LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
( L A
K I
P )
Tahun 2013
KECAMATAN MELAYA KABUPATEN JEMBRANA
viii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
....................................................................... i
SK LAKIP ............................................................................................ii RINGKASAN EKSE KUTIF .............................................................. vi DAFTAR ISI ………………………………………………………...viii
BAB I : PENDAHULUAN LATAR BELAKANG …………........................................... 1 BAB II : PERENCANAAN STRATEGIK A. RENCANA STRATEGIK
……………………........ 8
B. RENCANA KINERJA ……………………………........10
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA. A. PENGUKURAN KINERJA ……….. …………...........12 B. PENGUKURAN SASARAN …………...………......... 13 1 ANALISA/EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN …14 2 ASPEK KEUANGAN
……………………………...16
BAB IV : P E N U T U P A. KESIMPULAN ………………………………………..18 B. SARAN – SARAN RINGKASAN ANALISA
………………………………….19 …………………………………… 20
viii
KATA PENGANTAR Puja dan Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan KaruniaNyalah,
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
( LAKIP ) Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana Tahun 2013 telah berhasil kami susun. LAKIP tersebut merupakan salah satu bentuk wujud pertanggung jawaban dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas Pembinaan baik dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan serta Penyelenggaraan Pelayanan Umum yang menjadi Tanggung Jawab Pemerintah Kecamatan . Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan tahun 2013 telah direncanakan dalam Rencana Strategik Kecamatan Melaya yang telah disusun dalam tahun 2013 dan merupakan penilaian dan Evaluasi atas seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan sebagaimana telah dirumuskan dalam rencana Strategik tersebut. Selanjutnya kami mengharap LAKIP ini dapat digunakan sebagai media pertanggung jawaban Kinerja Kecamatan Melaya tahun 2013, dan sebagai akhir kata kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan LAKIP ini. Semoga dapat dipergunakan sebagai bahan Kajian dalam penyusunan LAKIP Kabupaten Jembrana dalam penyusunan Anggaran di tahun mendatang.
Melaya, 31 Desember 2013 Camat Melaya
Drs. I Putu Swarnama, M.Si. NIP: 19711209 199203 1 004 viii
RINGKASAN EKSEKUTIF Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Melaya dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor : 15 Tahun 2011 dengan tugas pokok membantu
Bupati
dalam
menyelenggarakan
Pemerintahan
Umum,
Pembinaan
Pemerintahan Desa/Kelurahan, pembinaan Pembangunan Pemberdayaan kehidupan kemasyarakatan, Pembinaan Ketertiban Umum, Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan serta menyelenggarakan Koordinasi atas kegiatan Perangkat Daerah lainnya di Kecamatan. Kantor Camat Melaya telah menetapkan Rencana Strategik untuk lima tahun yaitu dari tahun 2012, serta menetapakan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2013.
Tujuan yang telah ditetapkan adalah mewujudkan pelayanan Prima bagi masyarakat di Kecamatan Melaya. Adapun tujuan yang ingin dicapai atau diinginkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah : 1. Adanya kepuasan masyarakat dengan system pelayanan yang sederhana, terbuka
dan
adanya kepastian waktu. 2. Peningkatan Kwalitas Sumber Daya Manusia Aparatur, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut melalui Program-program diantaranya ; 1. Peningkatan Pelayanan umum 2. Peningkatan Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan. 3. Peningkatan Pembinaan Ketertiban Masyarakat 4. Peningtkatan Pembinaan Kelembagaan/Organisasi masyarakat dan Peningkatan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
viii
Secara umum Kecamatan Melaya Telah berhasil mencapat sasaran tersebut sesuai target Kinerja yang telah ditetapkan, namun dalam pencapaian sasaran tersebut terdapat beberapa kendala antara lain : a. Terbatasnya Kwalitas Sumber Daya Aparatur, sehingga penetapan target pencapaian kegiatan belum optimal. b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana termasuk sarana Transportasi untuk menunjang pelaksanaan kegiatan untuk mendukung suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. c. Belum adanya alokasi Dana yang memadai untuk kegiatan dalam mendukung tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. d. Terbatasnya Jumlah Pegawai ( kurang dari Rasio Pegawai yang telah di tetapkan ).
Langkah untuk mengatasi kendala yang ada yaitu dengan pembinaan Mental Aparatur melalui mengikut sertakan Aparat dalam Pendidikan dan Latihan yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah Kabupaten maupun oleh Pemerintah Propinsi, agar senantiasa mendapatkan jiwa pangabdian dan menetapkan target kegiatan yang tidak terlalu tinggi. Disamping itu, juga diusulkan untuk penambahan Pegawai
Sementara langkah antisipasi yang perlu dilakukan untuk tahun mendatang adalah tetap membina jiwa pengabdian dan mengupayakan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) , Satuan Kerja Pemerintah Daerah
( SKPD ) setiap kegiatan
dialokasikan dananya sehingga bisa bekerja secara optimal.
