KATA PENGANTAR. Drs. H. Mansur Nasir, S.H. M.H

KATA PENGANTAR

P

engadilan Tinggi Agama Semarang sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Banding yang mempunyai wilayah yurisdiksi cukup besar yaitu 36 Pengadilan Agama se- Jawa Tengah, pada tahun 2014 cukup banyak kemajuan yang dicapai baik fisik maupun non fisik. Hal ini akan dapat dilihat dari laporan tahunan ini. Laporan tahunan ini akan menggambarkan kondisi Peradilan Agama se- Jawa Tengah termasuk didalamnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan yang telah dilaksanakan selama tahun 2014, disamping itu didalamnya juga tergambar pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana yang digunakan sebagai pendukung kinerja Peradilan Agama se- Jawa Tengah. Laporan tahunan ini sebagai rangkuman dari seluruh kegiatan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Walaupun dengan keterbatasan kuantitas sumber daya manusia yang ada pada Peradilan Agama se- Jawa Tengah namun atas kerja sama yang baik dari semua pihak, Laporan Tahunan ini dapat terselesaikan. Semoga laporan tahunan ini dapat memberi informasi yang dapat menggambarkan pelaksanaan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama se- Jawa Tengah . Semarang, 2 Januari 2015 Ketua,

Drs. H. Mansur Nasir, S.H. M.H

Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Tahun 2014

i

DAFTAR ISI Pengantar

.....................................................................................................................................

i

Daftar isi

..................................................................................................................................... ii

Bab I

Pendahuluan .......................................................................................................... 1

Bab II

Struktur Organisasi (Tupoksi) ........................................................................... 3 A. Standard Operating Procedure................................................................. 3 - Eselon II ...................................................................................................... 6 - Eselon III ...................................................................................................... 8 - Eselon IV...................................................................................................... 9 - Staf ................................................................................................................ 11 - Fungsional .................................................................................................. 13 B. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ................................................... 13

Bab III

-

Eselon II ...................................................................................................... 13

-

Eselon III ...................................................................................................... 24

-

Eselon IV...................................................................................................... 24

-

Staf ................................................................................................................ 28

-

Fungsional .................................................................................................. 37

Pembinaan dan Pengelolaan............................................................................ 49 A. Sumber Daya Manusia................................................................................. 49 - Rekruitmen ................................................................................................... 49 - Mutasi .............................................................................................................49 - Promosi........................................................................................................... 50 - Pensiun ..........................................................................................................50 B. Keadaan Perkara .............................................................................................. 51 C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ..........................................................64 D. Pengelolaan Keuangan ................................................................................. 70 E. Dukungan Teknologi Informasi ..................................................................79 F. Regulasi Tahun 2014 ...................................................................................... 80

Bab IV

Pengawasan ............................................................................................................ 82


ii

A. Internal ................................................................................................................ 82 B. Evaluasi ...............................................................................................................83 Bab V

Kesimpulan dan Rekomendasi ....................................................................... 85


iii

BAB I PENDAHULUAN

P

engadilan Tinggi Agama Semarang sebagai salah satu kawal depan Mahkamah Agung mempunyai yurisdiksi yang sang at luas. Dengan

wilayah yurisdiksi 36 satuan kerja Pengadilan Agama yang tersebar di Kota dan Kabupaten se-Jawa Tengah. Pengadilan Tinggi Agama Semarang tahun 2014 menetapkan arah kebijakan tersedianya sarana dan prasarana kinerja yang prototip dan terwujudnya sumber daya manusia aparatur peradilan yang kapabel serta terealisasinya transparansi peradilan. Sehingga pada gilirannya nanti tercipta pelayanan prima dan sewajarnya bagi semua masyarakat pencari keadilan di Jawa Tengah ini. Guna mendukung transparansi peradilan seluruh satuan kerja Peradilan Agama se-Jawa Tengah telah mengelola website sebagai sarana penunjang kemudahan untuk memperoleh layanan informasi. Selain transparansi di dunia maya, seluruh Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah juga diwajibkan untuk mengelola meja informasi sebagai garda depan supply informasi kepada masyarakat. Dalam hal penyiapan sarana dan prasarana masih ada 1 (satu) satuan kerja ( Pengadilan Tinggi Agama Semarang )

yang sama sekali belum terjamah

pembangunan sehingga masih menempati kantor peninggalan Departemen Agama dan dengan sarana kerja

yang jauh dari standar. Dalam rangka mewujudkan

peradilan yang Agung, Pengadilan Tinggi Agama Semarang masih menetapkan prioritas pembangunan prototipe gedung kantor, peningkatan sarana dan prasarana kelengkapan gedung, maksimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai program utama untuk tahun depan. Pada Tahun 2014 ini Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman telah melakukan langkah-langkah kongkrit mewujudkan visi dan misinya.

Visi Pengadilan Tinggi Agama Semarang

adalah ”Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang Yang Agung”.


1

Bersama dengan visi tersebut Pengadilan Tinggi Agama juga mempunyai misi yaitu : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan; 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam

rangka

peningkatan pelayanan pada masyarakat; 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien; 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien; 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Usaha terus menerus dari seluruh aparat Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah dalam kurun waktu setahun telah berhasil menjabarkan visi dan misinya yang lebih operasional sesuai dengan amanat Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung 2010 – 2035. Penjabaran tersebut tergambar dari kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang ataupun bersama dengan seluruh stake holder yang telah menghasilkan petunjuk-petunjuk teknis nan praktis yang memudahkan Pengadilan tingkat pertama dalam menerjemahkan visi dan misi dalam operasional sehari-hari.


2

BAB II STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI A. Standard Operating Procedure (SOP) / Standar Prosedur Operasional Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan serangkaian instruksi tertulis untuk melaksanakan penyelenggaraan aktifitas organisasi yang memuat bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa pekerjaan dilakukan.Tujuan dibuatnya SOP ini antara lain : 1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pekerjaan yang dilakukan 2. Kepastian pekerjaan selesai dilaksanakan 3. Akuntabilitas pekerjaan yang dilaksanakan SOP yang sudah ada di Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah mengalami beberapa revisi dan terakhir mengalami revisi pada bulan Agustus 2014. SOP yang telah direvisi ini telah disesuaikan dengan format yang ada dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 dan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012. Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah menyusun Standar Operasional Prosedur sebanyak 57 SOP. Semua SOP yang telah disusun ini meliputi tugastugas yang dilaksanakan oleh seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Semarang dari mulai pimpinan, hakim, pejabat struktural eselon II, III dan IV, Pejabat Fungsional Panitera Pengganti

sampai kepada staf. Secara garis

besar SOP yang telah dibuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang terdiri dari : 1

SOP Penerimaan Perkara

2

SOP Pemberitahuan Register Banding

3

SOP Pemberitahuan Kekurangan Berkas

4

SOP Penerimaan Memori Banding

5

SOP Putusan Sela

6

SOP Pemeriksaan Perkara dan Putusan akhir


3

7

SOP Laporan Keuangan Perkara

8

SOP Pengiriman Bundel A dan Salinan Putusan

9

SOP Penyelesaian Perkara

10 SOP Pelayanan Arsip 11 SOP Laporan Bulanan Rekap Keadaan perkara Tk Banding 12 SOP Laporan Bulanan Keadaan Perkara Tingkat Pertama 13 SOP Laporan Kegiatan Hakim 14 SOP Laporan Tahunan 15 SOP Penanganan Pengaduan 16 SOP Baperjakat 17 SOP Cuti 18 SOP Kenaikan Pangkat 19 SOP Penanganan Daftar Hadir 20 SOP Penanganan KGB dan Inpassing 21 SOP Penerbitan Karpeg, Karis, Karsu 22 SOP Penanganan Pelanggaran Disiplin 23 SOP Penerbitan Izin Belajar 24 SOP Penerbitan Izin Perceraian 25 SOP usul Pensiun 26 SOP Penanganan Surat Masuk 27 SOP Penanganan Surat Keluar 28 SOP Pengelolaan website 29 SOP Pengelolaan Jaringan 30 SOP Bantuan teknis 31 SOP Pengadaan Langsung 32 SOP Selesksi Sederhana 33 SOP Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta halaman 34 SOP Perawatan Sarana Gedung 35 SOP Pemeliharaan Barang pustaka 36 SOP Administrasi Barang Pustaka 37 SOP Penetapan Status Pengguna BMN 38 SOP Penghapusan BMN


4

39 SOP Pemindahtanganan BMN melalui hibah 40 SOP Pemindahtanganan BMN dengan Penjualan 41 SOP Pemindahtanganan BMN dengan tukar menukar 42 SOP Pemindahtanganan BMN dengan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat 43 SOP Pemanfaatan BMN dengan sewa 44 SOP Pemanfaatan BMN dengan Pinjam Pakai 45 SOP Pemanfaatan BMN dengan kerjasama pemanfaatan 46 SOP Pemanfataan BMN dengan Bangun serah guna dan bangun guna serah 47 SOP Akuntansi Persediaan 48 SOP Akuntansi SIMAK 49 SOP Rekonsiliasi dengan akuntansi keuangan 50 SOP Pengelolaan uang muka kerja 51 SOP Penyusunan Program dan Anggaran 52 SOP Pelaksanaan Anggaran Dana UP/TUP 53 SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai 54 SOP Pelaksanaan Anggaran belanja Modal 55 SOP Pengelolaan Tunjangan Kinerja PTA Semarang 56 SOP Pengelolaan Tunjangan Kinerja Seluruh Satker 57 SOP Belanja Persediaan

Sampai saat ini pengesahan yang diajukan permohononannya kepada Sekretaris Mahkamah Agung pada bulan Agustus 2014 belum kami terima. SOP-SOP

tersebut merinci tugas masing-masing tingkatan jabatan sesuai

dengan kewenangannya. - Eselon II Tugas Eselon II dalam SOP merupakan tugas yang ditunjuk oleh Pejabat Eselon I melalui Keputusan dan Edaran. Melalui kewenangannya Eselon II merupakan decision maker dalam setiap usulan dari pejabat di tingkat bawahnya. Tugas pejabat eselon II juga mengkompilasi tugas yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional.


