A. DASAR HUKUM. a. Pembentukan Provinsi Lampung. LPPD Provinsi Lampung Tahun 2015 I.1

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BA B I PEN DA HU LUA N A. DASAR HUKUM a.

Pembentukan Provinsi Lampung Secara Yuridis Formal Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1964 tanggal 18 Maret 1964, yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan dengan kedudukan sebagai Keresidenan Lampung. Pada saat pembentukannya ibukota Provinsi Lampung adalah Kota Praja Tanjungkarang – Telukbetung. Kota Praja Tanjungkarang – Telukbetung berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 berubah menjadi Kotamadya Tanjungkarang – Telukbetung. Selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tanggal 17 Juni 1983, nama Kotamadya Tanjungkarang – Telukbetung diganti menjadi Kotamadya Bandar Lampung. Secara administratif Provinsi Lampung terdiri dari 15 kabupaten/kota dengan luas wilayah 35.288,35 km2, yang terbagi menjadi 13 kabupaten dan 2 kota. Tabel 1. Dasar Hukum Pembentukan Wilayah Administrasi Provinsi Lampung No.

Kab/Kota

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Lampung Selatan Lampung Tengah Lampung Utara Lampung Barat Tulang Bawang Tanggamus Lampung Timur Way Kanan Bandar Lampung Metro Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulang Bawang Barat Pesisir Barat

Dasar Hukum Pembentukan Perppu No.3/1964 (menjadi UU No.14 / 1964) Perppu No.3/1964 (menjadi UU No.14 / 1964) Perppu No.3/1964 (menjadi UU No.14 / 1964) UU No.6 / 1991 tanggal 16 Agustus 1991 UU No.2 / 1997 tanggal 3 Januari 1997 UU No.2 / 1997 tanggal 3 Januari 1997 UU No.12 / 1999 tanggal 5 Mei 1999 UU No.12 / 1999 tanggal 5 Mei 1999 UU No.14/1964 (PP No.24/83 tgl 17 Juni 1983) UU No.12 / 1999 tanggal 5 Mei 1999 UU No.33 / 2007 tanggal 10 Agustus 2007 UU No.48 / 2008 tanggal 6 November 2008 UU No.49 / 2008 tanggal 6 November 2008 UU No.50 / 2008 tanggal 6 November 2008 UU No.22 / 2012 tanggal 25 Oktober 2012

Sumber : Biro Hukum Setdaprov Lampung

LPPD Provinsi Lampung Tahun 2015

I.1


Tabel 2. Data Wilayah Administrasi Provinsi Lampung No.

Kab/Kota

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Lampung Selatan Lampung Tengah Lampung Utara Lampung Barat Pesisir Barat Tulang Bawang Tanggamus Lampung Timur Way Kanan Bandar Lampung Metro Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulang Bawang Barat Jumlah

Luas Wilayah Ha2 331.904 380.268 272.587 214.278 290.723 319.632 302.064 532.503 392.163 19.296 6.179 224.351 62.500 218.400 120.100 3.528.835

Σ Kec

Σ Desa/Kel

17 28 23 15 11 15 20 24 14 20 5 11 9 7 8 227

260 307 247 136 118 151 302 264 222 126 22 144 131 105 96 2.631

Sumber :Buku LDA tahun 2015, BPS Provinsi Lampung

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 27 (2) disebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

dan

memberikan

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala

Daerah

kepada

DPRD

dan

Informasi

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, bahwa Kepala Daerah wajib


I.2


melaporkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bentuk LPPD yang mencakup penyelenggaraan

urusan

desentralisasi,

Tugas

Pembantuan

dan

Tugas

Umum

Pemerintahan. LPPD Provinsi Lampung Tahun 2015 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.120./313/OTDA tanggal 24 Januari Tahun 2011, mencakup : 1.

Urusan Desentralisasi meliputi 26 (dua puluh enam) Urusan Wajib, 8 (delapan) Urusan Pilihan.

2.

Tugas Pembantuan meliputi Tugas Pembantuan yang Diterima dari Pemerintah kepada Kabupaten/Kota dan Desa.

3.

Tugas Umum Pemerintahan.

4.

Indikator Kinerja Kunci, Capaian Kinerja pada Tataran Pengambilan Kebijakan dan Pelaksanaan Kebijakan.

b.

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang baru pada akhir tahun 2014 dan berjalan efektif melaksanakan kegiatan/programnya pada tahun 2015. Dengan demikian sesuai ketentuan penyusunan LKPJ/LPPD Provinsi Lampung Tahun 2015, kontribusi datanya menggunakan program/kegiatan yang telah dilaksanakan

oleh seluruh SKPD Pemerintah Provinsi

Lampung, dengan Komposisi Kelembagaan Perangkat Daerah, sebagai berikut: 1.

Perda Provinsi Lampung Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Prov Lampung No 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli, terdiri dari 4 Asisten, 5 Staf Ahli, 12 Biro, dan 1 Sekretariat DPRD, yaitu : a.

Asisten 1)

Asisten Bidang Pemerintahan;

2)

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan;

3)

Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat;

4)

Asisten Bidang Administrasi Umum.


I.3


b.

2.

Staf Ahli Gubernur Lampung 1)

Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;

2)

Staf Ahli Bidang Pemerintahan;

3)

Staf Ahli Bidang Pembangunan;

4)

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan; dan

5)

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

c.

Sekretariat DPRD Provinsi Lampung

d.

Sekretariat Daerah 1)

Biro Tata Pemerintahan Umum;

2)

Biro Otonomi Daerah;

3)

Biro Hukum;

4)

Biro Perekonomian;

5)

Biro Administrasi Pembangunan;

6)

Biro Bina Sosial;

7)

Biro Bina Mental

8)

Biro Umum;

9)

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol;

10)

Biro Keuangan;

11)

Biro Perlengkapan dan Aset Daerah;

12)

Biro Organisasi.

Perda Provinsi Lampung Nomor : 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Prov Lampung No

12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan

Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, terdiri dari 11 Badan, 2 Rumah Sakit, Inspektorat, Sat Pol PP, dan Kantor Sandi Daerah yaitu: a)

Inspektorat Provinsi;

b)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

c)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;

d)

Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah;

e)

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;

f)

Badan Ketahanan Pangan Daerah;

g)

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah;

h)

Badan Pengelolaan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah;

i)

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

j)

Badan Kepegawaian Daerah;

k)

Badan Pendidikan dan Latihan Daerah;

l)

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Daerah;


I.4


m) n) o) p) 3.

