LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K j I P) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH Jl. Basuki Rahmad No. 2 (0322) 321010 E-Mail:
[email protected], Web site : www,lamongan.go,id
LAMONGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2016 Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan dapat disusun atas dasar Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP Tahun 2016 ini sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kewenangan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengembangkan visi. misi dan tujuan organisasi. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LKjIP ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan dimasa yang akan datang. Akhirnya dari penyusunan LKjIP Tahun 2016 ini, semoga mendapatkan petunjuk dan bimbingan Allah SWT sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan mampu melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya serta dapat meningkatkan prestasi kerja.
Lamongan,
Januari 2017
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
Dra. SULASTRI, MSi Pembina Utama Muda NIP. 19601227 198603 2 008
i
IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.
Seperti diketahui, RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 menjabarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lamongan yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Badan kedalam bentuk agenda dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan pembangunan. Berbagai agenda dan prioritas pembangunan tersebut sampai dengan tahun 2016. Karenanya, seberapa jauh keberhasilan yang telah dicapai tentunya perlu dilihat. Evaluasi 1 (satu) tahun atau pada tahun 2016 perlu dilakukan untuk mengetahui dan menilai capaian yang telah dihasilkan. Evaluasi berguna untuk menyusun perencanaan tahun-tahun berikutnya sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan.
Visi dan Misi
Perumusan visi dan misi jangka menengah Kabupaten Lamongan merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan RPJMD. Selain itu, visi juga menjelaskan cara pandang jauh kedepan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan bagaimana Kabupaten Lamongan harus dibawa dan diarahkan agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif pada masa yang akan datang untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja Pemerintah
ii
Kabupaten Lamongan. Jadi visi Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah cita-cita yang menggambarkan akan dibawah kemana Kabupaten Lamongan dimasa mendatang, dan visi selalu berpijak dari kondisi, potensi, masalah, tantangan, hambatan dan tuntutan masyarakat. Adapun visi Kabupaten Lamongan adalah : “ Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing ”
Misi merupakan rumusan umum yang memuat tentang suatu tindakan atau upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi. Jadi misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dalam suatu dokumen perencanaan rumusan misi mempunyai peran yang sangat penting yang diharapkan dapat memberikan kerangka tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan untuk menentukan arah yang akan ditempuh dalam mencapai visi Kabupaten Lamongan. Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan menetapkan Misi sebagai berikut : “ Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik ”.
Adapun Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan dalam merealisasikan visi dan misi adalah sebagai berikut : “ Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset secara tertib, akuntabel dan transparan “.
Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :
iii
a. Meningkatnya pelayanan pengelolaan keuangan; b. Meningkatnya tertib penatausahaan aset daerah.
Adapun hasil pengukuran keberhasilan atau kegagalan dalam capaian setiap sasaran Pembangunan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2016 dengan alat ukur Indikator Kinerja adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatnya pelayanan pengelolaan keuangan diukur melalui 5 (lima) Indikator Kinerja dengan capaian sebagai berikut : a. Ketepatan waktu dalam pengelolaan keuangan: Penyampaian rencana kerja anggaran SKPD tepat waktu dapat dicapai sebesar 85%; Pelaksanaan belanja dapat dicapai sebesar 90,87% Penetapan pertanggungjawaban APBD dapat dicapai sebesar 100 %. b. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dicapai sebesar 13,57%; c. Prosentase SKPD yang menerapkan anggaran berbasis kinerja dapat dicapai sebesar 75%; d. Toleransi deviasi penyerapan keuangan sesuai target dapat dicapai sebesar 9,13; e. Prosentase SKPD yang memiliki SDM akuntansi dalam pelaksanaan accrual accounting dapat dicapai sebesar 60%.
2. Meningkatnya tertib penatausahaan aset daerah diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja dengan capaian sebagai berikut :
iv
a. Prosentase tanah milik Pemerintah Kabupaten Lamongan yang bersertifikat dapat dicapai sebesar 42%; b. Prosentase aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan dapat dicapai sebesar 69%; c. Prosentase data aset yang akurat dapat dicapai sebesar 70%.
v
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR …………………………………………………………..........
i
IKHTISAR EKSEKUTIF ……………………………………………………………..
ii
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………..
vi
DAFTAR TABEL ……………………………………………………………………..
viii
PENDAHULUAN ………………………………………………………..
1
1.
LATAR BELAKANG ……………………………………………….
1
2.
MAKSUD DAN TUJUAN ………………………………………….
2
3.
GAMBARAN UMUM ORGANISASI ..........................................
2
Personil …………………………………………………………
6
Sarana dan Prasarana ………………………………………..
7
Pendapatan …………………………………………………….
9
Pembiayaan …………………………………………………….
10
BAB. I
4. BAB. II
BAB. III
SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP …………………………….
10
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA …………………..
12
A. RENCANA STRATEGIS ...........................................................
12
Visi dan Misi………………………………………………........
12
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran…
14
Program dan Kegiatan ….....................................................
18
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016 ……………….
21
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ………………………….
27
AKUNTABILITAS KINERJA …………………………………….........
28
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016.…………...
28
vi
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
35
TAHUN 2016 ...................…………………................................
BAB. IV
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016......
42
PENUTUP ……………………………………………………………..
49
Lampiran-Lampiran : 1. Formulir Matriks Rencana Strategis (RS) Tahun 2016-2021 2. Formulir Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2016; 3. Formulir Perjanjian Kinerja Tahun 2016; 4. Lampian lainnya, Penghargaan dll.
vii
DAFTAR TABEL
1.
Tabel 1.1 Jumlah personil …………………………………………………..
6
2.
Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana …………………………………………..
7
3.
Tabel 1.3 Pendapatan ……………………………………………………….
9
4.
Tabel 1.4 Pembiayaan ……………………………………………………….
10
5.
Tabel 2.1 Misi-Tujuan ………………………………………………………..
17
6.
Tabel 2.2 Tujuan-Sasaran …………………………………………………..
17
7.
Tabel 2.3 Sasaran dan Indikator Sasaran …………………………………
22
8.
Tabel 2.4 Kegiatan dan Indikator Kegiatan ………………………………..
23
9.
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja ……………………………………….
29
10.
Tabel 3.2 Data Penilaian Pencapaian Sasaran Tahun 2016 ……………
32
11.
Tabel 3.3 Data Pencapaian Kegiatan Tahun 2016..................................
44
viii
BAB I PENDAHULUAN
1.
LATAR BELAKANG
Sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana dijelaskan bahwa Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Tahunan diantaranya adalah Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan merupakan tolok ukur Badan dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama satu tahun. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang daerah Kabupaten Lamongan. Adapun penyusunan LKjIP Tahun 2016 ini mengacu pada RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan, sehingga dapat tercapai
1
tujuan dan sasaran yang sama dengan yang ditetapkan dalam RENSTRA yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan.
2.
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 adalah sebagai penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lamongan yang dituangkan dalam program dan kegiatan BPKAD dengan memperhatikan tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mencapai tujuan
dan
sasaran
yang
telah
ditetapkan
oleh
BPKAD
melalui
alat
pertanggungjawaban secara periodik.
3.
GAMBARAN UMUM ORGANISASI Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.
2
Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Lamongan telah membentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan. Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah merupakan unsur pendukung Kepala Daerah dibidang pengelolaan keuangan dan asset Daerah dan mempunyai tugas : “ Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah “ Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan, mempunyai fungsi : 1.
Perumusan kebijakan teknis dan strategis dibidang pengelolaan keuangan dan asset Daerah;
2.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan asset Daerah;
3.
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan asset Daerah;
4.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3
Dalam
melaksanakan
Tugas
pokok
dan
Fungsinya,
Badan
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan, dengan susunan organisasi sebagai berikut : a. Kepala Badan; b. Sekretaris; c. Kepala Sub Bagian; d. Kepala Bidang; e. Kepala Sub Bidang.
Adapun susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan dalam bentuk bagan struktur adalah sebagai berikut :
4
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN KEPALA BADAN
SEKRETARIS
KEL. JABATAN
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN
FUNGSIONAL
UMUM
KEUANGAN
PROGRAM
BIDANG
BIDANG
BIDANG
ANGGARAN
PERBENDAHARAN
AKUNTANSI & ASET
SUB BIDANG
SUB BIDANG
SUB BIDANG
ANGGARAN BELANJA
PELAYANAN DAN ADMINISTRASI
AKUNTASI
PERBENDAHARAAN
SUB BIDANG
SUB BIDANG
SUB BIDANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN
PENGELOLAAN KAS DAERAH
ASSET
UPTB
5
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi baik secara administrasi maupun operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan, perlu adanya dukungan Personil, Sarana dan Prasarana, Pendapatan serta Pembiayaan sebagai berikut :
1.
Personil Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya perlu adanya
dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan,
jabatan,
pangkat/golongannya.
Kondisi
kepegawaian
Badan
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan hingga akhir Desember 2016 secara singkat dipaparkan dalam tabel berikut :
TABEL : 1.1 JUMLAH PERSONIL NO.
JABATAN STRUKTURAL
JUMLAH
PANGKAT / GOL. RUANG
JUMLAH PENDIDIKAN JUMLAH FORMAL
1 1.