5

Secara rinci SOP eselon II pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang meliputi: a. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang                

SOP Penerimaan Perkara SOP Putusan Sela SOP Pemeriksaan Perkara dan Putusan akhir SOP Laporan Keuangan Perkara SOP Penyelesaian Perkara SOP Laporan Kegiatan Hakim SOP Laporan Tahunan SOP Penanganan Pengaduan SOP Baperjakat SOP Cuti SOP Kenaikan Pangkat SOP Penanganan Pelanggaran Disiplin SOP Penerbitan Izin Belajar SOP Penerbitan Izin Perceraian SOP usul Pensiun SOP Penghapusan BMN

b. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang       

SOP Penerimaan Perkara SOP Putusan Sela SOP Pemeriksaan Perkara dan Putusan akhir SOP Laporan Kegiatan Hakim SOP Penanganan Pengaduan SOP Baperjakat SOP Penanganan Pelanggaran Disiplin

c. Panitera/Sekretaris          

SOP Penerimaan Perkara SOP Pemberitahuan Register Banding SOP Pemberitahuan Kekurangan Berkas SOP Penerimaan Memori Banding SOP Laporan Keuangan Perkara SOP Pengiriman Bundel A dan Salinan Putusan SOP Penyelesaian Perkara SOP Pelayanan Arsip SOP Laporan Bulanan Rekap Keadaan perkara Tk Banding SOP Laporan Bulanan Keadaan Perkara Tingkat Pertama


6

                                       

SOP Laporan Kegiatan Hakim SOP Laporan Tahunan SOP Penanganan Pengaduan SOP Baperjakat SOP Cuti SOP Kenaikan Pangkat SOP Penanganan Daftar Hadir SOP Penanganan KGB dan Inpassing SOP Penerbitan Karpeg, Karis, Karsu SOP Penanganan Pelanggaran Disiplin SOP Penerbitan Izin Belajar SOP Penerbitan Izin Perceraian SOP usul Pensiun SOP Penanganan Surat Masuk SOP Penanganan Surat Keluar SOP Pengelolaan website SOP Pengelolaan Jaringan SOP Bantuan teknis SOP Pengadaan Langsung SOP Selesksi Sederhana SOP Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta halaman SOP Perawatan Sarana Gedung SOP Pemeliharaan Barang pustaka SOP Administrasi Barang Pustaka SOP Penetapan Status Pengguna BMN SOP Penghapusan BMN SOP Pemindahtanganan BMN melalui hibah SOP Pemindahtanganan BMN dengan Penjualan SOP Pemindahtanganan BMN dengan tukar menukar SOP Pemindahtanganan BMN dengan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat SOP Pemanfaatan BMN dengan sewa SOP Pemanfaatan BMN dengan Pinjam Pakai SOP Pemanfaatan BMN dengan kerjasama pemanfaatan SOP Pemanfataan BMN dengan Bangun serah guna dan bangun guna serah SOP Akuntansi Persediaan SOP Akuntansi SIMAK SOP Rekonsiliasi dengan akuntansi keuangan SOP Pengelolaan uang muka kerja SOP Penyusunan Program dan Anggaran SOP Pelaksanaan Anggaran Dana UP/TUP


7

    

SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai SOP Pelaksanaan Anggaran belanja Modal SOP Pengelolaan Tunjangan Kinerja PTA Semarang SOP Pengelolaan Tunjangan Kinerja Seluruh Satker SOP Belanja Persediaan

- Eselon III (Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris) Pejabat eselon III dalam SOP merupakan pejabat di tingkat middle. Tugas utama dari pejabat eselon III adalah menganalisa usulan pejabat eselon IV atas resiko, benefit dan faktor legal dari setiap keputusan yang akan dibuat. a. Wakil Panitera            

SOP Penerimaan Perkara SOP Pemberitahuan Register Banding SOP Pemberitahuan Kekurangan Berkas SOP Penerimaan Memori Banding SOP Laporan Keuangan Perkara SOP Pengiriman Bundel A dan Salinan Putusan SOP Penyelesaian Perkara SOP Pelayanan Arsip SOP Laporan Bulanan Rekap Keadaan perkara Tk Banding SOP Laporan Bulanan Keadaan Perkara Tingkat Pertama SOP Laporan Kegiatan Hakim SOP Laporan Tahunan

b. Wakil Sekretaris            

SOP Laporan Tahunan SOP Baperjakat SOP Cuti SOP Kenaikan Pangkat SOP Penanganan Daftar Hadir SOP Penanganan KGB dan Inpassing SOP Penerbitan Karpeg, Karis, Karsu SOP Penanganan Pelanggaran Disiplin SOP Penerbitan Izin Belajar SOP Penerbitan Izin Perceraian SOP usul Pensiun SOP Penanganan Surat Masuk


8

                            

SOP Penanganan Surat Keluar SOP Pengelolaan website SOP Pengelolaan Jaringan SOP Bantuan teknis SOP Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta halaman SOP Perawatan Sarana Gedung SOP Pemeliharaan Barang pustaka SOP Administrasi Barang Pustaka SOP Penetapan Status Pengguna BMN SOP Penghapusan BMN SOP Pemindahtanganan BMN melalui hibah SOP Pemindahtanganan BMN dengan Penjualan SOP Pemindahtanganan BMN dengan tukar menukar SOP Pemindahtanganan BMN dengan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat SOP Pemanfaatan BMN dengan sewa SOP Pemanfaatan BMN dengan Pinjam Pakai SOP Pemanfaatan BMN dengan kerjasama pemanfaatan SOP Pemanfataan BMN dengan Bangun serah guna dan bangun guna serah SOP Akuntansi Persediaan SOP Akuntansi SIMAK SOP Rekonsiliasi dengan akuntansi keuangan SOP Pengelolaan uang muka kerja SOP Penyusunan Program dan Anggaran SOP Pelaksanaan Anggaran Dana UP/TUP SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai SOP Pelaksanaan Anggaran belanja Modal SOP Pengelolaan Tunjangan Kinerja PTA Semarang SOP Pengelolaan Tunjangan Kinerja Seluruh Satker SOP Belanja Persediaan

- Eselon IV (Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian) Pejabat eselon IV dalam SOP bertugas menyusun data-data yang diberikan oleh staf untuk kemudian dikompilasi menjadi satu bentuk berkas. a. Panitera Muda Hukum  SOP Laporan Keuangan Perkara  SOP Pengiriman Bundel A dan Salinan Putusan  SOP Penyelesaian Perkara


9

     

SOP Pelayanan Arsip SOP Laporan Bulanan Rekap Keadaan perkara Tk Banding SOP Laporan Bulanan Keadaan Perkara Tingkat Pertama SOP Laporan Kegiatan Hakim SOP Laporan Tahunan SOP Penanganan Pengaduan

b. Panitera Muda Banding       

SOP Pemberitahuan Register Banding SOP Pemberitahuan Kekurangan Berkas SOP Penerimaan Memori Banding SOP Laporan Keuangan Perkara SOP Pengiriman Bundel A dan Salinan Putusan SOP Penyelesaian Perkara SOP Laporan Tahunan

c. Kasubag Umum                        

SOP Penerimaan Perkara SOP Pemberitahuan Register Banding SOP Pemberitahuan Kekurangan Berkas SOP Penerimaan Memori Banding SOP Pengiriman Bundel A dan Salinan Putusan SOP Pelayanan Arsip SOP Laporan Tahunan SOP Penanganan Pengaduan SOP Penanganan Surat Masuk SOP Penanganan Surat Keluar SOP Pengelolaan website SOP Pengelolaan Jaringan SOP Bantuan teknis SOP Pengadaan Langsung SOP Selesksi Sederhana SOP Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta halaman SOP Perawatan Sarana Gedung SOP Pemeliharaan Barang pustaka SOP Administrasi Barang Pustaka SOP Penetapan Status Pengguna BMN SOP Penghapusan BMN SOP Pemindahtanganan BMN melalui hibah SOP Pemindahtanganan BMN dengan Penjualan SOP Pemindahtanganan BMN dengan tukar menukar


10

 SOP Pemindahtanganan BMN dengan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat  SOP Pemanfaatan BMN dengan sewa  SOP Pemanfaatan BMN dengan Pinjam Pakai  SOP Pemanfaatan BMN dengan kerjasama pemanfaatan  SOP Pemanfataan BMN dengan Bangun serah guna dan bangun guna serah  SOP Barang Persediaan d. Kasubag Kepegawaian           

SOP Laporan Tahunan SOP Baperjakat SOP Cuti SOP Kenaikan Pangkat SOP Penanganan Daftar Hadir SOP Penanganan KGB dan Inpassing SOP Penerbitan Karpeg, Karis, Karsu SOP Penanganan Pelanggaran Disiplin SOP Penerbitan Izin Belajar SOP Penerbitan Izin Perceraian SOP usul Pensiun

e. Kasubag Keuangan          

SOP Akuntansi Persediaan SOP Akuntansi SIMAK SOP Rekonsiliasi dengan akuntansi keuangan SOP Pengelolaan uang muka kerja SOP Penyusunan Program dan Anggaran SOP Pelaksanaan Anggaran Dana UP/TUP SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai SOP Pelaksanaan Anggaran belanja Modal SOP Pengelolaan Tunjangan Kinerja PTA Semarang SOP Pengelolaan Tunjangan Kinerja Seluruh Satker

- Staf Pejabat Staf merupakan bagian pangkal dan ujung dari rangkaian tugas dalam SOP. Staf bertugas dalam providing data dan distribusi hasil keputusan dari pejabat eselon diatasnya.  SOP Penerimaan Perkara


11

                                       

SOP Pemberitahuan Register Banding SOP Pemberitahuan Kekurangan Berkas SOP Penerimaan Memori Banding SOP Laporan Keuangan Perkara SOP Pengiriman Bundel A dan Salinan Putusan SOP Penyelesaian Perkara SOP Pelayanan Arsip SOP Laporan Bulanan Rekap Keadaan perkara Tk Banding SOP Laporan Bulanan Keadaan Perkara Tingkat Pertama SOP Laporan Kegiatan Hakim SOP Laporan Tahunan SOP Cuti SOP Kenaikan Pangkat SOP Penanganan Daftar Hadir SOP Penanganan KGB dan Inpassing SOP Penerbitan Karpeg, Karis, Karsu SOP Penanganan Pelanggaran Disiplin SOP Penerbitan Izin Belajar SOP Penerbitan Izin Perceraian SOP usul Pensiun SOP Penanganan Surat Masuk SOP Penanganan Surat Keluar SOP Pengelolaan website SOP Pengelolaan Jaringan SOP Bantuan teknis SOP Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta halaman SOP Perawatan Sarana Gedung SOP Pemeliharaan Barang pustaka SOP Administrasi Barang Pustaka SOP Penetapan Status Pengguna BMN SOP Penghapusan BMN SOP Pemindahtanganan BMN melalui hibah SOP Pemindahtanganan BMN dengan Penjualan SOP Pemindahtanganan BMN dengan tukar menukar SOP Pemindahtanganan BMN dengan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat SOP Pemanfaatan BMN dengan sewa SOP Pemanfaatan BMN dengan Pinjam Pakai SOP Pemanfaatan BMN dengan kerjasama pemanfaatan SOP Pemanfataan BMN dengan Bangun serah guna dan bangun guna serah SOP Akuntansi Persediaan


12

         

SOP Akuntansi SIMAK SOP Rekonsiliasi dengan akuntansi keuangan SOP Pengelolaan uang muka kerja SOP Penyusunan Program dan Anggaran SOP Pelaksanaan Anggaran Dana UP/TUP SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai SOP Pelaksanaan Anggaran belanja Modal SOP Pengelolaan Tunjangan Kinerja PTA Semarang SOP Pengelolaan Tunjangan Kinerja Seluruh Satker SOP Belanja Persediaan

- Fungsional (Panitera Pengganti) Pejabat fungsional melakukan tugas sesuai dengan fungsi yang telah dibebankan secara khusus.  SOP Penyelesaian Perkara

B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Secara keseluruhan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang telah dibuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang berjumlah 74 orang. Adapun rincian beserta uraian tugas masing-masing adalah sebagai berikut: - Eselon II dan Pejabat Negara Hakim 1. Drs. H. Mansur Nasir, S.H. M.H. (Ketua)  Menetapkan Renstra Tahun 2014 - 2019  Menetapkan kinerja PTA Semarang Tahun 2014  Melaksanakan Pembinaan  Melaksanakan tugas menyelesaikan perkara 2. Drs. H. M. Ichsan Yusuf, S.H., M.Hum (Hakim Tinggi)  Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda  Membuat catatan temuan hukum yang dianggap penting dalam buku khusus dari bundel A dan B.  Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan / Resume


