L A K I P LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BIRO BINA PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2013

LAKIP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BIRO BINA PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2013

BADAN PUSAT STATISTIK 2014

Biro Bina Program

KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Bina Program ini dibuat sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan tindak lanjut TAP MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengindahkan prinsip-prinsip Clean Government dan Good Governance. Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Bina Program ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas yang diberikan Badan Pusat Statistik - RI kepada Biro Bina Program, melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka terwujudnya perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu, terwujudnya penyusunan anggaran yang terpadu serta terwujudnya standar harga dan monitoring evaluasi program dan kegiatan BPS yang terpadu.. Laporan akuntabilitas kinerja ini juga sebagai masukan bagi pemerintah dalam mengevaluasi kegiatan tahun anggaran 2013 dan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Bina Program. Kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan sampai penerbitan laporan ini, pimpinan Biro Bina Program mengucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini di masa datang sangat kami hargai.

Jakarta, 15 Maret 2014 Kepala Biro Bina Program

A ri e S u ka rya M.C om m NIP. 195708311981031002

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013

i

Biro Bina Program


ii

Biro Bina Program

DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Ringkasan Eksekutif Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 1.3 Landasan Hukum Bab II Rencana Strategis 2.1 Rencana Strategis 2010-2014 2.2 Indikator Kinerja Utama 2.3 Rencana Kinerja 2.4 Anggaran Tahun 2013 2.5

Penetapan Kinerja Tahun 2013

Akuntabilitas Kinerja 3.1 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2013 3.2 Akuntabilitas Keuangan Bab IV Penutup 4.1 Tinjauan Umum 4.2 Permasalahan dan Kendala 4.3 Saran Tindak Lanjut Lampiran-lampiran : 1 Struktur Organisasi 2 Rencana Strategis (Renstra) 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) 4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 5 Pengukuran Kinerja (PK)

i ii iii 1 2 4 5 6 7 15 15

Bab III

6 Publikasi Biro Bina Program


18 23 25 25 25 27 28 31 32 35 37

iii

Biro Bina Program


iv

Biro Bina Program

RINGKASAN EKSEKUTIF Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, Tugas Pokok dan Fungsi Biro Bina

Program

mempunyai

wewenang

untuk

menyelenggarakan

kegiatan

penyelenggaraan dan koordinasi penyusunan rencana, penyusunan anggaran, rujukan standar harga, monitoring program, dan evaluasi program. Adapun visi Biro Bina Program, yaitu “Mewujudkan Program Terpadu Dalam Mendukung Penyediaan Statistik Berkualitas” akan diupayakan dan dicapai dengan menerapkan misi: a. Melakukan perencanaan kegiatan BPS yang efektif dan efisien; b. Melaksanakan perencanaan anggaran kegiatan BPS yang efektif dan efisien; c. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan BPS; d. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kegiatan BPS. Guna mencapai sasaran dari pembangunan perstatistikan yang telah ditetapkan, khususnya dalam mewujudkan program dan kegiatan yang terpadu maka pada tahun 2013 Biro Bina Program bertanggung jawab untuk kegiatan Penyusunan,

Pengembangan,

dan

Evaluasi

merupakan salah satu kegiatan dalam

Program

dan

Anggaran

yang

program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Lainnya. Laporan akuntabilitas kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja untuk tahun 2013. Penetapan Kinerja 2013 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2013 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2010-2014. Sesuai Penetapan Kinerja tahun 2013, selama tahun anggaran ini Biro Bina Program menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang diwujudkan dalam program dan kegiatan. Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2013 Biro Bina Program melaksanakan berbagai kegiatan yang mengacu pada Program Dukungan Manajemen Teknis Lainnya dengan rata-rata capaian sebesar 99,88 persen. Sementara bila dilihat dari pengukuran indikator kinerja utama selama tahun 2013 menghasilkan rata-rata pencapaian kinerja sebesar 109,89 persen.

Tingkat

pencapaian


kinerja

tersebut

mengindikasikan

bahwa v

Biro Bina Program

pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Biro Bina Program telah sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi misi BPS. Pelaksanaan program tersebut dibiayai melalui APBN yang dituangkan dalam DIPA Bagian Anggaran 54 dengan nilai sebesar Rp. 5.918.664.000, realisasinya mencapai Rp. 5.547.947.910

atau sebesar 93,74 persen. Dalam

melaksanakan program Biro Bina Program tersebut terdapat beberapa hambatan yang mengakibatkan keterlambatan dan/atau tidak selesainya pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi. Secara umum hambatan tersebut disebabkan oleh : a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia pada Biro Bina Program, dan b. Koordinasi dan kerjasama antar unit kerja baik di BPS Pusat maupun Daerah. Berbagai upaya yang telah dilakukan BPS untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu dengan menyesuaikan keadaan dan situasi daerah setempat, memaksimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki, serta memberikan apresiasi kepada petugas yang telah berdedikasi. Sesuai dengan visi-nya, Biro Bina Program “Mewujudkan Program Terpadu dalam

Mendukung

Penyediaan

Statistik

Berkualitas”,

dicerminkan

dari

keberhasilannya melakukan perencanaan kegiatan BPS yang efektif dan efisien, perencanaan anggaran kegiatan BPS yang efektif dan efisien, monitoring dan evaluasi kegiatan BPS, dan koordinasi penyusunan rencana kegiatan BPS antara pusat dan daerah. Penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas sebagai tujuan utama BPS dalam Rencana Strategis Tahun 2010-2014, pada periode tahun 2013 ditandai dengan terwujudnya program terpadu dalam mendukung penyediaan statistik berkualitas. Pada Indikator Kinerja Utama di Biro Bina Program selama tahun 2013 menghasilkan rata-rata pencapaian kinerja sebesar 109,89 persen. Tingkat pencapaian kinerja tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Biro Bina Program telah sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi misi BPS. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013

vi

Biro Bina Program

Pencapaian IKU di Lingkungan Biro Bina Program No.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Target Realisasi

Capaian

1.

Jumlah perubahan dan perbaikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

10

9

111,11 %

2.

Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja BPS oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

60

65,20

108.67 %

Sedangkan rata-rata pencapaian kinerja sasaran sebesar 109,89 persen selama tahun 2013 dan pencapaian kinerja kegiatan sebesar 99,88 persen. Rata pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran di Lingkungan Biro Bina Program No.

Indikator Kinerja Sasaran

Target Realisasi

Capaian

1.

Terwujudnya Perencanaan Program dan Kegiatan BPS yang terpadu

100 %

97,92 %

97,92 %

2.

Terwujudnya Penyusunan Anggaran yang terpadu

100 %

102,78%

102,78%

3.

Terwujudnya Standar Harga dan Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan BPS yang terpadu

100 %

98,94 %

98,94 %


vii

Biro Bina Program

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Salah satu prasyarat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa adalah

adanya kepemerintahan yang baik. Tata kelola kepemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif,

dan

demokratis.