2 Kepala Dinas
3 1
4 Pembina Utama Muda ( IV/c )
5 1
6 S1
7 1
2.
Sekretaris
1
Pembina (IV/a)
1
S2
1
3.
Kabid
3
- Pembina ( IV/a ) - Pembina ( IV/a )
2 1
S2 S1
2 1
4.
Kasubbag.
3
- Pembina ( IV/a ) - Penata Tk. I (III/d) - Penata Tk. I (III/d)
1 1 1
S2 S2 S1
1 1 1
5.
Kasi
6
- Pembina ( IV/a ) - Penata Tk. I ( III/d ) - Penata ( III/d )
1 3 2
S2 S2 S1
1 3 2
6.
Staf
36
- Penata Tk. I ( III/d ) - Penata ( III/c ) - Penata Muda Tk. I ( III/b ) - Penata Muda Tk. I ( III/b )
7 4 1
S1 S1 S2
7 4 1
14
S1
14
6
KET. 8
Jumlah
2.
50
- Penata Muda (III/a) - Penata Muda (III/a) - Pengatur Tk.I (II/d) - Pengatur Muda Tk. I (II/b) - Pengatur Muda Tk. I (II/b) - Juru Tk. I (I/d)
3 1 1 1
S1 D3 D3 S1
3 1 1 1
3
SMA
3
1
SMP
1
Jumlah
50
Jumlah
50
Sarana dan Prasarana Guna menunjang kegiatan-kegiatan di bidang pengelolaan keuangan
dan asset daerah diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia dan dimanfaatkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan hingga akhir Desember 2016 secara singkat dipaparkan dalam tabel berikut :
TABEL : 1.2 SARANA DAN PRASARANA
NO
JENIS
JUMLAH
KET.
1.
2.
3.
4.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Roda 4 (empat) Roda 2 (dua) Komputer Printer Lap Top Mesin Ketik Mesin Foto Copy Mesin Ketik Elektrik Meja Rapat Meja Tulis/Staf Meja Kursi Tamu Meja Telepon Meja Komputer Meja Eselon II Meja Eselon III
15 17 99 86 43 11 2 1 31 87 6 4 5 1 6
7 rusak sedang & rusak berat 23 rusak sedang & rusak berat 16 rusak berat 9 rusak berat 1 Rusak berat 1 Rusak berat -
7
1. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.
2.
3.
Meja Eselon IV Kursi Eselon II Kursi Eselon III Kursi Eselon IV Lemari Besi Lemari Kayu Rak Besi Rak Kayu Filling Kabinet Kipas Angin AC Brankas LCD Proyektor + Attachment Handy Cam Tabung PMK Papan Visual/SO Papan Pengumuman White Board White Board Elektronic Werelles Komputer Mainframe/Server UPS Stabilizer Pesawat Telepon Faximile Tangga Lipat Televisi Gambar Garuda Korden Sound System Kursi Lipat Lemari Buku untuk Arsip Dinamis Camera + Attachment Kaca Hias Gucci Almari Es Jam Dinding Kursi Kayu Almari BPKB Papan Tanda Kepemilikan Tanah Dispenser
32 2 7 45 39 15 25 17 17 6 35 6 6 1 3 1 16 2 1 4 1 1 7 2 1 11 3 1 4 197 40 6 3 5 5 6 7 2 81 1
8
4. 28 rusak berat 1 rusak berat 2 rusak berat 7 rusak berat 4 rusak berat 9 rusak berat 2 rusak berat 1 rusak berat 1 rusak berat 63 rusak berat -
1.
2.
56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.
3.
Penghancur Kertas Scanner Mesin Potong Rumput Trolly Pompa Air Organ/Keyboard Meja Kecil/Rak TV Kursi Rapat/Putar Sofa Ventilator Udara Microphone Wirelles Microphone Stand Microphone
3.
4.
3 1 4 1 3 2 5 74 4 26 1 3 5
6 rusak berat -
Pendapatan dan Pembiayaan Rincian pendapatan dan pembiayaan yang terdapat pada Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016, secara singkat tersaji dalam tabel berikut :
TABEL : 1.3 PENDAPATAN NO.
URAIAN
JUMLAH
KET.
1 1.
2
3
4
PAD TA 2016
2.
Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Rp Rp Rp
482.875.000,00 4.356.687.545,00
Rp
49.916.703.500,00
Rp Rp Rp
1.166.655.654.000,00 634.733.237.000,00
Dana Perimbangan TA 2016
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus
9
3.
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah TA 2016
Daerah
Rp 33.798.834.668,51 Pendapatan Hibah Rp 320.765.836.000,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 115.464.350.000,00 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Rp Pemda Lain Dana Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi dan Rp Pemda Jumlah PAD BPKAD .....………………...…….... Rp 2.326.174.177,713,51
TABEL : 1.4 PEMBIAYAAN NO.
URAIAN
1.
JUMLAH
APBD DPPKA TA 2016
Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung
Rp 625.112.144.693,67 Rp 13.133.053.900,00
Jumlah APBD DPPKA ......…………….………..
2.
APBD I (Rincian perkegiatan)
sesuai
Rp 638.245.198.593,67 Rp --
dengan
Jumlah APBD I …………………………………… Rp Rp 3 APBN
(Rincian perkegiatan)
sesuai
---
dengan
Jumlah APBN …..……………………………….. Jumlah total 1 + 2 + 3 …………………………..
3.
KET.
Rp -Rp 638.245.198.593,67
SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(LKjIP)
SKPD
Badan
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB
I
:
PENDAHULUAN 1.
LATAR BELAKANG
10
2.
MAKSUD DAN TUJUAN
3.
GAMBARAN UMUM ORGANISASI : 1. Personil; 2. Sarana dan Prasarana; 3. Pembiayaan.
4. BAB
II
:
SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 1. Visi dan Misi; 2. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran; 3. Program dan Kegiatan. B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016 C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016
BAB
III
:
AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016 C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016
BAB
IV
:
PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN : 1.
Matriks Rencana Strategis (RS) Tahun 2016-2021;
2.
Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2016;
3.
Perjanjian Kinerja Tahun 2016;
4.
Lampiran lainnya, Penghargaan dll.
11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan, mempunyai kebijakan dan program yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan dan program dimaksud pelaksanaannya direncanakan dari pembiayaan melalui dana APBD yang berorentasi di bidang pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah. Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategik Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yang akan dijelaskan dalam rencana kinerja tahun 2016.
1
Visi dan Misi Perumusan visi dan misi jangka menengah Kabupaten Lamongan
merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan RPJMD. Selain itu, visi juga menjelaskan cara pandang jauh kedepan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan bagaimana Kabupaten Lamongan harus dibawa dan diarahkan agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif pada masa yang akan datang untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja Pemerintah
12
Kabupaten Lamongan. Jadi visi Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah cita-cita yang menggambarkan akan dibawah kemana Kabupaten Lamongan dimasa mendatang, dan visi selalu berpijak dari kondisi, potensi, masalah, tantangan, hambatan dan tuntutan masyarakat. Adapun visi Kabupaten Lamongan adalah : “ Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing ”
Penjelasan Visi : Terwujudnya : Terkandung upaya dan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan yang sejahtera dan berdaya saing. Lamongan : Satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Lamongan. Sejahtera : Tercukupinya kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara umum. Berdaya Saing : Perwujudan masyarakat yang memiliki keunggulan kompetitif, sehingga mampu bersaing secara sehat dengan segala potensi dan permasalahan yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Misi merupakan rumusan umum yang memuat tentang suatu tindakan atau upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi. Jadi misi
13
merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dalam suatu dokumen perencanaan rumusan misi mempunyai peran yang sangat penting yang diharapkan dapat memberikan kerangka tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan untuk menentukan arah yang akan ditempuh dalam mencapai visi Kabupaten Lamongan. Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan menetapkan Misi sebagai berikut : “ Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik ”. Perwujudan dari misi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : Reformasi Birokrasi : Merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspekaspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Pelayanan Publik : Segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentu barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
2.
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Untuk
merealisasikan
pelaksanaan
misi
tersebut
diatas,
perlu
ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun
14
ke depan. Tujuan dan sasaran ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan. Adapaun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :
Tujuan Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah
sesuatu yang akan dicapaik atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan dalam merealisasikan visi dan misi adalah sebagai berikut : “Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset secara tertib, akuntabel dan transparan “.
Indikator Tujuan Indikator tujuan yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan
dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut : 1. Nilai opini BPK
Sasaran Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untu dapat
15
dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut : a. Meningkatnya pelayanan pengelolaan keuangan; b. Meningkatnya tertib penatausahaan aset daerah.
Indikator Sasaran Indikator Sasaran yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan
dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut : 1. Ketepatan waktu dalam pengelolaan keuangan : Penyampaian rencana kerja anggaran SKPD tepat waktu; Pelaksanaan belanja; Penetapan pertanggungjawaban APBD 2. Rasio kemandirian keuangan daerah; 3. Prosentase SKPD yang menerapkan anggaran berbasis kinerja; 4. Toleransi deviasi penyerapan keuangan sesuai target; 5. Prosentase SKPD yang memiliki SDM akuntansi dalam pelaksanaan accrual accounting; 6. Prosentase tanah milik Pemerintah Kabupaten Lamongan yang bersertifikat; 7. Prosentase
aset
tetap
tanah
dan
dimanfaatkan; 8. Prosentase data aset yang akurat.