13

 Melaksanakan persidangan  Membuat konsep putusan  Menandatangani putusan  Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti  Mengeksaminasi putusan PA secara periodik  Melaksanakan pengawasan ke daerah 3. Drs. H. Sutjipto, S.H. (Hakim Tinggi)  Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan Pengadilan Agama mengenai hukum yang dianggap penting  Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan  Melaksanakan persidangan  Membuat konsep putusan  Menandatangani putusan  Melaksanakan pengawasan ke daerah 4. Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, S.H. (Hakim Tinggi)  Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan Pengadilan Agama mengenai hukum yang dianggap penting  Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan  Melaksanakan persidangan  Membuat konsep putusan  Menandatangani putusan  Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti  Mengeksaminasi putusan PA secara periodik  Melaksanakan pengawasan ke daerah 5. Drs. H. Muchsin, S.H., M.H. (Hakim Tinggi)  Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan Pengadilan Agama mengenai hukum yang dianggap penting


14

 Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan  Musyawarah Majelis Hakim  Melaksanakan persidangan  Membuat konsep putusan  Menandatangani putusan  Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti  Mengeksaminasi putusan PA secara periodik  Melaksanakan pengawasan ke daerah 6. Drs. H. Anshoruddin, S.H., MA (Hakim Tinggi)  Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan Pengadilan Agama mengenai hukum yang dianggap penting  Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan  Melaksanakan persidangan  Membuat konsep putusan  Menandatangani putusan  Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti  Mengeksaminasi putusan PA secara periodik  Melaksanakan pengawasan ke daerah 7. Dra. Hj. Faizah (Hakim Tinggi)  Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda  Melakukan telaah berkas perkara yang diterima  Membuat resume perkara yang diterima  Melaksanakan persidangan  Membuat konsep putusan  Menandatangani putusan  Mengeksaminasi putusan PA secara periodik  Melaksanakan pengawasan ke daerah 8. Drs. H. Amin Rosyidi, S.H. (Hakim Tinggi)  Menerima berkas perkara


15

 Membuat resume pada bundel B putusan Pengadilan Agama mengenai hukum yang dianggap penting  Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan  Melaksanakan persidangan  Membuat konsep putusan  Menandatangani putusan  Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti  Mengeksaminasi putusan secara periodik sesuai tugas  Melaksanakan pengawasan ke daerah 9. Drs. H. Muhtadin, S.H. (Hakim Tinggi)  Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda  Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan / Resume Membuat catatan temuan hukum yang dianggap penting dalam buku khusus  Melaksanakan persidangan  Membuat konsep putusan  Menandatangani putusan  Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti  Membantu Ketua mengeksaminasi putusan PA secara periodik wilayah pengawasan  Melaksanakan pengawasan ke daerah 10. Drs. Syahrial, S.H. (Hakim Tinggi)  Selaku Ketua Majelis menerima dan mencabut perkara  Menelaah dan memeriksa perkara  Melaksanakan persidangan  Mengkonsep dan menandatangani putusan  Selaku Hakim Anggota menerima perkara dari Ketua Majelis  Menelaah dan memeriksa perkara  Menandatangani putusan  Melaksanakan pengawasan daerah


16

 Mengeksaminasi putusan PA 11. Drs. H. Muh. Hidayat, S.H., M.H. (Hakim Tinggi)  Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan Pengadilan Agama mengenai hukum yang dianggap penting  Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan  Melaksanakan persidangan  Membuat konsep putusan  Menandatangani putusan  Melaksanakan pengawasan ke daerah 12. Drs. H. Masruyani Syamsuri, S.H., M.H. (Hakim Tinggi)  Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan Pengadilan Agama mengenai hukum yang dianggap penting  Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan  Melaksanakan persidangan  Membuat konsep putusan  Menandatangani putusan  Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti  Mengeksaminasi putusan PA secara periodik  Melaksanakan pengawasan ke daerah 13. Drs. H. R. Manshur (Hakim Tinggi)  Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan Pengadilan Agama mengenai hukum yang dianggap penting  Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan  Melaksanakan persidangan  Membuat konsep putusan  Menandatangani putusan  Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti


17

 Mengeksaminasi putusan PA secara periodik  Melaksanakan pengawasan ke daerah 14. Drs. H. Thoyib M, S.H., M.H. (Hakim Tinggi)  Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan Pengadilan Agama mengenai hukum yang dianggap penting  Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan  Melaksanakan persidangan  Membuat konsep putusan  Menandatangani putusan  Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti  Melaksanakan pengawasan ke daerah 15. Drs. H. Sulaeman Abdullah, S.H., M.H. (Hakim Tinggi)  Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda  Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan Pengadilan Agama mengenai hukum yang dianggap penting / Resume  Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan  Melaksanakan persidangan  Membuat konsep putusan  Menandatangani putusan  Melaksanakan pengawasan ke daerah 16. Drs. H. Saiful Fadhlanie Ghany, M.H. (Hakim Tinggi)  Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan Pengadilan Agama mengenai hukum yang dianggap penting  Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan  Melaksanakan persidangan  Membuat konsep putusan  Menandatangani putusan  Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti


18

 Mengeksaminasi putusan PA secara periodik  Melaksanakan pengawasan ke daerah 17. Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H., M.Hum (Hakim Tinggi)  Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan Pengadilan Agama mengenai hukum yang dianggap penting  Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan  Melaksanakan persidangan  Membuat konsep putusan  Menandatangani putusan  Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti  Mengeksaminasi putusan PA secara periodik  Melaksanakan pengawasan ke daerah 18. Drs. H. E. Abd. Rahman, S.H. (Hakim Tinggi)  Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan Pengadilan Agama mengenai hukum yang dianggap penting  Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan  Melaksanakan persidangan  Membuat konsep putusan  Menandatangani putusan  Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti  Mengeksaminasi putusan PA secara periodik sesuai tugas  Melaksanakan pengawasan ke daerah 19. Drs. H. Muhammad Nadjib, S.H. (Hakim Tinggi)  Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume Membuat catatan / resume putusan Pengadilan Agama mengenai hukum yang dianggap penting  Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan  Melaksanakan persidangan


19

 Membuat konsep putusan  Menandatangani putusan  Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti  Mengeksaminasi putusan PA secara insidentil  Melaksanakan pengawasan ke daerah 20. H. Munardi, S.H., M.H. (Hakim Tinggi)  Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume Membuat catatan / resume pada bundel B putusan Pengadilan Agama mengenai hukum yang dianggap penting  Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan  Melaksanakan persidangan  Membuat konsep putusan  Menandatangani putusan  Melaksanakan pengawasan ke daerah 21. Dra. Hj. Zulaecho, M.H. (Hakim Tinggi)  Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda  Melakukan telaah berkas perkara yang diterima  Membuat resume perkara yang diterima  Menetapkan Hari Sidang  Melaksanakan persidangan  Membuat konsep putusan  Menandatangani putusan  Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti  Mengeksaminasi putusan PA secara periodik  Melaksanakan pengawasan ke daerah  Melakukan pengawasan Bidang Kepaniteraan 22. Drs. H. Wakhidun AR, S.H., M.Hum (Hakim Tinggi)  Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume embuat catatan pinggir pada bundel B putusan Pengadilan Agama mengenai hukum yang dianggap penting


20

 Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan  Melaksanakan persidangan  Membuat konsep putusan  Menandatangani putusan  Mengeksaminasi putusan PA secara periodik  Melaksanakan pengawasan ke daerah 23. Drs. H. Syamsuddin Ismail, S.H., M.H. (Hakim Tinggi)  Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda  Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan Pengadilan Agama mengenai hukum yang dianggap penting / Resume  Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan  Melaksanakan persidangan  Membuat konsep putusan  Menandatangani putusan  Mengeksaminasi putusan PA secara periodik  Melaksanakan pengawasan ke daerah 24. Drs. H. Djaelani KH, S.H. (Hakim Tinggi)  Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda  Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan Pengadilan Agama mengenai hukum yang dianggap penting / Resume  Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan  Melaksanakan persidangan  Membuat konsep putusan  Menandatangani putusan  Mengeksaminasi putusan PA secara periodik  Melaksanakan pengawasan ke daerah 25. Drs. H. M. Ali Asyhar (Hakim Tinggi)  Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda  Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan Pengadilan Agama mengenai hukum yang dianggap penting / Resume


21

 Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan  Melaksanakan persidangan  Membuat konsep putusan  Menandatangani putusan  Mengeksaminasi putusan PA secara periodik  Melaksanakan pengawasan ke daerah 26. Drs. H. Nooruddin Jakaria, S.H., M.H. (Hakim Tinggi)  Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda  Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan Pengadilan Agama mengenai hukum yang dianggap penting / Resume  Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan  Melaksanakan persidangan  Membuat konsep putusan  Menandatangani putusan  Mengeksaminasi putusan PA secara periodik  Melaksanakan pengawasan ke daerah 27. Drs. H. Munasib Zainuri, S.H. (Hakim Tinggi)  Menerima dan mencatat berkas perkara banding ke dalam buku catatan sidang  Mempelajari berkas perkara banding yang akan disidangkan  Membuat resume perkara banding yang telah disidangkan  Sebagai Ketua Majelis membuat Penetapan Hari Sidang (PHS)  Menyidangkan perkara banding  Musyawarah majelis hakim dalam proses pengambilan putusan  Membuat konsep, mengkoreksi dan memaraf putusan yang akan dibacakan  Mengkoreksi hasil pengetikan putusan  Sidang pengucapan putusan  Menandatangani putusan  Memaraf berkas minutasi


22

 Memonitor pelaksanaan Bindalmin/SIADPA melalui situs info perkara dan menyampaikan hasilnya kepada Ketua melalui Wakil Ketua  Melaksanakan rapat koordinasi menjelang pengawasan  Melaksanakan pembinaan dan pengawasan ke Pengadilan Agama  Membuat Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan  Melaksanakan eksaminasi terhadap putusan Ketua Pengadilan Agama 28. Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H. (Hakim Tinggi)  Menetapkan dan menandatangani penetapan hari sidang  Mempelajari berkas perkara  Menyidangkan perkara  Memeriksa dan Mengonsep putusan  Membuat Laporan Kegiatan Hakim (Court Calender)  Melakukan pengawasan reguler di Pengadilan Agama  Melakukan pengawasan /Asisten Koordinator Wilayah I  Melaporkan hasil pengawasan pada waka selaku koordinator  Melakukan monitoring dan pengawasan rutin pada Pengadilan Agama  Melakukan evaluasi dan koordinasi dengan Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas PTA 29. Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H. (Hakim Tinggi)  Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan Pengadilan Agama mengenai hukum yang dianggap penting  Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan  Melaksanakan persidangan  Membuat konsep putusan  Menandatangani putusan  Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti  Mengeksaminasi putusan PA secara periodik  Melaksanakan pengawasan ke daerah 30. H. Tri Haryono, S.H. (Panitera/Sekretaris)