Upaya

untuk

mewujudkan

suatu

tata

kelola

kepemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran pemangku kepentingan (stake holder), yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Upaya tersebut telah dituangkan dalam peraturan perundangundangan, antara lain : -

TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN

-

UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN

-

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintan

-

Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

-

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik. Sesuai dengan upaya yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-

undangan tersebut di atas, aspek akuntabilitas menjadi salah satu aspek yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan negara. Secara operasional telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada dasarnya Inpres SAKIP merupakan penerapan proses manajemen strategik di Instansi Pemerintah yang di dalamnya mengandung

sistem

akuntabilitas.

Kualitas

pelaksanaan

SAKIP

dapat

mempengaruhi kinerja organisasi kearah yang lebih baik dan akuntabel. Sehubungan dengan instruksi ini, sebagai wujud pertanggungjawaban dan perwujudan good governance, telah dikembangkan media pertanggungjawaban Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IXIS/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas


1

Biro Bina Program

Kinerja Instansi Pemerintah yang diperbarui dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003. Sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disempurnakan lagi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perubahan-perubahan yang terjadi antara lain pada Indikator Kinerja Utama, Formulir Penetapan Kinerja, Formulir Rencana Kinerja Tahunan, serta Formulir Pengukuran Kinerja. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)

Biro Bina

Program-Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2013, adalah perwujudan kewajiban Biro Bina Program-BPS untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2013 serta akan digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Biro Bina Program di tahun yang akan datang.

1.2

Tugas, Fungsi,dan Susunan Organisasi Tugas, fungsi, dan susunan organisasi

Biro Bina Programberdasarkan

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagai berikut: 1) Tugas Biro Bina Program mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dan koordinasi penyusunan rencana, penyusunan anggaran, rujukan standar harga, monitoring program, dan evaluasi program. 2) Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Bina Program menyelenggarakan fungsi : a) koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana; Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013

2

Biro Bina Program

b) koordinasi dan pelaksanaan penyusunan anggaran ; dan c) penyusunan standar harga, monitoring program, dan evaluasi program.

3) Susunan Organisasi Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, Kepala Biro Bina Program dibantu oleh: a) Kepala Bagian Penyusunan Rencana;

mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan dan penyusunan rencana kegiatan teknis statistik, non teknis statistik, dan keterpaduan rencana. Bagian Penyusunan Rencana terdiri dari: (1) Subbagian Rencana Kegiatan Teknis Statistik; (2) Subbagian Rencana Kegiatan Non Teknis Statistik; dan (3) Subbagian Keterpaduan Rencana. b) Kepala Bagian Penyusunan Anggaran; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan anggaran, pedoman pengelolaan anggaran, dan keterpaduan pelaksanaan anggaran. Bagian Penyusunan Anggaran terdiri dari: (1) Subbagian Penyusunan Anggaran I; (2) Subbagian Penyusunan Anggaran II; dan (3) Subbagian Keterpaduan Anggaran. c) Kepala Bagian Standar Harga, Monitoring Program dan Evaluasi Program; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, dan pelaporan pengembangan standar harga serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan. Bagian Standar Harga, Monitoring Program, dan Evaluasi Program terdiri dari: (1) Subbagian Standar Harga; (2) Subbagian Monitoring Program; dan (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Program.

Secara rinci bagan organisasi Biro Bina Programterdapat pada Lampiran 1.


3

Biro Bina Program

1.3 Landasan Hukum Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Biro Bina Program dilindungi oleh perangkat hukum, yaitu : 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat.

Dengan

adanya

Undang-Undang

ini

maka

kepentingan

masyarakat pengguna statistik akan terjamin terutama atas nilai informasi yang diperolehnya. 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistik dasar. 3) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik. 4) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. 5) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subdirektorat, Subbagian, Subbidang, dan Seksi Badan Pusat Statistik.


4

Biro Bina Program

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2010-2014 Perencanaan strategis

memiliki peran yang sangat menentukan sebagai

pedoman instansi pemerintah dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas untuk mewujudkan cita cita bangsa.

Sebagai pedoman dan tolok ukur

kinerja dalam pelaksanaan pembangunan statistik yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional, Biro Bina Program mengacu pada Renstra BPS 2010-2014 dalam menjalankan tugasnya guna mencapai tujuan jangka panjang BPS yang sekaligus mencapai tujuan pemerintah. Biro Bina Program mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dan koordinasi penyusunan rencana, penyusunan anggaran, penyusunan standar harga, monitoring dan evaluasi program. Kewenangan dalam melaksanakan tugas tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala BPS nomor 7 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik. Adapun kebijakan yang dijalankan Biro Bina Program diarahkan untuk mendukung tugas pokok Badan Pusat Statistik dalam melaksanakan tugas pemerintah di bidang statistik.

1) VISI Biro Bina Program: Visi dari Biro Bina Program adalah ”Mewujudkan Program Terpadu Dalam Mendukung Penyediaan Statistik Berkualitas”.

2) MISI Biro Bina Program: Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Biro Bina Programyang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, Misi dari Biro Bina Program dapat dirumuskan sebagai berikut: a) Melakukan perencanaan kegiatan BPS yang efektif dan efisien; b) Melakukan perencanaan anggaran kegiatan BPS yang efektif dan efisien; c) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan BPS; d) Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kegiatan BPS. Dalam rangka mencapai visi dan melaksanakan misi tersebut, Biro Bina Program mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut: Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013

5

Biro Bina Program

3) TUJUAN Biro Bina Program: Terciptanya suatu program perencanaan untuk penyelenggaraan statistik yang andal, efektif, dan efisien. 4) SASARAN Biro Bina Program: a) Terwujudnya Perencanaan Program dan Kegiatan BPS yang Terpadu; b) Terwujudnya Penyusunan Anggaran yang Terpadu; c) Terwujudnya Standar Harga dan Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan BPS yang Terpadu;

5) KEBIJAKAN Biro Bina Program: Arah kebijakan penyelenggaraan Biro Bina Program mengacu pada strategi pembangunan statistik yang terkait dengan visi dan misi Biro sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 196 Tahun 2006 tentang Rencana Strategis Pembangunan Statistik Badan Pusat Statistik Tahun 2010-2014, sebagai berikut: a) Mengembangkan sistem informasi secara on line untuk melaksanakan manajemen yang efisien dan efektif; b) Meningkatkan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dan anggaran; c) Meningkatkan kepatuhan aturan pelaporan rencana penggunaan anggaran dan evaluasi pembangunan.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian strategis organisasi. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, Biro Bina Program menetapkan Indikator Kinerja Utama tahun 2013 sesuai dengan Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagai berikut :


6

Biro Bina Program

INDIKATOR KINERJA UTAMA No.

SASARAN STRATEGIS


1.

Terwujudnya Program dan Kegiatan BPS berbasis kinerja

Jumlah dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran yang disetujui dan disahkan oleh instansi yang berwenang

2.

Peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan


2.3 Rencana Kinerja Rencana Kinerja Tahunan Biro Bina Program yang mengacu kepada RENSTRA BPS Tahun 2010-2014, maka Biro Bina Program menyusun program kegiatan statistik untuk tahun 2013 dengan fokus pada dua program. Adapun kegiatan yang ditetapkan pada pada tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut: 1)Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik (P2IS) a) Penyusunan Rencana Kegiatan; Gabungan dari seluruh Rencana Kerja Kementrian/Lembaga (Renja-KL) instansi pemerintah 2014 disusun menjadi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dengan disusunnya Renja-KL BPS Tahun 2014 ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan anggaran bagi para penanggung jawab dan pelaksana kegiatan statistik baik di pusat maupun di daerah. Dengan demikian diharapkan seluruh kegiatan statistik akan terlaksana secara efektif dan efisien melalui koordinasi kegiatan statistik yang berkesinambungan, terintegrasi dan sinkron antar kegiatan statistik. Output dari kegiatan ini antara lain publikasi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Tahun Anggaran 2013, Buku Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2015, dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013

7

Biro Bina Program

Sebagai upaya meningkatkan kualitas kinerja BPS, setiap tahun dilakukan

review

terhadap

kegiatan

yang

telah

dilakukan

tahun

sebelumnya dan yang akan dilakukan pada tahun berjalan. Hasil review dituangkan dalam review dan revisi Renstra 2010-2014 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS.

Pada tahun 2013 ini BPS telah melakukan

Review kedua Renstra 2010-2014 dan review IKU BPS untuk setiap eselon I. Sebagai landasan penyusunan Renstra BPS than 2015-2019, BPS memerlukan pandangan pihak luar mengenai kondisi dan tantangan yang dihadapi BPS terkait beberapa strategi yaitu: -

Landasan Strategi Institusi;

-

Landasan Strategi Pengguna Data;

-

Landasan Strategi Pendanaan;

-

Landasan Strategi SDM.

Oleh sebab itu BPS telah menggunakan bantuan jasa konsultan dalam menyusun landasan Renstra BPS tahun 2015-2019. Penggunaan jasa konsultan dimaksudkan agar BPS dapat menyusun Visi dan Misi yang lebih bersifat outward looking sesuai rekomendasi KemenPAN-RB. Selain Renja-KL BPS dan Review Renstra 2010-014, kegiatan ini juga menghasilkan tiga output lainnya, yaitu publikasi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Tahun Anggaran 2013, Buku Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2015, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014, dan Laporan Landasan Renstra BPS Tahun 2015-2019. Yang pertama digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan anggaran bagi para penanggung jawab dan pelaksana kegiatan statistik baik di lingkungan BPS Pusat maupun BPS Daerah. Yang kedua digunakan sebagai panduan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2015. Yang ketiga merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan

indikator

kinerja

sasaran

sesuai

dengan

program,

kebijaksanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Terakhir, yang keempat Landasan Renstra BPS Tahun 2015-2019 akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Teknokratik BPS tahun 2015Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013

8

Biro Bina Program

2019. Dengan adanya keempat output tersebut

diharapkan seluruh

kegiatan statistik akan terlaksana secara efektif dan efisien melalui koordinasi kegiatan statistik yang berkesinambungan, terintegrasi dan sinkron antar kegiatan statistik. b) Penyusunan Studi Indeks Kerusakan Bangunan Gedung Kantor; Perencanaan kegiatan dan penganggaran pemeliharaan fasilitas perlu suatu ukuran yang dapat menggambarkan skala prioritas. Salah satu ukuran yang dapat dipakai adalah Indeks Kerusakan Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Dinas. Indeks tersebut dihitung untuk masing-masing BPS provinsi/kabupaten/kota yang diperoleh dari kegiatan Updating Indeks Kerusakan dan Revitalisasi Gedung Kantor BPS. Berdasarkan indeks tersebut dapat disusun skala prioritas pembangunan maupun revitalisasi gedung kantor dan rumah dinas Badan Pusat Statistik (BPS). Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan bangunan gedung kantor

dan

rumah

dinas

BPS

Provinsi/Kabupaten/Kota

dan

mengidentifikasi luas bangunan gedung kantor per pegawai, apakah sudah memenuhi standar luas bangunan per pegawai atau belum. c) Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran; Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran BPS yang dilaksanakan pada tahun 2013 untuk rencana kegiatan dan anggaran tahun 2014. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun yaitu: -

Penyusunan Pagu Anggaran Indikatif dilaksanakan bulan Februari Maret 2013;

-

Penyusunan Pagu Anggaran dilaksanakan bulan Mei - Juni 2013;

-

Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran dilaksanakan pada bulan Oktober – November 2013.

Rencana kegiatan dan anggaran yang disusun oleh Bagian Penyusunan Anggaran meliputi rencana kegiatan dan anggaran BPS Pusat (1 Satker), BPS Provinsi (33 Satker), dan BPS Kabupaten/Kota (513 Satker) untuk seluruh program yaitu: -

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

(DMPTTL)


BPS,

menampung

belanja

gaji,

belanja 9

Biro Bina Program

operasional kantor, dan belanja non operasional seperti kegiatan administrasi kepegawaian, penyelenggaraan STIS, Diklatpim, Diklat Teknis Fungsional, dan sebagainya. -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS, khusus menampung kegiatan belanja modal seperti pembangunan gedung kantor dan rumah dinas, pengadaan tanah gedung kantor dan rumah dinas, rehabilitasi gedung kantor dan rumah dinas, pengadaan peralatan teknologi informasi, pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran dan sebagainya.

-

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur (P2A2) BPS, menampung kegiatan program kerja pengawasan tahunan, reviu laporan keuangan BPS, dan peningkatan kompetensi auditor yang dilaksanakan oleh Inspektorat BPS.

-

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) menampung seluruh kegiatan teknis pengumpulan data (sensus dan survei) yang dilaksanakan oleh seluruh Satker BPS.

Anggaran untuk masing-masing kegiatan ditetapkan oleh Pimpinan BPS berdasarkan kegiatan prioritas yang sudah ditetapkan dalam Renstra dan RKP BPS. Pagu Anggaran BPS tahun 2013 mengalami beberapa kali perubahan karena adanya optimalisasi anggaran terkait subsidi BBM, penambahan anggaran untuk menampung kegiatan prioritas nasional yang bersifat adhoc, adanya kerjasama dengan Instansi lain dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah dari lembaga donor luar negeri (PHLN). Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013

