LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( L A K I P ) TAHUN 2013

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( L A K I P ) TAHUN 2013

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA Jl. Letnan Jendral Suprapto Banjarnegara - Jawa Tengah 53418 (0286) 592810  (0286) 591593 www.pa-banjarnegara.go.id,  [email protected]

Halaman 0

PA. BANJARNEGARA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji serta syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkah dan hidayahNya, Pengadilan Agama Banjarnegara telah dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2013, yang menguraikan capaian Kinerja selama 1 (satu) tahun. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Banjarnegara Klas lA Tahun 2013 dilaksanakan sesuai lnpres No. 7 Tahun 1999 dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.l. No. 503/SEK/KU.01/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2013 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014. Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Banjarnegara Klas lA tahun 2013 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara Klas lA. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2013, merupakan hasil optimal dari perencanaan yang telah disusun sebelumnya dan telah berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. Dan dari realiasi anggaran yang dicairkan telah mencerminkan efektifitas dan efisiensi serta telah sesuai dengan target yang ditetapkan, yang tujuannya adalah dalam menunjang dan melaksanakan serta mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan sesuai Tugas pokok dan fungsi badan peradilan dan dalam rangka mewujudkan reformasi peradilan dan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung " Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung" dan Khususnya visi Pengadilan Agama Banjarnegara, yaitu : “Terwujudnya Putusan yang adil dan berwibawa sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai dibawah lindungan Alloh SWT.” Banjarnegara, 31 Desember 2013 Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara

D r s . H. D A M S Y I , M.H. NIP. 19580810.198703.1.003 Halaman 1

PA. BANJARNEGARA


EXECUTIVE SUMMARY Pengadilan Agama Klas lA Banjarnegara sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bertugas menyelengarakan peradilan Agama yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan Eksekutif maupun kekuasaan Legislatif (pasal 24, 25 UndangUndang Dasar 1945, pasal 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokokpokok Kekuasaan Kehakiman), dan menurut Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Tugas pokok dan fungsinya adalah :

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Tugas pokok Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, Ekonomi Syariah, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan shadaqah dan ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Memberikan pelayanan yang maksimal dalam bidang teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta melaksanakan penyitaan dan eksekusi; b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi perkara lainnya; c. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya pelayanan riset/penelitian dari perguruan tinggi/akademi.

Halaman 2

PA. BANJARNEGARA


B. VISI Terwujudnya Putusan yang adil dan berwibawa sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai dibawah lindungan Alloh SWT

C. MISI Terwujudnya Pengadilan Agama Banjarnegara yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat secara sederhana, cepat dan biaya ringan Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta mewujudkan visi dan misi tersebut

di

atas

berdasarkan

DIPA

tahun

anggaran

2013

nomor

DIPA-

005.01.2.401106/2013 tahun 5 Desember 2013, Pengadilan Agama memiliki 3 (tiga) progam utama, yaitu : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Banjarnegara tahun 2013 merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2013 dari dana APBN sebesar Rp. 8.866.496.000 (delapan milyar delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari dana untuk : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp. 7.386.706.000,- (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam ribu rupiah) Yang dipergunakan untuk kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp.1.413.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga belas juta rupiah), yang dipergunakan untuk kegiatan :

Halaman 3

PA. BANJARNEGARA


a. Pembangunan Gedung Kantor Tahap II sebesar Rp. Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) b. Pengadaan 1 (satu) unit komputer server dan 1 (satu) unit laptop sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) 3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp.66.790.000,- (enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang digunakan untuk kegiatan : a. Pemberkasan Perkara, sebesar Rp. 3.870.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) b. Penanganan perkara Prodeo, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) c. Penyelenggaraan Sidang Keliling, sebesar Rp.52.920.000,- (lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) Dalam LAKIP ini tertuang lndikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Klas I A Banjarnegara yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara No. W11-A5/ 1920.b /OT.00/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Agama Klas I A Banjarnegara adalah Penyelesaian Perkara yang diajukan kepadanya yang sekaligus merupakan sasaran strategis berpedoman kepada lndek Kinerja Utama serta target yang diinginkan dari realisasi. Tak bisa dipungkiri pencapaian output dan out come Kinerja sangat dipengaruhi oleh unsur SDM dan Sarana serta Prasarana serta anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara atau yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama Klas I A Banjarnegara. Pengadilan Agama Klas I A Banjarnegara dengan keterbatasan SDM, Sarana dan Prasarana serta Anggaran tetap berupaya mencapai target yang telah ditetapkan dalam lKU, RENSTRA, Rencana Kinerja Tahunan dan akan selalu melakukan Evaluasi terhadap pembuatan LAKIP.

Halaman 4

PA. BANJARNEGARA


Dan sekaligus berupaya mencapai bobot tertinggi dari LAKIP yang berdasarkan SAKIP, sehingga LAKIP yang proporsional dan professional serta semakin transparan dalam mempertanggung jawabkan Kinerja Pengadilan Agama Klas I A Banjarngara sebagai gerbang pertama pencari keadilan oleh rnasyarakat. Dengan berbagai kebijakan yang berpedoman pada UU, SEMA dan PERMA serta peraturan lainnya, Pengadilan Agama Klas I A Banjarnegara berupaya agar Penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya dapat diselesaikan secara cepat, tepat dan biaya murah dan juga bentuk produknya bisa diakses oleh masayarakat melalui web Pengadilan Agama Klas I A Banjarnegara yang selalu disempurnakan.

