INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2013 ASSALAMU’ALAIKUM Wr. Wb. SHALOM, SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN, TABE SALAMAT LINGU NALATAI SALAM SAHUJUD KARENDEM MALEMPANG, OM SWASTIASTU,
Puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyertaan dan bimbingan-Nya, sehingga kita semua masih diberikan
kekuatan
untuk
dapat
melanjutkan
karya
pengabdian kita bersama untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah yang sama-sama kita cintai.
1
Penyampaian ILPPD merupakan bagian dari mekanisme dalam
sistem
penyelenggaraan
pemerintahan
berkaitan
dengan penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah, meliputi pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan,
pembangunan
pemberdayaan masyarakat
dan
pelayanan
serta
sebagaimana amanat pasal 27
ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
DPRD
dan
Informasi
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.
Diharapkan hasil-hasil penyelenggaraan Pemerintahan dan pengelolaan pembangunan di Kalimantan Tengah selama kurun waktu tahun 2013 akan kita cermati bersama sebagai bagian
dari
proses
pembangunan
untuk
mewujudkan
masyarakat yang lebih sejahtera dan bermartabat. Pada dasarnya hasil-hasil
telah dicapai bersama oleh pemerintah
2
dan masyarakat Kalimantan Tengah selama tahun 2013 merupakan akumulasi dari hasil pelaksanaan program-program dan
kegiatan-kegiatan
pembangunan
dari
tahun-tahun
sebelumnya. Hal ini didasari kepada dokumen perencanaan berupa Kebijakan Umum Anggaran dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dilakukan
secara
berkelanjutan
sinergis,
melalui
koordinatif,
pemanfaatan
(Strength);
peluang
(Opportunity)
kelemahan
(weakness),
dan
integratif
potensi dan
dan
kekuatan
mengeliminasi
menangkap
tantangan
(threats) yang dihadapi dalam proses pembangunan yang lebih efektif dan efisien. Masyarakat Kalimantan Tengah Yang Saya Hormati, Berkembangnya
dinamika
politik
telah
membawa
perubahan dengan ditetapkannya PP Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD, khususnya pasal 19 yang menyebutkan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah meminta “Laporan
3
Keterangan
Pertanggungjawaban
Kepala
melaksanakan tugas desentralisasi”.
Daerah
dalam
Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban Gubernur Kalimantan Tengah Tahun Anggran 2013, merupakan wujud akuntabilitas Pemerintah dan wujud pengawasan DPRD yang pada dasarnya memuat gambaran tentang kinerja yang telah dicapai selama kurun waktu
1
(satu)
tahun,
mencakup
pemerintahan,
pembangunan,
pemberdayaan
masyarakat
dan
sebagai
pelaksanaan
tugas
pembinaan
serta
wujud
pelaksanaan
otonomi daerah, mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
(KU-APBD)
Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2013. Yang telah disampaikan pada tanggal 17 Maret 2014 dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
Secara teknis LKPJ yang telah disampaikan ini menjadi kewajiban pemerintah daerah pula untuk disampaikan kepada masyarakat secara luas. Hal ini tentunya sesuai pula dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan
4
Peraturan
Pemerintah
Nomor
3
Tahun
2007
tentang
Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Esensinya adalah Kepala Daerah mendeskripsikan kinerja yang telah dicapai sebagai wujud pelaksanaan kehendak rakyat yang tertuang dalam APBD tahun 2013, yang hasilnya menjadi landasan bagi upaya perbaikan dan koreksi dalam praktik pemerintahan di masa yang akan datang. Dalam konteks ini perlu dibangun suatu persepsi komunikasi dan koordinasi yang kuat dalam keseluruhan penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai wujud pengabdian kita kepada masyarakat Kalimantan Tengah pada khususnya dan kepada nusa dan bangsa Indonesia pada umumnya. Dengan adanya informasi laporan dimaksud, Pemerintah Daerah secara transparan dan akuntabel menginformasikan proses
kegiatan
pemerintahan,
pembangunan
dan
pemberdayaan masyarakat serta berbagai permasalahan yang dihadapi beserta solusi dalam proses pembangunan
untuk
5
mencapai dari
Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Tengah
sebagaimana dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006 – 2025, dan RPJPMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 - 2015 dengan visi Meneruskan dan menuntaskan pembangunan Kalimantan Tengah agar rakyat lebih sejahtera dan bermartabat demi
kejayaan negara kesatuan republik
Indonesia (NKRI) dengan misi : 1.
Sinergi dan Harmonisasi Pembangunan Kewilayahan Kalimantan
Tengah
melalui
pemantapan
Rencana
Penataan Ruang Provinsi (RTRWP) secara berkelanjutan dengan
memperhatikan
kesejahteraan
rakyat
dan
lingkungan hidup. 2.
Menciptakan pendidikan berkualitas dan terakses serta merata. 3. Menjamin dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang merata dan mudah dijangkau. 4. Pembangunan
dan
peningkatan
infrastruktur
yang
menjangkau kantong-kantong pemukiman penduduk dan memfasilitasi pembangunan ekonomi rakyat.
6
5. Pengembangan dan penguatan ekonomi Kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan. 6. Pelembagaan
sistem
penguatan
kapasitas
SDM
masyarakat dan pemerintah. 7. Terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan
harmonisasi
kehidupan
bermasyarakat
di
Kalimantan Tengah.
Pemerintah memprioritaskan mewujudkan
Provinsi proses
Misi
Kalimantan
pembangunan
Pembangunan
Tengah
dalam
Jangka
rangka
Menengah
sebagaimana RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 sampai dengan Kesehatan
dan
2015, pada
Infrastruktur
sub sektor Pendidikan,
serta
Lingkungan
Hidup.
Kenapa ke 4 (empat) sub sektor tersebut di atas, menjadi titik perhatian, karena berkolerasi positif dengan
kondisi dari
konteks serta potensi maupun permasalahan pembangunan di wilayah Kalimantan Tengah. Hal ini juga berhubungan dengan visi
Provinsi Kalimantan Tengah 2005 – 2025, dengan
7
demikian maka komitmen kita bersama terhadap konsistensi pembangunan
adalah
meneruskan
dan
menuntaskan
pembangunan Kalimantan Tengah agar rakyat lebih sejahtera dan bermartabat demi kejayaan NKRI. Dari apa yang diuraikan di atas, saya mengharapkan tidak disalah artikan, bahwa sub sektor lainnya tidak mendapat perhatian. Komitmen kita tetap sama, untuk menyelenggarakan urusan wajib maupun pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi dari satuan kerja perangkat daerah dalam kerangka mensejahterakan masyarakat.
Keberhasilan pembangunan di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari peran serta aktif semua pihak khususnya peran Anggota DPRD dalam fungsi anggaran dan pengawasan pembangunan dengan mengedepankan sinergis, koordinatif, integratif,
berkelanjutan,
transparan
dan
akuntabel.