10

Biro Bina Program

Proses pengajuan permintaan anggaran tambahan (APBNP) membutuhkan proses panjang, mulai dari pengajuan surat permintaan ke Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Komisi XI DPR-RI. Selanjutnya akan dilaksanakan pembahasan dengan Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Anggaran) dan pemaparan dengan Komisi XI DPR-RI dalam rapat dengar pendapat untuk mendapat persetujuan alokasi tambahan pagu anggaran. Untuk menampung tambahan pagu anggaran tersebut, dan adanya revisi beberapa kegiatan seperti pembukaan anggaran yang masih diblokir (diberi tanda bintang) dan revisi hasil optimalisasi, pada tahun 2013 BPS melakukan revisi DIPA sebanyak 13 (tiga belas) kali. Khusus untuk penyusunan tahap finalisasi anggaran daerah per Satker, dilakukan dengan cara rekonsiliasi oleh staf BPS daerah yang bertanggung jawab dalam penyusunan anggaran dalam hal ini Kasubbag Bina Program BPS Provinsi. Kasubbag Bina Program selain melakukan penyusunan anggaran di bawah Pimpinan Karo Bina Program juga dapat berkonsultasi langsung dengan para nara sumber dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan penggunaan anggaran berbasis kinerja dapat terlaksana dengan baik. Keluaran dari kegiatan penyusunan anggaran BPS adalah dokumen Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) sebagai dasar dalam penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) di masing-masing Satker. Dalam perencanaan anggaran tidak selalu secara tepat dialokasikan sesuai kondisi di lapangan pada setiap satker tetapi didasarkan pada kebutuhan satker sesuai alokasi sampel atau dasar hitung lainnya. Sehingga dalam pelaksanaannya masih terjadi kekurangan di beberapa staker akibat adanya daerah sulit, tambahan kegiatan baru dan sebagainya. Pada tahun 2013,

BPS

harus

mengirimkan

Provinsi/Kabupaten/Kota

dalam

tambahan

beberapa

tahap

biaya

ke

BPS

untuk

memenuhi

kekurangan anggaran yang disebabkan adanya tambahan kegiatan baru melalui mekanisme Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA). Mulai tahun 2012 pemerintah sudah mulai menerapkan pemberian penghargaan dan sanksi terhadap kementerian/lembaga dalam pelaksanaan APBN tahun 2011, dengan tujuan agar penyerapan anggaran K/L untuk tahun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013

11

Biro Bina Program

mendatang tidak terlambat lagi, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan tidak terkonsentrasi di akhir tahun, serta seluruh sisa anggaran dapat dijelaskan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menyusun laporan hasil optimalisasi anggaran tahun 2012, seluruh satuan kerja BPS Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota harus mengirimkan laporan realisasi anggaran final tahun 2012 hasil rekonsiliasi dengan KPPN setempat dan resume kontrak pengadaan barang dan jasa yang ditandatangani KPA dan PPK masing-masing satuan kerja. Hasil rekapitulasi seluruh laporan tersebut disampaikan ke Direktotat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, dan selanjutnya akan digunakan sebagai

dasar

penetapan

pemberian

penghargaan

dan

sanksi

atas

pelaksanaan APBN Tahun 2012. BPS mendapatkan penghargaan atas pelaksanaan APBN Tahun 2012 sebesar 1,62 milyar dan telah dialokasikan ke satuan kerja BPS Pusat dan BPS Provinsi untuk meningkatkan sarana dan prasarana kerja BPS. d) Penyusunan RKAKL BPS; Sesuai dengan amanat UU 17 tahun 2003, pembahasan mengenai sistem penganggaran meliputi materi bahasan: pendekatan penganggaran dan klasifikasi

anggaran.

Pendekatan

penganggaran

tersebut

meliputi:

pendekatan penganggaran terpadu, pendekatan penganggaran berbasis kinerja (PBK), dan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM). PBK merupakan penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Penyusunan RKAKL BPS melibatkan berbagai pihak baik di pusat maupun daerah yang dilakukan melalui sistem aplikasi yang terintegrasi. Setiap satker dalam rangka penyusunan RKA-KL menuangkan seluruh informasi yang berkaitan dengan informasi kinerja, informasi belanja dan informasi pendapatan (khusus PNBP) dalam formulir Kertas Kerja RKA-KL (KK RKA-KL). Setelah proses memasukkan (entry) data mengenai informasi dimaksud selesai dilaksanakan, dokumen RKA-KL dan DIPA dapat dicetak secara otomatis. Keluaran dari kegiatan ini adalah SP-RKAKL dan DIPA. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013

12

Biro Bina Program

d) Penyusunan SHBJ dan HSPK; (SHBJ) serta Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) merupakan standar biaya yang diperlukan untuk penyusunan perencanaan pembiayaan kegiatan BPS baik kegiatan teknis maupun non teknis. Penyusunan SHBJ dilakukan dengan melaksanakan pendataan harga barang dan jasa untuk wilayah Jakarta dengan mengunjungi responden terpilih. Publikasi SHBJ ini digunakan untuk pengadaan barang di BPS Pusat.HSPK adalah standar biaya yang digunakan untuk menetapkan honor atau upah kegiatan yang dilaksanakan BPS Pusat maupun BPS Daerah. Keluaran dari kegiatan ini adalah Perka HSPK Tahun 2014 serta publikasi SHBJ Februari 2013 dan September 2013. e) Penyusunan Laporan Aktivitas, LAKIP, dan PK BPS; ksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran. Laporan ini juga dapat digunakan untuk melihat dan mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Dalam publikasi Aktivitas BPS 2012 memberikan gambaran tentang semua kegiatan yang dilaksanakan oleh BPS, baik kegiatan rutin yang telah dilaksanakan maupun kegiatan rintisan yang baru dilaksanakan. Laporan ini juga dapat dijadikan

sebagai

tolok

ukur

dalam

mengevaluasi

keberhasilan

pelaksanaan kegiatan statistik selama satu tahun anggaran, memberikan cerminan terhadap sejauh mana dan seberapa banyak kerja sama dan koordinasi

yang

telah

lembaga/kementerian,

dijalin lembaga

oleh

BPS

dengan

internasional,

instansi negara

lain, asing,

danmasyarakat luas dalam satu tahun anggaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2012 disusun untuk menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan statistik selain itu LAKIP disusun untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah, mulai tahun 2000 setiap instansi pemerintah wajib menyampaikan LAKIP kepada Presiden sebagai wujud pertangungjawaban instansi pemerintah tersebut dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013

13

Biro Bina Program

Penetapan Kinerja tahun 2013 disusun sebagai langkah awal dalam penyusunan LAKIP tahun 2013 yang akan datang. Penetapan Kinerja berisi tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh BPS, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota terhadap anggaran yang ada di DIPA masing-masing satker. Keluaran dari kegiatan ini adalah Laporan Tahunan Aktivitas BPS Tahun 2012, LAKIP BPS Tahun 2012, dan Penetapan Kinerja Tahun 2013. g) Penyusunan anggaran BPS. Kegiatan penyusunan anggaran merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan oleh Biro Bina Program melalui Bagian Penyusunan Anggaran. Kegiatan ini bersifat lintas sektor (melibatkan seluruh subject matter baik pusat

maupun daerah) dan lintas instansi (DPR,

Bappenas, dan

Departemen Keuangan). Penyusunan anggaran terbagi dalam 3 tahap yaitu berdasarkan pagu indikatif (bulan April), pagu sementara (bulan Juli), dan pagu definitif (bulan Nopember). Pada saat finalisasi anggaran daerah (menjelang turunnya pagu definitif), Biro Bina Program mengundang Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Bina Program masing-masing Provinsi untuk membahas rencana pembiayaan dan kegiatan di masing-masing satker yang telah disusun oleh Bagian Penyusunan Anggaran. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan pembiayaan menjadi lebih tepat sasaran dan penggunaan anggaran berbasis kinerja dapat terlaksana dengan baik. 2)Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik (PKyB), kegiatannya, yaitu : a) Evaluasi Laporan Kegiatan; b) Pemungutan

data/administrasi

perencanaan,

penyusunan

anggaran,

monitoring serta pembahasan dan evaluasi kegiatan; c) Monitoring dan pengawasan pelaksanaan Program dan Kegiatan; d) Pengembangan data perencanaan belanja pegawai mengikat; e) Perencanaan danpenyusunankebijakanteknis pengembangan kepegawaian negara

