L A K I P (LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

LAKIP (LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

Satuan Kerja BPS Kabupaten Kutai Kartanegara TAHUN ANGGARAN 2015

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Jl. Danau Aji No. 98, Tenggarong

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 ini dibuat sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan tindak lanjut TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengindahkan prinsip-prinsip Clean Government dan Good Governance. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja Badan Pusat Statistik untuk mengetahui kemampuan unit-unit kerja

dalam pencapaian visi, misi dan tujuan

penyelenggaraan kegiatan dan pekerjaan Badan Pusat Statistik. Laporan Akuntabilitas Kinerja

BPS ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai

penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas yang diberikan pemerintah kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyelenggarakan perstatistikan, melaksanakan koordinasi dan kerjasama serta mengembangkan dan membina perstatistikan dengan instansi lain baik pemerintah maupun swasta, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan akuntabilitas kinerja ini juga sebagai masukan bagi pemerintah dalam mengevaluasi kegiatan BPS tahun anggaran 2015 dan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPS. Kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan sampai penerbitan laporan ini, pimpinan BPS mengucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini dimasa datang, sangat kami hargai.

Tenggarong, 1 Maret 2016 KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

AKHMAD JUNAIDI, SE.M.Si NIP : 19660420 199103 1 001

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2015

i


DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar……………………………………………………………………………………………………………………

i

Daftar Isi………………………………………………………………………………………………………………………………

ii

Ringkasan Eksekutif………………………………………………………………………………………………………………

1

BAB I

Pendahuluan……………………………………………………………………………………………………………

4

1.1

Latar Belakang……………………………………………………………………………………………

4

1.2

Maksud dan Tujuan ………………………………….…………………………………………………

5

1.3

Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi……………………………………

5

1.4

Sumber Daya Manusia Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara …………..

7

1.5

Potensi dan Permasalahan ……………………………………………………………………………………..

8

BAB II

BAB III

Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja………………………………………………………………

11

2.1

Rencana Strategis (Renstra) 2015 -2019………………………………………………………

11

2.2

Rencana Kinerja Tahunan 2015…………………………………………………………………..

16

2.3

Anggaran Tahun 2015……………………………………………………………………………………

17

2.4

Perjanjian KinerjaTahun 2015…………………………………………………………………….

18

Akuntabilitas Kinerja………………………………………………………………………………………………

21

3.1

Capaian Kinerja BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 ……………..

21

3.2

Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 terhadap tahun 2010-2014 …………………………………………………………………

27

Capaian Kinerja BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 terhadap target Rentra 2015-2019 …………………………………………………………………………..

28

3.4

Kegiatan Prioritas BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015……..…….

28

3.5

Realisasi Anggaran BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 …………

30

3.3

BAB IV

Penutup………………………………………………………………………………………………………………… 4.1

Tinjauan Umum…………………………………………………………………………………………

32

4.2

Permasalahan dan Kendala Utama………………………………………………………………

32

4.3

Saran dan Tindak Lanjut……………………………………………………………………………

34

Lampiran-lampiran 1.

Struktur Organisasi dan Peta Kabupaten Kutai Kartanegara …………………..

35

2.

Rencana Strategis (Renstra) 2015 -2019…………………………………………………..

37

3.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2015……..………………………………………

39

4.

Perjanjian Kinerja Tahuan 2015 …………..…………………………………………………

47

5.

Pengukuran Kinerja Sasaran (PKS)………………………………………………………………

49

6.

Publikasi BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015……………………………

49


ii


RINGKASAN EKSEKUTIF Sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan statistik melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lainnya, serta mengumumkan hasilnya secara berkala atau sewaktuwaktu dan terbuka kepada masyarakat baik instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun perorangan. Adapun tugas BPS adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara visi BPS, yaitu “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua” akan diupayakan dan dicapai dengan menerapkan misi BPS. Misi BPS adalah 1). Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien;

2). Menciptakan insan statistik yang kompeten

dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia; 3). Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik; 4). Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak; dan 5). Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien. Selanjutnya Misi BPS ini dilaksanakan melalui Sasaran strategis pembangunan statistik nasional Indonesia dirumuskan sebagai berikut: 1). Tersedianya data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu di seluruh bidang pembangunan serta meningkatkan pelayanan bagi pengguna data dan informasi statistik; 2). Terwujudnya struktur organisasi BPS secara efektif dan efisien dalam kerangka mewujudkan good governance serta meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS; 3). Meningkatnya kapasitas SDM dalam pengetahuan, penguasaan ilmu, metoda statistik, dan teknologi informasi mutakhir guna menyempurnakan metoda pengumpulan, pengolahan dan diseminasi statistik; 4). Meningkatnya kerjasama antar lembaga statistik/penelitian dalam negeri maupun internasional atas dasar saling menghormati kemandirian dan menguntungkan dalam rangka menghasilkan data dan informasi statistik berkualitas internasional;


1


5). Terwujudnya SSN dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi lembaga-lembaga statistik yang ada baik di instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat; dan 6). Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fisik. Guna mencapai sasaran dari pembangunan perstatistikan yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2015 BPS Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan 3 (dua) program utama dengan capaian masing-masing program adalah sebagai berikut : 1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS,

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS

3.

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Pelaksanaan program-program tersebut dibiayai melalui APBN yang dituangkan ke dalam DIPA

Bagian Anggaran 54 dengan nilai sebesar Rp. 8,667,631,000,00 yang setelah dikurangi dengan Self Blocking sebesar Rp. 1.072.779.000 anggaran yang bisa digunakan sebesar Rp. 7.594.852.000, sehingga dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.238.094.010, maka penyerapan anggaran tahun 2015 sebesar 95,30 persen. Ketiga program tersebut dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja dari Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian KinerjaTahun 2015. Dalam melaksanakan program-program BPS Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan keterlambatan dan/atau tidak selesainya pelaksanaan kegiatan teknis dan anggaran. Secara umum kendala ini disebabkan oleh : 1.

Keterbatasan tenaga untuk menangani pekerjaan teknis yang mendukung penyusunan kebijakan pemerintah propinsi/kabupaten/kota termasuk dalam pengembangan metodologi dan melakukan pengawasan pelaksanaan survei;

2.

Sarana komunikasi dan transportasi yang belum memadai, khususnya di daerah dengan kondisi geografis yang sulit.

3.

Responsibiltas masyarakat terhadap kegiatan pengumpulan data oleh BPS relatif masih rendah, khususnya dari kalangan dunia usaha.

4.

Jumlah dan sebaran sampel yang masih terkendala oleh keterbatasan dana pemerintah. Dilain pihak kebutuhan dari banyak kalangan pemerhati dan pengguna data BPS semakin menginginkan cakupan sampel meliputi wilayah terkecil (small area statistics).

5.

Waktu antara pelaksanaan kegiatan statistik oleh BPS dengan kebutuhan data semakin pendek.


2


6.

Karena keterbatasan anggaran, menyebabkan BPS kurang dapat menyesuaikan kebutuhan sarana dan prasarana untuk mengikuti kecepatan pemekaran wilayah sehingga kebutuhan berbagai kegiatan BPS tidak sepenuhnya tercukupi. Berbagai upaya yang telah dilakukan BPS Kabupaten Kutai kartanegara untuk mengatasi

kendala yang dihadapi yaitu menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan kondisi dan keadaan situasi daerah setempat masing-masing diseluruh Indonesia. Sesuai dengan visi-nya, BPS sebagai Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua, dicerminkan dari keberhasilannya menyediakan data statistik yang objective, up to date, reliable, complete, dan on time, serta user friendly. Hal ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek, menengah dan jangka panjang bagi keperluan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas BPS sesuai dengan visi-nya, menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas BPS menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat nyata (significant results). Kesimpulan ini tercermin dari angka rata-rata pencapaian kinerja sasaran pada tahun 2015sebesar 99,78 persen. Tingkat pencapaian kinerja tersebut memberi arti bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BPS telah sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik dan sekaligus telah mampu memenuhi Misi BPS.


3


BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Tata kepemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif. Upaya untuk mewujudkan suatu tata kepemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran ketiga pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Upaya tersebut telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain : - TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN - UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN - Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Satu diantara inti pokok dari peraturan tersebut di atas adalah bahwa, setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), dengan tujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai satu diantara beberapa prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) merupakan suatu instrumen untuk menciptakan transparansi instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sistem AKIP meliputi Rencana Stratejik, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Badan Pusat Statistik Tahun 2015, adalah perwujudan kewajiban Badan Pusat Statistik untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 serta akan digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Badan Pusat Statistik di tahun yang akan datang.


4


1.2.

Maksud dan Tujuan Maksud dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sedangkan Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini sebagai kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

1.3

Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, maka tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik sebagai berikut : 1) Kedudukan Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai instansi pemerintah berwenang menyelenggarakan statistik dasar melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain, serta mengumumkan hasilnya secara teratur dan transparan melalui Berita Resmi Statistik (BRS). Badan Pusat Statistik dipimpin oleh Kepala Badan Pusat Statistik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPS bekerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta,

dan unsur masyarakat melakukan

pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik untuk meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap statistik, mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN), dan mendukung pembangunan nasional. Dalam kerangka pembinaan ini BPS melakukan upaya-upaya antara lain meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik dan meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik.


