L A K I P ( LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ) TAHUN 2013

L A K I P ( LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ) TAHUN 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA JANUARI 2014

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

SEKRETARIAT DAERAH J ala n S ur ap ati No mo r 1 T elep o n ( 0 3 6 5 ) 4 1 2 1 0

N E GAR A

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA Nomor :060/0422/Ortal / 2014 TENTANG LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013 SEKRETARIS DAERAH, Menimbang

: a.

bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan trasparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dipandang perlu adanya LAKIP Tahun 2013 untuk mengetahui pencapaian

Tujuan, Sasaran, Program dan

Kegiatan Organisasi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi; b

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud pada huruf a, maka perlu menetetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2.

Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang ......

2

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

5.

Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Tanggungjawab Keuangan Negara

Pemeriksaan dan

(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); 6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437 );

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ); 7.

Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 8.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 10. Peraturan Pemerintah…………

3 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 ); 11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); 13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15); 15. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 46 Tahun

2011 tentang

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 59 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 354); MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

KESATU

: Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013. KEDUA: …………

4 KEDUA

: LAKIP dimaksud diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, yang merupakan laporan capaian kenerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetepkan di Negara pada tanggal 11 Pebruari 2014 Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.

Gede Gunadnya, SH., MH. Pembina Utama Madya NIP. 19561231 198303 1 436

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth : 1. Bupati Jembrana di Negara. 2. Wakil Bupati Jembrana di Negara. 3. Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara. Arsip.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas tuntunannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 dapat tersusun tepat pada waktu. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini telah mengacu

pada

Instruksi

Presiden

Nomor

7

Tahun

1999,

bahwa

dalam

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah

rangka

Kabupaten

Jembrana selama Tahun 2013 yang disesuaikan dengan Perencanaan Strategik yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam Laporan AKIP ini diuraikan capaian kinerja Sekretaris Daerah dalam Tahun 2013, dan seluruh program dan kegiatan yang tersebar di masing-masing Bagian telah terlaksana dengan baik dan optimal. Demikian disampaikan, semoga Laporan AKIP ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya..

Negara, 11 Pebruari 2014. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana,

Gede Gunadnya, SH., MH. Pembina Utama Madya NIP. 19561231 198303 1 436

v

Lakip sekda. Kab. Jembrana

DAFTAR ISI halaman SK PENETAPAN LAKIP........................................................................................................................ KATA PENGANTAR ............................................................................................................................ DAFTAR ISI ......................................................................................................................................... RINGKASAN EKSEKUTIF ..................................................................................................................

ii v vi vii

BAB I

PENDAHULUAN .............................................................................................................. A UMUM ......................................................................................................................... B DASAR HUKUM .................................. ...................................................................... C PROFIL LAYANAN .....................................................................................................

1 1 2 4

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ...... ……………………………………... A RENCANA STRATEGIS ..............………………………………………………………… 1. Visi ..……………………………………………….…………………………………….. 2. Misi ..……………………………………………………………………………………… 3. Tujuan DAN SASARAN ……………………………………………….………………... 4. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran …………….………………………………….. B PERJANJIAN KERJA …………………………………………………………………….

9 9 9 10 13 25 29

BAB III

AKUNTABILITAS ............................................................................................................ A PENGUKURAN KINERJA ........................................................................................ B ANALISIS EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA ....................................................... C FAKTOR PENDORONG ............................................................................................. D FAKTOR PENGHAMBAT ............................................................................................ F ASPEK KEUANGAN ................................................................................................

39 39 41 83 83 84

BAB IV

P E N U T U P …………………………………………………………………………………… A KESIMPULAN …………………………………………………………………………….. B SARAN – SARAN ……………………………………………………….........................

85 85 86

LAMPIRAN – LAMPIRAN Lampiran 1 : Pernyataan Penetapan Kinerja. Lampiran 2 : Form Penetapan Kinerja. Lampiran 3 : Form Rencana Kinerja Tahunan ( Form RKT )

vi

vii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sebuah media pertanggung jawaban yang mengacu pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999, yang menghendaki agar setiap instansi pemerintah menyampaikan hasil kegiatan selama satu tahun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana ini memuat informasi tentang pencapaian kinerja selama tahun 2013 yang ditinjau dari realisasi atas pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan yang dimuat di dalam Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan. Berdasarkan pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin Pejabat Eselon II ke atas diwajibkan menyusun Perencanaan Strategik ( Renstra ) untuk masa lima tahun. Melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 birokrasi baru mampu melaksanakan Akuntabilitas dan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dalam tataran wacana. Selanjutnya Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang mengamanatkan agar setiap penyelenggara pemerintah mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik yang diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (Outcomes oriented). Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah yaitu instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur / mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja pada dasarnya adalah mengubah mind-set para birokrat dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirausahakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa lain, transformasi sektor pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (inputs oriented accountabillity) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (result oriented accountabillity), terutama berupa outcomes. Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen pemerintahan adalah dengan melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Penetapan tujuan dalam Renstra pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Tujuan akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun mendatang, yaitu : 1. Terciptanya sistem administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat taerhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. 3. Meningkatnya kehidupan supremasi hukum dan HAM vii

4. Terwujudnya Organisasi dan Tatalaksana pemerintahan yang efektif dan efisien. 5. Terpenuhinya kebutuhan sarana sekretariat daerah yang cepat, tepat dan relevan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Jembrana 6. Meningkatnya pelayanan protokoler, koordinasi, sandi dan telekomunikasi serta kehumasan yang mantap dalam rangka suksesnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan 7. Meningkatnya keimanan, ketakwaan dan kerukunan umat beragama dan monitoring, evaluasi

pelaksanaan Hibah dan Bansos bidang ekonomi, pembangunan dan sosial budaya. 8. Meningkatnya efektifitas sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah 9. Meningkatnya efisiensi sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah 10. Meningkatnya sistem pengelolaan barang milik daerah 11. Meningkatnya penatausahaan barang milik daerah

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana Kabupaten Jembrana adalah :

1. Ketersediaan buku LKPJ dan LPPD 2. Meningkatnya tertib administrasi pertanahan 3. Terdatanya nama-nama unsur rupabumi 4. Terwujudnya Pelaksanaan penetapan Batas Wilayah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan 5. Meningkatnya kerjasama antar daerah dan pihak ketiga 6. Meningkatnya partisipasi masyarakat 7. Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan. 8. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat 9. Bagian Organisasi dan Tatalaksana 10. Terciptanya organisasi Pemkab. Jembrana yang efektif dan efisien 11. Adanya SOP, anjab, ABK, dan evaluasi organisasi dan Tupoksi serta pembinaan CPP dan CBAN 12. Terpenuhinya kebutuhan sarana sekretariat daerah yang cepat, tepat dan relevan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Jembrana viii

13. Meningkatnya koordinasi yang mantap 14. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 15. Meningkatnya pengadaan pakaian kerja lapangan 16. meningkatnya dialog/audensi dg tokoh-tokoh masyarakat pimpinan/anggota ormas 17. meningkatnya koordinasi dengan pemerintah lainnya 18. meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah tangga kepala daerah/wakil kepala daerah 19. meningkatnya kunjungan kerja pejabat Negara 20. meningkatnya fasilitasi sewa rumaha jabatan Kepala Daerah/wakil kepala daerah 21. meningkatanya pemeliharaan kesehatan kepala daerah/wakil kepala daerah 22. meningkatnya pendidikan dan pelatihan peningkatan kopetensi kepala daerah/wakil kepala daerah 23. meningkatnya kerja sama informasi dan media 24. Terlaksananya kewajiban Pemkab Jembrana dalam mengaturkan upacara penganyar ke pura-pura yang didalam maupaun diluar kabupaten. 25. Terlaksananya pengiriman Sulinggih, pemangku, Tukang Banten, serta Calon Instrukur Pasraman untuk mengikuti pelatihan 26. Terlaksananya monitoring, evaluasi pelaksanaan hibah dan bansos bidang ekonomi, pembangunan serta social budaya. 27. Terwujudnya Efektifitas Sistem Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah 28. Terwujudnya Efisiensi Sistem Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah 29. Terwujudnya Sistem Pengelolaan Barang Daerah 30. Terwujudnya Penatausahaan Barang Milik Daerah

Dalam Rencana Kinerja Tahun 2013 telah ditetapkan 14 ( empat belas) sasaran strategis yang diwujudkan melalui penetapan kegiatan strategis yang dilaksanakan dan harus dicapai selama tahun 2013 oleh Aparat Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana Kabupaten Jembrana. Dari hasil laporan menunjukkan bahwa pencapaian sasaran strategis tersebut secara umum menunjukkan tingkat keberhasilan namun dibeberapa indikator kinerjanya ada target tidak terpenuhi. Faktor penghambat dari ketidak pencapaian target tersebut adalah masih adanya perencanaan kurang baik, kurang adanya koordinasi dan belum terpenuhinya kebutuhan pegawai (SDM) pendukung dari pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing Bagian. Capaian kinerja sasaran strategis ditunjukkan melalui kegiatan :

ix

1. Kegiatan Penyusunan Buku LKPJ Dan LPPD 2. Penataan Penguasaan, Pemilikan Dan Pemanfaatan Tanah 3. Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah 4. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah Kabupaten/Kota 5. Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Dan Bersejarah Nasional 6. Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan PerundangUndangan Yang Baru, Lebih Tinggi Dan Keharmonisan Antar Peraturan PerundangUndangan Daerah. 7. Penyusunan Produk Hukum Daerah 8. Penyelesaian Dan Pelayanan Bantuan Masalah-Masalah Hukum Dan HAM 9. Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan 10. Penyuluhan Hukum Dan Pembinaan Desa Sadar Hukum 11. Sosialisasi Produk Hukum Daerah Dan Peraturan Perundang-Undangan 12. Kegiatan ISO 9001-2000 13. Monitoring, Evalasi Dan Pelaporan 14. Penyusunan Prosedur Kerja (SOP) 15. Penyusunan Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja 16. Organisasi Dan Tugaspokok Dan Fungsi SKPD 17. Pembinaan Citra Pelayanan Prima (CPP) Dan Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN) 18. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 19. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 20. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 21. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 22. Penyediaan Alat Tulis Kantor 23. Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan 24. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 25. Penyediaan Logistik Kantor 26. Penyediaan Makanan Dan Minuman 27. Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional 28. Rapat-Rapat Koordiansi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 29. Pelayanan Kunjungan Tamu-Tamu Daerah x

30. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Dan Jasa Lainnya 31. Peningkatan Dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Aparatur 32. Hibah 33. Bantuan Sosial 34. Peletarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 35. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya 36. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Bantuan Pemkab dan Pengelolaan Keuangan Daerah 37. Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD 38. Penyusunan Rancangan Perbub tentang Penjabaran APBD 39. Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Perubahan APBD 40. Pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 41. Penyusunan Rancangan Perbub tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 42. Penyusunan Rancangan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 43. Penyusunan Kebijakan Akuntasi Pemerintah Daerah 44. Pengelolaan Gaji PNSD 45. Penyusunan Standar Harga 46. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 47. Revaluasi/Inventarisasi Tanah Jalan dan Jalan Kabupaten 48. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik 49. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 50. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 51. Pengadaan Meubeler 52. Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor 53. Pemeliharaan rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional 54. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 55. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 56. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 57. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 58. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 59. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu 60. Pembinaan penata usahaan keuangan daerah xi

61. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 62. Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat 63. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah lainnya 64. Penyediaan keperluan rumah tangga kepala daerah/wakil kepala daerah 65. Penerimaan Kunjungan Departemen/Luar Negeri 66. Sewa Rumah Jabatan

Pejabat

Negara/Departemen/Lembaga

Pemerintah

67. Peneydiaan Jaminan Pemeliharaan kesehatan kepala daerah/wakil kepala daerah 68. Peningkatan Kapasitas Kepala daera/Wakil Kepala Daerah 69. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

xii

Non

LAMPIRAN LAKIP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013

xiii

BAB I PENDAHULUAN A. Umum Dalam rangka pelaksanaan Tap MPR RI Nomor XI / MPR / 1998 dan UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan. Dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jembrana wajib menyusun perencanaan taktis strategis, yang sesuai kebutuhan dengan mengacu pada Pola Dasar dan Propeda, serta indikator-indikator yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah, yang mana perencanaan ini disebut dengan Rencana Stratejik (Renstra). Rencanaan Stratejik (Renstra) digunakan sebagai pedoman

dalam penyusunan

Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK), RASK ini kemudian dipakai acuan dalam menyusun RAPBD. Setelah RAPBD ditetapkan menjadi APBD oleh Bupati berdasarkan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, kemudian dilanjutkan untuk dievaluasi oleh Gubernur. Setelah mendapat evaluasi diterbitkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja yang memuat tentang rincian anggaran satuan kerja/instansi yang dipergunakan sebagai pendukung kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Agar tugas pokok dan fungsi terlaksana dengan baik, Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana menyusun Rencana Stratejik (Renstra), yang kemudian digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK), RASK Sekretaris Daerah yang disusun pada masing-masing Bagian dibawah Asisten Ketataprajaan dan Asisten Ekonomi, Pembanguan dan Sosial, kemudian dimasukkan dalam penyusunan RAPBD Kabupaten. Setelah RAPBD ditetapkan menjadi APBD oleh Bupati berdasarkan persetujuan bersama DPRD, diterbitkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Sekretaris Daerah memuat tentang rincian anggaran Bagian-bagian yang berada

dibawah kedua Asisten, yaitu ; (1) Asisten Ketataprajaan, membawahi : a) Bagian Pemerintahan, b) Bagian Hukum dan HAM, c) Bagian Organisasi dan Tatalaksana, dan d) Bagian Umum. (2) Asisten Ekonomi, Pembanguan dan Sosial membawahi : a) Bagian Ekonomi Pembanguanan sosial dan Budaya, b) Bagian Keuangan, c) Bagian Perlengkapan, dan d) Bagian Humas dan Protokol. Untuk mengukur/mengetahui sistem dimaksud dapat berjalan dengan baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pengelolaan keuangan berbasis kinerja, sehingga diketahui dana-dana yang digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan, maka perlu disusun LAKIP. Disamping sebagai pengukur sistem akuntabilitas berjalan dengan baik, LAKIP juga merupakan laporan pertangungjawaban dari tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah yang telah disusun dalam dokumen perencanaan stratejik. Penyusunan LAKIP Sekretaris DaerahSekda Kabupaten Jembrana merupakan upaya untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan arah dan dimensi kebijakan berdasarkan perencanaan Stratejik yang telah disusun. Sasaran penyusunan LAKIP Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana adalah kegiatan strategis administrasi pemerintahan Kabupaten Jembrana, sebagaimana yang tertuang dalam Perencanaan Stratejik. LAKIP Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana merupakan Laporan Pelaksanaan Perencanaan

Stratejik berupa dokumen hasil Penilaian Kinerja Kegiatan (PKK), Hasil

Penilaian Pencapaian Sasaran (PPS), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), sebagaimana yang telah direncanakan dalam Perencanaan Strategis, yang sesuai dengan kemajuan yang dicapai oleh daerah.

B. Dasar Hukum. LAKIP Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut : 1. Landasan Idiil yaitu Pancasila 2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945 3. Landasan Operasional : a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa D:\PPID Pemkab. Jembrana\LAKIP SKPD TH 2013\LAKIP SEKDA 2013\1.Narasi lakip 2013 BAB I.Doc

2

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

D:\PPID Pemkab. Jembrana\LAKIP SKPD TH 2013\LAKIP SEKDA 2013\1.Narasi lakip 2013 BAB I.Doc

3

i. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2009 Nomor 2); j. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembrana Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15); k. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 46 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Jembrana Nomor 59 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 354); C. Profil Layanan. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 sebagai perubahan pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka terjadi pemantapan kewenangan daerah.

I. Kelembagaan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana membawahi 2 (dua) Asisten dan masing-masing Asisten membawahi 4 (empat) Bagian yaitu : 1. Asisten Ketataprajaan, membawahi : a) Bagian Pemerintahan, b) Bagian Hukum dan HAM, c) Bagian Organisasi dan Tatalaksana, dan d) Bagian Umum. 2. Asisten Ekonomi, Pembanguan dan Sosial membawahi : a) Bagian Ekonomi Pembanguanan social dan Budaya, b) Bagian Keuangan, c) Bagian Perlengkapan, dan d) Bagian Humas dan Protokol. D:\PPID Pemkab. Jembrana\LAKIP SKPD TH 2013\LAKIP SEKDA 2013\1.Narasi lakip 2013 BAB I.Doc

4

Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten dan masing-masing Bagian membawahi tiga Sub Bagian, dimana Sub. Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian. Adapun Sub Bagian-Sub Bagian yang berada di bawah Bagian-bagian tersebut adalah : 1. Asisten Ketataprajaan : a. Bagian Pemerintahan, membawahkan : 1. Sub Bagian Pemerintahan Umum 2. Sub Bagian Otonomi Daerah 3. Sub Bagian Kerjasama. b. Bagian Hukum dan HAM, membawahkan: 1. Sub Bagian Perundang-undangan; 2. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan 3. Sub Bagian Dokumentasi. c. Bagian Organisasi dan Tatalaksana, membawahkan : 1. Sub Bagian Kelembagaan; 2. Sub Bagian Tatalaksana; dan 3. Sub Bagian Pemberdayaan Aparatur. d. Bagian Umum, membawahkan : 1. Sub Bagian Tata Usaha 2. Sub Rumah Tangga 3. Sub Bagian Kepegawaian Setda. 2. Asisten Ekonomi, Pembanguan dan Sosial : a. Bagian Ekonomi Pembangunan dan Sosial Budaya, terdiri dari: 1. Sub Bagian Ekonomi 2. Sub Bagian Pembangunan 3. Sub Bagian Sosial Budaya b. Bagian Keuangan, terdiri dari:

1. Sub Bagian Anggaran. 2. Sub Bagian Perbendaharaan. 3. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan. 3. Bagian Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari: 1. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi. D:\PPID Pemkab. Jembrana\LAKIP SKPD TH 2013\LAKIP SEKDA 2013\1.Narasi lakip 2013 BAB I.Doc

5

2. Sub Bagian Acara dan RT Pimpinan. 3. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi. 4. Bagian Perlengkapan, terdiri dari: 1. Sub Bagian Analisis Kebutuhan dan Pengadaan. 2. Sub Bagian Penatausahaan Aset. 3. Sub Bagian Pemanfaatan Aset Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Setda Kabupaten Jembrana, sebagaimana Bagan Struktur , sebagai berikut :

BUPATI WAKIL BUPATI

SEKDA

KELOMPOK AFUNG

BAGIAN PEMERINTAH AN

ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN SOSIAL

ASISTEN KETATAPRAJAAN

BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA

BAGIAN UMUM

STAF AHLI

BAGIAN KEUANGAN

BAGIAN PERLENGKA PAN

BAGIAN EKBANGSO SBUD

BAGIAN HUMAS & PROTOKOL

SUBBAGIAN PEMERINT AHAN UMUM

SUB BAGIAN PERUNDAN GUNDANGAN

SUBBAGIAN KELEMBAG AAN

SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBBAGIAN ANGGARA N

SUB-BAGIAN ANALISA KEBUTHAN & PENGADAAN

SUBBAGIAN EKONOMI

SUBBAGIAN PUBLIKASI & DOKUMENT

SUBBAGIAN OTONOMI DAERAH

SUBBAGIAN DOKUMENT ASI

SUBBAGIAN TATALAKSA NA

SUBBAGIAN RUMAH TANGGA

SUBBAGIAN PERBEND AHARAAN

SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN ASET

SUBBAGIAN PEMBAN GUNAN

SUBBAGIAN ACARA & RT PIMPINAN

SUBBAGIAN KERJASAM A

SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM & HAK ASASI

SUBBAGIAN PEMBERDA YAAN APARATUR

SUBBAGIAN KEPEGAW AIAN SETDA

SUBBAGIAN PEMBUKU AN & PELAPOR

SUBBAGIAN PEMANFA ATAN ASET

SUBBAGIAN SOSIAL BUDAYA

SUBBAGIAN SANDI & TELEKOMU NIKASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011, Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekda dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi : D:\PPID Pemkab. Jembrana\LAKIP SKPD TH 2013\LAKIP SEKDA 2013\1.Narasi lakip 2013 BAB I.Doc

6

a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah; b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; c. pemantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah, dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan Rincian Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana sebagai berikut : a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan Bupati dengan mengacu RPJPD, RPJMD, RKPD, Rencana Strategik Kabupaten, dan kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku; b. merumuskan tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten; c. merumuskan dan merencanakan Administrasi Keuangan, Rutin dan Pembangunan; d. menugaskan para Asisten dan Kepala Bagian serta mengkoordinasikan Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan; e. mengendalikan dan membina Aparat Perangkat Daerah yang berada dibawahnya dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi masing-masing; f. memantau dan menilai pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang berada dibawahnya baik secara lisan maupun tertulis; g. menandatangani surat-surat yang didelegasikan oleh Bupati; h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada Bupati sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas. 2) Sumber daya Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana tersebut diatas, potensi yang diharapkan mendukung tugas pokok Sekretaris Daerah adalah meliputi : a. Aparatur sebagai manajer (pemikir, perencana, pelayan dan penggerak) yang menjadi kekuatan pendorong yang utama. b. Hubungan kerja/Koordinasi yang harmonis antara Asisten dan Bagian-bagian yang berada dibawahnya; c. Sumber daya manusia (pegawai) yang mendukung tugas dan fungsi Sekretaris Daerah berdasarkan data bulan Desember 2013 adalah sejumlah 125 orang dengan rincian masing-masing Bagian, sebagai berikut :


7

Tabel 1.1 Jumlah Sumber Daya Manusia (Pegawai)

NO

BAGIAN

JML.