Untuk lebih jelasnya RKT yang memuat indikator kinerja dan rencana tingkat capaiannya dapat dilihat pada lampiran 3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013

14

Biro Bina Program

2.4

Anggaran Tahun 2013 Pelaksanaan berbagai program kegiatan Biro Bina Program pada tahun

2013 dibiayai dengan APBN yang dituangkan kedalam Bagian Anggaran 54 DIPA Tahun 2013, dengan nilai pagu sebesar Rp. 5.918.554.000 PAGU ANGGARAN BELANJA BIRO BINA PROGRAM Tahun Anggaran 2013 Uraian (2) Program Dukungan Pelaksanaan Manajemen Teknis Lainnya Keterpaduan Penyusunan, Pengembangan dan Evaluasi Program dan Anggaran Review Renstra dan IKU Penyusunan Renja KL 2014 Finalisasi Sistem Informasi Rencana Kerja dan Anggaran Penyusunan RKAKL BPS Tahun 2013 Penyusunan Laporan Aktivitas BPS 2012, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS 2012, dan Penyusunan PK BPS 2013 Penyusunan HSPK dan SHBJ

Pagu (000 Rp) (3) 5.918.554 4.322.676 56.800 28.075 65.260 1.367.717 61.616 16.410

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik JUMLAH

5.918.554

2.5. Penetapan Kinerja Tahun 2013 Selama periode 2013 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi oleh Biro Bina Program yang menjadi ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai lembaga pemerintahan. Target yang dicanangkan menjadi tolok ukur Indikator Kinerja yang akan di evaluasi pada akhir tahun yakni dengan membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun 2013 terhadap target.


15

Biro Bina Program

PENETAPAN KINERJA BIRO BINA PROGRAM TAHUN 2013 Tujuan : Terciptanya suatu program perencanaan untuk penyelenggaran statistik yang andal, efektif, dan efisien. Sasaran

Indikator

(1)

(2)

(3)

1) Terwujudnya Perencanaan Program dan Kegiatan BPS yang terpadu

Jumlah dokumen Updating Database Peta Sarana dan Prasarana Fisik BPS Pusat dan BPS Daerah

300

Jumlah hari yang dibutuhkan untuk menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga BPS

60

Jumlah judul buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran di BPS Pusat dan daerah

2

Jumlah judul buku mengenai Perencanaan Program dan Kegiatan BPS

6

2) Terwujudnya Penyusunan Anggaran yang Terpadu

Jumlah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang disetujui oleh instansi yang berwenang

507

Jumlah Petunjuk Operasional Kegiatan yang disetujui oleh instansi yang berwenang

1

Jumlah hari yang dibutuhkan untuk menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BPS

3) Terwujudnya Standar Harga dan Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan BPS yang terpadu

Target

60

Jumlah responden Survei Harga Barang dan Jasa pada BPS Pusat

120

Jumlah dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan BPS dan instansi vertikal BPS

4

Jumlah LAKIP Eselon I dan Eselon II BPS Pusat dan Satker BPS Daerah yang dilaporkan Jumlah judul buku mengenai Standar Harga, Monitoring dan Evaluasi Program


536

5

16

Biro Bina Program

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Bina Program tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel 2. Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama di Biro Bina Program yang keduanya berhasil melampaui target. Kedua IKU tersebut dijabarkan ke dalam 3 sasaran strategis yang ratarata telah melampaui target kecuali 1 indikator kinerja pada sasaran strategis Terwujudnya Perencanaan Program dan Kegiatan BPS yang terpadu dengan indikator

kinerjanya Jumlah dokumen Updating Database Peta Sarana dan Prasarana Fisik BPS Pusat dan BPS Daerah. Sehingga secara umum hal ini menggambarkan capaian yang baik dalam pelaksanaan pencapaian kinerja di tahun 2013. Secara terperinci hal ini diuraiakan secara nyata pada analisis capaian kinerja. Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus amanah pelaksanaan dari peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Biro Bina Program telah menetapkan Peraturan Kepala BPS Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Biro Bina Program. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian strategis organisasi. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Sekretariat Utama, diuraikan sebagai berikut: Pencapaian IKU di Lingkungan Biro Bina Program No.


Target Realisasi

Capaian

1.


10

9

111,11 %

2.


60

65,20

108.67 %


17

Biro Bina Program

Dari uraian tabel mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) tergambarkan bahwa dari

indikator tersebut, berhasil sesuai dengan target yang telah

ditetapkan pada awal tahun. Terhadap berbagai target capaian yang melebihi, Biro Bina Program tetap akan melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan penanganan di masa mendatang.

3.1 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2013

Tujuan yang ingin dicapai Biro Bina program Terciptanya suatu program perencanaan untuk penyelenggaraan statistik yang andal, efektif, dan efisien. Sasaran 1.1. Terwujudnya perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu. Tingkat pencapaian Sasaran-1.1 tercapai sesuai dengan target dan realisasi yang diharapkan antara lain jumlah hari yang dibutuhkan untuk menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dalam hal ini penyusunan rencana kerja BPS. Selain pada jumlah hari penyusunan rencana kerja sasaran strategis tersebut didukung dengan tercapainya target dan realisasi kinerja dengan indikator jumlah dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang disetujui dan disahkan oleh instansi yang berwenang. Namun terdapat pula indikator kinerja yang menunjang pencapaian sasaran 1.1 yang tidak sesuai dengan target yaitu pada indikator jumlah pemasukan dokumen Updating Database Peta Sarana dan Prasarana Fisik BPS Pusat dan BPS Daerah yaitu 91,67%. Tabel capaian kinerja yang mendukung sasaran strategis terwujudnya perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu adalah sebagai berikut.


