KATA PENGANTAR. Bandung, Februari 2015 Ketua, TTD. Pontas Efendi, S.H., M.H. NIP

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT,

yang

telah

melimpahkan

rahmat

dan

hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus 2015-2019. Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (voor-post) Mahkamah Agung yang berada di propinsi Jawa Barat Reviu Renstra Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, yang disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus.

Bandung, Februari 2015 Ketua, TTD Pontas Efendi, S.H., M.H. NIP. 19600310 198512 1 001

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...................................................................................................... i DAFTAR ISI ...................................................................................................................ii BAB I. PENDAHULUAN............................................................................................... 1 1.1.Kondisi Umum ........................................................................................ 1 1.2.Potensi dan Permasalahan ..................................................................... 1 BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN .................................................................................. 9 2.1.Visi .......................................................................................................... 9 2.2.Misi ......................................................................................................... 9 2.3.Tujuan................................................................................................... 10 2.4.Sasaran Strategis ................................................................................. 10 2.5.Indikator Kinerja dan Target Kinerja ...................................................... 10 BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ............................................................. 10 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung.......................................... 24 BAB IV. PENUTUP ..................................................................................................... 32 LAMPIRAN Indikator Kinerja Utama SK Reviu Renstra Tahun 2015-2019 SK Indikator Kinerja Utama

ii

DAFTAR TABEL TABEL 1. POTENSI DAN PERMASALAHAN ............................................................... 6 TABEL 2. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ................... 12 TABEL 3. HUBUNGAN TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET KINERJA ............................................................... 14 TABEL 4. HUBUNGAN TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ......................................................................................... 27

iii

STRUKTUR ORGANISASI

iv

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nama Pontas Efendi, S.H,,M.H H.Dwi Sugiarto, S.H.,M.H. Mat Djuskan, S.H.,M.H. DR. Asep Dedi Suasta, S.H.,M.H. Drs. A. Tahsin Ibrahim Yeti Ningsih,S.H.,M.H. Susilo Nandang Bagio, S.H. ,M.H. Tri Mulyani, S.H.,M.H. Tina Rofiana, S.H. M. Tiere, S.H. Budi Risman, S.H. Yusuf, S.H. Wawan Setiawan, S.H.

Jabatan Ketua Wakil Ketua Panitera/Sekretaris Wakil Panitera Wakil Sekretaris Panitera Muda Perdata Panitera Muda Pidana Panitera Muda Hukum Panitera Muda PHI Panitera Muda TIPIKOR Ka.Sub.Bagian Keuangan Ka.Sub.Bagian Umum Ka.Sub.Bagian Kepegawaian

v

REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS 2015-2019

BAB I. PENDAHULUAN 1.1. KONDISI UMUM Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya,

di

bidang

Administrasi,

Organisasi,

Perencanaan dan

Keuangan.

Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang mendukung Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang menjadi kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis. Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN (FAKTOR INTERNAL) Kekuatan (Strength) Kekuatan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

Reviu Rencana Strategi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus | 1


1.

Berdasarkan SK KMA 144 2007 tentang keterbukaan informasi Pengadilan, di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus terdapat sarana informasi kepada masyarakat berupa infrastruktur IT.

2.

Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus merupakan Pengadilan Kelas 1A Khusus tidak hanya menangani perkara Pidana dan Perdata melainkan juga menangani perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara Hubungan Industrial, sehingga Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus memiliki Hakim-Hakim ahli perkara-perkara tersebut.

3.

Merupakan Pengadilan percontohan, untuk perkara pidana anak, mediasi dan IT.

4.

Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus memiliki jumlah total karyawan sebanyak 167 orang, dianggap cukup mampu menangani kasus yang jumlahnya cukup besar.

Kelemahan (Weakness) Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dirinci dalam beberapa aspek sebagai berikut: 1.

Aspek Proses Peradilan  Administrasi perkara secara elektronik belum dapat terlaksana secara maksimal.  Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus.

2.

Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus.  Jumlah pegawai Kesekretariatan (non teknis) yang berjumlah 9 orang, kurang memadai pula.  Jabatan Panitera/Sekretaris yang dipegang oleh satu orang, saat ini kurang cocok dikarenakan beban pekerjaan yang meningkat.  Personil di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus.



