L A K I P ( LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ) RUMAH SAKIT UMUM NEGARA TAHUN 2013

LAKIP ( LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )

RUMAH SAKIT UMUM NEGARA TAHUN 2013

RUMAH SAKIT UMUM NEGARA KABUPATEN JEMBRANA FEBRUARI 2014

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

RUMAH SAKIT UMUM NEGARA Jalan Wijaya Kusuma No. 17 Negara T e l p . ( 0 3 6 5 ) 4 1 0 0 6 , 4 2 8 2 1 F AX ( 6 2 3 6 5 ) 41006 E-Mail : rsunegarabali@ yahoo.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM NEGARA KABUPATEN JEMBRANA NOMOR : 14 /RSU.N/ 2014 TENTANG LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) RUMAH SAKIT UMUM NEGARA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM NEGARA KABUPATEN JEMBRANA. MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi; b. bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ), dipandang perlu menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Rumah Sakit Umum Negara Kabupaten Jembrana; c. bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a dan b di atas, Penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Rumah Sakit Umum Negara Tahun 2012 dtetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Negara Kabupaten Jembrana. MENGINGAT

: 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655 ); 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ). 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );

ii

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016. 7. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 80 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2012; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 ); 9. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 1344/KEU/2011 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Negara; MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PERTAMA

:

KEDUA

:

KETIGA

:

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Rumah Sakit Umum Negara Kabupaten Jembrana Tahun 2013. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) dimaksud dalam dictum PERTAMA merupakan laporan Direktur Rumah Sakit Umum Negara Kabupaten Jembrana kepada Bupati Jembrana sebagai Laporan Capaian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Rumah Sakit Umum Negara Kabupaten Jembrana. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014. Ditetapkan di : Negara Pada tanggal : 4 Februari 2014 Direktur Rumah Sakit Umum Negara

dr. Made Dwipayana, MPPM Pembina Tk I NIP. 19650118 199603 1 007 KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth. : 1. Bupati Jembrana di Negara. 2. Wakil Bupati Jembrana di Negara. 3. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara. 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara. 5. Inspektorat Kabupaten Jembrana di Negara. 6. Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana di Negara. 7. A r s i p.

iii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Rumah Sakit Umum Negara Kabupaten Jembrana Tahun 2013 ini tepat pada waktunya. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) ini telah mengacu pada Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Rumah Sakit Umum Negara Kabupaten Jembrana selama Tahun 2013

yang

disesuaikan dengan Perencanaan Strategik yang telah dirumuskan sebelumnya. Kami menyadari bahwa materi LAKIP ini masih jauh dari sempurna, mengingat bahwa masih banyak kendala yang dihadapi, baik ditinjau dari hasil pelaksanaan kegiatan maupun pengumpulan data kinerja serta cara merumuskan indikator kinerjanya. Namun berkat adanya koordinasi dan bimbingan dari berbagai pihak seperti dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana, maka hasil penyusunan LAKIP ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini tak lupa kami menghaturkan terima kasih kepada Tim Penyusunan LAKIP Rumah Sakit Umum Negara Kabupaten Jembrana dan kepada semua pihak yang telah banyak berperan hingga tersusunnya LAKIP Tahun 2013 ini.

iv

DAFTAR ISI halaman SK PENETAPAN LAKIP 2013 ........................................................................... ii KATA PENGANTAR ............................................................................................. iv DAFTAR ISI ......................................................................................................... v DAFTAR TABEL .................................................................................................. vi DAFTAR BAGAN ............................................................................................... vii RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................. viii BAB I

PENDAHULUAN ................................................................................. A UMUM .......................................................................................... B DASAR HUKUM .......................................................................... C PROFIL RSU NEGARA...................................................................

1 1 3 5

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA ……… A PERENCANAAN STRATEGIS……………………………………….. 1. Visi ..……………………………………………………….............. 2. Misi ..………………………………………………………………… 3. Tujuan …..…………………………………………………………. 4. Sasaran …...……………………………………………….……… 5. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran …………….…………….. B PERENCANAAN KINERJA.............................................................

32 32 32 33 34 35 38 40

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................ A PENGUKURAN KINERJA .................................... ...................... B ANALISIS EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA ........................... C ASPEK KEUANGAN ………………………………………………….

44 44 46 50

BAB IV P E N U T U P ……………………………………………………………... A KESIMPULAN ………………………………………………………. B SARAN – SARAN ……………………………………………………

54 54 55

v

DAFTAR TABEL Halaman Tabel

1

Tabel Tabel

2 3

Tabel

4

Tabel

5

Tabel Tabel Tabel

6 7 8

Tabel

9

Tabel

10

Tabel abel Tabel

11 12 13

Tabel Tabel

14 15

Tabel

16

Tabel Tabel Tabel

17 18 19

Data Pegawai berdasarkan Jumlah dan Kualifikasi Pendidikan Data Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan Kunjungan Rawat Jalan Sesuai Dengan Poliklinik dan Instalasi RSU Negara Data Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Cara Bayar/ Jaminan RSU Negara Jumlah Pasien Rawat Inap Berdasarkan Cara Pembayaran RSU Negara Kunjungan IRD RSU Negara Jumlah Pasien Operasi di RSU Negara Kasus Penyakit HIV/AIDS yang dirawat RSU Negara 2012/2013 Jumlah Pasien DBD dan Malaria yg di rawat RSU Negara 2012/2013 Jumlah Kasus Gigitan HPR Dan VAR Yang Dipakai RSU Negara 2013 Data Perasalinan Dan Neonatal RSU Negara 2012/2013 BOR Dan Avlos RSU Negara BTO( Bed Turn Over ) Dan TOI( Turn Over Interval ) RSU Negara Tujuan Dan Sasaran RSU Negara Penjabaran Sasaran RSU Negara Pada Masing – Masing Kegiatan Sasaran Kegiatan Terpilih Dan Indikator Kinerja Utamanya Tahun 2013 Belanja Tak Langsung Belanja Langsung Pendapatan RSU Negara

22 24 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 30 35 36 37 50 52 52

vi

DAFTAR BAGAN Halaman Bagan

1

Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Negara Kabupaten Jembrana ………………………………….

7

vii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara.Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan legalitasnya didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam pasal 3 TAP MPR XI tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Pemerintah telah menerbitkan instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu

perencanaan

strategi

yang

ditetapkan

oleh

masing-masing

instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, Lembaga Pengawasan dan Penilai Akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berbagai peraturan perundang-undangan yang saat ini telah mengharuskan penerapan manajemen berbasis kinerja, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan

Nasional,

Undang-Undang

Nomor

32

Tentang

Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Sementara itu kondisi global serta tuntutan agar suatu instansi pemerintah mampu memberikan manfaat

nyata bagi masyarakat juga mengharuskan pemerintah menerapkan

manajemen pemerintahan yang lebih berorientasi pada hasil. Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di daerah dipertegas oleh lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Kesehatan RI

Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 228/MENKES/SK/III/2002 viii

tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksanakan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan perundanganundangan tersebut

telah menyempurnakan regulasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemeritah (Sistem AKIP). Sistem AKIP tidak saja menekankan pada output (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada outcomes (hasil), dengan demikian,

maka

dalam

penyusunan

Laporan

Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah (LAKIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. LAKIP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan Tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan prioritas pembangunan, RSU Negara

telah menetapkan Indikator Kinerja Utama

(IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama. Menurut Tim Penilai LAKIP Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, penyusunan IKU wajib bagi unit kerja berdasarkan pada Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah. IKU merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Pada dasarnya semua institusi pelayanan kesehatan bertanggungjawab untuk melayani masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif maupun kuratif dan rehabilitatif. Yang berbeda adalah bobot pelayanan di masing-masing institusi tersebut. Oleh karena itu, rumah sakit juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan paradigma sehat. Pelayanan prima bidang kesehatan merupakan bagian dari upaya perbaikan peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.Pelayanan prima di rumah sakit perlu dilaksanakan dengan harapan akan meningkatkan kemampuan manejerial khususnya pejabat struktural dan fungsional yang sangat diperlukan dalam mendukung pelaksanaan pelayanan prima di bidang kesehatan. Pelayanan prima Rumah Sakit erat kaitannya dengan mutu pelayanan Rumah Sakit. Mutu pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh ada tidaknya kritikan dan keluhan dari pasiennya, lembaga sosial atau swadaya masyarakat dan bahkan pemerintah sekalipun. Mutu akan diwujudkan jika telah ada dan berakhirnya interaksi antara penerima pelayanan dan pemberi pelayanan. Jika pemerintah yang ix

menyampaikan kritikan ini dapat berarti bahwa masyarakat mendapatkan legalitas bahwa memang benar mutu pelayanan kesehatan harus diperbaiki. Mengukur mutu pelayanan dapat dilakukan dengan melihat indikator-indikator mutu pelayanan Rumah Sakit yang ada di beberapa kebijakan pemerintah, melalui indikator-indikator tersebut kita bisa melihat standar pelayanan medik terhadap pasien di suatu Rumah Sakit. Standar Pelayanan Rumah Sakit dalam hal ini adalah penyelenggaraan pelayanan manajemen rumah sakit, pelayanan medik, pelayanan penunjang dan pelayanan keperawatan baik rawat inap maupun rawat jalan yang minimal harus diselenggarakan oleh rumah sakit. Oleh karena itu dengan adanya standar pelayanan medik pada rumah sakit ini, maka akan dapat mengendalikan mutu dari rumah sakit itu sendiri yang pada akhirnya nanti akan memberikan dampak ke pasien, yang diperlihatkan melalui kepuasaan pasien terhadap pelayanan di suatu rumah sakit. Disamping meningkatkan pelayanan prima, RSU Negara juga mendukung program Rumah Sakit Sayang Bayi. Adapun langkah-langkah yang telah diambil adalah a) Memiliki

kebijakan

tertulis

tentang

pemberian

ASI

yang

selalu

dikomunikasikan antar staf pelayanan kesehatan. b) Melatih semua staf pelayanan kesehatan mengenai ketrampilan yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. c) Memberi informasi kepada seluruh ibu hamil tentang keuntungan dan penanganan ASI. d) Membantu ibu untuk inisiasi ASI dalam setengah jam pasca bersalin. e) Memberi petunjuk kepada ibu bagaiman cara permberian ASI dan bagaimana untuk tetap mempertahankannya walaupun ia harus (dirawat) terpisah dari bayinya. f)

Jangan berikan bayi makanan atau minuman lain selain ASI kecuali ada indikasi medis.