16
bangunan
yang
digunakan
dan
Tabel 2.1 MISI – TUJUAN TUJUAN Misi
INDIKATOR TUJUAN
Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik
Tujuan : Meningkatnya
kinerja
pengelolaan a. Nilai opini BPK
keuangan dan penatausahaan aset secara
tertib,
akuntabel
dan
transparan
Tabel 2.2 TUJUAN – SASARAN SASARAN Tujuan
INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset secara tertib, akuntabel dan transparan
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya
pelayanan
a.
pengelolaan keuangan
Ketepatan
waktu
dalam
pengelolaan
keuangan : Penyampaian rencana kerja anggaran SKPD tepat waktu; Pelaksanaan belanja; Penetapan pertanggungjawaban APBD. b.
Rasio kemandirian keuangan daerah
c.
Prosentase
SKPD
yang
menerapkan
anggaran berbasis kinerja d.
Toleransi deviasi penyerapan keuangan sesuai target
e.
Prosentase SKPD yang memiliki SDM akuntansi dalam pelaksanaan accounting
17
accrual
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya tertib penatausahaan
a.
aset daerah
Prosentase
tanah
milik
Pemerintah
Kabupaten Lamongan yang bersertifikat b.
Prosentase aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan
c.
3.
Prosentase data aset yang akurat
Program dan Kegiatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2016 untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah terdapat 6 program dan 69 kegiatan dengan rincian sebagai berikut : 1)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional;
4.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
5.
Penyediaan Alat Tulis Kantor;
6.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
7.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
8.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
9.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
10. Penyediaan Makanan dan Minuman; 11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah; 12. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan. 2)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
2.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
18
3)
3.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor;
4.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;
5.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
6.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
7.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
8.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair;
9.
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1.
4)
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1.
5)
Pendidikan dan Pelatihan Formal.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
6)
2.
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
3.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
4.
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi;
5.
Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1.
Penyusunan Analisa Standar Belanja;
2.
Penyusunan Standar Satuan Harga;
3.
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
4.
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD;
5.
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
6.
Penyusunan
Rancangan
Peraturan
Perubahan APBD;
19
KDH
tentang
Penjabaran
7.
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD;
8.
Penyusunan
Rancangan
Peraturan
KDH
tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 9.
Peningkatan Manajemen Asset/Barang Daerah;
10. Dampingan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah; 11. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Konsolidasi; 12. Dampingan Implementasi Sistem Administrasi Barang Daerah; 13. Evaluasi Administrasi Perbendaharaan; 14. Penyusunan Anggaran Kas; 15. Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD); 16. Peningkatan Pelayanan Pencairan Belanja SKPD; 17. Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan BUD; 18. Peningkatan Pemanfaatan Barang Daerah; 19. Dampingan Implementasi Gaji; 20. Penyusunan Laporan Mutasi Barang dan Laporan Pengadaan; 21. Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah; 22. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Perubahan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD; 23. Fasilitasi Penyaluran Dana Bantuan, Hibah, Subsidi dan Pembiayaan; 24. Verifikasi RKA dan DPA APBD; 25. Verifikasi RKA dan DPPA Perubahan APBD; 26. Penyusunan Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus; 27. Monitoring Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan pada SKPD; 28. Dampingan Implementasi SPP, SPM dan SP2D; 29. Dampingan Input RKA, DPA dan DPPA; 30. Sosialisasi dan Pemeliharaan Penerapan Sistem Aplikasi Gaji Skala Nasional; 31. Penatausahaan Laporan Keuangan BUD; 32. Penyusunan Laporan Informasi Keuangan Daerah dan Agen Sistem Informasi Keuangan Daerah; 33. Dampingan dan Update Aplikasi Perbendaharaan BUD;
20
34. Dampingan Penatausahaan Kapitasi; 35. Sistem Informasi Pengelolaan Kas SKPD dan PPKD; 36. Penyusunan Laporan Keuangan Tribulanan Konsolidasi; 37. Dampingan Implementasi Sistem Aplikasi Kearsipan; 38. Koordinasi dan Penyampaian Informasi Keuangan Daerah tentang APBD; 39. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD; 40. Penyusunan Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah berbasis Akrual; 41. Monitoring dan Evaluasi Aset/Barang Daerah.
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016 Rencana Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan merupakan proses penetapan kegiatan dengan cara mencapai tujuan dan sasaran yang berfokus pada Kebijakan dan Program, kemudian ditetapkan dalam rencana strategik yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2016. Adapun Rencana Kinerja Tahun 2016 Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut : Sasaran dan Indikator Sasaran
Untuk
mewujudkan
sasaran
yang
ingin
dicapai
oleh
Badan
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan perlu ditetapkan indikator sasaran sebagai berikut :
Tabel : 2.3 SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
21
No.
Sasaran
Indikator Sasaran
1.
Meningkatnya pelayanan pengelolaan keuangan
Ketepatan waktu pengelolaan keuangan :
2.
dalam
Penyampaian rencana kerja anggaran SKPD tepat waktu; Pelaksanaan belanja; Penetapan pertanggungjawaban APBD. Rasio kemandirian keuangan daerah Prosentase SKPD yang menerapkan anggaran berbasis kinerja Toleransi deviasi penyerapan keuangan sesuai target Prosentase SKPD yang memiliki SDM akuntansi dalam pelaksanaan accrual accounting
Meningkatnya tertib penatausahaan Prosentase tanah milik Pemerintah aset daerah Kabupaten Lamongan yang bersertifikat Prosentase aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan Prosentase data aset yang akurat
Program dan Kegiatan Untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan
asset/barang daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut : 1. Program a. Pelayanan administrasi perkantoran; b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur; c. Peningkatan disiplin aparatur; d. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
22
e. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; f.
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
2. Kegiatan dan Indikator Kegiatan Untuk mewujudkan keberhasilan program yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan perlu didukung dengan adanya kegiatan yang nantinya dapat mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah. Adapun kegiatan dan indikator kegiatan yang ingin di capai adalah sebagai berikut : Tabel : 2.4 Kegiatan dan Indikator Kegiatan No.
Kegiatan
Indikator Kegiatan
1
2
3
1.
Penyediaan jasa surat menyurat
Terlaksananya menyurat
administrasi
surat
2.
Penyediaan jasa komunikasi, Sarana komunikasi, sumber daya air sumber daya air dan listrik yang memadai
3.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 perijinan kendaraan dinas/ dan roda 2 dengan baik operasional
4.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa tenaga kerja non PNS
5.
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
6.
Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan foto penggandaan copy
7.
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya peralatan listrik listrik/penerangan bangunan kantor
8.
Penyediaan peralatan perlengkapan kantor
9.
Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan
10.
Penyediaan makanan dan minuman
dan Tersedianya peralatan kebersihan, bahan pembersih, tabung pemadam dan perlengkapan kantor
23
dan
Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu
1
2
3
11.
Rapat-rapat koordinasi konsultasi ke luar daerah
12.
Penyediaan jasa tenaga Tersedianya jasa tenaga kerja non PNS administrasi/teknis kegiatan
13.
Pengadaan operasional
14.
Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor (komputer/ PC, komputer notebook, printer, ups/stabilizer, sound system, freezer/kulkas, pompa air, mesin foto copy, mesin penghancur kertas, AC, dan ventilator udara)
15.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung/ Perbaikan bangunan gedung kantor kantor
16.
Pemeliharaan jabatan
17.
Pemeliharaan rutin/berkala kendara- Terpeliharanya/servis an dinas/operasional bermotor roda 4 dan roda 2
18.
Pemeliharaan rutin/berkala perleng- Terpeliharanya sarana peralatan dan kapan gedung kantor perlengkapan kantor
19.
Pemeliharaan rutin/berkala peralat Terpeliharanya sarana komputer dan an gedung kantor printer
20.
Pemeliharaan meubelair
21.
Rehabilitasi sedang/berat gedung Perbaikan bangunan asset-aset Pemda kantor
22.
Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian batik dan pakaian perlengkapannya olahraga
23.
Pendidikan dan pelatihan formal
24.
Penyusunan laporan capaian kinerja Tersedianya dokumen laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD kinerja
25.
Penyusunan semesteran
26.
Penyusunan pelaporan keuangan Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun akhir tahun
27.
Penyusunan dokumen perencanaan Tersedianya dokumen perencanaan dan dan evaluasi perencanaan evaluasi
28.
Monitoring dan evaluasi laporan Tersedianya laporan keuangan SKPD keuangan SKPD
29.
Penyusunan analisa standar belanja
Tersedianya belanja
30.
Penyusunan standar satuan harga
Tersedianya buku standar satuan harga
kendaraan
dan Laporan hasil konsultasi
koordinasi
dan
dinas/ Tersedianya kendaraan dinas roda 4 dan roda 2
rutin/berkala
mobil Terpeliharanya/servis bermotor roda 4
rutin/berkala
laporan
rapat
kendaraan kendaraan
Terpeliharanya meubelair
Meningkatkan jumlah PNS mengikuti pelatihan dan bimtek
yang
keuangan Tersedianya dokumen laporan keuangan semesteran
24
buku
analisa
standar
1
2
3
31.