3.

Aspek Pengawasan dan Pembinaan  Belum maksimalnya penerapan evaluasi penilaian kinerja.  Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan  Belum maksimalnya penggunaan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi. 5. Aspek Sarana dan Prasarana  Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan  Saat ini dengan jumlah perkara yang besar, ruang sidang yang berjumlah 7 ruangan dirasakan kurang memadai.  Jumlah Hakim 40 orang, dengan jumlah ruang hakim sebanyak 5 ruangan dirasakan kurang memadai pula.  Belum tersedianya lahan parkir kendaraan yang memadai disebabkan keterbatasan lahan yang dimiliki Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.

Peluang (Opportunities) Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 1.

Aspek Proses Peradilan  Adanya website Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang memberikan informasi kepada masyarakat.  Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah, pemerintah kota maupun pemerintah provinsi Jawa Barat.

2.

Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja  Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang diikuti Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.



3.

Aspek Pengawasan dan Pembinaan  Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik internal maupun eksternal.

4.

Aspek Sarana dan Prasarana  Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus berupa internet, website Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dan putusan pengadilan melalui website pengadilan.  Perkembangan

Teknologi

Informasi

memungkinkan pekerjaan membuat

yang

semakin

meningkat,

laporan secara manual dapat

dikerjakan oleh Sistem Informasi.

Tantangan yang dihadapi (Threats) Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan: 1. Aspek Proses Peradilan  Belum tersedianya suatu alat yang mengukur kepuasan pengguna jasa pengadilan. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

Personil di Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung yang belum seluruhnya menguasai sistem teknologi informasi.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan 

Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

4. Aspek Sarana dan Prasarana  Peran media yang terkadang membesar-besarkan opini akan suatu kasus, menimbulkan gejolak demonstrasi pro dan kontra, yang terkadang merusak fasilitas Pengadilan.  Peristiwa politik dan sosial yang terjadi di Indonesia saat ini dapat memberi dampak merugikan pada penegak hukum di Indonesia. Indonesia telah mengalami proses perubahan demokrasi, yang mengakibatkan timbulnya berbagai peristiwa sosial dan politik sebagai contoh demo-demo dari beberapa LSM yang sebagian besar menggiring opini masyarakat, padahal kasus belum diputus.



 Website Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus sebagai sarana informasi masyarakat masih rentan terhadap ancaman keamanan data dan jaringan.



TABEL 1. POTENSI DAN PERMASALAHAN POTENSI DAN PERMASALAHAN KEKUATAN

KELEMAHAN

PELUANG

ANCAMAN

1 Berdasarkan SK KMA 144 2007 tentang keterbukaan informasi Pengadilan, di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus terdapat sarana informasi kepada masyarakat berupa infrastruktur IT.

1 Aspek Proses Peradilan:  Belum tersedianya suatu alat yang mengukur kepuasan pengguna jasa pengadilan.  Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus.

1 Aspek Proses Peradilan  Belum tersedianya suatu alat yang mengukur kepuasan pengguna jasa pengadilan.

2 Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus merupakan Pengadilan Kelas 1A Khusus tidak hanya menangani perkara Pidana dan Perdata melainkan juga menangani perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara Hubungan Industrial, sehingga Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus memiliki Hakim-Hakim ahli perkara-perkara tersebut.

2 Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan:  Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus.  Jumlah pegawai Kesekretariatan (non teknis) yang berjumlah 9 orang, kurang memadai pula.  Jabatan Panitera/Sekretaris yang dipegang oleh satu orang, saat ini kurang cocok dikarenakan beban pekerjaan yang meningkat.  Personil di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus belum

1 Aspek Proses Peradilan:  Adanya website Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang memberikan informasi kepada masyarakat.  Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah, pemerintah kota maupun pemerintah provinsi Jawa Barat. 2 Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan:  Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja  Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang diikuti Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

2 Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan:  Personil di Pengadilan Bandung Kelas 1A Khusus yang belum seluruhnya menguasai sistem teknologi informasi.