18

Biro Bina Program

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

(1)

(2)

(3)

Tingkat Capaian (4)

Jumlah pemasukan dokumen Updating Database Peta Sarana dan Prasarana Fisik BPS Pusat dan BPS Daerah

300

275

91,67 %

----


60

60

100 %

----

Jumlah judul buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran di BPS Pusat dan Daerah

2

2

100 %

----

Jumlah judul buku mengenai Perencanaan Program dan Kegiatan BPS

6

6

100 %

----

Ket (5)

Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL) BPS tahun 2013 merupakan rangkuman penjabaran seluruh rencana kegiatan statistik yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2013 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) BPS 2010-2014. Dalam penyusunan rencanakegiatan statistik, BPS tetap memprioritaskan pada kegiatan lanjutan yang dilakukan secara berkala setiap tahun. Sedangkan kegiatan pendukung lainnya merupakan prioritas selanjutnya dan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara. Gabungan dari seluruh RenjaKL instansi pemerintah tahun 2013 nantinya akan disusun menjadi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2013 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional (RPJMN) 2010–2014. Kedua indikator tersebut mewujudkan tercapaianya sasaran perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu didukung oleh kegiatan penyusunan Renstra BPS 2010-2014. BPS mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan statistik sebagai langkah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJM. Agar BPS dapat memenuhi seluruh permintaan statistik tersebut, maka BPS menyusun Renstra yang komprehensif dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsinya pada kurun waktu 2010-2014, sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan arah pembangunan yang telah ditentukan. Proses perencanaan dan kegiatan terpadu juga didukung oleh kegiatan updating database peta sarana dan prasarana BPS. Program peningkatan sarana Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013

19

Biro Bina Program

dan prasarana fisik bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana kerja baik BPS pusat maupun BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota secara bertahap untuk

mendukung

kelancaran

administrasi

serta

kegiatan

operasional

pengumpulan data. Dengan tersedianya fasilitas penunjang yang lebih memadai akan memberi suasana kerja yang nyaman sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan memacu prestasi kerja. Tersusunnya perencanaan program peningkatan sarana dan prasarana kerja baik di BPS Pusat, BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota didukung oleh informasi database sarana dan prasarana fisik. Database sarana dan prasarana fisik yang lengkap sangat membantu dalam proses penyusunan rencana program sehingga tidak terjadi kegiatan yang saling tumpang tindih. Sasaran 1.2. Terwujudnya penyusunan anggaran yang terpadu.

Tingkat pencapaian Sasaran-1.2 keempatnya tercapai sesuai dengan target dan realisasi yang diharapkan bahkan ada 1 indikator kinerja yang realisasinya melebihi target yaitu jumlah perubahan dan perbaikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dengan tingkat capaian 111,11%. Tabel capaian kinerja yang mendukung sasaran strategis terwujudnya perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu sebagai berikut. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

(1)

(2)

(3)

Tingkat Capaian (4)


507

507

100 %

---


1

1

100 %

---


10

9

111,11 %

IKU


60

60

100 %

---


Ket (5)

20

Biro Bina Program

Penyusunan anggaran BPS adalah kegiatan yang rutin dilakukan oleh Biro Bina Program melalui Bagian Penyusunan Anggaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun rencana pembiayaan BPS selama satu tahunanggaran baik di pusat maupun di daerah. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut melibatkan seluruh petugas penyusun anggaran baik yang ada diBPS maupun di BPS Provinsi/Kabupaten/Kota. Khusus untuk penyusunan anggaran daerah, pada tahap finalisasi anggaran (penyusunan pagu definitif), staf BPS di daerah yang bertanggung jawab dalam penyusunan anggaran dipanggil ke kantor BPS untuk melakukan penyusunan dan penelaahan dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan penggunaan anggaran berbasis kinerja dapat terlaksana dengan baik.Untuk penyusunan anggaran tahun 2011, dilakukan dalam 3 tahap yaitu: a. Penjabaran pagu indikatif, b. Penjabaran pagu sementara, dan c. Penjabaran pagu definitif. Keluaran dari kegiatan penyusunan anggaran BPS adalah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) sebagai dasar penelaahan dengan Direktorat Jenderal Anggaran untuk selanjutnya digunakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai dasar penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Sasaran 1.3. Terwujudnya Standar Harga dan Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan BPS yang Terpadu

Tingkat pencapaian Sasaran-1.3 menunjukkan beberapa indikator kinerja tidak tercapai sesuai dengan target yang diharapkan, indikator tersebut adalah persentase eselon I, eselon II BPS Pusat dan Satker BPS Daerah yang melaporkan Penetapan Kinerja dan LAKIP sedangkan ada satu indikator kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama dapat dicapai melebihi target yaitu Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja BPS oleh Kemen PAN dan RB dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013

21

Biro Bina Program

tingkat capaian 108,67 % target penilaian SAKIP 60 dapat dicapai dengan nilai 65,20. Tabel capaian kinerja yang mendukung sasaran strategis terwujudnya perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu sebagai berikut. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

(1)

(2)

(3)

Tingkat Capaian (4)

Jumlah responden Survei Harga Barang dan Jasa pada BPS Pusat

115

115

100 %

---

Laporan Pekerjaan dan Laporan Monitoring Anggaran dan Kegiatan Badan Pusat Statistik

12

12

100 %

---

Jumlah PK Eselon I dan Eselon II BPS Pusat dan Satker BPS Daerah yang dilaporkan

539

501

92,94 %

---

Jumlah LAKIP Eselon I dan Eselon II BPS Pusat dan Satker BPS Daerah yang dilaporkan

539

491

91,09 %

---

Jumlah judul buku mengenai Standar Harga, Monitoring dan Evaluasi Program

16

16

100 %

---

Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja BPS oleh Kemen PAN dan RB

60

65,2

108,67 %

IKU

Ket (5)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2012 disusun untuk menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan statistik selain itu LAKIP disusun

untuk

memenuhi

kewajiban

akuntabilitas

serta

menciptakan

pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah, mulai tahun 2000 setiap instansi pemerintah wajib menyampaikan LAKIP kepada Presiden sebagai wujud pertangungjawaban instansi pemerintah tersebut dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Penetapan Kinerja tahun 2013 disusun sebagai langkah awal dalam penyusunan LAKIP tahun 2013 yang akan datang. Penetapan Kinerja berisi Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013

22

Biro Bina Program

tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh BPS, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota terhadap anggaran yang ada di DIPA masing-masing satker. Publikasi yang dihasilkan pada sasaran strategis ini antara lain Laporan Tahunan Aktivitas BPS Tahun 2012, LAKIP BPS Tahun 2012, dan Penetapan Kinerja Tahun 2013.