Di samping itu, pelaksanaan proses pembangunan diharapkan menyentuh hak-hak dasar masyarakat. Hal ini telah
kami
paduserasikan dengan kearifan lokal (local wisdom). Kearifan lokal tersebut selanjutnya dikolaborasikan kedalam berbagai program pemerintah seperti Program
8
infrastruktur, pertanian dalam arti luas, investasi dan dunia usaha,
koperasi
dan
UKM,
pemerintahan
yang
bersih,
profesional dan responsif, tata ruang, pendidikan, kesehatan, penguatan kapasitas SDM serta penanggulangan kemiskinan dan
percepatan
pengentasan
peningkatan kerukunan dan
desa/kelurahan kedamaian
tertinggal,
serta sinergitas
dalam harmonisasi kehidupan bermasyarakat, kependudukan, ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan
olah
raga,
sumber
daya
alam
lingkungan
hidup
dan pengelolaan bencana. Beberapa program tersebut di atas, diserasikan Tuntang
kembali Mahaga
dengan Lewu
program
(PM2L),
Mamangun
Kalteng
Harati,
Kalteng Barigas, Kalteng Tarang, Kalteng Besuh dan GeBer MLT. Secara keseluruhan dari berbagai program dimaksud, merupakan
implementasi
dari
tema
meneruskan
dan
menuntaskan proses Kalimantan Tengah agar lebih sejahtera dan bermartabat demi kejayaan NKRI. Masyarakat Kalimantan Tengah Yang Saya Hormati, Selanjutnya
perkenankan
saya
menginformasikan
realisasi penerimaan daerah sampai dengan 31 Desember
9
2013 secara keseluruhan sebesar Rp. 2,809 trilium lebih atau 102,88% dari target direncanakan sebesar Rp. 2,730 triliun lebih. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2012, jumlah realisasi secara nominal pencapaian target mengalami kenaikan. Pada Tahun Anggaran 2012 realisasi penerimaan
Pendapatan
Daerah
sampai
dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp. 2,514 triliun lebih atau sebesar 111,22% dari target
telah ditetapkan sebesar
Rp. 2,260 triliun lebih, dengan demikian pada tahun ini terdapat kenaikan realisasi penerimaan sebesar Rp. 294,984 milyar lebih atau 11,73% dari penerimaan pada tahun lalu.
Apabila dirinci lebih lanjut, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhasil dihimpun sepanjang Tahun 2013 mencapai sebesar Rp. 1,093 milyar lebih atau 104,45% dari target sebesar Rp. 1,046 milyar. Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp. 1,442 triliun lebih atau 102,53% sebesar
Rp.
Pendapatan
dari
target
1,406
triliun
lebih.
Sedangkan
Lain-lain
Daerah
Yang
Sah
realisasinya
sebesar
10
Rp. 272,957 milyar lebih atau 98,70% dari target ditetapkan sebesar Rp. 276,555 milyar lebih.
Sejalan dengan kebijakan pengelolaan belanja daerah menjadi
prioritas
dalam
rangka
pelaksanaan
urusan
pemerintahan tersebar pada 10 (sepuluh) Biro, 11 (sebelas) Badan, 16 (enam belas) Dinas, 3 (tiga) Kantor Penghubung dan 1 (satu) Rumah Sakit serta 3 (tiga) Lembaga Teknis lainnya. Hal ini sesuai
kewenangan provinsi terdiri dari 18
urusan wajib dan 6 urusan pilihan. Pelaksanaan penggunaan anggaran selalu mengedepankan makna efisiensi, efektifitas, transfaransi jawabkan
dan sesuai
akuntabel ketentuan
serta
dapat
peraturan
dipertanggung yang
berlaku.
Penggunaan anggaran (APBD) disesuaikan dengan rencana program
prioritas
dan
kegiatan
telah
diusulkan
oleh
Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana tersebut, tersusun dalam Rencana Kerja SKPD dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah di sepakati serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.
11
Total belanja bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 3,236 Triliun lebih. Penggunaan anggaran tersebut untuk membiayai Urusan Wajib Pemerintahan terdiri dari 30 Dinas/Badan/UPTD dengan nilai anggaran sebesar Rp. 2,999 triliun lebih atau 92,66% dari total anggaran daerah, sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp. 2,664 triliun lebih atau 88,85%
sehingga
terdapat
Rp. 334,506 miliar lebih atau
sisa
anggaran
sebesar
11,15%. Demikian juga
dengan urusan pilihan mendapat anggaran membiayai 8 Dinas/Badan/UPTD dengan nilai anggaran sejumlah sebesar Rp. 237,600 miliar lebih atau 7,34% dari total anggaran daerah, sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp. 218,460 Miliar lebih atau 91,94% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 19,139 miliar lebih atau 8,06%.
Masyarakat Kalimantan Tengah Yang Saya Hormati,
Arah Tengah
kebijakan
Tahun
2010
pembangunan -
2015
Provinsi
tetap
Kalimantan
meneruskan
dan
12
menuntaskan
pembangunan
yang
adil
dan
merata
dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, membuka keterisolasian, pendidikan dan kesehatan dan lingkungan hidup demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang
bermartabat
di
Provinsi
Kalimantan
Tengah.
Program Pembangunan dalam bidang kesehatan akan lebih menitikberatkan kepada aksesitabilitas dan peningkatan mutu pelayanan
kesehatan
baik
di
tingkat
Puskesmas
dan
jaringannya (Pustu, polindes, Poskesdes) maupun rumah sakit. Diharapkan dengan program KALTENG BARIGAS akan semakin mempercepat peningkatan derajat kesehatan yang lebih optimal sehingga tepat sasaran dapat menjangkau masyarakat didaerah terpencil. Derajat kesehatan masyarakat Kalimantan Tengah dari tahun ke tahun harus terus mengalami, hal ini perlu sebagai modal pembangunan. Oleh sebab itu, kegiatan bidang kesehatan di Propinsi Kalimantan Tengah diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas
hidup
dan
pelayanan
kesehatan
yang
makin terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Disamping itu, dalam penanganan masalah kesehatan harus dilakukan
13
secara
terarah
dan
terpadu
dengan
memperhatikan
kondisi sosial, ekonomi dan budaya. Untuk mengetahui gambaran dari
derajat
kesehatan
indikator-indikator
angka
kematian,
angka
yang
masyarakat digunakan
kesakitan
Indikator tersebut dapat diperoleh
serta melalui
diukur
antara
lain
status
gizi.
laporan dari
fasilitas kesehatan (fasility based) dan dari masyarakat (community based).
Pemerintah melengkapi mutu ke
Daerah
sarana
pendidikan
dua
hal
dan dalam
dimaksud,
terus
melaksanakan
prasarana
serta
arti
Dengan
luas.
secara
tidak
sekaligus
meningkatkan melengkapi
langsung
juga
melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Apabila kedua hal tersebut, sudah dilaksanakan bearti Indek Pembangunan
Manusia
(IPM)
semakin
mengembirakan.
Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait, terus mendorong, memotifasi, dan membina serta bersinergi dengan kekuatan sosial lainnya untuk terus dan terus menyiapkan generasi muda ke depan yang cerdas serta berkarekter. Hal ini dapat
14
dibuktikan dari persiapan awal atau pra sekolah biasa disebut Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Program tersebut perlu kita dorong dan kembangkan lagi ke depan, mengingat program PAUD membina peserta didik untuk mempunyai karakter yang kuat, memiliki prilaku yang positif, hidup bersih dan berdisiplin tinggi.
Sedangkan
APK
menduduki ranking
PAUD
di
Kalimantan
Tengah
9 (sembilan) nasional dengan nilai
39,61 %.
Kualitas dan aksesibilitas pendidikan pada setiap jenjang harus terus dilanjutkan peningkatan yang terutama dengan pembinaan Guru pada semua jenis dan jenjang pendidikan terus dimantapkan secara berkelanjutan. Pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang tergambar dari hasil
akreditasi
sekolah/madrasyah
terus
ditingkatkan,
demikian halnya pelaksanaan sertifikasi dan kualifikasi Guru. Saya
tetap
mendorong
agar
Kabupaten/Kota
segera
menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun di Kalimantan Tengah. Lakukan strategi percepatan
15
dalam pelayanan pendidikan dasar terutama pada masyarakat dipedalaman. Penataan infrastruktur di wilayah Kalimantan Tengah terus dan sedang ditangani secara lintas sektor. Melalui SKPD
menangani
perbaikan
pekerjaan
serta
umum terus
pemeliharaan
maupun
melaksanakan pembangunan
jalan, jembatan, saluran irigasi, peningkatan sarana dan prasarana
yang
berhubungan
pekerjaan
umum.
Dalam kesempatan ini, saya minta kepada pemerintah kabupaten/kota koordinasi
apa
se
Kalimantan
bila
ada
Tengah
rencana
agar
melakukan
membangun
sarana
infrastruktur yang ada kolerasinya dengan jalur jalan provinsi maupun jalan nasional. Berkoordinasi merupakan hal yang wajib dilakukan, agar dalam pelaksanaan pembangunan tersebut tidak terjadi hal-hal tidak diharapkan ke depan. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan diranah jalur jalan provinsi maupun nasional sudah ada aturan yang mesti dipatuhi
ketika
akan
membangunan
sarana
dimaksud.
Hal ini berkaitan dengan menjaga kondisi jalan agar tetap terpilihara dan bertahan cukup lama untuk dipergunakan.
16
Selanjutnya masih berkaitan dengan memelihara dan sekaligus menjaga ruas jalan provinsi maupun nasional seperti pengendalian muatan angkutan jalan nasional dan provinsi, agar tidak melebihi muatan sumbu terberat (MTS) 8 ton. Hal ini sebagaimana PERDA Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas di Ruas Jalan Umum Untuk Hasil Angkutan Pertambangan dan Perkebunan. Dengan melihat kondisi riel dilapangan, apakah PERDA yang saya sebutkan di atas, masih relefan dengan kondisi kekinian. Dalam konteks ini, saya minta kepada SKPD terkait lainnya untuk melakukan evaluasi terhadap keberadaan PERDA dimaksud. Di samping itu, juga
minta
pergerakan
perhatian angkutan
kita
bersama
berkaitan
darat
maupun
sungai
dengan
khususnya
transportasi darat membawa alat berat maupun transportasi sungai bermuatan hasil bumi. Ke 2 (dua) moda transportasi dimaksud, dari segi pergerakannya (aktifitasnya) berdampak negatif
terhadap
keberlangsungan
sebuah
jembatan.
Dari kejadian atau insiden tersebut, Pemerintah Daerah maluncurkan
wacana
membuat
jalan
alternatif
untuk
17
mengantisifasi kejadian
yang sama ke depan. Terhadap
wacana tersebut, perlu sebuah perencanaan yang cukup matang dari sisi teknis dan non teknis.
Karena ruas jalan
alternatif dimaksud, mempunyai bentangan cukup panjang, sekali lagi saya ingatkan kita bersama sisi perencanaan teknis harus dikedepankan. Dengan demikian pengamanan rencana jalan alternatif juga mulai dari sekarang kita persiapkan dengan tegas, jelas dan terkoordinasi antar instansi terkait lainnya, baik di tingkat provinsi dan Kabupaten. Selanjutnya diminta kepada Dinas Pekerjaan Umum segera melakukan kajian berkenaan wacana jalan alternatif tersebut. Selanjutnya saya minta secara pribadi maupun kedinasan kepada SKPD yang menangani pekerjaan umum untuk melakukan pembenahan dibeberapa tikungan jalan yang cukup
riskan
terhadap
keselamatan
penggunakan
jalan
(traffic safety) pada ruas jalan Palangka Raya sampai dengan Kapuas.
Dilanjutkan
pada
ruas
jalan
Palangka
Raya
sampai dengan Pertigaan Buntok ke arah Kuala Kurun. Demikian juga penanganan beberapa tikungan pada ruas jalan ke
arah
Buntok
perlu
segera
mendapat
pembenahan.
18
Pembenahan dimaksud secara tidak langsung berdampak kepada anggaran, akan tetapi saya berkeyakinan Dewan yang terhormat pasti mendukung kegiatan dimaksud. Melalui kesempatan berbahagia ini, Saya menghimbau kepada SKPD terkait lainnya agar benar-benar menerapkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 dan Peraturan Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui SKPD terkait terus berupaya untuk mewujudkan swasembada pangan dalam arti luas. Upaya untuk mewujudkan Kalteng Besuh. Dinas Pertanian dan Peternakan terus melakukan kegiatan
sesuai
dengan
tugas
dan
fungsinya
untuk
menyediakan hasil produksi pertanian berkualitas sesuai dengan perkembangan teknologi dan permintaan pasar. Secara
umum
hasil
peningkatan. Selanjutnya
produksi ijinkan
pertanian saya
mengalami
menginformasikan
perkembangan penyediaan pangan maupun hasil pertanian sebagai berikut : 1. Produksi padi Kalimantan Tengah selama 9 tahun terakhir
mengalami
peningkatan
rata-rata
3,47%/tahun,
dari
19
492.250 ton GKG pada tahun 2005 menjadi 610.236 ton GKG pada tahun 2013. Produksi Padi tahun 2013 sebesar 774.355 ton GKG, sedangkan laju peningkatan luas tanam dan luas panen 2,89 %/tahun sementara laju peningkatan produktivitas mencapai 4,60 %/tahun. 2. Perkembangan produksi tanaman pangan pokok yaitu
padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar dan ubi kayu pada tahun 2013 secara rinci adalah sebagai berikut : 1)
Produksi padi (ladang, sawah) pada tahun 2013
Kalimantan Tengah
sebesar 739.576 ton Gabah
Kering Giling (GKG) (melampaui
target Renstra
sebesar 658.958 ton Gabah Kering Giling), dari luas panen 249.724 ton GKG dan produktivitas 31,78 ku/ha. Apabila dibandingkan dengan produksi padi tahun 2012 (674.018 ton GKG). Produksi padi tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 119.558
ton
GKG
dari
tahun
2012.