Melaya, 31 Desember 2013 Camat Melaya
Drs. I Putu Eka Swarnama, M.Si NIP: 19711209 199203 1 004
viii
viii
CAMAT MELAYA KEPUTUSAN CAMAT MELAYA
NOMOR : 09/SK / 2013 TENTANG LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) KECAMATAN MELAYA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013 CAMAT MELAYA Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kinerja dan akuntabilitas serta transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggungjawab, dipandang perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi Pemerintah Kecamatan Melaya;
b.
bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) dipandang perlu menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kecamatan Melaya Tahun 2013;
c.
bahwa untuk tujuan dimaksud hurup a dan b diatas, ditetapkan dengan Keputusan Camat
Mengingat
: 1.
Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang – Undang ......................
ii
3.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 5.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tanggungjawab Keuangnan Negara
Pemeriksaan dan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); 6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 7.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 ); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
Peraturan Pemerintah……………..
iii
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); 12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 ) ; 14. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 69 tahun 2011, Tentang Rincian Tugas Pokok Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
MEMUTUSKAN Menetapkan KESATU KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
: : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana Tahun 2013; : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) dimaksud dalam diktum KESATU merupakan laporan Camat Melaya kepada Bupati Jembrana sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana : Naskah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana 2013 dimaksud dalam diktum KESATU, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini. : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan : di Melaya Pada tanggal : 31 Desember 2013 Camat Melaya,
Drs. I Putu Eka Swarnama, M.Si NIP. 19711209 199203 1 004
iv
TEMBUSAN disampaikan kepada Yth : 1.
Bupati Jembrana sebagai laporan,
2.
Ketua DPRD Kabupaten Jembrana sebagai laporan,
3.
Wakil Bupati Jembrana sebagai laporan,
4.
Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana sebagai laporan,
5.
Kepala Badan/Dinas/ Kantor/instansi dan Bagian di Lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana sebagai laporan,
6.
Para Camat se – Kabupaten Jembrana,
7.
Arsip.
v
BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG. Permasalahan penting yang sedang berkembang pada saat ini adalah tuntutan public akan adanya manajemen dan akuntabilitas. Dalam upaya penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan akuntabilitas sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 28 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas KKN. Terselenggaranya Good Government merupakan persyaratan bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, bebas dari KKN, dalam upaya pelaksanaan system pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari KKN tersebut, maka setiap pengelola pemerintahan diwajibkan membuat suatu Rencana untuk Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan secara berjenjang dan bertahap. Pemberantasan Korupsi akan berjalan lancar apabila ditetapkan dengan jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing personil. Mengacu dengan hal tersebut Pemerintah Kecamatan Melaya telah melakukan Job Diskription yang jelas,dengan pertanggung jawabannya masing-masing, mulai dari Staf dan eselon IV yang bertanggung jawab pada Kegiatan dan meningkat pada Eselon III yang bertanggung jawab pada Program. Untuk lebih terarahnya tanggung jawab personil maka Kecamatan Melaya telah menyusun rencana strategic untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pelaksanaan perencanaan strategic maka dilakukan pengukuran kinerja instansi pemeritah, selanjutnya dilaporkan dalam bentuk LAKIP ( Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ). Bagi Kecamatan Melaya diwajibkan membuat Renstra, disertai dengan LAKIP berdasarkan PP Nomor 108 Tahun 2000 dinyatakan bahwa Renstra berfungsi sebagai perencanaan taktis strategi, yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mengacu pada pola dasar dan Propeda serta indicator-indikator penunjangnya, dan dipertegas lagi dengan Inpres Nomor 7 tahun 1999 diktum KELIMA dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tertanggal 23 Maret 2003 tentang laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Renstra Kecamatan Melaya merupakan penjabaran dari Perda APBD dan sebagai acuan dalam penyusunan LAKIP kepada Bupati. Substansi dan muatan Renstra
Kecamatan
Melaya tidak dibatasi hanya pada program-program dan kegiatan yang akan dibiayai APBD saja melainkan juga menyangkut program-program dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dapat diukur dan confartable.
1
LAKIP merupakan upaya untuk mengarahkan dimensi kebijakan pembangunan di Kecamatan sehingga pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas pokok Pemerintah Kecamatan Melaya yang betul-betul bertumpu pada Demokratisasi, Berkeadilan Sosial, melindungi hak asasi manusia, tegaknya supremasi hukum serta berlandaskan pada semangat mekepung untuk pembangunan berkelanjutan, karena LAKIP sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban kegiatan Tahunan ( PKT ) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan. Renstra Kecamatan Melaya beserta LAKIPnya disusun berdasarkan pada landasan sebagai berikut : 1. Landasan Idiil : Pancasila 2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945 3. Landasan Operasional : -
UU No. 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah TK II dalam Wilayah Daerah-Daerah TK.I Bali,Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
-
UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN
-
UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
-
UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
-
PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah
-
PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal .
-
PP No. 8 Tahun 2005 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
-
Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi.
-
Perda Kabupaten Jembrana No. 2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
-
Perda Kabupaten Jembrana No. 3 tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana.
-
Perda Kabupaten Jembrana No. 1 tahun 2009 tentang APBD Kabupaten Jembrana tahun anggaran 2009.
-
Perda Kabupaten Jembrana No. 15 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana.
-
Peraturan Bupati Membrana No. 3 tahun 2009 tentang penjabaran APBD Kabupaten Jembrana tahun Anggaran 2009.
-
Peraturan Bupati No. 69 tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Jembrana. 2
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan
Melaya Kabupaten Jembrana
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana yang dipimpin oleh seorang Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Pemerintah Kabupaten Jembrana yang tugas pokoknya yaitu : membantu Bupati menyelenggarakan Pemerintahan Umum, Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan, Pembinaan kehidupan Masyarakat serta pembangunan, menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan perangkat daerah lainnya di Kecamatan. Terhadap tugas pokok tersebut fungsi Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana adalah : a. Melaksanakan penyusunan program, Pembinaan administrasi dan ketatalaksanaan rumah tangga. b. Melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan Pemerintahan Desa/ Kelurahan. c. Melaksanakan pembinaan pembangunan masyarakat desa yang meliputi pembinaan sarana dan prasarana ekonomi produksi dan pembinaan pembangunan pada umumnya serta pembinaan lingkungan hidup. d. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan social dan Pemberdayaan Masyarakat. e. Melaksanakan pembinaan pelayanan umum, termasuk Kesehatan Masyarakat dan Pendidikan Masyarakat.
Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan. Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 59 tahun 2008 tentang rincian Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Jembrana di gambarkan Setruktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Melaya serta Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Adapun Setruktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Melaya adalah sebagai berikut ; a. Unsur Pimpinan : Camat b. Unsur Pembantu Pimpinan : 1. Sekretaris Kecamatan - Sub. Bagian Umum - Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan - Sub. Bagian Keuangan
3
2. Seksi - Seksi 3. Kelompok Jabatan Fungsional. c. Unsur Pelaksana terdiri dari 4 seksi yaitu : 1. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 4. Seksi Sosial Budaya
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN MELAYA
CAMAT Sekretariat Klompok Jabatan Fungsional Kasubag Umum
Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
Kasubag Sunprog
Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kasubag Keuangan
Kasi Sosial Budaya
Perda Kab. Jembrana No : 15 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Jembrana. Susunan dan jumlah Pegawai pejabat Setruktural di Pemerintah Kecamatan Melaya yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 tahun 2008,adalah sebanyak 9 orang dan telah terisi semua,dengan komposisi sebagai berikut:
4
SUSUNAN DAN JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL
No
Jabatan
Eselon
Jumlah Pegawai
1.
Camat
III a
1 orang
2.
Sekcam
III b
1 orang
3.
Kepala Seksi
IV a
4 orang
4.
Kepala Sub. Bagian
IV b
3 orang
Jumlah
9 orang
Sedangkan berdasarkan Pangkat dan golongan ruang,PNS di lingkungan Pemerintah Kecamatan Melaya dengan Pangkat / golongan ruang tertinggi adalah Pembina ( IV / a ) sedangkan yang terendah adalah Juru Muda ( II / a ) sebagai tabel dibawah ini :
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG
NO
PANGKAT
GOL / RUANG
JUMLAH PEGAWAI
1
Pembina
IV/a
2
Penata Tingkat I
III/d
1 orang
3
Penata
III/c
3 orang
4
Penata Muda Tingkat I
III/b
10 orang
5
Penata Muda
III/a
2 orang
6
Pengatur Tingkat I
II/d
3 orang
5
2 orang
7
Pengatur Muda Tingkat I
II/b
16 orang
8
Pengatur Muda
II/a
4 orang
JUMLAH
40 orang
Sementara,bila dilihat dari tingkat Pendidikan terakhir, maka Pendidikan terakhir tertinggi PNS di lingkungan Pemerintah Kecamatan Melaya adalah S2 dan terendah adalah SD sebagai tabel berikut dibawah ini :
No
Tingkat Pendidikan
Jumlah Pegawai
1
Pasca Sarjana
4 orang
2
Sarjana
5 orang
3
Sarjana Muda
1 orang
4
SLTA
29 orang
5
SLTP
1 orang
Jumlah
40 orang
6
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat setruktural,diwajibkan sebelumnya telah melaksanakan Diklat Penjenjangan.Adapun jumlah Pegawai yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan adalah sebanak 7 orang, dan yang belum mengikuti Diklat penjenjangan sebanyak 3 orang . Jenis Diklat sebagai berikut :