g) Melakukan rawat gabung (ibu dan anak dalam 1 kamar) 24 jam sehari. h) Mendorong untuk pemberian ASI sesuai kebutuhan bayi. i)

Jangan berikan instrumen lain seperti dot kepada bayi yang mendapat ASI.

j) Buatlah kelompok pendukung pemberian ASI dan anjurkan ibu menyusui untuk bergabung dengan mereka sepulangnya dari Rumah Sakit atau Klinik. Disamping itu RSU Negara mendukung program unggulan Pemerintah Provinsi Bali dengan memberikan pelayanan bagi masyarakat Jembrana melalui program JKBM. Dalam Rencana Kinerja Tahun 2013 ditetapkan sebanyak

4(empat) Tujuan

dan 5 (lima) Sasaran Strategis RSU Negara yang selanjutnya didukung oleh

8

(delapan) sasaran kegiatan strategis yang harus dicapai selama Tahun 2013. x

Sasaran Strategis tersebut diwujudkan melalui

kegiatan

strategis

yang

dilaksanakan oleh RSU Negara. Secara umum capaian sasaran strategis tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan yang yang baik, dengan rata-rata capaian fisik sebesar 90.37 % dan keuangan sebesar 81%. Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran RSU Negara tahun 2013, didukung dengan anggaran

sejumlah

Rp

51,344,139,809.86 yang terbagi kedalam dua jenis belajan yaitu belanja langsung dan belanja tak langsung. Alokasi belanja tak langsung Rp 16,942,745,900.00 ,- dan Alokasi belanja langsung sebesar Rp 34,401,393,909.86 Realisasi belanja tahun 2013 sebesar Rp. 47,358,946,465.00 terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja langsung dan belanja tak langsung. Realiasi belanja tak

langsung

Rp

15,851,984,472.00

sisa

belanja

tidak

langsung

Rp.

1,090,756,428.00 dan Realisasi belanja langsung sebesar Rp 31,506,956,993.25 Dengan demikian, maka sisa dana belanja langsung sebesar Rp 2,894,436,916.61 Target pendapatan

Rp. 22,649,140,000.00, Realisasi Pendapatan Rp.

24,056,380,281.34, Pencapaian target : 106,21 %. Hal ini disebabkan karena adanya piutang JKBM, piutang Jamkesmas dan Jampersal tahun 2012 yang terbayar pada tahun

2013, serta beberapa jenis pendapatan memang melebihi target yang

direncanakan. Akhirnya,

dengan tersusunnya

Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah ini , diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai tahun 2013 dan dimanfaatkan sebagai penjabaran pelaksanaan TUPOKSI di tahun berikutnya. Agar dapat dipahami oleh semua staf di lingkungan RSU Negara ,laporan ini akan dikomunikasikan secara terus menerus sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program di masa yang akan datang. Penyusunan LAKIP ini ,masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan di masa akan datang .

Negara, 4 Februari 2014 Direktur RSU Negara,

dr. Made Dwipayana, MPPM NIP. 19650118 199603 1 007

xi

RSU Negara Kabupaten Jembrana

BAB I PENDAHULUAN A. Umum Terselenggaranya

good

governance

merupakan

prasyarat

bagi

setiap

pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara.Dalam rangka itu diperlukan pengem

bangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Berbagai peraturan perundang-undangan yang saat ini telah mengharuskan penerapan manajemen berbasis kinerja, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan

Nasional,

Undang-Undang

Nomor

32

Tentang

Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Sementara itu kondisi global serta tuntutan agar suatu instansi pemerintah mampu memberikan manfaat

nyata bagi masyarakat juga mengharuskan pemerintah menerapkan

manajemen pemerintahan yang lebih berorientasi pada hasil. Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di daerah dipertegas oleh lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Kesehatan RI

Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 228/MENKES/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksanakan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan perundanganundangan tersebut

telah menyempurnakan regulasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemeritah (Sistem AKIP). Sistem AKIP tidak saja menekankan pada output (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada outcomes (hasil), dengan demikian, maka dalam

penyusunan

Laporan

Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah (LAKIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. LAKIP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan Tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. LAKIP Tahun 2012

1

Rumah Sakit Umum Negara Kabupaten Jembrana

Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan prioritas pembangunan, RSU Negara

telah menetapkan Indikator Kinerja Utama

(IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama. Menurut Tim Penilai LAKIP Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, penyusunan IKU wajib bagi unit kerja berdasarkan pada Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah. IKU merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Pada dasarnya semua institusi pelayanan kesehatan bertanggungjawab untuk melayani masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif maupun kratif dan rehabilitatif. Yang berbeda adalah bobot pelayanan di masing-masing institusi tersebut. Untuk dapat merealisasikan visi Departemen Kesehatan yaitu Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan dengan misi yang akan ditempuh adalah : 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani. 2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata bermutu dan berkeadilan 3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan 4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik Sehubungan dengan itu, rumah sakit juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan paradigma sehat. Pelayanan prima bidang kesehatan merupakan bagian dari upaya perbaikan peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada Masyarakat. Pelayanan prima di rumah sakit perlu dilaksanakan dengan harapan akan meningkatkan kemampuan manejerial khususnya pejabat struktural dan fungsional yang sangat diperlukan dalam mendukung pelaksanaan pelayanan prima di bidang kesehatan. Standar Pelayanan Rumah Sakit dalam hal ini adalah penyelenggaraan pelayanan manajemen rumah sakit, pelayanan medik, pelayanan penunjang dan pelayanan keperawatan baik rawat inap maupun rawat jalan yang minimal harus diselenggarakan oleh rumah sakit. Oleh karena itu dengan adanya standar pelayanan medik pada rumah sakit ini, maka akan dapat mengendalikan mutu dari rumah sakit itu sendiri yang pada akhirnya nanti akan memberikan dampak ke LAKIP Tahun 2013

2


pasien, yang diperlihatkan melalui kepuasaan pasien terhadap pelayanan di suatu rumah sakit. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RSU Negara disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kenerja instansi pemerintah secara periode tahunan dalam pencapaian tujuan/sasaran strategi instansi. Sistematika yang digunakan mengikuti pedoman pelaksanaan sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dasar Hukum. LAKIP RSU Negara Tahun 2013 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut : ( 1 ). Landasan Idiil yaitu Pancasila, ( 2 ). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945, ( 3 ). Landasan Operasional : a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LAKIP Tahun 2013

3


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); g. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); i. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota. j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; l. Keputusan

Menteri

Kesehatan

228/MENKES/SK/III/2002

tentang

Republik

Indonesia

Pedoman

Penyusunan

Nomor

:

Standar

Pelayanan Minimal Rumah sakit Yang wajib Dilaksanakan Daerah m.Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 ) n. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6.); o. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Perubahan

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

Kabupaten

Jembrana Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3.); LAKIP Tahun 2013

4


p. .Peraturan Bupati Jembrana Nomor 15 tahun 2011, Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana ; q. Peraturan Bupati No 67 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Negara ; r. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 1344 / Keu / 2011 ; tentang penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( PPK – BLUD ) pada Rumah Sakit Umum Negara.

C. Profil Rumah Sakit Umum Negara Rumah Sakit Umum Negara adalah salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah

Kabupaten

Jembrana

yang

merupakan

unsur penunjang

penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Pelayanan Kesehatan. Sebagai salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah di lingkungan menerapkan dibentuk

Pola Pengelolaan

Keuangan

PEMDA yang

BLUD ( PPK – BLUD ) dan

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa

penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa

mengutamakan mencari

keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi

dan produktivitas. Hal tersebut bertujuan meningkatkan kualitas

pelayanan masyarakat, memberikan

fleksibilitas

dalam pengelolaan

keuangan dan sejalan dengan praktek bisnis yang sehat. Demikian halnya dengan Rumah Sakit Umum Negara Kabupaten Jembrana ,perkembangan RSU Negara menjadi PPK – BLUD merupakan peluang yang sangat baik bagi kelangsungan hidup RSU Negara dimasa yang akan datang adanya kewenangan dalam penggunaan anggaran terutama pembelanjaan. Rumah Sakit adalah suatu institusi pelayanan kesehatan yang kompleks, padat pakar, padat modal dan padat tehnologi. Kompleksitas ini muncul karena pelayanan di Rumah Sakit menyangkut berbagai fungsi, antara lain pelayanan, pendidikan dan penelitian, serta mencakup berbagai tingkatan maupun jenis disiplin pelayanan. Agar rumah sakit mampu melaksanakan fungsi yang demikian kompleks, rumah sakit harus memiliki perangkat penunjang sumber daya manusia yang profesional baik di bidang teknis medis maupun administrasi kesehatan. Rumah Sakit Umum Negara termasuk dalam katagori type C. Dan RS ini telah lulus dengan Akreditasi Dasar 12 Pelayanan. RSU Negara memberikan pelayanan rawat jalan dan juga pelayanan rawat inap. Pelayanan rawat jalan dilakukan oleh 8 poliklinik yang ada, lengkap dengan dokter spesialisnya, kecuali poli umum dan poli gigi. Selain itu ditunjang dengan unit LAKIP Tahun 2013

5


penunjang antara lain unit laboratorium, radiologi, rehabilitasi medik dan juga farmasi serta instalasi gawat darurat yang melayani selama 24 jam. Walaupun sumber daya yang ada cukup memadai namun pada tahun-tahun terakhir ini terdapat kecendrungan adanya RS dan klinik kesehatan swasta yang memberikan pelayanan sejenis disatu sisi sebagai mitra tapi dapat menjadikan competitor yang potensial apabila RSU Negara

tidak segera

berbenah akan mengakibatkan masalah yang besar bagi pengelolaan RS di masa mendatang. RSU Negara diharapkan mempunyai daya ungkit untuk meningkatkan pendapatan dari pendapatan fungsional dan pendapatan umum. Untuk meningkatkan pendapatan, diperlukan upaya meningkatkan jenis dan mutu pelayanan. Lingkungan bisnis yang terus berubah, memerlukan pengelolaan perubahan yang dapat memetakan pengaruh

kekuatan-kekuatan tarhadap

arah organisasi dan untuk menaikan citra organisasi agar legitimasi dalam pencapaian visi, dan/atau

mendapatkan

berkompetisi memenangkan

persaingan mencapai visi sosio ekonominya. Demikian juga terjadi pada provider pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Daerah. Tantangan muncul

sesuai

dan tekanan Rumah Sakit Daerah akan

dengan

perkembangangan

perkembangan jenis penyakit dan tuntutan

teknologi

selalu

kedokteran,

masyarakat tentang perbaikan

mutu layanan. Melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, telah ditetapkan pula Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Negara.