Peningkatan produksi padi ini disebabkan peningkatan luas tanam dan peningkatan produktivitas. Perluasan
20
areal tanam padi di beberapa wilayah sentra padi, penggunaan vairetas unggul yang tepat, pemupukan berimbang, penerapan teknologi, minimnya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta kondisi iklim yang mendukung. 2)
Kalimantan
Tengah
selama
tahun
2013
dapat
menghasilan jagung sebesar 7.283 ton pipilan kering, dari luas panen 2.495 ha dan produktivitas 29,19 ku/ha. 2012
Kalau dibandingkan produksi jagung tahun sebesar 9.357 ton,
mengalami penurunan
sebesar 2.074 ton, dikarenakan penurunan luas panen jagung. 3)
Produksi kedelai pada tahun 2013 sebesar 2.185 ton biji kering, dengan produktivitas sebesar 11,93 ku/ha dan luas panen 1.832 ha.
Bila dibanding produksi
kedelai tahun 2012 sebesar 1.889 ton, mengalami peningkatan sebesar
296 ton
hal ini disebabkan
adanya peningkatan luas panen pada tahun 2013. 4)
Produksi Kacang Tanah pada tahun 2013 sebesar 709
ton
target
Renstra
1.062
ton),
dengan
21
produktivitas sebesar 11,24 ku/ha dan luas panen 631 ha. Bila dibandingkan dengan produksi kacang tanah pada tahun 2012 (784 ton), mengalami penurunan
sebesar
75
ton
yang
diakibatkan
penurunan luas panen kacang tanah. 5)
Produksi Kacang Hijau pada tahun 2013
sebesar
119 ton (masih dibawah target Renstra 173 ton), dengan produktivitas sebesar 8,26 ku/ha dan luas panen 144 ha. Bila dibandingkan dengan produksi kacang hijau pada tahun 2012 (160 ton), mengalami penurunan
sebesar
41
ton
yang
diakibatkan
penurunan luas panen kacang hijau. 6)
Produksi Ubi Kayu pada tahun 2013 (Angka Ramalan II, BPS 2013)
sebesar 44.482 ton (masih dibawah
target renstra 78.675 ton), dari luas panen 3.716 ha dan produktivitas 119,7 ku/ha. Sedangkan dibanding produksi mengalami
ubi
kayu
penurunan
tahun
2012
sebesar
(49.731)
5.249
ton
ton yang
diakibatkan penurunan luas panen.
22
7)
Produksi Ubi Jalar pada tahun 2013 (Angka Ramalan II, BPS 2013)
sebesar 9.620 ton (masih dibawah
target renstra 10.072 ton), dari luas panen 1.351 ha dan produktivitas 71,21 ku/ha. Sedangkan dibanding produksi ubi jalar tahun 2012 (8.864 ton) mengalami peningkatan
sebesar
756 ton yang
diakibatkan
peningkatan luas panen. 8)
Sektor
peternakan
di
Kalimantan
Tengah
terus
berkembang dengan baik. Hal ini terlihat dari hasil pengembangan berupa populasi ternak Sapi dan Kerbau selama tahun 2013 menunjukkan bahwa populasi sapi potong mencapai 57.038 ekor, kerbau 9.857 ekor., kambing 43.263 ekor, domba 2.341 ekor, babi 193.900 ekor, ayam buras 3.167.218 ekor, ayam ras
petelur
40.900
ekor,
ayam
ras
pedaging
4.174.720 ekor, itik 261.318 ekor.
9)
Perkembangan produksi ternak besar tahun 2013, mengalami fluktuasi bila dibandingkan dari tahun
23
2012. Laju perkembangan produksi tertinggi terdapat pada ternak sapi potong dan kerbau. Pergerakan barang dan jasa terus mengalami peningkatan. Demikian halnya dengan dinamika pembangunan bergerak positif. Hal ini berkolerasi positif dengan kebutuhan
lahan
mengalami peningkatan seiring meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Dari
apa
yang
saya
ilustrasikan
di
atas,
berdampak negatif terhadap keberadaan lahan pertanian dalam
arti
luas.
Dengan
melihat
kondisi,
situasi
dan
permasalahan ke depan, maka kelangsungan lahan pertanian menjadi permasalahan tersendiri. Oleh sebab itu, diperlukan strategi yaitu :
1.
Memperbaharui komitmen bersama untuk menerapkan Undang-Undang Perlindungan
Nomor
Pertanian
41
Tahun
Pangan
2009
tentang
Berkelanjutan
dan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu terus didorong.
24
2.
Diperlukan
Peraturan Daerah (PERDA) dalam rangka
implementasi dari peraturan tersebut, untuk melakukan perlindungan lahan pertanian sawah, dari alih fungsi lahan non pertanian, terutama lahan sawah irigasi teknis perlu dilakukan agar tetap menjadi lahan pertanian. Mengingat internasional
masalah dan
pangan nasional
adalah serta
masalah
mengingat
issu akan
pertumbuhan jumlah penduduk sangat pesat harus diimbangi dengan penyediaan pangan cukup dan aman. 3.
Sangat penting menyediakan industri dapat mengolah hasil pertanian melimpah, terutama
komoditi buah-
buahan lokal seperti durian, cempedak, pisang dan nenas sehingga dapat memberikan nilai tambah. Masyarakat Kalimantan Tengah Yang Saya Hormati, Pelaksanaan pembangunan disubsektor kelautan dan perikanan merupakan bagian integral dari pembangunan sektor
perekonomian
di
Provinsi
Kalimantan
Tengah.
Pembangunan kelautan dan perikanan dimaksud diupayakan dapat meningkatkan perekonomian daerah, pengembangan
25
wilayah,
menciptakan
peningkatan
lapangan
pendapatan
kerja
petani
yang
dan
produktif,
nelayan
serta
meningkatkan gizi masyarakat melalui peningkatan konsumsi ikan. Luasan perairan umum wilayah kita sebesar 2, 293 Juta Ha lebih, termasuk daerah rawa pasang surut, sungai dan danau sebesar 22.900 Km2 (14,9 %) dengan 270 spesies ikan termasuk di dalamnya 92 spesies ikan hias. Produksi total hasil perikanan Kalimantan Tengah selama tahun 2013 meningkat sebesar 10,08%. Dari 144,501 Juta kg lebih pada tahun 2012 menjadi 159,080 juta kg lebih pada
tahun
2013.