JUMLAH PEGAWAI YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT PENJEJANGAN
NO
DIKLAT PENJEJANGAN
JUMLAH PEGAWAI
1
PIM III / SPAMA
2 orang
2
PIM IV / ADUM / ADUMLA
9 orang
JUMLAH
11 orang
7
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis
A. 1. VISI Setiap organisasi perlu memiliki visi agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Visi merupakan pandangan jangkauan
kedepan sebagai suatu angan-angan atau cita-cita yang ingin diwujudkan agar
organisasi tetap eksis. Perumusan visi Kecamatan Melaya mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan focus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat komponen Kecamatan Melaya agar memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Visi Kecamatan
Melaya Kabupaten Jembrana disusun berdasarkan visi Kabupaten
Jembrana yang berbunyi : “ Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Jembrana
Melalui Peningkatan Perekonomian dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang dilandasi Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat “. Untuk menjabarkan visi tersebut maka Kecamatan Melaya menetapkan visi seperti yang telah diuraikan pada ringkasan eksekutif yang berbunyi : “ Terwujudnya system administrasi pemerintahan dan pembangunan yang berkualitas, transparan, efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan pelayanan prima pada Kantor Camat Melaya. “. Penjelasan visi tersebut dapat diuraikan bahwa dengan visi Kecamatan Melaya dituntut untuk bisa tampil berperan aktif menciptakan administrasi pemerintahan pembangunan serta meningkatkan pelayanan yang cepat, akurat dan tepat waktu kepada masyarakat dan pembinaanpembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan.
8
A. 2. MISI Misi Kecamatan Melaya adalah merupakan wujud dari visi yang telah disusun seperti tersebut diatas yang telah ditetapkan sebagai berikut :
“ Mengembangkan Sistem Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan yang efektif dan efisien, transparan, serta senantiasa mengutamakan pelayanan kepada masyarakat “. A. 3. TUJUAN Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada factor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Tujuan akan dicapai dalam jangka waktu 1 – 5 tahun. Adapun tujuan yang disusun dalam Renstra Kecamatan Melaya adalah : “ Mewujudkan Pelayanan Prima untuk masyarakat Kecamatan Melaya “.
A. 4. SASARAN Sasaran menggambarkan yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan focus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran dalam renstra Kecamatan Melaya adalah : i. Kepuasan masyarakat dengan system pelayanan yang sederhana, terbuka dan adanya kepastian waktu. ii. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. A. 5. KEBIJAKAN Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pada Kantor maupun unitnya setiap tahun dalam perencanaan strategi ditetapkan sebuah kebijakan Pemerintah Kecamatan Melaya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan dimaksud adalah : 1. Pemberian pelayanan terbaik kepada masyarakat. 2. Peningkatan Pembinaan Aparatur dan peningkatan koordinasi perangkat Daerah di Kecamatan.
9
A. 6. PROGRAM Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu. Program – program tersebut dapat disampaikan sebagai berikut : 1. Peningkatan Pelayanan Umum. 2. Peningkatan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan. 3. Peningkatan Pembinaan Ketertiban dan Keamanan Masyarakat 4. Peningkatan Pembinaan Pemberdayaa dan Kesejahteraan Masyarakat. 5. Peningkatan Pembinaan Pembangunan. 6. Peningkatan Pembinaan Kesehatan Masyarakat. 7. Peningkatan Pembinaan Pendidikan.
B. RENCANA KINERJA. Rencana Kerja adalah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Melaya, yang disusun setiap tahunnya. Yang mana Rencana Kerja Tahunan adalah merupakan Tolok ukur keberhasilan dari Program – program yang telah ditetapkan. Sebagai realisasi dari Program tersebut bisa dilaksanakan sesuai dengan sasaran. Kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Melaya tahun 2013 adalah sebagai berikut ; 1. Memberikan pelayanan pengesahan surat-surat Keterangan, antara lain : Legalisasi Surat Keterangan Kelakuan Baik, Keterangan kematian, Keterangan Kelahiran, Surat Pindah , Ijinijin dll. 2. Memberikan pelayanan pengesahan permohonan Pencetakan KTP. 3. Memberikan pelayanan pengesahan permohonan pencetakan Kartu KK. 4. Menyiapkan dan melaksanakan rapat Koordinasi Kecamatan. 5. Menyiapkan dan melaksanakan operasi Penegakan PERDA, SK dan SE Bupati a. Perda Nomor
yaitu :
: 9 tahun 2002 tentang retribusi atas Ijin Penebangan Kayu Rakya(IPKR ) dan Surat Keterangan Asal Usul Kayu ( SKAU ).
b. Perda Nomor
: 10 tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Usaha Industri dan Perdagangan.
c. Perda Nomor : 11 tahun 2002 tentang Retibusi atas ijin usaha Hotel Melati, Pondok Wisata dan Rumah makan/Restoran/Warung Wisata .