5


Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di daerah, yang kemudian diperkuat dengan Perpres No. 86 tahun 2007,

maka

BPS

Kabupaten

Kutai

Kartanegara

merupakan

Instansi

Vertikal

yang

bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPS Propinsi Kalimantan Timur dan melaksanakan koordinasi dengan kepala daerah setempat (Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara). 2) Tugas BPS Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

3) Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi : a. Penyelenggaraan statistik dasar; b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS; c. Fasilitasi pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiata d. data statistik; dan e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. 4) Susunan Organisasi Untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 001 Tahun 2001 Tanggal 2 Januari 2001, telah ditentukan struktur organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu : 1. Kepala Kepala BPS Kabupaten Kutai Kartanegara adalah jabatan Eselon III a 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan Eselon IV a. 3. Kepala Seksi Statistik Sosial Kepala Seksi Statistik Sosial adalah jabatan Eselon IV a. 4. Kepala Seksi Statistik Produksi Kepala Seksi Statistik Produksi adalah jabatan Eselon IV a.


6


5. Kepala Seksi Statistik Distribusi Kepala Seksi Statistik Distribusi adalah jabatan Eselon IV a. 6. Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik adalah jabatan Eselon IVa. 7. Kepala Seksi Integrasi, Pengolahan dan Diseminasi Statistik Kepala Seksi Integrasi, Pengolahan dan Diseminasi Statistik adalah jabatan Eselon IV/a. Secara rinci struktur organisasi BPS Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat pada Lampiran 1. 1.4

Sumber Daya Manusia Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara Pada Akhir Tahun 2015, sumber daya manusia di BPS Kabupaten Kutai Kartanegara berjumlah 35 orang yang terdiri 26 orang Laki-laki dan 9 orang Perempuan. Sedangkan berdasarkan tugas dan jabatannnya, SDM di BPS Kutai Kartanegara terdiri dari: 1. 7 (Tujuh) orang Struktural 2. 13 (tiga belas) orang staf 3. 15 (Lima Belas) orang Koordinator Statistik Kecamatan Daari 35 orang pegawai BPS Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut terdapat 4 orang yang merupakan lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) Tabel 1. JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA BPS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DAN UMUR TAHUN 2015

Jenjang Pendidikan No

Jumlah

Umur S3

S2

S1/DIV

DIII

SLTA

SLTP

SD

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

> 50

-

-

2

-

5

-

-

7

2

40 - 49

-

1

3

-

3

-

-

7

3

30 - 39

-

-

10

2

5

-

-

16

4

< 30

-

-

3

-

1

-

-

4

Jumlah

-

1

18

2

14

-

-

35


7


Tabel.2 JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA BPS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2015

No

Jenis Kelamin

Jenjang Pendidikan Jumlah S3

S2

S1/DIV

DIII

SLTA

SLTP

SD

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Laki-laki

-

1

12

-

12

-

-

25

2

Perempuan

-

-

6

2

2

-

-

10

Jumlah

-

1

18

2

14

-

-

35

1.5

Potensi dan Permasalahan a. Potensi

Data dan informasi statistik berkualitas sangat dibutuhkan baik oleh Pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka perencanaan dan evaluasi pembangunan. Sektor swasta juga memerlukan data untuk perencanaan makro dalam bisnis. Demikian pula, dengan lembaga internasional menggunakan data untuk memperoleh kondisi ekonomi dan sosial. Uraian berikut menjabarkan potensi BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik berkualitas periode 2015–2019; •

Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik, merupakan payung hukum bagi BPS untuk menyeleng-garakan kegiatan statistik yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaran Statistik. Sesuai dengan undang-undang tersebut, BPS menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar. BPS juga menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral di Indonesia.

•

Sumber daya manusia (SDM) berkualitas, BPS mengelola Perguruan Tinggi yang menghasilkan tenaga statistik profesional, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS). BPS juga memiliki Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Statistik, yang berfungsi


8


mengembangkan kompetensi SDM aparatur baik di lingkungan internal BPS maupun instansi pemerintah lainnya. •

Sebagai instansi pembina bagi jabatan fungsional statistisi dan jabatan fungsional pranata komputer.

•

Teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kegiatan statistik, baik dari sisi pengumpulan, pengolahan maupun diseminasi. Penggunaan mobile applications akan menjadikan proses pengumpulan data survei berlangsung dengan lebih cepat dan efisien. Dalam hal diseminasi data, akan memudahkan pengguna data untuk mengakses data BPS dari mana pun.

•

Sebagai penyedia data untuk Sustainable Development Goals (SDG’s); seperti pengentasan kemiskinan (poverty eradication); pertanian, ketahanan pangan dan nutrisi yang berkelanjutan (sustainable agriculture, food security and nutrition); kesehatan; pendidikan; air dan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi, lowongan kerja dan infrastruktur.

b. Permasalahan BPS Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang perlu diatasi dalam periode 2015–2019, baik permasalahan internal maupun eksternal; 1) Internal, • Sumber Daya Manusia, belum optimalnya dalam jumlah dan kapabilitas yang kompeten, • One Man One PC, belum optimalnya sarana dan prasarana kerja, terutama jumlah sarana teknologi informasi, • Respon Rate yang masih rendah, disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran responden dalam memberikan jawaban terutama untuk responden usaha/perusahaan, • Small Area Statistic, belum terpenuhinya data berskala mikro, • Timeliness, belum optimalnya penyajian dan desiminasi data tepat waktu; hal ini terkait dengan masih terjadinya kegiatan yang tumpang tindih, • Sistem Aplikasi Pengolahan, masih dijumpai sistem aplikasi yang belum terintegrasi antar kegiatan.


9


2) Eksternal, • Kebutuhan Data Meningkat, belum optimalnya pemenuhan akan kebutuhan data masyarakat, disebabkan semakin padatnya kegiatan baik rutin maupun ad hoc. • Kondisi geografis daerah yang masih membutuhkan biaya yang besar untuk menjangkau seluruh wilayah dalam pengumpulan data statistik. • Koordinasi Antar Instansi, belum optimalnya koordinasi antar instansi tentang statistik. • Undang Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik, tidak memperkenankan untuk menyajikan data individu. • Terdapat kegiatan pendatan lapangan yang waktunya bersamaan sementara jumlah SDM yang tersedia sangat terbatas, sehingga ada kegiatan pendataan yang harus mengalami keterlambatan dari jadwal yang ada


10


BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1

Rencana Strategis (Renstra) BPS 2015 - 2019 BPS Kabupaten Kutai Kartanegara adalah instansi vertikal sehingga segala rencana strategis dan perjanjian kinerja mengacu kepada BPS Republik Indonesia (BPS Pusat). BPS mempunyai tugas menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas: lengkap, akurat, mutakhir, berkelanjutan, dan relevan bagi pengguna data. Data dan informasi statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi upaya perumusan kebijakan dalam menyusun perencanaan, melakukan pemantauan dan mengevaluasi program-program agar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tepat, sehingga tujuan pembangunan, diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dapat dicapai dengan efektif. Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 mengatur kewajiban Kementerian/ Lembaga untuk menyusun

Rencana

Strategis

(Renstra)

2015-2019

yang

memuat

visi

dan

misi

Kementerian/Lembaga yang telah diselaraskan dengan visi dan misi RPJMN 2015-2019. Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) Tahun 2015-2019 disusun berlandaskan UndangUndang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan RPJM Nasional Tahun 2015-2019, serta memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholders). Renstra BPS Tahun 2015-2019 menjadi acuan bagi seluruh jajaran BPS dan para pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara kegiatan statistik dalam melaksanakan pembangunan nasional di bidang statistik selama lima tahun ke depan. Renstra juga sebagai dasar bagi BPS dalam melaksanakan kewajiban sebagai penyedia data dan informasi statistik. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan, maka BPS menetapkan strategi yang meliputi: a) Strategi Bidang Peningkatan Kualitas dan Keragaman Data; b) Strategi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); c) Strategi Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan SDM serta Penataan Kelembagaan. Dalam tahun 2015 BPS Kabupaten Kutai kartanegara mempunyai satu Program Teknis dan dua Program Generik. Program Teknis BPS adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS). Adapun Program Generik BPS meliputi: (i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya BPS, (ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS,


11


Mengingat pentingnya peranan data dan informasi statistik dalam proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan nasional maupun bagi masyarakat, maka BPS menentukan strategi-strategi perkuatan data dan informasi statistik yang dilakukan dengan menata ulang kelembagaan dalam kerangka pencapaian good governance dan clean government. Reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkat kualitas data, dengan membangun pilar-pilar pendukung yang meliputi pembangunan arsitektur dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung TIK, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM. Komitmen ini dirumuskan sebagai antisipasi menghadapi tantangan global maupun regional pada periode lima tahun ke depan. 1) Visi BPS Dengan memperhatikan berbagai kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan yang dihadapi dari pihak luar dengan landasan pemikiran proaktif, maka Visi BPS 20152019 adalah “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua (The Agent of trustworthy statistical data for all)”. Pembangunan nasional di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat akan data dan informasi, serta memperhatikan kesiapan SDM penyelenggara statistik dan kecenderungan pembatasan akses terhadap data dari responden/obyek kegiatan statistik. 2) Misi BPS Berdasarkan visi BPS, maka misi pembangunan nasional statistik Indonesia mencakup: 1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien. 2. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional di dukung pemanfaatan teknologi informasi mutahir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia. 3. Meningkatkan penerapan standard klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelengaaraan statistik. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak. 5. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan singkronisasi kegiatan statistik yang diselengarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien.