SETRATA

PEGAWAI

PRNDIDIKAN

(orang)

S2

S1

D

SMA

SMP SD

1

Hukum dan HAM

10

1

6

1

1

0

1

2

Pemerintahan

13

3

6

0

4

0

0

6

2

4

0

0

0

0

3

Organisasi dan tatalaksana

4

Umum

98

7

14

0

54

13

10

5

Ekbang Sos Bud

13

2

2

0

8

1

0

6

Keuangan

22

2

9

0

11

0

0

7

Perlengkapan

37

2

14

3

16

2

0

8

Humas dan Protokol

33

1

12

1

19

0

0

232

20

67

5

113

16

11

TOTAL

Dengan klasifikasi menurut jabatan terdiri dari : Pejabat Struktural Eselon IIa 1 orang, eselon II b 2 Orang, Eselon III.a sebanyak 8 Orang, Eselon IV.a sebanyak 24 orang, Pejabat Fungsional arsiparis sebanyak 1 orang dan Staf sebanyak 196 orang.


8

BAB II Lakip

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A. RENCANA STRATEJIK Perencanaan Stratejik merupakan suatu proses awal dalam usaha menuju tujuan yang ingin dicapai. Dalam Perencanaan Stratejik harus memperhatikan Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Rencana Stratejik mengandung visi, misi, tujuan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. 1.

Visi Setiap organisasi perlu memiliki visi agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Perumusan visi Kabupaten Jembrana mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat seluruh komponen Pemerintah Kabupaten beserta rakyat yang menjadi subyek dan obyek pembangunan, sehingga memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen, dan mampu menjamin kesinambungan pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana dapat menyusun Visi yang ingin diwujudkan. Adapun Visi Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana sebagai berikut : “ Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan dengan didukung aparatur yang profesional, dilandasi semangat kebersamaan serta senantiasa mengutamakan pelayanan menuju masyarakat Jembrana yang Sejahtera” Uraian Visi : -

Efektif mengandung makna bawa penyelenggaraan pemerintahan senantiasa dapat mencapai tujuan dan sasarannya dengan tepat.

-

Eisien mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dapat mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki dengan baik sesuai tujuan.

D:\PPID Pemkab. Jembrana\LAKIP SKPD TH 2013\LAKIP SEKDA 2013\2. Narasi lakip 2013 BAB II.Doc

9

BAB II Lakip

-

Transparan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pemerintahan senantiasa dapat diinformasikan kepada publik sehingga publik dengan mudah dapat mengakses informasi-informasi dan dapat mengawasi jalannya pemerintahan.

-

Didukung Sumber Daya Manusia Yang Profesional mengandung arti bahwa, seluruh pegawai memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang tepat dan sesuai dengan tugastugas/jabatan yang disandangnya.

-

Semangat kebersamaan mengandung makna bahwa tugas dan kewajiban menyejahterakan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama dan setiap aparatur pemerintah wajib menjalin kebersamaan dan persatuan.

2. Misi Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Misi Sekretaris Daerah dirumuskan dengan tetap memperhatikan misi Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jembrana. Oleh karena itu misi Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana dirumuskan sebagai berikut : 1. Mewujudkan akuntabilitas dan tranparansi penyelenggaraan pemerintahan. 2. Mewujudkan pelaksanaan tertib hukum dan HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan. 3. Mewujudkan organisasi dan ketatalaksanaan yang ideal mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Mewujudkan pelayanan tertib administrasi penyediaan sarana rumah tangga sekretariat daerah. 5. Mewujudkan pelayanan protokoler, koordinasi, sandi dan telekomunikasi serta kehumasan yang mantap dalam rangka suksesnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 6. Meningkatkan keimanan, ketakwaan dan kerukunan umat beragama dan monitoring, evaluasi pelaksanaan Hibah dan Bansos

bidang ekonomi,

pembangunan dan sosial budaya.


10

BAB II Lakip

7. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, dan 8. Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah.

Penjelasan masing-masing misi dapat diuraikan sebagai berikut : Misi Kesatu :

Mewujudkan

akuntabilitas

dan

transparansi

penyelenggaraan

pemerintahan Akuntabilitas dan transparansi merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan dipercaya oleh rakyat. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel memerlukan pengelolaan adminsitrasi pemerintahan yang tertib karena kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan sangat tergantung bagaimana manajemen administrasi itu diterapkan. Setiap pelaksanaan kegiatan pasti mengandung unsur administrasi didalamnya sehingga tertib Administrasi mutlak diwujudkan dalam menggerakkan dan memperlancar pelaksanaan kegiatan. Ketidak tertiban administrasi pemerintah akan menimbulkan lemahnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat serta dapat menimbulkan risiko hukum. Transparansi penyelenggaraan pemerintahan akan menutup kesempatan aparatur pemerintah untuk melakukan penyelewengan karena memperluas kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan juga akan membuka partisipasi masayarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat semakin lebih baik. Misi Kedua : Mewujudkan pelaksanaan tertib hukum dan HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan. Negara Indonesia merupakan negara hukum sehingga segala proses penyelengaraan pemerintahan haruslah berdasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang ada termasuk berbagai produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah yang dibuat wajib ditaati dan dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Misi Ketiga : Mewujudkan

organisasi dan ketatalaksanaan yang ideal mengacu pada

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan berbagai urusan yang diberikan oleh pemerintah yang susunan organsiasinya ditetapkan dalam sebuah peraturan daerah. Keberadaan struktur D:\PPID Pemkab. Jembrana\LAKIP SKPD TH 2013\LAKIP SEKDA 2013\2. Narasi lakip 2013 BAB II.Doc

11

BAB II Lakip

organisasi yang ideal dimaksudkan bahwa struktur yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seluruh penyelenggaraan pemerintahan dapat berfungsi secara optimal dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Misi Keempat : Mewujudkan pelayanan tertib administrasi penyediaan sarana rumah tangga sekretariat daerah. Pegawai merupakan aparatur penyelenggara pemerintahan yang juga mempunyai hak dan kewajiban yang melekat dalam status kepegawaiannya, maka Pelayanan yang baik terhadap pemenuhan hak-hak pegawai akan dapat meningkatkan kesadaran pegawai untuk memenuhi kewajibannya. Setiap organisasi membutuhkan sarana yang memadai agar penyelenggaraan kegiatannya dapat berjalan dengan lancar. Sebagai organisasi besar, sekretariat daerah membutuhkan sarana yang besar pula untuk dapat berjalan dengan optimal. Namun demikian dengan berbagai keterbatasan anggaran yang dimiliki tentunya memerlukan pengelolaan anggaran yang baik dan tertib administrasi dalam proses penyediaan sarana tersebut agar betulbetul sesuai dengan kebutuhan dan bebas dari praktek-praktek KKN. Misi Kelima :

Mewujudkan pelayanan protokoler, koordinasi, sandi dan telekomunikasi serta kehumasan yang mantap dalam rangka suksesnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pelayanan Protokoler bagi kepala/wakil kepala daerah dan bagi tamu-tamu pemerintah kabupaten serta pelaksanaan acara resmi mutlak harus dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, memfasilitasi rapat Koordinasi antar Instansi maupun Unit Kerja harus senantiasa dilaksanakan secara berkelanjuta sehingga tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Penyampaian informasi mengenai acara Bupati/wakil Bupati dan pencapaian pembangunan serta informasi lainya yang dipentingkan oleh masyarakat secara rutin sehingga pecapaian pemerintah dapat diketahui secara luas. Sehubungan dengan pelayanan Sandi dan telekomunikasi dalam hal surat kawat dan feximaile serta kerahasiaannya merupakan tugas yang memerlukan SDM yang terlatih dalam menterjemahkan sandi yang dikirim oleh pemerintah atasan.


12

BAB II Lakip

Misi keenam : Meningkatkan keimanan, ketakwaan dan kerukunan umat beragama dan monitoring, evaluasi pelaksanaan Hibah dan Bansos

bidang ekonomi,

pembangunan dan sosial budaya. Penduduk Kabupaten Jembrana dilihat berdasarkan agama yang dianut dapat dikatakan sangat hitrogen dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Bali, untuk itulah perlu dilakukan program dan kegiatan pemerintah untuk dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan dan kerukunan umat beragama. Program dana ibah dan Bansos yang digelontorkan pada masyarakat merupakan salah satu langkah peningkatan keimanan, ketakwaan dan kerukunan umat beragama, haruslah dilakukan monetoring dan evaluasi pelaksanaannya agar adanya transparasi realisasi anggaran dimaksud. Misi Ketujuh: Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel; Pengelolaan keuangan daerah haruslah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada serta dapat dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai hasil yang optimal. Demikian pula harus terbuka kepada publik sebagai mekanisme kontrol terhadap pengelolaan keuangan dan meminimalisir penyelewengan. Misi kedelapan :

Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pengelolaan dan penatausahaan barang daerah haruslah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada serta dapat dikelola dan dimanfaatkan sebaik mungkin.

3.

Tujuan dan Sasaran Sekretaris Daerah Kabupataen Jembrana. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun, guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Meneg PAN menyatakan: “Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5(lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organissai dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan


13

BAB II Lakip

tugas dan fungsi organisasi. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan” Meneg PAN, 2008:21-22). Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sasaran (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dari dua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran kegiatan adalah hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu bulanan, triwulanan paling lama satu tahun. Adapun Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana dipaparkan per- Bagian dengan pertimbangan lebih memudahkan dalam perencanaan dan evaluasi. Tabel 2.1 Penjabaran Misi -Tujuan Sekretaris Daerah No

Misi

I

Asisten Ketataprajaan

1.

Bagain Pemerintahan - Mewujudkan akuntabilitas dan transaparansi penyelenggaraan pemerintahan

Tujuan

1. Terciptanya sistem administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat taerhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2

Bagian Hukum dan HAM - Mewujudkan pelaksanaan tertib hukum 3. Meningkatnya kehidupan supremasi hukum dan HAM dalam penyelenggaraan dan HAM pemerintahan


14

BAB II Lakip

No

Misi

3.

Bagian Organisasi dan Tatalaksana - Mewujudkan organisasi dan ketatalaksanaan yang ideal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

4.

Tujuan

4. Terwujudnya Organisasi dan Tatalaksana pemerintahan yang efektif dan efisien.

Bagian Umum -Mewujudkan pelayanan tertib administrasi penyediaan sarana rumah tangga sekretariat daerah.

5. Terpenuhinya kebutuhan sarana sekretariat daerah yang cepat, tepat dan relevan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Jembrana

IIAsisten Ekonomi Pembangunan dan Sosial 1 Bagian Humas dan Protokol -Mewujudkan pelayanan protokoler, koordinasi, sandi dan telekomunikasi serta kehumasan yang mantap dalam rangka suksesnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

6. Meningkatnya pelayanan protokoler, koordinasi, sandi dan telekomunikasi serta kehumasan yang mantap dalam rangka suksesnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

2.

Bagian Ekbang Sos Bud.

-Meningkatkan

3.

keimanan, ketakwaan dan 7. Meningkatnya keimanan, ketakwaan dan

kerukunan umat beragama dan monitoring,

kerukunan umat beragama dan monitoring,

evaluasi pelaksanaan Hibah dan Bansos

evaluasi pelaksanaan Hibah dan Bansos

bidang ekonomi, pembangunan dan sosial

bidang ekonomi, pembangunan dan sosial

budaya.

budaya.

Bagian Keuangan - Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan

8. Meningkatnya efektifitas sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah


15

BAB II Lakip

No

Misi

Tujuan

dan akuntabel.

9. Meningkatnya efisiensi sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah

4.

Bagian Perlengkapan - Mewujudkan pengelolaan dan

10. Meningkatnya sistem pengelolaan barang milik

penatausahaan barang milik daerah.

daerah 11. Meningkatnya penatausahaan barang milik daerah

Tabel 2.2 Sasaran Sekretaris Daerah No

Tujuan

I

Asisten Ketataprajaan

1.

Bagain Pemerintahan

Sasaran

a. Terciptanya sistem administrasi Ketersediaan buku LKPJ dan LPPD pemerintahan yang efektif dan efisien Meningkatnya tertib administrasi pertanahan Terdatanya nama-nama unsur rupabumi Terwujudnya Pelaksanaan penetapan Batas Wilayah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Meningkatnya kerjasama antar daerah dan pihak ketiga b. Meningkatnya partisipasi masyarakat daerhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2

Bagian Hukum dan HAM - Meningkatnya kehidupan supremasi hukum dan HAM

3.

Meningkatnya partisipasi masyarakat

Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat

Bagian Organisasi dan Tatalaksana - Terwujudnya Organisasi Pemkab yang

Terciptanya organisasi Pemkab. Jembrana


16

BAB II Lakip

No

Tujuan efektif dan efesien.

Sasaran yang efektif dan efisien Adanya SOP, anjab, ABK, dan evaluasi organisasi dan Tupoksi serta pembinaan CPP dan CBAN

4.

Bagian Umum - Terpenuhinya kebutuhan sarana sekretariat daerah yang cepat, tepat dan relevan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Jembrana

Terpenuhinya kebutuhan sarana sekretariat daerah yang cepat, tepat dan relevan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Jembrana Meningkatnya koordinasi yang mantap Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

II Asisten Ekonomi Pembangunan dan Sosial 1 Bagian Humas dan Protokol - Meningkanya pelayanan protokoler, koordinasi, sandi dan telekomunikasi serta kehumasan yang mantap dalam rangka suksesnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

1. Meningkatnya pengadaan pakaian kerja lapangan 2. meningkatnya pakaian khusus hari-hari tertentu 3. meningkatnya dialog/audensi dg tokohtokoh masyarakat pimpinan/anggota ormas 4. meningkatnya koordinasi dengan pemerintah lainnya 5. meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah tangga kepala daerah/wakil kepala daerah 6. meningkatnya kunjungan kerja pejabat Negara 7. meningkatnya fasilitasi sewa rumaha jabatan Kepala Daerah/wakil kepala daerah 8. meningkatanya pemeliharaan kesehatan kepala daerah/wakil kepala daerah


17

BAB II Lakip

No

Tujuan

Sasaran 9. meningkatnya pendidikan dan pelatihan peningkatan kopetensi kepala daerah/wakil kepala daerah 10. meningkatnya kerja sama informasi dan media

2.

Bagian Ekbang Sos Bud.

a. Meningkatnya keimanan, ketakwaan dan kerukunan

umat

beragama

dan

Terlaksananya

kewajiban Pemkab

Jembrana

dalam mengaturkan upacara penganyar ke pura-

monitoring, evaluasi pelaksanaan Hibah

pura yang didalam maupaun diluar kabupaten.

dan

Terlaksananya pengiriman Sulinggih, pemangku,

Bansos

bidang

ekonomi,

pembangunan dan sosial budaya.

Tukang Banten, serta Calon Instrukur Pasraman untuk mengikuti pelatihan Terlaksananya monitoring, evaluasi pelaksanaan hibah dan bansos bidang ekonomi, pembangunan serta social budaya.

3.

Bagian Keuangan a. Meningkatkan administrasi

efektifitas

sistem

pengelolaan

keuangan

efisiensi

sistem

pengelolaan

keuangan

Terwujudnya

Efektifitas

Sistem

Administrasi

Pengelolaan Keuangan Daerah

daerah b. Meningkatkan administrasi

Terwujudnya

Efisiensi

Sistem

Administrasi

Pengelolaan Keuangan Daerah

daerah 4.