10
d. Perda Nomor
: 6 tahun 2003 tentang Pelayanan Persetujuan Prinsip.
e. Perda Nomor
: 3 tahun 2004 tentang Bangunan.
f. Perda Nomor
: 5 tahun 2005 tentang Retribusi ijin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Perusahaan Penggilaingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.
g. Perda Nomor
: 9 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana No. 3 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Jembrana.
h. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 1819/2004 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jembrana No. 94 Tahun 2001 tentang Pendaftaran Penduduk Pendatang di Kabupaten Jembrana.. i. Instruksi Bupati Jembrana Nomor 44 tahun 2002 tentang Pengawasan dan Penertiban Penduduk Pendatang di Kabupaten Jembrana. 6. Menghimpun dan melaporkan usulan-usulan pembangunan dari Desa/Kelurahan serta melaksankan Monitoring Pembangunan-pembangunan yang sedang dilaksanakan. 7. Mempersiapkan dan melaksanakan pembinaan Pokmas dan organisasi Kemasyarakatan. a. Pembinaan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan ( Pokmas, KUBE ,Klp. Ternak dll. ). b. Pembinaan Kelembagaan seperti ; Lomba Desa, Sekaa Teruna , Desa Pekraman, Perangkat Desa, UKS, Subak Sawah, Subak Abian, PKK, GSI, Guru dan Murid teladan.
11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran Kinerja kegiatan digunmakan penilaian atas keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan / program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai untuk untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan pencapaian indikator kinerja.
Evaluasi kinerja dilakukan dengan cara menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk menilai pertanggung jawaban pencapaian tujuan dan sasaran ditetapkan berdasarkan hasil pelaksanaan perencanaan strategik yang selanjutnya dianalisa pencapaian kinerjanya.
Penetapan Indikatorr kinerja didasarkan pada pikiran yang rtealistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan
sehingga indicator kinerja kegiatan
memenuhi persyaratan yaitu spesifik dan jelas, dapat diukur secara obyektif, dapat dicapai, cukup fleksible dan efektif. Penetapan indicator kinerja merupakan kegiatan atau proses identifikasi dan klasifikasi indicator kinerja melalui system pengumpulan dan pengolahan data / informasi untuk menentukan kinerja kegiatan dan sasaran , ini didasarkan pada : input
(
Masukan ), Out put ( Keluaran ), dan Out Come ( hasil ). Berikut ini disampaikan
:A. Pengukuran Kinerja Pengukuran Kinerja Kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Memberikan pelayanan pengesahan surat-surat keterangan. Hasil yang dicapai
adalah
100 % dari target 923 lembar terealisasi 923 lembar. 2. Memberi pelayanan pengesahan permohonan pencetakan KTP, Hasil yang dicapai adalah 99 % pemohon KTP yang terlayani dari target 37.418 lembar terealisasi 36.810 lembar. 3. Memberi pelayanan permohonan pengesahan cetak kartu KK. Hasil yang dicapai adalah 100 %, dari pemohon pengesahan cetak Kartu KK berjumlah 15.440 lembar terealisasi 15.440 lembar.
12
4. Menyiapkan dan melaksanakan rapat koordinasi Kecamatan. Hasil yang dicapai dari materi rapat koordinasi Kecamatan yang selesai dibahas sebanyak
100 %
6 ( enam ) bidang
yaitu : Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kesejahteraan Sosial, Ketertiban Umum, Kesehatan dan Pendidikan. 5. Menyiapkan dan melaksanakan operasi dan penegakan Perda. Hasil dicapai 100 % dari sasaran operasional dilaksanakan dari target 24 kali dan terealisasi sebanyak 24 kali. 6. Menghimpun dan melaporkan usulan-usulan Pembangunan dari Desa/Kelurahan. Hasil yang dicapai 100 %. Dari 3 Bidang Pembangunan yang diusulkan yaitu : Bidang Pembangunan Fisik, Ekonomi,Sosial Budaya dan Umum. 7. Mempersiapkan dan melaksanakan pembinaan pokmas dan ormas. Hasil yang dicapai adalah pokmas dan ormas yang dibina, yang Administerasinya baik 89 % dari rencana 348 lembaga, terrealidsasi 310 lembaga.