LAKIP Tahun 2013

6


SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN KELENGKAPANNYA Struktur Organisasi dalam PERDA tersebut terdiri dari : a. Direktur. b. Bagian Tata Usaha. c. Bidang – Bidang. d. Sub Bagian – Sub Bagian. e. Seksi – Seksi. f. Jabatan Fungsional. Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Sub Bagian Umum. b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Laporan. c. Sub Bagian Keuangan. Bidang – Bidang terdiri dari : 1. Bidang Pelayanan Medik dan Pengendalian Mutu, yang meliputi : a. Seksi Rajal, Ranap, Rasid. b. Seksi Keperawatan Mutu, Sertifikasi Rekam Medis SIM dan

LAKIP Tahun 2013

Humas.

7


2. Bidang Penunjang Medik, yang meliputi : a. Seksi Logistik b. Seksi Diagnostik. 3. Bidang Penunjang Non Medik, yang meliputi : a. Seksi Sarana Prasarana Rumah Sakit. b. Seksi Kesehatan Lingkungan.

TUPOKSI Rumah Umum Negara

merupakan Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten

Jembrana Kelas ”C” yang aturan pokok operasionalnya mengacu pada UU No.32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah Keppres No.40 tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan RSUD, Kepmendagri No. 1 tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja RS Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 67 tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Rumah Sakit Umum Negara.

1. DIREKTUR 1.1 Tugas pokok: Rumah Sakit Umum dipimpin oleh seorang Direktur yang mempunyai tugas pokok : a) Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan (promotif) dan pencegahan (preventif) serta melaksanakan upaya rujukan. b) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

1.2. Fungsi : Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Rumah Sakit Umum Negara mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit. b. Pengoordinasian pelaksanaan di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit.

LAKIP Tahun 2013

8


c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit. d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Direktur : Menyusun rencana kegiatan beradasarkan kebijakan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas. Menyusun data/bahan untuk pelayanan kesehatan Rumah Sakit. Mengawasi pelaksanaan tugas ketatausahaan, perencanaan SDM dan Litbang perencanaan sarana dan prasarana , perencanaan keuangan. Mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas masingmasing. Memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja , hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan dalam pengembangan karier. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. Melaporkan

hasil

pelaksanaan

tugas/kegiatan

kepada

Bupati

melalui

Sekretaris Daerah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

2. BAGIAN TATA USAHA 2.1. Tugas Pokok Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, mempunyai tugas merencanakan oprasionalisasi, member tugas, member petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas

kesekretariatan,

meliputi

urusan

umum

dan

kepegawaian,

perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

2.2. Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bagian mempunyai fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawain, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga ; LAKIP Tahun 2013

9


b. penyusunan kebijakan administrasi umum ; dan c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Sub Bagian; d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian.

Rincian tugas Bagian Tata Usaha : Merencanakan

operasionalisasi

pengelolaan

administrasi

umum

dan

kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan. Memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, perencanan dan pelaporan. Mempelajari dan menelaah peraturan dan perundang-undangan dan naskah dinas di bidang tugasnya. Melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang dan sub bagian dalam melaksanakan tugas. Melaksanakan urusan umum, kepegawaian, surat menyurat, inventarisasi dan perlengkapan, perencanaan dan pelaporan serta rumah tangga Rumah sakit Umum. Melaksanakan urusan keuangan. Menyelenggarakan urusan perawatan perlengkapan/peralatan Rumah Sakit Umum. Menerima naskah/surat surat dinas yang masuk, mencatat, mendistribusikan ke Kepala Bidang, Sub bagian dan Seksi. Menyimpan data/arsip naskah keluar/masuk. Merencanakan, melayani dan memelihara kebutuhan peralatan/perlengkapan rumah sakit umum. Melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Rumah Sakit Umum. Mempersiapkan bahan dan menyusun laporan sesuai bidang tugas, sebagai bahan pimpinan. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier. Memberikan saran dan pertimbangan teknis atasan. Mengevaluasi tugas yang diberikan kepada Kepala Sub bagian. Menyusun laporan hasil kegiatan. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur dan; melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAKIP Tahun 2013

10


2.a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas merencanakan oprasionalisasi, member tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian ; b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian ; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat nonstructural dalam lingkup Sub bagian; dan d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat nonstructural dalam lingkup Sub Bagian Rincian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : • Membuat rencana operasionalisasi program kerja sub bagian umum. • Mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan adminuistrasi

barang

dan

perlengkapan

rumah

sakit,

pelaksanaan

adminsitrasi, penggunaan dan pemakaian kendaraan dan rumah dinas serta pengguanaan kantor. • Melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan lingkungan rumah sakit umum serta rumah dinas. • Melaksanakan tugas humas dan keprotokolan Rumah Sakit Umum, mengumpulkan, mengelola dan menyimpan data kepegawaian Rumah Sakit Umum. • Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai Rumah Sakit Umum dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, menyimpan bahan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian. • Mempersiapkan bahan pemberhentian , teguran pelanggaran disiplin , pension dan surat cuti Rumah Sakit Umum. • Melaksanakan pengelolaan perpustakaan Rumah Sakit Umum. • Melaksanakan

pengurusan,

pengadaan,

penyimpanan,

pendistribusian,

inventarisasi perlengkapan Rumah Sakit Umum. • Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan Rumah Sakit Umum. • Menyelenggarakan

administrasi

kepegawaian

meliputi

penempatan,

kenaiakan pangkat, gaji berkala.

LAKIP Tahun 2013

11


• Mempersiapkan bahan dan rencana kesejahteraan pegawai serta mengatur kehadiran pegawai. • Membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urusan Kepegawaian (DUK) dan bahan pembuat DP3 setiap pegawai. • Mengevaluasi hasil program kerja. • Menyusun laporan hasil kegiatan. • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; dan • melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 2.b. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas merencanakan oprasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan tugas dibidang perencanaan dan pelaporan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian ; b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian ; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat nonstructural dalam lingkup Sub bagian; dan d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat nonstructural dalam lingkup Sub Bagian

Rincian Tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan : •

Menyususn rencana operasionalisasi kegiatan Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

•

Mendistribusikan tugas dan member petunjuk kepada staf.

•

Memberi petunjuk operasional kegiatan kepada staf.

•

Menyusun rencana perjalanan dinas.

•

Mengendalikan rencana tahunan.

•

Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.

•

Mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan Rumah Sakit.

•

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaaan dan penyajian data statistic serta informasi Rumah Sakit Umum.

LAKIP Tahun 2013

12


•

Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum.

•

Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Rumah Sakit umum.

•

Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA dan DPA Rumah sakit Umum.

•

Melaksanakan monitoring dan evaluasi.

•

Melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Rumah Sakit Umum.

•

Melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan.

•

Mengevaluasi hasil laporan kerja.

•

Membuat laporan hasil kegiatan.

•

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; dan

•

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

2.c. Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas merencanakan oprasionalisasi, member tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan urusan keuangan, kegiatan kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ). Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian ; b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian ; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat nonstructural dalam lingkup Sub bagian; dan d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat nonstructural dalam lingkup Sub Bagian

Rincian Tugas Sub Bagian Keuangan : •

Membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub bagian Keuangan.

•

Membuat daftar ususlan kegiatan.

•

Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian.

•

Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

LAKIP Tahun 2013

13


•

Menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum.

•

Melaksanakan perbendaharaan keuangan Rumah Sakit Umum.

•

Mengajukan SPP untuk pengisian Kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan

pengguna

anggaran

(kepala

satuan

kerja

perangkat

daerah/lembaga teknis daerah. •

Memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi.

•

Mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran.

•

Melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan.

•

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

•

melaporkan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan kepada atasan .

3. Bidang Pelayanan Medik dan Pengendalian Mutu Bidang Pelayanan Medik dan Pengendalian Mutu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan medik dan pengendalian mutu. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Pengendalian Mutu menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun rencana kerja Bidang Pelayanan Medik dan Pengendali Mutu sesuai dengan kebijakan rumah sakit umum ; b. Penyelenggaran pelayanan medik dan pengendali mutu c. Pengordinasi dan penghimpun data kegiatan pelayanan medik dan pengendali mutu ; dan d. Pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Rincian tugas Bidang Pelayanan Medik dan Pengendali Mutu : Menyusun rencana kerja Bidang Pelayanan Medik dan Pengendali Mutu sesuai kebijakan di bidang pelayanan RSU. Menyelenggarakan program pelayanan medik dan pengendali mutu. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di bidang pelayanan medic dan pengendali mutu serta mencari alternative pemecahannya. Melakukan koordinasi antar Kepala Bidang Dan Kepala Bagian Tata Usaha dalam pelaksanaan tugas. LAKIP Tahun 2013

14


Mengkoordinasikan kepala seksi agar tejalin kerja sama yang baik dan saling mendukung. Mendistribusikan

tugas

kepada

bawahan

sesuai

bidang

tugasnya

berdasarkan ketetntuan yang berlaku. member petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku Menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk pengembangan karier. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan kepada atasan.

3.1.

Seksi Ranjal Ranap Rasip Seksi Ranjal Ranap Rasip dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok mempersiapkan kajian dan pengembangan dalam pelayanan ranjal, ranap, dan rasip. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi mempunyai fungsi : a. Penyusun rencana kerja Seksi Ranjal Ranap Rasip sesuai kebijakan Rumah Sakit Umum; b. Penyelenggara penyusunan dan pengembangan pelayanan ranjal, ranap, rasip; dan, c. Pelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Rincian Tugas Kepala Seksi Ranjal Ranap Rasip : • Menyusun rencana kegiatan Ranjal ranap Rasip berdasarkan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan Rumah Sakit. • Menyelenggarakan pelayanan Ranjal Ranap Rasip. • Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di seksi Ranjal Ranap Rasip, serta mencari alternative pemecahannya. • Membagi tugas kepada bawahannya agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. • Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. • Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier. • Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. LAKIP Tahun 2013

15


• Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kedinasan kepada atasan. 3.2. Seksi Keperawatan Mutu, Sertifikasi, Rekam medis, SIM dan Humas Seksi Keperawatan Mutu, Sertifikasi, Rekam medis, SIM dan Humas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok mempersiapkan kajian dan pengembangan dalam bidang keperawatan mutu,sertifikasi, rekam medis,SIM dan humas. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi mempunyai fungsi : a. Penyusun rencana kerja Kepala Seksi Keperawatan Mutu, Sertifikasi, Rekam medis, SIM dan Humas b. Penyelenggara

penyusunan

dan

pengembangan

dalam

bidang

keperawatan mutu, sertifikasi, rekam medis, SIM dan Humas c. Pelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Rincian Tugas Kepala Seksi Keperawatan Mutu, Sertifikasi Rekam Medis,SIM dan Humas : •

Menyusun rencana kegiatan Seksi Keperawatan Mutu, Sertifikasi Rekam Medis SIM dan Humas berdasarkan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan RSU.