Bagian Perlengkapan a. Meningkatkan

sistem

pengelolaan

barang milik daerah b. Meningkatkan penatausahaan barang milik daerah

Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengelolaan Barang Daerah Terwujudnya peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah


18

BAB II Lakip

Tabel 2.3 Sasaran Terpilih dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2013 ( disajikan per-Bagian ) Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Satuan

I. Asisten Ketataprajaan 1. Bagian Pemerintahan Ketersediaan buku LKPJ dan LPPD Jumlah buku LPPD dan LKPJ yang

Buah

disusun Terdatanya

nama-nama

unsur Jumlah pelaksanaan penataan

kali

rupabumi Terwujudnya penetapan

Pelaksanaan Jumlah Desa/Kel di fasilitasi Batas

Desa/Kelurahan

Wilayah, penyelesaian tapal batas wilayah

Kecamatan dan Desa/Kelurahan Jumlah pemerosesan sertifikat asset Meningkatnya tertib administrasi pertanahan

Sertifikat/buah

tanah pemkab dan rekomendasi alih fungsi lahan. Kegiatan Fasilitasi penyelesaian

Kasus

konflik konflik pertanahan Meningkatnya kerjasama antar

Jumlah sosialisasi peraturan

daerah dan pihak ketiga

kerjasama dan fasilitasi penyusunan

kali

dukumen kerjasama

Mingkatnya partisipasi masyarakat

Jumlah kerjasama

Buah/daerah

Jumlah pelaksanaan peringatan hari

kegiatan

besar dan bersejarah 2. Bagian Hukum dan HAM Peningkatan kualitas produk hukum

Jumlah kegiatan pengharominsan

daerah yang dihasilkan.

peraturan per U-U Jumlah Ranperda yang diajukan ke

kegiatan

Buah/ranperda

DPRD D:\PPID Pemkab. Jembrana\LAKIP SKPD TH 2013\LAKIP SEKDA 2013\2. Narasi lakip 2013 BAB II.Doc

19

BAB II Lakip

Sasaran

Indikator Kinerja Utama Jumlah Kasus yang difasilitasi dalam

Satuan kasus

penyelesaian Jumlah himpunan produk hukum

Buah/buku

yang terdokumentasikan Meningkatnya kesadaran hukum

Jumlah kegiatan penyuluhan hukum

masyarakat

dan pembinaan Desa sadar hukum Jumlah kegiatan sosialisasi produk

kegiatan

kegiatan

hukum daerah dan peraturan perundang-undangan 3. Bagian Organisasi & Tatalaksana Terciptanya organisasi pemkab

Jumlah sertifikat ISO/SNI

paket

Jembrana yang bersih, efektif dan

Jumlah penyusunan perencanaan laporan

efisien.

dan pelaporan kinerja yang disusun

Adanya SOP, anjab, ABK, dan

Jumlah Prosedur kerja SKPD yang

SKPD

evaluasi organisasi dan Tupoksi serta disusun pembinaan CPP dan CBAN

Jumlah Laporan anjab dan analisis

Buah

beban kerja yang disusun Jumlah Pelaksanaan penataan dan

SKPD

evaluasi organisasi dan dan Tupoksi Jumlah SKPD yang dibina

SKPD

Terpenuhinya kebutuhan sarana

Jumlah penyediaan materai,

Buah

sekretariat daerah yang cepat, tepat

perangko dan paket pengiriman

dan relevan sesuai dengan

Jumlah penyediaan sewa peralatan

kebutuhan Pemerintah Kabupaten

dan perlengkapan kantor

Jembrana

Jumlah penyediaan bahan pembersih Jenis/orang

4. Bagian Umum

Buah/Jenis

dan jasa untuk kebersihan


20

BAB II Lakip

Sasaran

Indikator Kinerja Utama Jumlah penyediaan jasa

Satuan jenis

pemeliharaan dan suku cadang peralatan Jumlah penyediaan alat tulis kantor

Buah/jenis

Jumlah penyediaan barang cetak dan Buah/lembar fotocopy Jumlah penyediaan peralatan dan

Gedung

perlengkapan kantor Jumlah penyediaan kebutuhan

Buah/jenis

peralatan rumah tangga Jumlah penyediaan surat kabar dan

Buah/jenis

majalah Jumlah penyediaan bahan bakar

liter

premium dan solar Jumlah penyediaan nasi kotak,

Kotak/orang

snack, dan prasmanan Jumlah penyediaan jasa sewa

buah

kendaraan dinas operasional Jumlah pelaksanaan fasilitasi rapat-

kali

rapat koordinasi/ konsultasi ke luar Meningkatnya koordinasi yang

daerah

mantap

Jumlah pelaksanaan pelayanan terhadap kunjungan tamu-tamu daerah

kali

Jumlah penyediaan jasa tenaga

orang

Meningkatnya kapasitas Sumber

administrasi dan jasa lainnya

Daya Aparatur

Jumlah pelaksanaan peningkatan

Kali/orang

sumber daya aparatur


21

BAB II Lakip

Sasaran


Satuan

II. Asisten Ekbang Sos 1. Bagian Ekbang Sos Bud Terlaksananya kewajiban Pemkab

Jumlah Pura yang dilaksanakan upacara

Jembrana dalam mengaturkan upacara

penganyar

Pura

penganyar ke pura-pura yang didalam maupaun diluar kabupaten. Terlaksananya pengiriman

Jumlah Sulinggih,Pemangku,Tukang

sulinggih,Pemangku,Tukang Banten

Banten serta Calon Instruktur Pasraman

serta Calon Instruktur Pasraman untuk

yang dikirim untuk mengikuti pelatihan.

Orang

mengikuti pelatihan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi

Jumlah Tim pemantauan dan

pelaksanaan Bansos pada bidang

evaluasi;Ekonomi,Pembangunan serta

Ekonomi,Pembangunan serta Sosial

Sosial Budaya di Kabupaten Jembrana

TIM

Budaya di Kabupaten Jembrana 2. Bagian Keuangan Terwujudnya efektifitas sistem administrasi pengelolaan keuangan

Jumlah Perda APBD

Buah/Perda

Jumlah Perbup Penjabaran APBD

Buah/perbub

Jumlah Perda Perubahan APBD

Buah

daerah

Jumlah Perbup Penjabaran Perubahan

buah

APBD Jumlah

Perda

Pertanggungjawaban

buah

APBD Jumlah

Pebup

Penjabaran

buah

sistem Jumlah pemeliharaan Jaringan Sistem

paket

Pertanggungjawaban APBD Terwujudnya administrasi daerah

efisiensi pengelolaan

keuangan Keuangan di Bagian Keuangan Jumlah pemeliharaan Sistem Informasi


Paket

22

BAB II Lakip

Sasaran


Satuan

Pengelolaan Keuangan SKPD Jumlah

pembinaan

Penatausahaan

kegiatan

Keuangan Daerah Jumlah

Laporan Prognosis Realisasi

laporan

anggaran Pembayaran Gaji

Rp.

Anggaran Jumlah PNSD

Jumlah Perbup Kebijakan Akuntansi

buah

Pemerintah Daerah 3. Bagian Perlengkapan Terwujudnya Barang Daerah

Sistem

Pengelolaan PJU yang berfungsi dengan baik dalam

th

setahun Jumlah

pemenuhan

kendaraan

dinas/operasional penyediaan perlengkapan rumah jabatan pemenuhan

perlengkapan

Gedung

Kantor pemenuhan peralatan Gedung Kantor pemenuhan kebutuhan meubeler Pemeliharaan

kendaraan

Dinas/Operasional pemeliharaana Gedung Kantor Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor Terwujudnya Pakaian Dinas beserta kelengkapannya. Terwujudnya Pakaian dinas beserta kelengkapannya.


23

BAB II Lakip

Sasaran


Satuan

Terwujudnya penataausahaan barang Terwujudnya Buku Pedoman Standarisasi milik daerah

harga. Terwujudnya

Sistem/

Managemen

Aset/Barang Daerah. 4. Bagian Humas dan Protokol Terlaksananya pemerintah

koordinasi

Pusat

dan

dengan Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah pemerintah

lainnya.

pusat

dan

pemerintah

lainnya. Jumlah Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah

pusat

dan

pemerintah

lainnya. Terlaksananya

pelayanan

kedinasan Jumlah

kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah. Terlaksananya

sewa

penerima kunjungan kerja

pejabat negara.

rumah Jumlah sewa rumah jabatan / rumah

jabatan/rumah dinas.

dinas

Terlaksananya Penyediaan keperluan Terpenuhinya

Penyediaan

Keperluan

Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Rumah Tangga Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.

Kepala Daerah.

Terlaksananya Peningkatan kapasitas Jumlah mengikuti kegiatan Peningkatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

kapasitas kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Terlaksananya Pemeliharaan kesehatan Jumlah pemeliharaan kesehatan kepala kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.

daerah/wakil kepala daerah.

Terlaksannya kerjasama informasi dan Jumlah kerjasama informasi dan media media masa.

masa

Terlaksananya pakaian kerja lapangan.

Jumlah

pengadaan

pakaian

kerja

lapangan. Terpenuhinya pakaian khusus hari - hari Jumlah Pengadaan pakaian khusus haritertentu.

hari tertentu.


24

BAB II Lakip

4. Cara Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Dalam merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai dengan optimal diperlukan cara mencapainya dengan menetapkan beberapa kebijakan dan program.

a) Kebijakan Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan di masing-masing Bagian dibawah Asisten Ketataprajaan. Setiap tahun dalam perencanaan stratejik ditetapkan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan merupakan keputusan-keputusan yang dibuat yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk pengambilan kebijakan. Adapun kebijakan yang ditempuh antara lain : 1.

Meningkatkan Tertib Administrasi Pemerintahan.

2.

Meningkatkan partisifasi masayarakat

3.

Meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah

4.

Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur

5.

Meningkatkan penataan peraturan perundang-undangan

6.

Meningkatkan organisasi dan tatalaksana yang efektif dan efisien

7.

Meninkatkkan pelayanan administrasi perkantoran

8.

Meningkatkan pelayanan kadinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

9.

Menyusun pengembangan sistem laporan capaian kinerja

10.

Meningkatkan keimanan, ketaqwaaan serta kerukunan umat beragama

11.

Meningkatkan monitoring dana ibah dan bansos bidang ekonomi, pembangunan dan sosial budaya.

12.

Meningkatkan efektifitas sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah

13.

Meningkatkan sistem pengelolaan barang daerah

14.

Menigkatkan penatausahaan barang milik daerah.

b) Program. Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan sebagaimana di atas. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan D:\PPID Pemkab. Jembrana\LAKIP SKPD TH 2013\LAKIP SEKDA 2013\2. Narasi lakip 2013 BAB II.Doc

25

BAB II Lakip

sasaran serta kebijakan, dengan demikian program disusun secara nyata, sistimatis dan terpadu. Adapun Program Sekda. Kabupaten Jembrana diuraikan per-Bagian untuk memudahkan pengawasan dalam pelaksanaannya. I. Asisten Ketataprajaan : A. Bagian Pemerintahan, dengan Program sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelapaoran Capaian Kinerja dan Keuangan 2. Program Penataan Daerah otonomi Baru 3. Program Pembinaan Masyarakat 4. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 5. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 6. Program Peningkatan Kerjasama antar daerah B. Bagian Hukum dan HAM, dengan Program sebagai berikut 7. Program Penataan Peraturan Perundangan. C. Bagian Organisasi dan Tatalaksana, dengan Program,sebagai berikut : 8. Program Penataan Peraturan Perundangan 9. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. D. Bagian Umum, dengan Program sebagai berikut : 10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12. Program Fasilitasi pelayanan tamu-tamu daerah,. 13.. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

II.

Program dan Kegiatan Asisten Ekonomi Pembangunan dan Sosial Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana A. Bagian Ekonomi Pembangunan Sosial dan Budaya, dengan Rencana Program dan Kegiatan sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Nilai Budaya, dengan kegiatan : a. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah.


26

BAB II Lakip

b. Pemantauan dan evaluasi pengembangan nilai budaya. 2. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah: -. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pengelolaan bantuan Pemkab dan pengelolaan keuangan daerah lainnya B. Bagian Keuangan, dengan Program dan Kegiatan : 1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan : a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; b. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD; c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; d. Penyusunan Rancangan Peraturan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD; e. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; f. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; g. Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah h. Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD i. Pembinaan penatausahaan keuangan daerah; j. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran; k. Pengelolaan gaji PNSD; l. Menyusun Kebijakan Akuntasi Pemerintah Daerah. C. Bagian Perlengkapan, dengan Rencana Program dan Kegiatan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan adminstrasi perkantoran, dengan kegiatan : -. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; 2. Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran, dengan kegiatan : a. Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional; b. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan /Dinas; c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; D:\PPID Pemkab. Jembrana\LAKIP SKPD TH 2013\LAKIP SEKDA 2013\2. Narasi lakip 2013 BAB II.Doc

27

BAB II Lakip

d. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; e. Pengadaan meubeler; f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; g. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor h. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 3. Program peningkatan disiplin aparatur, dengan kegiatan: a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya b. Penyusunan standard satuan harga c. Peningkatan managemen aset/barang daerah 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah a. Penyusunan Standard Satuan Harga b. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah. D. Bagian Humuas dan Protokol, dengan kegiatan : 1. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, dengan kegiatan : a. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah lainnya b. Dialog/ Audensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat,Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial Kem asyarakatan c. Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri d. Sewa Rumah Jabatan/ Rumah Dinas e. Penyediaan Keperluan Rumah Tangga Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah f. Pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah g. Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. 2. Program Kerjasama informasi dan media masa, dengan kegiatan : -

Penyebarluasan

informasi

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan. D:\PPID Pemkab. Jembrana\LAKIP SKPD TH 2013\LAKIP SEKDA 2013\2. Narasi lakip 2013 BAB II.Doc

28

BAB II Lakip

3. Program Peningkatan disiplin aparatur, dengan kegiatan : a. Pengadaan pakaian lapangan b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

B. PERJANJIAN KERJA 2013. Penetapan perjanjian kerja yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja harus berpedoman pada Rencana Kinerja (Renja). Renja disusun setiap tahun yang merupakan penjabaran dari pada Renstra yang memuat informasi tentang : (a) sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; (b) indikator kinerja sasaran dan target capaiannya; (c) program; (d) kegiatan; (e) indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya. Mengacu pada tabel 2.3 di atas, Adapun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekda Kabupaten Jembrana, sebagaimana terlapir dalam lampiran LAKIP ini. Berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekretaris Daerah menetapakan Penetapan Kinerja Tahun 2013 yang merupakan perjanjian kerja dengan Bupati selaku atasannya. Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu dengan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Adapun Penetapan Kinerja Sekretaris Daerah merupakan penggabungan dari Penetapan Kinerja Asisten Ketataprajaan dan Asisten Ekonomi Pembangunan dan Sosial sebagai berikut :


29

BAB II Lakip

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program / Kegiatan

Anggaran

No 1

2

3

4

5

5

I

(Rp.)

BAGIAN PEMERINTAHAN

1.

Tersusunnya Laporan Kinerja ( Buku LKPJ dan LPPD ) tepat waktu

2.

Terwujudnya tertib admnistrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

3.

Terlaksananya peringatan hari-hari besar dan bersejarah nasional

4.

Terfasilitasi dan terselenggaranya kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Daerah/Kota dan dengan pihak ketiga

5.

Terwujudnya pelaksanaan Penetapan Batas Wilayah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan

II

BAGIAN HUKUM DAN HAM

Cakupan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah buku LKPJ dan LPPD

100% 120 buku

Cakupan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah

100%

Jumlah sertifikat dan rekomendasi pemanfaatan tanah

35 sertifikat, 22 buah

Cakupan Pembinaan Masyarakat

100%

Jumlah pelaksanaan peringatan hari-hari besar dan bersejarah nasional di Kabupaten Jembrana Cakupan Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

20 kegiatan

Jumlah Dokumen Kerjasama

10 Dokumen Kerja sama

100%

Cakupan Penataan Daerah Otonomi Baru

100%

Jumlah Tapal Batas Wilayah Desa/Kelurahan yang ditetapkan

1 paket kegiatan


Program Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah Kegiatan Penataaan Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah Program Pembinaan Masyarakat Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah Kabupaten/Kota Program Penataan Daerah Otonomi Baru Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah

71,160,000

71,160,000

176,167,000

176,167,000

670,232,000

670,232,000

143,420,000

143,420,000

139,705,000

139,705,000

30

BAB II Lakip

1.

Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan

Cakupan Penataan Peraturan PerundangUndangan

100%

Jumlah Pelaksanaan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan oleh Panitia RANHAM Kabupaten Jembrana

4 Kegiatan

Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Disampaikan ke DPRD Jumlah Kasus Yang Difasilitasi dalam Penyelesaiannya

5 Ranperda

Jumlah himpunan produk hukum daerah yang terdokumentasikan

2.

III

1.

2.

Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat

Jumlah kegiatan penyuluhan hukum dan pembinaan desa sadar hukum Jumlah Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan

3 Kasus

3 buku Himpunan Produk Hukum Daerah dan 1 Katalog Produk Hukum Daerah 5 kegiatan

5 kegiatan

Program Penataan Peraturan PerundangUndangan Kegiatan Kajian Peraturan PerundangUndangan Daerah Terhadap Peraturan PerundangUndangan yang baru, lebih tinggi dan Keserasian antar Peraturan PerundangUndangan Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah Kegiatan Penyelesaian dan Pelayanan Bantuan Masalah-masalah Hukum dan HAM Kegiatan Dokumentasi Peraturan PerundangUndangan

650,000,000

Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Pembinaan Desa Sadar Hukum Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah dan Peraturan PerundangUndangan

32,000,000

Program Peningkatan Pengembangan Sisitem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Program Penataan Peraturan Perundang Undangan

36,216,000

46,000,000

263,000,000

210,000,000

66,000,000

33,000,000

BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA

Terciptanya Organisasi Kabupaten Jembrana yang bersih, efektif dan efesien

Terciptanya Organisasi Kabupaten Jembrana yang bersih, efektif dan

Cakupan Peningkatan Pengembangan Sisitem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

100%

Jumlah Buku LAKIP yang dicetak

20 Buku

Cakupan Penataan Peraturan Perundang Undangan

100%


36,216,000

29,500,000

31

BAB II Lakip

efesien

3. - Terciptanya Organisasi Kabupaten Jembrana yang bersih efektif dan efesien

- Adanya SOP, Anjab, ABK, dan Evaluasi Organisasi, TUPOKSI serta CPP dan CBAN

IV

BAGIAN UMUM

1.

- Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Sekretariat Daerah yang cepat, tepat, dan relevan sesuai dengan kebutuhan

Jumlah Terlaksananya Pemeliharaan Sertifikasi ISO/SNI Cakupan Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Jumlah Tersusunnya Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Aparatur Jumlah Tersusunnya Prosedur Kerja dan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kabupaten Jembrana Jumlah Terlaksananya Penataan / Evaluasi Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi SKPD JumlahTersusunnya Evalusi Jabatan dan Beban Kerja Jumlah Terlaksananya Pembinaan Lomba Citra Pelayanan Prima (CPP) dan Lomba Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN)

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Penyediaan materai, dan paket pengiriman Jumlah Penyediaan sewa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan pembersih dan jasa untuk kebersihan Jumlah Penyediaan pemeliharaan dan suku cadang peralatan Jumlah Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Penyediaan barang cetak dan fotocopy Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga

ISO / SNI

29,500,000

1 Paket 100%

3 Buku ( RKT, IKU, LAKIP)

Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

264,209,200

Prosedur Kerja dan Tata Naskah Dinas

105,000,000

15,000,000

33 SKPD

6 Kali

50 Buku Laporan 1 Paket Kegiatan (CPP/CBAN)

100%

5.537 pucuk surat 12 bulan

28 buah

25 jenis

52 buah 48 jenis

24 jenis peralatan 20 jenis


Penataan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

40,900,000

Evaluasi Jabatan dan Beban Kerja

46,084,200

Citra Pelayanan Prima (CPP) dan Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN)

57,225,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

10,725,432,350

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

292,500,000

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

33,050,000

2,056,081,000

149,550,000

149,022,350 318,057,000

236,925,000

186,035,000

32

BAB II Lakip

- Meningkatnya Koordinsi yang mantap

2.