12


3) Tujuan BPS Adapun tujuan utama dalam pembangunan nasional di bidang statistik lima tahun ke depan adalah meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas serta pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien. Untuk itu, BPS perlu meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi kegiatan statistik. 4) Sasaran BPS Sasaran strategis pembangunan statistik nasional Indonesia dirumuskan sebagai berikut: 1). Tersedianya data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu di seluruh bidang pembangunan serta meningkatkan pelayanan bagi pengguna data dan informasi statistik; 2). Terwujudnya struktur organisasi BPS secara efektif dan efisien dalam kerangka mewujudkan good governance serta meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS; 3). Meningkatnya kapasitas SDM dalam pengetahuan, penguasaan ilmu, metoda statistik, dan teknologi informasi mutakhir guna menyempurnakan metoda, pengumpulan, pengolahan dan diseminasi statistik; 4). Meningkatnya kerjasama antar lembaga statistik/penelitian dalam negeri maupun internasional atas dasar saling menghormati kemandirian dan menguntungkan dalam rangka menghasilkan data dan informasi statistik berkualitas internasional; 5). Terwujudnya SSN dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi lembaga-lembaga statistik yang ada baik di instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat; dan 6). Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fisik.

5) Kebijakan BPS: Arah kebijakan

penyelenggaraan satuan kerja mengacu pada

strategi

pembangunan statistik yang terkait dengan visi dan misi satuan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Statistik Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019, sebagai berikut : a. Melakukan review terhadap UU No 16 Tahun 1997 tentang Statistik berikut peraturan perundangan pelaksanaannya. UU No 16 tahun 1997 perlu ditinjau kembali, terutama terkait struktur organisasi BPS di pusat dan daerah, penegasan peran BPS dalam koordinasi dengan penyelenggara kegiatan statistik sektoral dalam kerangka penyusunan statistik sektoral yang Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2015

13


andal dan efektif dan pemanfaatan produk administrasi instansi sebagai sumber penyusunan statistik dasar. Koordinasi dengan instansi sektoral seharusnya seiring dengan amanat PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Implementasi pelaksanaan PP No 41 tahun 2007 tentang rumpun kegiatan perangkat daerah juga perlu ditindaklanjuti dengan asas vertikalitas BPS daerah agar terhindar kesimpangsiuran interpretasi dan implementasi PP No 38 Tahun 2007, b. Memelopori terselenggaranya kegiatan statistik yang efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang andal dan prima dengan berlandaskan kepada asas keterpaduan, keakurasian, dan pemutakhiran. Keterpaduan mempunyai makna bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan. Prinsip keakurasian mengandung makna bahwa semua kegiatan statistik harus diupayakan untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang seksama, cermat, tepat, dan benar. Sedangkan kemutakhiran berarti bahwa data dan informasi statistik yang disajikan atau yang tersedia harus dapat menggambarkan fenomena atau perubahannya menurut keadaan yang terkini. Oleh karena itu, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta diseminasi data dan informasi statistik harus senantiasa diupayakan secara terus menerus, berkesinambungan, dan runtun waktu, c. Mewujudkan kondisi yang mendukung penerapan atas Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). NSPK akan mempermudah pengguna dalam menganalisis data dan informasi statistik dan dapat melakukan perbandingan antara data yang satu dengan lainnya, baik perbandingan dalam skala regional, nasional, maupun internasional, d. Memfasilitasi peningkatan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, khususnya ilmu statistik, melalui penelitian-penelitian maupun studi. Penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan ini terutama ditujukan untuk mencapai penyelenggaraan kegiatan statistik yang lebih efektif dengan kualitas hasil yang mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap data dan informasi statistik yang disajikan, e. Mengupayakan terwujudnya sistem informasi statisitik yang andal dan efisien dengan memanfaatkan teknologi mutakhir yang tepat guna dan berhasil guna. Hasil kegiatan statistik akan sia-sia bila tidak dimanfaatkan para pengguna. Sistem informasi statistik merupakan sarana untuk menyebarluaskan hasil kegiatan statistik, baik kepada pemerintah maupun masyarakat luas, f.

Mengupayakan pembinaan dalam pengembangan sistem informasi statistik terhadap seluruh


14


penyelenggara kegiatan statistik nasional. Penguasaan teknologi informasi masih belum merata pada penyelenggara kegiatan statistik. Kesetaraan pengetahuan tentang teknologi informasi akan menunjang pengembangan Sistem Statistik Nasional yang terpadu, g. Mempelopori

peningkatan

kemampuan

para

palaksana

kegiatan

statistik

dalam

menyelenggarakan dan menyajikan data dan informasi statistik. Kualitas SDM pelaksana kegiatan statistik sangat berpengaruh terhadap kualitas data dan informasi statistik yang dihasilkan dan disajikan. Tingginya kualitas SDM palaksana akan menghasilkan data dan informasi statistik yang bermutu tinggi, h. Mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting dan kegunaan statistik. Selain tergantung kepada kualitas pelaksana, mutu data dan informasi statistik juga dipengaruhi oleh sumber data. Masyarakat sebagai sumber data akan ikut menentukan kualitas data yang dihasilkan, mengingat data yang diperoleh sangat tergantung kepada mutu jawaban yang diberikan masyarakat sebagai sumber data, i.

Mengupayakan pembinaan untuk pendayagunaan satuan kerja bidang statistik di semua lembaga pemerintah maupun swasta. Satuan kerja bidang statistik di berbagai lembaga tersebut belum mempunyai pengetahuan yang merata di bidang statistik, penyetaraan pengetahuan tentang statistik diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan statistik. Salah satu upaya BPS mencakup fasilitasi terhadap terhadap tenaga-tenaga fungsional statistisi maupun pranata komputer pada instansi-instansi sektoral, baik di tingkat instansi pusat maupun perangkat daerah,

j.

Mengupayakan penyediaan kelengkapan peralatan teknologi informasi seperti notebook/laptop untuk petugas Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dalam rangka pengembangan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi melalui sistem elektronik survei.

6) Program yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk dapat mencapai visi dan misi BPS, maka di BPS Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tahun 2015 dilaksanakan 3 (tiga) program, yaitu: a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS; Program ini bertujuan untuk : (1) Meningkatkan sistem penegakan disiplin yang efektif; (2) Menyusun struktur kelembagaan yang proporsional, efektif, dan efisien;


15


b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS; c) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik ; Program ini bertujuan untuk : (1) Menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas internasional; (2)

Menyediakan data dan informasi statistik yang dapat dimanfaatkan sebagai

rujukan

perencanaan maupun evaluasi pembangunan; 2.2 Rencana Kinerja Tahunan 2015. Program

utama di BPS Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Penyediaan dan Pelayanan

Informasi Statistik. Untuk melaksanakan tugas tersebut

dengan

sebaik-baiknya

telah

disusun

perencanaan berbagai kegiatan yang ditetapkan sebagai RKT tahun anggaran yang akan dilaporkan. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik a) Peningkatan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral dan Khusus b) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Sosial - Sakernas Tahunan - Sakernas Semesteran - Susenas Panel - Susenas - Susenas Modul - Statistik Polkam - Statistik Lingkungan Hidup dan Tata Ruang - Survei Peduli Lingkungan Hidup

c)

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Produksi - Survei Tanaman Pangan / Ubinan - Survei Hortikultura dan Indikator Pertanian - Survei Perusahaan Perkebunan - Survei Perusahaan Peternakan & RPH - Survei Perusahaan Kehutanan - Survei Industri Besar/Sedang Tahunan dan Bulanan - Survei Pertambangan, Energi dan Penggalian - Survei Konstruksi Tahunan, Triwulanan & Update Perusahaan Konstruksi


16


- Survei Konstruksi Perorangan - Survei Industri Mikro Kecil ( IMK )

d) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi - Survei Kompilasi Data Transportasi - Survei Statistik Harga Produsen - Pengadaan Data IKK 2015 Dalam rangka Kebijakan & Perimbangan 2016 - Survei Harga Pedesaan - Survei Triwulanan Keuangan PEMDA, BU dan Pasar Modal, Lembaga Keuangan dan Keuangan PEMDA - Survei Bidang Jasa Pariwisata, Updating Direktori Restoran & Jasa Perjalanan Wisata -

- Survei penyusunan diagram timbang ( SPDT ) e) Penyediaan dan Pengembangan A n a l i s i s Statistik - Analisis Statistik - PDRB Triwulanan dan Tahunan Menurut Pengeluaran - Penyusunan Neraca Produksi di daerah Tahun 2015

Indikator Kinerja pada masing-masing kegiatan akan dijadikan dasar penghitungan pencapaian Sasaran Strategis. Untuk lebih jelasnya RKT yang memuat indikator kinerja dan rencana tingkat capaiannya dapat dilihat pada Lampiran RKT. 2.3 Anggaran Tahun 2015 Memuat pelaksanaan berbagai program kegiatan Satuan Kerja pada tahun yang bersangkutan yang dibiayai oleh APBN yang dituangkan ke dalam Bagian Anggaran 54 DIPA Tahun pelaporan. Dalam tabel disertakan secara lengkap nilai pagu anggaran yang dialokasikan untuk Satuan Kerja dirinci per program.