23

 Menyusun dan menetapkan rencana kerja kesekretariatan/kepaniteraan  Menyelenggarakan kegiatan kepaniteraan dan kesekretariatan  Melaksanakan rakor intern dalam rangka pembinaan  Menyelenggarakan administrasi perkara  Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua  Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan kepaniteraan dan kesekretariatan - Eselon III 31. Wakil Panitera ( Pemangku jabatan kosong) 32. Drs. Arief Hidayat, S.H. (Wakil Sekretaris)  Membuat rencana kerja anggaran dan RAB  Mendistribusikan surat masuk  Memvalidasi surat keluar  Melaksanakan rakor dengan Kasubbag  Melaksanakan tugas sebagai PPK  Melaksanakan tugas Pengawasan ke PA Wilayah PTA Semarang  Membuat laporan kegiatan  Menyusun laporan tahunan dan LAKIP - Eselon IV 33. Drs. H. Mukhidin (Panitera Muda Hukum)  Mengoreksi laporan perkara dari tingkat banding terdiri dari laporan bulanan (RK1-RK12) dan laporan tahunan  Mengoreksi laporan perkara banding (LII-PA1, LII-PA2,LII-PA3)  Memberikan pelayanan riset dan pengaduan  Mengoreksi laporan perkara yang dikirim via email  Mengkosep surat-surat keluar dari Panitera Muda Hukum  Memvalidasi data perkara yang akan disajikan pada papan statistik


24

 Memverivikasi pengaduan yang diterima  Mengkonsep laporan pengaduan ke BAWAS  Membuat Penetapan Hari Sidang  Mengetik putusan dan penetapan  Membantu hakkim meneliti ketikan putusan/penetapan  Melaporkan perkara yang telah diputus kepada Panitera Muda Banding Menandatangani putusan/penetapan bersama-sama majelis hakim  Membantu majelis hakim meminutasi perkara  Anonimasi putusan/penetapan  Melaksanakan tugas workshop kepaniteraan  Mendampingi Hakim pengawasan ke daerah  Mengkonsep

jadwal

pemeriksaan

dan

pembinaan

reguler

dan

mengkonsep panduannya  Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Banding setelah diminutasi  Membuat resume persidangan  Penanggung jawab arsip Bundel B dan asli putusan 34. Dra. Hj. Nurlaela, M.H. (Panitera Muda Banding)  Meneliti kelengkapan syarat formal perkara banding  Membuat checklist kelengkapan berkas  Mengonsep pemberitahuan registrasi, PMH, penetapan PP  Mengonsep pengantar biaya proses bulanan  Mengonsep pengantar biaya proses triwulan  Mengonsep pengantar biaya proses semesteran  Mengonsep pengantar biaya proses tahunan  Mengonsep pengantar laporan PNBP bulanan  Mengonsep pengantar laporan PNBP tahunan  Mengonsep pengantar salinan putusan  Meresume sidang perkara yang ditunda  Membantu Majelis Hakim dalam persidangan


25

 Mengetik putusan dan penetapan  Membantu Hakim minutasi perkara  Anonimasi putusan  Melaksanakan tugas workshop kepaniteraan  Mendampingi Hakim pengawasan ke daerah  Mengonsep surat - surat yang terkait panggilan, PBT  Mengonsep SK susunan Majelis, senioritas Hakim, senioritas PP, SK Askor, Majelis Ekonomi Syari'ah  Meneliti buku - buku register perkara banding  Meneliti dan memparaf salput yang akan dikirim ke PA  Mengonsep surat pengatar salinan putusan 35. Suparijanto Sigit, S.H. (Kepala Sub Bagian Keuangan)  Memimpin pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sub Bagian Keuangan  Menyusun RKA-KL dan Data Pendukungnya  Membuat Jadual Pelaksanaan Kegiatan Anggaran  Menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPM)  Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi Bidang Keuangan  Membuat Konsep Surat Bidang Keuangan  Melaksanakan Pemeriksaan dan Pembinaan Bidang Administrasi Keuangan  Menyusun dan Menghimpun Laporan Keuangan  Melakukan Monitoring terhadap pelaksanaan Pelaporan Keuangan  Menilai dan menandatangani DP-3 Staf Sub Bagian Keuangan 36. Asmono, S.H. (Kepala Sub Bagian Umum)  Menyusun bahan rencana dan program kerja bidang umum  Merancang kegiatan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan (surat, undangan)  Menyusun SKP dan Uraian Tugas Sub Bagian Umum  Memproses usulaan manajemen Barang Milik Negara Tingkat Wilayah  Memproses laporan administrasi Barang Milik Negara Tingkat Wilayah


26

 Memproses usulan manajemen Barang Milik Negara Tingkat Satuan Kerja  Memproses laporan administrasi Barang Milik Negara Tingkat Satuan Kerja  Menyusun

RAB

dan

dokumen

pendukung

manajemen

kerumahtanggaan Kantor  Menyusun Laporan Barang Persediaan  Menyusun konsep surat keluar Sub Bagian Umum  Memproses Surat Masuk dan Keluar  Menyusun Laporan Kegiatan Tenaga Honorer  Menyusun Surat Penunjukan Pemakai Inventaris Kantor  Melakukan koordinasi pelaksanaan belanja barang dan modal  Melakukan koordinasi pelaksanaan belanja barang dan modal  Mengerjakan manajemen Perpustakaan 37. Drs. Ahmad Mansyur,M.H. (Kepala Sub Bagian Kepegawaian)  Menyusun rencana kerja dan SOP Kepegawaian  Mengonsep usulan KP dan memproses pemberkasan KP sesuai hirarchi  Memproses berkas usulan/karis, Taspen, Tanda Kehormatan Lencana Karya Satya  Mengonsep usulan ijin sekolah/kuliah sesuai hirarchi  Menghimpun usulan DP3 Ketua PTA, Hakim Tinggi, Ketua PA, Hakim PA, Pansek PTA, Pansek PA, Wapan PTA, Wasek PTA, Pejabat Struktural, fungsional dan Pegawai PTA Semarang.  Memvalidasi data kepegawaian PA se Wilayah PTA Semarang dalam SIMPEG dan SAPK BKN  Memproses berkas usulan cuti Ketua, Hakim Tinggi, Ketua PA, Pejabat Struktural/Fungsional dan Pegawai PTA Semarang  Merekap jabatan kosong dan mempersiapkan bahan-bahan berupa data-data untuk rapat BAPERJAKAT


27

 Mengonsep kenaikan gaji berkala Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Semarang  Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian - Staf 38. Arifah S Maspeke, S.Ag  Melaksanakan pembukuan Kas Umum, Tunai dan Buku Pembantu  Melaksanakan transaksi pembayaran belanja  Membuat konsep SPP dan DRPP  Menginput dan mencetak SPM  Menyampaikan SPM beserta ADK-nya ke KPPN  Membuat APS dan LPJ Bendahara  Membuat SSP dan setor pajak ke Bank Persepsi  Membuat Laporan Pajak dan SPT ke KPP 39. Isdar Susilowati  Menyusun bahan rencana dan program kerja bidang umum  Menyiapkan SKP dan uraian tugas sub bagian umum  Mendokumentasikan usulan manajemen Barang Milik Negara dari satuan kerja dibawahnya  Mendokumentasikan usulan manajemen Barang Milik Negara tingkat satuan kerja  Menyiapkan konsep surat keluar Sub Bagian Umum  Menyiapkan Laporan Kegiatan Tenaga Honorer  Mengetik Surat Penunjukan Pemakai Inventaris Kantor  Mendokumentasikan bahan perpustakaan 40. Fenia Ariasti, S.E.  Meneliti

dan

Mengkonsep

usulan

Kenaikan

Pangkat

Pegawai

Pengadilan Agama Se Jateng  Mengkonsep usulan ijin belajar Pegawai Se Jawa Tengah


28

 Menyiapkan

daftar

normatif

pegawai

yang

pensiun

BUP,APS,Janda/Duda PA. Se Jawa Tengah  Mempersiapkan kelengkapan Pelantikan/Serah Terima Jabatan  Meneliti dan Mengkonsep Usul Pensiun PA. Se Jawa Tengah  Mengkonsep Surat Tugas Pegawai  Mengkonsep usulan pindah tugas pegawai selain hakim  Merencanakan kebutuhan ATK Kepegawaian  Mengkonsep usulan Karis, Karsu, Karpeg Pegawai Pengadilan Agama Se Jateng  Mengkonsep SK Kepanitiaan  Mengkonsep usulan Kenaikan Pangkat pada Aplikasi SAPK BKN  Menghimpun DUK PA Se Jawa Tengah 41. Ade Husnul Khotimah Hasan, S.E.  Memasukkan

data

ketidakhadiran

pegawai

kedalam

aplikasi

Fingerprint, merekap absensi setiap hari, dan memasukannya ke dalam aplikasi Komdanas sampai dengan membuat rekap absensi bulanan  Mengetik konsep SK Impasing pegawai PTA. Semarang  Mengetik Konsep SK kenaikan Gaji Berkala Pegawai PTA. Semarang  Mengumpulkan Dokumen, mengetik nota Usulan Kenaikan Pangkat serta menyerahkan SK Kenaikan Pangkat yang sudah turun untuk 12 Pengadilan Agama sekoordinator Purwokerto dan Pekalongan  Memproses

usul

/

Permohonan

Pensiun

hakim

dan

pegawai

sekoordinator Purwokerto dan Pekalongan serta mencatat nomor SK pensiun Pegawai PTA Semarang dan Pengadilan Agama sewilayah Jawa Tengah dibuku Pensiun serta megarsipkannya  Mengetik Konsep SPP, SPMT, SPMJ Hakim tinggi PTA. Semarang dan Ketua Pengadilan Agama sewilayah PTA. Semarang yang baru dilantik  Mengetik konsep SPMT, SPMJ diawal tahun untuk12 Ketua Pengadilan Agama sekoordinator Pekalongan dan Purwokerto


29

 Mengetik surat ijin cuti dan surat tugas pegawai PTA. Semarang serta surat memproses permohonan ijin cuti 12 Ketua Pengadilan Agama sekoordinator Pekalongan dan Purwokerto  Memasukkan

Data

pegawai

Pengadilan

Agama

sekoordinator

Purwokerto dan pekalongan ke dalam aplikasi simpeg dan file kepegawaian  Memproses usulan Karis/Karsu,Karpeg,Taspen, Tanda kehormatan, kartu hijau mahkamah agung, untuk hakim dan pegawai Pengadilan Agama sekoordinator Purwokerto dan Pekalongan 42. Misyanta, S.H.  Mengumpulkan

dokumen-dokumen

untuk

kelengkapan

usulan

kenaikan pangkat eks. karesidenan Surakarta pada periode April dan Oktober, Meneliti berkas serta memproses untuk diteruskan ke BKN dan Badilag MARI  Peremajaan data pada Aplikasi simpeg untuk wilayah eks Kares Surakarta  Menata dan Mengarsipkan dokumen-dokumen file pegawai wilayah eks Kares Surakarta  Menyiapkan

dan

mengarsipkan

segala

kelengkapan

Acara

Pelantikan/Serah Terima, sumpah jabatan PTA dan PA.  Menggandakan,mengirim serta mengarsipkan surat-urat kepegawaian  Membuat,mengirim dan mengarsipkan Surat Ijin Cuti bagi Ketua PA. Se eks Karesidenan Surakarta  Memproses

usulan

Karis/karsu,

Karpeg,

Askes,

Taspen,

Tanda

Kehormatan,Perbaikan Konversi NIP, Pembuatan kartu Hijau MARI Se Karesidenan Surakarta.  Menginventarisir usulan kelengkapan dokumen untuk Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah bagi pegawai dan hakim wilayah karesidenan Surakarta.