Satuan Polisi Pamong Praja; Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek; Rumah Sakit Jiwa Daerah; dan Kantor Sandi Daerah

Perda Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Prov Lampung Nomor : 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, terdiri dari 20 Dinas, yaitu: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t)

4.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Kesehatan; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Dinas Bina Marga; Dinas Pengairan dan Pemukiman; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah; Dinas Perindustrian; Dinas Perdagangan; Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Kehutanan; Dinas Pertambangan dan Energi; dan Dinas Pendapatan.

Perda Provinsi Lampung Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Prov Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung, terdiri dari 2 Sekretariat Badan, 1 Sekretariat Komisi, 1 Sekretariat Dewan, 1 pelaksana harian dan 1 pelaksana badan yaitu : a)

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung;

b)

Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung;

c)

Sekretariat Dewan Pembina Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi Lampung;

d)

Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta;

e)

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung; dan

f)

Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daearah Provinsi Lampung.


I.5


B. GAMBARAN UMUM DAERAH a.

Kondisi Geografis 1.

Geografi Daerah Provinsi Lampung meliputi areal seluas 3.528.835 ha termasuk pulau-pulau yang terletak pada bagian sebelah paling ujung tenggara pulau Sumatera, dan dibatasi oleh : a) Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, di sebelah Utara; b) Selat Sunda disebelah Selatan; c) Laut Jawa disebelah Timur; d) Samudera Hindia disebelah Barat. Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung, yang merupakan gabungan kota kembar Tanjung Karang dan Telukbetung memiliki wilayah yang relatif luas, dan menyimpan potensi kelautan. Pelabuhan utamanya bernama Panjang dan Bakauheni serta pelabuhan nelayan seperti pasar ikan (Teluk Betung), Tarahan, Kalianda di Teluk Lampung. Sedangkan di Teluk Semangka adalah Kota Agung, dan di Laut Jawa terdapat pula pelabuhan nelayan seperti Labuan

Maringgai dan Ketapang. Disamping itu, kota

Menggala juga dapat dikunjungi kapal–kapal nelayan dengan menyusuri sungai Way Tulang Bawang, adapun di Samudera Hindia terdapat Pelabuhan Krui. Lapangan terbang utamanya adalah “Raden Inten II”, yaitu nama baru dari “Branti” 28 km dari ibukota melalui jalan negara menuju Kotabumi, dan lapangan terbang AURI terdapat di Menggala bernama Astra Ksetra. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan:

2.

Timur – Barat berada antara

: 103° 40’ – 105° 50’ Bujur Timur

Utara – Selatan berada antara

: 6° 45’- 3° 45’ Lintang Selatan

Topografi Secara topografi daerah Lampung dapat dibagi 5 (lima) unit topogafi antara lain sebagai berikut: a)

Daerah topografis berbukit sampai bergunung;

b)

Daerah topografis berombak sampai bergelombang;

c)

Daerah dataran alluvial;

d)

Daerah dataran rawa pasang surut;

e)

Daerah river basin.


I.6


a)

Daerah topografis berbukit sampai bergunung Lereng-lereng yang curam atau terjal dengan kemiringan 25 %, dan ketinggian rata-rata 300 m di atas permukan laut. Daerah ini meliputi Bukit Barisan dengan puncak tonjolan-tonjolanya berada pada Gunung Tanggamus, Gunung Pesawaran, dan Gunung Rajabasa. Yang terakhir ini berlokasi di Kalinda dengan ketinggian ratarata 1.500 m. Puncak-puncak lainnya adalah Bukit Pugung, Bukit Pesagi, Sekincau yang terdapat di bagian Utara. Daerah tersebut umumnya ditutupi oleh vegetasi hutan primer atau sekunder.

b)

Daerah topogarafis berombak sampai bergelombang Ciri-ciri

khusus

daerah

ini

adalah

terdapatnya

bukit-bukit

sempit,

kemiringannya antara 8 % sampai 15 % dan ketinggian antara 300 m sampai 500 m dari permukaan laut. Daerah ini membatasi daerah pegunungan dengan dataran alluvial, vegetasi yang terdapat di daerah ini adalah tanaman–tanaman perkebunan: Kopi, cengkeh, lada dan tanaman pertanian perladangan seperti : Padi, jagung, dan sayuran. Daerah tersebut meliputi daerah–daerah: Kedaton di daerah kota Bandar Lampung, Gedong Tataan di Kabupaten Lampung Selatan, Sukoharjo dan Pulau Panggung di Kabupaten Tanggamus serta Kalirejo dan Bangun Rejo di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah. c)

Daerah dataran alluvial Daerah ini sangat luas meliputi Lampung Tengah sampai mendekati pantai sebelah Timur, yang merupakan bagian hilir (down stream) dari sungai–sungai yang besar seperti Way Sekampung, Way Tulang Bawang, dan Way Mesuji. Ketinggian daerah ini berkisar antara 25 m sampai 75 m, dengan kemiringan 0% sampai 3% . Pada bagian pantai sebelah Barat dataran Alluvial menyempit dan memanjang menurut arah Bukit Barisan.

d)

Daerah dataran rawa pasang surut Disepanjang pantai timur adalah merupakan daerah rawa pasang surut dengan ketinggian ½ m sampai 1 m, pengendapan air menurut naiknya pasang air laut.

e)

Daerah river basin Daerah Lampung terdapat 5 (lima) River Basin yang utama : 1)

River Basin Tulang Bawang;

2)

River Basin Seputih;

3)

River Basin Sekampung;

4)

River Basin Semangka;

5)

River Basin Jepara.


I.7


3.

Geologi Punggung sebelah barat Lampung adalah bagian dari Bukit Barisan yang merupakan geantiklinal dengan sinklinal yang terdapat disebelah timurnya. Punggung pegunungan dari zaman kapur (creteccus) ini mengalami dekormas pada tertier terjadinya gejala-gejala patahan (gaya vertikal) sehingga terjadi fenomena geologi seperti patahan semangka yang panjang menyusuri