Halaman 5

PA. BANJARNEGARA


DAFTAR ISI Kata Pengantar ............................................................................................................ 1 Executive Summary ...................................................................................................... 2 Daftar Isi ....................................................................................................................... 6 BAB I Pendahuluan .................................................................................................... 7 A Latar Belakang ................................................................................................ 7 B Maksud dan Tujuan ........................................................................................ 8 C Tugas dan Fungsi ........................................................................................... 9 D Sistematika Penyajian .................................................................................. 11 Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja ............................................................... 12 A Rencana Strategis ........................................................................................ 12 B Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Banjarnegara ............................ 16 C Rencana Kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2013 ..................... 20 D Penetapan Kinerja tahun 2013 .................................................................... 21 Bab III Akuntabilitas Kinerja ........................................................................................ 23 A Pengukuran Kinerja ..................................................................................... 23 B Analisis Akuntabilitas Kinerja ....................................................................... 24 C Akuntabilitas Keuangan ................................................................................ 38 Bab IV Penutup ........................................................................................................... 39 A Kesimpulan .................................................................................................. 39 B Saran ........................................................................................................... 40 Lampiran 1 Struktur Organisasi 2 Indikator Kinerja Utama 3 Rencana Kinerja tahun 2014 4 Matrik Kinerja Rencana Strategis 2010 – 2014 5 Matrik Pendanaan Rencana Strategis 2010 – 2014 6 SK TIM Penyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013

Halaman 6


PA. BANJARNEGARA

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Peradilan Agama merupakan salah satu Lembaga Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam atau orang yang menundukkan diri kepada lembaga tersebut, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Kekuasaan kehakiman di lembaga Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama untuk tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama untuk tingkat banding dan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman yang diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, serta ditindak lanjuti dengan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI Pembinaan Badan Peradilan Agama baik teknis yustisial maupun non yustisial (organisasi, administrasi dan keuangan) sejak tanggal 30 Juni 2004 beralih sepenuhnya dari Departemen Agama ke

Mahkamah

Agung

RI,

sebagai

instansi

pemerintah

berkewajiban

mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya tersebut kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Laporan kinerja dimaksud berguna untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Pengadilan Agama dalam satu tahun anggaran, baik berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran maupun menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Halaman 7

PA. BANJARNEGARA


B. MAKSUD DAN TUJUAN Tujuan penyusunan LAKIP Pengadilan Agama Banjarnegara Klas lA ini adalah dalam rangka : 1. Menindak lanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung R.l. No. 503/SEK/KU.01/12 /2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2013 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014. 2. Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang - Undang No. 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaran Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyatakan bahwa Asas Umum Penyelenggara Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas dan Asas Akuntabilitas 3. Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan lndikator Kinerja Utama. 4. Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

20/M.PAN/11/2009 tentang Petunjuk Penyusunan lndikator Kinerja Utama. 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah. 6. Diktum Ketiga lnstruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja Surat keputusan Kepala LAN No. 239/lX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas lnstansi Pemerintah

Halaman 8

PA. BANJARNEGARA


C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Tugas pokok Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, Ekonomi Syariah, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan shadaqah dan ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Memberikan pelayanan yang maksimal dalam bidang teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta melaksanakan penyitaan dan eksekusi; b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi perkara lainnya; c. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya pelayanan riset/penelitian dari perguruan tinggi/akademi.

Halaman 9

D. STRUKTUR ORGANISASI Untuk melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi Pengadilan Agama Banjarnegara Klas lA tersebut, di bawah ini adalah Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banjarnegara Klas lA :

H. DARMUDJI, S.H., M.H.

MUSTOFA, S.H.

TOFIK, S.H.

NIP. 195612211983031002

NIP. 196208121989031004

SITI KHOTIJAH, S.H. NIP. 197110251992032002

SLAMET TAUFIK HIDAYAT,BA NIP. 196203021991031003

SUYITNO, S.H. NIP. 196306081988031003

Halaman 10

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara Klas I A ini pada prinsipnya ditulis dalam rangka menyajikan dan menginformasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara Klas I A dalam tahun 2013 dengan sajian sebagai berikut : Kata Pengantar yang menguraikan sekapur sirih dari Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Klas I A, lalu dilanjutkan dengan Ringkasan Eksekutif yang berisi ringkasan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara Klas I A yang secara keseluruhan digambarkan pada : Bab I Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Agama Banjarnegara Klas I A dan LAKIP yang berisikan antara lain a. Latar Belakang, b. Makdud dan Tujuan c. Tugas Pokok Dan Fungsi, d. Struktur Organisasi serta d.Sistematika Penyajian. Bab ll Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang berisikan antara lain : A. Rencana Strategis, B. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Banjarnegara B. Rencana Kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2013 C. Penetapan Kinerja Tahun 2013 Bab lll AKUNTABILITAS KINERJA menguraikan capaian kinerja yang berhasil dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara Klas I A yang terdiri antara lain: a. Pengukuran Kinerja (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja), b. Analisis akuntabilitas Kinerja (menguraikan tentang pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja). serta c.Akuntabilitas Keuangan Bab lV PENUTUP, Menguraikan tentang kesimpulan dari seluruh sajian Laporan tentang Kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara Klas I A (LAKIP, serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara Klas I A dimasa mendatang yang berisikan antara lain a. Kesimpulan dan b. Saran. terakhir Bab V LAMPIRAN yang berisikan antara lain : 1. Struktur Organisasi, 2. lndikator Kinerja 3. Rencana Kinerja Tahun 2014, 4. Matriks Rencana Strategis 2010 - 2O14 dan Surat Keputusan tentang TIM Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah. Halaman 11

PA. BANJARNEGARA


BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A.

RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2010-2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapantahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) tahun 2010-2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010-2014. Visi Pengadilan Agama Banjarnegara adalah ”Terwujudnya Pengadilan Agama Banjarnegara yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat secara sederhana, cepat dan biaya ringan” Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Banjarnegara menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan yaitu : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien

Halaman 12

PA. BANJARNEGARA


5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Banjarnegara Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Banjarnegara adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Banjarnegara dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Banjarnegara adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Banjarnegara untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

Halaman 13

PA. BANJARNEGARA


a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Banjarnegara dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah : 1. Penanganan Perkara Prodeo 2. Penyelesaian Administrasi Perkara (Minutasi) 3. Penyampaian berkas perkara kasasi, PK, dan kesyari’ahan yang lengkap dan tepat waktu. 4. Penyelesaian perkara yang kurang dari 6 bulan (Anonimisasi) 5. Penyelenggaraan Sidang Keliling 6. Penyelenggaraan Pos Pelayanan Hukum b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 3. Rapat koordinasi dan Pembinaan 4. Pembinaan / Konsultasi 5. Pertemuan / Delegasi 6. Rakerda 7. Perjalanan Dinas dalam Kota Halaman 14

PA. BANJARNEGARA


8. Pengadaan Pakaian Dinas c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Mahkamah Agung

bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Halaman 15

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA Pengadilan Agama Banjarnegara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor W11A5/1920.b/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang reviu penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Banjarnegara dapat dilihat sebagai berikut : NO

1.

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)

INDIKATOR KINERJA

a. Persentase Mediasi Yang Berhasil

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Permohonan - Gugatan c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Permohonan - Gugatan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

PENJELASAN

Jml perkara mediasi yg berhasil Jumlah perkara yang dimediasi

x

100%

Jml sisa perkara yang diselesaikan Jml sisa perkara yang harus diselesaikan

Jml perkara yang diselesaikan Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)

x

x

SUMBER DATA

Mediator Panitera/ Sekretaris

Register Mediasi / Laporan Bulanan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris

100%


100%

Jml perkara yang diselesaikan dalam waktu mak 6 bln x Jml perkara yang diputus

PENANGGUNG JAWAB

100%


Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Halaman 16

PA. BANJARNEGARA


e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

2.

3.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan Jumlah perkara yg diputus

Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum Jumlah putusan

x

100%

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Majelis Hakim


Panitera/ Sekretaris



Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

X 100%

Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Jml berkas perkara yang diterima


X 100%

X 100%

Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat Jumlah permohonan penyitaan dengan

X 100%

Panitera/ Sekretaris dan Juru Sita

Halaman 17

PA. BANJARNEGARA


d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

4.

Peningkatan a. Persentase perkara aksesibilitas prodeo yang diselesaikan masyarakat terhadap peradilan (acces b. Persentase perkara yang to justice) dapat diselesaikan di Sidang Keliling

c. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) d. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan Jumlah perkara prodeo

X 100%

Jumlah perkara yg diselesaikan di sidang keliling Jumlah perkara yg harus diselesaikan di sidang keliling

X 100%

Jumlah perkara yg mendapat bantuan hukum X 100% Jumlah perkara yg harus mendapat bantuan hukum

Jumlah amar putusan perkara yang di website X 100% Jumlah putusan Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)

Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Kepanitera/ Kesekre tariatan


Halaman 18

PA. BANJARNEGARA

5.

6.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan


Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Jml permohonan eksekusi perk perdata yg ditindaklanjuti Jml permohonan eksekusi perkara perdata

X 100%

Jml pengaduan yang ditindaklanjuti X 100% Jumlah pengaduan yang diterima Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti Jumlah temuan eksternal

X100%

Ketua Pengadilan & Panitera/ Sekretaris


Ketua Laporan Pengadilan & Bulanan dan Panitera/ Laporan Sekretaris Tahunan



Halaman 19

C. RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA TAHUN 2013 Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Agama Banjarnegara, sebagai berikut : NO 1.

2.

3.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)

INDIKATOR KINERJA a. b. c. d.

Persentase Mediasi Yang Berhasil Persentase sisa perkara yang diselesaikan: Persentase perkara yang diselesaikan: Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Peningkatan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya aksepbilitas hukum: putusan Hakim - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan a. Persentase berkas perkara yang diajukan efektifitas kasasi dan PK yang disampaikan secara pengelolaan lengkap penyelesaian b. Persentase berkas yang diregister dan siap perkara didistribusikan ke Majelis c. persentase penyitaan tepat waktu dan tempat d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

4.

5.

6.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)


TARGET 4% 100% 78% 95% 5%

98%

100%

100% 100% 1:286

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

50%

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan sidang keliling c. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) d. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

83%

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

0%

100%

100%

100% 100%

Halaman 20

PA. BANJARNEGARA


D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Banjarnegara menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2013 Pengadilan Agama Banjarnegara, sebagai berikut:

NO 1.

2.

3.

4.


INDIKATOR KINERJA

Persentase Mediasi Yang Berhasil Persentase sisa perkara yang diselesaikan: Persentase perkara yang diselesaikan: Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Peningkatan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya aksepbilitas hukum: putusan Hakim - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan a. Persentase berkas perkara yang diajukan efektifitas kasasi dan PK yang disampaikan secara pengelolaan lengkap penyelesaian b. Persentase berkas yang diregister dan siap perkara didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat


a. b. c. d.