30

 Menghimpun

DP3

bagi

Ketua,

Wakil

Ketua,

Hakim

dan

Panitera/Sekretaris Wilayah Karesidenan Surakarta  Menghimpun dan mengarsip SPP,SPMT dan SPMJ wilayah Karesidenan Surakarta 43. Kholil, S.H.  Merekapitulasi laporan bulanan

(RK3-RK12) dan laporan tahunan

tingkat pertama  Merekapitulasi laporan bulanan (LII-PA1), RK1-RK2 dan tahunan perkara banding  Mengupload hasil laporan bulanan dan tahunan perkara Pengadilan Agama dan banding ke Web PTA Semarang  Mengandakan, mengirim dan mengarsipkan hasil rekapan laporan perkara banding ke Badilag dan Kepaniteraan MARI  Mengandakan, mengirim

dan mengarsipkan hasil rekapan laporan

perkara tingkat pertama  Mengemail hasil

laporan perkara bulanan tingkat pertama dan

banding ke Badilag  Membuat (DRP) Daftar Rincian Pengeluaran Belanja DIPA 04 (Badilag)  Menyampaikan Dokumen Keuangan Dipa 04 ke KPPN Semarang II Membuat laporan Pertangunggjawaban keuangan DIPA 04  Membuat Laporan Pertangungjawaban Kegiatan Bintek Kepaniteraan (DIPA 04)  Pengadaan bahan bintek dan penggandaan materi serta penjilidannya  Melakukan Pembukuan Keuangan DIPA 04  Penyetoran Pajak Keuangan DIPA 04  Menatausahakan Pengelolaan Keuangan DIPA 04 dan Rekening DIPA 04 44. Widodo Arif Wicaksono, S.Kom  Menginput register perkara banding ke dalam SIADPTA  Mengetik penetapan PMH, PP


31

 Mengupload perkara terima di website PTA Semarang  Menguploap perkara putus di website PTA Semarang  Mengupload surat - surat dan berita kepaniteraan di website PTA Semarang  Mengetik SK susunan Majelis, senioritas Hakim, senioritas PP, SK Askor, Majelis Ekonomi Syari'ah  Menyiapkan bahan - bahan pengawasan  Menjilid laporan pengawasan  Mengarsipkan laporan pengawasan  Menyiapkan bahan - bahan kegiatan workshop kepaniteraan  Panitia workshop kepaniteraan  Tim pokja ULP PTA Semarang  Tim IT PTA Semarang 45. Yunita Reni Wikatraningrum, S.E.  Menyiapkan bahan rencana dan program kerja bidang umum  Menyiapkan SKP dan uraian tugas sub bagian umum  Menyiapkan usulan manajemen Barang Milik Negara dari satuan kerja dibawahnya  Menyiapkan usulan manajemen Barang Milik Negara tingkat satuan kerja  Menyiapkan

RAB

dan

dokumen

pendukung

manajemen

kerumahtanggan kantor  Mengolah data Laporan Barang Persediaan  Menyiapkan dokumen pelaksanaan belanja barang dan modal  Mengolah data manajemen perpustakaan 46. Hj. Dwi Rina Astuti Setiohedi, S.H.  Melaksanakan transaksi pembayaran belanja  Membuat konsep SPP dan DRPP  Menginput dan mencetak SPM  Menyampaikan SPM beserta ADK-nya ke KPPN


32

 Membuat APS dan LPJ Bendahara  Membuat SSP dan setor pajak ke Bank Persepsi 47. Masnan Eri Yanto  Menerima dan menyetor PNBP ke Kas Negara  Membukukan penerimaan dan penyetoran PNBP PTA Semarang  Membuat Laporan PNBP ke Biro Keuangan BUA MA-RI  Membuat Rekapitulasi Laporan PNBP Peradilan Agama se Jateng  Membuat konsep Rekapitulasi usulan RKA-KL Peradilan Agama se Jateng  Menginput data SAKPA 4 (empat) Lingkungan Peradilan se Jateng  Melaksanakan Rekonsiliasi SAKPA dengan KPPN  Melaksanakan Rekonsiliasi SAKPA dengan DJPb 48. Atik Noviana, S.E.  Mengupdate data pegawai mutasi, kenaikan pangkat atau promosi  Membuat Statistik data pegawai  Memproses UKP Se eks Karesidenan Pati  Mencatat SK yang baru (mutasi,KP,promosi) ke buku ekspedisi dan mendistribusikan SK tersebut untuk per koordinator dan untuk PA (yang bersangkutan)  Mengarsipkan SK yang baru (mutasi,KP,Promosi) ke dalam box file (stopmap hijau) dan SK yang lain yang dibuat PTA. Semarang  Menghimpun DP3,SPMT,SPMJ Ketua dan Hakim Pengadilan Se Eks Karesidenan Pati  Memproses usulan pindah pegawai Se Eks Karesidenan Pati di wilayah PTA Semarang atau di luar wilayah PTA Semarang  Memproses usulan Karis/Karsu, Kartu Hijau, Tanda Kehormatan Satya Karya Lencana dan Karpeg Se Eks Karesidenan Pati  Membuat surat cuti Ketua Se Eks Karesidenan Pati dan mencatat dalam buku catatan cuti  Melaksanakan tugas tugas lain yang diperintahkan atasan


33

49. Hastuti Ramadhana, S.E.  Mengetik penetapan PMH, PP ke dalam SIADPTA.  Menginput Putusan, salinan putusan dan Pertimbangan Hukum ke dalam SIADPTA.  Membuat surat pengantar registrasi perkara Banding ke PA dan para pihak.  Membuat surat pengantar Salinan Putusan Banding ke PA dan para pihak.  Membuat surat Panggilan dan Pemberitahuan ke PA.  Proses penggandaan dan pengiriman surat-surat Register Banding, Salinan Putusan Banding, Panggilan dan Pemberitahuan ke PA dan para pihak. 50. Agung Wibowo, S.Kom  Membuat surat tugas dan surat pengantar  Memvalidasi dan input data pegawai pada aplikasi SIMPEG Badilag Pengadilan Agama Se Eks Karesidenan Kedu.  Memproses dan meneliti usul kenaikan pangkat Karesidenan Kedu serta menata file pegawai Pengadilan Agama Se eks Karesidenan Kedu.  Menghimpun DP3, SPP, SPMT, SPMJ Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Se eks Karesidenan Kedu.  Membantu persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembagian SK, pelantikan/serah terima jabatan, sosialisasi/pelatihan kepegawaian, dll.  Membuat surat cuti Ketua Pengadilan Agama Se Eks Karesidenan Kedu.  Memproses usulan Karis/Karsu, Taspen, tanda kehormatan satya lancana, Karpeg pegawai Pengadilan Agama Se Eks Karesidenan Kedu.  Memproses usulan pindah pegawai Pengadilan Agama Se Eks Karesidenan Kedu dalam wilayah PTA Semarang atau di luar wilayah PTA Semarang.  Memasukkan dan membuat rekap absen pegawai. 51. Mudrik


34

 Membuat konsep pengajuan Belanja Pegawai dengan Aplikasi GPP  Membuat konsep pengajuan Uang makan Pegawai dengan Aplikasi GPP  Membuat konsep pengajuan kekurangan Belanja Pegawai & Gaji susulan  Membuat konsep pengajuan Lembur Pegawai  Membuat rekapitulasi usulan Remunerasi Peradilan Agama se Jateng  Mengarsipkan surat-surat dan peraturan bidang keuangan 52. Ahmadi, S.H.  Menyusun bahan rencana dan program kerja bidang umum  Menyiapkan SKP dan uraian tugas sub bagian umum  Mendokumentasikan usulan manajemen Barang Milik Negara dari satuan kerja dibawahnya  Mendokumentasikan usulan manajemen Barang Milik Negara tingkat satuan kerja  Mendokumentasikan surat masuk dan keluar  Menyiapkan Laporan Kegiatan Tenaga Honorer  Menyiapkan bahan Surat Penunjukan Pemakai Inventaris Kantor  Mendokumentasikan bahan perpustakaan 53. Diah Kusuma Hanuraningtyas, S.Kom  Menyiapkan bahan rencana dan program kerja bidang umum  Menyiapkan SKP dan Uraian Tugas Sub Bagian Umum  Menyiapkan usulan manajemen Barang Milik Negara dari satuan kerja di bawahnya  Menyiapkan usulan manajemen Barang Milik Negara Tingkat Satuan Kerja  Mengolah data laporan administrasi Barang Milik Negara Tingkat Satuan Kerja  Menyiapkan

RAB

dan

dokumen

pendukung

manajemen

Kerumahtanggaan Kantor


35

 Menyiapkan Laporan Barang Persediaan  Menyiapkan dokumen pelaksanaan belanja barang dan modal  Mengolah data manajemen Perpustakaan 54. Sumardi  Menyusun bahan rencana dan program kerja bidang umum  Menyiapkan SKP dan Uraian Tugas Sub Bagian Umum  Mendokumentasikan usulan manajemen Barang Milik Negara dari satuan kerja di bawahnya  Mendokumentasikan usulan manajemen Barang Milik Negara Tingkat Satuan Kerja  Mendokumentasikan Surat Masuk dan Keluar  Menyiapkan Laporan Kegiatan Tenaga Honorer  Menyiapkan bahan Surat Penunjukan Pemakai Inventaris Kantor  Mendokumentasikan bahan perpustakaan 55. Eko Sambudhi - Menyiapkan bahan rencana dan program kerja bidang umum - Menyiapkan SKP dan Uraian Tugas Sub Bagian Umum - Menyiapkan usulan manajemen Barang Milik Negara dari satuan kerja di bawahnya - Mengolah data laporan administrasi Barang Milik Negara Tingkat Wilayah - Menyiapkan usulan manajemen Barang Milik Negara Tingkat Satuan Kerja - Menganalisa usulan belanja modal gedung bangunan dari Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah - Mengkaji

paket

pengadaan

gedung

bangunan

Pengadilan

se

Koordinator Wilayah Jawa Tengah - Menyiapkan RAB dan dokumen pendukung pengadaan barang Kerumahtanggaan Kantor - Menyiapkan Laporan Barang Persediaan


36

- Menyiapkan dokumen pelaksanaan belanja barang dan modal - Mengolah data manajemen Perpustakaan 56. Hapsari Pramiliantoro, S.Kom  Melaksanakan transaksi pembayaran belanja  Membuat konsep SPP dan DRPP  Menginput dan mencetak SPM  Menyampaikan SPM beserta ADK-nya ke KPPN  Membuat APS dan LPJ Bendahara  Membuat SSP dan setor pajak ke Bank Persepsi 57. Akbar Syaiful, S.H.  Membuat form dokumen dalam aplikasi SIADPTA  Melakukan maintenance database SIADPTA  Mengupload perkara teranonimasi ke direktori putusan MA RI  Tim Pokja Barang ULP Mahkamah Agung Korwil Jateng  Tim IT PTA Semarang  Tim Pengelola DIPA PTA Semarang 58. Ubaedul Khakim, A.Md  Monitoring data SIMPEG/E-Doc PA. Se-Eks Karisidenan Semarang dan PTA Semarang.  Monitoring Data Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS) Bagian Kepegawaian PTA Semarang.  Menyelesaikan Usul Karis/Karsu, Taspen, Karpeg, Kartu Hijau, Tanda Satya Lencana.  Menyelesaikan Berkas Usul Kenaikan Pangkat PA Se- Eks Karididenan Semarang dan PTA Semarang (Non Teknis)  Melayani, mendata dan menyelesaikan pembuatan surat tugas. Mengelola/Mengentri data Pegawai pada SAPK - Fungsional (Panitera Pengganti) 59. Drs. Adjuri