3.2 Akuntabilitas Keuangan Berdasarkan alokasi anggaran BPS yang ada di Biro Bina Program tahun 2013, dari total pagu sebesar Rp. 5.918.664.000 dapat direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp. 5.547.947.910 (93,74 %). Dengan rincian realisasi Keterpaduan Penyusunan, Pengembangan dan Evaluasi Program sebesar Rp. 4.025.572.140 dari pagu Rp. 4.322.786.000 (93,12 %); untuk alokasi Review Renstra dan IKU sebesar Rp. 56.800.000 dengan realisasi Rp. 47.352.900 (83,37 %); untuk alokasi Penyusunan Renja KL sebesar Rp. 28.075.000 dengan realisasi Rp. 23.878.250 (85,05 %); untuk alokasi Finalisasi Sistem Informasi Rencana Kerja dan Anggaran sebesar Rp. 65.260.000 dengan realisasi Rp. 77.750.000 (119,14 %); untuk alokasi Penyusunan RKAKL BPS Tahun 2013 sebesar Rp. 1.367.717.000 dengan realisasi Rp. 1.325.819.620 (96,94); untuk alokasi Penyusunan Laporan Aktivitas BPS 2012, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS 2012, dan Penyusunan Penetapan Kinerja BPS 2013 sebesar Rp. 61.616.000 dengan realisasi Rp. 33.165.000 (53,83 %) dan alokasi dana Penyusunan HSPK dan SHBJ BPS sebesar Rp. 16.410.000 Dengan realisasi Rp. 14.410.000 (87,81 %).


23

Biro Bina Program

Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut : REALISASI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2013 Uraian (2)

Pagu (000 Rp) (3)

Program Dukungan Pelaksanaan Teknis Lainnya Keterpaduan Penyusunan, Pengembangan dan Evaluasi Program Review Renstra dan IKU Penyusunan Renja KL 2014 Finalisasi Sistem Informasi Rencana Kerja dan Anggaran Penyusunan RKAKL BPS Tahun 2013 Penyusunan Laporan Aktivitas BPS 2012, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS 2012, dan Penyusunan PK BPS 2013 Penyusunan HSPK dan SHBJ

5.918.664

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

-

JUMLAH


Realisasi (000 Rp) (4) 5.547.947,91 (93,74 %)

4.322.786 56.800 28.075 65.260

4.025.572,14 47.352,9 23.878,25 77.750

1.367.717

1.325.819,62

61.616

33.165

16.410

14.410

5.918.664

5.547.947,91 (93,74 %)

24

Biro Bina Program

BAB IV PENUTUP 4.1

Tinjauan Umum

Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Biro Bina Program menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas Biro Bina Program telah menunjukkan tingkat keberhasilan. Kesimpulan ini tercermin dari angka rata-rata pencapaian kinerja sasaran sebesar 109,89 persen selama tahun 2013 dan pencapaian kinerja kegiatan sebesar 99,88 persen. Sementara bila dilihat dari pengukuran indikator kinerja utama selama tahun 2013 menghasilkan rata-rata pencapaian kinerja sebesar 109,89 persen. Tingkat pencapaian kinerja tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Biro Bina Program telah sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi misi BPS.

4.2 Permasalahan dan Kendala Utama Meskipun program kegiatan sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, namun masih memerlukan beberapa langkah perbaikan guna lebih menyempurnakannya. Secara umum, beberapa penyebab atau kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya target sasaran dan tujuan yang ditetapkan, diantaranya adalah : a.

Kendala yang bersifat non teknis, seperti masalah koordinasi dan kerjasama internal maupun eksternal. Selain itu juga terjadi kendala yang bersifat teknis yang berkaitan dengankualitas sumber daya manusia.

4.3 Saran Tindak Lanjut 1.

Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar lintas bagian baik di BPS Pusat maupun BPS daerah.


25

Biro Bina Program

2.

Mengoptimalkan sumber daya manusia dengan melakukan peningkatan kemampuan staf diantaranya mengikuti pelatihan dan seminar. Disamping itu perlu memberi kesempatan tugas belajar pada jalur formal seperti melanjutkan pendidikan jenjang Sarjana maupun Pascasarjana guna pencapaian peningkatan mutu.


26

LAMPIRAN 1 STRUKTUR ORGANISASI BIRO BINA PROGRAM Peraturan Kepala BPS No. 7 Tahun 2008

27

LAMPIRAN 2 RENCANA STRATEGIS Tahun 2010 s/d 2014 Instansi

:

Biro Bina Program

Visi

:

Mewujudkan Program Terpadu dalam Mendukung Penyediaan Statistik Berkualitas

Misi

: 1. Melakukan perencanaan kegiatan BPS yang efektif dan efisien; 2. Melakukan perencanaan anggaran kegiatan BPS yang efektif dan efisien; 3. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan BPS; dan 4. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kegiatan BPS.

Tujuan : Terciptanya suatu program perencanaan untuk penyelenggaran statistik yang andal, efektif, dan efisien Sasaran Strategis Uraian (1) Terwujudnya Perencanaan Program dan Kegiatan BPS yang terpadu

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Indikator (2)

Kebijakan (3)

Jumlah pemasukan dokumen Updating Database Peta Sarana dan Prasarana Fisik BPS Pusat dan BPS Daerah

Mengembangan sistem inpormasi secara on line untuk melaksanakan manajemen yang efisien, efektif.


Program (4) Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik

28

Sasaran Strategis Uraian (1)

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Indikator (2)

Jumlah hari yang dibutuhkan untuk menyususn Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran di BPS Pusat dan Daerah

Kebijakan (3)

Program (4)

Meningkatkan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dan anggaran

Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik

Meningkatkan kepatuhan aturan pelaporan rencana penggunaan anggaran dan evaluasi pembangunan

Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik

Jumlah Judul buku mengenai Perencaaan Program dan Kegiatan BPS Terwujudnya penyusunan Anggaran yang Terpadu

Jumlah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang disetujui oleh instansi yang berwenang Jumlah Petunjuk Operasional Kegiatan yang disetujui oleh instansi yang berwenang Jumlah perubahan dan perbaikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Jumlah hari yang dibutuhkan untuk menyusun Daftar Isian Pelaksanan Anggaran BPS


Jumlah pemasukan dokumen/responden Survei Harga Barang dan Jasa Pada BPS Pusat Laporan Pekerjaan dan Laporan Monitoring Anggaran dan Kegiatan Badan Pusat Statistik Jumlah dokumen PK dan LAKIP Eselon I dan Eselon II BPS Pusat dan

29

Sasaran Strategis Uraian (1)

Indikator (2) Satker BPS Daerah yang dilaporkan Jumlah judul buku mengenai Standar Standar Harga, Monitoring, dan Evaluasi Program

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan (3)

Program (4)

30

LAMPIRAN 3 INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO BINA PROGRAM

INDIKATOR KINERJA UTAMA (Peraturan Kepala BPS Nomor 11 Tahun 2011) No.

SASARAN STRATEGIS


ALASAN

1.

Terwujudnya Program dan Kegiatan BPS berbasis kinerja

Jumlah dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran yang disetujui dan disahkan oleh instansi yang berwenang

Dokumen perencanaan dan anggaran merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan agar target kinerja yang ditetapkan dapat dicapai

2.

Peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan


Keberhasilan kinerja aparatur BPS salah satunya ditunjukkan oleh evaluasi kinerja program dan kegiatan yang baik

31

Lampiran 4 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BIRO BINA PROGRAM TAHUN 2013 Tujuan: Terciptanya suatu program perencanaan untuk penyelenggaran statistik yang andal, efektif, dan efisien. Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Kegiatan

Indikator

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Terwujudnya perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu

Jumlah Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran yang disetujui dan disahkan oleh instansi berwenang Jumlah hari yang dibutuhkan untuk menyusun Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga BPS

507

Pembinaan/ penyusunan program, rencana kerja dan anggaran

Jumlah dokumen updating database peta sarana dan prasarana fisik BPS Pusat dan Daerah

Dokumen

300


Hari

60

Jumlah judul buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran di BPS Pusat dan Daerah

Dokumen

2

Jumlah hari yang dibutuhkan untuk menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran di BPS Pusat dan Daerah

Hari

60

Jumlah judul buku mengenai Perencanaan Program dan

Buku

6

60

32

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Kegiatan

(1)

(2)

(3)

(4)

Indikator

Satuan

Target

(5)

(6)

(7)

Kegiatan Terwujudnya Jumlah perubahan dan penyusunan anggaran perbaikan Daftar Isian yang terpadu Pelaksanaan Anggaran


Persentase Eselon I, Eselon II BPS Pusat dan Satker BPS Daerah yang melaporkan Penetapan Kinerja danLAKIP

10

95 %

Pembinaan/ penyusunan program, rencana kerja dan anggaran


Dokumen

507


Dokumen

1


Kali

10


Hari

60

Jumlah pemasukan dokumen/responden Survei Harga Barang dan Jasa pada BPS Pusat

Responden 115


Dokumen

12

Jumlah dokumen yang dilaporkan untuk penyusunan

Dokumen

1

33

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Kegiatan

(1)

(2)

(3)

(4)

Indikator (5) Laporan Aktivitas BPS

Satuan

Target

(6)

(7)

Persentase LAKIP Eselon I dan Eselon II BPS Pusat dan Satker BPS Daerah yang dilaporkan

Persen

95

Persentase Penetapan Kinerja Eselon I dan Eselon II BPS Pusat dan Satker BPS Daerah yang dilaporkan

Persen

95

Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja BPS oleh Kemen PAN dan RB Jumlah judul buku mengenai Standar Harga, Monitoring dan Evaluasi Program

70

Buah

16

34

Lampiran 5 PENGUKURAN KINERJA BIRO BINA PROGRAM TAHUN 2013 Tujuan: Terciptanya suatu program perencanaan untuk penyelenggaran statistik yang andal, efektif, dan efisien.

(3)

(4)

Tingkat Capaian (5)

Jumlah dokumen Updating Database Peta Sarana dan Prasarana Fisik BPS Pusat dan BPS Daerah

300

275

91,67 %

Jumlah hari yang dibutuhkan untuk menyusun Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga BPS

60

60

100 %

Jumlah judul buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran di BPS Pusat dan daerah

2

2

100 %

Jumlah hari yang dibutuhkan untuk menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran di BPS Pusat dan daerah

60

60

100 %

Jumlah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan dari yang disetujui oleh instansi yang berwenang

507

507

100 %

Sasaran

Indikator

(1)

(2)

1) Terwujudnya Perencanaan Program dan Kegiatan BPS yang terpadu

2) Terwujudnya Penyusunan Anggaran yang Terpadu

Target

Realisasi

35

Sasaran (1)

3) Terwujudnya Standar Harga dan Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan BPS yang terpadu

(3) 10

(4) 9

Tingkat Capaian (5) 111,11 %


1

1

100 %


60

60

100 %

Jumlah pemasukan dokumen/responden Survei Harga Barang dan Jasa pada BPS Pusat

115

115

100 %


12

12

100 %

Jumlah LAKIP Eselon I dan Eselon II BPS Pusat dan Satker BPS Daerah yang dilaporkan

539

501

92,95 %

Jumlah Penetapan Kinerja Eselon I dan Eselon II BPS Pusat dan Satker BPS Daerah yang dilaporkan

539

496

92,02 %

Jumlah judul buku mengenai Standar Harga, Monitoring dan Evaluasi Program

16

21

131,25 %

Indikator (2) Jumlah perubahan dan perbaikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Target

Realisasi

36

LAMPIRAN 6 PUBLIKASI BIRO BINA PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2013 No.

Unit Organisasi

Judul Buku

(1)

(2)

(3)

1.

Penyusunan Rencana

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS di Pusat Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS di Daerah Rencana Kerja Tahunan BPS Tahun 2013

2.

Penyusunan Anggaran

Laporan Studi Evaluasi Kegiatan dan Anggaran Petunjuk Operasional Kegiatan Dasar Hitung Pembiayaan Anggaran BPS

3.

Standar Harga, Monitoring Program dan Evaluasi Program

Aktivitas Badan Pusat Statistik Tahun 2012 LAKIP BPS RI Tahun 2012 Penetapan Kinerja BPS RI Tahun 2013 Satuan Harga Barang dan Jasa BPS Tahun 2013 Semester I Satuan Harga Barang dan Jasa BPS Tahun 2013 Semester II Rencana Penggunaan Anggaran Triwulanan Tahun 2013 Tw I Rencana Penggunaan Anggaran Triwulanan Tahun 2013 Tw II Rencana Penggunaan Anggaran Triwulanan Tahun 2013 Tw III Rencana Penggunaan Anggaran Triwulanan Tahun 2013 Tw IV

37

Laporan Pekerjaan dan Laporan Monitoring Anggaran dan Kegiatan Badan Pusat Statistik Bulan Januari 2013 Laporan Pekerjaan dan Laporan Monitoring Anggaran dan Kegiatan Badan Pusat Statistik Bulan Februari 2013 Laporan Pekerjaan dan Laporan Monitoring Anggaran dan Kegiatan Badan Pusat Statistik Bulan Maret 2013 Laporan Pekerjaan dan Laporan Monitoring Anggaran dan Kegiatan Badan Pusat Statistik Bulan April 2013 Laporan Pekerjaan dan Laporan Monitoring Anggaran dan Kegiatan Badan Pusat Statistik Bulan Mei 2013 Laporan Pekerjaan dan Laporan Monitoring Anggaran dan Kegiatan Badan Pusat Statistik Bulan Juni 2013 Laporan Pekerjaan dan Laporan Statistik Bulan Juli 2013 Laporan Pekerjaan dan Laporan Statistik Bulan Agustus 2013 Laporan Pekerjaan dan Laporan Statistik Bulan September 2013 Laporan Pekerjaan dan Laporan Statistik Bulan Oktober 2013 Laporan Pekerjaan dan Laporan Statistik Bulan November 2013 Laporan Pekerjaan dan Laporan Statistik Bulan Desember 2013

Jumlah

Monitoring Anggaran dan Kegiatan Badan Pusat Monitoring Anggaran dan Kegiatan Badan Pusat Monitoring Anggaran dan Kegiatan Badan Pusat Monitoring Anggaran dan Kegiatan Badan Pusat Monitoring Anggaran dan Kegiatan Badan Pusat Monitoring Anggaran dan Kegiatan Badan Pusat

27 (duapuluhtujuh)

38

L A K I P LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BIRO BINA PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2013

Recommend Documents