Penyusunan rancangan Peraturan Tersedianya dokumen Perda tentang Daerah tentang APBD APBD
32.
Penyusunan rancangan Peraturan Tersedianya dokumen peraturan KDH KDH tentang penjabaran APBD tentang penjabaran APBD
33.
Penyusunan rancangan Peraturan Tersedianya dokumen Perda tentang Daerah tentang perubahan APBD perubahan APBD
34.
Penyusunan rancangan Peraturan Tersedianya dokumen peraturan KDH KDH tentang penjabaran perubahan tentang penjabaran perubahan APBD APBD
35.
Penyusunan rancangan Peraturan Tersedianya dokumen rancangan Perda Daerah tentang pertanggung pertanggungjawaban APBD jawaban pelaksanaan APBD
36.
Penyusunan rancangan Peraturan Tersedianya dokumen KDH tentang penjabaran pelaksanaan APBD pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
37.
Peningkatan manajemen barang daerah
38.
Dampingan implementasi sistem akuntansi Pemerintah Daerah
39.
Penyusunan pelaporan keuangan Dokumen laporan semester I APBD semesteran konsolidasi disusun sesuai SAP
40.
Dampingan implementasi administrasi barang daerah
41.
Evaluasi perbendaharaan
42.
Penyusunan anggaran kas
43.
Penyusunan surat penyediaan dana Tersedianya dokumen SPD (SPD)
44.
Peningkatan pelayanan pencairan Tersedianya blangko SP2D belanja SKPD
45.
Monitoring dan evaluasi laporan Laporan rekonsiliasi kas dan bank keuangan BUD
46.
Peningkatan pemanfaatan barang Penerimaan PAD dari penjualan dan daerah pemanfaatan barang daerah
47.
Dampingan implementasi gaji
48.
Penyusunan laporan mutasi barang Tersedianya dokumen laporan mutasi dan laporan pengadaan barang dan laporan pengadaan
49.
Pengamanan aset Pemerintah Daerah
asset/ Tersedianya software SABDA Laporan akuntansi keuangan SKPD dan SKPKD disusun tepat waktu dan sesuai SAP
sistem Laporan data aset/barang daerah yang akurat
administrasi Kelancaran proses perbendaharaan
tanah
penjabaran
Tersedianya buku Pemkab.Lamongan
Terlaksananya administrasi gaji
milik
25
administrasi anggaran
kelancaran
kas
proses
Pemasangan tanda kepemilikan tanah milik Pemerintah Kab.Lamongan
1 50.
2 3 Penyusunan rancangan peraturan Tersedianya dokumen KDH tentang perubahan Peraturan peraturan KDH tentang KDH tentang penjabaran APBD penjabaran APBD
51.
Fasilitasi penyaluran dana bantuan, Pencairan dana bantuan, hibah, subsidi hibah, subsidi dan pembiayaan dan pembiayaan
52.
Verifikasi RKA dan DPA APBD
53.
Verifikasi RKA perubahan APBD
54.
Penyusunan laporan realisasi dana Tersedianya laporan alokasi khusus alokasi khusus (DAK)
55.
Monitoring pelaksanaan penata Adanya dokumen laporan pertanggung usahaan keuangan pada SKPD jawaban
56.
Dampingan implementasi SPM dan SP2D
57.
Dampingan input RKA, DPA dan Tersedianya data base data keuangan DPPA seluruh SKPD (data base RKA, APBD, DPA, DPPA)
58.
Sosialisasi dan pemeliharaan Kelancaran proses administrasi gaji penerapan sistem aplikasi gaji skala nasional
59.
Penatausahaan laporan keuangan Tersedianya laporan keuangan BUD BUD
60.
Penyusunan laporan informasi Terpenuhinya laporan keuangan daerah dan agen sistem Pemerintah Pusat dan informasi keuangan daerah neraca berbasis akrual
61.
Dampingan dan update perbendaharaan BUD
62.
Dampingan penatausahaan kapitasi
63.
Sistem informasi pengelolaan kas Adanya update SKPD dan PPKD pengelolaan kas
64.
Penyusunan laporan tribulanan konsolidasi
65.
Dampingan implementasi aplikasi kearsipan
66.
Koordinasi dan penyampaian Adanya update informasi keuangan daerah tentang keuangan daerah APBD
67.
Penyusunan pedoman pelaksanaan Tersedianya dokumen APBD pelaksanaan APBD
68.
Penyusunan perubahan kebijakan Tersedianya buku perubahan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah akuntansi Pemerintah Daerah berbasis akrual
dan
rancangan perubahan
Adanya keselarasan RKA dan DPA pada dokumen APBD
DPPA Adanya keselarasan RKA dan DPPA pada dokumen P-APBD realisasi
dana
SPP, Implementasi komputerisasi SPP, SPM dan SP2D secara terus menerus
aplikasi Adanya update perbendaharaan
SIKD ke diperolehnya
sistem
aplikasi
Terlaksananya laporan penatausahaan kapitasi sistem
aplikasi
keuangan Tersedianya dokumen laporan tribulanan konsolidasi sistem
26
Tersedianya laporan data kearsipan sistem
informasi
pedoman
1 69
2
3
Monitoring dan evaluasi aset/barang Tersedianya buku Permendagri Nomor daerah 19 Tahun 2016 dan terlaksananya monev aset/barang daerah
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dasar
penilaian
keberhasilan/kegagalan
dengan pemberi amanah; sebagai pencapaian
tujuan
dan
sasaran
organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan telah membuat perjanjian kinerja tahun 2016 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2016. Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten
Lamongan
Tahun
2016
disusun
mengacu
pada
Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2016 yang telah ditetapkan. Adapun penyajian Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja) secara ringkas dan terinci dapat dilihat pada Lampiran (Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan).
27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA LKjIP disusun oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten
Lamongan
meningkatkan
sebagai
performan
wujud
organisasi
dari
keinginan
dilingkungan
yang
Pemerintah
kuat
untuk
Kabupaten
Lamongan. Oleh karena itu pengukuran terhadap capaian kinerja yang dihasilkan oleh seluruh jajaran manajemen Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten
Lamongan,
menjadi
suatu
kebutuhan
bagi
organisasi
untuk
memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah. Pelaksanaan tugas tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolok ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolok ukur atau indikator kinerja. Capaian indikator kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Analisa dan evaluasi yang dilakukan disajikan menurut sasaran yang ada dalam Renstra Badan.
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016
Pengukuran capaian kinerja tahun 2016 merupakan hasil kegiatan yang dicapai dengan membandingkan antara target capaian kinerja dengan realisasi capaian kinerja yang dihasilkan. Suatu kegiatan dapat dikatakan berhasil apabila
28
realisasi yang di inginkan dapat tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Adapun rumus nya sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja = (Realisasi/Rencana) x 100 %
Untuk mengukur rencana keberhasilan capaian kinerja digunakan instrument pengukuran ordinal berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, dengan memperhitungkan indikator masukan, keluaran, dan hasil. Skala pengukuran kinerja sebagai berikut :
Tabel 3.1 SKALA PENGUKURAN KINERJA No.
Jumlah Nilai
Kategori
1
85 sampai dengan 100
Sangat berhasil
2
70 s/d kurang dari 85
Berhasil
3
55 s/d kurang dari 70
Cukup
4
Kurang dari 55
Kurang
1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2016
29
Dalam melakukan pengukuran kinerja dari ke dua sasaran yang ditentukan, dapat dilihat pada masing-masing indikator sasaran sebagai berikut : 1) Sasaran 1, Meningkatnya pelayanan pengelolaan keuangan Untuk
mencapai
sasaran
Meningkatnya
pelayanan
pengelolaan
keuangan, pada tahun 2016 dilaksanakan 1 program yaitu : 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Seluruh program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator sasaran sebagai berikut : (1) Ketepatan waktu dalam pengelolaan keuangan : Penyampaian rencana kerja anggaran SKPD tepat waktu Target yang ditetapkan pada tahun 2016 untuk menilai penetapan APBD adalah sebesar 83%. Target ini lebih rendah dari
realisasi
pada
tahun
2016
yaitu
sebesar
85,48%.
Peningkatan ini disebabkan karena adanya pendampingan penyusunan rencana kerja anggaran SKPD secara periodik. Pelaksanaan belanja Target yang ditetapkan pada tahun 2016 untuk menilai pelaksanaan belanja adalah sebesar 90%. Target ini lebih rendah dari realisasi pada tahun 2016 yaitu sebesar 90,87%. Peningkatan
ini
disebabkan
karena
pelaksanaan
monev
pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik Penetapan pertanggungjawaban APBD Target yang ditetapkan pada tahun 2016 untuk menilai penetapan pertanggungjawaban APBD adalah sebesar 100%. Target ini sama dengan realisasi pada tahun 2016 yaitu sebesar 100%. (2) Rasio kemandirian keuangan daerah Target yang ditetapkan pada tahun 2016 untuk menilai Rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebesar 12%. Target ini lebih rendah dari realisasi pada tahun 2016 yaitu sebesar 14,84%.