TARGET 4% 100% 78% 95% 5%

98%

100%

100% 100%

d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

1/286

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan sidang keliling c. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) d. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

50% 83% 0%

100%

Halaman 21

PA. BANJARNEGARA

5.

6.



Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

100%

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100% 100%

Halaman 22

PA. BANJARNEGARA


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja dari masing-masing sasaran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2013 ini. Dari 6 (enam) sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja, terdapat 1 indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan. Pengadilan Agama Banjarnegara telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang.

A. PENGUKURAN KINERJA SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase Mediasi Yang Berhasil b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: c. Persentase perkara yang diselesaikan: d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

TAR GET

REALI SASI

CAPAIA N

4% 100%

1,79% 100%

44,75% 100%

78%

79,33%

101,71%

95%

97,15%

102,26%

5%

2,85%

57%

98%

99,72%

101,76%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

1:286

1:286

100%

Halaman 23

PA. BANJARNEGARA




a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan sidang keliling c. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) d. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

50%

50,94%

101,88 %

83%

88,18%

106,24%

0%

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pada akhir tahun 2013, Pengadilan Agama Banjarnegara telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut: PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA

SASARAN PERTAMA MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut : SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)

INDIKATOR KINERJA a. Persentase Mediasi Yang Berhasil b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: c. Persentase perkara yang diselesaikan: d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

TAR GET

REALI SASI

CAPAIAN

4% 100%

1,79% 100%

44,75% 100%

78%

79,33%

101,71%

95%

97,15%

102,26%

Halaman 24


PA. BANJARNEGARA

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

5%

2,85

57%

1. PERSENTASE MEDIASI YANG BERHASIL No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

1.

Persentase mediasi yang berhasil

4%

1,79 %

44,75%

Pada tahun 2013 Pengadilan Agama Banjarnegara melakukan proses mediasi sebanyak 228 perkara dan mediasi yang berhasil sebanyak 4 perkara atau 1,79 %. Berikut ini tabel data perkara yang dimediasi dan mediasi yang berhasil tahun 2013, 2012 dan 2011 : Tabel jumlah perkara yang dimediasi dan mediasi yang berhasil tahun 2013, 2012 dan 2011 2013 Perkara yang dimediasi

Mediasi yang berhasil

224

4

2012

%

Perkara yang dimediasi


1,79%

246

5

2011

%

Perkara yang dimediasi


Prosentase Mediasi yang berhasil

2,03%

201

0

0,00%

Persentase Mediasi yang berhasil pada tahun 2013 terdapat penurunan sebesar 0,25% dibandingkan tahun 2012. Kedepannya diharapkan peran mediator yang ditunjuk untuk itu akan bekerja lebih optimal, karena semakin banyak perkara yang bisa diselesaikan secara mediasi akan semakin meningkat kinerja Pengadilan dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dengan tingkat kepuasan yang tinggi.

Halaman 25

PA. BANJARNEGARA


2. PERSENTASE SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN Pada tahun 2013 realisasi persentase sisa perkara yang diselesaikan sebesar 100% dari target sebesar 100%, sehingga capaian yang dilakukan sebesar 100%. Seperti digambarkan seperti tabel berikut :

No. 2.

Indikator Kinerja Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Target

Realisasi

100 %

100 %

Capaian (%) 100%

Pada tahun 2012 masih ada sisa perkara sebanyak 807 perkara dan perkara tersebut dapat diselesaikan seluruhnya pada tahun 2013, dengan rincian sebagai berikut : Tabel sisa perkara yang diselesaikan tahun 2013 Sisa Perkara No.

Perkara

Yang harus

Yang

diselesaikan

diselesaikan

(%)

1

Gugatan

792

792

100%

2

Permohonan

15

15

100%

Jumlah 807 807 100% Pada tahun 2013 persentase sisa perkara yang diselesaikan sebesar 100% sedangkan pada tahun 2012 sebesar 99,87%, sehingga terdapat kenaikan persentase sebesar 0,13%. Berikut ini tabel persentase perkara yang diselesaikan selama tahun 2013, 2012 dan tahun 2011 :

Halaman 26

PA. BANJARNEGARA


Tabel persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2013, 2012 dan tahun 2011

No

2013

2012

2011

Sisa Perkara

Sisa Perkara

Sisa Perkara

yang

Perkara

harus disele saikan

yang

yang disele

harus

%

disele

disele

saikan

yang

yang %

disele

disele

saikan

saikan

yang

harus

%

saikan

saikan

1.

Gugatan

792

792

100%

770

769

99,87%

652

652

100%

2.

Permohonan

15

15

100%

9

9

100%

3

3

100%

807

807

100%

779

778

99,87%

655

655

100%

JUMLAH

Sehingga Pengadilan Agama Banjarnegara dinilai baik dari indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan.

3. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN Pada tahun 2013 realisasi persentase perkara yang diselesaikan sebesar 79,33% dari target sebesar 78%, sehingga capaian yang dilakukan sebesar 101,71%. Seperti digambarkan seperti tabel berikut : Tabel persentase perkara yang diselesaikan tahun 2013 No. 3.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

78%

79,33%

101,71%

Persentase perkara yang diselesaikan

Pada tahun 2013 perkara yang diselesaikan sebanyak 2909 perkara dari 3667 perkara yang harus diselesaikan, yang terdiri dari perkara sisa tahun lalu sebanyak 807 perkara dan perkara yang diterima ditahun 2013 sebanyak 2860 perkara, seperti pada tabel dibawah ini : Tabel perkara yang diselesaikan tahun 2013 Perkara No.