Dari
total
produksi
tersebut,
perikanan budidaya menyumbang 53,519 juta kg lebih atau 33,64 % dan dari perikanan tangkap 105,560 juta kg lebih atau sebesar 66,36 %. Tingkat konsumsi ikan masyarakat Kalimantan Tengah juga mengalami peningkatan dari 44,36 kg/kapita/tahun pada tahun 2011 menjadi 45,40 kg/kapita/tahun pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 mencapai 46,03 kg/kapita/tahun. Di
sektor
Pertambangan
Kalimantan
Tengah
juga
memiliki potensi yang cukup besar antara lain batubara,
26
emas, pasir zircon dan berbagai bahan tambang lainnya. Pada tahun anggaran 2013, melalui Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah telah membangun PLTS di 8 Kabupaten yakni Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Murung
Sukamara, Raya,
Kotawaringi
Pulang
Pisau
Barat,
dan
Barito
Selatan,
Kabupaten
Kapuas.
Melalui dana APBD Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah telah membangun 3 unit PLTS Terpusat di Kabupaten Gunung Mas, Seruyan dan Kotawaringin Timur. Sedangkan melalui Ditjen EBTKE membangun 6 unit PLTS tersebar di Kabupaten Katingan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya. Demikian juga percepatan dana
APBN,
pembangunan APLN
maupun
pembangkit swasta
baik
(IPP)
melalui
terus
kita
percepat pembangunan. Pembangunan Jaringan Transmisi Buntok – Muara Teweh, Muara Teweh – Puruk Cahu dan Puruk Cahu – Kuala Kurun diharapkan selesai pada tahun 2016. Demikian juga dengan penyelesaian pembangunan
27
jaringan transmisi 150 KV dari Sampit – Pangkalan Bun yang diharapkan selesai pada tahun 2014. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah
mendapat
Penerimaan
Negara
Bukan
Pajak
(PNBP) berasal dari iuran tetap dan royalty bahan galian masuk
ke
Rekening
Kas
Negara
sampai
dengan
akhir Desember 2013 sebesar Rp. 680,551 Milyar lebih. Dari iuran tetap sebesar Rp. 37,458 Milyar lebih dan Royalty sebesar Rp. 643,092 Miliar lebih, dari Perusahaan pemegang IUP Operasi Produksi sebanyak 283, Perusahaan pemegang PKP2B sebanyak 15 Perusahaan dan 5 Perusahaan Pemegang Kontrak
karya
tersebar
di
14
Kabupaten
dan
kota,
dengan total produksi pada tahun 2013 Batubara 6,438 juta ton, Bijih Besi 2,724 juta ton, Bauksit 5,936 juta ton dan Perak 131,121 Kg serta Emas 587,50 Kg. Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan untuk mempermudah serta menyederhanakan regulasi agar pertumbuhan dan pergerakan roda perekonomian terus mengalami kemajuan yang signifikan. Pergerakan dimaksud tergambar dengan jelas
28
pada triwulan III – 2013 (Y on Y) sebesar 7,32 % merupakan tertinggi
dibanding
Pertumbuhan
provinsi
dimaksud
di
lainnya
atas
di
Kalimantan.
pertumbuhan
ekonomi
nasional sebesar 5,62 %. Demikian juga dengan pertumbuhan Cum to cum, perekonomian Kalimantan Tengah mengalami pertumbuhan tertinggi, baik di Provinsi maupun dibandingkan dengan ekonomi nasional. Perekonomian Kalimantan Tengah pada triwulan III-2013 terhadap triwulan II – 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 4,98%.
Pertumbuhan
ini
menunjukkan
kinerja
ekonomi
Kalimantan Tengah pada Triwulan III – 2013 mengalami peningkatan
dibanding
triwulan
perekonomian global cenderung
sebelumnya
meskipun
terganggu akibat krisis
ekonomi global. Pertumbuhan yang
cukup tinggi pada
triwulan ini dipengaruhi oleh adanya pengaruh musiman pada sektor – sektor berbasis sumber daya alam. Sektor paling tinggi pertumbuhannya adalah sektor pertanian 9,73% didominasi oleh sub sektor tanaman bahan makanan dan sub sektor tanaman perkebunan. Pertumbuhan positif pada sektor ini dikarenakan pola musiman pada sub
29
sektor tanaman bahan makanan, utamanya padi sawah yang pada triwulan ini merupakan musim panen, sedangkan sub sektor perkebunan tetap tumbuh positif sebesar 0,55 %.
Sektor pertambangan dan penggalian pada triwulan ini tumbuh melambat sebesar 2,13 % dibandingkan triwulan sebelumnya. Beberapa hal yang mempengaruhi melambatnya pertumbuhan perekonomian sektor Pertambangan antara lain kendala cuaca dan krisis global yang terjadi di Eropa berimbas ke Asia dan Amerika.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Tengah Triwulan III – 2013 dibanding triwulan yang sama tahun
2012
sebesar
7,32
(year %,
on
year)
dengan
mengalami
pertumbuhan
pertumbuhan tertinggi
pada
sektor pertambangan dan penggalian sebesar 21,32 %. Hal
ini
menunjukkan
membaiknya
kinerja
ekonomi
dibandingkan pada tahun 2012 di triwulan yang sama. Pertumbuhan tertinggi PDRB pada triwulan ini adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 14,57 %,
30
khususnya batubara dan bauksit. Kondisi ini dipicu oleh harga batubara acuan yang cenderung mengalami penurunan harga dan
produksi
bauksit
yang
cenderung
bertambah.
Pertumbuhan tertinggi kedua adalah sektor Angkutan dan Komunikasi
yang
dipicu
oleh
meningkatnya
fasilitas
infrastruktur dan jenis angkutan serta liburan hari – hari besar keagamaan. Pertumbuhan tertinggi ketiga adalah sektor keuangan, persewaan
dan
jasa
perusahaan.