Way Semangka dan Teluk Semangka, gunung–gunung api yang

berbentuk oval Tanggamus, Rindingan, Rebang dan lain-lain sekitarnya. Depresi tektonik seperti Lembah Suoh, Gedung Surian dan Way Lima yang ditutupi oleh sedimen–sedimen vulkanis dari celah fisuves erruption. Pada bagian utara lapisan sedimen ini mengalamin peliputan di zaman peistosin tua yang menghasilkan lapisan/membawa minyak bumi di dalam 4 (empat) seri Lapisan Palembang. Lapisan sedimen disebelah timur ini umumnya tertutup pula oleh endapan tufa massam bagian hasil dari debu gunung api di Bukit Barisan (zaman peitosin) yang membentuk dataran peneplain dibagian timur Lampung. Lapisan Palembang yang terdapat di daerah Lampung yakni di daerah Menggala, Kotabumi dan Sukadana yang ditandai dengan singkapan endapan tuffa massam Lapisan Palembang adalah pengantar dari endapan minyak bumi. Sukadana Bosalt yang merupakan “plateau” diiringi dengan instruksi desit yang terjadi pada zaman holassin. Singkapan “plateau” ini tidak merata, sebagian ditutupi oleh endapan alluvin seperti pasir vulkanis, yang berasal dari debu-debu gunung berapi. Data tentang endapan mineral di daerah Lampung belum banyak ditemukan sehinga potensi dari endapan bahan tambang ini tidak/belum banyak diketahui. Dari literatur dan peta geologi daerah Lampung dapat diinventaris adanya bahan-bahan tambang (endapan mineral) diantaranya:

4.

a)

Minyak bumi;

b)

Uranium;

c)

Batubara muda (brown coal);

d)

Mineral besi;

e)

Emas dan perak;

f)

Marmer;

g)

Sumber air panas dan gas bumi.

Klimatologi a)

Arus angin Lampung terletak dibawah katulistiwa 5O Lintang Selatan beriklim tropis hummid dengan angin laut lembah yang bertiup dari Samudera Hindia dengan dua musim angin setiap tahunnya.


I.8


Dua musim yang dimaksud adalah : 1)

November s.d. Maret angin bertiup dari arah barat dan barat laut;

2)

Juli s.d. Agustus angin bertiup dari arah timur dan tenggara. Kecepatan angin rata- rata 2 hingga 3 knot.

b)

Temperatur Rata-rata suhu minimum di Provinsi Lampung antara 21,3 0C pada bulan Agustus 2008 hingga 23,7 0C pada bulan April. Sedangkan rata-rata suhu maksimum berkisar antara 31,5 0C hingga 34,0 0C.

c)

Kelembaban Udara Dari stasiun meteorologi Raden Inten II Bandar Lampung, rata-rata kelembaban udara disekitar 69%-81%, dan ternyata kelembaban udara tertinggi pada bulan Juni 2008.

b. Gambaran Umum Demografis 1.

Administrasi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1964, yang kemudian menjadi Undang–Undang Nomor 14 tahun 1964 Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan ibukota Tanjungkarang-Telukbetung pada tanggal 18 Maret 1964. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 1983 ibukota

Tanjungkarang-Telukbetung

diganti

namanya

menjadi

Kotamadya

BandarLampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983. Secara administratif Provinsi Lampung dibagi dalam 15 (lima belas) kabupaten/kota , dengan luas masing-masing kab/kota sbb: Tabel 3. Luas wilayah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung* No.

Kab/Kota

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Lampung Selatan Lampung Tengah Lampung Utara Lampung Barat Pesisir Barat Tulang Bawang Tanggamus Lampung Timur Way Kanan Bandar Lampung Metro Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulang Bawang Barat Jumlah

Ibu Kota Kalianda Gunung Sugih Kotabumi Liwa Krui Menggala Kota Agung Sukadana Blambangan Umpu Bandar Lampung Metro Gedong Tataan Pringsewu Mesuji Panaragan Jaya

Luas Wilayah Ha2 331.904 380.268 272.587 214.278 290.723 319.632 302.064 532.503 392.163 19.296 6.179 224.351 62.500 218.400 120.100 3.528.835

Sumber : Lampung Dalam Angka Tahun 2015


I.9


2.

Penduduk a)

Jumlah Penduduk Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program penyediaan data kependudukan yang akurat dan uptodate melalui pengembangan SAK secara sistem online, penerapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik yang dilengkapi biometrik (perekaman sidik jari) dan chip bagi seluruh penduduk wajib KTP 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung untuk mengeliminasi KTP ganda dan KTP palsu. Berdasarkan data Kependudukan pada Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov

Lampung

hasil

rekapitulasi

Kependudukan

Nasional

Tingkat

Kabupaten/Kota semester II (dua) tahun 2015 tercatat jumlah penduduk Provinsi Lampung tahun 2015 sebesar 9.553.179 jiwa, yang terdiri laki-laki sebesar 4.925.593 jiwa dan perempuan sebesar 4.627.586 jiwa. Bila dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 2014 yang tercatat sebesar 8.025.190 orang, maka jumlah penduduk Provinsi Lampung tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan laju pertumbuhan sebesar 3,32%. Tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Lampung tampak masih timpang atau tidak merata antar wilayah. Dibandingkan dengan kabupaten, kepadatan penduduk di kota umumnya sangat tinggi. Tingkat kepadatan penduduk Kota Bandar Lampung misalnya mencapai 3.183 jiwa per kilometer persegi dan Kota Metro mencapai 2.484 jiwa per kilometer persegi. Sementara itu, tingkat kepadatan penduduk di semua kabupaten masih berada dibawah 600 jiwa per kilometer persegi, bahkan Kabupaten Lampung Barat baru mencapai 134 jiwa per kilometer persegi. Secara rinci jumlah penduduk menurut kabupaten/kota dapat dilihat dalam tabel pada halaman berikut. Tabel 4. Jumlah Penduduk Provinsi Lampung No.

Kabupaten/Kota

Laki-laki

Perempuan

Total

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulang Bawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulang Bawang Barat Bandar Lampung Metro Pesisir barat Provinsi Lampung

155.774 330.283 651.347 567.225 748.538 453.128 244.658 217.603 280.332 215.596 164.646 131.767 601.835 82.443 80.418 4.925.593

142.036 306.212 610.046 539.796 711.274 426.876 231.251 198.407 263.463 202.425 150.051 124.597 556.264 81.093 73.795 4.627.586

297.810 636.495 1.261.393 1.107.021 1.459.812 880.004 475.909 416.010 543.795 418.021 314.697 256.364 1.168.099 163.536 154.213 9.553.179

Sumber : Ditjen Adminduk dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI melalui Server Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung


I.10


b)