B. Pengukuran Sasaran 1. Kepuasan Masyarakat dengan system pelayanan sederhana, terbuka dan adanya kepastian waktu dengan indicator kinerja : - Permohonan surat – surat Keterangan dapat terealisasi seluruhnya dengan pencapaian target 100 %. - Semua Penduduk wajib KTP memiliki KTP dengan pencapaian target 98,38%. - Semua wajib KK memiliki kartu KK , dengan pencapaian target 100 %. 2. Meningkatnya kwalitas sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan indicator Kinerja : Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Kecamatan yang dilaksanakan dari target 24 kali rapat koordinasi dapat tercapai 100 %. Jumlah pelaksanaan operasi penegakan Perda sebanyak 35 kali yang direncanakan, dapat tercapai 100 %. Jumlah usulan Pembangunan yang dihimpun dapat tercapai seluruhnya dari 3 bidang yang direncankan. Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan terhadap pokmas dan organisasi kemasyarakatan terlaksana seluruhnya dari 24 kali yang direncanakan.
13
1. ANALISA/EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN
Sasaran kepuasan masyarakat dengan system pelayanan yang sederhana, terbuka dan adanya kepastian waktu. Indikator kinerja utama atas keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah : Jumlah permohonan Pengesahan surat-surat Keterangan dapat terlayani seluruhnya, semua wajib E-KTP memiliki E-KTP dan semua wajib KK memiliki Kartu KK. Sedangkan Out Come yang diharapkan dari sasaran ini adalah banyaknya hasil yang dicapai.
Dari indikator-indikator yang direncanakan telah direalisasi sesuai dengan yang dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Menyiapkan dan melaksanakan rapat Koordinasi Kecamatan mencapai Target 100 % dari target 24 bidang materi rapat. 2. Menyiapkan dan melaksanakan Operasi penegakan Perda mencapai Target 100 % dari target 4 bidang sasaran operasi. 3. Menghimpun dan melaporkan usulan-usulan Pembangunan Desa/Kelurahan mencapai target 100 % dari 3 macam jenis usulan yang dilaporkan. 4. Mempersiapkan
dan
melaksanakan
pembinaan
Pokmas
dan
organisasi
kemasyarakatan mencapai target 89 % sebanyak 310 lembaga dari target 348 lembaga.
Keberhasilan dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Melaya, sudah tentu berkat adanyan dukungan serta kerja sama yang baik antara Staf maupun atasan pada Kecamatan Melaya. Sehingga apapun yang direncanakan selalu mendapat dukungan dari Staf.
Walaupun dalam pelaksanaan tugas tersebut seperti apa yang diuraikan dalam Renstra Kecamatan Melaya, dalam pencapaian sasaran masih juga ada kendala-kendala/ hambatanhambatan yang dihadapi , namun hal itu bukan menjadi tolok ukur permasalahan yang dihadapi.
Dalam pelayanan Pengesahan Permohonan pencetakan E-KTP dan Kartu KK yang dilaksanakan belum memenuhi target yang direncanakan ( 98,38 % dan 100 % ), tetapi keseluruhan pelayanan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Pelayanan permohonan pencetakan E-KTP sebanyak 37.418 orang 2. Pelayanan permohonan pencetakan Kartu KK 15.440 KK. Pembinaan Pokmas dan Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan belum sesuai yang direncanakan ( 89 % ), namun secara keseluruhan Pokmas dan Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Melaya telah dibina. Dari hasil pembinaan tersebut sebanyak 348 Pokmas dan organisasi Kemasyarakatan Administrasinya sudah cukup baik.
14
Beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Melaya adalah :
a. Pelayanan pencetakan E-KTP dan Kartu KK birokrasinya masih memerlukan waktu yang sangat panjang, karena walaupun pelayanan disamping dilaksanakan di Kabupaten Jembrana, juga telah dilaksanakan di Kecamatan dengan menggunakan sistim E-KTP, namun Sarana dan Prasarananya masih perlu ditingkatkan sebagai perangkat Cadangan pada saat terjadi kerusakan sehingga pelayanan dapat berjalan sesuai yang diharapkan, seperti : Speed Telepon diperbesar, Back Up CPU, Modem Scener dll. , sehingga masyarakat
untuk mencari E-KTP dan Kartu KK semakin
meningkat. b. Belum adanya dukungan dana untuk operasional Tim Pembina di Tingkat Kecamatan dalam melaksanakan tugas pembinaan, sehingga Pembinaan belum bisa dilaksanakan secara optimal. c. Dengan adanya Rasionalisasi Pegawai di kecamatan,dirasakan belum pas (tidak rasional),karena antara beban kerja dan jumlah Pegawai tidak seimbang,khususnya pada seksi PMD dan Sosbud, Seksi Pemerintahan.
Dalam Tahun mendatang akan dilaksanakan tindakan yang terkait dengan efisiensi waktu dalam pelayanan kepada masyarakat adalah : a. Mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana agar pelayanan pencetakan EKTP dan Kartu KK yang dilaksanakan di masing-masing Kecamatan melalui sistim E-KTP dan mengusulkan Perangkat Lunak sebagai cadangan pada saat terjadi kerusakan,
sehingga pelayanan dapat dilaksanakan dengan singkat cepat dan tepat
waktu. b. Mewujudkan pelayanan terpadu/satu atap, sehingga terwujud pelayanan prima. c. Mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten dukungan Dana untuk biaya operasional Tim Pembina Tingkat Kecamatan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pembinaan. d. Mengusulkan tambahan Pegawai agar seimbang dengan beban kerja.
