekunder untuk penyusunan PDRB Sektoral

b. Jumlah kecamatan pengumpulan data penunjang kecamatan untuk penyusunan PDRB Sektoral c. Penyusunan PDRB Sektoral

108

108

100%

33

33

100%

1

1

100%

1

1

100%

2

2

100%

25

25

100%

948

948

100%

184

184

100%

177

177

100%

1

1

100%

243

243

100%

27

27

100%

1

1

100%



Penyediaan dan pengembangan statistik daerah kabupaten/kecamatan

Tersedianya data dan informasi statistik pertanian, industri, konstruksi, pertambangan, dan energi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Penyediaan dan pengembangan statistik pertanian tanaman pangan

Penyediaan dan pengembangan statistik pertanian hortikultura Penyediaan dan pengembangan statistik perusahan peternakan dan RPH Penyediaan dan pengembangan statistik perusahaan kehutanan dan perkebunan

d. Pembuatan publikasi PDRB Sektoral e. Jumlah kunjungan pengumpulan data sekunder untuk penyusunan PDRB menurut Pengeluaran f. Penyusunan PDRB Pengeluaran g. Penyusunan Publikasi PDRB Pengeluaran a. Penyusunan Buku Statatistik Daerah Kabupaten

1

1

100%

9

9

100%

1

1

100%

1

1

100%

1

1

100%

27

27

100%

27

27

100%

648

648

100%

593

372

62,73%

27

27

100%

40

40

100%

a. Jumlah responden perusahaan kehutanan

2

2

100%

b. Jumlah responden

4

4

100%

b. Penyusunan Buku Statatistik Daerah Kecamatan a. Jumlah kecamatan rekapitulasi data luas panen tanaman pangan

b. Jumlah laporan SP Padi dan SP Palawija c. Jumlah responden untuk perhitungan rata-rata produksi tanaman pangan a. Jumlah kecamatan rekapitulasi data luas panen tanaman hortikultura a. Jumlah responden perusahaan peternakan dan RPH



Penyediaan dan pngembangan statistik industri besar sedang Penyediaan dan pngembangan statistik pertambangan dan penggalian

a. Jumlah responden survei penggalian

Penyediaan dan pngembangan statistik konstruksi

a. Jumlah responden perusahaan konstruksi tahunan

Sensus Pertanian


survei kehutanan triwulanan c. Jumlah responden survei perusahaan perkebunan a. Jumlah responden perusahaan industri besar/sedang

Penyediaan dan pengembangan statistik ketenagakerjaan

b. Jumlah responden perusahaan konstruksi triwulanan c. Jumlah responden survei energi (air bersih) a. Jumlah blok sensus pencacahan ST2013 b. Jumlah responden usaha tani non rumahtangga c. Jumlah responden survei perusahaan peternakan berbadan hukum d. Jumlah responden survei perusahaan pertanian berbadan hukum

2

2

100%

63

63

100%

9

9

100%

19

14

73,68%

12

12

100%

1

1

100%

4.710

4.710

100%

2

2

100%

2

2

100

1

1

100

640

640

100%

480

480

100%

960

960

100%

a. Jumlah responden sakernas triwulanan

b. Jumlah responden sakernas tahunan Penyediaan dan a. Jumlah responden susenas kor tahun pengembangan statistik 2013 sosial ekonomi rumatangga



b. Jumlah responden susenas modul konsumsi tahun 2013 c. Jumlah responden susenas modul Kesehatan dan Perumahan (MKP)

960

960

100%

240

240

100%

240

240

100%

1.120

1.120

100%

b. Jumlah responden pengolahan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor

960

960

100%

c. Jumlah responden pengolahan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi

960

960

100%

240

240

100%

e. Jumlah blok sensus hasil pengolahan ST2013

4.710

4.710

100%

f. Jumlah peta blok sensus SP2010 untuk ST2013

4.710

4.710

100%

4.710

4.710

100%

d. Jumlah responden survei Perilaku Peduli Lingkungan Hidup (SPPLH) Tersedianya data Pengolahan data hasil dan informasi survei dan sensus hasil survei dan sensus yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

a. Jumlah responden pengolahan data hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

d. Jumlah responden pengolahan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Kesehatan dan Perumahan

g. Jumlah peta blok sensus hasil ST2013



h. Penyusunan publikasi Daerah Dalam Angka

1

1

100%

28

28

100%

12

12

100%

a. Jumlah pegawai yang naik pangkat

10

10

100%

b. Jumlah pegawai yang memperoleh kenaikan gaji berkala

26

26

c. Jumlah pengajuan SPM gaji dan uang makan dan SP2D gaji dan uang makan

24

d. Jumlah data absen pegawai manual dan on line

1.152

1.152

e. Jumlah CKP-T dan CKP-R pegawai

576

576

f. Jumlah paket ATK yang tersedia

12

g. Jumlah dokumen penghapusan BMN

10

10

h. Update pemegang kendaraan bermotor

1

1

i. Dokumen pelaporan dan rekonsiliasi BMN

3

i. Penyusunan PDF publikasi Daerah Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka Pelayanan data statistik