Masih
tingginya
pertumbuhan sektor ini merupakan sinyal perkembangan aktivitas ekonomi. Lembaga pembiayaan baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank semakin dibutuhkan dalam mendukung aktivitas pada sektor riil. Selain itu meningkatnya aktivitas pengembang perumahan mempengaruhi peningkatan sektor ini. Pada
bulan
November
2013
Kalimantan
Tengah
mengalami inflasi sebesar 0,16 %. Laju inflasi komulatif tahun 2013 sampai dengan bulan November adalah 5,44% dan laju inflasi “year on year” adalah 6,85%. Hal ini kalau kita bandingkan
dengan inflasi nasional berkisar pada angka
31
8,38%, maka inflasi Kalimantan Tengah berada dibawah nilai inflasi nasional. Jumlah penduduk miskin adalah
penduduk dengan
pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Kalimantan Tengah pada September 2013 mencapai 145.360 orang 6,23%, bertambah 3.459 dibanding September 2012 yakni 141.901 orang 6,19 %. Angka ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin secara nasional yaitu 11,47%. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Maret 2013, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 80,87 %, tidak jauh berbeda dengan Maret 2012 yang sebesar 80,89 %. Pada
periode
September dan
Indeks
2013,
September Indeks
Keparahan
2012
Kedalaman Kemiskinan
sampai
dengan
Kemiskinan (P2)
(P1)
menunjukkan
kecenderungan menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 1,078 menjadi 1,02. Ini mengindikasikan bahwa
32
rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan. Apa bila kita setarakan dengan antar provinsi pada September 2013 angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 8,74 %, sedangkan terendah di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,76 %. Masyarakat Kalimantan Tengah Yang Saya Hormati, Dengan semakin lancarnya akses transportasi darat, udara dan tersedianya jasa kepelabuhan cukup memadai, maka pergerakan barang dan jasa semakin meningkat. Regulasi diberbagai bidang terus kita sempurnakan secara bertahap. Hasil yang peroleh dengan memberikan kemudahan dimaksud, tergambar dengan jelas pada kontribusi
sektor
industri terhadap PDRB tahun 2012 sebesar 7,19 % dan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2012 serbesar
19,58%.
Sedangkan
kontribusi
sektor
industri
terhadap PDRB Triwaulan III Tahun 2013 sebesar 6,43 % dan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Triwulan III Tahun 2013 sebesar 20,95 %. Kondisi demikian memberikan sinyal positif semakin membaiknya kinerja sektor keuangan,
33
persewaan dan jasa perusahaan terhadap
perkembangan
aktivitas perekonomian. Dengan semakin membaiknya infrastruktur, terutama jalan dan jembatan dan perbaikan ekonomi baik nasional maupun regional berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat yang mendorong berkembangnya sektor-sektor produksi, sehingga sektor perdagangan, hotel dan restoran terutama sub sektor perdagangan yang berfungsi sebagai intermediasi antara produsen dan konsumen tumbuh cukup besar pada tahun 2013. Provinsi
Kalimantan
Tengah
selama
ini
masih
mengandalkan sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa sebagai pendorong ekonomi provinsi. Sektor industri di Kalimantan Tengah masih dalam tahap perkembangan yang ditandai dengan pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang yang mulai tumbuh. Pertumbuhan industri di Kalimantan Tengah pada tahun 2012 sebanyak 4.401 unit usaha atau meningkat
34
dibandingkan dengan tahun 2011 sebanyak 4.249 unit usaha dengan persentase sebesar 17,08 %. Peningkatan nilai ekspor menjadi gambaran bahwa laju
pertumbuhan
ekonomi
suatu
daerah
berkualitas.
Volume atau nilai ekspor Kalimantan Tengah untuk bulan Januari – Desember 2013 mencapai US$ 1,40 milyar atau naik 21,69 % sebesar
dibanding periode yang sama pada tahun 2012, US$
Kalimantan
1,15 Tengah
milyar. antara
Beberapa lain
komoditas
Lemak
dan
ekspor minyak
hewani/nabati , bahan bakar mineral, barang dari kayu. Untuk perkembangan nilai impor Kalimantan Tengah bulan Januari – Desember 2013 mencapai US$ 82,65 juta atau turun 38,78 % dibanding periode yang sama tahun 2012 sebesar US$ 135,00 juta. Dalam rangka mendorong dan mempercepat proses pembangunan di Kalimantan Tengah dalam kaitan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Selanjutnya
mengolah
sumber dimaksud, menjadi bahan bernilai ekonomis sehingga bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengolah sumber yang tersedia, perlu ada cara dan
35
teknis pengolahan bahan
disertai modal dan sumber daya
manusia yang handal. Sebagaimana tugas dan fungsi SKPD terkait, telah melakukan kerjasama pihak terkait lainnya untuk melakukan penanaman modal (investasi)
dengan melakukan
berbagai langkah-langkah antara lain : 1. Melakukan promosi di dalam negeri dan luar negeri tentang potensi dari peluang investasi yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Pelaksanaan promosi di dalam negeri bersinergi dengan Instansi teknis dan Kab/Kota yang disesuaikan dengan potensi yang ada di masing-masing daerah, sedangkan promosi luar negeri difasilitasi oleh BKPM RI/Pusat.
2. Jumlah investasi dalam bentuk PMDN selama tahun 2013 sebesar Rp. 1,928 triliun dari 7 buah perusahaan. Dapat terealisasi sebesar Rp. 1,835 triliun lebih. Sedangkan jumlah
investasi
dalam
bentuk
PMA
dari
6
buah
perusahaan sebesar US$ 2,508 juta lebih, terealisasi sebesar US$ 481,6 ribu.
36
3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang Penanaman Modal merupakan amanat dari UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden RI No.27 Tahun
2009 tentang PTSP di Bidang Penanaman
Modal yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala BKPM RI No.11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan pelaporan PTSP di Bidang penanaman Modal, Pemerintah Provinsi sudah membentuk PTSP melalui Peraturan Gubernur No. 32 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan PTSP dibidang penanaman modal dan diperbaruhi dengan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan dalam
rangka
perizinan dan Non Perizinan Penyelenggaraan
Pelayanan
Perizinan
Terpadu Satu Pintu. Pada tahun 2012 BPMDP Provinsi Kalteng telah mengeluarkan izin sebanyak 11 izin dengan nilai investasi sebesar Rp. 2,168 triliun lebih Sedangkan pada
tahun
2013
BPMDP
Provinsi
Kalteng
telah
mengeluarkan izin prinsip sebanyak 7 izin dengan nilai investasi sebesar Rp. 1,928 triliun lebih.
37
Konstitusi
kita
menegaskan
salah
satu
tujuan
pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, berarti kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Untuk mencapat tujuan dimaksud, salah satu elemennya adalah Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Pemberdayaan Menengah
Koperasi,
(UMKM)
Usaha
merupakan
Mikro,
bagian
Kecil
integral
dan dalam
pembangunan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah
yang Maju, Mandiri, Adil,
makmur dan Sejahtera. Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi, merupakan pelaku dengan keberaannya
Koperasi
ekonomi terbesar,
di Kalimantan Tengah
menunjukkan kemajuan yang cukup pesat selama periode 2010 - 2013, jika diukur dengan jumlah koperasi, jumlah anggota, aktiva dan volume usaha. Pertumbuhan koperasi pada per 31 Desember Tahun 2013 berjumlah 2.922 unit, meningkat 411 unit atau 16,37 % dari 2.511 unit pada tahun
38
2010. Meningkatnya jumlah koperasi baru ini terutama di Kabupaten Pemekaran, hal ini karena semakin berkembangnya usaha
di
daerah
terutama
di
daerah
perkebunan
sawit, pertambangan dan usaha lainnya, serta perwujudan dari
kebijakan
Gubernur
Kalimantan
melalui
program
Mamangun Tuntang Mahaga Lewu yang diluncurkan sejak tahun 2008.