•

Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Keperawatan mutu, Sertifikasi Rekam Medis SIM dan Humas serta mencari alternative pemecahannya.

•

Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

•

Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

•

Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk pengembangan karier.

•

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

•

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

4. Bidang Penunjang Medik Bidang Penunjang Medik dipimpin oelh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan logistik dan diagnostik

LAKIP Tahun 2013

16


Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Penunjang Medik mempunyai fungsi : a. Penyusun rencana kerja Bidang Penunjang Medik sesuai dengan Kebijakan Rumah Sakit Umum; b. Penyelenggaran kegiatan logistic dan diagnostic c. Pengordinasian dan penghimpun data kegiatan di bidang penunjang medik; dan d. Pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Rincian Tugas Kepala Bidang Penunjang Medik : Menyusun rencana kegiatan Bidang Penunjang Medik berdasarkan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan Rumah Sakit. melaksanakan koordinasi penyelenggaran kegiatan logistic dan diagnostik Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Penunjamg Medik, serta mencari alternative pemecahannya. Melakukan koordinasi antar Kepala Bagian Tata Usaha dalam pelaksaaan tugas. Melakukan koordinasi antar Kepala Bidang dan Kepala Bagian Tata Usaha dalam pelaksanaan tugas. Mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku. Menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk pengembangan karier. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

4.1 Seksi Logistik Seksi Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok mempersiapkan kajian dan pengembangan perbekalan farmasi, linen dan Gizi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi mempunyai fungsi :

LAKIP Tahun 2013

17


a. penyusun rencana kerja Seksi Logistik sesuai dengan kebijakan Rumah Sakit Umum; b. penggkoordinasian kegiatan perbekalan farmasi dan gizi; dan c. pelaksanan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasansesuai dengan bidang tugasnya.

Rincian tugas Kepala Seksi Logistik : •

Menyusun rencana kegiatan seksi logistic berdasarkan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit.

•

Menyelenggarakan pelayanan logistic Rumah Sakit.

•

Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di seksi logistik serta mencari alternative pemecahannya.

•


•


•


•


•


4.2. Seksi Diagnostik Seksi Diagnostik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok mempersiapkan kajian dan pengembangan laboratorium dan radiologi Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi mempunyai fungsi : a. Penyusun rencana kerja Seksi Diagnostik sesuai dengan kebijakan Rumah Sakit Umum; b. Penggkoordinasian pengembangan laboratorium dan radiologi; dan c. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasansesuai dengan bidang tugasnya.

Rincian tugas Kepala Seksi Diagnostik : •

Menyusun rencana kegiatan seksi diagnostik berdasarkan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit.

•

Menyelenggarakan pelayanan diagnostik Rumah Sakit.

LAKIP Tahun 2013

18


•

Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di seksi diagnostik serta mencari alternative pemecahannya.

•


•


•


•


•


5. Bidang Penunjang Non Medik Bidang Penunjang Non Medik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok mempersiapkan dan memelihara sarana dan prasarana serta Kesehatan Lingkungan . Dalam melaksankan tugas pokok tersebut Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana kerja Bidang Penunjang Non Medik sesuai dengan kebijakan Rumah Sakit. b. Penyelenggaraan persiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang medik serta kesehatan lingkungan’ c. Penggordinasian dan menghimpun data kegiatan di bidang penunjang non medik; dan d. Pelaksanaan tugas kedinasan laiinya yang didiberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Rincian Tugas Kepala Bidang Penunjang Medik : Menyusun rencana kegiatan Bidang Penunjang Non Medik berdasarkan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum; merencanakan, mempersiapkan dan memelihara sarana dan prasarana serta Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit; Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang PenunjamgNon Medik, serta mencari alternative pemecahannya. Melakukan koordinasi antar Kepala Bidang dan Kepala Bagian Tata Usaha dalam pelaksanaan tugas. Mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung. LAKIP Tahun 2013

19


Mendistribusikan

tugas

kepada

bawahan

sesuai

bidang

tugasnya

berdasarkan ketentuan yang berlaku. Memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku. Menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk pengembangan karier. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

5.1. Seksi Sarana dan Prasarana RS Seksi Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

mempunyai

tugas

pokok

mempersiapkan

kajian

pengadaan,

pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit Dalam melaksankan tugas pokok tersebut Kepala Seksi menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana kerja Seksi Sarana Prasarana RS sesuai dengan kebijakan Rumah Sakit. b. Penyelenggaraan

pemenuhan

kebutuhan,

pemeliharaan

dan

pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit; dan c. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang didiberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Rincian tugas Kepala Seksi Saran Prasarana RS adalah sebagai berikut : •

Menyusun rencana kegiatan seksi sarana dan prasarana berdasarkan kebijakan umum rumah sakit.

•

Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit;

•

mengkoordinasikan dan mengkaji kebutuhan sarana dan prasana;

•

mengadakan sarana dan prasarana rumah sakit;

•

Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di seksi sarana prasarana serta mencari alternative pemecahannya.

•


•


•


•

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. LAKIP Tahun 2013

20


•


5.2. Seksi Kesehatan Lingkungan Seksi Kesehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok mempersiapkan kajian dan pengembangan dalam bidang kesehatan lingkungan Dalam melaksankan tugas pokok tersebut Kepala Seksi menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana kerja Seksi kesehatan Lingkungan sesuai dengan kebijakan Rumah Sakit. b. Penyelenggaraan pemeliharaan dan pengembangan dalam bidang kesehatan lingkungan’ c. Pelaksanaan tugas kedinasan laiinya yang didiberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Rincian tugas Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan sebagai berikut : • Menyusun rencana kegiatan seksi kesehatan lingkungan berdasarkan kebijakan umum rumah sakit. • Menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan di bidang kesehatan lingkungan • melaksanakan kegiatan kebersihan lingkungan rumah sakit • penanganan air bersih dan limbah rumah sakit; • mengoordinasikan kegiatan penanganan vektor di lingkungan rumah sakit; • Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di seksi kesehatan lingkungan serta mencari alternative pemecahannya. • Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. • Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk pengembangan karier. • Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. • Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Klasifikasi dan jumlah tenaga di RSU Negara tahun 2013 dapat digambarkan sebagai dalam tabel 1.

LAKIP Tahun 2013

21


Tabel 1. Data Pegawai berdasarkan jumlah dan Kualifikasi Pendidikan No

Jenis Ketenagaan

1

PNS

2

Non PNS

Jumlah

3

4

5

1

2

I

Medis

1

dr. Sp. Anak

1

2

dr. Sp. Penyakit Dalam

2

2

3

dr. Sp. Radiologi

1

1

4

dr. Sp. Bedah

2

2

5

dr. Sp. Obgyn

2

2

6

dr. Sp. Syaraf

1

1

7

dr. Sp. Patologi Klinis

1

1

8

dr. Sp. Anestesi

1

1

9

dr. Sp. THT

1

1

10

Dokter umum + S2

1

1

11

Dokter Umum

13

13

12

Dokter Gigi

2

2

Jumla h

28

1

29

II

Paramedis Keperawatan

1

S2 Keperawatan

1

2

S1 Keperawatan

14

2

16

3

D3 Keperawatan

59

19

78

4

D3 Kebidanan

32

8

40

5

D4 Kebidanan

2

-

2

6

D3 Anestesi

4

-

4

7

D1 Kebidanan

1

-

1

8

SPK

27

2

29

9

PKC

-

10

SPKA/C

-

11

D3 Kesehatan Gigi

-

12

SPRG Jumlah

1

4

-

4

144

31

175

LAKIP Tahun 2013

22


III

Paramedis Non Keperawatan

1

Magister Kesehatan

2

2

2

S1 Farmasi

1

1

3

S1 Kes. Masyarakat

7

7

4

D3 Gizi

4

4

5

D 3 Fisioterafi

2

2

6

D3 Analis Kesehatan

3

7

D3 Elektro Medik

2

8

D3 Radiologi

3

9

D4 Radigrafi

1

1

10

D3 Rekam Medik

-

-

11

D3 Kesling

1

1

12

SPPH

2

2

13

SMF

4

14

SAA

-

-

15

SMAK

2

2

16

Pekarya Kesehatan

4

4

17

SPAG

0

0

18

D3 Analis Kimia Farmasi/Farmasi

1

1

2

Jumlah

39

11

50

3

6 2

1

6

4

10

IV

Non Medis

1

S1 Ekonomi

3

3

6

2

S1 Hukum

-

-

-

3

S1 Teknik

4

-

4

4

S1 Sos. Pol

3

-

3

5

D3 Manajemen

1

3

4

6

D3 Pertanian

1

7

D1 Pariwisata

1

-

1

8

SLTA

37

28

65

9

SMP

4

6

10

10

SD

8

3

11

62

43

105

273

85

358

J umlah TOTAL

1

Sumber : Bagian Kepegawaian RSU Negara

LAKIP Tahun 2013

23


Tabel 2. Data Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan NO PANGKAT/GOLONGAN Pembina Utama Madya/IV.d 1

JUMLAH 1

2

Pembina Utama Muda/IV c.

3

3

Pembina Tk 1/IV b.

6

4

Pembina/IV a.

7

5

Penata Tk 1/III.d

44

6

Penata/III.c.

43

7

Penata Muda Tk1/III.b.

41

8

Penata Muda/III.a

25

9

Pengatur Tk 1/II.d.

10

10

Pengatur/II.c.

45

11

Pengatur Muda Tk 1/II.b.

24

12

Pengatur Muda/II.a.

14

13

Juru Tk 1/I.d.

2

14

Juru/I.c.

0

15

Juru Muda Tk 1/I.b.

7

Juru Muda/I.a.

1

Sumber : Bagian Kepegawaian RSU Negara

D. Hasil Kegiatan Pelayanan a. Kunjungan Rawat Jalan Seiring dengan program Pemerintah Provinsi Bali yakni JKBM yang maka kunjungan masyarakat untuk berobat ke RSU Negara juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun termasuk kunjungan rawat jalan. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan kesehatan secara medis juga berpengaruh terhadap peningkatan kunjungan ini. Berikut ini tabel kunjungan pasien rawat jalan per poliklinik dan instalasi dengan nilai rata-rata harian tahun 2012 dan 2013.