3.

Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Sekretariat Daerah yang cepat, tepat, dan relevan sesuai dengan kebutuhan

Meningkatnya Koordinasi yang mantap

4.

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya

V

BAGIAN KEUANGAN

1

Terwujudnya efektifitas sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah

Jumlah penyediaan surat kabar dan majalah

12 bulan

Jumlah penyediaan bahan bakar minyak

48 unit kendaraan

Tersedianya nasi kotak, snack, dan prasmanan

200 kali kegiatan

Jumlah penyediaan jasa tenaga administrasi dan jasa lainnya Jumlah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi/ konsultasi ke luar daerah

12 bulan

Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100%

Jumlah Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional

18Unit

Cakupan Peningkatan Fasilitas Pelayanan Tamu-tamu Daerah

100%

12 bulan

Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Terhadap Kunjungan Tamu-tamu Daerah Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

12 bulan

Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

10 Paket

Jumlah Perda APBD

100%

100 buku


Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

318,400,000

1,255,625,000

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi

243,000,000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional Program Peningkatan Fasilitas Pelayanan Tamu-tamu Daerah Kegiatan Pelayanan Kunjungan Tamutamu Daerah

1,434,055,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Aparatur

150,000,000

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD T.A 2014 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

189,546,000

1,380,800,000

1,380,800,000

1,360,866,000

1,360,866,000

150,000,000

108,772,500

108,772,500

119,208,000

33

BAB II Lakip

Keuangan Daerah Jumlah Perbup Penjabaran APBD

Jumlah Perda Perubahan APBD

Jumlah Perbup Penjabaran Perubahan APBD

100 buku

100 buku

100 buku

Jumlah Perda Pertanggungjawaban APBD

100 buku

Jumlah Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban APBD

100 buku


Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun anggaran 2012

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

119,208,000

244,772,500

244,772,500

138,722,400

138,722,400

126,504,900

126,504,900

121,931,121

34

BAB II Lakip

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

2

Terwujudnya efisiensi sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah

Jumlah Pemeliharaan Jaringan Sistem Keuangan di Bagian Keuangan

Jumlah pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan SKPD

Jumlah Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah anggaran Pembayaran Gaji PNSD

VI

48 jaringan

1 Jaringan

40 SKPD

75 buku

100%

350,000,000

350,000,000

100,000,000

100,000,000

613,320,523

613,320,523

113,673,500

113,673,500

104,253,473

104,253,473

BAGIAN PERLENGKAPAN

1 -

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD (SIADINDA) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan (SIMAKDA) Program Pembinaan & Pasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Pengelolaan gaji PNSD

Terbayarnya jasa air, listrik, dan sarana komunikasi (telepon)

Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 bulan


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

10,775,576,100

10,775,576,100

35

BAB II Lakip

Listrik

2

-

-

-

-

Tepenuhinya Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya Pengadaan Meubeleur Tepenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

-

Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/ berkala kend. dinas/operasional

-

Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

21 jenis

15 Jenis

5 Jenis

12 bulan

12 bulan

12 bulan

3

-

Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Meningkatnya disiplin aparatur Pemerintah Kabupaten Jembrana

2 paket

4

-

-

VII

Buku Pedoman Standarisasi Satuan Harga atas Pengadaan Barang/Jasa Terwujudnya Sistem Pengelolaan Barang Daerah

200 buku Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Terselengarakannya Penatausahaan Atas Aset/Barang Milik Daerah secara Tertib.

120 orang

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan KegiatanPerlengkapa n Rumah Jabatan/Dinas Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Meubeleur

3,680,363,700

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Penyusunan Standard Satuan Harga

938,811,200

Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

833,815,000

596,675,000

1,073,177,500

225,000,000

646,700,000

200,000,000

502,500,000

502,500,000

882,486,600

48,671,600

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

1


Program Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala

2,862,665,150

36

BAB II Lakip

-

Terlaksananya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah lainnya Terlaksananya pelayanan kedinasan Kepala Daerah

Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah lainnya Jumlah Penerima kunjungan kerja pejabat negara

-

Terlaksananya sewa rumah jabatan/rumah dinas

Jumlah sewa rumah jabatan/rumah dinas

12 bulan

-

Terlaksananya penyediaan keperluan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terlaksananya dialog / audensi Kepala Daerah dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi social dan masyarakat Terlaksananya pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Terpenuhinya penyediaan keperluan rumah tangga Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah

12 bulan

Jumlah dialog / audensi Kepala Daerah dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi social dan masyarakat

240 kali

Jumlah pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

12 bulan

-

-

-

71 kali

24 kali

2

-

Terlaksananya kerjasama informasi dan media massa

Jumlah kerjasama informasi dan media massa

12 unit

3

-

VIII 1

2

Terpenuhinya pakaian khusus hari-hari tertentu BAGIAN EKBANGSOSBUD Terlaksananya Upacara Keagamaan Kewajiban Pemkab Jembrana Tersedianya sarana dan prasarana bercorak kesenian dan kebudayaan

Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

10 stel

Jumlah paket melaksanakan upacara

31 Paket

Jumlah sarana dan prasarana bercorak kesenian dan kebudayaan

12 jenis


Daerah/Wakil Kepala Daerah Kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintrah lainnya Penerimaan kunjungan pejabat Negara/departemen/l embaga pemerintahan non departemen/luar negeri Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas

1,000,000,000

78,412,000

126,000,000

Penyediaan keperluan rumah tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dialog / audensi Kepala Daerah dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial kemasyarakatan Penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program kerjasama Informasi dan Media massa Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1,389,550,000

Pengembangan Nilai Budaya/Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Pengembangan Nilai Budaya/Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan

868,000,000

236,703,150

32,000,000

796,420,500

796,420,500

10,000,000

10,000,000

3,597,500,000

37

BAB II Lakip

Program Pengembangan Nilai Budaya 3

Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Ekonomi di Kab. Jembrana

- Frekuensi pelaksanaan pemantauan Jumlah buku yang tersedia

- 3 kali , 60 buku


Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah/Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Bantuan Pemkab

173,022,991

38

BAB III Lakip

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) adalah bentuk kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan LAKIP ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2013. Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward (penghargaan) dan punishment (hukuman).

Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang

digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD di lingkungannya. Dalam ketentuan

umum

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

D:\PPID Pemkab. Jembrana\LAKIP SKPD TH 2013\LAKIP SEKDA 2013\4. Narasi lakip 2013 BAB III.Doc

39

BAB III Lakip

Sedangkan dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri 59 Tahun 2007 menggunakan jenis indikator kinerja mulai dari input hingga outcomes sebagai berikut.

1). Input Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tersirat bahwa indikator input adalah segala sumber daya, baik dana, orang, alat maupun sistem yang digunakan dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran. Input adalah segala hal yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome sedangkan indikator input adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana input tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan outcome. Untuk menggambarkan kinerja dalam mengelola input tersebut, indikator kinerja input dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai (1) kuantitas input, (2) kualitas input, dan (3) kehematan dalam menggunakan input. 2). Proses Indikator proses memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Indikator mengenai proses dapat dikelompokkan menjadi (1) frekuansi proses/kegiatan, (2) ketaatan terhadap jadwal dan (3) ketaatan terhadap standar/ketentuan yang ditentukan dalam melaksanakan proses. 3). Output Indikator output memberikan gambaran mengenai output dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu aktivitas/kegiatan. Sama halnya dengan indikator input, indikator output sebaiknya juga dibedakan dengan outputnya sendiri. Output adalah segala hal yang dihasilkan oleh suatu aktivitas/kegiatan. Sedangkan indikator output adalah alat untuk menggambarkan bagaimana organisasi mengelola input tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan outcome. 3). Outcome Indikator outcome memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu organisasi. Hasil ini kadangkadang diperoleh langsung setelah barang dan jasa selesai. Dalam banyak kondisi, hasil baru


40

BAB III Lakip

akan diperoleh dalam rentang waktu yang cukup lama. Dalam kondisi yang lain, hubungan sebab akibat antara output dan hasil tidak dikaitkan secara langsung. Indikator kinerja outcome dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan (1) peningkatan kuantitas setelah output / kegiatan selesai, (2) perbaikan proses setelah output / kegiatan selesai, (3) peningkatan efisiensi setelah output / kegiatan selesai, (4) peningkatan kualitas setelah output / kegiatan selesai, (5) perubahan perilaku setelah output / kegiatan selesai, (6) peningkatan efektivitas setelah output / kegiatan selesai, dan (7) peningkatan pendapatan setelah output / kegiatan selesai. Untuk mengetahui capaian kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi dan rumus sebagai berikut : a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian =

Realisasi Rencana

x 100 %

b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut : Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

=

Rencana - ( Realisasi - Rencana ) Rencana

x 100 %

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). a. ANALISIS EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan / kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh


41

BAB III Lakip

pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuatan keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan / kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Adapun Pencapaian nilai akhir dari kinerja masing-masing sasaran Sekretaris Daerah, dapat diuraikan sebagai berikut: I. Asisten Ketataprajaan.

1.

Ketersediaan buku LKPJ dan LPPD. Untuk merealisasikan sasaran ini telah ditetapkan indikator kinerja “jumlah buku LKPJ dan LPPD yang disusun”. Strategi untuk pencapaian sasaran tersebut di atas, ditempuh melalui kegiatan penyusunan buku LKPJ dan LPPD dengan target 120 buku, didukung anggaran APBD Tahun 2013 sebesar Rp 71.160.000,00. Pencapaian target dalam Tahun 2013 adalah 120 buku dengan prosentase pencapaian target fisik 100 %, dan realisasi anggaran Rp. 71.074.000,00 (99,88 %). Dengan tercapainya target fisik 100%, maka terjadi penghematan anggaran sebesar Rp. 86.000,00 (0,12 %). Faktor penunjang keberhasilan sasaran adalah didukung staf 2 orang, hubungan kerja yang harmonis, dan komitmen seluruh SKPD dalam memberikan data/informasi yang dibutuhkan dalam melengkapi penyusunan LKPJ dan LPPD. Dari keberhasilan pencapaian target sasaran ini berdampak pada penyelesaian buku LKPJ dan LPPD tepat waktu serta hasil review dan penilaian Provinsi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lebih jelasnya keberhasilan pencapaian rencana/target, disajikan dalam bentuk tabel 3.1, sebagai berikut : Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 1 Sasaran 1 Terselesaikannya penyusunan buku LPPD dan LKPJ Bupati tepat waktu

IKU 2 Jumlah buku LKPJ dan LPPD

Target fisik/Anggaran 3 120 buku

Realisasi Fisik/Anggaran 4 120 buku

% Capaian Kinerja 5 100%

Rp 71.160.000

Rp. 71.074.000

99,88 %

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan tersebut di atas setiap tahunnya, dapat dilakukan dengan membandingkan dengan tingkat keberhasilan tahun sebelumnya yaitu Tahun 20012, sebagai berikut D:\PPID Pemkab. Jembrana\LAKIP SKPD TH 2013\LAKIP SEKDA 2013\4. Narasi lakip 2013 BAB III.Doc

42

BAB III Lakip

Sasaran 1 Terselesaikannya penyusunan buku LPPD dan LKPJ Bupati tepat waktu

IKU 2 jumlah buku LKPJ dan LPPD

Realisasi

% Capaian Kinerja

3 120 buku

Fisik/anggaran 4 120 buku

5 100%

Rp. 69.352.000

Rp. 69.142.000

99,70 %

Target fisik/Anggaran

Dengan perbandingan keberhasilan pencapaian target dengan tahun sebelumnya, Realiasi capaian target sasaran Ketersediaan buku LKPJ dan LPPD dapat di pertahankan.

2.

Terwujudnya tertib administrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Dalam rangka merealisasikan sasaran ini telah ditetapkan indikator “jumlah pemrosesan pensertifikatan tanah Pemerintah Kabupaten Jembrana dan surat rekomendasi pemanfaatan tanah”. Strategi untuk pencapaian sasaran ini, ditempuh melalui kegiatan “penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah”, dengan target 35 sertifikat dan 22 surat rekomendasi pemanfaatan tanah yang didukung anggaran dalam APBD Tahun 2013 sebesar Rp. 246.167.000,00. Capaian sasaran ini sampai akhir Tahun 2013 sebesar 24 sertifikat (68,57%) dan surat rekomendasi pemanfaatan tanah (300%) dengan realisasi anggaran sebesar

66 Rp.

210.801.800,00 (85,63%). Dengan pencapaian realiasasi target sertifikat 68,57% dan surat rekomendasi pemanfaatan tanah (300%), maka terjadi sisa anggaran sebesar Rp. 35.365.200,00. (14,37%). Tidak tercapainya sasaran berupa sertifikat dikarenakan

proses

pensertifikatan memerlukan waktu yang relatif panjang dan ketelitian dalam pemberkasan serta koordinasi lintas sektoral dengan instasi vertikal yang membidangi pertanahan dan pihak terkait lainnya. Sedangkan capaian sasaran berupa Surat Rekomendasi Pemanfaatan tanah sebesar 300% disebabkan oleh meningkatnya permohonan dan kebutuhan masyarakat dalam pemanfaatan tanah. Di tahun-tahun berikutnya agar tidak terjadi permasalahan seperti dimaksud, perlu dilakukan peningkatan kerjasama serta koordinasi lintas sektoral dengan instasi vertikal yang membidangi pertanahan dan pihak terkait lainnya serta inventarisasi terhadap aset-aset tanah


43

BAB III Lakip

yang diprioritaskan dalam penyelesaian sertifikat sehingga penghitungan kebutuhan biaya dapat ditentukan dalam perencanaan. Pencapaian target fisik ini, didukung oleh 2 staf yang berkomitmen untuk melaksanakan Tupoksi serta kompetensinya sesuai dengan bidang tugasnya. Disamping faktor tersebut, juga terjalin hubungan koordinasi yang harmonis dengan instansi vertikal yang membidangi pertanahan serta dukungan aparat kecamatan dan desa/kelurahan. Keberhasilan pencapaian target ini

berdampak pada

meningkatnya jumlah proses

pensertifikatan aset khususnya tanah yang dikuasi oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana. Untuk lebih jelasnya pencapaian sasaran ini, di sajikan dalam tabel berikut : Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 2

Sasaran

IKU

Target Fisik/Anggaran

1 Terwujudnya tertib administrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

2 Jumlah pemrosesan pensertifikatan tanah Pemerintah Kabupaten dan rekomendasi pemanfaatan tanah

3 35 sertifikat dan 22 surat rekomendasi pemanfaatan tanah Rp. 246.167.000

Realisasi Fisik/anggaran

% Capaian Kinerja 5 68,57% dan 300%

4 24 sertifikat dan 66 surat rekomendasi pemanfaatan tanah Rp. 210.801.800 85,63%

Pencapaian target tahun 2013 sebagaimana tersebut di atas, dibandingkan dengan keberhasilan pencapaian target pada Tahun 2012 terjadi penurun pencapaian target, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ; Sasaran

1 Terwujudnya tertib administrasi penguasaan , pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

IKU 2 Jumlah pemrosesan pensertifikatan tanah Pemerintah Kabupaten dan rekomendasi pemanfaatan tanah


Realisasi

Fisik/anggaran 3 4 35 sertifikat dan 22 35 sertifikat dan surat rekomendasi 22 surat rekomendasi Rp. 283.535.000 Rp. 70.925.000



25,01%

44

BAB III Lakip

Penurunan di beberapa target disebabkan adanya regulasi baru terkait dengan penyelesaian sertifikat di instansi yang menangani Pertanahan sehingga proses pensertifikan mengalami keterlambatan dan tidak dapat diselesaikan pada tahun 2013.

3.

Terwujudnya pelaksanaan penetapan batas wilayah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Indikator kinerja utama dari sasaran terwujudnya pelaksanaan penetapan batas wilayah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan adalah jumlah kegiatan penetapan batas wilayah. Strategi yang ditempuh melalui kegiatan fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah, dengan target 1 paket dan didukungan anggaran dalam APBD Tahun 2013 sebesar Rp. 89.705.000,00. Dalam pelaksanaan sampai akhir Tahun 2013, pencapaian target sasaran ini fisiknya sebesar 1 paket (100%) dan realisasi anggaran sebesar Rp. 87.210.000,00 (97,22%). Dengan tercapainya target fisik 100%, maka terjadi penghematan anggaran sebesar Rp. 2.495.000,00 (2,78%), adapun faktor penunjang keberhasilan kinerja sasaran ini adalah dukungan staf sebanyak

3 orang dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan, hubungan kerja yang

harmonis, dan komitmen Kelurahan/Desa untuk menyukseskan kegiatan ini. Dari keberhasilan pencapaian target sasaran ini berdampak pada semakin jelasnya batas-batas wilayah Desa/Kelurahan. Adapun pencapaian target sasaran kegiatan disajikan dalam tabel berikut : Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya pelaksanaan penetapan batas wilayah antar desa/kelurahan, 4.

IKU 2 Jumlah kegiatan penetapan batas wilayah.

1 paket

1 paket


Rp. 89.705.000

Rp. 87.210.000

97,22%

Target Fisik/Anggaran

Realisasi Fisik/Anggaran

3

4

Terfasilitasinya dan Terselenggaranya kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Daerah/Kota dan dengan pihak ketiga Indikator kinerja utama dari sasaran Terfasilitasinya dan Terselenggaranya kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Daerah/Kota dan dengan pihak ketiga ini adalah ”Jumlah Dokumen Kerjasama”. Strategi yang ditempuh untuk mencapai sasaran ini, melalui kegiatan


45

BAB III Lakip

fasilitasi kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan target 10 (sepuluh) dokumen kerjasama dan didukung anggaran APBD Tahun 2013 sebesar Rp. 143.420.000,00. Dalam pelaksanaan sampai akhir Tahun 2013, pencapaian target sasaran ini fisiknya sebesar 8 dokumen kerjasama, dengan prosentase pencapaian/realisasi target (80%) dan realisasi anggaran sebesar Rp. 142.007.000,00 (99,01%) maka terjadi penghematan anggaran sebesar Rp. 1.413.000,00 (0,99 %). Pencapaian realisasi target fisik 80%, dikarenakan dari 10 kerjasama daerah yang difasilitasi, 2 diantaranya tidak dapat dilaksanakan karena belum memenuhi prinsip-prinsip kerjasama daerah seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah. Adapun faktor penunjang keberhasilan kinerja sasaran ini adalah dukungan staf dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan, hubungan kerja yang harmonis, dan komitmen seluruh SKPD untuk melakukan koordinasi dalam penyusunan naskah perjanjian. Dari pencapaian target sasaran ini berdampak pada terinventarisasinya naskah-naskah perjanjian yang dilaksanakan oleh SKPD-SKPD dan materi yang diatur dalam naskah perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pencapaian target sasaran disajikan dalam tabel berikut : Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 4

5.