17


Tabel 3. PAGU ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN 2015 Program m (2

No. (1)

Pagu (Rp) (3)

1

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas-tugas Lainnya BPS

2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS

3

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik JUMLAH

3.855.023.000 662.880.000 4.149.728.000 8.667.631.000

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Selama periode tahun 2015 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi oleh BPS Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai lembaga pemerintahan. Pada sub bab ini ditampilkan penetapan kinerja yang menjadi tanggung jawab kepala BPS Kabupaten Kutai Kartanegara. Target yang dicanangkan menjadi tolok ukur Indikator Kinerja yang akan di evaluasi pada akhir tahun yakni dengan membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun terhadap target. Tabel 4. PENETAPAN KINERJA BPS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2015

Tujuan/Sasaran Strategis (1) 1. Peningkatan kualitas data statistik 1.1

Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

Indikator Kinerja

Satuan

Target

(3)

(4)

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistic

Persen

80


Persen

80

Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama

Persen

80

(2)


18


Tujuan/Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

(3)

(4)

Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS

Persen

100

Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu

Publikasi

45

Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu

Publikasi

-

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga

Persen

100

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha

Persen

97

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

Persen

100

2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistic

Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS

Persen

85

2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS

Pengunjung

3000

Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS

Persen

80

Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

Persen

80

Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Poin

50

(1)

1.2 Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement)

3. Peningkatan penyelenggaraan/ pelaksanaan birokrasi yang

(2)


19


Tujuan/Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

(3)

(4)

Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu

Persen

61

Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I

Persen

62


Poin

50

(1) akuntabel 3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

3.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

(2)


20


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik memberi amanat kepada BPS untuk menyelenggarakan statistik dasar dan mengumumkan hasilnya secara teratur dan transparan kepada masyarakat. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000, menetapkan BPS sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang menjalankan kewenangan di bidang statistik dasar baik di pusat maupun di daerah. Akuntabilitas

kinerja

BPS

merupakan

perwujudan

kewajiban

BPS

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama satu tahun melalui media pertanggung jawaban secara periodik. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS dilakukan sesuai dengan rencana strategis seperti tertulis pada Bab II. 3.1 Capaian Kinerja BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Sasaran Strategis 1.1, Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

Tujuan/Sasaran Strategis 1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

Indikator Kinerja

Satuan

Target


Persen

80

80

Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama

Persen

80

80

Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS

Persen

100

100

Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu

Publikasi

45

45

Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu

Publikasi

-

-


Realisasi

21


Dari sasaran strategis berdasarkan Perjanjian kinerja, realisasi semua indikator kinerja berhasil memenuhi target yang dibuat sehingga pencapaian sasaran strategis ini mencapai 100 persen. Indikator Kinerja Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistic target yang buat

sebesar 80 persen ternyata berhasil dicapai berdasarkan Survei Kepuasan Konsumen (SKK) Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh pihak ke tiga yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Kutai Kartanegara. Besarnya konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS Kutai Kartanegara didukung oleh terbitnya publikasi yang tepat waktu 100 % sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen data. Capaian kegiatan penerbitan publikasi pada tahun 2015 BPS Kabupaten Kutai Kartanegara menerbitkan buku DDA 2015 sebanyak 1 publikasi, buku PDRB Lapangan Usaha sebanyak 1 publikasi, PBRB menurut penggunaan sebanyak 1 publikasi, Statistik Daerah sebanyak 1 publikasi, Statistik Harga Konsumen sebanyak 1 publikasi,Inkesra sebanyak 1 publikasi, Kecamatan Dalam Angka Dalam Angka sebanyak 18 publikasi, Direktori Hotel dan Akomodasi Lainnya sebanyak 1 publikasi, Statistik Penduduk sebanyak

1 publikasi, Statistik Harga Konsumen sebanyak 1 publikasi, Statistik Padi dan Palawija

sebanyak 1 publikasi, Statistik Hortikultura sebanyak 1 publikasi, dan Statistik Daerah Kecamatan sebanyak 18 publikasi. Sasaran Strategis 1.2, Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

Tujuan/Sasaran Strategis 1.2

Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement)

Indikator Kinerja

Satuan

Target


Persen

100

100


Persen

97

99,23


Persen

100

100


Realisasi

22


Tujuan utama yang ingin dicapai BPS Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Pencapaian target pada tahun ini sebesar 99,74 %. Keinginan pemerintah dan masyarakat terhadap data berkualitas, mendorong BPS Kabupaten Kutai Kartanegara harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya. Kualitas data sangat dipengaruhi kelengkapan data dan jumlah sampel yang mewakili, pemasukan dokumen/response rate merupakan indikator dari kualitas data yang dihasilkan. Pemasukan dokumen dari kegiatan survei BPS pada tahun 2015 sebesar 99,84 % ,besaran ini menunjukan kinerja BPS dalam penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Untuk mengevaluasi capaian sasaran, tabel berikut ini meyajikan capaian dimaksud dengan indikator kinerjanya: Seksi Intergrasi, Pengolahan dan Diseminasi Statistik :

Indikator Kinerja

Peningkatan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral dan Khusus

Target

Realisasi

18

18

Tingkat Capaian Keterangan

100%

IKU

Indikator kinerja peningkatan metadata kegiatan statistik dasar, sektoral dan khusus ditetapkan dengan target 18 Kecamatan. Pada tahun 2015 kegiatan peningkatan metadata kegiatan statistik dasar, sektoral dan khusus terealisasi sebanyak 18 Kecamatan dengan tingkat capaian sebesar 100 %. Survei Statistik Sosial : Indikator Kinerja


Target

Realisasi

26

26

100,00 %

IKU

260

260

100,00 %

IKU

Jumlah Blok Sensus Susenas Triwulanan

17

17

100,00 %

IKU

Jumlah Rumah Triwulanan

680

680

100,00 %

IKU

39

39

100,00 %

IKU

Jumlah Pelaksanaan updating listing Sakernas Semesteran Jumlah Pelaksanaan survei Rumah Tangga Sakernas Semesteran

Tangga

Susenas

Jumlah Blok Sensus Sakernas Tahunan


23


Jumlah Rumah Tahunan

Tangga

Sakernas

390

390

100,00 %

IKU

Jumlah Blok Sensus Susenas Panel

5

5

100,00 %

IKU

Jumlah Rumah Tangga Susenas Panel

50

50

100,00 %

IKU

Jumlah Blok Sensus Susenas Modul Kesehatan & Perumahan/MSBP

17

17

100,00 %

IKU

Jumlah Rumah Tangga Susenas Modul Kesehatan & Perumahan

170

170

100,00 %

IKU

Jumlah Blok Sensus Survei Perilaku Peduli Lingkungan Hidup (SPPLH)

17

17

100.00 %

IKU

Jumlah Rumah Tangga Survei Perilaku Peduli Lingkungan Hidup (SPPLH)

170

170

100.00 %

IKU

Kegiatan rutin Seksi Statistik Sosial pada tahun 2015 memiliki 2 indikator kinerja yaitu Jumlah responden Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan jumlah responden Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2015. Kegiatan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2015 memiliki target sebanyak 39 BS, terealisasi sebanyak 39 BS sehingga tingkat capaiannya 100.00 %, Kegiatan memiliki target sebanyak 5 BS, terealisasi sebanyak 5 BS sehingga

Susenas Panel 2015

tingkat capaiannya 100.00 %,

Kegiatan Susenas Modul memiliki target 16 BS, terealisasi sebesar 16 BS sehingga tingkat capaiannya 100.00 %, dan kegiatan Survei Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) memiliki target 3082 SLS dengan realisasi sebanyak 3082 SLS sehingga tingkat capaiannya sebesar 100.00 %.serta Survei Penduduk Antar Sensus ( SUPAS) target 1600 Ruta juga terealisasi 1600 Ruta tingkat capaiannya juga 100 % Secara keseluruhan capaian kinerja yang dicapai oleh Seksi Statistik Sosial pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar 100.00 persen. Survei Statistik Produksi : Indikator Kinerja


Target

Realisasi

Listing Ubinan

69

69

100 %

IKU

Survei Ubinan

276

276

100 %

IKU

Listing survei industri mikro kecil tahun

26

26

100 %

IKU


24


Pengumpulan Hortikultura

Data

Luas

Panen

18

18

100 %

IKU

Pengumpulan Data RPH

2

2

100 %

IKU

Survei Perusahaan Perkebunan

19

19

100 %

IKU

Survei Perusahaan Kehutanan

2

2

100 %

IKU

Listing survei industri mikro kecil triw.

18

18

100 %

IKU

Survei Industri B/S Tahunan

12

12

100 %

IKU

Survei Industri B/S Bulanan

12

12

100 %

IKU

Survei Energi Tahunan

3

3

100 %

IKU

Survei Captive Power

8

8

100 %

IKU

Survey Penggalian

2

2

100 %

IKU

Survey Pertambangan / Migas

12

11

91,6 %

IKU

Survei Konstruksi Tahunan

55

52

94,5 %

IKU

Survei Konstruksi Triwulanan

88

88

100 %

IKU

Survei Industri Mikro Kecil/triwulanan

80

80

100 %

IKU

Survei Industri Mikro/Kecil/tahunan

39

39

100 %

IKU

Dari 18 indikator kinerja seksi Statistik Produksi, tingkat capaian kinerja adalah sebesar 99,23 persen. nilai capaian yang diperoleh oleh seksi produksi ini cukup berhasil realisasi pada kegiatan Survei konstruksi tahunan dan demikian pula halnya pada survei konstruksi triwulanan yang nilai capaian kinerjanya diperoleh nilai sebesar 100 persen dengan kerja keras petugas kita dilapangan menelusuri alamat perusahaan dengan berkoordinasi ke pihak-pihak beberapa asosiasi yang ada di daerah walaupun dengan susah payah akhirnya berhasil ditemukan sehingga capaian tahun ini cukup berhasil terpenuhi Survei Statistik Distribusi : Indikator Kinerja Statistik Angkutan laut/simoppel Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2015

Target

Realisasi

72

72

Tingkat Capaian Keterangan 100 %

IKU 25


Indikator Kinerja


Target

Realisasi

1420

1420

100 %

IKU

Statistik Keuangan Daerah

22

22

100 %

IKU

Statistik Jasa dan Pariwisata

170

170

100 %

IKU

Statistik Angkutan Darat

8

8

100 %

IKU

Statistik panjang jalan

8

8

100 %

IKU

600

600

100 %

IKU

Statistik Harga-harga

Statistik penyusunan diagram timbang/SPDT

Seksi Statistik Distribusi yang memiliki 7 kegiatan telah dilaksanakan keseluruhan pada tahun 2015. Tingkat Capaian dari 7 kegiatan tersebut adalah 100.00 persen. Seksi Neraca Wilayah Dan Analisis Statistik : Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Tingkat Capaian

Penyusunan Statistik Daerah Kabupaten

1

1

100%

Penyusunan Statistik Daerah Kecamatan

18

18

100%

Penyusunan PDRB Lapangan Usaha

1

1

100%

Penyusunan PDRB Pengeluaran

1

1

100%

Survei Khusus Neraca Produksi Triw.