Tabel 3.Kunjungan Rawat Jalan Sesuai Dengan Poliklinik dan Instalasi Penunjang RSU Negara No

Poliklinik/Instalasi

1

2

1 2

Administrasi Fisiotherapi

3 4

2012 Pertahun 3

2013 Perhari 4

Pertahun 5

Perhari 6

Keterangan 7

247 3,189

1 9

283 3,330

1 9

Meningkat Meningkat

IRD

21,267

58

23,449

64

Meningkat

Laboratorium

22,363

61

22,065

60

Menurun

LAKIP Tahun 2013

24

Rumah Sakit Umum Negara Kabupaten Jembrana 5

Pol. Anak

1,808

5

1,903

5

Meningkat

6

Pol. Bedah

7,885

22

8,865

24

Meningkat

7

Pol. Dalam

10,502

29

11,179

31

Meningkat

8

Pol. Gigi

1,726

5

1,894

5

Meningkat

9

3,431

9

3,718

10

Meningkat

10

Pol. Kandungan & Kebidanan Pol. Mata

962

3

912

2

Menurun

11

Pol. Saraf

3,221

9

3,493

10

Meningkat

12

Pol. THT

2,508

7

2,763

8

Meningkat

13

Pol. Umum

4,088

11

4,749

13

Meningkat

14

Rontgen

5,992

16

5,908

16

Menurun

15

Klinik VCT

530

1

896

2

Meningkat

95,258

261

Meningkat

TOTAL

89,719

246

Tabel 4. Data Kunjungan Pasien Rawat Jalan dan Gawat Darurat Berdasarkan Cara Bayar/ Jaminan RSU Negara Cara Bayar/Jaminan Askes

2012

2013

16013

15620

64

64

Jamkesmas

2314

3080

Jampersal

3501

3951

1

51

20425

29080

PT. Asuransi Jiwa Kresna

0

19

PT. Indonesia Power

8

2

11

10

Umum

15026

12394

Total

57364

64271

In Health

Jasa Raharja Jkbm

PT. Pln (Persero)

Tabel 3 menggambarkan kunjungan pasien yang masuk ke masing-masing poliklinik dan instansi yang ada di RSU Negara, jumlahnya akan berbeda dengan jumlah pasien menurut cara bayar yang terdapat di tabel 4 karena satu pasien dalam sekali kunjungan rawat jalan maupun rawat darurat bisa mengunjungi lebih dari poliklinik/instalasi. Dari tabel 3 dan 4 diatas dapat kita lihat bahwa ada beberapa Poliklinik / Instalasi yang mengalami penurunan jumlah kunjungan, namun secara keseluruhan jumlah kunjungan pasien rawat jalan dari tahun 2012 sampai 2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan terutama pada kasus-kasus Gawat Darurat, Bedah, Kebidanan, Penyakit Dalam, dan kasus-kasus penyakit umum. Untuk kasus mata RSU Negara meskipun belum mempunyai poliklinik dan dokter spesialis mata, jumlah kunjungan mengalami sedikit penurunan, hal ini mungkin diakibatkan karena RSU Negara belum memiliki dokter spesialis mata sendiri dalam hal ini masih mengadakan kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Unud. LAKIP Tahun 2013

25


Dengan meningkatnya jumlah kunjungan ini tentunya akan menimbulkan konsekuensi semakin kroditnya kondisi di Poliklinik .Untuk itu RSU Negara harus bersiap diri untuk mengantisipasi segala masalah yang ada di poliklinik , dengan adanya program JKBM jumlah kunjungan umum jauh berkurang, hal ini dapat dipastikan bahwa masyarakat Jembrana memang memanfaatkan program JKBM tersebut, hal itu dapat dilihat dari peningkatan kunjungan JKBM. Peningkatan jumlah kunjungan adalah merupakan peluang untuk meningkatkan pendapatan RSU Negara. Kedepan RSU Negara harus melakukan pengembangan-pengembangan pada rawat jalan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

b. Jumlah Pasien Rawat Inap . Jumlah perkembangan kunjungan pasien rawat inap di RSU Negara dapat dilihat seperti tabel dibawah : Tabel 5. Jumlah Pasien Rawat Inap Berdasarkan Cara Pembayaran RSU Negara Cara Bayar/Jaminan

2012

2013

Askes

879

788

Jamkesmas

318

452

Jampersal

3068

2997

Jasa Raharja

1

44

Jkbm

3066

3087

PT. Indonesia Power

1

0

PT. Pln (Persero)

2

1

Umum

1623

1242

Total

8958

8619

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa secara umum kunjungan rawat inap di RSU Negara mengalami penurunan sebesar 3,78 % hal ini mungkin diakibatkan oleh peningkatan peningkatan pasien rawat jalan dan pelayanan tingkat dasar sehingga masyarakat tidak harus melaksanakan rawat inap, juga dengan munculnya rumah sakit umum swasta yang baru di Kabupaten Jembrana.

C. Kunjungan IGD ( Instalasi Gawat Darurat ) Berikut ini jumlah kunjungan pasien ke IGD berdasarkan bulan kunjungan. Tabel 6. Kunjungan IGD RSU Negara No 1 2

Bulan Januari Februari

Jumlah Kunjungan IGD 2012 2013 Perbulan Perhari Perbulan Perhari 1,616 54 2,225 74 1,782 59 1,794 60 LAKIP Tahun 2013

Keterangan Meningkat Meningkat 26

Rumah Sakit Umum Negara Kabupaten Jembrana 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total

1,852 1,793 1,772 1,741 1,686 2,018 1,755 1,660 1,727 1,807 21,209

62 60 59 58 56 67 59 55 58 60 50

2,262 1,958 1,981 1,907 1,839 2,013 1,758 1,997 1,866 1,849 23,449

75 65 66 64 61 67 59 67 62 62 64

Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Menurun Menurun Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat

Dilihat dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan pasien di Instalasi Rawat Darurat secara umum mengalami peningkatan, salah satu penyebab adalah adanya program JKBM yang makin dirasakan keuntungannya oleh masyarakat. Permasalah yang terjadi di IRD : •

Jumlah dokter jaga kurang : idealnya 2 dokter sehingga ada yang bertanggung jawab di ruangan sementara dokter jaga cuma satu dokter, ditambah lagi dokter jaga IGD juga harus menangani kondisi-kondisi mendesak dari pasien-pasien yang berada di ruang rawat inap.

•

Tenaga paramedis banyak yang belum bersertifikat ( PPGD ).

•

Ruangan antara kasus bedah dan umum sudah terpisah namun belum memenuhi syarat

•

Keamanan dan ketertiban pengunjung pasien belum optimal.

•

Jumlah tenaga paramedis masih kurang.

•

Sarana dan prasarana masih perlu dilengkapi.

d. Jumlah Pasien Operasi Dibidang pelayanan medik suatu Rumah Sakit peningkatan atau penurunan jumlah pasien operasi dapat menentukan tingkat produktivitas / pertumbuhan Rumah Sakit itu sendiri. Jumlah pasien operasi di RSU Negara dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 7.Jumlah Pasien Operasi (Ruang OK) di RSU Negara No

Jenis Operasi

1 1 2 3

2 Bedah Obsgyn Mata

Tahun 2012 Pertahun Perhari 3 4 554 2 588 2 45 0 LAKIP Tahun 2013

2013 Pertahun Perhari 5 6 568 2 547 1 77 0

Keterangan 7 Meningkat Menurun Meningkat 27


3

THT TOTAL

0 1187

0 3

5 1197

0 3

Meningkat Meningkat

Dilihat dari tabel diatas bahwa jumlah pasien yang operasi di RSU Negara cenderung mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2012 sampai 2013.

e. Jumlah Kasus Penyakit Menular . Berikut ini adalah tabel-tabel yang menampilkan jumlah penyakit menular berbahaya yang ditangani di RSU Negara dimana penyakit ini memiliki dampak luas bagi masyarakat di Kabupaten Jembrana. Tabel 8. Kasus Penyakit HIV/AIDS yang dirawat RSU Negara 2012/2013 Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember TOTAL

Jml Yang Diperiksa 2012 27 21 33 28 27 30 51 22 28 32 31 37 367

2013 23 57 74 72 86 80 74 73 94 93 94 78 898

Jml Kasus Positif 2012 7 4 9 10 9 7 10 6 4 6 8 12 92

2013 1 9 4 4 5 7 3 2 7 4 7 4 57

Dari tabel dapat dilihat bahwa jumlah pasien yang melakukan pemeriksaan HIV/AIDS di RSU Negara mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan masyarakat sudah mulai menyadari bahaya penyakit HIV/AIDS dan mau melakukan pengecekan untuk penanganan sejak dini. Kasus HIV/AIDS positif yang ditemukan di tahun 2013 sendiri mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 9. Jumlah Pasien DBD dan Malaria yg di rawat RSU Negara 2012/2013

No 1

Bulan Januari

Demam Berdarah (DBD) 2012 2013 1 9

LAKIP Tahun 2013

Malaria 2012 0

2013 0

28


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember TOTAL

5 0 1 1 4 1 2 1 0 1 3 20

16 16 19 10 11 12 13 8 9 4 6 133

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4

Jumlah kasus demam berdarah dan malaria yang ditangani di RSU Negara mengalami peningkatan yang cukup besar dibanding tahun 2012. Hal ini mungkin diakibatkan oleh meningkatnya curah hujan yang terjadi di sepanjang tahun 2013 yang berakibat pada makin banyaknya tempat-tempat yang menjadi sarang nyamuk penyebar penyakit tersebut.

Tabel 10.Jumlah Kasus Gigitan HPR dan VAR Yang Dipakai RSU Negara 2013 No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bulan

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember TOTAL

Jumlah Gigitan 64 58 112 96 69 56 45 36 40 43 35 42 696

Jml Kasus Diberikan VAR I 54 46 102 61 59 29 14 26 8 15 13 17 444

II 11 18 33 21 19 13 10 14 7 7 7 8 168

II 5 5 4 4 1 4 4 3 0 0 0 1 31

Total VAR Dipakai 124 115 241 144 138 75 42 69 23 37 33 43 1084

Tahun 2013 terdapat 696 jumlah gigitan anjing yang ditangani di RSU Negara. Dari jumlah tersebut 444 kasus mendapat VAR I yang dilanjutkan dengan 168 kasus diantaranya mendapat VAR lanjutan II dan 31 kasus mendapat VAR lanjutan III.