Sasaran Kegiatan

IKU

1 Terfasilitasinya dan Terselenggaranya Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Daerah/Kota dan Pihak Ketiga

2 jumlah kegiatan sosialisasi peraturan kerja sama dan fasilitasi penyusunan dokumen kerja sama

Target fisik/Anggaran 3 10 dokumen kerjasama Rp.143.420.000

Realisasi Fisik/Anggaran 4 8 dokumen kerjasama Rp.

% Capaian Kinerja 5 80 % 99,01%

142.007.000

Meningkatnya partisifasi masyarakat. Indikator kinerja utama dari sasaran ini adalah : jumlah pelaksanaan peringatan harihari besar dan bersejarah nasional di Kabupaten Jembrana. Strategi untuk mencapai sasaran tersebut diatas, melalui kegiatan pelaksanaan peringatan hari-hari besar dan bersejarah


46

BAB III Lakip

Nasional, dengan target 20 kali kegiatan dan dukungan anggaran dalam APBD Tahun 2013 sebesar Rp. 670.232.000,00 Dalam pelaksanaan di tahun 2013 realisasi target kinerja sasaran fisiknya adalah 20 kali kegiatan, dengan prosentasi keberhasilan realisasi target sebesar 100%. Realisasi anggaran sebesar Rp. 662.989.500,00 (98,92%). Dengan capaian target fisiknya 100% maka terjadi penghematan penggunaan anggaran sebesar Rp. 7.242.500,00 (1,08 %). Faktor penunjang keberhasilan kinerja sasaran adalah staf sesuai kompetensi bidang tugasnya, hubungan kerja yang harmonis, komitmen dan hubungan koordinasi dengan SKPD berjalan dengan baik. Keberhasilan pencapaian target sasaran ini memberikan dampak meningkatnya rasa kebangsaan dan penghormatan atas jasa-jasa para pahlawan kemerdekaan Indonesia. Lebih jelasnya keberhasilan pencapaian target, disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut : Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 5

6.

Sasaran

IKU

1 Terlaksananya peringatan harihari besar dan bersejarah Nasioanal.

2 Jumlah pelaksanaan peringatan hari-hari besar dan bersejarah nasional

Target fisik/Anggaran 3 20 kegiatan

Realisasi Fisik/anggaran 4 20 kegiatan

Rp. 670.232.000 Rp. 662.989.500

% Capaian Kinerja 5 100% 98,92%

Tertatanya nama-nama unsur rupabumi. Untuk merealisasikan sasaran ini telah ditetapkan indikator kinerja “jumlah pendataan unsur rupabumi”. Strategi untuk pencapaian sasaran tersebut di atas, ditempuh melalui kegiatan Pengembangan data dan informasi Unsur Rupabumi dengan target 1 paket, didukung anggaran APBD Tahun 2013 sebesar Rp 50.000.000,00. Pencapaian target dalam Tahun 2013 adalah 1 paket dengan prosentase pencapaian target fisik 100 %, dan realisasi anggaran Rp. 45.199.380,00 (90,40 %). Dengan tercapainya target fisik 100%, maka terjadi penghematan anggaran sebesar Rp. 4.800.620,00 (9,60 %). Faktor penunjang keberhasilan sasaran adalah dukungan staf dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan, hubungan kerja yang harmonis dan dukungan aparat kecamatan dan


47

BAB III Lakip

desa/kelurahan. Dari keberhasilan pencapaian target sasaran ini berdampak pada tertatanya nama-nama Unsur Rupabumi di Kabupaten Jembrana. Lebih jelasnya keberhasilan pencapaian rencana/target, disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 1 Sasaran

IKU

1 Tertatanya nama-nama Unsur Rupabumi

2 Jumlah Pendataan unsur Rupabumi

Target fisik/Anggaran 3 1 paket

Realisasi Fisik/Anggaran 4 1 paket


Rp 50.000.000

Rp. 45.199.380

90,40 %

6. Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan Dalam meralisasikan sasaran ini, telah ditetapkan dalam penetapan kinerja beberapa indikator kinerja utama, sebagai berikut : 6.1. Jumlah kegiatan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan. Merealisasi sasaran meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan dengan indikator kinerja utama, jumlah kegiatan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan, strategi yang ditempuh melalui kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keharmonisan antar peraturan perundang-undangan daerah. Indikator kinerja utama ini, dengan target 4 kali kegiatan yang didukung anggaran dalam APBD Tahun 2013 sebesar Rp 46.000.000,00. Realisasi sasaran Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan dengan indikator kinerja utama, jumlah kegiatan pengharmonisasian peraturan perundangundangan sampai akhir Tahun 2013, pencapaian target fisiknya 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 45.000.000,00 (97,83%). Dengan pencapaian target fisik 100%, maka terjadi penghematan anggaran sebesar Rp. 1.000.000,00 (2,17%). Faktor penunjang keberhasilan kinerja sasaran ini adalah dibentuknya Tim Teknis Panitia RANHAM, staf/tenaga sebanyak 3 orang yang sudah sesuai dengan kompetensinya, D:\PPID Pemkab. Jembrana\LAKIP SKPD TH 2013\LAKIP SEKDA 2013\4. Narasi lakip 2013 BAB III.Doc

48

BAB III Lakip

hubungan kerja yang harmonis dan koordinasi dengan instansi vertikal yang ada di daerah serta dengan Lembaga Masyarakat (LSM) berjalan dengan baik. Dampak dari keberhasilan pencapaian target sasaran dengan indikator kinerja utama jumlah kegiatan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan, adalah semakin meningkatnya produk hukum daerah yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan produk daerah 6.2. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan ke DPRD Merealisasi sasaran meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan dengan indikator kinerja utama jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan ke DPRD, strategi yang ditempuh melalui kegiatan penyusunan produk hukum daerah, dengan target 5 Ranperda yang didukung anggaran dalam APBD Tahun 2013 sebesar Rp 266.000.000,00. Sampai akhir Tahun 2013 realisasi anggaran sebesar Rp. 259.233.000,00 (97,46%) dan realisasi target sebanyak 7 Ranperda dengan prosentasi pencapaian target fisik sebesar 140%. Pencapaian Indikator Kinerja Utama dengan kegiatan ini melewati target, hal ini menunjukkan prestasi dalam melaksanakan TUPOKSI dan efektifnya pelaksanaan koordinasi dengan SKPD di lingkungan Pemkab. Dari keberhasilan pencapaian target fisik, terjadi penghematan anggaran sebesar Rp. 6.767.000,00 (2,54%). Faktor penunjang keberhasilan merealisasikan indikator kinerja utama ini, disamping hal tersebut diatas, juga peran aktifnya Tim Pembahasan Ranperda Kabupaten Jembrana serta dukungan staf yang sesuai dengan kompetensinya dan berkomitmen dalam merealisasikan target sesuai dengan perencanaan.

6.3. Jumlah kasus yang difasilitasi dalam penyelesaian masalah hukum dan HAM Merealisasi sasaran meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan dengan indikator kinerja utama (IKU) jumlah kasus yang difasilitasi dalam penyelesaian masalah hukum dan HAM, strategi untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan kegiatan penyelesaian dan pelayanan bantuan masalah-masalah hukum dan HAM, dengan target realisasi fisiknya 1 Paket, didukung anggaran dalam APBD Tahun 2013 sebesar Rp 207.000.000,00.


49

BAB III Lakip

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) ini sampai akhir Tahun 2013, pencapaian realisasi fisik sebesar 100% (1 Paket) berupa 1 (satu) Legal Opinion (Non Litigasi) dengan anggaran sebesar Rp. 17.878.000,00 (8,64%). Dengan keberhasilan pencapaian target fisik 100 %, sisa anggaran sebesar Rp. 189.122.000,00 (91,36%). Sisa anggaran dalam kegiatan ini cukup besar dikarenakan biaya dalam penyelesaian dan pelayanan bantuan masalah-masalah hukum dan HAM tidak dapat ditentukan, selain itu juga tidak dapat diprediksi kapan terjadi masalah hukum dan HAM yang menyangkut Pemerintah Kabupaten Jembrana. Mengingat sifatnya yang vital, urgen dan insidentil, kegiatan penyelesaian dan pelayanan bantuan masalah-masalah hukum dan HAM tetap dianggarkan dengan dana yang mencukupi. Keberhasilan pencapaian target IKU ini berdampak pada terselesaikannya masalah-masalah hukum dan HAM Pemerintah Kabupaten Jembrana. Faktor penunjang keberhasilan target fisik kinerja IKU ini disamping dukungan oleh staf yang sesuai dengan kompetensinya dan berkomitmen dalam untuk melaksanakan TUPOKSI juga adanya dukungan data atau dokumen yang berkekuatan hukum. 6.4. Jumlah himpunan produk hukum daerah dan katalog produk hukum daerah yang terdokumentasikan Merealisasi sasaran meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan dengan Indikator kinerja utama (IKU) jumlah himpunan produk hukum daerah dan katalog produk hukum daerah yang terdokumentasikan, strategi untuk mencapai sasaran ini ditempuh melalui kegiatan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dengan target realiasi fisiknya 3 himpunan dan 1 katalog, didukung anggaran dalam APBD Tahun 2013 sebesar Rp 66.000.000,00. Realisasi sasaran meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan dengan Indikator kinerja utama (IKU) jumlah himpunan produk hukum daerah dan katalog produk hukum daerah yang terdokumentasikan sampai akhir Tahun 2013, realisasi target 3 himpunan dan 1 katalog atau pencapaian target fisik 100% dan anggaran sebesar Rp. 62.155.500,00 (94,18%). Dengan keberhasilan pencapaian target fisik 100 %, adanya penghematan anggaran sebesar Rp. 3.844.500,00 (5,82%). Faktor penunjang keberhasilan target fisik kinerja sasaran kegiatan ini disamping dukungan oleh staf yang sesuai dengan kompetensinya dan berkomitmen untuk melaksanakan TUPOKSI juga adanya koordinasi yang baik antar SKPD dalam menginventarisasi produk hukum daerah. D:\PPID Pemkab. Jembrana\LAKIP SKPD TH 2013\LAKIP SEKDA 2013\4. Narasi lakip 2013 BAB III.Doc

50

BAB III Lakip

Dampak dari keberhasilan pencapaian target IKU ini adalah terdokumentasikannya produk hukum daerah dengan baik. Lebih jelasnya keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan, disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran 6 Sasaran

IKU

1 Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan

2 Jumlah kegiatan pengharmonisasian peraturan perundangundangan Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan ke DPRD



% Capaian Kinerja

3 4 kegiatan

4 4 kegiatan

5 100%

Rp. 46.000.000,00

Rp. 45.000.000,00

97,83%

5 Ranperda

7 Ranperda

Rp. 266.000.000,00 Rp. 259.233.000,00

Jumlah kasus yang 1 Paket 1 Paket difasilitasi dalam penyelesaian masalah hukum dan Rp. 207.000.000,00 Rp. 17.878.000,00 HAM Jumlah himpunan produk hukum daerah dan katalog produk hukum daerah yang terdokumentasikan

140% 97,46% 100% 8,64%

3 Himpunan dan 1 Katalog

3 Himpunan dan 1 Katalog

100%

Rp. 66.000.000,00

Rp. 62.155.500,00

94,18%

Prosentase Pencapaian target

110 %

Prosentase realisasi anggaran

65,69 %


51

BAB III Lakip

Untuk mengetahui prestasi Capaian target kegiatan dari Tahun 2012 dengan Tahun 2013, dapat membandingkan dengan menyandingkan capaian target tahun sebelumnya sebagai berikut :

Capaian Target Tahun 2012.

Sasaran 1 Meningakatny a kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan

IKU


2 jumlah produk hukum daerah yang dikaji terhadap produk hukum yang belum di harmonisasi

3

Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan ke DPRD

jumlah kasus yang difasilitasi dalam penyelesaian masalah hukum dan HAM jumlah himpunan produk hukum daerah yang terdokumentasikan

Realisasi

% Capaian Kinerja

10 buah

Fisik/anggaran 4 10 buah

5 100%

Rp 46.000.000

Rp. 35.764.000

77,75%

10 buah

15 buah

150%

Rp 381.790.700

Rp. 359.562.650

94,18%

1 paket (3 kasus)

1 paket (3 kasus)

100%

Rp 300.000.000

Rp. 140.023.000

46,67%

3 buku

3 buku

100%

Rp 72.209.300

Rp. 65.505.300

90,72%

Prosentase Pencapaian target 112,5 % Prosentase realisasi anggaran 77,33 %

Secara umum pencapaian target sasaran ini dibandingkan dengan Tahun sebelumnya dapat dipertahankan baik prosentasi pencapaian target fisik dan target realisasi anggaran.

7. Meningkatnya Kesadaran Hukum Mayarakat.


52

BAB III Lakip

Dalam meralisasikan sasaran ini, telah ditetapkan dalam penetapan kinerja beberapa indikator kinerja utama (IKU), sebagai berikut : 7.1. Jumlah kegiatan penyuluhan hukum dan pembinaan desa sadar hukum. Merealisasi sasaran meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) jumlah kegiatan penyuluhan hukum dan pembinaan desa sadar hukum, strategi untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dan pembinaan desa sadar hukum, dengan target realiasi 5 kegiatan, yang didukung anggaran dalam APBD Tahun 2013 sebesar Rp 32.000.000,00. Realisasi sasaran kegiatan ini sampai akhir Tahun 2013, anggaran sebesar Rp. 27.971.000,00 (87,41%) dan target fisik sebanyak 5 kegiatan atau pencapaian target 100%. Kegiatan penyuluhan dan pembinaan dilaksanakan di 5 desa (1 desa tiap kecamatan), yang menghadirkan aparat desa, tokoh-tokoh masyarakat dan unsur PKK di masing-masing Desa. Dari keberhasilan pencapaian target fisik 100 %, adanya penghematan anggaran sebesar Rp. 4.029.000,00 (12,59%). Faktor penunjang keberhasilan target fisik kinerja sasaran kegiatan ini disamping dukungan oleh staf yang sesuai dengan kompetensinya dan berkomitmen untuk melaksanakan TUPOKSI juga adanya koordinasi yang baik dengan aparat Desa dalam menyelenggarakan acara penyuluhan dan pembinaan tersebut. Dampak dari realisasi IKU ini adalah terlaksananya penyuluhan hukum dan pembinaan desa sadar hukum di 5 Desa yang mewakili 5 Kecamatan di Kabupaten Jembrana. 7.2. Jumlah kegiatan sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundangundangan. Merealisasi sasaran meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) jumlah kegiatan sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan, strategi untuk mencapai sasaran ini ditempuh melalui kegiatan sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan dengan target 5 kegiatan, yang didukung anggaran dalam APBD Tahun 2013 sebesar Rp 33.000.000,00. Realisasi sasaran kegiatan ini sampai akhir Tahun 2013, target 5 kegiatan atau pencapaian target fisik 100%, anggaran sebesar Rp. 28.063.450,00 (85,04%). Kegiatan ini dilaksanakan di 5 kecamatan, yang menghadirkan kepala Desa/Lurah dan tokoh-tokoh masyarakat di masing-masing Desa. Dari keberhasilan pencapaian target fisik 100 %, adanya penghematan anggaran sebesar Rp. 4.936.550,00 (14.96%). Faktor penunjang D:\PPID Pemkab. Jembrana\LAKIP SKPD TH 2013\LAKIP SEKDA 2013\4. Narasi lakip 2013 BAB III.Doc

53

BAB III Lakip

keberhasilan target fisik kinerja sasaran kegiatan ini disamping dukungan oleh staf yang sesuai dengan kompetensinya dan berkomitmen untuk melaksanakan TUPOKSI juga adanya koordinasi yang baik dengan Kecamatan dan aparat Desa/Kelurahan dalam menyelenggarakan acara sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundangundangan. Dampak dari pencapaian Indikator Kinerja Utama ini, adalah tersosialisasinya produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan. Lebih jelasnya keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut : Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sasaran 7 Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat

IKU 2 Jumlah kegiatan penyuluhan hukum dan pembinaan desa sadar hukum



% Capaian Kinerja

3 5 kegiatan

4 5 kegiatan

5 100%

Rp. 32.000.000,00 Rp. 27.971.000,00

Jumlah kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan sosialisasi produk hukum daerah dan Rp. 33.000.000,00 Rp. 28.063.450,00 peraturan perundangundangan

87,41% 100% 85,04%

Prosentase Pencapaian Target

100 %

Prosentase Realisasi Anggaran

86,21 %

Untuk mengetahui prestasi Capaian target kegiatan dari Tahun 2012 dengan Tahun 2013, dapat membandingkan dengan menyandingkan capaian target tahun sebelumnya sebagai berikut : Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan

IKU 2 jumlah kegiatan penyuluhan hukum dan pembinaan desa sadar hukum


Realisasi

% Capaian Kinerja

3 5 kegiatan

Fisik/anggaran 4 5 kegiatan

5 100%

Rp 32.000.000

Rp. 31.594.300

98,73%


54

BAB III Lakip

jumlah kegiatan sosialisasi produk hukum daerah dan peratran perundangundangan

5 kegiatan

5 kegiatan

100%

Rp 33.000.000

Rp. 29.322.800

88,86%

Prosentase Pencapaian target 100 % Prosentase realisasi anggaran 90,86 %

Secara umum pencapaian target sasaran ini dibandingkan dengan Tahun sebelumnya dapat dipertahankan baik prosentasi pencapaian target fisik dan target realisasi anggaran.

8. Terciptanya organisasi yang efektif dan efisien Dalam meralisasikan sasaran ini, telah ditetapkan dalam penetapan kinerja beberapa indikator kinerja utama (IKU), sebagai berikut : 8.1. Jumlah sertifikasi ISO yang dipelihara. Merealisasi sasaran Terciptanya organisasi yang efektif dan efisien dengan Indikator kinerja utama (IKU) jumlah sertifikasi ISO yang dipelihara, strategi ditempuh melalui kegiatan Pemeliharaan ISO versi 2008 dengan target realiasi fisiknya 1 Paket, didukung anggaran dalam APBD Tahun 2013 sebesar Rp 29.500.000,00. Realisasi sasaran kegiatan ini sampai akhir Tahun 2013, realisasi target sebanyak 1 Paket atau prosentase pencapaian target fisik 0% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.450.450,00 (35%). Dengan pencapaian target sebagaimana tersebut, di Tahun 2013 ini mengalami penurunan pencapaian target, dimana pencapaian target tahun 2012, sebagai berikut : Sasaran Kegiatan 1 Terciptanya organisasi

yang

efektif dan efisien

IKU 2 jumlah sertifikasi ISO yang dipelihara


Realisasi

% Capaian Kinerja

1 Paket

Fisik/anggaran 4 100%

5 100%

Rp 44.450.000

Rp. 43.035.700

96,82%

3

Prosentase Pencapaian target fisik 100% Prosentase realisasi anggaran 96,82%


55

BAB III Lakip

Kegagalan pencapaian target ini disebabkan dengan adanya pergeseran jadwal kegiatan audit dari lembaga sertifikasi yaitu dilaksanakan di bulan pebruari 2014. Dengan pergeseran pelaksanaan tersebut maka penganggarannya dilaksanakan di tahun 2014 dengan pelaksanaan uaidt dua kali yaitu bulan Pebruari untuk audit Tahun 2013 dan bulan Desember 2014 untuk audit di tahun 2014.