Terlaksananya Layanan Perkantoran Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

a. Jumlah bulan pelayanan data statistik

100% 24 100%

100%

100% 12 100% 100%

100% 3


100%


j. Daftar barang dari SIMAK-BMN

5

5

k. Neraca BMN

12

12

100%

100% l. CAL-BMN

6

6 100%

m. ADK data BMN untuk KPKNL

2

2

n. Entry data, penyusunan laporan, dan perubahan anggaran di RKAKL

3

3

o. Laporan bulanan SAKPA

12

p. Jumlah bulan laporan daya serap anggaran online

12

12

q. Rekonsiliasi SAKPA dengan KPPN

12

12

r. Laporan tahunan satker

2

s. Revisi POK

4

4

t. Jumlah dokumen rencana kas harian

144

144

u. Jumlah dokumen rencana kas mingguan

48

v. Jumlah dokumen rencana kas bulanan

12

12

w. Monitoring evaluasi pelaksanaan anggaran

3

3

100%

100%

12 100% 100%

100% 2 100% 100%

100% 48 100%


100%

100%


x. LS bendahara

24

24 100%

y. Mengetik hasil rancangan proses amprahan GU/TUP

12

12

z. Mengetik hasil rancangan proses amprahan UP/TUP

12

12

aa.Daftar nominatif dan kuitansi untuk LS bendahara

12

bb.SPTJM LS bendahara

24

24

cc. SPP,SPM LS bendahara ke KPPN dan SP2D

24

24

dd.Jumlah paket pengadaan barang

5

ee.Jumlah bulan pembayaran transport pegawai

12

12

ff. Kegiatan pengelolaan uang persediaan satker

12

12

gg.Kegiatan pemeliharaan BMN

1

100%

100% 12 100% 100%

100% 5 100% 100%

100% 1


100%


Lampiran 7. JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DI BPS KAB. BANYUMAS MENURUT KELOMPOK UMUR DAN ESELON TAHUN 2013

Kelompok Umur 56+

56

55

50 - 54

45 - 49

40 - 44

35 -39

30 - 34

25 -29

21 – 24

<=20

Eselon

Jumlah

I

II

III

IV

Jumlah

1

1

1

2

2

1

6

1

2

2

2

7



JUMLAH PEGAWAI DI BPS KABUPATEN BANYUMAS MENURUT PANGKAT/GOLONGAN TAHUN 2013 No.

Pangkat

Golongan

Jumlah

1.

Juru Muda Tk I

I/b

2.

Juru

I/c

3.

Juru Tk I

I/d

4.

Pengatur Muda

II/a

1

5.

Pengatur Muda Tk I

II/b

8

6.

Pengatur

II/c

1

7.

Pengatur Tk I

II/d

2

8.

Penata Muda

III/a

4

9.

Penata Muda Tk I

III/b

5

10.

Penata

III/c

14

11.

Penata Tk I

III/d

11

12.

Pembina

IV/a

1

13.

Pembina Tk I

IV/b

1

14.

Pembina Utama Muda

IV/c

15.

Pembina Utama Madya

IV/d

16.

Pembina Utama

IV/e Jumlah

48



JUMLAH PEGAWAI DI BPS KABUPATEN BANYUMAS MENURUT JENIS JABATAN SATUAN ORGANISASI TAHUN 2013 Jenis Jabatan Staf

Non Fungsional Fngsional

Eselon IV

Eselon III

Eselon II

Unit Organisasi

Eselon I

No.

Jumlah

1.

Kepala BPS Kabupaten

2.

Subbag. Tata Usaha

1

4

5

3.


1

2

3

4.


1

3

4

5.


1

2

6.

Seksi IPDS

1

1

7.

Seksi Nerwilis & Analisis Statistik

1

1

8.

Koordinator Statistik Kecamatan Jumlah

1

1

1

6

3 1

3 2

19

8

23

8

27 10


48


JUMLAH PEGAWAI DI BPS KABUPATEN BANYUMAS MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2013

No.

Unit Organisasi S3

S2

S1/

SO/D

DIV

III

1.


1

2.

Subbag. Tata Usaha

2

3.


4.


2

5.


2

6.

Seksi IPDS

1

7.


8

Koordinator Statistik Kecamatan

Jumlah

5

15

SLTP

SD

1

2

1

5

2

1

3

1

1

4

1

3

2

3

2

2

5

(KSK)

SLTA

Jumlah

Jenjang Pendidikan

1

3

21

25


27

48


JUMLAH PEGAWAI DI BPS KABUPATEN BANYUMAS MENURUT GOLONGAN DAN SATUAN ORGANISASI TAHUN 2013

No.

Golongan

Unit Organisasi IV

III

Jumlah II

I

1.


2.

Subbag. Tata Usaha

3

3.


3

3

4.


4

4

5.


2

3

6.

Seksi IPDS

3

3

7.


2

2

8.

Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)

Jumlah

1

1

2

1

2

5

17

10

27

34

12

48


L A K I P LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Recommend Documents