1

Indikator Kinerja

Persentase perkara yang diselesaikan

sisa tahun lalu

di terima

Yang harus diselesaikan

Yang Selesaikan

%

807

2860

3667

2909

79,33%

Halaman 27

PA. BANJARNEGARA


Pada tahun 2013 realisasi persentase perkara yang diselesaikan sebesar 79,33% sedangkan pada tahun 2012 sebesar 77,96%, sehingga terdapat kenaikan 1,37%, yang secara detail dijelaskan pada tabel di bawah ini : 2013

No

Perkara yang harus disele saikan

Perkara

1.

Gugatan

2.

Permohonan JUMLAH

2012

Perkara yang diseles aikan

%


2011

Perkara yang disele saikan


%

Perkara yang disele saikan

3437

2695

78,41%

3466

2674

77,15%

3123

2353

75,34%

230

214

93,04%

196

181

92,35%

154

145

94,16%

3667

2909

79,33%

3662

2855

77,96%

3277

2498

76,23%

Persentase Realisasi penyelesaian perkara

grafik penyelesaian perkara tahun 2013, 2012 dan 2011 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%

79,33%

77,96%

76,23%

2013 2012 2011

Persentase

%

2013

2012

2011

79,33%

77,96%

76,23%

Secara keseluruhan penyelesaian perkara yang sudah dilakukan Pengadilan Agama Banjarnegara sudah baik.

Halaman 28

PA. BANJARNEGARA


4. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN DALAM JANGKA WAKTU MAKSIMAL 6 BULAN

Pada tahun 2013 realisasi persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebesar 97,15% dari target sebesar 95%, sehingga capaian yang dilakukan sebesar 102,26%, seperti tabel berikut : No. 4.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

95%

97,15%

102,26%

Pada tahun 2013 persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan adalah 97,15%, sedangkan pada tahun 2012 adalah 96,67%, sehingga ada kenaikan sebesar 0,48%, dengan rincian sebagai berikut : Tabel perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 2013

2012

Perkara yang diputus

perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bln

%

2909

2826

97,15%

2011



%

2855

2760

96,67%



%

2498

2386

95,52%

5. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN LEBIH DARI 6 BULAN Pada tahun 2013 realisasi persentase perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan sebesar 2,85% dari target sebesar 5%, sehingga capaian yang dilakukan sebesar 57%, seperti tabel berikut : No. 5.

Indikator Kinerja Perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan

Target

Realisasi

Capaian (%)

5%

2,85%

57%

Pada tahun 2013 persentase Perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan adalah 2,85%, sedangkan pada tahun 2012 adalah 3,33%, sehingga ada penurunan sebesar 0,48%, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 29

PA. BANJARNEGARA


Tabel perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan 2013

2012


perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bln

2909

83

2011

%



%

2,85%

2855

95

2,59%



%

112

3,42%

3277

Penurunan realisasi perkara yang diputus lebih dari 6 bulan menunjukkan keberhasilan kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara, dikarenakan tumpukan perkara menjadi lebih sedikit.

SASARAN KEDUA PENINGKATAN AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) ditargetkan 98% dan terealisasi 99,75%, sedangkan capaian sebesar 101,79% No. 1.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)

98%

99,72%

101,76%

Pada tahun 2013 jumlah putusan sebanyak 2909 putusan, yang tidak mengajukan upaya hukum atas putusan pengadilan Agama Banjarnegara sebanyak 2901 dan yang mengajukan upaya hukum sebanyak 8 perkara, yaitu 7 perkara banding dan 1 perkara Peninjauan Kembali, seperti tabel berikut :

Halaman 30


PA. BANJARNEGARA

Tabel perkara yang tidak mengajukaan upaya hukum tahun 2013 Upaya Hukum Jumlah Putusan

Banding

Kasasi

Peninjauan Kembali

7

0

1

2909

Jumlah

Yang tidak mengajukan upaya hukum

8

2901

%

99,72%

Pada tahun 2013 realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum baik Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali sebanyak 99,72% sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 99,72%, sehingga persentase tetap, yang secara detail dijelaskan pada tabel di bawah ini : Jumlah Putusan Banding

Upaya Hukum Peninjauan Kasasi Kembali 0 1

No

Tahun

1

2013

2909

7

2

2012

2854

5

3

0

3

2011

2496

3

1

0

Jumlah 8 8 4

Yang tidak mengajukan upaya hukum 2901 2846 2492

% 99,72% 99,72% 99,84%

Secara umum Pengadilan Agama Banjarnegara dinilai dari indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum baik Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali sudah bisa mempertahankan tahun sebelumnya.

SASARAN KETIGA PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

SASARAN STRATEGIS Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

TAR GET

REALISASI

CAPAI AN

a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

d. Ratio Majelis perkara

1:286

1:286

100%

INDIKATOR KINERJA

Hakim

terhadap

Halaman 31

PA. BANJARNEGARA


1. PERSENTASE BERKAS PERKARA YANG DIAJUKAN KASASI DAN PK YANG DISAMPAIKAN SECARA LENGKAP No. 1.

Indikator Kinerja

Target

Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Realisasi

%

100%

100%

100%

Pada tahun 2013 semua berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap, yang terdiri atas 1 perkara PK Pada tahun 2013 persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap sebanyak 100% sedangkan tahun 2012 sebanyak 100%, sehingga persentase tetap.