15
2. ASPEK KEUANGAN Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Melaya memperoleh dukungan dana dari Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Bantuan Dana Routine Kantor Camat Melaya Untuk lebih Jelasnya sumber Dana dan penggunaannya diuraikan seperti dibawah ini ;
DPA KECAMATAN MELAYA TAHUN 2013.
ANGGARAN U A R A I A N
TARGET ( Rp )
REALISASI ( Rp )
CAPAIAN TARGET
1
2
3
4
5
1.
Pendapatan asli Daerah Sumbangan pihak ke Belanja tidak langsung Biaya Pegawai Gaji pokok Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Tunjangan fungsional/Umum. Tunjangan Beras Tunjangan PPH/Khusus Pembulatan Gaji Asuransi Kesehatan. Tambahan Penghasilan. Lauk Pauk Tunjangan Bendahara Tunjangan Bendahara Pembantu Tunjangan PPTK Tunjangan Pengurus Barang Tunjangan Pejabat Pengadaan Tunjangan PPK Jasa Surat menyurat Perangko Meterai dan benda Pos lainnya Biaya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Biaya Telepon Biaya Air Biaya Listrik Internet Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
NO
2.
3.
4.
5.
-
-
1.530.852.500,160.723.700,78.440.000,77.820.000,119.372.000,40.089.400,82.700,34.727.500,507.240.000,166.320.000,2.400.000,1.800.000,4.800.000,2.400.000,3.000.000,2.400.000,-
1.391.167.700,152.879.598,76.310.000,74.930.000,112.672.000,27.044.470,37.018,28.491.387,409.725.000,135.705.000,2.400.000,1.800.000,2.100.000,2.400.000,3.000.000,2.400.000,-
1.248.000,-
16
9,12 % 4,88 % 2,71 % 3,71 % 5,61 % 32,53 % 55,23% 17,95% 19,22% 18.40% 100% 100% 56,25% 100% 100% 100%
1.248.000,- 100%
12.000.000,12.000.000,27.600.000,8.400.000,-
2.814.867,7.884.800,24.924.552,8.400.000,-
60.000.000,-
59.880.000,- 0,20 %
76,54% 34,29% 9,69% 100%
6.
Jasa Kebersihan Kantor Peralatan kebersihan dan Pembersih Jasa pihak ketiga / Non PNS. 7. Penyediaan ATK 8. Barang Cetak dan penggandaan Biaya Cetak Biaya Foto Copy 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor Belanja alat listrik dan elektronik Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik & Telepon 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan 11
12 13 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Makan dan Minuman : Makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman Tamu Rapat dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan jasa tenaga administrasi ( Honor Pegawai Harian / PTT Penyediaa Upakara / Upacara Keagamaan Pemeliharaan routin / berkala gedung kantor Pemeliharaan routin / berkala kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan routin / berkala peralatan kantor Pengadaan Pakaian Khusus Hari – hari Tertentu Pembinaan lomba-lomba Peringatan hari-hari besar dan bersejarah Nasional
845.000,84.000.000,24.450.500,-
799.200,84.000.000,23.581.500,-
0,05% 100% 3,55%
180.000,7.572.300,-
180.000,7.572.300,-
100% 100%
2.452.500,3.500.000,-
2.342.500,3.500.000,-
3,69% 100%
3.600.000,-
3.600.000,-
100%
10.625.000,1.140.000,18.250.000,36.162.000,-
10.625.000,1.140.000,17.469.300,36.162.000,-
100% 100% 4,27% 100%
8.920.000,56.000.000,-
8.920.000,56.000.000,-
100% 100%
91.200.000,-
89.681.129,-
1,66%
7.100.000,-
7.100.000,-
100%
12.000.000,-
12.000.000,-
100%
70.575.000,56.500.000,-
70.575.000,56.500.000,-
100% 100%
3.109.148.100,-
2.813.657.321,-
9,50%
JUMLAH
CATATAN. Beberapa Pos Anggaran masih ada sisa dana sebesar Rp. 295.490.779,-
( Dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan rupiah ), hal ini disebabkan karena adanya efesiensi penggunaan anggaran. Dan sisa dana tersebut telah dikembalikan pada Kas Daerah Kabupaten Jembrana, sesuai dengan Peraturan Yang berlaku.
17
BAB. IV.