LAKIP Tahun 2013

29


f. Program Kesehatan Ibu dan Anak Tabel 11.Data Perasalinan dan Neonatal RSU Negara 2012/2013 No

Jml Persalinan dan Neonatus

2012

2013

1

Persalinan Normal

898

856

2

Persalinan Abnormal dan SC

562

588

3

Jumlah Neonatus

1460

1444

Jumlah persalinan yang terjadi di RSU Negara tahun 2013 mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya hal ini terutama terjadi dalam kasus persalinan normal.

g. Efisiensi Pelayanan Efisiensi adalah langkah yang harus diterapkan pada setiap Rumah Sakit untuk menghindari Rumah Sakit itu mengalami kerugian bahkan kebangkrutan terlebih lagi dengan posisi RSU Negara sebagai Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Jembrana. Di RSU Negara tingkat efisiensi dapat diukur melalui beberapa indicator seperti : BOR , LOS , BTO, TOI seperti yang digambarkan pada tabel dibawah . Tabel 12.BOR dan AvLOS RSU Negara No

1

Ruangan

TAHUN 2012

TAHUN 2013

BOR

LOS

BOR

LOS

3

4

5

6

2

1

R.Anggrek

67,53

3,16 hari

44,98

3,76 hari

2

R.Bakung

72,18

2,00 hari

71,49

2,00 hari

3

R.Cempaka

59,16

3,93 hari

52,01

3,80 hari

4

R.Dahlia

65,67

4,26 hari

76,33

4,52 hari

5

R.Flamboyan

62,67

3,83 hari

62,00

4,01 hari

5

R.Paviliun/VIP

81,71

3,89 hari

78,24

3,71 hari

6

R.Perinatologi

60,02

5,34 hari

54,16

5,12 hari

RATA-RATA

66,02

3,30 hari

64,41

3,33 hari

Tabel 13. BTO( Bed Turn Over ) dan TOI( Turn Over Interval ) RSU Negara No

1 1

Ruangan

2 R. Anggrek

TAHUN 2012

TAHUN 2013

BTO

TOI

BTO

TOI

3

4

5

6

78,33

1,52 hari

LAKIP Tahun 2013

43,67

4,60 hari 30


2

R. Bakung

131,83

0,77 hari

130,61

0,80 hari

3

R. Cempaka

55,15

2,71 hari

49,92

3,51 hari

4

R. Dahlia

56,41

2,23 hari

61,59

1,40 hari

5

R. Paviliun/VIP

76,79

0,87 hari

77,00

1,03 hari

6

R. Perinatal

41,17

3,55 hari

38,58

4,34 hari

7

R. Flamboyan

59,81

2,28 hari

56,38

2,46 hari

RATA-RATA

73,30

1,70 hari

70,61

1,84 hari

Penurunan angka BOR (Bed Occupancy Ratio = Angka penggunaan tempat tidur) tahun 2013 diakibatkan oleh menurunnya jumlah pasien rawat inap yang masuk ke RSU Negara. Penurunan angka BOR yang cukup besar terdapat di Ruang Anggrek yang merupakan ruang tempat perawatan penyakit menular dengan kelas perawatan yang tersedia adalah kelas I dan II. Ruang Anggrek juga merupakan salah satu ruang memiliki bed/tempat tidur paling sedikit yang diakibatkan oleh terbatasnya ruangan untuk bed tambahan.

LAKIP Tahun 2013

31


BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis Setiap lembaga perlu memiliki visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang panjang. Dalam Modul Perencanaan Berbasis Kinerja & Perjanjian Kinerja disebutkan : “Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif, dan inovatif”. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang, keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah serta mampu sebagai perekat. Perencanaan Strategis Rumah Sakit Umum Negara Kabupaten Jembrana tahun 2011 – 2016 merupakan suatu proses awal dalam usaha menuju tujuan yang ingin dicapai. Dalam Perencanaan Strategis tersebut memperhatikan Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Disamping itu Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Perumusan Visi Rumah Sakit Umum Negara Kabupaten Jembrana mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat serta memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

1. Visi Perubahan paradigma pelayanan kesehatan kedepan sangat penting dalam rangka proses pembelajaran yang lebih rasional untuk mempergunakan sumber daya yang dimiliki pemerintah mengingat kebutuhan dana yang makin tinggi, sementara sumber dana yang tersedia tetap terbatas. Dalam rangka membangun masa depan RSU Negara maka RSU Negara harus mampu memberikan pelayanan yang bermutu tinggi, fasilitas yang sangat memadai, serta pelayanan yang mampu memberikan kebanggaan, kenyamanan dan mampu memberikan kesan yang mendalam pada pasien/pelanggan yang dilayani. Oleh sebab itu perumusan dan penerapan strategi rumah sakit memerlukan kerangka pikir yang komprehensif dan berimbang yang melibatkan seluruh dimensi

LAKIP Tahun 2013

32


penting yang secara faktual memang terkait erat satu dengan lainnya.

Perumusan

strategi rumah sakit seharusnya didasarkan pada premis dasar: “If you can not measure it, you can not manage it”. “If you can not manage it, you can not achieve it”. Jika

anda

tidak

mengelolanya dan

bisa

mengukurnya, anda tidak akan

anda

tidak

dapat

mungkin

bisa

mengelolanya maka tidak akan

dapat mencapainya. Premis dasar tersebut bermakna bahwa jika manajemen rumah sakit tidak mampu

mengidentifikasi

tujuan

dan

merumuskan

ukuran

yang

menandai

kinerja/pencapaian tujuan, maka tidak mungkin manajemen mampu mengelola rumah sakit dan mencapai tujuan.

Oleh karena itu upaya menetapkan tujuan dan

ukuran kinerja merupakan faktor kritikal yang perlu dimilki oleh manajemen rumah sakit. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan harus diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisifatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang bersisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Rumusan Visi RSU Negara mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, memiliki oreintasi terhadap masa depan sehingga jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk organisasi Rumah Sakit, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran RSU Negara serta mampu menjamin keseimbangan kepemimpinan organisasi Rumah Sakit. Berdasarkan

VISI

ini

diharapkan

mampu

menarik

komitmen

dan

menggerakkan orang, menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi, menciptakan standar keunggulan dan menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan. Visi ini perlu ditanamkan pada setiap unsur organisasi sehingga menjadi visi berasama ( shared vision) yang pada gilirannya mampu mengerahkan dan menggerakan segala sumber daya instansi. VISI RSU Negara adalah “ Menjadi Rumah Sakit

Mandiri dan

Memuaskan

Pelanggan “ Visi ini perlu ditanamkan pada setiap unsur organisasi sehingga menjadi visi bersama (shared vision) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi. 2. Misi Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah di tetapkan. Dengan pernyataan misi LAKIP Tahun 2013

33


diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. MISI RSU Negara adalah “ a) Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan Sejahtera. b) Mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima. c) Mewujudkan lingkungan Rumah Sakit yang bersih dan tertib. d) Mewujudkan kemandirian Rumah Sakit dengan prinsip otonomi dalam pengelolaan. Guna mewujudkan VISI dan MISI tersebut, RSU Negara menerapkan MOTTO yaitu “ SERASI” : S

: Segera Pelayanan yang tanggap, cepat, bermutu dan professional.

E

: Efektif Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur tetap Rumah Sakit Umum Negara.

R

: Ramah Pelayanan secara tulus dengan sapa, salam dan senyum.

A

: Aman Pelayanan yang memberikan rasa aman secara fisik, mental

dan

emosional. S

: Simpatik Pelayanan diberikan dengan rasa empati.

I

: Indah Pelayanan dengan lingkungan yang asri, bersih dan tertib.

3. TUJUAN Tujuan adalah sesuatu (apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai dengan 5(lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kwantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan,program dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan RSU Negara , adalah sebagai berikut : 1. Tujuan Umum adalah : LAKIP Tahun 2013

34


“ Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat “. 2. Tujuan khusus adalah : 1) Melaksanakan pembelajaran (pendidikan, pelatihan, penelitian) dan pengembangan SDM agar profesional, produktif dan berkomitmen. 2) Melaksanakan pelayanan Prima yang ”SERASI” ( Segera, Efektif, Ramah, Aman, Simpatik dan Indah). 3) Meningkatkan

kemampuan

keuangan

(financial

returns)

dan

mengelola RS secara mandiri. 4) Meningkatkan kepuasan pelanggan.

4. SASARAN Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaiannya(targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategik. Sasaran RSU Negara adalah : 1. Peningkatan pelayanan 2. Pemasaran pelayanan RS 3. Peningkatan sarana dan prasarana RS 4. Peningkatan tata kelola keuangan 5. Peningkatan Profesionalisme dan kopetensi SDM 6. Pengelolaan semua bentuk KSO dan general check up Tabel 13. Tujuan dan Sasaran RSU Negara Tujuan Sasaran

No 1.

Melaksanakan

pembelajaran a. Peningkatan

(pendidikan,pelatihan,

Profesionalisme

dan

kopetensi SDM

penelitian) dan pegembangan b. Peningkatan pelayanan SDM

agar

professional,

produktif dan berkomitmen

LAKIP Tahun 2013

35


2.

Melaksanakan

pelayanan

Prima yang “SERASI”(Segera, Efektif,

Ramah,

a. Peningkatan pelayanan b. Pemasaran pelayanan RS

Aman,

Simpatik dan Indah) 3

Meningkatkan keuangan dan

kemampuan

(financial

mengelola

returns)

RS

secara

mandiri

a. Pemasaran pelayanan RS b. Peningkatan

sarana

dan

prasarana RS c. Peningkatan

tata

kelola

keuangan d. Peningkatan Profesionalisme dan kopetensi SDM e. Pengelolaan semua bentuk KSO dan general check up 4

Meningkatkan pelanggan

kepuasan

a. Peningkatan pelayanan b. Pemasaran pelayanan RS

Masing-masing sasaran RSU Negara dijabarkan dalam sasaran kegiatan, sebagai berikut :

No 1

2

3

4

Tabel 14 Penjabaran Sasaran RSU Negara pada Masing-Masing Kegiatan Sasaran Rumah Sakit Sasaran Kegiatan Meningkatnya SDM yang Meningkatnya pelayanan kesehatan professional, produktif dan BLUD Rumah Sakit berkomitmen. Meningkatnya pendukung pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit Meningkatnya jasa pelayanan administrasi Meningkatnya pelayanan Meningkatnya pelayanan kesehatan kesehatan PRIMA yang BLUD Rumah Sakit SERASI Meningkatnya disiplin aparatur Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan bayi Meningkatnya Kebersihan dan Meningkatnya pelayanan kesehatan ketertiban Rumah sakit BLUD Rumah Sakit Meningkatnya pendukung pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit Meningkatnya konversi Meningkatnya pendukung pelayanan pengelolaan keuangan yang Kesehatan BLUD Rumah Sakit mandiri

LAKIP Tahun 2013

36


5

Meningkatnya kepuasan pelanggan

Meningkatnya pelayanan kesehatan BLUD Rumah Sakit Meningkatnya pelayanan PONEK Rumah Sakit Meningkatnya sarana dan prasarana rumah Sakit

Sasaran Kegiatan RSU Negara Tahun 2013 adalah : Tabel 15 Sasaran Kegiatan Terpilih dan Indikator Kinerja Utamanya Tahun 2013 No Sasaran Rumah Sasaran Kegiatan IKU Sakit 1

2

Meningkatnya SDM yang professional, produktif dan berkomitmen.