Pertumbuhan Penduduk Penduduk Provinsi Lampung tahun 2000 sebesar 6.659.869 orang dan rata-rata kepadatan penduduk per kabupaten/kota di Provinsi Lampung 189 orang per km2 tahun 2000 berturut-turut adalah Kabupaten Lampung Barat 74 orang per km2, Kabupaten Tanggamus 239, Kabupaten Lampung Selatan 356, Kabupaten Lampung Timur 200, Kabupaten Lampung Tengah 218, Kabupaten Lampung Utara 195, Kabupaten Way Kanan 91, Kabupaten Tulangbawang, dan Kota Bandar Lampung 3.851, dan Kota Metro 1.917 orang per km2. Berdasar hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 (SP2010) Penduduk Provinsi Lampung tahun 2010 sebesar 7.608.405 orang dan rata-rata kepadatan penduduk per kabupaten/kota di Provinsi Lampung 216 orang per km2 tahun 2010 berturut-turut adalah Kabupaten Lampung Barat 85, Kabupaten Tanggamus 196, Kabupaten Lampung Selatan 455, Kabupaten Lampung Timur 219, Kabupaten Lampung Tengah 244, Kabupaten Lampung Utara 214, Kabupaten Way Kanan 104, Kabupaten Tulang Bawang 91, Kabupaten Pringsewu 585, Kabupaten Tulang Bawang Barat 209, Kabupaten Mesuji 86, Kota Bandar Lampung 4.570, dan Kota Metro 2.354 orang per km2. Pertumbuhan penduduk Provinsi Lampung per tahun dari tahun 2014-2015 sebesar 84,04%. Sedangkan pertumbuhan penduduk Kabupaten Lampung Barat adalah yang tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yaitu sebesar 97,69% disusul oleh Kabupaten Pesisir Barat sebesar 96,54%, Kota Metro menempati urutan ketiga terbesar dengan laju pertumbuhan sebesar 96,39 %. Adapun wilayah yang pertumbuhan penduduknya paling kecil adalah Kabupaten Mesuji sebesar 64,18% dan sedangkan kabupaten yang mengalami jumlah penurunan penduduk adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 0,04 % dan Kabupaten Tulang Bawang sebesar 0,02.%. Kabupaten Lampung Tengah yang tercatat sebagai wilayah dengan penduduk terbanyak di Provinsi Lampung hanya memiliki laju pertumbuhan sebesar 84,64% atau masih berada di bawah angka laju pertumbuhan penduduk Provinsi Lampung.


I.11


Tabel 5. Pertumbuhan Penduduk Provinsi Lampung* Kabupaten/Kota

Jml Pend. Tahun 2014

Jml Pend. Tahun 2015

Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulang Bawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulang Bawang Barat Bandar Lampung Metro Pesisir Barat

290.388 567.172 961.897 998.277 1.227.185 602.727 428.097 423.710 421.497 383,101 194.282 262.316 960.695 155.992 148.412

297.253 635.089 1.260.135 1.105.990 1.449.851 878.874 472.815 415.601 543.334 453.522 302.730 251.206 1.167.101 161.830 153.738

PROVINSI

8.025.190

9.549.079

Pertumbuhan 97,69 89,31 76,33 90,26 84,64 68,58 90,54 0,02 77,58 84,47 64,18 0,04 82,31 96,39 96,54 91,57

Sumber : Lampung Dalam Angka Tahun 2015, BPS Provinsi Lampung

c.

Kondisi Ekonomi 1.

Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto a) Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampungsampai dengan Triwulan IV 2015 tumbuh 5,13% menguat dibanding tahun 2014 sebesar 5,08 % (year on year). Selama triwulan IV 2015 Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan serta Informasi dan Komunikasi sebesar 11,67 persen dan 10,84 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 17,40 persen, diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 13,06 persen dan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 7,05 persen.

Grafik 1.Pertumbuhandan distribusi beberapa lapangan usaha 2015


I.12


Perekonomian

Lampung

tahun

2015

tumbuh sebesar 5,13 persen.

Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Transportasi dan Pergudangan merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,67 persen, diikuti oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 10,84 persen, serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,79

persen. Selain itu Penyediaan Akomodasi, Makan dan

Minum serta jasa- jasa lainnya pun tumbuh dengan laju di atas 8,5 persen.

Grafik 2.SumberPertumbuhanPDRB MenurutLapangan Usaha

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Lampung tahun 2015, Industri Pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,32 persen, diikuti Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, serta Transportasi dan Pergudangan masing-masing sebesar 1,19 persen dan 0,54 persen. b)

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2015 Terhadap Triwulan IV-2014 (y-on-y) Padat riwulan IV-2015 ekonomi Lampung tumbuh 5,33 persen bila dibandingkan triwulan IV-2014 (y-on-y). Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 0,2 persen. Konstruksi merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 14,13 persen, diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 11,41 persen dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 10,06 persen. Struktur perekonomian Lampung pada triwulan IV-2015 didominasi oleh empat lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (25,51 persen); Industri Pengolahan (20,83 persen); Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor


I.13


(11,60 persen) dan Konstruksi (10,14 persen). Sumber utama pertumbuhan ekonomi Lampung Triwulan IV-2015 (yony) adalah Konstruksi sebesar 1,37 persen, diikuti Industri Pengolahan sebesar 1,34 persen; dan Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,49 persen. c)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 1)

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Selama lima tahun terakhir, besaran PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Lampung terus meningkat hampir dua kali lipat dari nilai Rp.150,56 triliun di tahun 2010 menjadi Rp. 231,01 triliun tahun 2014. Hal itu menunjukkan bahwa tingkat perekonomian Lampung secara umum terus mengalami perkembangan. Tabel 6 : PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 20102014(Juta Rupiah) URAIAN PDRB 1.

Pertanian

2010

2011

2012

2013

2014

150.560.841,71 170.046.794,30 187.348.817,12 204.402.787,43 231.008.426,05 52.038.767,51 58.959.004,63 63.343.918,79 67.774.668,66 75.522.867,10

2. Pertambangan & Penggalian 88.900.079,05 10.258.207,05 11.272.441,57 13.069.360,36 14.562.822,88 3. Industri Pengolahan 4. Pengadaan Listrik, Gas 5. Pengadaan Air 6.

Konstruksi

7. Perdagangan, Hotel & Restoran

25.860.878,58 29.141.277,05 32.809.031,37 36.081.678,21 41.654.761,78 129.492,29

129.156,60

130.294,33

126.384,56

150.118,46

167.954,68

182.188,40

194.38316

198.252,48

235.239,18

13.558.459,94 14.883.878,53 16.532.644,77 17.848.072,11 20.561.022,37 18.389.730,39 20.591.946,64 21.911.832,94 23.164.361,55 25.439.113,11

8. Transportasi & Pergudangan 6.346.849,47

6.901.019,63

7.742.100,38

9.169.874,18

10.736.082,00

1.782.206,96

2.179.092,86

2.531.152,48

2.851.517,21

3.354.434,97

5.003.090,96

5..704.049,74

6.627.734,38

7.245.352,92

7.980.824,51

Jasa Keuangan 2.889.661,84

3.508.525,,35

4.277.303,87

4.832.132,38

5.210.691,45

Real Estate

4.159.647,88

4.741.499,88

5.175.205,47

5.588.979,84

6.540.047,80

165.561,28

206.730,60

245.349,76

290.526,73

348.028,02

4.911.269,82

5.207.974,71

6.099.581,30

6.842.595,86

8.181.048,27

3.621.675,01

4.460.877,06

5.191.519,23

5.797.982,66

6.551.072,03

Jasa 16. Kesehatan & 1.317.212,12 Kegiatan Sosial

1.541.855,60

1.744.984,52

1.904.552,17

2.126.187,67

1.449.509,97

1.519.338,81

1.616.495,57

1.854.064,44

9. Penyed. Akomodasi & Makan Minum Informasi & 10. Komunikasi

11. 12.