30
Peningkatan ini disebabkan adanya desentralisasi fiskal dan intensifikasi PAD. (3) Prosentase SKPD yang menerapkan anggaran berbasis kinerja Target yang ditetapkan pada tahun 2016 untuk menilai Prosentase SKPD yang menerapkan anggaran berbasis kinerja adalah sebesar 75%. Target ini sama dengan realisasi pada tahun 2016 yaitu sebesar 75,81%.
(4) Toleransi deviasi penyerapan keuangan sesuai target Target yang ditetapkan pada tahun 2016 untuk menilai toleransi deviasi penyerapan keuangan sesuai target adalah sebesar 10%. Target ini lebih tinggi dari realisasi pada tahun 2016 yaitu sebesar 9,18%. Penurunan ini disebabkan karena perencaan program kegiatan dimasing-masing SKPD berjalan dengan baik. (5) Prosentase SKPD yang memiliki SDM akuntansi dalam pelaksanaan accrual accounting Target yang ditetapkan pada tahun 2016 untuk menilai prosentase SKPD yang yang memiliki SDM akuntansi dalam pelaksanaan accrual accounting adalah sebesar 60%. Target ini sama dengan realisasi pada tahun 2016 yaitu sebesar 60%. 2)
Sasaran 2, Meningkatnya tertib penatausahaan aset daerah Untuk mencapai sasaran Meningkatnya tertib penatausahaan aset daerah, pada tahun 2016 dilaksanakan 1 program yaitu : 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Seluruh program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator sasaran sebagai berikut : (1) Prosentase tanah milik Pemerintah Kabupaten Lamongan yang bersertifikat
31
Target yang ditetapkan pada tahun 2016 untuk menilai prosentase tanah milik Pemerintah Kabupaten Lamongan yang bersertifikat adalah sebesar 45%. Target ini lebih tingga dari realisasi pada tahun 2016 yaitu sebesar 42%. Penurunan ini disebabkan karena proses pensertifikatan di BPN membutuhkan waktu lama.
(2) Prosentase aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan Target yang ditetapkan pada tahun 2016 untuk menilai prosentase aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan adalah sebesar 72%. Target ini lebih rendah dari realisasi pada tahun 2016 yaitu sebesar 86%. Peningkatan ini disebabkan karena bangunan yang kondisinya rusak masih banyak tanah ex bengkok yang sewa pihak ke tiga.
(3) Prosentase data aset yang akurat Target yang ditetapkan pada tahun 2016 untuk menilai prosentase data aset yang akurat adalah sebesar 72%. Target ini lebih tinggi dari realisasi tahun 2016 yaitu sebesar 70%. Penurunan ini disebabkan karena masih terdapat aset yang berasal dari komite sekolah yang belum tercatat di KIB dan juga aset-aset yang tercatat di KIB kondisi fisiknya tidak valid/tidak sesuai di lapangan. TABEL : 3.2 DATA PENILAIAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2016 SASARAN URAIAN
CAPAIAN TAHUN 2016
KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
4
5
6
7
83%
85,84%
102, 99 %
Sangat Berhasil
1
2
3
1.
Meningkatnya pelayanan pengelolaan keuangan
Ketepatan waktu dalam pengelolaan keuangan Penyampaian rencana kerja anggaran SKPD tepat waktu
32
Pelaksanaan belanja
90%
90,87%
100, 97%
Sangat Berhasil
100%
100%
100%
Sangat Berhasil
12%
14,84
124%
Sangat Berhasil
75%
75%
100 %
Sangat Berhasil
10%
9,18%
91,80 %
Sangat Berhasil
Prosentase SKPD yang memiliki SDM akuntansi dalam pelaksanaan accrual accounting
60%
60%
100 %
Sangat Berhasil
Prosentase tanah milik Pemerintah Kabupaten Lamongan yang bersertifikat
45%
42%
93,34 %
Sangat Berhasil
Prosentase aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan
72%
86%
119, 45%
Sangat Berhasil
Prosentase yang akurat
72%
70%
97,23 %
Sangat Berhasil
Penetapan pertanggung jawaban APBD Rasio kemandirian keuangan daerah Prosentase SKPD yang menerapkan anggaran berbasis kinerja Toleransi deviasi penyerapan keuangan sesuai target
2.
Meningkatnya tertib penatausaha an aset daerah
data
aset
Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran satu dan dua mencerminkan keberhasilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan yang mencapai target 102,98% dalam kategori Sangat Berhasil
2. PERBANDINGAN
REALISASI
KINERJA
DENGAN
RPJMD
DAN
PROGRAM PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006
Realisasi kinerja pada tahun 2016 selaras dengan Program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dengan Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 (sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab.Lamongan Tahun
33
2016-2021),
sehingga
dapat
diketahui
capaian
kinerja
Pemerintah
Kabupaten Lamongan sebagai berikut : Program RPJMD
Program Permendagri
2010-2015
Nomor 13 Tahun 2006
Program
Program
Peningkatan Sumber Aparatur
% Indikator Sasaran
Pelayanan Ketepatan
Administrasi Perkantoran
Daya Program
Peningkatan
waktu
pengelolaan keuangan : Penyampaian
Sarana dan Prasarana
kerja
Aparatur
tepat waktu
Program
Peningkatan
Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
anggaran
SKPD
Pelaksanaan belanja
pertanggungjawaban APBD Rasio kemandirian keuangan
Aparatur Program
Peningkatan
Pengembangan Pelaporan
Sistem Capaian
Kinerja dan Keuangan
daerah Prosentase
SKPD
menerapkan
yang
anggaran
berbasis kinerja
Peningkatan Toleransi deviasi penyerapan
Program dan
rencana
Penetapan
Disiplin Aparatur Program
dalam
Pengembangan
Pengelolaan
keuangan sesuai target
Keuangan Prosentase memiliki
Daerah
dalam
SKPD SDM
yang
akuntansi
pelaksanaan
accrual
accounting Prosentase
tanah
Pemerintah
milik
Kabupaten
Lamongan yang bersertifikat Prosentase aset tetap tanah dan
bangunan
yang
digunakan dan dimanfaatkan Prosentase data aset yang akurat
34
Realisasi Kinerja pada tahun 2016 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan dengan 2 sasaran strategis dan 8 indikator kinerja yang direalisasikan dengan 6 program dan 69 kegiatan telah selaras dengan RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 20162021 dan program Permendagri 13/2006
B.
EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016
Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan selama Tahun 2016. Capaian kinerja Tahun 2016 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan dimana tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah. Analisis atas capaian
kinerja
terhadap
rencana
kinerja
ini
akan
memungkinkan
pengidentifikasian sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.
1.
Analisis
Penyebab
Keberhasilan/Kegagalan
atau
Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah ditetapkan Dari 8 indikator sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan
Keuangan
dan
Asset
Daerah
Kabupaten
Lamongan
kesemuanya telah memenuhi target yang ditetapkan baik dalam RPJMD maupun dalam Renstra SKPD, akan tetapi terdapat 3 indikator sasaran yang realisasinya dibawah target yang ditetapkan yaitu pada indikator sasaran : Prosentase
tanah
milik
Pemerintah
Kabupaten
Lamongan
yang
bersertifikat Target yang ditetapkan pada tahun 2016 untuk menilai prosentase tanah milik Pemerintah Kabupaten Lamongan yang bersertifikat adalah
35
sebesar 45%. Target ini lebih tingga dari realisasi pada tahun 2016 yaitu sebesar 42%. Penurunan ini disebabkan karena proses pensertifikatan di BPN membutuhkan waktu lama. Prosentase aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan Target yang ditetapkan pada tahun 2016 untuk menilai prosentase aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan adalah sebesar 72%. Target ini lebih rendah dari realisasi pada tahun 2016 yaitu sebesar 86%. Peingkatan ini disebabkan karena banyak tanah ex bengkok yang disewa pihak ketiga. Prosentase data aset yang akurat Target yang ditetapkan pada tahun 2016 untuk menilai prosentase data aset yang akurat adalah sebesar 72%. Target ini lebih tinggi dari realisasi tahun 2016 yaitu sebesar 70%. Penurunan ini disebabkan karena masih terdapat aset yang berasal dari komite sekolah yang belum tercatat di KIB dan juga aset-aset yang tercatat di KIB kondisi fisiknya tidak valid/tidak sesuai di lapangan. Akan tetapi meski capaian kinerja tahun 2016 sesuai dengan target maupun melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD maupun Renstra SKPD, namun masih ada permasalahan yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan adalah : a) Masih ada beberapa asset milik Pemerintah Pusat dan Pemprop Jatim yang berlokasi di Kabupaten Lamongan sampai saat ini belum diserahkan kepada Pemerintah Kab.Lamongan; b) Masih banyak SKPD dalam menyerap/merealisasikan anggaran kegiatan tidak sesuai dengan anggaran kas yang telah disusun, sehingga mengalami penumpukan penyerapan anggaran pada tribulan IV khususnya penyerapan pada bulan desember; c) Terbatasnya SDM membuat proses akuntansi di beberapa SKPD mengalami hambatan/permasalahan;
36
d) Adanya perpindahan data base dari Simbadda ke modul asset SAKTI sehingga mengharuskan adanya validasi data asset per 31 Desember 2014, akan tetapi sampai saat ini masih banyak SKPD yang belum melakukan verifikasi data asset tetap. Adapun solusi yang dilakukan adalah : a) Mengajukan permohonan penyerahan pengalihan asset dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sehingga asset tersebut dapat dimanfaatkan dan dipelihara secara optimal; b) Melakukan pembinaan secara periodik kepada PPTK SKPD agar dalam penyerapan anggaran kegiatan berpedoman pada rencana awal penyusunan
anggaran
kas
sehingga
tidak
terjadi
penumpukan
penyerapan anggaran/tidak terjadi keterlambatan penyerapan anggaran; c) Meningkatkan kualitas SDM di SKPD melalui pelatihan/pembinaan yang dilakukan secara intensif dan efektif; d) Mengirimkan surat dan melakukan koordinasi dengan SKPD agar segera melakukan edit data asset tetap dan memantau verifikasi data asset.