48

48

100 %

Survei Khusus Konsumsi Ruta

80

80

100 %

Survei Khusu Lembaga Non Profit

28

28

100 %

Survei Matrik Arus Komoditas

25

25

100 %

Survei Tendensi Bisnis/STB

72

72

100%

Survei Khusus Neraca Produksi Tahunan

42

42

100%

Keterangan

Indikator kinerja Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2015 dengan penambahan tahun ini menjadi 10 paket kegiatan dengan tingkat capaian sebesar 100,00 persen.


26


Sasaran Strategis 3.1, Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

Tujuan/Sasaran Strategis 3.2 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu

Persen

61

60

Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I

Persen

62

60

Sasaran strategis dalam peningkatan kualitas manajemen sumber daya manusia BPS dalam hal indikator kinerja Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu dan Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I pada tahun 2015 tidak mencapai target yang dibuat dengan pencapaian sebesar 98,36 persen karena terjadinya mutasi pegawai pada tahun 2015 yang menyebabkan jumlah tenaga fungsional yang ada berkurang, dan juga pegawai dengan pendidikan DIV berkurang. Tetapi kualitas pegawai dengan pendidikan SLTA tetap dijaga dengan peningkatan kemampuan melalui pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan kegiatan statistik. Dari ketiga Sasaran Strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja, maka pada tahun 2015 ini Capaian Kinerja BPS Kabupaten Kutai kartanegara mencapai 99,78 persen.

3.2.

Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 terhadap tahun 2010-2014 Capaian Kinerja BPS Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 99,78 persen, yang berarti

capaian tersebut lebih baik dari capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya. Capaian Kinerja BPS Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2010 hanya sebesar 85,90 persen, kemudian pada tahun 2011 meningkat menjadi 96,74 persen, pada tahun 2012 mencapai 97,48, pada tahun 2013 mencapai 98, 63 persen, tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan capaian kinerja yaitu hanya sebesar 92,80 persen. Sehingga rata-rata capaian kinerja pada tahun 2010-2014 adalah mencapai 94,31 persen. Perkembangan capaian kinerja pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2010-2014 adalah mencapai 94,31 persen, yang dilakukan dengan berbagai upaya dalam meningkatkan pemasukan dokumen dan pengelolaan data yang


27


baik sehingga menghasilkan data yang akurat dan penyajian yang tepat waktu 3.3. Capaian Kinerja BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 terhadap target Rentra 2015-2019 Capaian Kinerja masing-masing sasaran pada 2015 dibandingkan dengan Target Rensta tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1. Sasaran Strategis Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

Indikator kinerja Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik pada tahun 2015 memenuhi target Renstra tahun 2015 sebesar 80 persen, tetapi masih jauh dibawah target rensta pada tahun 2016-2019, yang masing-masing memasang target sebesar 85 persen, 85 persen, 90 persen dan 95 persen. Sedangkan indikator kinerja Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu sesuai dengan target renstra tahu 2015-2017, dan pada tahun 2018-2019 akan diusahakan penambahan publikasi sebanyak 1 publikasi agar target renstra pada tahun tersebut tercapai sebanyak 48 publikasi 2. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent

Engagement) Indikator kinerja Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha pada pada tahun 2015 sebesar 99,23 persen yang berarti sudah melampaui target yang dipatok. Capaian indikator kinerja tahun 2015 ini juga melampaui target pada Renstra 20162019, sehingga diharapkan capaian indikiator kinerja Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha dapat memenuhi target. Sementara indikator kinerja Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga dan indikator kinerja Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha dengan target Renstra 2015 – 2019 adalah 100 persen, dan diharapkan dapat memenuhi target yang diaharapkan. 3.4. Kegiatan Prioritas BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Pada tahun 2015 beberapa kegiatan kegiatan penting yang menjadi prioritas dilaksanakan di BPS Kabupaten Kutai Kartanegara baik kegiatan yang selama ini rutin dilakukan maupun kegiatan ad-hoc yang tidak dilaksanakan secara rutin. Kegiatan rutin yang menjadi prioritas BPS Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2015 Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2015

28


adalah : 1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan setiap Semester atau 2 kali pada bulan Maret dan September yaitu data yang disiapkan untuk menyusun indikator Kesejahteraan Rakyat dan juga untuk menghitung angka kemiskinan makro setiap tahunnya. Statistik yang dihasilkan dari Susenas 2015 antara lain adalah statistik/indikator kesejahteraan rakyat, pola konsumsi masyarakat dan pengeluaran rumah tangga : a. Statistik/Indikator Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Statistik/Indikator Kesra yang dapat disusun dari hasil pengumpulan data, antara lain adalah Angka Partisipasi Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf (bidang pendidikan), Angka Kesakitan (bidang kesehatan), Rata-rata Umur Perkawinan Pertama, Angka Partisipasi KB (bidang fertilitas), Ratarata Luas Hunian Rumah per-kapita, Persentase Penggunaan Air Bersih (bidang perumahan) dan lainlain. b. Kesehatan dan Pengeluaran Statistik yang dapat disusun dari pengumpulan data, antara lain rata-rata pengeluaran penduduk yang dirinci menurut jenis makanan dan bukan makanan, rata-rata konsumsi penduduk yang dirinci menurut jenis makanan, rata-rata konsumsi kalori dan protein, angka gini ratio, publikasi jumlah penduduk miskin berjudul Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan serta Data dan Informasi Kemiskinan. 2. Penyusunan PDRB Lapangan Usaha dan Penggunaan untu mengukur pertumbuhan ekonomi dan kinerja ekonomi pada tahun 2014. 3. Survei Ubinan yaitu survey untuk mengukur produktivitas produksi tanaman padi palawija yang digunakan untuk menghitung produksi tanaman pangan tersebut. Pada tahun 2015 juga terdapat kegiatan ad-hoc yang menjadi prioritas dalam kegiatan di BPS Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu: 1. Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 yang merupakan kegiatan yang hanya dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk mendapatkan informasi kependudukan untuk melakukan estimasi perubahan penduduk dari hasil Sensus Penduduk 2010. 2. Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap 3 tahun sekali untuk mendapatkan data rumahtangga yang mempunyai penghasilan terendah dalam wilayah kabupaten melalui pemutakhiran Basis Data Terpadu Tahun 2011 yang sudah ada sehingga didapatkan data rurmahtangga berpenghasilan terendah yang terbaru sesuai denan informasi


29


masing-masing ketua RT setempat dan hasil pendataan kelapangan para petugas PBDT. 3.5. Realisasi Anggaran BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015

Dalam uraian lain disajikan pula akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran serta kendala yang terjadi.

Tabel 5.

Realisasi Anggaran BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015

No (1) 1

2

Program

Pagu 2015

Realisasi s/d Desember 2015

(2)

(3)

(5)

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Rp. 3.855.023.000 Tugas-tugas Lainnya BPS

Rp. 3.750.604.693

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Rp.

Rp.

662.880.000

Aparatur BPS

3

(97,69 %)

640.633.577 (96,76 %)

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Pagu Awal

Rp. 4.149.728.000

Rp. 2.936.855.740 (71,14 %)

Self Blocking

Pagu Dikurang Self Blocking

Rp. 1.072.779.000 Rp. 3.076.949.000

Rp. 2.936.855.740 (95,43 %)

JUMLAH Pagu dikurangi Self Blocking

Rp. 8.667.631.000

Rp. 7.238.094.010 (84,91%)

Rp. 7.594.852.000

Rp. 7.238.094.010 (95,30 %)

Realisasi anggaran BPS Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2015 secara total berdasarkan penyerapan dan pagu anggaran hanya mencapai 84,91 persen. Hal tersebut karena dari jumlah pagu Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2015

30


anggaran yang ada terdapat Rp. 1.072.779.000,- yang masuk dalam Self Blocking (anggaran yang tidak boleh digunakan karena penghematan anggaran berdasarkan kebijakan Kementerian Keuangan). Self Blocking tersebut di ambil dari Anggaran Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik, sehingga pagu anggaran sebenarnya dari program ini hanyalah sebesar Rp. 3.076.949.000,- dan realisasi anggaran yang terserap dari program ini adalah sebesar 95,43 persen. Penyerapan anggaran tersebut diatas sangat mendukung pencapaian kinerja BPS Kabupaten KUtai Kartanegara hingga mampu mencapai 99,78 persen.