Jasa 13. Perusahaan Adm. Pem., 14. Pertahanan & Jaminan Sos. Wajib Jasa 15. Pendidikan

17.

Jasa Lainnya

1.328.303,93


I.14


Jika dilihat kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB dalam kurun waktu 2010-2014, maka sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar terhadap total PDRB dan berturut-turut diikuti oleh sektor industri pengolahan, perdagangan besar/eceran dan reparasi mobil/sepeda motor, dan konstruksi. Dari besaran PDRB di tahun 2014, lebih dari separuhnya (50,72 persen) berasal dari sektor pertanian/kehutanan/perikanan dan sektor industri pengolahan, dengan kontribusi masing-masing sebesar 32,69 persen dan 18,03 persen.

Sebaliknya,

kontribusi terkecil berasal dari sektor pengadaan listrik/gas yang memberikan andil terhadap pembentukan PDRB sebesar Rp.150,12 miliar (0,06 persen). Dilihat dari sisi PDRB penggunaan, maka komponen terbesar digunakan untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga. Dalam kurun waktu 2010 – 2014, setiap tahunnya lebih dari 59 persen total PDRB digunakan untuk pengeluaran komponen ini.

Tahun 2014 PDRB yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga adalah

Rp.138,84 triliun, atau memberikan kontribusi sebesar 60,10 persen terhadap total PDRB. Kontribusi terbesar kedua adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto. Nilainya dari tahun 2010-2014 terus mengalami peningkatan namun dilihat kontribusinya terhadap total PDRB cenderung fluktuatif. Tabel 7 : PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah) No.

URAIAN

2010

2011

2012

2013

2014

89.663.683

102.964.888

114.543.997

125.210.619

138.842.595

1.901.264

2.133.695

2.314.826

2.588.363

2.994.652

12.483.702

14.518.137

16.587.050

18.426.477

20.697.888

43.927.327

52.335.471

60.102.825

64.815.395

71.015.353

Perubahan Inventori

1.309.530

1.641.944

1.301.837

2.012.859

893.627

Eksport Luar Negeri

58.516.351

69.089.445

91.099.628

104.496.103

107.078.059

Impor Luar Negeri

57.241.015

72.636.785

98.601.345

113.147.029

110.513.746

150.560.842

170.046.794

187.348.817

204.402.787

231.008.426

1. Pengeluaran Kosumsi Rumah Tangga 2. Pengeluaran Kosumsi Lembaga Swasta Nirlaba 3. Pengeluaran Kosumsi Pemerintah

4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 5. 6. 7.

PDRB

2)

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Pertumbuhan ekonomi Lampung yang digambarkan melalui perkembangan PDRB atas dasar harga konstan 2010, dalam kurun waktu 2010-2014 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Tahun 2010 dengan nilai PDRB sebesar Rp.150,56 triliun, perekonomian Lampung tumbuh sebesar 5,81 persen. Tahun 2014, dengan nilai PDRB sebesar Rp.231,01 triliun perekonomian tumbuh sebesar 5,08 persen.


I.15


Tabel 8 : PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 20102014(Juta Rupiah) URAIAN

PDRB 1. Pertanian

2010

2011

2012

2013

2014

150.560.841,71 160.437.501,38 170.769.206,61 180.636.657,69 189.809.458,54 520.038.767,51 54.841.031,00

56.997.473,17

59.636.487,79

61.655.601,22

9.757.014,14

10.303.929,10

11.485.798,88

11.592.348,12

27.146.426,78

29.677.128,61

31.973.934,77

33.414.650,44

140.402,82

161.678,16

179.418,03

195.179,71

167.954,68

176.577,59

185.094,42

182.183,66

195830,39

13.558.459,94

14.336.717,39

15.259.752,72

15.806.448,10

17.023.886,19

18.389.730,39

19.776.844,70

20.813.161,02

21.431.655,47

22.713.949,81

6.346.849,47

6.867.518,44

7.578.029,84

8.135.378,62

8.757.695,08

1.782.206,96

1.936.229,65

2.119.584,03

2.242.989,97

2.416.469,08

5.003.090,96

1.620.478,67

6.372.263,98

6.969.231,55

7.584.986,20

11. Jasa Keuangan

2.889.661,84

3.304.941,58

3.691.722,96

3.946.853,47

4.043.055,50

12. Real Estate

4.159.647,88

4.451.859,26

4.820.945,80

5.301.395,57

5.709.667,45

165.561,28

191.610,67

218.239,69

244.412,09

264.091,57

Adm. Pem., Pertahanan & 14. Jaminan Sos. Wajib

4.911.269,82

4.968.667,70

5.274.721,38

5.406.075,52

5.850.911,70

15. Jasa Pendidikan

3.621.675,01

4.116.944,44

4.302.016,87

4.526.262,74

5.027.311,54

1.317.212,12

1.414.398,23

1.578.687,77

1.694.907,15

1.781.589,34

1.328.303,93

1.389.838,32

1.414.777,09

1.463.224,32

1.582.235,20

Pertambangan & 8.890.079,05 Penggalian Industri 3. 25.860.878,58 Pengolahan Pengadaan Listrik, 4. 129.492,29 Gas 2.

5. Pengadaan Air 6. Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran Transportasi & 8. Pergudangan Penyediaan 9. Akomodasi & Makan Minum Informasi & 10. Komunikasi 7.

13. Jasa Perusahaan

16.

Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial

17. Jasa Lainnya

Kondisi tahun 2014, semua sektor mengalami pertumbuhan positif, sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor Jasa Pendidikan sebesar 11,07 persen. Dari sisi penggunaan/pengeluaran, selama tahun 2010-2014 komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, Pembentukan modal tetap domestik bruto dan ekspor impor mengalami pertumbuhan positif. Komponen konsumsi rumah tangga merupakan jenis penggunaan yang paling besar, tahun 2010 tercatat sebesar Rp.89,66 triliun dan pada tahun 2014 komponen ini tumbuh 6,16 persen atau tercatat Rp.112,29 triliun. Pengeluaran konsumsi pemerintah di tahun 2010 tercatat Rp.12,48 triliun dan tahun 2014 mencapai Rp.15,11 triliun. Selama kurun waktu 2010-2014 konsumsi pemerintah rata-rata tumbuh 4,91 persen setiap tahun.


I.16


Tabel 9 : PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Penggunaan Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah) No.

2010

2011

89.663.683

94.027.628

1.901.124

2.008.907

2.126.286

2.208.700

2.353.846

12.483.702

13.325.586

14.149.516

14.743.701

15.113.038

43.927.327

49.058.861

53.646.824 556.900.805 58.841.761

5. Perubahan Inventori

1.309.530

962.361

930.213

465.748

222.691

6. Eksport Luar Negeri

58.516.351

65.805.535

82.723.066

88.308.654

90.436.607

7. Impor Luar Negeri

57.241.015

64.751.377

82.774.289

86.553.212

89.448.334

1.

2.

URAIAN Pengeluaran Kosumsi Rumah Tangga Pengeluaran Kosumsi Lembaga Swasta Nirlaba

3. Pengeluaran Kosumsi Pemerintah 4.

Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto

PDRB

3)

150.560.842

2012

2013

2014

99.967.589 105.772.262 112.289.849

160.437.501 170.769.207 180.636.658 189.809.459 (6,56)

(6,44)

(5,78)

(5,08)

PDRB Per Kapita Perkembangan PDRB per kapita selama tahun 2010-2014 menunjukkan trend yang selalu meningkat. PDRB per kapita penduduk Lampung di tahun 2010 tercatat Rp.19,72 juta atau sekitar Rp.1,64 juta per bulan. Peningkatan masing-masing menjadi Rp.21,98 juta (tahun 2011), Rp.23,91 juta (tahun 2012), Rp.25,77 juta (tahun 2013). Memasuki tahun 2014 PDRB per kapita Lampung meningkat lagi menjadi Rp.28,78 juta atau Rp.2,40 juta setiap bulannya Tabel 10 : PDRB Per Kapita Tahun 2010-2014 (Rupiah)

d)

URAIAN

2010

2011

2012

2013

2014

Lampung

19.722.392

21.981.474

23.910.842

25.768.959

28.781.825

Nasional

28.778.163

32.363.747

35.105.215

38.279.918

41.808.743

Neraca Perdagangan Neraca perdagangan Lampung selama kurun waktu 2010-2014 berada pada posisi positif dengan surplus neraca perdagangan yang berfluktuasi. Terjadi penurunan surplus yaitu 36,97 persen di tahun 2010 dan 36,01 persen di tahun 2011. Kemudian terjadi peningkatan surplus selama kurun waktu 2012-2013. Tahun 2014 terjadi penurunan sebesar 23,47 persen. Dalam lima tahun terakhir nilai ekspor Lampung naik hampir dua kali lipat 2,47 miliar dolar AS tahun 2010 menjadi 3,90 miliar dolar AS tahun 2014.


Lampung

I.17


membukukan nilai ekspor cukup besar, krisis Eropa diperkirakan tidak terlalu berpengaruh terhadap

pertumbuhan

Lampung

secara

keseluruhan

karena

pertama,

struktur

perekonomian Lampung lebih berbasis pada permintaan domestik (konsumsi dan investasi). Kedua, sebagian besar komoditas ekspor Lampung dipasarkan ke negara-negara Asia (sekitar 48 persen), sementara kontribusi ekspor Lampung sendiri terhadap total ekspor nasional masih terhitung kecil, tahun 2014 baru sekitar 2,21 persen. Gambar 1. Perkembangan Nilai Ekspor Lampung 2010-2014(Juta US$)

Juta US$

Tahun 2010 nilai ekspor Lampung tercatat US$ 2,47 miliar. Tahun 2014 nilai ekspor tercatat US$ 3,90 miliar atau terjadi sedikit penurunan sebesar 0,73 persen dibandingkan tahun 2013. Secara keseluruhan kegiatan ekspor di Provinsi Lampung didominasi oleh komoditi non migas dan tidak melakukan transaksi ekspor untuk migas kecuali di tahun 2012. Tahun 2014 nilai ekspor non migas tercatat US$ 3,90 miliar. Tabel 11 : Nilai Ekspor Lampung Menurut Migas & Non Migas 2010-2014 (Ribu US$) EKSPOR

2010

2011

2012

2013

2014

Migas

0

0

30,00

0

0

Minyak Mentah

-

-

30,00

-

-

Gas Alam Non Migas Pertanian Industri Hasil Tambang Sektor Lain Jumlah

-

-

-

-

-

2.467.380,74

3.265.825,88

3.727.630,96

3.924.475,70

3.895.784,50

801.623,52

959.638,10

1.134.612,23

1.169.284,31

825.469,08

1.419.765,72

1.900.602,86

2.137.611,07

2.332.668,24

2.696.427,51

245.991,50

405.584,92

455.407,67

422.514,19

373.875,76

-

-

-

8,96

12,15

2.467.380,74

3.265.825,88

3.727.660,96

3.924.475,70

3.895.784,50


I.18


Jenis komoditas ekspor Lampung dari hasil pertanian sangat beragam, diantaranya terdapat beberapa komoditas unggulan yang memebrikan kontribusi cukup besar seperti kopi, udang segar/beku, biji coklat dan rempah-rempah. Selama kurun waktu 2010-2014, kopi yang merupakan komoditas unggulan memberikan kontribusi terbesar yaitu rata-rata 14,42 persen dari total kontribusi hasil pertanian. Komoditi ekspor terbesar ke wilayah Asia dengan rata-rata nilai ekspor 51,14 persen terhadap total nilai ekspor setiap tahunnya. Jepang merupakan negara penyerap ekspor Lampung terbesar. Wilayah tujuan ekspor Lampung terbesar kedua adalah Eropa dengan rata-rata nilai ekspor sebesar 30,09 persen terhadap nilai ekspor setiap tahunnya. Negara Eropa yang paling besar menyerap ekspor Lampung adalah Belanda. Perkembangan nilai impor Lampung selama tahun 2010-2014 menunjukkan pola yang tidak jauh berbeda dengan perkembangan ekspor. Nilai impor Lampung di tahun 2010 sebesar US$ 1,91 miliar dan tahun 2014 mencapai US$ 3,44 miliar. Tabel 12 Nilai Impor Lampung Menurut Migas & Non Migas 2010-2014 (Ribu US$)

Komoditi impor Lampung tidak seluruhnya dikonsumsi oleh masyarakat Lampung melainkan ada yang diteruskan ke luar daerah. Nilai impor didominasi oleh bahan baku/hasil tambang sebesar 67,64 persen diikuti minuman & tembakau sebesar 11,29 persen. Selama kurun waktu 2010-2014 bahan baku/hasil tambang tercatat sebagai nilai impor terbesar dengan menyumbang lebih dari 69 persen total nilai impor. Kebutuhan komoditi di Provinsi Lampung dipenuhi dari impor negara-negara anggota APEC yang besarnya rata-rata 52,47 persen terhadap total nilai impor setiap tahunnya. Negara eksportir terbesar ke Lampung selama kurun waktu 2010-2014 adalah Singapura (21,84 persen), diikuti dengan Australia (6,11 persen) dan China (5,94 persen).