Reviu Rencana Strategi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus

|6


seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus. 3 Merupakan Pengadilan percontohan, untuk perkara pidana anak, mediasi dan IT.

3 Aspek Pengawasan dan Pembinaan:  Belum maksimalnya penerapan evaluasi penilaian kinerja.  Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

3 Aspek Pengawasan dan Pembinaan:  Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik internal maupun eksternal.

4 Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus memiliki jumlah total karyawan sebanyak 167 orang, dianggap cukup mampu menangani kasus yang jumlahnya cukup besar.

4 Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan:  Belum maksimalnya penggunaan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.

4 Aspek Sarana dan Prasarana:  Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus berupa internet, website Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dan putusan pengadilan melalui website pengadilan.  Perkembangan Teknologi Informasi yang semakin meningkat, memungkinkan pekerjaan membuat laporan secara manual dapat dikerjakan oleh Sistem Informasi.

3

Aspek Pengawasan dan Pembinaan:  Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan. 4 Aspek Sarana dan Prasarana:  Peran media yang terkadang membesarbesarkan opini akan suatu kasus, menimbulkan gejolak demonstrasi pro dan kontra, yang terkadang merusak fasilitas Pengadilan.  Peristiwa politik dan sosial yang terjadi di Indonesia saat ini dapat memberi dampak merugikan pada penegak hukum di Indonesia. Indonesia telah mengalami proses perubahan demokrasi, yang mengakibatkan


|7


timbulnya berbagai peristiwa sosial dan politik sebagai contoh demo-demo dari beberapa LSM yang sebagian besar menggiring opini masyarakat, padahal kasus belum diputus.  Website Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus sebagai sarana informasi masyarakat masih rentan terhadap ancaman keamanan data dan jaringan. 5 Aspek Sarana dan Prasarana:  Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan  Saat ini dengan jumlah perkara yang besar, ruang sidang yang berjumlah 7 ruangan dirasakan kurang memadai.  Jumlah Hakim 40 orang, dengan jumlah ruang hakim sebanyak 5 ruangan dirasakan kurang memadai pula.  Belum tersedianya lahan parkir kendaraan yang memadai disebabkan keterbatasan lahan yang dimiliki Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.


|8


BAB II. VISI, MISI, TUJUAN Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem

kebijakan dan peraturan

perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan cetak biru pembaharuan pengadilan 2010-2035 & rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

2.1. VISI Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus. Visi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

2.2. MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, adalah sebagai berikut : 1.

Menjaga kemandirian badan peradilan.

2.

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3.

Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.

4.

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

5.

Meningkatkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.


|9


2.3 TUJUAN Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus adalah sebagai berikut : 1. Memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan; 2. Dalam mengurus proses berperkara para pencari keadilan sesuai prinsip cepat, sederhana & biaya ringan. 3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan.

2.4. SASARAN STRATEGIS Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Pelaksanaan Tertib Administrasi dan Kearsipan Perkara 2. Peningkatan Penyelesaian Perkara 3. Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata melalui Mediasi 4. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (acces to justice) 5. Peningatan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan 6. Peningkatan Kualitas Pengawasan 7. Peningkatan kualitas SDM Ketujuh sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dalam Tahun 2015 – 2019.

2.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :


| 10


Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :


| 11


TABEL 2. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

1.

Peningkatan Pelaksanaan Tertib Administrasi dan Kearsipan Perkara

a. Persentase Penanganan Administrasi Perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Perbandingan antara jumlah perkara dalam SIPP yang akan dicapai dengan data sebenarnya baik perkara pidana, perdata, PHI dan tipikor

b. Persentase file elektronik putusan perkara yang diarsipkan dalam Database

Perbandingan antara jumlah perkara dalam Database yang akan dicapai dengan data sebenarnya baik perkara pidana, perdata, PHI dan tipikor

c. Persentase file elektronik putusan perkara yang dipublikasikan melalui Direktori Putusan

Perbandingan antara jumlah perkara dalam Direktori Putusan yang dipublikasikan dengan data sebenarnya baik perkara pidana, perdata, PHI dan tipikor

d. Persentase pengajuan upaya hukum secara lengkap melalui Direktori Putusan

Perbandingan antara jumlah perkara dalam Direktori Putusan yang diajukan dengan data sebenarnya baik perkara pidana, perdata, PHI dan tipikor

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda PHI, Panitera Muda Tipikor Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda PHI, Panitera Muda Tipikor Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda PHI, Panitera Muda Tipikor

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda PHI, Panitera





| 12


Muda Tipikor 2.