31


BAB IV PENUTUP 4.1 Tinjauan Umum Akuntabilitas kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan perwujudan kewajiban BPS untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran, merupakan penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS sebagaimana dituangkan dalam Rencana strategis tahun 2015 - 2019, yang terdiri dari 3 (tiga) program. Pencapaian visi BPS sebagai Pelopor data statistik terpercaya untuk semua, dicerminkan dari keberhasilannya menyediakan data statistik yang obyective, up to date, reliable, complete, dan on time, serta user friendly. Data statistik BPS ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek, menengah dan jangka panjang

bagi keperluan pemerintah, dunia swasta, dan

masyarakat. Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas BPS menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas BPS menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat nyata (significant results). Kesimpulan ini tercermin dari angka rata-rata pencapaian kinerja sasaran sebesar 99,78 persen selama tahun 2015. Tingkat pencapaian kinerja tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BPS telah sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi misi BPS.

4.2 Permasalahan dan Kendala Utama Meskipun pelaksanaan program kegiatan sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, namun masih ditemukan permasalahan yang memerlukan beberapa langkah perbaikan. Beberapa penyebab atau kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya target sasaran dan tujuan yang ditetapkan, adalah:

a. Kebutuhan data dan informasi oleh berbagai konsumen data dirasakan semakin cepat (bulanan, triwulanan, semesteran) dan luas cakupannya. Pada beberapa data yang bersifat strategis, seperti : perkembangan kinerja ekonomi, tingkat pengangguran dan penyerapan tenaga kerja berbagai sektor kegiatan, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia serta jenis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2015

32


motif kriminilitas dan kerawanan sosial, dibutuhkan penyajian sedini mungkin dan mampu mencakup wilayah terkecil (small area statistics). b. Terbatasnya waktu pengumpulan data dan faktor kesulitan lapangan untuk memperoleh data merupakan dampak dari perkembangan kehidupan sosial ekonomi di seluruh Indonesia pada akhir-akhir ini. Namun Hal tersebut tidak membuat patah semangat terhadap perolehan data dari lapangan untuk memenuhi pencapaian target yang telah disepakati . Khusus pada data usaha/perusahaan, seperti pada sektor konstruksi, pertambangan, dan sektor-sektor lainnya. Persentase pemasukan data dari lapangan masih belum memenuhi harapan selama tahun 2015. Kondisi demikian telah menjadi catatan penting pimpinan dan stakeholders BPS, Sampai dengan saat ini pemasukan data usaha/perusahaan semakin memprihatinkan sehingga diperlukan terobosan dan usaha yang serius untuk meningkatkan pemasukannya, dan ketepatan waktu penyajiannya. Konsistensi data, baik antar data maupun antar waktu, masih banyak dianggap oleh sebagian konsumen data BPS perlu lebih diperhatikan. Temuan lapangan oleh pihak pengguna data dan pengamatan serta analisis data oleh mereka penting untuk disikapi secara profesional oleh BPS dan jajarannya sampai tingkat daerah, termasuk alasan dan pejelasannya. c. Cepatnya perkembangan teknologi informasi di luar (external factor) masih belum diimbangi dengan ketersediaan SDM yang berkualitas sehingga selalu tertinggal untuk dapat menyesuaikan adanya perkembangan teknologi tersebut d. Masih terbatasnya sarana pengolahan dan software untuk mempercepat proses pengolahan dan penyajian data statistik yang semakin beragam dan meningkat intensitasnya. e. Dengan adanya perkembangan iklim kenegaraan kita dari masa sentralisasi menjadi desentralisasi, otonomi dan keterbukaan, tingkat kesadaran masyarakat umum terhadap kegiatan statistik relatif semakin rendah, sehingga akan mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan statistik secara keseluruhan. Misalnya kurang adanya sikap kooperatif dari responden dalam memberikan informasi yang dibutuhkan terutama pada perusahaan-perusahaan yang berskala besar.

4.3 Saran Tindak Lanjut


33


a. Mengoptimalkan sumber daya manusia dengan melakukan peningkatan kemampuan staf dengan mengikutkan pada pelatihan dan seminar. Disamping itu perlu memberi kesempatan tugas belajar pada jalur formal seperti melanjutkan pendidikan jenjang S1, S2 dan S3 guna peningkatan mutu. b. Menambah dan melakukan perbaikan sarana dan prasarana, agar dapat dicapai hasil yang lebih optimal. c. Menyempurnakan mekanisme pengajuan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Fisik (RKF), antara lain melakukan pembahasan substansial secara intern di tingkat eselon II sehingga di tingkat eselon I sudah dapat disusun RKA berdasarkan prioritas, urgensi, dan pembiayaan. d. Mempercepat pencairan anggaran agar tepat waktu sehingga tidak menghambat kegiatankegiatan statistik. e. Mengoptimalkan kualitas pelayanan kepada konsumen, antara lain melakukan sinkronisasi dan ketepatan waktu dari setiap unit kerja terkait sebagai produsen data dan publikasi. Meningkatkan mutu dan kuantitas pemasyarakatan informasi statistik, agar informasi statistik yang dihasilkan dapat lebih menyeluruh, lengkap dan akurat sehingga tepat untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan penting.


34

Lampiran 1. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DASAR HUKUM : PERATURAN PRESIDEN N0. 86 TAHUN : 2007

KEPALA

Kasubbag Tata Usaha

Kepala Seksi Statistik Sosial

Kepala Seksi Statistik Produksi

Kepala Seksi Statistik istribusi

Kepala Seksi Nerwilis

Kepala Seksi IPDS

Koordinator Statistik Kecamatan

35

36

Lampiran 2. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2015 -2019 Target Tujuan (1) 1. Peningkatan kualitas data statistic melalui kerangka penjamin-an kualitas

Sasaran Strategis (2) SS.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

SS.2 Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement)

2.

Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

SS.3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement)

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (3) IKSS.1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik IKSS. 1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama IKSS.1.3.Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS IKSS.1.4.Jumlah release data yang tepat waktu IKSS.1.5.Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat wakt IKSS.1.6 Jumlah publikasi/laporan yang memiliki ISSN/ISBN IKSS.2.1.Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga IKSS.2.2.Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha IKSS.2.3.Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

IKSS.3.1..Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS IKSS.3.2.Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui

Satuan 2015

2016

2017

2018

2019

(4) Persen

(5) 80

(6) 85

(7) 85

(8) 90

(9) 95

Persen

80

80

85

85

90

Persen

100

100

100

100

100

Aktivitas Publikasi

4 45

5 46

5 46

5 46

5 46

Publikasi

45

46

46

46

46

Persen

100

100

100

100

100

Persen

97

97

98

98

98

Persen

100

100

100

100

100

Persen

85

85

90

90

90

1.000

1.200

1.300

1.350

1.400

Pengunjung

37

3.

Peningkatan penyelenggaraan/ pelaksanaan birokrasi yang akuntabel

SS.4, Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

SS.5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

website BPS IKSS.3.3.Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS IKSS.3.4.Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS IKSS.4.1.Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu

Persen

80

80

85

85

90

Persen

80

80

85

85

90

Persen

61

64

64

64

64

IKSS.4.2.Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I

Persen

55

60

69

69

69

IKSS.5.1.Jumlah laporan dukungan manajemen

Laporan

6

6

6

6

IKSS.5.1.Persentase rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti IKSS.5.2.Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat IKSS.5.3.Persentase pembayaran upah dan gaji yang tepat waktu IKSS.5.4.Persentase sarana dan prasarana TIK dalam kondisi baik IKSS.5.5.Persentase pengadaan PSPA

Persen

100

100

100

100

100

Poin Persen

84 100

84 100

84 100

84 100

84 100

Persen

85

85

87

88

90

Persen

100

100

100

100

100

6

38

Lampiran 3. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2015 Tujuan I : Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Target

Program

Kegiatan/Komponen Kegiatan

Indikator Output

Satuan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

1.a. Persentase pemasukan dokumen/ response rate kegiatan survei statistik

100 %

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

Survei Kebutuhan Data

1.1

1.1.a Persentase pelaksanaan pencacahan lapangan statistik ekonomi rumah tangga yang tepat waktu

100 %


a. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi

b.

Penyediaan

dan

Jumlah kegiatan pengumpulan data angkutan laut Jumlah kegiatan pengumpulan data angkutan darat Jumlah kegiatan pengumpulan data panjang jalan Jumlah pencacahan survei HPB Jumlah pelaksanaan survei monitoring Harga Produsen Gabah Jumlah pelaksanaan survei Harga Produsen umum non Konstruksi (HP-S) Jumlah pelaksanaan survei statistik harga pedesaan Jumlah pelaksanaan survei statistik harga konsumen pedesaan Jumlah pelaksanaan survei statistik keuangan daerah Jumlah pelaksanaan survei statistik harga beras di penggilingan Jumlah pelaksanaan survei penyusunan diagram timbang (spdt)

Jumlah

pelaksanaan

listing

survei

Target

Kali BRS

12

kunjungan

24

kunjungan

1

kunjungan

1

Responden

420

Responden

108

Responden

120

Responden

324

Responden

180

Responden

21

Responden

7

Responden

23

BS

16

39

No

Sasaran Strategis


Target

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Kegiatan/Komponen Kegiatan (6) Pengembangan Statistik Produksi

Indikator Output

Satuan

(7) industri mikro kecil triwulanan Jumlah pelaksanaan listing survei industri mikro kecil tahunan Jumlah listing ruta survei ubinan Jumlah pelaksanaan survei ubinan

(8) BS

38

B-S Responden

64 256

BS Responden

2 PM

Responden

80

Jumlah pelaksanaan pencacahan VHTL Jumlah pelaksanaan pencacahan VHTS Jumlah pendataan khusus paket komoditas IKK Jumlah pelaksanaan survei statistik lembaga keuangan Jumlah pelaksanaan survei usaha Biro Wisata Jumlah pelaksanaan survei triwulanan kegiatan usaha (stku)

Hotel Hotel bulan

75 72

Prsh/usaha

60

perusahaan

7

Prsh/usaha

3

Prsh/usaha

64

Jumlah pelaksanaan survei industri besar sedang tahunan Jumlah pelaksanaan survei industri besar sedang bulanan

perusahaan

6

perusahaan

12

Jumlah listing ruta survei konstruksi perorangan Jumlah pelaksanaan survei Konstruksi perorangan c.