37

 Menerima berkas perkara banding  Menyampaikan berkas banding kepada Hakim Anggota untuk dipelajari  Membuat resume setiap perkara banding yang diterima  Mengetik Penetapan Hari Sidang  Mendampingi Majelis Hakim dengan mencatat jalannya sidang  Membuat dan menandatangani catatan sidang  Melaporkan perkara putus kepada Panmud Banding  Mengetik dan menandatangani putusan  Minutasi berkas perkara banding  Menyerahkan berkas banding yang telah diminutasi kepada Panmud Banding  Mengikuti pengawasan dan pembinaan di PA Wilayah PTA. Semarang 60. Hj. Siti Maria Lutfi, S.H., M.H.  Mengetik Penetapan Hari Sidang  Melaksanakan tugas panitera sidang  Membuat Catatan Sidang  Mengetik dan meneliti Putusan / Penetapan  Menandatangani Putusan / Penetapan bersama-sama dengan Majelis Hakim  Melaporkan perkara yang diputus kepada Panmud Banding  Menyusun berkas perkara untuk diminutasi  Menganonimasi Putusan / Penetapan  Mengupload putusan ke direktori / intranet PTA. Semarang  Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Banding  Mengikuti pengawasan dan pembinaan di Pengadilan Agama Wilayah PTA. 61. Hj. Mudjiani, S.H.  Mengetik Penetapan Hari Sidang  Melaksanakan tugas Panitera Sidang


38

 Membuat Catatan Sidang  Mengetik dan meneliti Putusan Penetapan  Menandatangani Putusan/Penetapan bersama-sama dengan Majelis Halkim  Melaporkan perkara yang di putus kepada Panmud Banding  Menyusun berkas perkara yang diminutasi  Menganonimasi Putusan/Penetapan  Mengupload putusan kedirekrori/intranet PTA. Semarang  Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Banding  Mengikuti pengwasan dan pembinaan di Pengadilan Agama Wilayah PTA.Smg  Mengisi register perkara prodeo tingkat Banding 62. H. Wahyudi Dwi Soetoyo, S.H., M.H.  Mengetik Penetapan Hari Sidang  Melaksanakan tugas panitera sidang  Membuat Catatan Sidang  Mengetik dan meneliti Putusan / Penetapan  Menandatangani Putusan / Penetapan bersama-sama dengan Majelis Hakim  Melaporkan perkara yang diputus kepada Panmud Banding  Menyusun berkas perkara untuk diminutasi  Menganonimasi Putusan / Penetapan  Mengupload putusan ke direktori / intranet PTA. Semarang  Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Banding  Mengikuti pengawasan dan pembinaan di Pengadilan Agama Wilayah PTA. 63. Mutakim, S.H.  Mengetik Penetapan Hari Sidang


39

 Melaksanakan tugas Panitera Sidang  Membuat Catatan Sidang  Mengetik dan Meneliti Putusan/Penetapan  Menandatangani Putusan/Penetapan bersama-sama dengan Majelis Hakim  Melaporkan perkara yang diputus kepada Panmud Banding  Menyusun berkas perkara untuk dimutasi  Menganonimasi Putusan/Penetapan  Mengupload putusan/penetapan ke direktori/intranet PTA Semarang  Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Banding  Mengikuti Pengawasan dan Pembinaan di Pengadilan Agama wilayah PTA Semarang 64. Saidah, S.Ag  Mengetik Penetapan Hari Sidang  Melaksanakan tugas Panitera Sidang  Membuat Catatan Sidang  Mengetik dan Meneliti Putusan/Penetapan  Menandatangani Putusan/Penetapan bersama-sama dengan Majelis Hakim  Melaporkan perkara yang diputus kepada Panmud Banding  Menyusun berkas perkara untuk diminutasi  Mengamonimasi Putusan/Penetapan  Mengupload putusan/penetapan ke direktori/intranet PTA Semarang  Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Banding  Mengikuti Pengawasan dan Pembinaan di Pengadilan Agama Wilayah PTA Semarang  Mendistribusikan berkas perkara kepada Ketua Majelis  Melengkapi blangko berkas perkara


40

65. Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H.  Mengetik Penetapan Hari Sidang  Melaksanakan tugas panitera sidang  Membuat catatan sidang  Melaporkan perkara yang diputus kepada Panitera Muda Banding  Mengetik dan meneliti Putusan / Penetapan  Menandatangani Putusan/Penetapan bersama-sama Majelis Hakim  Menggandakan salinan putusan  Menyusun berkas perkara untuk diminutasi  Menganonimasi Putusan / Penetapan  Meng up-load putusan ke direktori / intranet PTA Semarang  Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Hukum  Mengikuti pengawasan dan pembinaan di Pengadilan Agama wilayah PTA Semarang 66. Khoirun Nisa', S.Ag, M.H.  Mengetik Penetapan Hari Sidang  Melaksanakan tugas panitera sidang  Membuat Catatan Sidang  Mengetik dan meneliti Putusan / Penetapan  Menandatangani Putusan / Penetapan bersama-sama dengan Majelis Hakim  Melaporkan perkara yang diputus kepada Panmud Banding  Menyusun berkas perkara untuk diminutasi  Menganonimasi Putusan / Penetapan  Mengupload putusan ke direktori / intranet PTA. Semarang  Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Banding  Mengikuti pengawasan dan pembinaan di Pengadilan Agama Wilayah PTA.


41

67. Tulus Suseno, S.H.  Mengetik Penetapan Hari Sidang  Melaksanakan tugas Panitera Sidang  Membuat Catatan Sidang  Mengetik dan meneliti Putusan Penetapan  Menandatangani Putusan/Penetapan bersama-sama dengan Majelis Hakim  Melaporkan perkara yang di putus kepada Panmud Banding  Menyusun berkas perkara yang diminutasi  Menganonimasi Putusan/Penetapan  Mengupload putusan kedirekrori/intranet PTA. Semarang  Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Banding  Mengikiti pengwasan dan pembinaan di Pengadilan Agama Wilayah PTA.Smg 68. Budi Djoko Walujo, S.H.  Mengetik Penetapan Hari Sidang  Melaksanakan tugas panitera sidang  Membuat Catatan Sidang  Mengetik dan meneliti Putusan / Penetapan  Menandatangani Putusan/Penetapan bersama-sama dengan Majelis Hakim  Melaporkan perkara yang diputus kepada Panmud Banding  Menyusun berkas perkara untuk diminutasi  Menganonimasi Putusan/Penetapan  Mengupload putusan ke direktori / intranet PTA Semarang  Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Banding  Mengikuti pengawasan dan pembinaan di Pengadilan Agama wilayah PTA Semarang


42

 Membuat laporan perkara diterima dan diputus  Membuat raport kegiatan sidang Hakim Majelis  Meneliti semua putusan banding sebelum dikirim ke PA  Menulis sampel salinan putusan  Membuat buku laporan keuangan biaya proses (Buku Kas dan Bukubuku bantu) 69. Hj. Maisurotun Idawati, S.H.  Mengetik Penetapan Hari Sidang  Melaksanakan tugas panitera sidang  Membuat Catatan Sidang  Mengetik dan meneliti Putusan / Penetapan  Menandatangani Putusan / Penetapan bersama-sama dengan Majelis Hakim  Melaporkan perkara yang diputus kepada Panmud Banding  Menyusun berkas perkara untuk diminutasi  Menganonimasi Putusan / Penetapan  Mengupload putusan ke direktori / intranet PTA. Semarang  Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Banding  Mengikuti pengawasan dan pembinaan di Pengadilan Agama Wilayah PTA. 70. Faesol Ghozi, S.Ag  Mengetik Penetapan Hari Sidang  Melaksanakan tugas panitera sidang  Membuat Catatan Sidang  Mengetik dan meneliti Putusan / Penetapan  Menandatangani Putusan / Penetapan bersama-sama dengan Majelis Hakim  Melaporkan perkara yang diputus kepada Panmud Banding  Menyusun berkas perkara untuk diminutasi


43

 Menganonimasi Putusan / Penetapan  Mengupload putusan ke direktori / intranet PTA. Semarang  Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Banding  Mengikuti pengawasan dan pembinaan di Pengadilan Agama Wilayah PTA. 71. Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H., M.H.  Mengetik Penetapan Hari Sidang  Melaksanakan tugas panitera sidang  Membuat Catatan Sidang  Mengetik dan meneliti Putusan / Penetapan  Menandatangani Putusan / Penetapan bersama-sama dengan Majelis Hakim  Melaporkan perkara yang diputus kepada Panmud Banding  Menyusun berkas perkara untuk diminutasi  Menganonimasi Putusan / Penetapan  Mengupload putusan ke direktori / intranet PTA. Semarang  Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Banding  Mengikuti pengawasan dan pembinaan di Pengadilan Agama Wilayah PTA. 72. Zainal Abidin, S.Ag  Mengetik Penetapan Hari Sidang  Melaksanakan tugas Panitera Sidang  Membuat Catatan Sidang  Mengetik dan Meneliti Putusan/Penetapan  Menandatangani Putusan/Penetapan bersama-sama dengan Majelis Hakim  Melaporkan perkara yang diputus kepada Panmud Banding  Menyusun berkas perkara untuk diminutasi


44

 Mengamonimasi Putusan/Penetapan  Mengupload putusan/penetapan ke direktori/intranet PTA Semarang  Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Banding  Mengikuti Pengawasan dan Pembinaan di Pengadilan Agama Wilayah PTA Semarang  Mengisi Regester Perkara Tingkat Banding 73. Muhammad Salafudin, S.Ag., M.H.  Mengetik Penetapan Hari Sidang  Melaksanakan tugas panitera sidang  Membuat Catatan Sidang  Mengetik dan meneliti Putusan / Penetapan  Menandatangani Putusan/Penetapan bersama-sama dengan Majelis Hakim  Melaporkan perkara yang diputus kepada Panmud Banding  Menyusun berkas perkara untuk diminutasi  Menganonimasi Putusan/Penetapan  Mengupload putusan ke direktori / intranet PTA Semarang  Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Banding  Mengikuti pengawasan dan pembinaan di Pengadilan Agama wilayah PTA Semarang 74. Dra. Siti Faizah, S.H.  Mengetik Penetapan Hari Sidang  Melaksanakan tugas Panitera Sidang  Membuat Catatan Sidang  Mengetik dan Meneliti Putusan/Penetapan  Menandatangani Putusan/Penetapan bersama-sama dengan Majelis Hakim  Melaporkan perkara yang diputus kepada Panmud Banding


45

 Menyusun berkas perkara untuk diminutasi  Mengamonimasi Putusan/Penetapan  Mengupload putusan/penetapan ke direktori/intranet PTA Semarang  Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Banding  Mengikuti Pengawasan dan Pembinaan di Pengadilan Agama Wilayah PTA Semarang  Membuat surat pengantar pengiriman Salinan Putusan / Salinan Penetapan 75. Dra. Husnawati Zen  Mengetik Penetapan Hari Sidang  Melaksanakan tugas Panitera Sidang  Membuat Catatan Sidang  Mengetik dan Meneliti Putusan/Penetapan  Menandatangani Putusan/Penetapan bersama-sama dengan Majelis Hakim  Melaporkan perkara yang diputus kepada Panmud Banding  Menyusun berkas perkara untuk diminutasi  Mengamonimasi Putusan/Penetapan  Mengupload putusan/penetapan ke direktori/intranet PTA Semarang  Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Banding  Mengikuti Pengawasan dan Pembinaan di Pengadilan Agama Wilayah PTA Semarang  Cek List berkas perkara masuk  Mengisi Buku Jurnal Perkara Banding Sedangkan rekapitulasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebanyak 968 orang dengan rincian sebagai berikut:


46

No.