Berikut ini tabel perbandingan berkas perkara yang

diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap tahun 2013, 2012 dan 2011:

tabel perbandingan berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap tahun 2013, 2012 dan 2011

Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK

2013 Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap

1

1

%


100%

3

2012 Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap 3

%


100%

1

2011 Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap 1

2. PERSENTASE BERKAS YANG DIREGISTER DAN SIAP DIDISTRIBUSIKAN KE MAJELIS No.

Indikator Kinerja

2.

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Target

Realisasi

100%

100%

% 100%

Pada tahun 2013 persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah 100%, yang terdiri dari jumlah berkas yang diregister sebanyak 2860 perkara.

Halaman 32

%

100%

PA. BANJARNEGARA


Pada tahun 2013 persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah 100% sedangkan tahun 2012 adalah 100%, sehingga persentase tetap. Berikut ini tabel perbandingan berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis tahun 2013, 2012 dan 2011:

tabel perbandingan berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis tahun 2013, 2012 dan 2011 2013 Jml berkas perkara yang diregister

Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis

2860

2860

2012

2011

%

Jml berkas perkara yang diregister


100%

2883

2883

%

Jml berkas perkara yang diregister


%

100%

2622

2622

100%

3. PERSENTASE PENYITAAN TEPAT WAKTU DAN TEMPAT No. 3.

Indikator Kinerja Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Target

Realisasi

%

-

-

100%

Pada tahun 2013 tidak ada penyitaan yang dilakukan

4. RATIO MAJELIS HAKIM TERHADAP PERKARA No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

4.

Rasio majelis hakim terhadap perkara

1:286

1:286

% 100%

Pada tahun 2013 jumlah majelis hakim Pengadilan Agama Banjarnegara adalah 10 majelis, sementara jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Banjarnegara adalah 2860 perkara, sehingga rasio majelis hakim terhadap perkara adalah 1:286, yang artinya rata-rata 1 majelis hakim menangani 286 perkara.

Halaman 33

PA. BANJARNEGARA


SASARAN KEEMPAT PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE)

Kinerja Utama

Indikator Kinerja

Peningkatan

a. Persentase

aksesibilitas

Realisasi

%

prodeo

50%

50,94%

101,88 %

b. Persentase perkara yang dapat

83%

88,18%

106,24%

0%

-

-

100%

100%

100%

perkara

yang diselesaikan

masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Target

diselesaikan di Sidang Keliling c. Persentase masyarakat pencari keadilan

yang

layanan

bantuan

mendapat hukum

(POSBAKUM) d. Persentase

amar

putusan

perkara

yang

menarik

perhatian

masyarakat

yang

dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

1. PERSENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN

No. 1.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

50 %

50,94%

101,88 %

Pada tahun 2013 perkara yang prodeo yang terdaftar sebanyak 159 perkara, sedangkan perkara prodeo yang diselesaikan sebanyak 81 perkara, sehingga Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah 50,94%. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah 101,88%. Pada tahun 2013 persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah 50,94%, sedangkan pada tahun 2012 adalah 41,90% sehingga persentase naik sebesar 9,04%.

Halaman 34

PA. BANJARNEGARA


Berikut ini tabel perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2013, tahun 2012 dan tahun 2011 : tabel perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2013, tahun 2012 dan tahun 2011 2013

2012

Jumlah perkara prodeo

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan

159

81

2011

%



50,94%

105

44

%



%

41,90%

43

22

51,16%

2. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN DENGAN SIDANG KELILING

No. 2.

Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan dengan sidang keliling

Target

Realisasi

%

83 %

88,18%

106,24%

Pada tahun 2013 perkara yang harus diselesaikan dengan sidang keliling adalah 440 perkara, sedangkan perkara prodeo yang diselesaikan sebanyak 338 perkara, sehingga Persentase perkara yang diselesaikan dengan sidang keliling adalah 88,18%. Pada tahun 2013 persentase perkara yang yang diselesaikan dengan sidang keliling adalah 88,18% sedangkan pada tahun 2012 belum ada sidang keliling. 2013 Jumlah Jumlah perkara yg perkara yg harus diselesaikan diselesaikan dilokasi sidang keliling sidang keliling

440

388

2012

2011

%

Jumlah perkara yg harus diselesaikan sidang keliling

Jumlah perkara yg diselesaikan dilokasi sidang keliling

%

Jumlah perkara yg harus diselesaikan sidang keliling

Jumlah perkara yg diselesaikan dilokasi sidang keliling

88,18%

-

-

-

-

-

Halaman 35

%

-

PA. BANJARNEGARA


3. PERSENTASE MASYARAKAT PENCARI KEADILAN YANG MENDAPAT LAYANAN

BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) No. 3.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

0%

0%

-

Persentase Masyarakat Pencari Keadilan Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Pada tahun 2013 tidak ada program POSBAKUM, sehingga tidak ada masyarakat perncari keadilan yang mendapat layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM).

4. PERSENTASE AMAR PUTUSAN YANG MENARIK PERHATIAN MASYARAKAT YANG

DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE DALAM WAKTU MAKSIMAL 1 HARI SEJAK DIPUTUS No. 4.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Persentase Amar Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu Maksimal 1 Hari Sejak Diputus

100 %

100%

100%

Pada tahun 2013 semua amar putusan langsung bisa diakses secara online dalam waktu 1 hari.

SASARAN KELIMA MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti ditargetkan 100% dan terealisasi 100%, sedangkan capaian sebesar 100% No. 1.