Seiring dengan peningkatan Koperasi baru, juga terjadi peningkatan Koperasi aktif yang pada tahun 2013, jumlah koperasi aktif sebanyak 2.215 unit, meningkat 499 unit atau 29,04 % dibanding tahun 2010
berjumlah 1.718 unit.
Sedangkan Koperasi Tidak aktif, pada tahun 2013 sebanyak 617 unit, mengalami penurunan sebanyak 179 unit, bila dibanding tahun 2010 koperasi tidak aktif berjumlah 790 unit. Hal ini dampak dari pembinaan yang terus menerus oleh aparatur pembina Koperasi baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Jumlah anggota koperasi juga mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebanyak 319.992 orang, meningkat
39
118.437 orang atau 55,76 % dari tahun 2010 yang sebanyak 201.550 orang. Periode pertambahan jumlah anggota koperasi relatif besar terjadi pada periode 2012 – 2013 yang meningkat lebih dari 56.402 orang. Hal ini akibat dari program revitalisasi Koperasi, dimana Koperasi yang tidak aktif terus dilakukan pembenahan
dari
segi
kelembagaan
sehingga
koperasi
menjadi aktif. Kegiatan usaha pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 2,16% menjadi Rp. 389,145 milyar lebih dari volume usaha koperasi pada tahun 2010 sebesar Rp. 380,900 milyar lebih.
Modal sendiri koperasi mengalami peningkatan yang sangat signifikan (2,99 %) selama periode 2010 – 2013. Sedangkan modal dari luar juga mengalami peningkatan yang cukup pesat sebesar 674,91% selama periode yang sama, sebesar Rp. 528,776. Milyar lebih,
bila dibandingkan tahun
2010 sebesar Rp. 68,235 milyar lebih,-. Peningkatan modal luar berasal dari dana bergulir dengan difasilitasi oleh pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM) Kementerian Koperasi dan UKM
40
Republik Indonesia).
Perkembangan kegiatan pada sub sektor Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah disalurkan oleh pihak Bank Pelaksana di Kalimantan Tengah
Tahun 2013,
posisi per 30 Nopember
2013 sebesar Rp. 1,987 triliun lebih mengalami kenaikan sebesar
Rp.
46,
747
Rp. 899,175 milyar lebih
juta
lebih,
outstanding
sebesar
dengan jumlah nasabah penerima
kredit sebanyak 90.730 orang kenaikan sebesar 1.837 orang.
Pembangunan sub sektor perkebunan merupakan potensi sangat dominan untuk meningkatkan perekonomian di Provinsi Kalimantan Tengah. Sub sektor dimaksud, memiliki prospek cerah bagi pembangunan wilayah ke depan utamanya pengembangan manufaktur pada hasil
perkebunan. Untuk
menunjang pengembangan dimaksud dengan tersedianya lahan dengan total areal perkebunan seluas 1,703 juta Ha lebih terdiri dari Perkebunan rakyat seluas 707,811 Ha (41,54 %) dan
perkebunan
besar
swasta
995.966
Ha
(58,45%).
Komoditas utama yang diusahakan oleh rakyat adalah karet
41
455.834 Ha (24,85%), Kelapa sawit 1,164 juta Ha (63,47%), Kelapa 73.415 Ha (4,%).
Selain kegiatan seperti saya uraikan di atas, sub sektor perkebunan juga melakukan
Pelaksanaan Penilaian Usaha
Perkebunan (PUP) berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan.
Di
samping
melakukan
penilaian
terhadap
kegiatan perkebunan, juga melaksanakan program Integrasi Sawit - Sapi. Program integrasi tanaman sawit - sapi telah dikembangkan di Kabupaten Kotawaringin Barat
pada
kelompok tani Kenambi Ternak Mandiri Desa Sulung Kanambui Kecamatan Arut Selatan dan Kelompok Tani Subur Makmur Desa Pangkalan Tiga Kecamatan Pangkalan Lada. Melalui program seperti ini,
petani mampu memanfaatkan limbah
kelapa sawit menjadi pakan ternak dan limbah kotoran sapi diolah menjadi pupuk. Pola seperti ini diterapkan pada wilayah lain yang berpotensi,
serta didukung dengan peningkatan
pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengelola usahanya.
42
Diharapkan kepada Dinas Perkebunan untuk mendorong kepada
semua
melaksanakan
Perkebunan
Besar
Swasta
(PBS)
untuk
kewajibannya yakni menjalankan program
CSR. Dengan menjalankan program dimaksud, berarti pihak PBS sudah berperan aktif dalam proses pembangunan sekaligus bertanggungjawab kepada peran sosialnya untuk proses
pembangunan disekitar dimana mereka melakukan
aktifitas. Gerakan
Bersama
Memanfaatkan
Lahan
Terlantar
(GEBER – MLT) kegiatan ini telah disosialisasikan sejak tahun 2010 dan dilanjutkan dengan pembangunan kebun karet percontohan
pada
3
kabupaten
masing - masing seluas 50 Ha.
per
tahun
anggaran,
Pada tahun Anggran 2013
telah dilaksanakan di Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, dan Kota Palangka Raya. Dalam kesempatan berbahagia ini saya minta perhatian dari instansi terkait agar juga melakukan pembinaan terhadap tanaman kopi masyarakat masih bersifat tradisional. Mengapa demikian, karena komoditas ini, masih memberikan Mengingat
harapan
ke
depan
untuk
dikembangkan.
permintaan akan komoditi tersebut cukup tinggi
43
oleh beberapa negara, dan wilayah kita cukup potensial untuk pengembangan kopi, karena topografi wilayah memungkinkan untuk pengembangan produk tersebut. Luas kawasan hutan di Kalimantan Tengah berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2003 adalah 10,294 Juta ha atau 64% dari luas keseluruhan
Kalimantan Tengah. Kawasan Hutan
terdiri atas Hutan Konservasi 1, 848 Juta Ha, Hutan Lindung 766,392 Ribu Ha), Hutan Produksi 8,038 Juta Ha, dan Hutan
Penelitian
dan
Sektor
Kehutanan
pernah
Pendidikan menjadi
5,003 salah
Ribu satu
Ha.