I.19


e)

Inflasi Laju inflasi Lampung tahun 2015 hingga Oktober tercatat sebesar 7,01 persen (yoy) atau secara kumulatif tercatat sebesar 3,12 persen. Pada tahun 2015 terjadi pergeseran trend dimana inflasi Provinsi Lampung tercatat berada di atas nasional yang apabila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya berada di bawah nasional. Tingginya laju inflasi pada tahun 2015 terutama disumbang oleh komoditas bahan pangan seiring dengan adanya kebijakan pembatasan impor, kenaikan bea masuk impor untuk barang konsumsi serta faktor eksternal lainnya. Namun demikian, inflasi Provinsi Lampung tahun 2015 sebesar 4,65 persen sesuai dengan target yakni 4,5 ± 1 persen. Meningkatnya harga komoditas bahan pangan terutama didorong oleh meningkatnya harga pada sub kelompok bumbu-bumbuan seperti komoditi bawang merah dan cabai merah. Kenaikan harga cabai disebabkan karena penurunan produksi seiring dengan mulai masuknya musim kemarau pada triwulan I 2015. Sementara kenaikan harga bawang merah disebabkan karena penurunan pasokan akibat banjir dan gagal panen di sentra produksi pada triwulan II 2015. Sementara pada triwulan III 2015, beras menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar sejalan dengan adanya fenomena el-nino yang mempengaruhi produksi padi. Perkembangan laju inflasi Kota Bandar Lampung selama lima tahun terakhir seperti disajikan pada tabel. Selama periode tahun 2010-2013, inflasi tertinggi Kota Bandar Lampung terjadi tahun 2010 mencapai 9,95 persen. Tingginya inflasi tersebut diakibatkan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang cukup signifikan sehingga menimbulkan multiple effect terhadap harga-harga barang lainnya. Tahun 2014, inflasi Kota Bandar Lampung sama dengan nasional yaitu 8,36 persen. Tabel 13.

IHK dan Inflasi Kota Bandar Lampung dan Nasional Tahun 2010-2014 IHK

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Tahun 2014 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember 2013 2012 2011 2010

Bandar Lampung 142,13 141,98 141,68 142,24 142,48 143,60 144,35 145,97 146,44 146,78 146,35 147,31 144,28 141,24 135,50 123,24


Nasional 130,00 130,96 131,05 131,32 131,41 132,23 133,16 134,43 134,45 134,67 134,76 135,49 132,83 129,91 125,17 117,03

INFLASI Bandar Nasional Lampung 0,74 1,07 0.02 0,26 -0,15 0,08 -0,05 -0,02 0,04 0,16 0,78 0,43 1,10 0,93 0,78 0,47 0,22 0,27 0,83 0,47 1,04 1,50 2,72 2,46 7,56 8,38 4,30 4,30 4,24 3,79 9,95 6,96

I.20


f)

Ketenagakerjaan Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi daerah khususnya dalam upaya pemerintah daerah mengurangi jumlah penduduk miskin. Dalam penyajian data ketenagakerjaan, BPS menggunakan batasan umur 15 tahun ke atas dari semua penduduk dan dikenal dengan istilah penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja di Provinsi Lampung tahun 2014 berjumlah 5.759.210 jiwa yang terdiri dari jumlah angkatan kerja 3.857.984 jiwa dan bukan angkatan kerja 1.901.236 jiwa. Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja (3.673.207 jiwa) dan pengangguran (184.890 jiwa). Penduduk Provinsi Lampung sebagian besar bekerja di sektor pertanian yaitu 48,87% atau 1.795.272 jiwa. Adapun penduduk yang bekerja di sektor jasa kemasyarakatan tercatat 14,29% atau 525.042 jiwa. Upaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan pekerja terus dilakukan, salah satunya melalui penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Penetapan UMP Provinsi Lampung, 2014 adalah Rp.1.399.037 per bulan.

g)

Kemiskinan 1)

Perkembangan Penduduk Miskin di Lampung Angka kemiskinan Provinsi Lampung mengalami penurunan pada September 2015. Berdasarkan hasil survei terbaru diketahui angka kemiskinan Lampung sebesar 13,53% atau 1.100,68 ribu jiwa (lihat Tabel 1). Data Maret 2015 angka kemiskinan Provinsi Lampung masih 14,35% atau 1.163,49 ribu jiwa. Dengan kata lain selama periode Maret 2015 - September 2015 telah terjadi pengurangan jumlah penduduk miskin sekitar 62,81 ribu jiwa atau 5,74 %. Angka kemiskinan Lampung September 2015 ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional yang sebesar 11,13% Trend penurunan angka kemiskinan berlanjut pada September 2015 walaupun pada semester sebelumnya sempat terkoreksi. Penurunan ini juga terjadi pada tingkat nasional namun penurunan angka kemiskinan Provinsi Lampung lebih cepat. Dengan demikian, gap antara angka kemiskinan nasional dengan Lampung menjadi semakin sempit.