Peningkatan Penyelesaian Perkara

a. Persentase penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

b. Persentase putusan dibacakan

perkara lengkap

dengan saat

Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara) Perbandingan antara jumlah perkara dengan putusan lengkap saat dibacakan dengan data sebenarnya baik perkara pidana, perdata, PHI dan tipikor

c. Persentase Minutasi Perkara dalam jangka waktu maksimal 14 Hari

Perbandingan minutasi perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 14 hari dengan minutasi perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 14 hari

d. Persentase Pemberitahuan/Penyampaian Salinan Putusan dalam jangka waktu maksimal 14 Hari

Perbandingan penyampaian salinan putusan yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 14 hari dengan penyampaian salinan putusan yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 14 hari

Hakim Majelis dan Panitera/Sekret aris


Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda PHI, Panitera Muda Tipikor Hakim Majelis dan Panitera/ Sekretaris


Hakim Majelis dan Panitera/Sekret aris




| 13


3.

Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata melalui Mediasi

4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5.

Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6.

Peningkatan kualitas pengawasan

a. Jumlah Mediasi yang berhasil.

Jumlah mediasi yang diterima dan berhasil

Panitera/ Sekretaris

b. Persentase Mediasi yang berhasil dengan Akta Perdamaian Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Perbandingan antara mediasi yang berhasil dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara Perbandingan jumlah proses perkara yang sudah diminutasi dan dapat dilihat di website dengan perkara yang sudah diminutasi

Panitera/ Sekretaris

Perbandingan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap putusan pengadilan yang mempunyai keku-atan hukum tetap.


Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan Perbandingan antara SDM Teknis yang lulus/bersertifikat diklat Tipikor, PHI, Cakim dengan jumlah yang belum mengikuti diklat Perbandingan antara SDM Non Teknis yang lulus/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

Ketua Pengadilan Negeri, Panitera/ Sekretaris Ketua Pengadilan dan Pan/Sek Ketua Pengadilan dan Pan/Sek


Ketua Pengadilan dan Pan/Sek Ketua Pengadilan dan Pan/Sek

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Persentase pemeriksaan ditindaklanjuti. 7.

Peningkatan Kualitas SDM

temuan eksternal

hasil yang

Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

Kepaniteraan/ Kesekretariatan

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



| 14


TABEL 3. HUBUNGAN TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET KINERJA

NO 1.

TUJUAN Memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan

SASARAN STRATEGIS 1.

Peningkatan Pelaksanaan Tertib Administrasi dan Kearsipan Perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase Penanganan Administrasi Perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) I. PIDANA i. Pidana Singkat ii. Pidana Biasa 1. Dewasa 2. Anak iii. Pidana Cepat Tipiring Lalu Lintas II. PERDATA Permohonan Gugatan III. PHI i. Perselisihan Hak ii. Perselisihan Kepentingan iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan

2015

2016

2017

2018

2019

-

-

-

-

-

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

90% 90% 90%

90% 90% 90%

90% 90% 90%

90% 90% 90%

90% 90% 90%

90%

90%

90%

90%

90%


| 15


IV. TIPIKOR 80% b. Persentase file elektronik putusan perkara yang diarsipkan dalam Database I. PIDANA i. Pidana Singkat ii. Pidana Biasa 1. Dewasa 100%

III.