2.
Analisis Efisiensi penggunaan Sumber Daya (Dana, Sarana Prasarana dan SDM) Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar
Rp
13.133.053.900,-
telah
dilakukan
efisiensi
dalam
penggunaannya hanya sebesar Rp 12.684.734.886,- sehingga terdapat saldo/sisa anggaran sebesar Rp 448.319.014,-. Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan. Sumber daya aparatur yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah kabupaten Lamongan berjumlah 50 orang, jumlah personil
37
tersebut dioptimalkan untuk mewujudkan visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah kabupaten Lamongan yaitu meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah.
3.
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja. Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan yang mengacu dari target kinerja sasaran yang ingin dicapai. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai 6 (enam) program dan 69 (enam puluh sembilan) kegiatan untuk menunjang pencapaian target sasaran. Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut : A
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional; 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor; 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 7. Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor; 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; 10. Penyediaan Makanan dan Minuman; 11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah; 12. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan. B
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
38
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional; 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor; 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan; 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair; 9. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor. C
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.
D
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
E
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran; 3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun; 4. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi; 5. Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD.
F
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Penyusunan Analisa Standar Belanja; 2. Penyusunan Standar Satuan Harga; 3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; 4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD;
39
5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; 6. Penyusunan
Rancangan
Peraturan
KDH
tentang
Penjabaran
Perubahan APBD; 7. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD; 8. Penyusunan
Rancangan
Peraturan
KDH
tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 9. Peningkatan Manajemen Asset/Barang Daerah; 10. Dampingan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah; 11. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Konsolidasi; 12. Dampingan Implementasi Sistem Administrasi Barang Daerah; 13. Evaluasi Administrasi Perbendaharaan; 14. Penyusunan Anggaran Kas; 15. Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD); 16. Peningkatan Pelayanan Pencairan Belanja SKPD; 17. Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan BUD; 18. Peningkatan Pemanfaatan Barang Daerah; 19. Dampingan Implementasi Gaji; 20. Penyusunan Laporan Mutasi Barang dan Laporan Pengadaan; 21. Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah; 22. Penyusunan
Rancangan
Peraturan
KDH
tentang
Perubahan
Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD; 23. Fasilitasi
Penyaluran
Dana
Bantuan,
Hibah,
Subsidi
Pembiayaan; 24. Verifikasi RKA dan DPA APBD; 25. Verifikasi RKA dan DPPA Perubahan APBD; 26. Penyusunan Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus; 27. Monitoring Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan pada SKPD; 28. Dampingan Implementasi SPP, SPM dan SP2D; 29. Dampingan Input RKA, DPA dan DPPA;
40
dan
30. Sosialisasi dan Pemeliharaan Penerapan Sistem Aplikasi Gaji Skala Nasional; 31. Penatausahaan Laporan Keuangan BUD; 32. Penyusunan Laporan Informasi Keuangan Daerah dan Agen Sistem Informasi Keuangan Daerah; 33. Dampingan dan Update Aplikasi Perbendaharaan BUD; 34. Dampingan Penatausahaan Kapitasi; 35. Sistem Informasi Pengelolaan Kas SKPD dan PPKD; 36. Penyusunan Laporan Keuangan Tribulanan Konsolidasi; 37. Dampingan Implementasi Sistem Aplikasi Kearsipan; 38. Koordinasi dan Penyampaian Informasi Keuangan Daerah tentang APBD; 39. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD; 40. Penyusunan Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah berbasis Akrual; 41. Monitoring dan Evaluasi Aset/Barang Daerah. Dari 69 (enam puluh sembilan) kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan terdapat 8 kegiatan yang realisasi nya kurang dari 90 % dengan rincian sebagai berikut : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Realisasi kegiatan tersebut tidak tercapai dikarenakan terdapat belanja telepon dan belanja kawat/faximili/internet yang pembayarannya di sesuaikan dengan tagihan setiap bulannya dari PT.Telkom. 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional Realisasi kegiatan tersebut tidak tercapai dikarenakan terdapat belanja STNK
yang
pembayarannya
disesuaikan
dengan
tagihan
pajak
kendaraan yang tertera dalam bukti pembayaran pajak daerah PKB. 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
41
Realisasi kegiatan tersebut tidak tercapai dikarenakan jumlah tenaga kebersihan yang ada sebanyak 3 orang sesuai dengan SK Kepala SKPD. 4. Pendidikan dan Pelatihan Formal Realisasi kegiatan tersebut tidak tercapai dikarenakan tidak ada undangan untuk mengikuti pelatihan/bimtek. 5. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Realisasi kegiatan tersebut tidak tercapai dikarenakan jam lembur disesuaikan dengan finger print/daftar absensi yang dikeluarkan dari KPDE. 6. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Realisasi kegiatan tersebut tidak tercapai dikarenakan jumlah jam lembur disesuaikan dengan finger print/daftar absensi yang dikeluarkan dari KPDE. 7. Monitoring Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan pada SKPD Realisasi kegiatan tersebut tidak tercapai pada belanja perjalanan dinas dalam daerah dan belanja transportasi dan akomadasi disebabkan karena kunjungan pendampingan tergantung dari kedatangan BPKP. 8. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD Realisasi kegiatan tersebut tidak tercapai dikarenakan pelaksanaan kegiatan tersebut bersamaan dengan beberapa kegiatan lainnya yaitu penyusunan Per-KDH tentang penjabaran APBD, penyusunan Perda tentang APBD dan verifikasi RKA dan DPA. Atas dasar hal tersebut, kegiatan
penyusunan
pedoman
pelaksanaan
APBD
diupayakan
terlaksana lebih efektif dan efisien sehingga pada akhirnya tidak membutuhkan waktu lembur. Adapun realisasi anggaran untuk kegiatan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.3.
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2016
42
Akuntabilitas keuangan menunjukan seberapa besar anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka untuk mendukung keberhasilan
pembangunan
di
Kabupaten
Lamongan
serta
mendukung
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembankan kepada
Badan
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan. Berikut adalah realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2016 :
1 PENDAPATAN Target pendapatan daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2016 sesuai perubahan anggaran ditetapkan sebesar Rp. 2.326.174.177.713,51
target ini terinci sebagai
berikut :
No.
Uraian
Target (Rp.)
1.
Pendapatan Asli Daerah
54.756.266.045,00
2.
Dana Perimbangan
3.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1.801.388.891.000,00
Total
470.029.020.668,51 2.326.174.177.713,51
Dari target tersebut pada tahun 2016 berhasil direalisasikan pendapatan daerah sebesar Rp. 2.098.649.224.536,31 Atau tercapai sebesar 90,22 % dengan rincian sebagai berikut : No.
Uraian
Realisasi (Rp.)
1.
Pendapatan Asli Daerah
51.915.648.736,31
2.
Dana Perimbangan
3.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1.610.412.715.800,00
Total
436.320.860.000,00 2.098.649.224.536,31
2 BELANJA
43
Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2016 terdiri dari : No.
Belanja
1.
Belanja Tidak Langsung
2.
Belanja Langsung
Anggaran (Rp.) 625.112.144.693,67 13.133.053.900,00
Total
638.245.198.593,67
Dari plafond belanja tersebut pada tahun 2016 direalisasikan sebesar Rp. 626.221.033.267,00 Atau tercapai sebesar 98,11 % dengan rincian sebagai berikut : No.
Belanja
1.
Belanja Tidak Langsung
2.
Belanja Langsung
Realisasi (Rp.) 613.536.298.381,00 12.684.734.886,00
Total
626.221.033.267,00
Rincian belanja langsung tahun 2016 sebagaimana tabel 3.3 dibawah ini Tabel 3.3 DATA PENCAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2016
NO
KEGIATAN
1 1.
2
2.
3.
4. 5. 6.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
ANGGARAN RENCANA REALISASI Rp. Rp. 3 4 7.500.000,7.283.000,-
44
%
5 97,11
50.000.000,-
18.432.206,-
36,86
16.000.000,-
13.775.100,-
86,09
33.800.000,-
25.350.000,-
75,00
105.150.000,-
104.293.000,-
99,18
100.000.000,-
99.692.450,-
99,69
1 7.
8. 9.
10. 11.
12.
13. 14. 15. 16. 17.