PENUTUP
A. KESIMPULAN. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah ( LAKIP ) selain merupakan media atau alat komunikasi pertanggung jawaban, berfungsi pula sarana peningkatan Kinerja Pemerintah. Selain sebagai sarana Pertanggung jawaban, LAKIP juga dapat digunakan sebagai sarana Introspeksi diri, alat penilai kwalitas kerja dan alat pendorong terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa ( Good Government ) dilingkungan Pemerintah Kecamatan Melaya. Disamping itu LAKIP juga memberikan umpan balikyang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja yang baik. Sebagaiman telah dikemukakan bahwa Visi Kecamatan Melaya adalah “ Terwujudnya Sistem Administerasi Pemerintahan dan Pembangunan yang berkwalitas, transparan, Efektif dan efisien guna mendukung system pelayanan Prima kepada masyarakat, dan dilandasi Tri Hita Karana ”. Berkenaan dengan Visi yang telah ditetapkan tersebut Pemerintah Kecamatan Melaya berharap bisa tampil dan selalu berperan aktif serta akuntable dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berkesinambungan di Kecamatan Melaya.
Secara rinci dalam Bab III diatas telah disampaikan capaian Kinerja Kecamatan Melaya dalam Tahun 2013 . Namun demikian harus disadari dalam pencapaian kinerja tersebut masih terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga kita semua mawas diri dan membenahi diri untuk menghadapi tatntangan baru pada tahun mendatang.
18
B. SARAN-SARAN.
Beberapa Saran yang dapat disampaikan melalui kesempatan ini, bahwa dalam rangka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan Melaya adalah sebagai berikut ; 1. Perlu adanya dukungan dana dari semua pihak dalam meningkatkan Kinerja Pemerintah Kecamatan Melaya. 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana termasuk sarana Transportasi mengingat tugas-tugas di Kantor Camat Melaya sangat kompleks. 3. Dalam rangka Pelayanan Pencetakan E-KTP dan Kartu Keluarga bagi masyarakat, walaupun sudah bisa dilaksanakan di Kecamatan melalui sistim EKTP , untuk mempermudah birokrasi perlu didukung dengan blanko KTP, Sehingga pelayanan dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat waktu, dan untuk tahun mendatang penanganan KTP untuk masyarakat agar sepenuhnya di laksanakan di Kecamatan.
19
RINGKASAN ANALISA.
Indikator kinerja Utama atas pencapaian sasaran yang dilaksanakan adalah pada umumnya sudah dapat berjalan dengan baik, walaupun disatu sisi masih juga ada indikator-indikator yang direncanakan belum sesuai atau belum memenuhi target yang ditetapkan antara lain ; 1. Pelayanan permohonan pencetakan E-KTP hanya tercapai 98,38 % yaitu sebanyak 36.810 orang/wajib E-KTP dari target 37.418 Orang/Wajib E-KTP. 2. Pelayanan permohonan Pencetakan kartu KK hanya tercapai 100 % yaitu sebanyak 15.440 KK dari target 15.440 KK. 3. Pelaksanaan pembinaan POKMAS dan ORMAS tercapai 85 % yaitu sebanyak 310 Lembaga dari target 348 lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Melaya.
Beberapa Kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran dapat kami sampaikan adalah sebagai berikut : 1. Masih adanya dua tempat Pelayanan pencetakan KTP dan Kartu KK birokrasinya terlalu panjang utamanya yang ditangani melalui SIMDUK, sehingga memerlukan waktu cukup lama yang mengakibatkan masyarakat enggan untuk mencari E-KTP dan kartu KK. 2. Sarana dan prasarana yang ada untuk pelayanan E-KTP dengan SIAK masih perlu ditingkatkan, utamanya, Speed Telepon sangat kecil, Penambahan Modem, Beck Up CPU dan Scanner sebagai sarana Cadangan. 3. Belum adanya dukungan dana dalam melaksanakan Pembinaan terhadap Pokmas dan Ormas serta organisasi lainnya. 4. Sarana dan prasarana belum memadai dalam melaksanakan tugas utamanya sarana transportasi Kecamatan, Komputer dan meja kerja. 5. Kwalitas SDM perlu ditingkatkan,juga tambahan pegawai sehingga penetapan pencapaian kegiatan bisa optimal.
20
Langkah-langkah untuk mengantisipasi permasalahan tersebut adalah mengupayakan membina mental aparatur dan lembaga-lembaga yang ada agar senantiasa mengedepankan jiwa pengabdian dan menetapkan target tidak terlalu tinggi.
Langkah-langkah antisipasi yang perlu dilakukan yaitu : - Tetap mengupayakan pembinaan – pembinaan baik kepada aparatur maupun kepada lembaga-lembaga yang ada. - Mengupayakan dalam menyusunan Rencana Kerja Anggaran
(
RKA ) setiap kegiatan dialokasikan dananya sehingga bisa bekerja dengan optimal dan dapat berhasil guna dan berdaya guna. - Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah pencetakan KTP dan Kartu KK birokrasinya bisa disederhanakan
dan sepenuhnya dapat dilaksanakan di
Kantor Camat.
21