8.2. Jumlah penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja Merealisasi sasaran terciptanya organisasi yang efektif dan efisien dengan Indikator kinerja utama (IKU) jumlah penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja, strategi yang ditempuh melalui kegiatan Monitoring, Evalasi dan Pelaporan dengan target 3 buku (RKT, IKU, LAKIP), didukung anggaran dalam APBD Tahun 2013 sebesar Rp 15.000.000,00. Realisasi sasaran kegiatan ini sampai akhir Tahun 2013; realisasi target sebanyak 3 buku (RKT, IKU, LAKIP) atau prosentase pencapaian target fisik 100%, anggaran sebesar Rp. 12.537.950 (83,59%). Dari keberhasilan pencapaian target fisik 100 %, adanya penghematan anggaran sebesar Rp. 2.462.050,00 (83,59%). Faktor penunjang keberhasilan target fisik kinerja kegiatan

ini disamping

dukungan oleh staf yang sesuai dengan kompetensinya dan berkomitmen untuk melaksanakan TUPOKSI juga adanya koordinasi yang baik dengan SKPD di lingkungan Pemkab. Keberhasilan pencapaian target sasaran kegiatan ini berdampak pada tersedianya RKT, IKU, LAKIP Asisten Ketataprajaan Sekda. Kabupaten Jembrana. Lebih jelasnya keberhasilan pencapaian sasaran terciptanya organisasi yang efektif dan efisien, disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut : Tabel 3.9 Capaian Kinerja Sasaran 8.2 Sasaran Kegiatan 1 Terciptanya

IKU 2

jumlah penyusunan organisasi yang perencanaan dan pelaporan kinerja efektif dan efisien

Target fisik/Anggaran 3 3 buku (RKT, IKU, LAKIP Rp 15.000.000


Realisasi Fisik/anggaran 4 3 buku (RKT, IKU, LAKIP Rp. 12.537.950

% Capaian Kinerja 5 100% 83,59%

56

BAB III Lakip

Prosentasi Pencapaian Target 100% Prosentase Realisasi Keuangan 83,59%

8.3 Jumlah buku LAKIP Kabupaten yang dicetak Merealisasi sasaran terciptanya organisasi yang efektif dan efisien dengan Indikator kinerja utama (IKU) jumlah buku LAKIP yang dicetak, strategi yang ditempuh melalui kegiatan Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah dengan target awal 20 buku dan dengan mempertimbangkan Jumlah SKPD, maka di perubahan TAPKIN target target menjadi 50 buku, didukung anggaran dalam APBD Tahun 2013 sebesar Rp 36.216.000,00. Realisasi sasaran kegiatan ini sampai akhir Tahun 2013; realisasi target sebanyak 50 buku atau prosentase pencapaian target fisik 100%, anggaran sebesar Rp. 32.438.500 (90%). Dari keberhasilan pencapaian target fisik 100 %, adanya penghematan anggaran sebesar Rp. 3.777.500,00 Faktor penunjang keberhasilan target fisik kinerja kegiatan

ini disamping

dukungan oleh staf yang sesuai dengan kompetensinya dan berkomitmen untuk melaksanakan TUPOKSI juga adanya koordinasi yang baik dengan SKPD di lingkungan Pemkab dan peran serta Tim. Keberhasilan pencapaian target sasaran kegiatan ini berdampak pada tersedianya buku LAKIP Kabupaten Jembrana untuk seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Lebih jelasnya keberhasilan pencapaian target sasaran ini , disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut : Tabel 3.9 Capaian Kinerja Sasaran 8.2 Sasaran Kegiatan 1 Terciptanya organisasi

yang

IKU 2 buku LAKIP yang dicetak

Target fisik/Anggaran 3 50 buku

Realisasi Fisik/anggaran 4 50 buku


Rp 36.216.000

Rp. 32.438.500

90%

efektif dan efisien Prosentasi Pencapaian Target 100% Prosentase Realisasi Keuangan 83,59%


57

BAB III Lakip

9. Adanya SOP, Anjab, ABK, hasil Evaluasi Organisasi, Tupoksi, Pembinaan CPP dan CBAN. Dalam meralisasikan sasaran ini, telah ditetapkan dalam penetapan kinerja beberapa indikator kinerja utama (IKU), sebagai berikut : 9.1. Jumlah prosedur kerja SKPD yang disusun. Merealisasi sasaran Adanya SOP, Anjab, ABK, hasil Evaluasi Organisasi, Tupoksi, Pembinaan CPP dan CBAN dengan Indikator kinerja utama (IKU) jumlah prosedur kerja SKPD yang disusun. Strategi untuk mencapai sasaran ini ditempuh melalui kegiatan Penyusunan prosedur kerja (SOP) dengan target realiasi fisiknya 33 SKPD, yang didukung anggaran dalam APBD Tahun 2013 sebesar Rp 105.000.000,00. Realisasi sasaran kegiatan ini sampai akhir Tahun 2013, anggaran sebesar Rp. 101.288.000 (96%) dan realisasi target fisik sebanyak 33 SKPD atau prosentase pencapaian target 100%. Dari keberhasilan pencapaian target fisik 100 %, adanya penghematan anggaran sebesar Rp. 3.712.000,00 (4%). Keberhasilan pencapaian target sasaran kegiatan ini berdampak pada efektif, efisien, mudah dan kejelasan tahapan-tahapan dalam melaksana tugas pokok dan fungsi dari SKPD. 9.2. Jumlah laporan evaluasi jabatan dan evaluasi analisis beban kerja. Merealisasi sasaran Adanya SOP, Anjab, ABK, hasil Evaluasi Organisasi, Tupoksi, Pembinaan CPP dan CBAN dengan Indikator kinerja utama (IKU) jumlah laporan evaluasi jabatan dan analisis beban kerja. Strategi untuk mencapai sasaran ini ditempuh melalui kegiatan Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan target realiasi fisiknya 50 buku Laporan (Anjab dan ABK), didukung anggaran dalam APBD Tahun 2013 sebesar Rp 46.084.200,00. Realisasi sasaran kegiatan ini sampai akhir Tahun 2013, realisasi target sebanyak 20 buku Laporan atau prosentase pencapaian target fisik 40% dan anggaran sebesar Rp. 33.123.350,00 (71,88%). Tidak realisasi fisik sesuai dengan apa yang menjadi target dengan pertimbangan efisiensi anggaran dan azas manfaatnya, dimana dengan menyusun sebanyak 20 laporan tersebut sudah dapat menjangkau distribusinya ke SKPD yang terkait. D:\PPID Pemkab. Jembrana\LAKIP SKPD TH 2013\LAKIP SEKDA 2013\4. Narasi lakip 2013 BAB III.Doc

58

BAB III Lakip

9.3. Jumlah pelaksanaan penataan organisasi dan evaluasi TUPOKSI Merealisasi sasaran Adanya SOP, Anjab, ABK, hasil Evaluasi Organisasi, Tupoksi, Pembinaan CPP dan CBAN dengan Indikator kinerja utama (IKU) jumlah pelaksanaan penataan organisasi dan evaluasi TUPOKSI. Strategi untuk mencapai sasaran ini ditempuh melalui kegiatan Penataan Organisasi dan Tugas pokok dan Fungsi SKPD dengan target 6 kali kegiatan, yang didukung anggaran dalam APBD Tahun 2013 sebesar Rp 40.900.000,00. Realisasi sasaran kegiatan ini sampai akhir Tahun 2013; realisasi target sebanyak 6 kali kegiatan atau prosentase pencapaian target fisik 100% dan anggaran sebesar Rp. 32.045.000,00 (78,35%). Dari keberhasilan pencapaian target fisik 100 %, adanya sisa anggaran sebesar Rp. 12.960.000. Faktor penunjang keberhasilan target fisik kinerja sasaran kegiatan

ini disamping dukungan oleh staf yang sesuai dengan

kompetensinya dan berkomitmen untuk melaksanakan TUPOKSI juga adanya koordinasi yang baik dengan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. 9.4. Jumlah SKPD yang di bina CPP dan CBAN Merealisasi sasaran Adanya SOP, Anjab, ABK, hasil Evaluasi Organisasi, Tupoksi, Pembinaan CPP dan CBAN dengan Indikator kinerja utama (IKU) jumlah SKPD yang di bina CPP dan CBAN. Strategi untuk mencapai sasaran ini ditempuh melalui kegiatan Pembinaan Citra Pelayanan Prima (CPP) dan Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN) dengan target 1 paket kegiatan, yang didukung anggaran dalam APBD Tahun 2013 sebesar Rp 57.225.000,00. Realisasi sasaran kegiatan ini sampai akhir Tahun 2013; realisasi target sebanyak 1 paket atau prosentase pencapaian target fisik 100% dan anggaran sebesar Rp. 37.644.500,00 (66,00%). Dari keberhasilan pencapaian target fisik 100 %, adanya efesiensi anggaran sebesar Rp. 19.580.500. Faktor penunjang keberhasilan target fisik kinerja sasaran kegiatan

ini disamping dukungan oleh staf yang sesuai dengan

kompetensinya dan berkomitmen untuk melaksanakan TUPOKSI juga adanya koordinasi yang baik dengan SKPD yang ditunjuk dalam rangka persiapan lomba CPP sebagai wakil Pemerintah Kabupaten Jembrana serta terbentuknya Tim. Lebih jelasnya keberhasilan pencapaian sasaran Adanya SOP, Anjab, ABK, hasil Evaluasi Organisasi, Tupoksi, Pembinaan CPP dan CBAN disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut :


59

BAB III Lakip

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Sasaran 9 Sasaran Kegiatan 1 Adanya SOP, Anjab, ABK, hasil Evaluasi Organisasi, Tupoksi, Pembinaan CPP dan CBAN

IKU 2 jumlah prosedur kerja SKPD yang disusun

jumlah laporan evaluasi jabatan

jumlah pelaksanaan kegiatan penataan jumlah SKPD yang di bina CPP dan CBAN


Realisasi

% Capaian Kinerja

3 33 SKPD

Fisik/anggaran 4 33 SKPD

5 100%

Rp 105.000.000

Rp. 101.288.000

96%

50 Laporan

20 Laporan

40%

Rp 46.084.200

Rp.33.123.350

71,88%

6 kali kegiatan.

6 kali kegiatan.

Rp 40.900.000

Rp. 32.045.000

78,35%

1 paket

1 paket

100%

Rp 57.225.000

Rp. 37.644.500

66,00%

100%

Prosentasi Pencapaian Target Fisik 85% Prosentase Realisasi Keuangan 78,05 %

Dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya, pencapaian target sasaran ini, pada tahun 2013 mengalami penurunan pada target fisik sedangkan pencapaian realisasi anggaran mengalami peningkatan, adapun pencapaian target tahun 2012, sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1 Adanya SOP, Anjab, ABK, hasil Evaluasi Organisasi, Tupoksi, Pembinaan CPP dan CBAN

IKU 2 jumlah prosedur kerja SKPD yang disusun

jumlah laporan analisis jabatan dan analisis


Realisasi

% Capaian Kinerja

5 SKPD

Fisik/anggaran 4 5 SKPD

5 100%

Rp 65.000.000

Rp. 52.863.250

81,33%

2 Laporan (Anjab dan ABK).

2 Laporan (Anjab dan ABK).

100%

3


60

BAB III Lakip

beban kerja jumlah laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja jumlah SKPD yang di bina CPP dan CBAN

Rp 302.900.000

Rp.105.753.900

12 kegiatan.

12 kegiatan.

Rp 75.000.000

Rp. 65.550.600

92,91%

1 SKPD

1 SKPD

100%

Rp 60.000.000

Rp. 41.851.750

69,75%

34,91% 100%

Prosentasi Pencapaian Target 100% Prosentase Realisasi Keuangan 69,72 %

10.

Terpenuhinya kebutuhan sarana Sekretariat daerah yang cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan. Dalam meralisasikan sasaran ini, telah ditetapkan dalam penetapan kinerja beberapa indikator kinerja utama (IKU), sebagai berikut : 10.1. Jumlah penyediaan materai dan paket pengiriman. Merealisasi sasaran Terpenuhinya kebutuhan sarana Sekretariat Daerah yang cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan ditetapkan Indikator kinerja utama (IKU) Jumlah penyediaan materai, perangko dan paket pengiriman. Strategi yang ditempuh melalui kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, dengan target Materai 9000, Perangko dan paket pengiriman 5.537 pucuk surat, didukung anggaran dalam APBD Tahun 2013 sebesar Rp 33.050.000,00. Realisasi sasaran kegiatan ini sampai akhir Tahun 2013; realisasi target Materai 4.900 dan paket pengiriman 2.524 pucuk surat atau prosentase pencapaian target fisik anggaran sebesar Rp. 15.063.035,00 (45,58%). Faktor penunjang sasaran kegiatan ini disamping dukungan oleh staf yang sesuai dengan kompetensinya dan berkomitmen untuk melaksanakan TUPOKSI juga adanya koordinasi yang baik dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Pelaksanaan kegiatan ini berdampak pada peningkatan pelayanan surat menyurat di lingkungan Setda. Kabupaten Jembrana, baik ketepan waktu maupun pendokumenan arsip serta tertib penomeran surat.

10.2. Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor


61

BAB III Lakip

Merealisasi sasaran terpenuhinya kebutuhan sarana Sekretariat Daerah yang cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan dengan Indikator kinerja utama (IKU) jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. Strategi yang ditempuh melalui kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, dengan target 12 bulan, didukung anggaran dalam APBD Tahun 2013 sebesar Rp 373.800.000,00. Realisasi sasaran kegiatan ini sampai akhir Tahun 2013; realisasi target kegiatan sebanyak 12 bulan atau prosentase pencapaian target fisik 84,88 % dan anggaran sebesar Rp. 317.299.000,00 (84,88 %). dari keberhasilan pencapaian target fisik 84,88 %, adanya penghematan penggunaan anggaran sebesar Rp. 56.501.000,00 (15,12%). Faktor penunjang keberhasilan target fisik kinerja sasaran kegiatan

ini

disamping dukungan oleh staf yang berkomitmen untuk melaksanakan TUPOKSI juga adanya koordinasi yang baik dengan jasa pihak ketiga dalam penyediaan Big Screen. Keberhasilan pencapaian target sasaran kegiatan ini berdampak pada tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan, yang dalam hal ini dalam bentuk pelayanan penyediaan Big Screen sehingga pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan peralatan dimaksud dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. 10.3. Jumlah penyediaan bahan pembersih dan jasa untuk kebersihan Merealisasi sasaran Terpenuhinya kebutuhan sarana Sekretariat Daerah yang cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan dengan Indikator kinerja utama (IKU) jumlah penyediaan bahan pembersih dan jasa untuk kebersihan. Strategi yang ditempuh melalui kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan target realiasi fisiknya 12 bulan, dan didukung anggaran dalam APBD Induk dan APBD Perubahan Tahun 2013 sebesar Rp 2.104.383.000,00. Realisasi sasaran kegiatan ini sampai akhir Tahun 2013; anggaran sebesar Rp. 2.022.142.000,00 (96,09%), dari keberhasilan pencapaian target fisik 96,09 %, adanya penghematan penggunaan anggaran sebesar Rp. 82.241.000,00 (3,91%). Faktor penunjang keberhasilan target fisik kinerja sasaran kegiatan ini dukungan oleh staf yang berkomitmen untuk melaksanakan TUPOKSI. Keberhasilan pencapaian target sasaran dengan IKU dimaksud, berdampak pada tersedianya bahan pembersih dan jasa untuk kebersihan.

10.4. Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan suku cadang peralatan


62

BAB III Lakip

Merealisasi sasaran Terpenuhinya kebutuhan sarana Sekretariat Daerah yang cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan dengan Indikator kinerja utama (IKU) jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan suku cadang peralatan. Strategi yang ditempuh merealisasi sasaran kegiatan ini melalui kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, dengan target realiasi fisiknya 25 jenis dan didukung anggaran dalam APBD Induk dan APBD Perubahan Tahun 2013 sebesar Rp 149.550.000,00. Realisasi sasaran kegiatan ini sampai akhir Tahun 2013; realisasi target sebanyak 12 jenis atau prosentase pencapaian target 48,46% dan anggaran sebesar Rp. 101.543.100,00 (48,46%). Dengan keberhasilan capaian target fisik sebesar 48,46% hal ini menunjukkan tidak tercapainya target sebagaimana yang ditetapkan dalam penetapan kinerja. Ketidak tercapaian target bukan merupakan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan, namun kegiatan ini mempertimbangkan kebutuhan riil dalam memberikan pelayanan perbaikan peralatan kerja di lingkungan Setda. Kabupaten Jembrana. Faktor penunjang sasaran kegiatan ini disamping dukungan oleh staf yang sesuai dengan kompetensinya dan berkomitmen untuk melaksanakan TUPOKSI juga adanya koordinasi yang baik dengan pihak ketiga penyedia jasa perbaikan peralatan kerja. Pencapaian target sasaran kegiatan ini berdampak pada tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja di lingkungan Setda. Kabupaten Jembrana. 10.5. Jumlah penyediaan alat tulis kantor Merealisasi sasaran Terpenuhinya kebutuhan sarana Sekretariat Daerah yang cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan dengan Indikator kinerja utama (IKU) jumlah penyediaan alat tulis kantor strategi yang ditempuh melalui kegiatan penyediaan alat tulis kantor, dengan target realiasi fisiknya 52 jenis dan didukung anggaran dalam APBD Tahun 2013 sebesar Rp 149.022.350,00. Realisasi sasaran kegiatan ini sampai akhir Tahun 2013; realisasi target sebanyak 50 jenis atau prosentase pencapaian target fisik 96,59% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 143.934.000 (96,59%). Dari keberhasilan pencapaian target fisik 96,59%, adanya penghematan penggunaan anggaran sebesar Rp. 5.088.350,00 (3,41%). Faktor penunjang keberhasilan target fisik kinerja sasaran kegiatan ini dukungan oleh staf yang berkomitmen untuk melaksanakan TUPOKSI. Keberhasilan pencapaian target sasaran kegiatan ini berdampak pada tersedianya alat tulis kantor. 10.6. Jumlah penyediaan barang cetak dan fotocopy D:\PPID Pemkab. Jembrana\LAKIP SKPD TH 2013\LAKIP SEKDA 2013\4. Narasi lakip 2013 BAB III.Doc