18.
19.
20. 21. 22. 23. 24.
25. 26. 27.
2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Formal Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
5
3 33.000.000,-
4 32.999.000,-
100,00
45.000.000,-
44.960.000,-
99,91
35.000.000,-
34.966.000,-
99,90
74.000.000,-
73.685.000,-
99,57
170.000.000,-
169.887.713,-
99,93
234.072.000,-
211.022.500,-
90,15
5.305.759.000,-
5.120.154.800,-
96,50
299.700.000,-
297.895.000,-
99,40
169.000.000,-
167.784.500,-
99,28
43.250.000,-
40.699.750,-
94,10
156.700.000,-
155.856.500,-
99,46
28.300.000,-
28.275.000,-
99,91
36.000.000,-
35.880.000,-
99,67
29.500.000,-
29.500.000,-
100,00
330.054.000,-
327.385.100,-
99,19
45.000.000,-
44.940.000,-
99,87
32.500.000,-
13.200.000,-
40,62
12.500.000,-
1.583.000,-
12,66
12.500.000,-
11.224.950,-
89,80
12.500.000,-
11.661.000,-
93,29
25.000.000,-
22.642.000,-
90,57
45
1 28. 29. 30. 31.
32.
33.
34.
35.
36.
37. 38.
39.
40.
41. 42. 43. 44. 45. 46.
2 Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD Penyusunan Analisa Standar Belanja Penyusunan Standar Satuan Harga Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Peningkatan Manajemen Asset/Barang Daerah Dampingan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Konsolidasi Dampingan Implementasi Sistem Administrasi Barang Daerah Evaluasi Administrasi Perbendaharaan Penyusunan Anggaran Kas Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD) Peningkatan Pelayanan Pencairan Belanja SKPD Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan BUD Peningkatan Pemanfaatan Barang Daerah
46
5
3 98.500.000,-
4 92.046.000,-
93,45
150.000.000,-
148.577.400,-
99,05
200.000.000,-
196.999.450,-
98,50
247.759.000,-
243.469.000,-
98,27
260.140.000,-
259.541.000,-
99,77
228.498.300,-
227.661.950,-
99,63
259.861.600,-
257.347.100,-
99,03
265.000.000,-
261.567.000,-
98,70
195.000.000,-
194.742.900,-
99,87
90.000.000,-
89.543.000,-
99,49
155.000.000,-
153.649.000,-
99,13
120.000.000,-
118.999.500,-
99,17
100.150.000,-
97.929.000,-
97,78
120.000.000,-
119.994.000,-
100,00
130.000.000,120.000.000,-
128.589.000,115.658.000,-
98,91 96,38
120.000.000,-
119.882.500,-
99,90
120.000.000,-
110.803.400,-
92,34
75.000.000,-
74.099.000,-
98,80
1 47. 48.
49. 50.
51.
52. 53. 54.
55.
56. 57. 58.
59. 60.
61.
62. 63.
64.
2 Dampingan Implementasi Gaji Penyusunan Laporan Mutasi Barang dan Laporan Pengadaan Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Perubahan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Fasilitasi Penyaluran Dana Bantuan, Hibah, Subsidi dan Pembiayaan Verifikasi RKA dan DPA APBD Verifikasi RKA dan DPPA Perubahan APBD Penyusunan Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus Monitoring Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan pada SKPD Dampingan Implementasi SPP, SPM dan SP2D Dampingan Input RKA, DPA dan DPPA Sosialisasi dan Pemeliharaan Penerapan Sistem Aplikasi Gaji Skala Nasional Penatausahaan Laporan Keuangan BUD Penyusunan Laporan Informasi Keuangan Daerah dan Agen Sistem Keuangan Daerah Dampingan dan Update Aplikasi Perbendaharaan BUD Dampingan Penatausahaan Kapitasi Sistem Informasi Pengelolaan Kas SKPD dan PPKD Penyusunan Laporan Keuangan Tribulanan Konsolidasi
47
5
3 125.000.000,-
4 124.991.000,-
99,99
50.000.000,-
49.806.000,-
99,61
70.000.000,-
69.692.000,-
99,56
85.000.000,-
83.632.000,-
98,39
249.000.000,-
239.214.450,-
96,07
150.000.000,-
148.171.000,-
98,78
125.000.000,-
124.458.250,-
99,57
100.000.000,-
98.930.676,-
98,93
185.000.000,-
128.622.000,-
69,53
130.000.000,-
129.701.250,-
99,77
156.000.000,-
155.015.000,-
99,37
140.000.000,-
139.223.500,-
99,45
130.000.000,-
128.983.000,-
99,22
100.000.000,-
98.329.000,-
98,33
150.000.000,-
149.873.000,-
99,92
75.000.000,-
71.536.500,-
95,38
130.000.000,-
125.354.000,-
96,43
71.500.000,-
70.572.000,-
98,70
1 65. 66.
67. 68.
69.
2 Dampingan Implementasi Sistem Aplikasi Kearsipan Koordinasi dan Penyampaian Informasi Keuangan Daerah tentang APBD Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD Penyusunan Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah berbasis Akrual Monitoring dan Evaluasi Asset/Barang Daerah JUMLAH
5
3 100.000.000,-
4 96.679.000,-
96,68
64.860.000,-
64.292.000,00
99,12
75.000.000,-
59.750.500,-
79,67
125.000.000,-
123.043.900,-
98,44
50.000.000,-
48.739.000,-
97,48
13.133.053.900,-
12.684.734.886,-
96,59
Untuk mewujudkan 69 (enam puluh sembilan) kegiatan yang ditetapkan pada Tahun 2016, tersedia dana sebesar Rp. 13.133.053.900,yang dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2016, dari dana tersebut diatas telah terealisasi sebesar Rp. 12.684.734.886,- sehingga terdapat sisa belanja sebesar Rp. 448.319.014,-.
48
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan adalah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja tahun 2016 dan sebagai alat pengendalian dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Dalam penyusunan LKjIP tentunya memerlukan kajian analisa secara menyeluruh antara kemampuan Sumber Daya Manusia dengan faktor-faktor sumber daya lainnya guna untuk tercapainya tujuan . Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan dapat disimpulkan bahwa sasaransasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dikategorikan sangat berhasil karena nilai capaiannya diatas standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja. Rencana kinerja sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II tersebut diatas terdapat 6 (enam) program dan 69 (enam puluh sembilan) kegiatan adalah merupakan penjabaran dari pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2016 – 2021.
Dari sejumlah program dan
kegiatan dimaksud secara umum telah dapat terealisasi dengan baik serta memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016 - 2021 sebagaimana daftar analisis terlampir. Akuntabilitas kinerja sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III, dimana tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan baik sehingga apa yang menjadi sasaran pencapaian kinerja telah memenuhi target yang telah ditetapkan.
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan sebagai alat pemacu bagi seluruh staf yang terlibat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk lebih meningkatkan aktifitas dan
49
kreatifitas seorang Pegawai Negeri, meningkatkan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi Organisasi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang professional, bersih dan berwibawa serta sebagai pelayan masyarakat yang terbaik. Para
penyusun
Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(LKjIP)
berikutnya diharapkan lebih meningkatkan perhatiannya terhadap Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Asset/Barang Daerah sehingga dapat tercapai tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah.