1.1.b. Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan statistik perusahaan


Penyediaan data Neraca dan analisis statistik

a. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi

b.

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Produksi

Target

Jumlah pelaksanaan Survei Khusus Triwulanan Konsumsi Rumahtangga (SKKRT)

40

No

Sasaran Strategis


Target

Program


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

100 %

c.

1.1.c. Jumlah judul publikasi Statistik Ekonomi

Penyediaan data Neraca dan analisis statistik

Indikator Output

Satuan

(7) Jumlah pelaksanaan survei perusahaan perkebunan Jumlah pelaksanaan pencacahan perusahaan peternakan dan RPH Jumlah pelaksanaan survei perusahaan kehutanan Jumlah pelaksanan survei perusahaan pertambangan Jumlah pelaksanan survei energi Penggalian Jumlah pelaksanaan survei konstruksi Tahunan Jumlah pelaksanaan survei konstruksi Triwulanan Jumlah pelaksanaan updating direktori kontruksi

(8)

Jumlah pelaksanaan Survei Khusus Perusahaan Swasta Non Finansial (SKPS) Jumlah responden Survei Khusus Triwulanan Lembaga non Profit (SKNLP) Jumlah responden Survei Khusus Penyusunan Perubahan Inventori (SKSPPI) Jumlah responden Survei Matriks Arus Komoditi (SMAK) Jumlah responden Survei Khusus Struktur Input Pemerintah (SKSIP) Jumlah responden Survei Khusus Penyusunan Matiks PMTB Update Direktori LNP Pengumpulan data sekunder Jumlah responden Survei Khusus Triwulanan Neraca Produksi

Target

perusahaan

19

perusahaan

5 5

perusahaan

3

perusahaan

11

perusahaan

55 88

Dokumen 100

perusahaan

8

perusahaan

10

perusahaan

4

perusahaan

2

perusahaan

12

perusahaan instansi instansi

6 2 2

usaha

48

Diseminasi data

41

No

Sasaran Strategis


Target

(1)

(2)

(3)

(4) 100 %

1.2

Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Program (5) Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

Kegiatan/Komponen Kegiatan (6)

Indikator Output

Satuan

Target

(7) Jumlah judul buku Statistik Distribusi Jumlah judul buku Statistik Produksi Jumlah judul buku Neraca Wilayah Jumlah judul buku Statistik Daerah Kabupaten dan Kecamatan Jumlah judul buku Kabupaten Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka

(8) publikasi publikasi publikasi

2 2 3

publikasi

19

publikasi

19

1.2.a. Persentase pelaksanaan pencacahan lapangan statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang tepat Waktu

100%


Penyediaan dan Pengembangan Statistik Sosial

Jumlah pencacahan survei upah Jumlah pencacahan struktur upah

Responden Responden

28 7

1.2.b. Persentase pemasukan dokumen / response rate dari kegiatan Statistik rumah tangga

100%


Penyediaan dan Pengembangan Statistik Sosial

Jumlah pelaksanaan updating listing Sakernas Semesteran Jumlah pecacahan sakernas triwulan Jumlah pelaksanaan updating listing Sakernas Tahunan Jumlah pecacahan sakernas Tahunan Jumlah pelaksanaan updating listing Susenas Semesteran Jumlah pecacahan susenas semesteran Jumlah pencacahan susenas panel Jumlah pencacahan susenas Modul MSBP Jumlah pelaksanaan listing Survei Perilaku Peduli Lingkungan Hidup Jumlah pecacahan Survei Perilaku Peduli Lingkungan Hidup Jumlah pecacahan Survei Sektor Informal Pelaksanaan PPLS 2015 Pelaksanaan SUPAS 2015

B- S Responden

26 260

B- S Responden

39 390

B-S Responden Responden

80 800 50

Responden

170

B- S

17

Responden

170

Responden

30

SLS ruta

PM 1600

1.2.c. Jumlah judul publikasi

42

No

Sasaran Strategis

(1)

(2)

Indikator Kinerja Utama (3) Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

Target (4) 100%

Program (5) Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

Kegiatan/Komponen Kegiatan (6) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Sosial

Indikator Output (7) Jumlah judul buku Statistik Sosial

Satuan

Target

(8) Publikasi

2

Tujuan II : Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien No

Sasaran Strategis


Target

Program


Indikator Output

Satuan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

2

Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien

2.a. Persentase Konsumen yang merasa puas dengan layanan Data BPS

100 %

2.1

Meningkatkan hubungan dengan pengguna data

2.1.a. Banyaknya penyeleng garaan sosialisasi kegiatan BPS

100 %

2.1.b. Persentase konsumen yang merasa puas terhadap akurasi data

95 %

2.1.c. Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data

90 %

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPS Lainnya (DMPTTL)

Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran

Target

Survei Kebutuhan Data

responden

18

Pameran/Visualisasi Statistik.

Paket

1

BPS sebagai nara sumber di instansi lain/ swasta mengenai pemanfaatan data BPS

Instansi

5

43

No

Sasaran Strategis


Target

Program


Indikator Output

Satuan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

2.2

Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik

2.2.a. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Kabupaten

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPS Lainnya (DMPTL)

2.2.b. Jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan BPS Kabupaten/Kota


Target

Banyaknya yang mengakses website BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

Orang

1000

Banyaknya kunjungan tamu dari dalam dan luar negeri ke BPS Kutai Kartanegara selama setahun

Orang/Instan si/Swasta

60

Target

Tujuan III : Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja No

Sasaran Strategis


Target

Program


Indikator Output

Satuan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

3

Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja

3.a. Persentase data mutakhir yang ditampilkan di Website BPS Kabupaten

100 %

3.1

Meningkatnya kualitas pengolahan data dan informasi statistik

3.1.a. Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Provinsi tepat waktu

100 %


Publikasi yang diterbitkan

Upload publikasi dalam web BPS Kutai Kartanegara

Pengolahan hasil Survei Statistik Sosial

Pengolahan semesteran Pengolahan tahunan Pengolahan semesteran Pengolahan Pengolahan

Publikasi

dokumen sakernas Dokumen

260

Dokumen

390

Dokumen Dokumen Dokumen

800 1.600 PM

dokumen sakernas dokumen susenas SUPAS 2015 PPLS 2015

44

No

Sasaran Strategis


Target

Program


Indikator Output

Satuan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

3.2

3.3

Peningkatan Kualitas 3.2.a. Persentase Sarana dan sarana dan prasarana prasarana TIk dalam kondisi TIK dan sarana dan baik prasarana kerja lainnya

100%

3.2.b. Persentase Sarana dan prasarana kerja lainnya dalam kondisi baik

100%

Peningkatan Kuantitas 3.3.a. Persentase Sarana dan sarana dan prasarana prasarana TIK dalam TIK dan sarana dan memadai prasarana kerja lainnya

100%

3.3.b Persentase Sarana dan prasarana kerja lainnya dalam kondisi memadai

100%






- PC dan Laptop - UPS - Printer, - AC - Jaringan listrik/telepon, Telepon/Faksimili - Genset - Mesin handkey

Target

tahun Unit Unit

22 4 3 4 1 1 1 1

o-thn

34

Bulan

12

Unit

24

Unit

2

orang

5

Luas gedung dan bangunan yang terpelihara

M2

399

Luas halaman kantor yang terpelihara

M2

300

Orang Tahun

38

- Inventaris Kantor

Jumlah bulan langganan daya dan jasa Jumlah kendaraan roda-2 yang terpelihara Jumlah kendaraan roda-4 yang terpelihara Jumlah pegawai yang mendapatkan makanan tambahan untuk penambah daya tahan tubuh

Unit Unit Unit Unit

Penyelenggaraan Perkantoran Lainnya

Keperluan sehari-hari perkantoran

45

No

Sasaran Strategis


Target

Program


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Indikator Output (7) Revitalisasi Rumah Dinas

Satuan

Target

(8) M2

70

Target

Tujuan IV : Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan

No

Sasaran Strategis


Target

Program


Indikator Output

Satuan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

4

Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembangaan

4.a. Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1

61 %

4.1

Memperbaiki sumber daya manusia

4.1.a. Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu

17 org


Sistem Informasi Kepegawaian

Jumlah pegawai yang berpendidikan Diploma IV atau Strata 1 keatas

Orang

22

Jumlah pegawai yang mengusulkan jabatan fungsional tertentu

Orang

2

Tenggarong, 15 Februari 2015 Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara,

AKHMAD JUNAIDI, SE, M.Si NIP. 19660420 199103 1 001 46

Lampiran 4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BPS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Indikator Kinerja

Satuan

Target

(2) Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistic Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistic Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu

(3) Persen

(4) 80

Persen

80

Persen

80

Persen

100

Publikasi

45

Publikasi

-


Persen

100


Persen

97


Persen

100

Persen

85

Pengunjung

3000

Persen

80

Sasaran Strategis (1) 1. Peningkatan kualitas data statistik 1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS


-

2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistic 2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement

Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Persentase Konsumen yang puas

47

Sasaran Strategis (1)

Indikator Kinerja

Satuan

Target

(3)

(4)

Persen

80

Poin

50

Persen

61

Persen

62

Poin

50

(2) terhadap akses data BPS Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

3. Peningkatan penyelenggaraan/ pelaksanaan birokrasi yang akuntabel 3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS



Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Program 1.