I.21


Berdasarkan daerah tempat tinggal, penduduk miskin terkonsentrasi di perdesaan dengan tingkat kemiskinan sebesar 15,05%. Cukup jauh terpaut dengan kemiskinan di perkotaan yang 9,25%. Dari sisi jumlah penduduk miskin juga terdapat perbedaan yang signifikan yakni 197,94 ribu jiwa di perkotaan dan 902,74 ribu jiwa di daerah pedesaan. Tabel 11. Jumlah dan persentase Penduduk Miskin di Provinsi Lampung Menurut Daerah, 2010-2015 Tahun

Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)

Persentase Penduduk Miskin

Kota

Desa

Kota+Desa

Kota

Desa

Kota+Desa

2010 (Maret)

301,73

1 178,20

1 479,93

14,30

20,65

18,94

2011 (Maret)

243,61

1 064,09

1 307,70

12,27

18,54

16,93

2011 (Sept)

226,09

1 062,48

1 288,58

11,32

18,39

16,57

2012 (Maret)

241,10

1 023,39

1 264,48

12,00

17,63

16,18

2012 (Sept)

240,11

990,05

1 230,16

11,88

16,96

15,65

2013 (Maret)

235,47

939,88

1 175,35

11,59

15,99

14,86

2013 (Sept)

224,81

919,95

1 144,76

10,89

15,62

14,39

2014 (Maret)

230,63

912,28

1 142,92

11,08

15,41

14,28

2014 (Sept)

224,21

919,73

1 143,93

10,68

15,46

14,21

2015 (Maret)

233,27

930,22

1 163,49

10,94

15,56

14,35

2015 (Sept)

197,94

902,74

1 100,68

9,25

15,05

13,53

Penurunan tingkat kemiskinan selama periode Maret 2015-September 2015, lebih signifikan terjadi di daerah urban (perkotaan) yangb erkurang 15,15% (35,33 ribu jiwa), sedangkan di daerah rural (perdesaan) hanya turun 2,95% (27, 48 ribu jiwa). Berarti pada periode ini kenaikan tingkat kesejahteraa npenduduk miskin lebih cepat terjadi diperkotaan dibanding di perdesaan. 2)

Pergeseran Penduduk Miskin Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh

garis

kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Semakin tinggi garis kemiskinan, semakin banyak penduduk yang tergolong sebagai penduduk miskin jika tidak terjadi peningkatan pendapatan. Program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan saat ini belum optimal dalam memberikan kesempatan kerja yang permanen bagi masyarakat miskin, sehingga belum bisa memberikan lompatan yang signifikan bagi masyarakat miskin untuk keluar dari garis kemiskinan. Sebagai contoh, secara nasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mampu menciptakan 4,8 juta lapangan kerja pada tahun 2010 namun sebagian besar merupakan pekerjaan sementara. Demikian juga dengan penyaluran Kredit Untuk Rakyat (KUR), yang pada awalnya diharapkan dapat menyerap 5 juta tenaga kerja, akan tetapi kesempatan


I.22


kerja per tahun yang diciptakan masih kurang dari 400.000 orang. Kebanyakan tenaga kerja adalah tenaga kerja di sektor informal yang hanya bisa memberikan kekuatan bagi masyarakat miskin untuk bertahan hidup tetapi belum dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengaitkan kebijakan makro ekonomi baik yang bersifat mendorong pertumbuhan ekonomi maupun untuk menjaga stabilitas harga dapat lebih menggerakkan sektor riil dan berdampak pada penambahan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin secara permanen dan layak. Terjadinya perubahan iklim juga masih menjadi tantangan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Kegagalan panen oleh petani akibat banjir dan tidak melautnya nelayan akibat cuaca buruk masih menjadi pemicu tingginya angka kemiskinan di tahun 2015. Untuk itu, upaya mitigasi dan adaptasi terhadap bencana alam tetap menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Lampung. Selain itu, masyarakat miskin di pedesaan yang sebagian besar adalah petani semakin termarjinalkan akibat adanya alih fungsi lahan pertanian. Selain itu, efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan baik program pusat maupun yang digagas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota masih akan terkendala oleh berbagai permasalahan sinkronisasi dan koordinasi program serta kegiatan dan juga penganggarannya. Dalam kaitannya dengan hal ini, perlu adanya penajaman upaya-upaya penurunan kemiskinan di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan relatif

tinggi, seperti untuk Kabupaten Lampung Utara,

Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Way Kanan. untuk mengurangi kesenjangan yang ada. Hal ini juga perlu didukung dengan upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka menyusun rencana dan anggaran agar lebih berpihak pada masyarakat miskin karena salah satu tantangan yang dihadapi pula adalah meningkatkan ketepatan kebijakan, program dan kegiatan di daerah agar dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Semakin termarjinalkannya masyarakat miskin di perkotaan juga menjadi tantangan yang dihadapi tahun 2015. Masyarakat miskin semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka secara layak karena kurangnya akses terhadap pelayanan dasar sehingga tidak memungkinkan mereka untuk mengembangkan kehidupan mereka secara layak. Kegiatan yang bersifat affirmative/keberpihakan pada masyarakat miskin perkotaan menjadi hal penting yang harus diperhatikan, terutama agar dapat memberikan akses yang lebih luas dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin perkotaan. Tantangan lain yang juga dihadapi adalah masih kurang efektifnya penyelenggaraan bantuan sosial, serta keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya


I.23


manusia, seperti tenaga lapangan yang terdidik, terlatih dan memiliki kemampuan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial. Selain itu, belum optimalnya lembaga pelaksanaan program-program jaminan sosial terutama untuk menjaga agar masyarakat miskin atau hampir miskin tidak semakin parah kondisi sosial ekonominya. Kinerja penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung menunjukkan hasil yang baik. Indikator keberhasilannya adalah trend penurunan jumlah penduduk miskin yang terus terjadi sejak 5 tahun terakhir, baik ditinjau dari jumlah penduduk miskin maupun ditinjau dari persentase penduduk miskin.

Pada tahun 2015

penduduk miskin Provinsi Lampung sebesar 1,101 juta jiwa (13,53%) berkurang 62,80 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin 2014 yang sebesar 1,163 juta jiwa (14,35%).

Persentase Penduduk Miskin 20

18.94 16.93 16.18 14.86 14.28

Persentase Penduduk Miskin

0 2010 2011 2012 2013 2014

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori perkapita per hari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Selama tahun 2006 s/d 2015, jumlah penduduk miskin Provinsi Lampung terus mengalami penurunan, dari sekitar 1.638.000 jiwa (2006), menjadi sekitar 1.100.680 jiwa (2015). Kondisi tersebut tentunya diikuti oleh penurunan persentase tingkat kemiskinan, dimana pada tahun 2006, tingkat kemiskinan mencapai 22,77%, turun menjadi 13,53% pada 2015. Kondisi ini menjadikan Provinsi Lampung yang selama ini merupakan peringkat ke-3 tertinggi turun menjadi peringkat ke-4 tertinggi diantara provinsi se-wilayah Sumatera, dibawah Provinsi Bengkulu, Aceh dan Sumsel.


I.24

A. DASAR HUKUM. a. Pembentukan Provinsi Lampung. LPPD Provinsi Lampung Tahun 2015 I.1

Recommend Documents