Lamongan,
Januari 2017
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
Dra. SULASTRI, MSi Pembina Utama Muda NIP. 19601227 198603 2 008
50
MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 s/d 2021 Instansi Visi Misi
: : :
Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan “ TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING “ Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik
Lampiran I
TUJUAN
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
FORMULASI PENGHITUNGAN
TAHUN DASAR
1 Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset secara tertib, akuntabel dan transparan
2 Nilai opini BPK
3 Meningkatnya pelayanan pengelolaan keuangan
4 Ketepatan waktu dalam pengelolaan keuangan Penyampaian rencana kerja anggaran SKPD tepat waktu Pelaksanaan belanja Penetapan pertanggung jawaban APBD
5
6
TARGET THN AKHIR RENSTRA/ RPJMD 7
x 100 %
80%
100%
x 100 %
88%
90%
x 100 %
100%
100%
x 100 %
12,24%
20%
Rasio kemandirian keuangan daerah
Jumlah rencana kerja anggaran SKPD tepat waktu Jumlah keseluruhan rencana kerja anggaran SKPD Realisasi belanja daerah Total belanja daerah Waktu penetapan pertanggungjawaban APBD Batas waktu penetapan pertanggung jawaban APBD Realisasi pendapatan asli daerah Realisasi pendapatan daerah
1
2
3
4 Prosentase SKPD yang menerapkan anggaran berbasis kinerja Toleransi deviasi penyerapan keuangan sesuai target Prosentase SKPD yang memiliki SDM akuntansi dalam pelaksanaan accrual accounting
5 Rencana kerja anggaran SKPD yang menggunakan standar satuan harga Total rencana kerja anggaran SKPD 100% -
Realisasi belanja daerah Total belanja daerah
Jumlah SKPD yang memiliki SDM akuntansi dalam pelaksanaan accrual accounting Jumlah SKPD dilingkungan Pemerintah Kab.Lamongan
x 100 %
6 70%
7 100%
12%
9,8%
40%
100%
x 100 % x 100 %
MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 s/d 2021 Instansi
:
Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan
Visi
:
“ TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING “
Misi
:
Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik
TUJUAN
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
1 Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset secara tertib, akuntabel dan transparan
2 Nilai opini BPK
3 Meningkatnya tertib penatausahaan aset daerah
4 Prosentase tanah milik Pemerintah Kabupaten Lamongan yang bersertifikat Prosentase aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan Prosentase data aset yang akurat
Lampiran I
FORMULASI PENGHITUNGAN
x 100 %
6 35%
TARGET THN AKHIR RENSTRA/ RPJMD 7 70%
Jumlah aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan Jumlah aset tetap tanah dan bangunan
x 100 %
75%
95%
Data aset dilapangan Data inventaris barang
x 100 %
50%
95%
5 Jumlah bidang tanah yang bersertifikat Total bidang tanah
TAHUN DASAR
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 UNIT KERJA : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
FORMULIR PK
KEGIATAN PROGRAM
1 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TERGET)
KET
6
7
8
431.000.000
427.644.250
99,22
75
75
100
75
75
100
70
70
100
100
100
100
Rupiah
820.000.000
810.573.017
98,85
dokumen
756
756
100
SATUAN
2 3 4 1. Penyampaian Input : rencana kerja Dana Rupiah anggaran SKPD tepat waktu meliputi: Output : Verifikasi RKA dan Adanya keselarasan RKA dan SKPD/PPKD DPA APBD DPA pada dokumen APBD Verifikasi RKA dan Adanya keselarasan RKA dan SKPD/PPKD DPPA perubahan DPPA pada dokumen APBD perubahan APBD SKPD Dampingan input Database data keuangan RKA, DPA dan DPPA seluruh SKPD (database RKA, APBD, DPA, DPPA) Outcome : % Pelaksanaan implementasi keuangan daerah yang tepat waktu 2. Pelaksanaan belanja Input : meliputi kegiatan : Dana Output : Penyusunan surat Dokumen surat penyediaan penyediaan dana dana (SPD)
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TERGET) 5
REALISASI
1
2 3 Peningkatan Blangko SP2D pelayanan pencairan belanja SKPD Dampingan Kelancaran proses implementasi gaji administrasi gaji Dampingan Implementasi komputerisasi implementasi SPP, SPP, SPM dan SP2D secara SPM dan SP2D terus menerus Penyusunan laporan Laporan realisasi DAK realisasi dana alokasi khusus Dampingan Tersedianya laporan penatausahaan penatausahaan kapitasi kapitasi Dampingan & update Update sistem aplikasi aplikasi perbendaha perbendaharaan raan BUD Outcome : Pelaksanaan pencairan belanja sesuai target yang ditetapkan 3. Penetapan Input : pertanggungjawaban Dana APBD meliputi kegiatan : Output : Penyusunan Rancangan peraturan daerah rancangan Peraturan (RAPERDA) Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
4 rim
5 714
6 714
7 100
SKPD
64
64
100
SKPD
70
70
100
laporan
12
12
100
UPT puskesmas
33
33
100
paket
1
1
100
%
100
100
100
Rupiah
460.000.000
456.309.900
99,20
buku
150
150
100
8
1
2 3 Penyusunan Buku penjabaran pelaksanaan rancangan Peraturan APBD tepat waktu KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Outcome : Tersusunnya laporan keuangan daerah sesuai SAP 4. Rasio kemandirian keuangan daerah meliputi kegiatan : Penyusunan rancangan Peraturan Daerah ttg APBD Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang perubahan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
4 buku
5 150
6 150
7 100
%
100
100
100
Rupiah
1.221.118.900
1.195.693.550
97,92
buku
150
150
100
Dokumen peraturan KDH tentang penjabaran APBD
buku
150
150
100
Dokumen Perda perubahan Kab.Lamongan
tentang APBD
buku
160
160
100
Dokumen peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD
buku
160
160
100
Dokumen rancangan peraturan KDH tentang perubahan penjabaran APBD
buku
250
250
100
Input : Dana Output : Dokumen Perda tentang APBD Kab.Lamongan
8
1
2 Koordinasi dan penyampaian informasi keuangan daerah tentang APBD Penyusunan pedoman pelaksanaan APBD
3 Update sistem keuangan daerah
4 update
5 2
6 2
7 100
Dokumen pedoman pelaksanaan APBD
buku
150
150
100
Outcome : Pelaksanaan implementasi keuangan daerah yang tepat waktu
%
100
100
100
Rupiah
350.000.000
345.576.850
98,74
buku
120
120
100
buku
300
300
100
%
100
100
100
Rupiah
770.000.000
752.946.900
97,79
SKPD
64
64
100
buku
65
65
100
informasi
5. Prosentase SKPD Input : yang menerapkan Dana anggaran berbasis kinerja meliputi kegiatan : Output : Penyusunan analisa Buku analisa standar belanja standar belanja Penyusunan standar Buku standar satuan harga satuan harga Outcome : Pelaksanaan implementasi keuangan daerah yang tepat waktu 6. Toleransi deviasi Input : penyerapan Dana keuangan sesuai target Output : Evaluasi administrasi Kelancaran proses perbendaharaan administrasi perbendaharaan Penyusunan Buku anggaran kas Pemkab. anggaran kas Lamongan
8
1
2 3 Sosialisasi dan Sosialisasi sistem aplikasi gaji pemeliharaan SKPD se Kab.Lamongan penerapan sistem aplikasi gaji skala nasional Monitoring dan Laporan rekonsiliasi kas dan evaluasi laporan bank keuangan BUD Penatausahaan Laporan keuangan BUD laporan keuangan BUD Sistem informasi Update sistem aplikasi pengelolaan kas pengelolaan kas SKPD dan PPKD Outcome : Penyerapan realisasi belanja sesuai anggaran kas 7. Prosentase SKPD yang memiliki SDM akuntansi dalam pelaksanaan accrual accounting meliputi kegiatan : Dampingan implementasi sistem akuntansi Pemerintah Daerah Penyusunan pelaporan keuangan semesteran konsolidasi
4 SKPD
5 63
6 63
7 100
laporan
12
12
100
laporan
240
240
100
paket
1
1
100
%
100
100
100
Rupiah
756.500.000
693.215.400
92,00
Adanya laporan akuntansi keuangan SKPD dan SKPKD tepat waktu dan sesuai SAP
SKPD
64
64
100
Dokumen laporan semester I APBD
buku
130
130
100
Input : Dana Output :
8
1
2 Monitoring pelaksanaan penatausahaan keuangan pada SKPD Penyusunan laporan informasi keuangan daerah dan agen sistem informasi keuangan daerah Penyusunan laporan keuangan tribulanan konsolidasi Penyusunan perubahan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah berbasis akrual
8. Prosentase tanah milik Pemerintah Kabupaten Lamongan yang bersertifikat meliputi kegiatan : Pengamanan aset tanah milik Pemerintah Daerah
3 Dokumen laporan pertanggungjawaban
4 SKPD
5 64
6 64
7 100
Terpenuhinya laporan SIKD ke Pemerintah pusat dan diperolehnya neraca berbasis akrual
paket
1
1
100
Dokumen laporan tribulanan konsolidasi
laporan
16
16
100
Buku perubahan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah
buku
150
150
100
%
100
100
100
Rupiah
70.000.000
69.692.000
99,56
unit
16
16
100
Outcome : Peningkatan kemampuan SDM akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan Input : Dana
Output : Pemasangan kepemilikan tanah Pemkab.Lamongan
tanda milik
8
1
2
9. Prosentase aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan di manfaatkan meliputi kegiatan : Peningkatan pemanfaatan barang daerah
3 Outcome : Pengamanan secara fisik tanah dan bangunan milik Pemkab.Lamongan Input : Dana
Output : Penerimaan PAD dari penjualan dan pemanfaatan barang daerah Outcome : Peningkatan penerimaan PAD
10. Prosentase Input : data aset yang akurat Dana meliputi kegiatan : Output : Peningkatan Software SABDA manajemen asset/ barang daerah Dampingan Laporan data asset implementasi sistem administrasi barang daerah Penyusunan laporan Dokumen laporan mutasi mutasi barang dan barang dan laporan laporan pengadaan pengadaan Monitoring dan Buku Permendagri nomor 19 evaluasi aset/barang tahun 2016 daerah
4
5
6
7
%
100
100
100
Rupiah
75.000.000
74.099.000
98,80
SKPD
40
40
100
%
100
100
100
Rupiah
1.165.000.000
1.153.266.250
98,99
paket
1
1
100
paket
1
1
100
buku
12
12
100
buku
100
100
100
8
1
2
3 Outcome : Tersedianya yang akurat
laporan
BMD
4
5
6
7
%
100
100
100
8
LAKJiP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN 2016
BAB I PENDAHULUAN
LAKJiP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN 2016
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAKJiP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN 2016
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKJiP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN 2016
BAB IV PENUTUP
LAKJiP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN 2016
LAMPIRAN I MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RS) TAHUN 2016-2021
LAKJiP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN 2016
LAMPIRAN II PENGUKURAN KINERJA (PK) TAHUN 2016
LAKJiP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN 2015
LAMPIRAN III PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