Anggaran

2.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS

Rp 3.923.023.000 Rp

3.


Rp 4.149.728.000

662.880.000

Pihak Kedua

Tenggarong, 5 Oktober 2015 Pihak Pertama

Ir. S. Aden Gultom, MM NIP 195906051981031005

Akhmad Junaidi, SE, M.Si NIP 196604201991031001

48

Lampiran 5. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Target

Realisasi Capaian (%) (5) (6) 80 100

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

(1) 1. Peningkatan kualitas data statistik 1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

(2) Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistic Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistic Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga

(3) Persen

(4) 80

Persen

80

80

100

Persen

80

80

100

Persen

100

100

100

Publikasi

45

45

100

Persen

100

100

100


Persen

97


Persen

100


99,30

100

102

100

49

Sasaran Strategis (1) 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistic 2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement


Realisasi Capaian (%) (5) (6) 85 100

Satuan

(2) Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS

(3) Persen

(4) 85

Pengunjung

3000

2996

99,87

Persen

80

80

100

Persen

80

80

100

Poin

50

Persen

61

60

98,36

Persen

62

60

96,77

Poin

50

50

Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS 3. Peningkatan penyelenggaraan/ pelaksanaan birokrasi yang akuntabel 3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

Target

Indikator Kinerja


Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Capaian Rata-rata

99,78 50

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN BPS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2015 Program : Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Sasaran Strategis (1) 1. Terlaksananya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPS Provinsi 2. Tersedianya data dan informasi statistik BPS Provinsi

Indikator Output

Target

Realisasi

Tingkat Pencapaian (%)

(2) Pembayaran Gaji dan Tunjangan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Publiksi Statistik daerah Peningkatan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral dan Khusus Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Semesteran Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Tahunan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Semesteran

(3) 1 1

(4) 1 1

(5) 98,48 99,32

46

46

100

18

18

100

26

26

100

39

39

100

64

64

100

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Panel

5

5

100

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Modul Kesehatan & Perumahan

16

16

100

Survei Perilaku Peduli Lingkungan Hidup (SPPLH

17

17

100

Listing Ubinan

69

69

100

Pencacahan/Survei Sampel Ubinan

276

276

100

Pengumpulan Data Luas Panen Padi

18

18

100

Pengumpulan Data Luas Panen Hortikultura

18

18

100

Pengumpulan Data RPH

1

1

100

51

Sasaran Strategis (1) Tersedianya data dan informasi statistik BPS Provinsi

Target

(2)

(3)

(4)

(5)

Survei Perusahaan Perkebunan

19

19

100

Survei Perusahaan Kehutanan

2

2

100

Pengumpulan Data Kehutanan Triwulanan

4

4

100

Survei Industri B/S Tahunan

12

12

100

Survei Industri B/S Bulanan

12

12

100

Survei Energi Tahunan

3

3

100

Survei Captive Power

8

8

100

Survey Penggalian

2

2

100

Survey Pertambangan / Migas

12

12

100

Survei Konstruksi Tahunan

55

55

100

Survei Konstruksi Triwulanan

88

88

100

Survei pengumpulan data angkutan darat

8

8

100

Survei statistik penyusunan diagram timbang/spdt

600

600

100

Survei Statistik Angkutan laut/ simoppel

72

72

100

1420

1420

100

Survei Statistik Keuangan Daerah

22

22

100

Survei Statistik Jasa dan Pariwisata

134

134

100

Survei Statistik Harga

Realisasi

Tingkat Pencapaian (%)

Indikator Output

52

Lampiran 6 JUDUL PUBLIKASI TAHUN 2015 BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No. (1)

Judul Publikasi (2)

Periode Terbit

Tanggal Rilis

(3)

(5)

1

Direktori Hotel dan Akomodasi Lainnya Kabupaten Kutai Kartanegara 2015

Tahunan

30 April 2015

2

Statistik Harga Konsumen Kabupaten Kutai Kartanegara 2014

Tahunan

30 April 2015

Tahunan

01 Oktober 2015

Tahunan

02 Nopember 2015

Tahunan

21 Oktober 2015

Tahunan

21 Oktober 2015

Tahunan

02 Nopember 2015

3

4

5

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Lapangan Usaha 2011 - 2014 Laporan Studi Penyusunan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Pengeluaran Tahun 2011 - 2014 Statistik Padi dan Palawija Kabupaten Kutai Kartanegara 2014

7

Statistik Hortikultura Kabupaten Kutai Kartanegara 2014 Kutai Kartanegara Dalam Angka 2015

8

Kecamatan Samboja Dalam Angka 2015

Tahunan

02 Nopember 2015

9

Kecamatan Muara Jawa Dalam Angka 2015

Tahunan

02 Nopember 2015

10

Kecamatan Sanga-Sanga Dalam Angka 2015

Tahunan

02 Nopember 2015

11

Kecamatan Loa Janan Dalam Angka 2015

Tahunan

02 Nopember 2015

12

Kecamatan Loa Kulu Dalam Angka 2015

Tahunan

02 Nopember 2015

13

Kecamatan Muara Muntai Dalam Angka 2015

Tahunan

02 Nopember 2015

14

Kecamatan Muara Wis Dalam Angka 2015

Tahunan

02 Nopember 2015

15

Kecamatan Kota Bangun Dalam Angka 2015

Tahunan

02 Nopember 2015

16

Kecamatan Tenggarong Dalam Angka 2015

Tahunan

02 Nopember 2015

17

Kecamatan Sebulu Dalam Angka 2015 Kecamatan Tenggarong Seberang Dalam Angka 2015

Tahunan

02 Nopember 2015

Tahunan

02 Nopember 2015

6

18

53

19

Kecamatan Muara Kaman Dalam Angka 2015

Tahunan

02 Nopember 2015

20

Kecamatan Muara Badak Dalam Angka 2015

Tahunan

02 Nopember 2015

21

Kecamatan Marang Kayu Dalam Angka 2015

Tahunan

02 Nopember 2015

22

Kecamatan Anggana Dalam Angka 2015

Tahunan

02 Nopember 2015

23

Kecamatan Kenohan Dalam Angka 2015

Tahunan

02 Nopember 2015

24

Kecamatan Kembang Janggut Dalam Angka 2015

Tahunan

02 Nopember 2015

25

Kecamatan Tabang Dalam Angka 2015

Tahunan

02 Nopember 2015

Tahunan

02 Nopember 2015

Tahunan

02 Nopember 2015

27

Statistik Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 Statistik Daerah Kecamatan Samboja 2015

28

Statistik Daerah Kecamatan Muara Jawa 2015

Tahunan

02 Nopember 2015

29

Statistik Daerah Kecamatan Sanga Sanga 2015

Tahunan

02 Nopember 2015

30

Statistik Daerah Kecamatan Loa Janan 2015

Tahunan

02 Nopember 2015

31

Statistik Daerah Kecamatan Loa Kulu 2015

Tahunan

02 Nopember 2015

32

Statistik Daerah Kecamatan Muara Muntai 2015

Tahunan

02 Nopember 2015

33

Statistik Daerah Kecamatan Muara Wis 2015

Tahunan

02 Nopember 2015

34

Statistik Daerah Kecamatan Kota Bangun 2015

Tahunan

02 Nopember 2015

35

Statistik Daerah Kecamatan Tenggarong 2015

Tahunan

02 Nopember 2015

36

Tahunan

02 Nopember 2015

Tahunan

02 Nopember 2015

38

Statistik Daerah Kecamatan Sebulu 2015 Statistik Daerah Kecamatan Tenggarong Seberang 2015 Statistik Daerah Kecamatan Anggana 2015

Tahunan

02 Nopember 2015

39

Statistik Daerah Kecamatan Muara Badak 2015

Tahunan

02 Nopember 2015

40

Statistik Daerah Kecamatan Marangkayu 2015

Tahunan

02 Nopember 2015

41

Statistik Daerah Kecamatan Muara Kaman 2015

Tahunan

02 Nopember 2015

42

Statistik Daerah Kecamatan Kenohan 2015 Statistik Daerah Kecamatan Kembang Janggut 2015

Tahunan

02 Nopember 2015

Tahunan

02 Nopember 2015

44

Statistik Daerah Kecamatan Tabang 2015

Tahunan

02 Nopember 2015

45

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara 2014

Tahunan

27 Nopember 2015

26

37

43

54

SALINAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara

dan

Petunjuk

Teknis

Reformasi

Penyusunan

Birokrasi Penetapan

tentang Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Mengingat

: 1.

Undang-undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 3. PeraturanPresiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali

diubah

terakhir

dengan

Peraturan

Presiden

Nomor 135 Tahun 2014; 4. Peraturan . . .

-24.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Petunjuk

Teknis

Penyusunan

Perjanjian

Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah

dalam

menyusun

Perjanjian

Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Pasal 2 Petunjuk

Teknis

Penyusunan

Perjanjian

Kinerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3 . . .

-3Pasal 3 Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4 Reviu atas Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5 Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Menteri ini

Pasal 6 Pada

saat

Peraturan

Menteri

ini

mulai

berlaku,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29

tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

-4Agar

Setiap

orang

pengundangan penempatannya

mengetahuinya,

Peraturan dalam

Menteri Berita

memerintahkan ini

Negara

dengan Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2014

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd YUDDY CHRISNANDI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1842

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PANRB Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, ttd Herman Suryatman

L A K I P (LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

Recommend Documents