63

BAB III Lakip

Merealisasi sasaran terpenuhinya kebutuhan sarana Sekretariat Daerah yang cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan dengan Indikator kinerja utama (IKU) jumlah penyediaan barang cetak dan fotho copy, strategi yang ditempuh melalui kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaanr, dengan target realiasi fisiknya 48 jenis dan didukung anggaran dalam APBD Induk dan Perubahan Tahun 2013 sebesar Rp. 318.057.000,00. Realisasi sasaran kegiatan ini sampai akhir Tahun 2013, realisasi target sebanyak 40 jenis atau prosentase pencapaian target fisik 82,37% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 261.975.400 (82,37%). Ketidak berhasilan pencapaian target 100%, disebabkan oleh adanya beberapa jenis barang cetak yang tidak dicetak karena masih adanya stok. Dengan tidak dicetaknya jenis dimaksud, maka anggaran tersisa sebesar Rp. 56.081.600,00 (17,63%). Penunjang kinerja sasaran kegiatan ini, dukungan staf sebanyak 1 orang dan pihak ketiga dalam pengadaan barang cetak dan penggandaan. Pencapaian IKU ini berdampak pada tersedianya barang cetak dan penggandaa sesuai dengan kebutuhan. 10.7. Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Merealisasi sasaran Terpenuhinya kebutuhan sarana Sekretariat Daerah yang cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan dengan Indikator kinerja utama (IKU) jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, strategi yang ditempuh melalui kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan target realiasi fisiknya 24 jenis dan didukung anggaran dalam APBD Induk dan Perubahan Tahun 2013 sebesar Rp 276.825.000,00. Realisasi sasaran kegiatan ini sampai akhir Tahun 2013; realisasi target sebanyak 21 jenis atau prosentase pencapaian target fisik 86,69%,dan realisasi anggaran sebesar Rp. 239.979.300 (86,69%). Pencapaian target 86,69%, terjadi efisien dalam penggunaan anggaran sebesar Rp. 36.845.700 (13,31%), faktor penunjang kinerja sasaran kegiatan, dukungan oleh staf sebanyak 1 orang yang mempunyai komitmen pada TUPOKSI nya dan pihak ketiga dalam penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Pencapaian sasaran kegiatan ini berdampak pada terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor. 10.8. Jumlah jenis penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga Merealisasi sasaran Terpenuhinya kebutuhan sarana Sekretariat Daerah yang cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan dengan Indikator kinerja utama (IKU) jumlah D:\PPID Pemkab. Jembrana\LAKIP SKPD TH 2013\LAKIP SEKDA 2013\4. Narasi lakip 2013 BAB III.Doc

64

BAB III Lakip

jenis penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga, strategi yang ditempuh melalui kegiatan penyediaan kebutuhan peralatan rumah tanggar, dengan target realiasi 22 jenis dan didukung anggaran dalam APBD induk dan perubahan Tahun 2013 sebesar Rp 186.585.000,00. Realisasi kegiatan ini sampai akhir Tahun 2013; realisasi target sebanyak 17 jenis atau prosentase pencapaian target fisik 79,38

dan anggaran sebesar

Rp. 148.115.000 (79,38%). Ketidak berhasil pencapaian target 100% menyebabkan anggaran tersisa sebesar Rp. 38.470.000,00 (20,62%). Penunjang kinerja kegiatan ini dukungan oleh staf sebanyak 2 orang dan pihak ketiga dalam pengadaan barang cetak dan penggandaan. Pencapaian IKU dimaksud, berdampak pada kurang terpenuhinya kebutuhan rumah tangga yang sesuai dengan perencanaan. 10.9. Jumlah penyediaan surat kabar dan majalah. Merealisasi sasaran terpenuhinya kebutuhan sarana Sekretariat Daerah yang cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan dengan Indikator kinerja utama (IKU) jumlah penyediaan surat kabar dan majalah, strategi yang ditempuh melalui kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan-perundang-undangan, dengan target realiasi 12 bulan dan didukung anggaran dalam APBD induk dan perubahan Tahun 2013 sebesar Rp 287.400.000,00. Realisasi kegiatan ini sampai akhir Tahun 2013 atau prosentase pencapaian target fisik 80,88% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 232.460.000 (80,88%). Ketidak berhasil pencapaian target 100% hal ini disebabkan oleh 1 jenis majalah lokal untuk pimpinan daerah tidak terealisasi. Dengan tidak teralisasinya target fisik, maka anggaran yang tersisa sebesar Rp. 54.940.000 (19,12%). Untuk menghindari ketidak berhasilan pencapaian target seperti ini pada tahun-tahun berikutnya, agar melaksanakan konsultasii dan koordinasi dengan pimpinan daerah terkait dengan jenis majalah lokal sebagai bahan bacaan. Penunjang kinerja kegiatan ini dukungan oleh 1 orang staf dan pihak ketiga penyedia surat kabar dan majalah.

10.10. Jumlah unit kendaraan disediakan bahan bakar pertamax dan solar. Merealisasi sasaran Terpenuhinya kebutuhan sarana Sekretariat Daerah yang cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan dengan Indikator kinerja utama (IKU) jumlah D:\PPID Pemkab. Jembrana\LAKIP SKPD TH 2013\LAKIP SEKDA 2013\4. Narasi lakip 2013 BAB III.Doc

65

BAB III Lakip

unit kendaraan disediakan bahan bakar pertamax dan solar, strategi yang ditempuh melalui kegiatan penyediaan logistik kantor, dengan target realiasi 48 unit dan didukung anggaran dalam APBD induk dan perubahan Tahun 2013 sebesar Rp 1.855.625.000,00. Realisasi kegiatan ini sampai akhir Tahun 2013; realisasi target atau prosentase pencapaian target fisik 100,00% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.855.625.000 (100.00%). Keberhasilan pencapaian target 100% hal ini disebabkan adanya kebijakan penggunaan pertamax dan adanya penggunaan kendaraan dinas yang efektif. Penunjang kinerja kegiatan ini dukungan oleh staf sebanyak 1 orang, pihak ketiga penyedia sewa kendaraa dan SPBU dan pencapaian target kegiatan ini berdampak terpenuhinya kebutuhan bahan bakar pertamax dan solar begitu pula sarana transportasi sesuai dengan kebutuhan riil. 10.11. Jumlah kegiatan disediaan nasi kotak, snack dan prasmanan. Merealisasi sasaran terpenuhinya kebutuhan sarana Sekretariat Daerah yang cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan dengan Indikator kinerja utama (IKU) jumlah kegiatan disediaan nasi kotak, snack dan prasmanan, strategi yang ditempuh melalui kegiatan penyediaan makanan dan minuman, dengan target 200 kali kegiatan dan didukung anggaran dalam APBD induk dan perubahan Tahun 2013 sebesar Rp 573.300.000,00. Realisasi kegiatan ini sampai akhir Tahun 2013; realisasi target atau prosentase pencapaian target fisik 84,30% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 483.301.000 (84,30%). Pencapaian target ini disebabkan kebutuhan riil dari pada penyediaan nasi kotak, snask dan prasmanan. Pencapaian sasaran ini didukung staf sejumlah 2 orang dan keterlibatan jasa pihak ketiga dalam penyediaan snack, nasi kotak dan prasmanan bagi kegiatankegiatan di Lingkungan Setda. Kabupaten Jembrana. Pencapaian target kegiatan ini berdampak terpenuhinya kebutuhan nasi kotak, snack dan prasmanan sesuai dengan kebutuhan. 10.12. Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Merealisasi sasaran terpenuhinya kebutuhan sarana Sekretariat Daerah yang cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan dengan Indikator kinerja utama (IKU) jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi, strategi yang ditempuh melalui kegiatan perjalanan dinas pegawai, dengan target 12 bulan dan didukung anggaran dalam APBD induk dan perubahan Tahun 2013 sebesar Rp 1.673.050.000,00.


66

BAB III Lakip

Realisasi kegiatan ini sampai akhir Tahun 2013; realisasi target atau prosentase pencapaian target fisik 94,86% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.587.018.032 (94,86%). Pencapaian target ini disebabkan oleh adanya pembagian dalam merealisasikan kegaitan, yaitu; perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan perjalanan dianas luar daerah luar provinsi dengan mempertimbangkan kebutuhan rii. Pencapaian sasaran ini didukung staf sejumlah 3 orang dan pencapaian target kegiatan ini berdampak terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi sesuai dengan kebutuhan. 10.13. Jumlah penyediaan jasa tenaga administrasi Merealisasi sasaran Terpenuhinya kebutuhan sarana Sekretariat Daerah yang cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan dengan Indikator kinerja utama (IKU). kegiatan penyediaan jasa tenaga administrasi dengan target 12 bulan dan didukung anggaran dalam APBD Tahun 2013 sebesar Rp 189.546.000,00. Realisasi kegiatan ini sampai akhir Tahun 2013; realisasi target atau prosentase pencapaian target fisik 87,59% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 166.026.000 (87,59%). Kegiatan ini didukung staf sejumlah 1 orang dan pencapaian target

kegiatan ini

berdampak terpenuhinya kebutuhan jasa tenaga administrasi. 10.14. Jumlah pengadaan penyediaan sewa kendaraan dinas oprasional. Merealisasi sasaran Terpenuhinya kebutuhan sarana Sekretariat Daerah yang cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan dengan Indikator kinerja utama (IKU) jumlah pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas operasional, strategi yang ditempuh melalui kegiatan pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas operasional, dengan target 12 bulan dan didukung anggaran dalam APBD Tahun 2013 sebesar Rp 1.380.800.000,00. Realisasi kegiatan ini sampai akhir Tahun 2013; realisasi target atau prosentase pencapaian target fisik 97,86 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.351.257.000 (97,86%). Ketidak berhasilan pencapaian target 100% hal ini disebabkan adanya beberapa jabatan staf ahli yang belum terisi sehingga sewa kendaraan opersional menjadi berkurang. Dengan tidak teralisasinya target fisik, maka anggaran yang tersisa sebesar Rp. 29.543.000 (2,14%). Untuk menghindari ketidak berhasilan pencapaian target seperti ini pada tahun-tahun berikutnya, agar jabatan Eselon II yang kosong dapat di isi dan direalisasikan 100%.


67

BAB III Lakip

Kegiatan ini didukung staf sejumlah 2 orang dan keterlibatan jasa pihak ketiga dalam penyediaan sewa kendaraan, pencapaian target kegiatan ini berdampak terpenuhinya kebutuhan kendaraan opersional sesuai dengan kebutuhan riil. Lebih jelasnya pencapaian target sasaran Terpenuhinya kebutuhan sarana Sekretariat Daerah yang cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut : Tabel 3.10 Capaian Kinerja Sasaran 10 Sasaran 1 Terpenuhinya kebutuhan sarana Sekretariat Daerah yang cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan

IKU 2 Jumlah penyediaan materai dan peket pengriman

% Capaian Kinerja 3 4 5 5.537 pucuk surat 2.524 pucuk surat 45,58% Target fisik/Anggaran


Rp. 33.050.000

Rp. 15.063.035

45,58%

Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah penyediaan bahan pembersih dan jasa untuk kebersihan

12 bulan

12 bulan

84,88%

Rp. 373.800.000

Rp. 317.299.000

84,88%

12 bulan

12 bulan

96,09%

Rp. 2.104.383.000

Rp. 2.022.142.000

96,09%

Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan suku cadang peralatan

25 jenis

12 jenis

48,46%

Rp. 149.550.000

Rp. 101.543.100

48,46%.

Jumlah penyediaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan barang cetak dan fotocopy

52 jenis

50 jenis

96,59%

Rp. 149.022.350

Rp. 143.934.000

96,59%

48 jenis

40 jenis

82,37%.

Rp. 318.057.000

Rp. 261.975.400

82,37%

Jumlah penyediaan

24 jenis

21 jenis

86,69%.


68

BAB III Lakip

peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga Jumlah penyediaan surat kabar dan majalah Jumlah unit kendaraan disediakan bahan bakar pertamax dan solar Jumlah kegiatan disediaan nasi kotak, snack dan prasmanan

Rp. 276.825.000

Rp. 239.979.300

86,69%

22 jenis

17 jenis

79,38%.

Rp. 186.585.000

Rp. 148.115.000

79,38%

12 bulan

12 bulan

80,88%.

Rp. 287.400.000

Rp. 232.460.000

80,88%

48 unit

48 unit

100%.

Rp. 1.855.625.000

Rp. 1.855.625.000

100%

200 kali

168 kali

84,30%

Rp. 573.300.000

Rp. 483.301.000

84,30%

Jumlah kegiatan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah Jumlah kegiatan penyediaan jasa tenaga administrasi Jumlah penyediaan jasa sewa kendaraan dinas operasional

12 bulan

12 bulan

94,86%

Rp. 1.673.050.000

Rp. 1.587.018.032

94,86%

12 bulan

12 bulan

87,59%

Rp. 189.546.000

Rp. 166.026.000

87,59%

12 bulan

12 bulan

97,86 %

Rp Rp. 97,86% 1.380.800.000,00 1.351.257.000 Prosentasi Pencapaian Target 82,35 % Prosentase Realisasi Keuangan 82,35 %

11.

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur. Dalam meralisasikan sasaran ini, telah ditetapkan dalam penetapan kinerja beberapa indikator kinerja utama (IKU), sebagai berikut :

11.1. Jumlah pelaksanaan peningkatan sumber daya aparatur


69

BAB III Lakip

Merealisasi sasaran meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dengan Indikator kinerja utama (IKU) jumlah pelaksanaan peningkatan sumber daya aparatur, strategi yang ditempuh melalui kegiatan peningkatan dan pelatihan peningkatan kompetensi aparatur dengan target 693 kali dan didukung dengan anggaran dalam APBD induk dan perubahan Tahun 2012 sebesar Rp. 66.186.000,00. Realisasi sasaran kegiatan ini sampai akhir Tahun 2012; realisasi target 693 kali atau presentase keberhasilan sebesar 100 % dan anggaran sebesar Rp. 63.250.000 (95,56%). Dari keberhasil pencapaian target 100%, terjadi efisien dalam penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.750.000 (4,44%), faktor penunjang keberhasilan pencapaian target kinerja kegiatan ini, didukung oleh staf sebanyak 1 orang yang mempunyai komitmen pada pelaksanaan TUPOKSI dan pencapaian target kegiatan ini berdampak pada terpenuhinya kebutuhan sumber daya aparatur yang berkompeten. Lebih jelasnya pencapaian target sasaran meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut : Tabel 3.11 Capaian Kinerja Sasaran 11 Sasaran Kegiatan

1 Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur

IKU 2 jumlah pelaksanaan peningkatan sumber daya aparatur

3 12 bulan

Fisik/anggaran 4 12 bulan

% Capaian Kinerja 5 16,43%

Rp. 150.000.000

Rp. 24.650.000

16,43%.


Realisasi

Prosentasi Pencapaian Target 16,43% Prosentase Realisasi Keuangan 16,43%

12.

Meningkatnya koordinasi yang mantap. Dalam meralisasikan sasaran ini, telah ditetapkan dalam penetapan kinerja beberapa indikator kinerja utama (IKU), sebagai berikut :

12.1. Jumlah pelaksanaan pelayanan terhadap kunjungan tamu-tamu daerah.


70

BAB III Lakip

Merealisasi sasaran meningkatnya koordinasi yang mantap dengan Indikator kinerja utama (IKU) jumlah pelaksanaan pelayanan terhadap kunjungan tamu-tamu daerah, strategi yang ditempuh melalui kegiatan pelayanan kunjungan tamu-tamu daerah, dengan target 12 bulan dan didukung anggaran dalam APBD induk dan perubahan Tahun 2013 sebesar Rp 1.657.242.800,00 Realisasi sasaran kegiatan ini sampai akhir Tahun 2013; realisasi target selama 12 bulan atau prosentase pencapaian target anggaran sebesar Rp. 1.353.892.600 (81,70%). Dengan pencapaian target ini, maka terjadi efisien dalam penggunaan anggaran sebesar Rp. 303.350.200 (18,30%), faktor penunjang keberhasilan pencapaian target kinerja didukung oleh staf sebanyak 2 orang yang mempunyai komitmen pada TUPOKSI nya. Pencapaian target kegiatan ini berdampak pada terlanyani tamu pemerintah daerah. Lebih jelasnya pencapaian target sasaran meningkatnya koordinasi yang mantap disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut : Tabel 3.12 Capaian Kinerja sasaran kegiatan 12 Sasaran

IKU

1 Meningkatnya koordinasi yang mantap

2 Jumlah pelaksanaan pelayanan terhadap kunjungan tamu-tamu daerah


Realisasi

3 12 bulan

Fisik/anggaran 4 12 bulan

Rp. 1.657.242.800

Rp. 1.353.892.600

% Capaian Kinerja 5 81,70% 81,70%

Prosentasi Pencapaian Target 81,70 % Prosentase Realisasi Keuangan 81,70 %

1. Belanja Tidak Langsung. 1.1.

Hibah Belanja Hibah ini diberikan kepada Kelompok Masyarakat dan Anggota Masyarakat yang merupakan stimulan dan bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya yang diwujudkan dengan tingginya swadaya masyarakat. Hasil yang ingin dicapai adalah terbantunya


71

BAB III Lakip

Kelompok Masyarakat dan Anggota Masyarakat yang ada di Kabupaten Jembrana. Total dana yang terrealisasi sebesar Rp.14.529.650,00 atau sebesar 90,13% dari plafon dana yang disediakan yakni sebesar Rp.16.120.654.174,17. Dengan terealisasinya Hibah tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya yang diwujudkan dengan tingginya tingkat swadaya masyarakat. Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial dialokasikan dana sebesar dengan realisasi sebesar

Rp.3.410.000.000,00

Rp. 3.109.037.500,00 atau sebesar 91,17% untuk

129 Penerima

2. Program Pengembangan Nilai Budaya Program ini dirancang untuk mencapai sasaran meningkatkan dan memantapkan peran, fungsi dan kedudukan agama sebagai landasan moral spiritual dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dimana meningkatnya kualitas pengamalan ajaran agama dan kerukunan kehidupan beragama sebagai indikator sasarannya.

Adapun

kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut : 2.1.