Meningkatnya pelayanan kesehatan PRIMA yang SERASI

Meningkatnya Jumlah jenis kegiatan pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan BLUD Rumah Sakit BLUD Meningkatnya pendukung pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit Meningkatnya jasa pelayanan administrasi

Jumlah jenis kegiatan pendukung pelayanan kesehatan BLUD rumah sakit Jumlah penyediaan tenaga administrasi perkantoran Meningkatnya Jumlah jenis kegiatan pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan BLUD Rumah Sakit BLUD Meningkatnya aparatur

3

Meningkatnya Kebersihan dan ketertiban Rumah sakit

disiplin Jumlah penyediaan pakaian dinas dan kelengkapannya Meningkatnya Jenis penyediaan pelayanan kesehatan pelayanan rujukan untuk rujukan pasien tidak mampu dan pengantaran jenasah Meningkatnya sarana Jumlah dan jenis sarana dan prasarana rumah dan prasarana yang Sakit diadakan Meningkatnya Jumlah pengadaan pelayanan kesehatan gedung PONEK rumah ibu dan bayi Sakit Meningkatnya Jumlah jenis kegiatan pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan BLUD Rumah Sakit BLUD Meningkatnya Jumlah jenis kegiatan pendukung pelayanan pendukung pelayanan Kesehatan BLUD kesehatan BLUD rumah Rumah Sakit sakit Meningkatnya aparatur

4

Meningkatnya konversi pengelolaan

disiplin Jumlah penyediaan pakaian hari – hari tertentu Meningkatnya Jumlah jenis kegiatan pendukung pelayanan pendukung pelayanan LAKIP Tahun 2013

37


5

keuangan yang mandiri Meningkatnya kepuasan pelanggan

Kesehatan BLUD Rumah Sakit Meningkatnya pelayanan kesehatan BLUD Rumah Sakit Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan bayi Meningkatnya sarana dan prasarana rumah Sakit

kesehatan BLUD rumah sakit Jumlah jenis kegiatan pelayanan kesehatan BLUD Jumlah pengadaan gedung PONEK rumah Sakit Jumlah dan jenis sarana dan prasarana yang diadakan

5. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan optimal maka diperlukan cara mencapai tujuan dan sasaran. Cara mencapai tujuan dan sasaran selengkapnya terdapat pada lampiran Perencanaan Strategik yang terdiri dari 3 ( tiga ) komponen yaitu : Kebijakan, Program dan Kegiatan. 1) Kebijakan Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan dari Direktur yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pada Bidang-Bidang. Setiap tahun dalam Perencanaan Strategis ditetapkan kebijakan Direktur Rumah sakit Umum Negara Kabupaten Jembrana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan untuk mencapai sasaran ditempuh melalui : a. Peningkatan Mutu Menetapkan target pencapaian mutu dan memberikan pelayanan prima dan bermutu secara kesinambungan dengan didukung tenaga profesional dan fasilitas peralatan sesuai kemajuan Iptekdok untuk memenuhi kepuasan pelanggan menuju rumah sakit mandiri yang memuaskan pelanggan. b. Peningkatan kebersihan, ketertiban dan kenyamanan rumah sakit. c. Peningkatan kesejahteraan karyawan. d. Peningkatan kemampuan keuangan. 2) Program Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu. LAKIP Tahun 2013

38


Program dipilih dari sejumlah program yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program-program Rumah Sakit Umum Negara Kabupaten Jembrana yang strategis tahun 2013 yaitu : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru 5) Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Rumah Sakit

B. Perjanjian Kinerja / Penetapan Kinerja Tahun 2013 Berdasarkan pada Perda Kabupaten Jembrana Nomor. 06. Tahun 2010 dan Dokumen Pelaksanaan Anggran RSU Negara terdapat intisari kegiatan yang akan diperjanjikan antara Direktur Rumah Sakit Umum Negara dengan

Sekretaris

Daerah Kab. Jembrana sebagai berikut :

LAKIP Tahun 2013

39


LAKIP Tahun 2013

40


LAKIP Tahun 2013

41


LAKIP Tahun 2013

42


LAKIP Tahun 2013

43


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) adalah bentuk kewajiban

suatu

Instansi

Pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan LAKIP ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2013 Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi targettarget yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward (penghargaan) dan punishment (hukuman). mengukur,

Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk menilai

dan

membandingkan

secara

sistematis

dan

berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran

kinerja ini dilakukan dengan

menghitung pencapaian

pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan kinerja kegiatan dan sasaran

dengan cara membandingkan antara rencana dengan

realisasi pencapaiannya. Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007

disebutkan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah

yang

mengindikasikan

tingkat

keberhasilan

dan

kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri 59

LAKIP Tahun 2013

44


Tahun 2007 menggunakan jenis indikator kinerja mulai dari input hingga outcomes sebagai berikut. 1). Input Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tersirat bahwa indikator input adalah segala sumber daya, baik dana, orang, alat maupun sistem yang digunakan dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran. Input adalah segala hal yang digunakan

untuk menghasilkan output dan outcome

sedangkan indikator input adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana input tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan outcome. Untuk menggambarkan kinerja dalam mengelola input tersebut, indikator kinerja input dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai (1) kuantitas input, (2) kualitas input, dan (3) kehematan dalam menggunakan input. 2). Proses Indikator proses memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Indikator mengenai proses dapat dikelompokkan menjadi (1) frekuansi proses/kegiatan, (2) ketaatan terhadap jadwal dan (3) ketaatan terhadap standar/ketentuan yang ditentukan dalam melaksanakan proses. 3). Output Indikator output memberikan gambaran mengenai output dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu aktivitas/kegiatan. Sama halnya dengan indikator input, indikator output sebaiknya juga dibedakan dengan outputnya sendiri. Output adalah segala hal yang

dihasilkan oleh suatu

aktivitas/kegiatan. Sedangkan indikator output adalah alat untuk menggambarkan bagaimana organisasi mengelola input tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan outcome. 3). Outcome Indikator outcome memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu organisasi. Hasil ini kadang-kadang diperoleh langsung setelah barang dan jasa selesai. Dalam banyak kondisi, hasil baru akan diperoleh dalam rentang waktu yang cukup lama. Dalam kondisi yang lain, hubungan sebab akibat antara output dan hasil tidak dikaitkan secara langsung. Indikator kinerja outcome dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan (1) peningkatan kuantitas setelah output / kegiatan selesai, (2) perbaikan proses setelah output / kegiatan selesai, (3) peningkatan efisiensi LAKIP Tahun 2013

45


setelah output / kegiatan selesai, (4) peningkatan kualitas setelah output / kegiatan selesai, (5) perubahan perilaku setelah output / kegiatan selesai, (6) peningkatan efektivitas setelah output / kegiatan selesai, dan (7) peningkatan pendapatan setelah output / kegiatan selesai. Untuk

mengetahui

capaian

kinerja

dapat

dilakukan

dengan

menggunakan asumsi dan rumus sebagai berikut : a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian =

Realisasi Rencana

x 100 %

b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

=

Rencana - ( Realisasi - Rencana ) Rencana

x 100 %

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan

dan

sasaran

dengan

cara

membandingkan

antara

rencana

pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

B. ANALISIS EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan / kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuatan keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan / kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Pencapaian nilai akhir Kinerja masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut : LAKIP Tahun 2013

46


I.

Program Administrasi Perkantoran 1.1. Penyediaan Tenaga Administrasi Sasaran kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran adalah tersedianya Tenaga administrasi perkantoran. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.141,137,000.00 dengan realisasi sebesar

Rp.

136,820,000,00 (97.07%).

II.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.1 Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya Sasaran

kegiatan

ini

adalah

tersedianya

pakaian

dinas

dan

perlengkapannya untuk karyawan RSU Negara sebanyak 370 stel. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 111.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.111.000.000,00 ( 100% )

III. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya pelayanan rujukan untuk pasien tidak mampu dan pengantaran jenasah untuk masyarakat kabupaten Jembrana . Anggaran yang diberikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.374,775,000,00 sedangkan anggaran yang dapat direalisasikan hanya sebesar Rp. 267,725,807.00 ( 71.44% ).

IV. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa /Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 4.1. Pengadaan

Gedung

Pelayanan

Obstetri

Neonatus

Emergency

Komprehensif (PONEK). Sasaran Kegiatan ini adalah tersedianya pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak .Pengadaan Gedung Ponek tahun 2013 merupakan pengadaan tahap II yang sumber anggarannya berasal dari DAK, berjumlah Rp. 3,231,2270,000.00 yang terinci atas APBN sebesar Rp. 1,370,640,000.00 dan pendampingan sebesar Rp.1,860,630,000.00. Adapun

realisasi

anggaran sebesar Rp. 3,065,761,000,00. (94,88% ) 4.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana untuk pengembangan rumah sakit, untuk menunjang pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan di RSU. Sarana dan prasarana yang terealisasi LAKIP Tahun 2013

47


adalah diantaranya, tanah seluas 5,6 are, 1 unit ambulance, 1 unit peralatan Radiologi, dan 1 unit peralatan Laboratorium serta beberapa jenis paket pemeliharaan. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2,162,298,760.00

dengan

realisasi

keuangan

sebesar

Rp.1,146,497,760.00 ( 53,02% ) . Realisasi ini terjadi karena tanah yang sedianya akan terbeli seluas 55,6 are, hanya terealisasi 5,6 are, hal ini terjadi karena diberlakukannya peraturan Presiden nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 4.3 Kegiatan Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit ( VVIP,VIP, Kelas I, II dan III) Sasaran kegiatan ini tersedianya gedung untuk pasca bersalin dan gedung perawatan untuk penyakit dalam (interna ).. Anggaran yang yang tersedia untuk pembangunan gedung – gedung ini hanya sampai pada tahap awal ( I ). Jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp 5,421,577,840.00 dan terealisasi sebesar Rp.5,044,008,000.00 (93.04%)

V.