sumber
pendapatan asli daerah terbesar, lima tahun terakhir ini sumbangannya terhadap pendapatan asli daerah menurun. Hal ini dikarenakan
berkurangnya produksi kayu bulat dan
kayu olahan, serta munculnya isu-isu lingkungan terkait dengan kerusakan kawasan hutan dan lahan kritis. Paradigma Potensi Unggulan daerah saat ini di bidang Pengusahaan
kehutanan
telah
bergeser
bukan
lagi
mengandalkan potensi kayu akan tetapi hasil hutan ikutannya, cukup menjanjikan potensinya. Hasil hutan ikutan antara lain
44
rotan sega/taman, rotan irit, getah jelutung, damar, kulit gemor maupun tanaman obat-obatan tradisional. Pada akhir tahun 2010 Presiden Republik Indonesia telah
menetapkan
dan
mengumumkan
bahwa
Provinsi
Kalimantan Tengah terpilih menjadi wilayah Pilot Project untuk penerapan Program Reducing Emissions from Deforestation and Forest degradation Plus (REDD+) atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia sebagai implementasi dari perjanjian kerjasama antara Pemerintah Norwegia dengan Pemerintah Indonesia. Terkait dengan terpilihnya Kalimantan Tengah sebagai Pilot Project REDD+ maka salah satu misi yang dibawa adalah bagaimana agar program dan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi
rakyat
kemakmuran
Kalimantan dan
Tengah
sehingga
kesejahteraan
memperoleh
dengan
tetap
mempertahankan kelestarian alam dan lingkungan hidup dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan menghargai lingkungan.
45
Masyarakat Kalimantan Tengah Yang Saya Hormati, Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
di
Kalimantan
penyediaan data kependudukan dipertanggungjawabkan. Provinsi
Pada
Tengah,
telah
yang akurat dan dapat tahun
2013
Pemerintah
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
telah
berhasil melaksanakan 3 (tiga) program strategis nasional di bidang administrasi kependudukan yakni Pemutahiran Data, dan
Penerbitan Pelaksanaan
Nomor Program
Induk KTP
Kependudukan Elektronik
(NIK)
(e-KTP).
Terkhusus untuk program e-KTP, Provinsi Kalimantan Tengah telah mendapat penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri RI dengan jumlah perekaman pada tahun 2013 mencapai 1.309.594 perekaman atau 82,30% dari target nasional. Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan
Tengah telah mempunyai database kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan karena selalu dilakukan update setiap semester. Hal ini sebagai tindaklanjut
dari
amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Selanjutnya dapat diinformasikan
46
bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan (KTP, Kartu Keluarga dan Akta) bagi penduduk tidak dikenakan biaya dan KTP Elektronik (e-KTP) berlaku seumur hidup. Selanjutnya
Pemerintah
Provinsi
telah
menyusun
pedoman proses penerbitan akta yang dilaporkan terlambat. Keterlambatan
dimaksud
tidak
lagi
melalui
penetapan
pengadilan melainkan hanya berdasarkan Keputusan Kepala Dinas sesuai Surat Gubernur Nomor 470/51/IV/Adpum tanggal 21 Agustus 2013. Pada Tahun 2013 pendudukan Kalimantan Tengah wajib KTP berjumlah 1.975.597 jiwa/orang. Sedangkan anggota masyarakat sudah mempunyai atau memiliki KTP berjumlah 1.341.630 jiwa/orang. Dengan demikian anggota masyarakat Kalimantan
Tengah
belum
melakukan
perekaman
KTP
berjumlah 281.650 jiwa/orang atau 17,70%. Kepada warga yang belum melakukan perekaman sebagai salah satu syarat untuk memperoleh KTP, petugas yang berada
di instansi
terkait tetap memberikan pelayanan kepada warga
akan
melakukan perekaman.
47
Melalui mimbar yang terhormat ini, ijinkan saya mengajak seluruh anggota masyarakat diseluruh wilayah Kalimantan Tengah yang sudah memiliki hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya
pada tanggal 9 April 2014 dalam pemilihan
umum DPRRI, DPDRI dan DPRD serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dengan
mendatangi atau
mengungjungi Tempat Pemungutan Suara (TPS)
terdekat.
Pilihan yang saudara berikan akan sangat menentukan arah positif terhadap proses pembangunan ke depan. Perkembangan pembangunan di Kalimantan Tengah selama Tahun Anggaran 2013 sudah saya utarakan. Baik dari segi keberhasilan maupun sebaliknya. Selanjutnya ke depan saya berharap kepada semua pihak untuk membangun kebersamaan yang
kooperatif, mempaduserasikan
setiap
kegiatan, mempererat tali persaudaraan sesama anak bangsa. Dengan demikian, apa yang sudah dibangun atau dikerjakan seyogyanya
kita peliharan bersama
untuk dimanfaatkan
dalam prinsif HUMA BETANG dan BELOM BAHADAT.
48
Dengan demikian, prinsif Huma Betang dan Belom Bahadat sebagai sebuah pedoman atau dasar pijakan untuk mengayomi masyarakat Kalimantan Tengah yang sangat majemuk. Karena itu, peran Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah harus dioptimalkan secara fungsi dan perundang-undangan
yang
pembangunan dengan
berlaku
mempertajam
dalam
mendukung
eksistensi Bhineka
Tunggal Ika dalam bingkai NKRI.
Demikian halnya dalam memberikan kepastian hukum terhadap wilayah pemerintah diperlukan tata batas daerah yang jelas. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus melakukan penataan baik batas antara Provinsi maupun batas Kabupaten/Kota
di
Provinsi
Kalimantan
Tengah
dapat
dikoordinasikan dengan baik selama ini. Pada Tahun Anggaran 2013
Pemerintah
Pusat
telah
menetapkan
batas
kabupaten/kota dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri yang segera diundangkan yaitu, batas kabupaten Kota Palangka Raya dengan Kabupaten Katingan, Kota Palangka Raya dengan Kabupaten Pulang Pisau, Kota Palangka Raya dengan Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Kapuas
49
dengan Kabupaten Gunung Mas serta Kabupaten Kapuas dengan Kabupaten Pulang Pisau. Segmen batas antar kabupaten dan provinsi diharapkan agar segera ditetapkan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri sebagaimana yang sudah di usulkan, dengan mengacu kepada PERMENDAGRI Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Masyarakat Kalimantan Tengah Yang Saya Hormati,
Dalam kesempatan ini, ijikan saya permohonan
maaf yang
menyampaikan
setulus-tulusnya apabila dalam
penyampaian ILPPD Tahun Anggaran 2013 terdapat hal-hal kurang berkenan dihati Saudara-Saudara sekalian. Saya juga menyampaikan terima kasih atas partisipasi aktif dari seluruh masyarakat Kalimantan Tengah dalam membantu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk dalam mewujudkan visi dan misi bersama yang telah ditetapkan untuk meningkatkan pembangunan dan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah.
50
Demikian
beberapa
hal
dapat
kami
sampaikan
pada ILPPD Tahun Anggaran 2013, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkati dan merestui setiap amal dan perbuatan kita.
Sekian dan terima kasih. Wabilllahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamu’alaikum Wr.Wb. Om Santi-santi Om Sahey, Sahey, Sahey.
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
A. TERAS NARANG
51