90%

95%

100%

-

-

-

100%

100%

100%

100%

-

2. Anak

100%

100%

100%

100%

100%

iii. Pidana Cepat 1. Tipiring

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

PERDATA Permohonan

100%

100%

100%

100%

100%

Gugatan

100%

100%

100%

100%

100%

Perselisihan Hak Perselisihan Kepentingan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan

90% 90% 90%

90% 90% 90%

90% 90% 90%

90% 90% 90%

90% 90% 90%

90%

90%

90%

90%

90%

2. Lalu Lintas II.

85%

PHI i. ii. iii. iv.


| 16


IV. TIPIKOR 80% c. Persentase file elektronik putusan perkara yang dipublikasikan melalui Direktori Putusan I. PIDANA i. Pidana Singkat ii. Pidana Biasa 1. Dewasa 100% 2. Anak 100% iii. Pidana Cepat Tipiring 100% Lalu Lintas 100% II. PERDATA i. Permohonan 70% ii. Gugatan 50% III. PHI i. Perselisihan Hak 75% ii. Perselisihan Kepentingan 50% iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja 75% iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu 75% perusahaan IV. TIPIKOR 80% d. Persentase pengajuan upaya hukum secara lengkap melalui Direktori Putusan I. PIDANA Pidana Singkat -

85%

90%

95%

100%

-

-

-

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

75% 65%

80% 75%

90% 85%

100% 100%

75% 75% 75%

75% 75% 75%

75% 80% 80%

75% 90% 80%

75%

75%

80%

80%

85%

90%

95%

100%

-

-

-

-

-


| 17


II.

III.

Pidana Biasa 1. Dewasa 2. Anak Pidana Cepat 1. Tipiring 2. Lalu Lintas PERDATA i. Permohonan ii. Gugatan PHI i. ii. iii. iv.

Perselisihan Hak Perselisihan Kepentingan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan IV. TIPIKOR e. Jumlah pelaporan/pengarsipan Manual di Kepaniteraan Hukum I. Pelaporan i. Laporan Bulanan ii. Laporan Empat Bulanan iii. Laporan Enam Bulanan iv. Laporan Tahunan II. Arsip Pidana

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

90% 90% 90%

90% 90% 90%

90% 90% 90%

90% 90% 90%

90% 90% 90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

95%

100%

100%

100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%


| 18


III.

IV. 2. Peningkatan Penyelesaian Perkara

i. Pidana Singkat ii. Pidana Biasa iii. Pidana Cepat Arsip Perdata Gugatan Permohonan Arsip Pidana Tipikor

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

-

-

-

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 45%

100% 50%

100% 60%

100% 80%

80% 80% 80% 80%

85% 85% 85% 85%

90% 90% 90% 90%

90% 90% 90% 90%

a. Persentase penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan I. PIDANA i. Pidana Singkat ii. Pidana Biasa Dewasa 100% Anak 100% iii. Pidana Cepat 1. Tipiring 100% 2. Lalu Lintas 100% II. PERDATA i. Permohonan 100% ii. Gugatan 40% III. PHI i. Perselisihan Hak 75% ii. Perselisihan Kepentingan 75% iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja 75% iv. Perselisihan antar serikat pekerja / 75%

-


| 19


serikat buruh hanya dalam satu perusahaan IV. TIPIKOR b. Persentase perkara dengan putusan lengkap saat dibacakan I. PIDANA i. Pidana Singkat ii. Pidana Biasa Dewasa Anak iii. Pidana Cepat Tipiring Lalu Lintas II. PERDATA i. Permohonan ii. Gugatan III. PHI Perselisihan Hak Perselisihan Kepentingan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan IV. TIPIKOR c. Persentase Minutasi Perkara dalam jangka waktu maksimal 14 Hari

90%

95%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

90% 90% 90%

90% 90% 90%

90% 90% 90%

90% 90% 90%

90% 90% 90%

90%

90%

90%

90%

90%

80%

85%

90%

95%

100%


| 20


I.

PIDANA i. Pidana Singkat ii. Pidana Biasa 1. Dewasa 2. Anak iii. Pidana Cepat 1. Tipiring 2. Lalu Lintas II. PERDATA i. Permohonan ii. Gugatan III. PHI i. Perselisihan Hak ii. Perselisihan Kepentingan iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan IV. TIPIKOR d. Persentase Pemberitahuan/Penyampaian Salinan Putusan dalam jangka waktu maksimal 14 Hari I. PIDANA Pidana Singkat Pidana Biasa Dewasa Anak

-

-

-

-

-

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

50% 40%

60% 45%

70% 50%

80% 55%

90% 60%

85% 85% 85%

85% 85% 85%

85% 85% 85%

85% 85% 85%

85% 85% 85%

85%

85%

85%

85%

85%

75%

80%

85%

90%

95%

-

-

-

-

-

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%


| 21


Pidana Cepat 1. Tipiring 2. Lalu Lintas II. PERDATA i. Permohonan ii. Gugatan III. PHI i. Perselisihan Hak ii. Perselisihan Kepentingan iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan IV. TIPIKOR a. Jumlah Mediasi yang berhasil

2.