Indikator Kinerja Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Target

Realisasi

%

100%

100%

100%

Halaman 36

PA. BANJARNEGARA


Pada tahun 2013 jumlah permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah 1 putusan, dan putusan tersebut sudah ditindak lanjuti.

SASARAN KEENAM MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 2 (satu) indikator kinerja yaitu : No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1.

Persentase pengaduan masyarakat yang ditidakajuti

100%

-

-

2

Persentase hasil temuan eksternal yang ditindak lanjuti

100%

100%

100%

Pada tahun 2013 Pengadilan Agama Banjarnegara tidak ada pengaduan yang masuk. Sementara terdapat 1 temuan eksternal, yaitu dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI terhadap pegawai Pengadilan Agama Banjarnegara yang berinisial syt. Hasil temuan tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan

Peradilan

Agama

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia

nomor

2204/DJA/KP.04.6/SK/XI2013 tanggal 13 Nopember 2013 tentang Pembebasan dari Jabatan Panitera Muda Permohonan pada Pengadilan Agama.

Halaman 37

PA. BANJARNEGARA


C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Capaian kinerja anggaran per program, realisasi anggaran, dan capaiannya adalah sebagai berikut: PROGRAM

PAGU

Program Dukungan Manajemen dan

REALISASI

CAPAIAN %

7.386.706.000

7.248.516.053

98,13%

1.413.000.000

1.398.590.100

98,98%

66.790.000

44.000.000

65,88%

8.866.496.000

8.691.106.153

98,02%

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama JUMLAH

Capaian kinerja anggaran Pengadilan Agama Banjarnegara tahun 2013 adalah sebesar 98,02 %. Nilai tersebut merupakan pencapaian yang baik, hanya kurang 1,98% dari 100% terhadap anggaran yang dianggarkan.

Halaman 38

PA. BANJARNEGARA


BAB IV PENUTUP A.

KESIMPULAN 1. Secara umum pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara sudah berjalan dengan baik. 2. Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Agama sudah mencapai target 78% perkara dari jumlah perkara yang diterima pada tahun berjalan sehingga target sisa perkara pada akhir tahun maksimal 13 % sudah terpenuhi. 3. Pelaksaan administrasi yustisial sudah berjalan dengan baik, meskipun demikian guna mengeliminir terjadinya kesalahan harus terus menerus dilakukan pengawasan secara berkala. 4. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Pengadilan Agama Banjarnegara tetap berjalan dan dilaksanakan dengan baik yang mencakup seluruh aspek di bidang pengawasan. 5. Pada Pengadilan Agama Banjarnegara masih terdapat jabatan struktural yang kosong yaitu Kepala Sub Bagian Umum, sehingga beberapa pegawai melaksanakan tugas rangkap. 6. Perlunya anggaran belanja modal yang digunakan untuk penggantian dan penambahan meubelair guna menyesuaikan dengan gedung baru yang selesai tahun 2013 dan ruang tunggu sidang.

Halaman 39

PA. BANJARNEGARA

B.


SARAN- SARAN 1. Agar ada penambahan pegawai pada Pengadilan Agama Banjarnegara mengingat beban kerja yang selalu bertambah seimbang dengan volume pegawai yang ada 2. Perlunya anggaran belanja modal yang digunakan untuk penggantian dan penambahan meubelair guna menyesuaikan dengan gedung baru yang selesai tahun 2013 dan ruang tunggu sidang. 3. Agar kedepan belanja untuk kebutuhan operasional perkantoran bisa dinaikkan sesuai dengan kebutuhan riil operasional perkantoran. 4. Pembinaan dan Pengawasan terus menerus dilaksanakan secara berkala kepada seluruh aparatur Peradilan baik yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi maupun etika pegawai guna mewujudkan aparat aparatur Peradilan profesional, berwawasan luas, terampil dalam

menjalankan bidang tugasnya dan berakhlaq

mulia. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2013 ini kami buat sebagai visualisasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara selama tahun 2013. Laporan ini terwujud berkat kerja sama yang baik dari semua ini, baik dari unsur Pejabat Struktural maupun Fungsional sebagai salah satu bentuk tanggung jawaban pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara kepada publik. Sudah barang tentu dalam laporan ini belum dapat tersaji informasi secara detil namun setidaknya sudah dapat menggambarkan secara global pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara, teriring harapan semoga tahun yang akan datang laporan ini dapat dijadikan cermin untuk melakukan perbaikan perbaikan kinerja sehingga akan menjadi lebih akuntabel.

Banjarnegara, 31 Desember 2013 Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara

Drs. DAMSYI,M.H. NIP. 19580810.198703.1.003

Halaman 40

PA. BANJARNEGARA


LAMPIRAN

Halaman 41

H. DARMUDJI, S.H., M.H.

MUSTOFA, S.H.

TOFIK, S.H.

NIP. 195612211983031002

NIP. 196208121989031004

SITI KHOTIJAH, S.H. NIP. 197110251992032002

SLAMET TAUFIK HIDAYAT,BA NIP. 196203021991031003

SUYITNO, S.H. NIP. 196306081988031003

Halaman 42

PA. BANJARNEGARA


INDIKATOR KINERJA UTAMA NO 1.