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Rumah Sakit 5.1 Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Rumah Sakit Sasaran kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit adalah terwujudnya pelayanan kesehatan pada BLUD Rumah Sakit Umum Negara.Target kinerja sebesar 92%. Anggaran untuk kegiatan pelayanan kesehatan BLUD rumah sakit adalah Rp.18,208,486,809.86

dengan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.17,418,742,715.00 (95.66%). Rincian kegiatan terdiri dari belanja langsung yaitu : a. Belanja Pegawai a.1. Uang Jasa Pelayanan Kesehatan BLUD biaya jasa pelayanan biaya jasa pengantar pasien biaya kerjasama pelayanan kesehatan b. Belanja Barang dan Jasa b.1. Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja kelengkapan inventaris kantor (korden,taplak,kaca meja, dll) b.2. Belanja Bahan/ Material LAKIP Tahun 2013

48


Belanja bahan obat-obatan Belanja bahan dan alat percontohan/pelatihan/praktek/kedokteran Belanja bahan makanan dan minuman Belanja bahan kemasan dapur Belanja bahan kemasan obat Belanja gelang pasien b.3. Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak b.4. Belanja Pemeliharaan Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin b.5. Belanja Jasa Konsultasi Belanja jasa konsultasi penelitian (survey kepuasan pasien ) Belanja jasa konsultasi penilaian ke KARS c. belanja Modal c.1. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum Belanja modal pengadaan alat-alat Radiologi Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran Bedah Belanja modal pengadaan alat-alat Laboratorium c.2. Belanja Modal Pengadaan Komputer

5.2 Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Rumah Sakit Sasaran kegiatan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit adalah tersedianya penunjang pelayanan kesehatan di RSU Negara. Target kinerja sebesar 90 % . Kegiatan ini terdiri atas belanja langsung sebagai berikut : a. Belanja Pegawai a.1 Honorarium PNS a.2 Uang Lembur a.3 Uang Jasa pelayanan Kesehatan BLUD b. Belanja Barang dan Jasa b.1. Belanja Bahan Pakai Habis b.2 Belanja Jasa Kantor b.3 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor b.4. Belanja Cetak dan Penggandaan b.5. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat b.6. Belanja Makanan dan Minuman LAKIP Tahun 2013

49


b.7. Belanja Pakaian Khusus hari – hari tertentu b.8. Belanja Perjalanan Dinas b.9. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis, Workshop/Seminar/Kongres dan study banding b.10.Belanja Pemeliharaan b.11.Belanja jasa konsultasi b.12 Belanja jasa lainnya c. Belanja Modal c.1. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor c.2. Belanja Modal Pengadaan Komputer c.3 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair c.4 Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Studio c.5 Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Komunikasi c.6. Belanja Modal Pengadaan konstruksi / pembelian bangunan c.7. Belanja Modal Pengadaan Jaringan dan Instalasi c.8. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga c.8. Belanja Modal Pengadaan Aset lainnya Anggaran untuk kegiatan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit adalah sebesar Rp. 4,750,848,500.00 dengan realisasi sebesar Rp. 4,316,226,711.00 (90.85%). Jadi total anggaran belanja untuk program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD adalah sebesar : Rp. 22,959,335,309.86 dengan realisasi anggaran sebesar

Rp.21,734,969,426.25.00 (94.67%) dengan

sisa anggaran sebesar Rp.1,224,365,884,00.

C. ASPEK KEUANGAN 1. Belanja Tak Langsung Belanja Tak Langsung pada RSU Negara pada tahun 2013 sebesar Rp 16,942,745,900.00 terdiri atas 18 kegiatan. Uraian selengkapnya adalah : Tabel 15 Belanja Tak Langsung No 1

Uraian - Gaji Pokok PNS

2

- Tunjangan Keluarga

Anggaran 10,353,190,000.00 812,711,100.00

LAKIP Tahun 2013

Fisik % 100 100

Realisasi Keuangan 9,640,412,758.00

785,294,986.00

% 93.12 96.63

50

Rumah Sakit Umum Negara Kabupaten Jembrana 3

- Tunjangan Jabatan

4

93.12

126.480.000,00

100

117,780,000.00

- Tunjangan Fungsional

1,129,780,000,00

100

1,103,165,000,00

5

- Tunjangan Fungsional Umum

240,980,000,00

100

157,130,000,00

6

- Tunjangan Beras

643,344,000.00

100

638,326,220.00

7

- Tunjangan PPh

298,426,600.00

100

8

- Pembulatan Gaji

405,200.00

100

240,248.00

9

- Iuran Asuransi Kesehatan

215,789,000.00

100

192,440,179.00

10

- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

1,977,840,000.00

100

1,929,860,000.00

11

- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja

21,600,000.00

100

21,600,000.00

12

- Uang Lauk Pauk

1.219.680.000,00

100

1.072.810.000,00

13

-Tunjangan Bendahara

2.400.000,00

100

2.400.000,00

14

-Tunjangan Bendahara Pembantu

2.400.000,00

100

2.400.000,00

15

-Tunjangan PPTK

16

Tunjangan Pengurus Barang

3.600.000,00

100

3.600.000,00

100.00

17

Tunjangan Pejabat Pengadaan

4.200.000,00

100

4.200.000,00

100,00

18

Tunjangan PPK

2.400.000,00

100

2.400.000,00

100,00

15,851,989,472.00

97.35

TOTAL

0

0

16,942,745,900.00

211,220,081.00

0

97.65

65.20

99.22

70.78

59,29

89.18

97.57

100.00

87,96

100.00

100,00 0

2. Belanja Langsung Anggaran Belanja langsung pada RSU Negara pada tahun 2013 sebesar Rp. 34,401,393,909.86 dengan realisasi sebesar Rp. 31,506,956,993.25 terdiri atas : 5 program dan 8 kegiatan. Uraian selengkapnya adalah :

LAKIP Tahun 2013

51


Tabel 16 Belanja Langsung No

1

PROGRAM/KEGIATAN

4

5

%

141,137,000.00

100

136,995,999.00

97.07

111,000,000.00

100

111,000,000.00

100

374,775,000.00

100

267,725,807.00

71.44

3,231,270,000.00

100

3,065,761,000.00

94.88

2,162,298,760.00

94.52

1,146,497,760.00

53.02

5,421,577,840.00

100

4,118,878,200.00

93.04

18,208,486,809.86

99

17,418,742,715.25

95.66

4,750,848,500.00

98.16

4,316,226,711.00

90.85

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

3

FISIK (%)

REALISASI KEU Rp.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaaan Jasa Tenaga Administrasi

2

ANGGARAN

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatn Pelayanan Kesehatan Rujukan Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata - Pengadaan Gedung PONEK - Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit - Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP,VIP,I,II dan III ) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD Rumah Sakit Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit

NO TAHUN

Tabel 17 Pendapatan RSU Negara PENDAPATAN

1

2009

3.308.387.130

2.

2010

13.931.144.172,64

3.

2011

15.958.181.964,36

4.

2012

17.524.663.465,34

5.

2013

24,056,380,281.34

Target pendapatan : Rp. 22,649,140,000.00 LAKIP Tahun 2013

52


Realisasi Pendapatan : Rp. 24,056,380,281.34 Pencapaian target : 106,21 % Hal ini disebabkan karena adanya

piutang

JKBM , piutang Jamkesmas dan

Jampersal tahun 2012 yang terbayar pada tahun

2013, serta beberapa jenis

pendapatan memang melebihi target yang direncanakan .

LAKIP Tahun 2013

53


BAB IV PENUTUP

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah

(LAKIP),

yang

tersusun

ini

merupakan merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang.

KESIMPULAN Dalam Rencana Kinerja Tahun 2013 ditetapkan sebanyak

4(empat) Tujuan

dan 5 (lima) Sasaran Strategis RSU Negara yang selanjutnya didukung oleh

8

(delapan) sasaran kegiatan strategis yang harus dicapai selama Tahun 2013. Sasaran Strategis tersebut diwujudkan melalui

kegiatan

strategis

yang

dilaksanakan oleh RSU Negara. Secara umum capaian sasaran strategis tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan yang yang baik, dengan rata-rata capaian fisik sebesar 90.37 % dan keuangan sebesar 81%. Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran RSU Negara tahun 2013, didukung dengan anggaran

sejumlah

Rp

51,344,139,809.86 yang terbagi kedalam dua jenis belajan yaitu belanja langsung dan belanja tak langsung. Alokasi belanja tak langsung Rp 16,942,745,900.00 ,- dan Alokasi belanja langsung sebesar Rp 34,401,393,909.86 Realisasi belanja tahun 2013 sebesar Rp. 47,358,946,465.00 terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja langsung dan belanja tak langsung. Realiasi belanja tak

langsung

Rp

15,851,984,472.00

sisa

belanja

tidak

langsung

Rp.

1,090,756,428.00 dan Realisasi belanja langsung sebesar Rp 31,506,956,993.25 Dengan demikian, maka sisa dana belanja langsung sebesar Rp 2,894,436,916.61 Target pendapatan : Rp. 22,649,140,000.00 Realisasi Pendapatan : Rp. 24,056,380,281.34 Pencapaian target : 106,21 %

LAKIP Tahun 2013

54


Hal ini disebabkan karena adanya

piutang

JKBM, piutang Jamkesmas dan

Jampersal tahun 2012 yang terbayar pada tahun

2013, serta beberapa jenis

pendapatan memang melebihi target yang direncanakan.

SARAN Dari uraian dan kesimpulan hasil capaian kinerja tersebut di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut : 1. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan RSU Negara maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya, serta diharapkan RSU Negara dapat menjadi BLU penuh. 2. Untuk mengatasi permasalahan yang sulit dilakukan oleh RSU Negara perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi dengan berbagai stakeholder. 3. Pengembangan sarana dan prasarana serta jenis pelayanan untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( LAKIP ) yang tersusun ini merupakan pertanggungjawaban Rumah Sakit Umum Negara Kabupaten Jembrana atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama tahun 2013. Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang.

LAKIP Tahun 2013

55

L A K I P ( LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ) RUMAH SAKIT UMUM NEGARA TAHUN 2013

Recommend Documents