3. Peningkatan Efektivitas b. Persentase Mediasi yang berhasil dengan Akta Penyelesaian Perdamaian Perkara Perdata melalui Mediasi Proses 4. Peningkatan a. Persentase (amar) putusan perkara (yang berperkara aksesibilitas menarik perhatian masyarakat) yang dapat para pencari masyarakat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 keadilan sesuai terhadap peradilan hari kerja sejak diputus. prinsip cepat, (acces to justice) 2. I. PIDANA sederhana dan Pidana Singkat biaya ringan Pidana Biasa

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

85% 85% 85%

85% 85% 85%

85% 85% 85%

85% 85% 85%

85% 85% 85%

85%

85%

85%

85%

85%

80%

85% 6%

90% 10%

95% 12%

100% 15%

6%

10%

12%

15%

-

-

-

-

4% 4%

-


| 22


1. Dewasa 2. Anak Pidana Cepat 1. Tipiring 2. Lalu Lintas II. PERDATA Permohonan Gugatan III. PHI Perselisihan Hak Perselisihan Kepentingan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan IV. TIPIKOR b. Pelayanan Lainnya i. Pencatatan Pendaftaran Akta Notaris ii. Pembuatan Catatan Penolakan Warisan iii. Pembuatan Legalisasi Surat Pernyataan Ahliwaris iv. Pencatatan Akta dibawah tangan v. Pembuatan Surat Keterangan vi. Legalisir bukti Perkara vii. Pendaftaran Surat Kuasa Perkara Perdata/Pidana

100% -

100% -

100% -

100% -

100% -

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

10% 10%

20% 20%

30% 30%

40% 40%

50% 50%

85% 85% 85%

85% 85% 85%

85% 85% 85%

85% 85% 85%

85% 85% 85%

85%

85%

85%

85%

85%

90%

95%

100%

100%

100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%


| 23


3.

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Meningkatkan 6. Meningkatnya kepercayaan kualitas masyarakat pengawasan terhadap pengadilan 7. Peningkatan kualitas SDM

viii. Surat Izin Insidentil ix. Melayani Mahasiswa yang mencari data Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial b. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

75%

80%

85%

90%

95%

75%

80%

85%

90%

95%


| 24


BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL/TINDAK PIDANA KORUPSI BANDUNG Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dalam mewujudkan visi, misi, tujuan yang ditetapkan pada tahun 2015 - 2019, menetapkan tujuh sasaran strategis sebagai berikut: 1. Peningkatan Pelaksanaan Tertib Administrasi dan Kearsipan Perkara 2. Peningkatan Penyelesaian Perkara 3. Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata melalui Mediasi 4. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (acces to justice) 5. Peningatan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan 6. Peningkatan Kualitas Pengawasan 7. Peningkatan kualitas SDM Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang mengacu pada Mahkamah Agung RI yang akan dilaksanakan sebagai berikut : 1. Program : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal: a. Peningkatan pelaksanaan tertib administrasi dan kearsipan Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator: persentase penanganan administrasi perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), persentase file elektronik putusan perkara yang diarsipkan dalam database, persentase file elektronik putusan perkara yang dipublikasikan melalui Direktori Putusan, persentase pengajuan upaya hukum secara lengkap melalui Direktori Putusan dan jumlah pelaporan/pengarsipan manual di kepaniteraan hukum. b. Peningkatan penyelesaian perkara Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator: persentase penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan, persentase perkara dengan