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

a. Persentase Mediasi Yang Berhasil Jml perkara mediasi yg berhasil Jumlah perkara yang dimediasi b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Permohonan - Gugatan c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Permohonan - Gugatan

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

x

100%

Jml sisa perkara yang diselesaikan Jml sisa perkara yang harus diselesaikan

Jml perkara yang diselesaikan Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)

x

x

Jml perkara yang diselesaikan dalam waktu mak 6 bln

Jumlah perkara yg diputus

100%

x

Jml perkara yang diputus

Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan

100%

x

100%

100%

PENANGGUNG JAWAB Mediator Panitera/ Sekretaris

SUMBER DATA









Register Mediasi / Laporan Bulanan

Halaman 43

PA. BANJARNEGARA

2.

3.


Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara


Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

4.


d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di Sidang Keliling

Majelis Hakim






Panitera/ Sekretaris dan Juru Sita


Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum X 100% Jumlah putusan

Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap X 100%

Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Jml berkas perkara yang diterima

X 100%

Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat X 100% Jumlah permohonan penyitaan dengan Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100% Jumlah perkara prodeo

Jumlah perkara yg diselesaikan di sidang keliling X 100% Jumlah perkara yg harus diselesaikan di sidang keliling

Halaman 44

PA. BANJARNEGARA


c. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) d. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus 5.

6.


Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti


Jumlah perkara yg mendapat bantuan hukum Jumlah perkara yg harus mendapat bantuan hukum

X 100%

Jumlah amar putusan perkara yang di website X 100% Jumlah putusan Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik) Jml permohonan eksekusi perk perdata yg ditindaklanjuti X 100%



Kepanitera/ Kesekre tariatan








Jml permohonan eksekusi perkara perdata

Jml pengaduan yang ditindaklanjuti X 100% Jumlah pengaduan yang diterima Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti X100% Jumlah temuan eksternal

Halaman 45

RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2014 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 1. Meningkatnya a. Persentase Mediasi Yang Berhasil penyelesaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: perkara (jenis c. Persentase perkara yang diselesaikan: perkara) d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan 2. Peningkatan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya aksepbilitas hukum: putusan Hakim - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali 3. Peningkatan a. Persentase berkas perkara yang diajukan efektifitas kasasi dan PK yang disampaikan secara pengelolaan lengkap penyelesaian b. Persentase berkas yang diregister dan siap perkara didistribusikan ke Majelis c. persentase penyitaan tepat waktu dan tempat d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 4.

5.

6.



TARGET 2% 100% 80% 97% 3%

99%

100%

100% 100% 1:290

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

80%

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan sidang keliling c. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) d. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

89% 100%

100%

100%

a. Persentase pengaduan masyarakat yang 100% ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan 100% eksternal yang ditindaklanjuti. Banjarnegara, 06 Desember 2013 Ketua

Drs. H. DAMSYI, M.H. NIP. 19580810.198703.1.003 Halaman 46

MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2010 - 2014. Tujuan 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama dan badan peradilan di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas

NO 1.


2.


3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

4.

TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA

2010

2011

2012

2013

2014

a. Persentase Mediasi Yang Berhasil b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:

4% 100%

4% 100%

4% 100%

4% 100%

4% 100%

c. Persentase perkara yang diselesaikan:

78%

78%

78%

78%

78%

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

95%

95%

95%

95%

95%

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

5% 98%

5% 98%

5% 98%

5% 98%

5% 98%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

c. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

100% 1:286

100% 1:286

100% 1:286

100% 1:286

100% 1:286

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan sidang keliling c. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) d. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

50% 83% 0%

50% 83% 0%

50% 83% 0%

50% 83% 0%

50% 83% 0%

100%

100%

100%

100%

100% Halaman 47

PA. BANJARNEGARA

5.

6.



Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

100%

100%

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

100%

100%


100%

100%

100%

100%

100%

Halaman 48

PA. BANJARNEGARA


MATRIK PENDANAAN No. 1.

2.

3.

Program

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan

Operasional Perkantoran

Jumlah bulan pelaksanaan operasional kantor

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pada Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan

Dukungan Keterbukaan Informasi

01.Persentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Terselesaikan nya Penyelesaian Perkara yang Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel

Meningkatnya 01. Peningkatan kualitas kinerja Jumlah hakim dan aparat Penyelesaian peradilan dan Perkara kepercayaan publik kepada lembaga peradilan. 03. Tersedianya 02. Peningkatan dukungan Penyelesaian manajemen dan Proses tugas teknis dalam Administrasi penyelenggaraan Perkara

Vol 12 bln

2010 Anggr 2.156.059

1 thn

1.502.500

1.776 pkr

36.990

Vol 12 bln

2011 Anggr 2.997.484.000

Vol 12 bln

2012 Anggr 2.874.793.000

Vol 12 bln

2013 Anggr 7.386.706.000

800 M2

2.500.000.000

3 unit

18.500.000

750 M2

1.400.000.000

2 bh

28.500.000

4 unit

112.500.000

2 unit

13.000.000

6 unt

30.000.000

20 M2

225.250.000 40 pkr

774 pkr

Vol 12 bln

2014 Anggr 7.58.823.000

-

0

10.000.000

30 pkr

11.250.000

3.870.000

774 pkr

3.870.000

Halaman 49

PA. BANJARNEGARA


fungsi pengawasan 03. Penyedian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 04. Penyediaan Zitting Plaatz dan Pelaksanaan Sidang Keliling Untuk Memberikan Akses Kepada Masyarakat pencari keadilan

60 pkr

18.000.000

576 JL

57.600.000

40 pkr

62.920.000

576 JL

57.600.000

-

0

32 keg

52.920.000

36 KL

92.920.000

Halaman 50

Halaman 51

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( L A K I P ) TAHUN 2013

Recommend Documents