Satuan Kerja

Jumlah SKP

1

Pengadilan Agama Semarang

58

2

Pengadilan Agama Kendal

42

3

Pengadilan Agama Demak

27

4

Pengadilan Agama Purwodadi

41

5

Pengadilan Agama Salatiga

22

6

Pengadilan Agama Ambarawa

25

7

Pengadilan Agama Pati

32

8

Pengadilan Agama Kudus

26

9

Pengadilan Agama Jepara

24

10

Pengadilan Agama Rembang

19

11

Pengadilan Agama Blora

18

12

Pengadilan Agama Pekalongan

19

13

Pengadilan Agama Pemalang

30

14

Pengadilan Agama Batang

30

15

Pengadilan Agama Brebes

36

16

Pengadilan Agama Tegal

20

17

Pengadilan Agama Slawi

24

18

Pengadilan Agama Kajen

20

19

Pengadilan Agama Banyumas

20

20

Pengadilan Agama Purwokerto

27

21

Pengadilan Agama Cilacap

41

22

Pengadilan Agama Banjarnegara

32

23

Pengadilan Agama Purbalingga

28

24

Pengadilan Agama Magelang

23

25

Pengadilan Agama Temanggung

26

26

Pengadilan Agama Wonosobo

31

27

Pengadilan Agama Purworejo

24

28

Pengadilan Agama Kebumen

31


47

29

Pengadilan Agama Mungkid

23

30

Pengadilan Agama Surakarta

26

31

Pengadilan Agama Klaten

27

32

Pengadilan Agama Sragen

22

33

Pengadilan Agama Boyolali

25

34

Pengadilan Agama Wonogiri

22

35

Pengadilan Agama Sukoharjo

22

36

Pengadilan Agama Karanganyar

23


48

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN Dalam rangka peningkatan dan efektivitas kinerja aparatur Peradilan Agama sudah barang tentu tidak akan terlepas dari unsur pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia terhadap

yang harus dilakukan secara berkala dan terstruktur

aparatur pelaksana peradilan. Pada tahun anggaran 2014 Pengadilan

Tinggi Agama Semarang mempunyai anggaran untuk pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia baik peningkatan kualitas dibidang kepaniteraan yang bertujuan guna meningkatkan kualitas aparatur peradilan dibidang teknis yudisial dan administrasi yudisial

maupun peningkatan

kualitas

dibidang

sekretariat. Namun disamping itu harus diperhatikan agar tidak terjadi kejenuhan dalam pelaksanaan kinerja harus diperhatikan adanya pemberian reward kepada aparatur peradilan yang dipandang cakap dan mampu menorehkan prestasi, yaitu berupa mutasi, baik berupa usulan promosi maupun penyegaran dalam pelaksanaan tugas dalam bentuk rotasi. Dalam hal pembinaan dan pengelolaan aparatur peradilan maupun supporting unit pelaksanaan kinerja akan terbagi dalam beberapa bagian sebagai berikut : A. Sumber daya manusia. Berdasarkan

Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

RI

Nomor:

125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI, dalam bidang kepegawaian

Pengadilan Tinggi Agama Semarang

telah melaksanakan

fungsinya. Beberapa kewenangan dalam bidang kepegawaian itu antara lain rekruitmen, mutasi, promosi, dan pengusulan pensiun. Adapun rekapitulasi data mengenai kewenangan tersebut selama tahun 2014 adalah sebagai berikut: -

Rekruitmen


49

Selama tahun 2014 Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah memproses pengangkatan CPNS ke PNS golongan II sebanyak 2 orang. -

Mutasi 1. Mutasi Kepangkatan No 1

Periode

Jenis KP

Usulan

Realisasi

134

116

Teknis

41

40

Jumlah

175

156

67

66

Teknis

18

18

Jumlah

85

84

260

240

01 April 2014 Teknis Peradilan Non Peradilan

2

01

Oktober Teknis Peradilan

2014

Non Peradilan Total

2. Mutasi jabatan ke luar wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebanyak 34 orang terdiri dari 26 orang hakim/hakim tinggi, 3 orang pejabat kepaniteraan, dan 5 orang tenaga administrasi. 3. Mutasi jabatan ke dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebanyak 24 orang, terdiri dari 23 orang hakim/hakim tinggi dan 1 orang pejabat struktural. -

Promosi Untuk

pengusulan

pengangkatan,

pemindahan,

pemberhentian

dan

pemberhentian sementara bagi PNS yang menduduki jabatan tenaga Teknis Peradilan (Kepaniteraan) sebanyak 52 orang, sedangkan untuk PNS yang menduduki jabatan tenaga Non Teknis Peradilan (Struktural Kesekretariatan) sebanyak 8 orang. -

Pensiun


50

Pensiun PNS yang diproses selama tahun 2014 adalah sebanyak 35 orang, terdiri dari 28 pegawai telah mencapai batas usia pensiun dan 7 orang pegawai dimintakan pensiun karena meninggal dunia. B. Keadaan perkara 1. Perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama se- Jawa Tengah a. Keadaan Perkara Keadaan Perkara - Sisa akhir tahun 2013

: 21.231 perkara

- Perkara diterima tahun 2014

: 84.083. perkara

- Perkara diputus tahun 2014

: 84.380 perkra

- Sisa perkara tahun 2014

: 20.934 perkara

Matrik keadaan perkara Pengadilan Agama se Jawa Tengah tahun 2014 sebagai berikut:

No

Pengadilan Agama

1

2

Keadaan Perkara Sisa

Perkara

Akhir

Masuk

3

4

Jumlah 5

Perkara Putus 6

Sisa

%

7

8

1

Semarang

859

3.367

4.226

3.360

866 80%

2

Kendal

783

2.920

3.703

2.912

791 79%

3

Salatiga

386

1.440

1.826

1.456

370 80%

4

Demak

515

2.284

2.799

2.196

603 78%

5

Purwodadi

854

3.843

4.697

3.651

1.046 78%

6

Ambarawa

388

1.377

1.765

1.408

357 80%

7

Pati

816

2.745

3.561

2.721

840 76%

8

Kudus

290

1.343

1.633

1.363

270 83%

9

Jepara

457

2.080

2.537

2.097

440 83%

10

Rembang

318

1.241

1.559

1.278

281 82%


51

11

Blora

475

1.780

2.255

1.778

477 79%

12

Pekalongan

117

533

650

507

143 78%

13

Pemalang

1.222

3.670

4.892

3.748

1.144 77%

14

Tegal

224

846

1.070

832

238 78%

15

Brebes

1.044

4.677

5.721

4.606

1.115 81%

16

Batang

586

2.383

2.969

2.397

572 81%

17

Slawi

1.071

3.838

4.909

3.919

990 80%

18

Purwokerto

817

2.986

3.803

2.926

877 77%

19

Banyumas

558

2.187

2.745

2.242

503 82%

20

Purbalingga

608

2.382

2.990

2.349

641 79%

21

Cilacap

1.192

6.095

7.287

6.104

1.183 84%

22

Banjarnegara

758

2.848

3.606

2.926

680 81%

23

Magelang

83

292

375

289

86 77%

24

Temanggung

469

1.860

2.329

1.949

380 84%

25

Wonosobo

812

2.541

3.353

2.614

739 78%

26

Purworejo

424

1.688

2.112

1.755

357 83%

27

Kebumen

932

2.905

3.837

2.961

876 77%

28

Mungkid

591

2.742

3.333

2.711

622 81%

29

Surakarta

232

1.042

1.274

1.014

260 80%

30

Klaten

505

2.331

2.836

2.482

354 88%

31

Sragen

597

2.736

3.333

2.776

557 83%

32

Boyolali

461

1.806

2.267

1.836

431 81%

33

Wonogiri

506

1.764

2.270

1.832

438 81%

34

Sukoharjo

353

1.631

1.984

1.564

420 79%

35

Karanganyar

436

1.941

2.377

1.932

445 81%

36

Kajen

492

1.939

2.431

1.889

542 78%

JUMLAH

21.231

84.083 105.314

84.380 20.934

80%

SELURUHNYA


52

b. Penerimaan Perkara Dari jumlah sebanyak 84.083 perkara yang diterima Pengadilan Agama se Jawa Tengah tahun 2014 , dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut : 1).

Izin Poligami

= 233

perkara

2).

Pencegahan Perkawinan

= 6

perkara

3).

Penolakan Perkawinan

= 1

perkara

4).

Pembatalan Perkawinan

= 35

perkara

5).

Kelalaian Kewajiban suami/istri

=

perkara

6).

Cerai Talak

= 23.874

perkara

7).

Cerai Gugat

= 54.011

perkara

8).

Harta Bersama

= 129

perkara

9).

Penguasaan Anak

= 35

perkara

10). Nafkah oleh ibu

= 2

perkara

11). Hak-hak bekas istri

= 3

perkara

12). Pengesahan anak

= 42

perkara

13). Pencabutan Kekuasaan ortu

= 2

perkara

14). Perwalian

= 119

perkara

15). Pencabutan Kekuasaan wali

= 1

perkara

16). Penunjukan orang lain sbg wali

= 1

perkara

17). Ganti rugi terhadap wali

= 0

perkara

18). Asal usul anak

= 66

perkara

19). Penolakan Kawin campur

= 0

perkara

20). Istbat Nikah

= 335

perkara

21). Izin Kawin

= 30

perkara

22). Dispensasi Kawin

= 3.345

perkara

23). Ekonomi Syari’ah

= 25

perkara

24). Wali adlol

= 216

perkara

25). Kewarisan

= 143

perkara

26). Wasiat

= 1

perkara


53

27). Hibah

= 19

perkara

28). Wakaf

= 8

perkara

29). Sadaqah/ Zakat / infaq

= 1

perkara

30). P3HP / Penetapan Ahli waris

= 175

perkara

31). lain-lain

= 975

perkara

c. Penyelesaiaan Perkara Dari jumlah sebanyak 84.380. perkara yang diputus Pengadilan Agama se Jawa Tengah pada tahun 2014 , dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut : 1).

Izin Poligami

= 192

perkara

2).

Pencegahan Perkawinan

=

perkara

3).

Penolakan Perkawinan

= 1

perkara

4).


=

perkara

5).

Kelalaian Kewajiban suami/istri

= 2

perkara

6).

Cerai Talak

= 21.395

perkara

7).

Cerai Gugat

= 49.914

perkara

8).

Harta Bersama

= 54

perkara

9).