| 24


putusan lengkap saat dibacakan, pesentase minutasi perkara dalam jangka waktu maksimal 14 hari dan persentase pemberitahuan/penyampaian salinan putusan dalam jangka waktu maksimal 14 hari. c. Peningkatan efektivitas penyelesaian perkara perdata melalui mediasi Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator: jumlah mediasi yang berhasil dan persentase mediasi yang berhasil dengan Akta Perdamaian. Kebijakan dan strategi dari Mahkamah Agung untuk mencapai sasaran strategis pada program dan kegiatan ini adalah: 1. Penyelesaian perkara di pengadilan. 2. Standar pelayanan peradilan. 2. Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program dan kegiatan ini bertujuan untuk mencapai sasaran strategis: a. Peningkatan kualitas pengawasan Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator: persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator: persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial. Kebijakan dan strategi dari Mahkamah Agung untuk mencapai sasaran strategis pada program dan kegiatan ini adalah: 1. Pedoman pengawasan di lingkungan peradilan. 2. Pola promosi di lingkungan peradilan. 3. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Program dan kegiatan ini bertujuan untuk mencapai sasaran strategis: Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator persentase (amar) putusan perkara (yang


| 25


menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Kebijakan dan strategi dari Mahkamah Agung untuk mencapai sasaran strategis pada program dan kegiatan ini adalah penerapan sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik.


| 26


TABEL 4. HUBUNGAN TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

SASARAN NO 1.

STRATEGI

TUJUAN Memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

KEBIJAKAN

1. Peningkatan Pelaksanaan Tertib Administrasi dan Kearsipan Perkara

a. Persentase Penanganan Administrasi Perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Penyelesaian perkara di pengadilan

PROGRAM

KEGIATAN

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum


1. PIDANA 2. PERDATA 3. PHI 4. TIPIKOR b. Persentase file elektronik putusan perkara yang diarsipkan dalam Database 1. PIDANA 2. PERDATA 3. PHI 4. TIPIKOR c. Persentase file elektronik putusan perkara yang dipublikasikan melalui Direktori Putusan 1. PIDANA 2. PERDATA 3. PHI 4. TIPIKOR


| 27


d. Persentase pengajuan upaya hukum secara lengkap melalui Direktori Putusan 1. PIDANA 2. PERDATA 3. PHI 4. TIPIKOR e. Jumlah pelaporan/pengarsipan Manual di Kepaniteraan Hukum 1. Pelaporan 2. Arsip Pidana 3. Arsip Perdata 4. Arsip Pidana Tipikor 2. Peningkatan Penyelesaian Perkara

a. Persentase penyelesaian perkara dalam jangka waktu Standar maksimal 5 bulan Pelayanan Peradilan



1. PIDANA 2. PERDATA 3. PHI 4. TIPIKOR b. Persentase perkara dengan putusan lengkap saat dibacakan 1. PIDANA 2. PERDATA 3. PHI 4. TIPIKOR c. Persentase Minutasi Perkara dalam jangka waktu


| 28


3. Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata melalui Mediasi 2.

Proses 4. Peningkatan berperkara para aksesibilitas pencari keadilan masyarakat sesuai prinsip terhadap peradilan cepat, (acces to justice) sederhana dan biaya ringan

maksimal 14 Hari 1. PIDANA 2. PERDATA 3. PHI 4. TIPIKOR d. Persentase Pemberitahuan/Penyampaian Salinan Putusan dalam jangka waktu maksimal 14 Hari 1. PIDANA 2. PERDATA 3. PHI 4. TIPIKOR a. Jumlah Mediasi yang berhasil Standar Pelayanan Peradilan b. Persentase Mediasi yang berhasil dengan Akta Perdamaian a. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik Penerapan perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on Sistem line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Informasi Manajemen Perkara berbasis elektronik 1. PIDANA 2. PERDATA 3. PHI 4. TIPIKOR b. Pelayanan Lainnya



Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung

Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung


| 29


i.

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

3.

Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan

6. Meningkatnya kualitas pengawasan

7. Peningkatan kualitas SDM

Pencatatan Pendaftaran Akta Notaris ii. Pembuatan Catatan Penolakan Warisan iii. Pembuatan Legalisasi Surat Pernyataan Ahliwaris iv. Pencatatan Akta dibawah tangan v. Pembuatan Surat Keterangan vi. Legalisir bukti Perkara vii. Pendaftaran Surat Kuasa Perkara Perdata/Pidana viii. Surat Izin Insidentil ix. Melayani Mahasiswa yang mencari data Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara Pedoman perdata yang berkekuatan hukum tetap yang pengawasan ditindaklanjuti eksekusi perkara perdata a. Persentase pengaduan masyarakat yang Pedoman ditindaklanjuti pengawasan di lingkungan peradilan

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

Pola promosi di lingkungan peradilan

Peningkatan manajemen peradilan umum

Peningkatan manajemen peradilan umum

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Dukungan manajemen dan

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan


| 30


pelaksanaan tugas teknis Keuangan Badan Urusan Administrasi

Keuangan Badan Urusan Administrasi lainnya Mahkamah Agung

b. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial


| 31


BAB IV. PENUTUP Rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang maupun tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan. Rencana stretegis (Renstra) Pengadilan Negeri Bandung harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka atas kemungkinan perubahan. Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dapat terwujud dengan baik.


| 32


LAMPIRAN


| 33


Matriks Pendanaan 2015 – 2019 Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Program

Tahun Kegiatan

Pembinaan Dukungan Manajemen Administrasi dan Pelaksanaan Tugas dan Teknis Lainnya Pengelolaan Mahkamah Agung Keuangan Badan Urusan Administrasi Peningkatan Peningkatan Manajemen Manajemen Peradilan Umum Peradilan Umum

Pengadaan Peningkatan Sarana dan Sarana dan Prasaranan Aparatur Prasaranan Mahkamah Agung Aparatur Mahkamah Agung

2015

2016

2017

2018

2019

22.388.910.000

30.067.681.000

33.074.449.100

36.381.894.010

40.020.083.411

704.037.000

1.119.676.000

1.231.643.600

1.354.807.960

1.490.288.756

150.000.000

410.000.000

519.354.000

571.289.400

628.418.340


| 34


PENGADILAN NEGERI KELAS 1A KHUSUS BANDUNG KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS 1A KHUSUS BANDUNG NOMOR : W11.U1/0163/KP.10.10/I/2015 TENTANG TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) & LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN NEGERI KELAS 1A KHUSUS BANDUNG TAHUN 2015 KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS 1A KHUSUS BANDUNG Menimbang

Mengingat

: a.

Bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan rencana jangka menengah lima tahunan yang merupakan acuan (sasaran strategis) instansi.RENSTRA dapat direviu setiap tahun bilamana ada perubahan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan;

b.

Bahwa agar dalam penyusunan Reviu Rencana Strategis & Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Reviu RENSTRA & LAKIP;

c.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Reviu Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) & Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang terdiri dari pembina, ketua tim, sekretaris dan anggota;

d.

Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) & Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung;

: 1.

Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

2. 3. 4.


| 35


-25. 6. 7.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.

8.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

9.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

Pertama

:

Menunjuk dan mengangkat Pejabat / Pegawai yang nama-namanya tersebut lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua

:

Para Pejabat / Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini adalah Tim Reviu Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) & Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung;

Ketiga

:

Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) & Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung bertugas menghimpun bahanbahan laporan dan menyusun Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) & Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung;

Ketiga

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada Tanggal

:BANDUNG :12 JANUARI 2015

KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS 1A KHUSUS BANDUNG TTD

Pontas Efendi, S.H, M.H


| 36


SALINAN DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS 1A KHUSUS BANDUNG Nomor : W11.U1/0163/KP.10.10/I/2015 Tanggal : 12 Januari 2015 TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) & LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI KELAS 1A KHUSUS BANDUNG TAHUN 2015

Ditetapkan di Pada Tanggal

:BANDUNG :12 JANUARI 2015

KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS 1A KHUSUS BANDUNG TTD

Pontas Efendi, S.H, M.H.


| 37

KATA PENGANTAR. Bandung, Februari 2015 Ketua, TTD. Pontas Efendi, S.H., M.H. NIP

Recommend Documents