Pelestarian & Aktualisasi Adat Budaya Daerah Untuk melaksanakan kegiatan ini dianggarakan dana sebesar Rp.989.500.000,00 dengan sumber daya manusia yang mendukung kegiatan ini sebanyak 13 orang dimana dalam pelaksanaannya terealisasi dana sebesar Rp.965.991.000,00 dengan tingkat penyerapan dana sebesar 98%. Didalam kegiatan ini direncanakan melaksanakan 31 jenis kegiatan dimana dalam pelaksanaannya tidak dapat terealisasi sepenuhnya, sehingga realisasi keuangannya tidak mencapai 100%, hal ini disebabkan karena ada kegiatan

yang

pelaksanaannya

dilaksanakan


oleh

propinsi,

masing-masing

72

BAB III Lakip

Kabupaten/Kota hanya mengirimkan peserta untuk mengikuti kegiatan dimaksud, diantaranya kegiatanpengiriman tukang banten, sulinggih, pemangku/pinanditadan calon instrukturparaman dalam rangka menghadiri acara

ataupun pelatihan untuk

mengembangkan nilai budaya daerah, serta ada beberapa pura yang tidak mengundang/ melibatkan Pemkab Jembrana untuk melaksanakan penganyar antara lain Penganyar di Pura Pulaki, Pura Lempuyang, Pura Segara Rupek dan Piodalan di Padma Gelung Kori Gilimanuk. Disamping hal tersebut diatas juga dikarenakan keberhasilan dari efesiensi. 2.2.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Bercorak Kesenian dan Kebudayaan. Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah untuk terbangunnya sarana dan prasarana bercorak kesenian dan kebudayaan dana yang dianggarkan untuk mencapai sasaran ini sebesar Rp. 3.741.000.000,00 dimana dalam pelaksanaanya terealisasi dana sebesar

Rp. 3.336.800.000,00 dengan tingkat penyerapan

dana sebesar 89,19 % hal ini disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana seutuhnya, serta dikarenakan keberhasilan dari efisiensi. 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 3.1

Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Dalam rangka Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan/Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran maka di bentuklah Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA)setiap bulannya. Dimana dalam pelaksanaannya dana yang dianggarkan untuk mencapai sasaran ini sebesar Rp. 110.700.000,00 dimana dalam pelaksanaannya terealisasi dana sebesar 70.375.000,00 dengan tingkat penyerapan Dana sebesar 63,57% hal ini disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana seutuhnya, serta dikarenakan keberhasilan dari efisiensi.


73

BAB III Lakip

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah meningkatnya perkembangan pengelolaan keuangan daerah dengan indikator meningkatnya pelayanan terhadap penyediaan barang dan jasa serta sarana dan prasarana aparatur diharapkan bisa meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat. Dalam usaha mencapai sasaran tersebut maka direncanakan beberapa kegiatan antara lain: 4.1.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Bantuan Pemkab dan Pengelolaan Keuangan Daerah Lainnya Dalam rangka memantau bantuan sosial yang telah direalisasikan kepada masyarakat sebagai penerima bantuan serta untuk pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) untuk mendukung semua kegiatan yang dilaksanakan di Bagian Akbangsosbud

maka

direncanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pengelolaan bantuan pemkab. Dana yang dianggarkan untuk mencapai sasaran ini sebesar Rp.173.022.991,00 dimana dalam pelaksanaannya terealisasi dana sebesar Rp.160.170.500,00 dengan tingkat penyerapan dana sebesar 92,57%. hal ini disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana seutuhnya, serta dikarenakan keberhasilan dari efesiensi 4.2.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terpenuhinya ketersediaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Jembrana tahun anggaran 2013. Dana yang dianggarkan untuk mencapai hasil yang diinginkan sebesar Rp.123.842.500,00 dimana dalam pelaksanaannya terealisai sebesar Rp.120.717.500,00 dengan prosentase penyerapan dana dan realisasi kegiatannya mencapai 97,47%.

4.3.

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersusunnya Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD tahun 2013. Realisasi kegiatannya berhasil menyusun


74

BAB III Lakip

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan prosentase tingkat pencapaian 100%. Dana yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.119.208.000,00 dengan realisasi penggunaan sebesar Rp.111.858.000,00 dengan prosentase tingkat capaian 93,83%. 4.4.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Dana yang dianggarkan untuk kegiatan ini sebesar

Rp. 244.772.500,00 dimana

hasil yang ingin dicapai adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD tahun 2013. Dalam pelaksanaan kegiatannya terealisasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD tahun 2013 dengan prosentase tingkat capaian 100%. Sedangkan realisasi dana yang digunakan sebesar Rp.228.147.500,00 dengan prosentase tingkat capaian 93,20%. 4.5. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang APBD

Penjabaran Perubahan

Dana yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.138.722.400,00 dengan hasil yang ingin dicapai adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun 2013. Dalam pelaksanaannya Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun 2013 berhasil disusun sehingga prosentase tingkat capaian sasaran maupun kegiatan mencapai 100%. Sedangkan

dana

yang

terealisasi

untuk

melaksanakan

kegiatan

sebear

Rp.129.875.400,00 dengan prosentase pencapaian 93,62%. 4.6.

Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel direncanakan pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah SIMAKDA dan SIADINDA dimana hasil yang diharapkan adalah tersedianya jaringan sistem pengelolaan keuangan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebanyak 29 jaringan. Dana


75

BAB III Lakip

yang dianggarkan untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 175.000.000,00 untuk SIMAKDA dan Rp.350.000.000,00 untuk SIADINDA dimana dalam pelaksanaanya terealisasi sebesar Rp.172.980.500,00 untuk SIMAKDA dan Rp.349.074.000,00 untuk SIADINDA dengan prosentase capaian kegiatan dan sasaran mencapai 100%. 4.7. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Penjabaran

Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah adanya Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2012 dan tersedia dalam bentuk buku. Dana yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 136.072.121,00 dimana dalam pelaksanaannya terealisasi Rp.130.655.850,00 dengan prosentase capaian 96%. Sedangkan hasil yang dapat direalisasika adalah tersusunnya Peraturan Bupati Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2012 dan telah tercetak berupa buku dengan prosentase tingkat capaian sasaran dan kegiatan mencapai 100%. 4.8. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pelaksanaan APBD Dana

yang

dianggarkan

untuk

Pertanggungjawaban

melaksanakan

kegiatan

ini

sebesar

Rp.105.145.800,00 sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah tersusunnya Rancangan Peraturan daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2012 serta laporan keuangan daerah Kabupaten Jembrana tahun 2012. Setelah dilaksanakan terealisasi laporan keuangan daerah dengan prosentase tingkat pencapaian 100%. Sedangkan realisasi keuangan yang gunakan sebesar Rp.103.681.500,00 dengan prosentase capaian 98,60%. 4.9.

Pengelolaan Gaji PNSD Dana yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.104.253.473,00 sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah terkelolanya Gaji PNSD. Setelah dilaksanakan


76

BAB III Lakip

terealisasi terkelolanya Gaji PNSD dengan prosentase tingkat pencapaian 100%. Sedangkan realisasi keuangan yang gunakan sebesar Rp.103.547.500,00 dengan prosentase capaian 99%. 4.10

Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga di tahun 2013 direncanakan dengan anggaran Rp. 48.671.600,00 hasil yang diharapkan adalah tersedianya buku standar satuan harga kabupaten per semester yang dalam pelaksanaannya berhasil mebuat buku standar satuan harga kabupaten setiap semester, sehingga prosentase capaian kegiatannya mencapai 100%, sedangkan dana yang digunakan untuk merealisasikan kegiatan tersebut mencapai Rp.41.345.000,00 dengan prosentase penyerapan dana 84,95%.

4.11

Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah. Kegiatan Manegemen Aset/Barang Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 833.815.000,00 diharapkan bisa memenuhi kebutuhan sistem pengelolaan barang daerah, pelaksanaan kegiatan ini bisa diselesaikan 100% di tahun 2013 sedangkan dana yang terserap sebesar Rp. 745.155.650,00 atau 89,37% dari total anggaran.

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.1

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Untuk pemeliharaan rutin instalasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Jembrana di tahun 2013 dianggarkan dana sebesar Rp. 13.941.086.100,00. Dalam pelaksanaannya telah berhasil terealisasi pemeliharaan sehingga prosentase tingkat capaiannya 90%, sedangkan dana yang digunakan untuk merealisasikan kegiatan ini mencapai Rp. 11.983.948.013,00 dengan prosentase tingkat capaian 85,96%.

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


77

BAB III Lakip

Sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah untuk meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dimana di tahun 2013 ini secara rata-rata telah tercapai sebesar 90.00% dimana program ini terbagi menjadi 7 kegiatan untuk mendukung pencapain sasaran tersebut. 6.1.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Untuk memenuhi pengadaan peralatan gedung kantor di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana dianggarkan dana sebesar Rp. 1.339.277.500,00 yang direncanakan untuk memenuhi peralatan gedung kantor di Tahun 2013 ini. Dalam pelaksanaannya telah berhasil merealisasikan peralatan gedung kantor yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dengan prosentase tingkat capaiannya 100%, sedangkan dana yang digunakan untuk merealisasikan kegiatan ini mencapai Rp. 1.307.213.150,00 dengan prosentase penyerapan dana sebesar 97,61%.

6.2.

Pengadaan Meubeler Untuk memenuhi kebutuhan meubeler di tahun 2013 dianggarkan dana sebesar Rp. 225.000.000,00 yang direncanakan untuk mengadakan barang meubeler di Tahun 2013 ini. Dalam pelaksanaannya berhasil terealisasi pengadaan barang meubeler sehingga prosentase tingkat capaiannya 100%, sedangkan dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut mencapai

Rp. 195.401.215,00 dengan

prosentase penyerapan dana sebeasr 86,84%. 6.3.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Jembrana dianggarkan dana sebesar Rp. 1.188.811.200,00 yang direncanakan untuk pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. Dalam pelaksanaannya berhasil terealisasi pemeliharaan terhadap gedung kantor, sedangkan dana yang digunakan untuk kegiatan pemeliharaan ini mencapai Rp. 941.356.859,00 dengan prosentase penyerapan dana sebesar 79,18%.


78

BAB III Lakip

6.4.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemerintah Kabupaten Jembrana dianggarkan dana sebesar Rp. 711.700.000,00 yang direncanakan untuk pemeliharaan kendaraan Dinas. Dalam pelaksanaannya berhasil terealisasi pemeliharaan terhadap kendaraan Dinas, sedangkan dana yang digunakan untuk kegiatan pemeliharaan ini mencapai Rp. 544.545.600,00 dengan prosentase penyerapan dana sebesar 76,51%.

6.5.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Jembrana dianggarkan dana sebesar Rp. 245.000.000,00 yang direncanakan untuk pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. Dalam pelaksanaannya berhasil terealisasi pemeliharaan terhadap perlengkapan gedung kantor, sedangkan dana yang digunakan untuk kegiatan pemeliharaan ini mencapai Rp. 198.926.500,00 dengan prosentase penyerapan dana sebesar 81,19%.

6.6.

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional dianggarkan dana sebesar Rp. 27.500.000,00 yang direncanakan untuk pengadaan kendaraan dinas/operasional. Dalam pelaksanaannya berhasil terealisasi pengadaan kendaraan dinas/operasional, sedangkan dana yang digunakan untuk kegiatan pengadaan ini mencapai Rp.26.300.000,00 dengan prosentase penyerapan dana sebesar 95.64%.

6.7.

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Untuk kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas dianggarkan dana sebesar Rp. 603.675.000,00 yang direncanakan untuk pengadaan perlengkapan rumah

jabatan/dinas.

Dalam

pelaksanaannya

berhasil

terealisasi

pengadaan

perlengkapan rumah jabatan/dinas, sedangkan dana yang digunakan untuk kegiatan


79

BAB III Lakip

pemeliharaan ini mencapai Rp. 529.091.850,00 dengan prosentase penyerapan dana sebesar 87,65%.

7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7.1

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Untuk memenuhi pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dianggarkan dana sebesar Rp.10.000.000,00 yang digunakan untuk mengadakan pakaian khusus hari-hari tertentu di Tahun 2013. Dalam pelaksanaannya berhasil terealisasi pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu, sehingga prosentase tingkat capaian kegiatannya mencapai 100%, sedangkan dana yang digunakan untuk merealisasikan kegiatan ini mencapai Rp.9.700.000,00 dengan prosentase penyerapan dana 97,00%.

8.

Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota. 8.1

Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terciptanya penatausahaan keuangan daerah. Dana yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.613.320.523,00 dimana dalam pelaksanaannya terealisasi Rp.594.197.100,00 dengan prosentase capaian 96,88%. Sedangkan secara fisik dengan prosentase tingkat capaian sasaran dan kegiatan mencapai 100%.

9. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9.1.

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terwujudnya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran. Dana yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.130.891.600,00 dimana dalam pelaksanaannya terealisasi Rp.111.318.600,00 dengan prosentase capaian secara fisik mencapai 100% dan keuangan sebesar 85,04%.


80

BAB III Lakip

10.Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 10.1

Dialog/Audensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat Untuk

kegiatan

Dialog/Audensi

Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial

dengan

Tokoh-Tokoh

Masyarakat,

Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat dianggarkan dana sebesar Rp.594.142.150,00. Dalam pelaksanaannya telah terealisasi Dialog/Audensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat dengan dana yang digunakan untuk kegiatan tersebut mencapai Rp.498.284.275,00 dengan prosentase penyerapan dana sebesar 83,87%. 1.1.1.

10.2 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lainnya Untuk kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lainnya dianggarkan dana sebesar Rp.1.000.000.000,00. Dalam pelaksanaannya telah terealisasi Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lainnya dengan dana yang digunakan untuk kegiatan tersebut mencapai Rp.702.295.752,00 dengan prosentase penyerapan dana sebesar 70,23%.

1.1.1.1.1.1.1.1.1. 10.3 Penyediaan Keperluan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Untuk kegiatan Penyediaan Keperluan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dianggarkan dana sebesar Rp.1.389.550.000,00. Dalam pelaksanaannya telah terealisasi Penyediaan Keperluan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

dengan

dana

yang

digunakan

untuk

kegiatan

tersebut

mencapai

Rp.1.373.573.285,00 dengan prosentase penyerapan dana sebesar 98,85%. 1.1.1.1.2. 10.4 Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri Untuk kegiatan Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri dianggarkan dana sebesar Rp.177.048.150,00. Dalam

pelaksanaannya

telah

terealisasi


Penerimaan

Kunjungan

Pejabat

81

BAB III Lakip

Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri dengan dana yang digunakan untuk kegiatan tersebut mencapai Rp.143.657.500,00 dengan prosentase penyerapan dana sebesar 81,14%. 1.1.1.2.

10.5 Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas Untuk kegiatan Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas dianggarkan dana sebesar Rp.126.000.000,00.

Dalam

pelaksanaannya

telah

terealisasi

Sewa

Rumah

Jabatan/Rumah Dinas dengan dana yang digunakan untuk kegiatan tersebut mencapai Rp.115.500.000,00 dengan prosentase penyerapan dana sebesar 91,67%. 10.6

Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Untuk kegiatan Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dianggarkan dana sebesar Rp.32.000.000,00. Dalam pelaksanaannya telah terealisasi Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan dana yang digunakan untuk kegiatan tersebut mencapai Rp.26.515.132,00 dengan prosentase penyerapan dana sebesar 82,86%.

1.1.1.3.

10.7 Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dianggarkan dana sebesar Rp.55.000.000,00. Kegiatan dimaksud adalah merupakan biaya kontribusi untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang diikuti oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Dalam Tahun 2013 kegiatan tersebut tidak terealisasi karena tidak adanya undangan untuk mengikuti Diklat dari Institusi resmi.

11.

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 11.1.

Penyebaranluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Untuk kegiatan Penyebaranluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dianggarkan dana sebesar Rp.1.388.953.500,00. Dalam pelaksanaannya telah terealisasi Penyebaranluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan


82

BAB III Lakip

dana yang digunakan untuk kegiatan tersebut mencapai Rp. 1.229.792.200,00 dengan prosentase penyerapan dana sebesar 88,54%.

Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Analisis dan Evaluasi Pencapaian Sasaran, kinerja Bagian yang dibawahi Asisten Ketataprajaan dan Asisten Ekonomi Pembangunan dan Sosial yang merupakan bawahan Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana secara umum telah mencapai sasaran walaupun ada beberapa sasaran yang belum tercapai secara maksimal karena berbagai permasalahan dan kendala. Namun hal tersebut akan menjadi catatan dan dicarikan solusi untuk pelaksanaan program tahun berikutnya.

C. Faktor-faktor Pendorong Keberhasilan 1. Adanya dukungan dan komitmen bapak Bupati dalam mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Sekda Kabupaten Jembrana

dalam birokrasi pemerintahan, sehingga dapat

disiapkan dana, SDM, sarana dan prasarana yang diperlukan. 2. Terjalinnya hubungan koordinasi yang baik dengan para pemimpin unit kerja serta dukungan staf/personil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam memberi dukungan sehingga Tugas Pokok dan Fungsi Sekda Kabupaten Jembrana dapat dilaksanakan dengan baik. 3. Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat.

D.

Faktor-faktor Penghambat 1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi memadai sebagai tenaga pelaksana program dan kegiatan serta masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia masyarakat yang mendukung . 2. Sarana dan prasaran pemerintah masih ada yang kurang memadai. 3. Belum optimalnya fungsi dan peran agama dalam penyelenggaraan pembangunan dan dalam pemerintahan. 4. Sarana dan prasarana ekonomi dan sosial budaya masih kurang memadai.

E.

Rumusan Strategi Untuk mengatasi masalah atau paling tidak meminimalkan kendala yang disebabkan oleh faktor-faktor penghambat tersebut diatas, maka dapat disusun suatu strategi sebagai berikut :


83

BAB III Lakip

1. Manfaatkan solidnya koordinasi untuk menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 2. Mendayagunakan potensi ekonomi dan sosial budaya termasuk sarana dan prasarananya untuk kesejahteraan masyarakat. 3. Meningkatkan sistem administrasi pemerintahan dan pembangunan agar lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk kesejahteraan masyarakat. 5. Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintah untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. 6. Mengoptimalkan fungsi serta peran agama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

F. ASPEK KEUANGAN Aspek keuangan merupakan salah satu penentu keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan, secara umum aspek keuangan dapat dikatakan sebagai penunjang dari pada keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan melalui kegiatan yang telah diprogramkan. Dalam melaksanakan kebijakan melalui kegiatan yang telah diprogramkan sebelumnya, hasil capaian kegiatan, telah dipaparkan pada analisis kinerja di atas. Mengenai pencapaian kebijakan melalui kegiatan yang telah diprogramkan ada beberapa kegiatan yang tidak didukung dengan anggaran dan sebaliknya ada kegiatan yang diprogramkan sebelumnya dianggarkan dana tidak direalisasikan karena pelaksanaan kegiatan tersebut dipandang tidak memerlukan anggaran. Secara umum realisasi keuangan Sekda sebesar 85 %.


84

BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( LAKIP ) yang tersusun ini merupakan pertanggungjawaban Sekda. Kabupaten Jembrana atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama tahun 2013. Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkahlangkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang. LAKIP ini disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah No. : 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tanggal 25 Maret 2003 dari Lembaga Administrasi Negara, yang merupakan gambaran Kinerja Sekda. Kabupaten Jembrana tahun 2013 termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2013 sebagai realisasi atas rencana kinerja tahun 2013. Disamping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan. Dengan tersusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai tahun 2013.

A. Simpulan Dari hasil analisis kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di peroleh kesimpulan : 1. Pencapaian sasaran secara umum dapat dicapai sebagaimana ditargetkan dalam perencanaan sebelumnya. 2. Anggaran/Dana sebagai pendukung dapat dialokasikan dengan baik sesuai dengan dianggarkan.

75

B. Saran-saran Untuk meningkatkan hasil yang telah dicapai, perlu melakukan penajaman prioritas, pendataan, koordinasi dan meningkatkan kinerja kegiatan sebagai pelaksanaan program, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan transparan dalam

bidang

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

76

L A K I P ( LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ) TAHUN 2013

Recommend Documents