Penguasaan Anak

= 30

perkara

10). Nafkah oleh ibu

=

perkara

11). Hak-hak bekas istri

=

perkara

12). Pengesahan anak

= 38

perkara

13). Pencabutan Kekuasaan ortu

= 1

perkara

14). Perwalian

= 103

perkara

15). Pencabutan Kekuasaan wali

= 3

perkara

16). Penunjukan orang lain sbg wali

= 3

perkara

17). Ganti rugi terhadap wali

= -

perkara

18). Asal usul anak

= 54

perkara

19). Penolakan Kawin campur

=

perkara

20). Istbat Nikah

= 263

19

1

perkara


54

21). Izin Kawin

= 50

perkara

22). Dispensasi Kawin

= 3.101

perkara

23). Wali adlol

= 176

perkara

24). Ekonomi Syari’ah

= 10

perkara

25). Kewarisan

= 36

perkara

26). Wasiat

= 1

perkara

27). Hibah

= 2

perkara

28). Wakaf

= 0

perkara

29). Sadaqah / Zakat /Infaq

= 0

perkara

30). P3HP/ penetapan Ahli Waris

= 162

perkara

31). lain-lain

= 838

perkara

32). Ditolak

= 558

perkara

33). Tidak diterima

= 520

perkara

34). Gugur

= 1.186

perkara

32). Dicoret dari pendaftaran

= 818

perkara

36). Dicabut

= 4.848

perkara

d. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Dari Jumlah perkara perceraian yang diputus Pengadilan Agama se Jawa Tengah pada tahun 2014 sebanyak 84.380 perkara, yang merupakan perkara perceraian sebanyak 61.688 perkara. Faktor penyebab terjadinya perceraian

pada tahun 2014 dapat

dikelompokkan sebagai berikut : 1).

Poligami tidak sehat

= 238

perkara

2).

Krisis Akhlak

= 1.063

perkara

3).

Cemburu

= 641

perkara

4).

Kawin Paksa

= 378

perkara

5).

Ekonomi

= 16.682

perkara

6).

Tidak ada tanggung Jawab

= 22.651

perkara

7).

Kawin di bawah umur

= 11

perkara


55

8).

Kekejaman jasmani

= 338

perkara

9).

Penganiayaan /kkjmn mntl

= 12

perkara

10). Dihukum

= 22

perkara

11). Cacat Biologis

= 72

perkara

12). Politis

= 77

perkara

13). Gangguan Pihak ketiga

= 3.056

perkara

14). Tidak ada Keharmonisan

= 14.308

perkara

15). Lain – lain

= 2.137

perkara

e. Perkara Khusus yang Menyangkut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian maupun Poligami harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ijin perceraian maupun ijin poligami dari atasannya yang secara prosedural sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, yaitu memperoleh izin/surat keterangan dari Pejabat yang berwenang. Pada tahun 2014 perkara yang salah satu pihaknya atau kedua-duanya PNS sebanyak 1.971 perkara dapat dirinci sebagai berikut : 1). Cerai talak

= 567

perkara

2). Cerai gugat

= 864

perkara

3). Ijin Poligami

= 0

perkara

dari 1.431 perkara tersebut, terdiri dari : 1). Masih dalam proses

=

444

perkara

2). Selesai

= 1.962

perkara

3). Dicabut

= 28

perkara

2. Perkara Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang a. Keadaan Perkara Banding


56

Perkara tingkat banding tahun 2014 pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebesar 343 perkara, terdiri dari sisa perkara tahun 2013 sebanyak 30 perkara dan

perkara yang diterima pada tahun 2014

sebanyak 313 sedang perkara yang diputus pada tahun 2014 sebanyak 315 sehingga sisa perkara yang belum diputus pada tahun 2014 sebanyak 28 perkara. b. Penerimaan Perkara Banding Keadaan perkara permohonan banding tahun 2014 dari masing masing satuan kerja sebagai berikut :

1.

Pengadilan Agama Semarang

2.

Kendal

9 20.

3.

Salatiga

10 21.

4.

Demak

5.

No

Jumlah Pengadilan No Perkara Agama 27 19. Purwokerto

Jumlah Perkara 17

Banyumas

7

Purbalingga

2

8 22.

Cilacap

6

Purwodadi

8 23.

Banjarnegara

6

6.

Ambarawa

12 24.

Magelang

8

7.

Pati

18 25.

Temanggung

7

8.

Kudus

12 26.

Wonosobo

4

9.

Jepara

10 27.

Purworejo

5

10.

Rembang

3 28.

Kebumen

11

11.

Blora

4 29.

Mungkid

16

12.

Pekalongan

4 30.

Surakarta

19

13.

Pemalang

6 31.

Klaten

14

14.

Tegal

5 32.

Sragen

7

15.

Brebes

4 33.

Boyolali

2

16.

Batang

6 34.

Wonogiri

5

17.

Slawi

8 34.

Sukoharjo

7

18.

Kajen

10 36.

Karanganyar

8


57

Adapun dari perkara banding yang diterima pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang tahun 2014 sebanyak 313 perkara dapat diperinci menurut jenisnya sebagai berikut : 1) Izin Poligami

= 1 perkara

2) Pembatalan Perkawinan

= 3 perkara

3) Cerai Talak

= 118 perkara

4) Cerai Gugat

= 154 perkara

5) Harta Bersama

= 10 perkara

6) Penguasaan Anak

= 4 perkara

7) Perwalian

= - perkara

8) Kewarisan

= 12 perkara

9) Wasiat

= 2 perkara

10) Hibah

= 5 perkara

11) Wali Adhol

= 1 perkara

12) Ekonomi Syari’ah

= 3 perkara

13) Pengesahan asal usul Anak = - perkara 14) Hadlonah

= - perkara

c. Penyelesaian Perkara Banding Perkara banding yang diputus sebanyak 315 dapat dirinci menurut jenisnya sebagai berikut : Dicabut

= 1 perkara

Ijin Poligami

= 1 perkara


= 3 perkara

Cerai Talak

= 122 perkara

Cerai Gugat

= 143 perkara

Harta Bersama

= 13 perkara

Penguasaan anak

= 5 perkara

Perwalian

= 1 perkara

Kewarisan

= 17 perkara


58

Wasiat

= 2 perkara

Hibah

= 5 perkara

Wali Adhol

= 0 perkara

Ekonomi Syari’ah

= 2 perkara

Hadlonah

= 0 perkara

Pengesahan asal usul anak

= 0 perkara

Tidak diterima

= 0 Perkara

Adapun dari segi produktifitas Hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan banding selama tahun 2014, dapat diuraikan sebagai berikut : 1).

Ketua Majelis

: Dr. H. Wildan Suyuthi M,SH.MH

Hakim Anggota

: Dra. Hj. Zulecho.MH : Drs. H. Muhtadin,SH

Perkara yang ditangani 2 perkara dan diselesaikan 2 perkara, sisa 0 perkara 2).

Ketua Majelis

: Drs. H.M. Said Munji,SH.MH

Hakim Anggota

: Drs. H. Ibrahim Kardi,SH.M.Hum : Drs. H. Ichsan Yusuf.SH.M.Hum


Ketua Majelis

: Drs. H. Saiful Fadlany Ghanie.MH

Hakim Anggota

: Drs. H. Anshoruddin,SH.MA : H. Munadi.SH.MH


Ketua Majelis

: Drs. H. Ibrahim Kardi,SH.M.Hum

Hakim Anggota

: Drs. Masruyani,SH.MH : Drs.Badawi.SH.MH : Drs. H. Amin Rosyidi.SH


59


Ketua Majelis

: Dra. Hj. Zulecho.MH

Hakim Anggota

: Drs. H.E. Abd. Rahman,SH : DR. H.M. Arsyad Mawardi,SH.M.Hum


Ketua Majelis

: Drs. H. Masruyani SH.MH

Hakim Anggota

: Drs. H. Muchsin.SH.MH : Drs. H. Muh. Hidayat.SH.MH


Ketua Majelis

: Drs. H. E. Abd. Rahman,SH

Hakim Anggota

: Drs. H. M. Nadjib,SH : Drs. H. Thoyib.M. SH.MH


Ketua Majelis

: Drs. H. Anshoruddin,SH.MH

Hakim Anggota

: Drs. H. Qomaruddin.M.SH : Dra. Hj. Faizah


Ketua Majelis

: Drs. H. Muh. Nadjib.SH

Hakim Anggota

: Drs. H. R. Manshur : Drs.H.Syamsudin Ismail.SH.MH

Perkara yang ditangani 28 perkara dan diselesaikan 25 perkara, sisa 3 perkara 10). Ketua Majelis Hakim Anggota

: Drs. H. Muchsin,SH.MH : Drs. H. Amin Rosyidi,SH : Drs. H. Noor Salim,SH


60


: Drs.H.Badawi.SH.MH : Drs.H.Sulaeman Abdullah.SH.MH : Drs.H.Noor Salim,SH.MH

Perkara yang ditangani 19 perkara dan diselesaikan 18 perkara, sisa perkara 1 perkara. 12). Ketua Majelis Hakim Anggota

: Drs. H. Icksan Yusuf.SH.MH : H. Munadi,SH.MH : Drs. Noor Salim,SH


: Drs. H. Muhtadin,SH : Drs. H. Muh Hidayat.SH.MH : DR. H. M. Arsyad Mawardi.SH.M.Hum


: Drs. H. Qomaruddin M.MH : Drs. H. Sutjipto,SH : Drs. Hj. Faizah


: Drs. H. R. Manshur : Drs. H. Sutjipto.SH : Drs. H. Thoyib,SH.MH


: Drs. H. Miftahuddin.SH : Drs. H. Syamsuddin Ismalil.SH.MH : Drs. H. Munardi,SH.MH


61

Perkara yang ditangani 13 perkara dan diselesaikan 13 perkara, sisa 0 perkara 17). Belum PMH Perkara diterima 343 perkara dan sudah PMH sebanyak 343 perkara, belum PMH 0 perkara . 3. Perkara yang dimohonkan Kasasi Perkara yang dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung RI pada tahun 2014 sebanyak 74 perkara, berasal dari : No

Pengadilan Agama

Perkara Kasasi

No

Pengadilan Agama

Perkara Kasasi

1

2

3

1

2

3

1.

Semarang

10 19.

Banyumas

3

2.

Kendal

1 20.

Purwokerto

6

3.

Demak

0 21.

Cilacap

0

4.

Purwodadi

4 22.

Purbalingga

0

5.

Salatiga

6 23.

Banjarnegara

1

6.

Ambarawa

1 24.

Magelang

2

7.

Pati

1 25.

Temanggung

2

8.

Kudus

3 26.

Wonosobo

1

9.

Jepara

0 27.

Purworejo

3

10.

Rembang

1 28.

Kebumen

2

11.

Blora

0 29.

Mungkid

1

12.

Pekalongan

2 30.

Surakarta

4

13.

Pemalang

1 31.

Klaten

9

14.

Batang

0 32.

Boyolali

2

15.

Brebes

1 33.

Wonogiri

1

16.

Tegal

1 34.

Sragen

0

17.

Slawi

1 35.

Sukoharjo

3

18.

Kajen

0 36.

Karanganyar

2


62

4. Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali Perkara yang dimohonkan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung RI tahun 2014 sebanyak 5 perkara, berasal dari :

No

Pengadilan Agama

1

2

Perkara No PK 3

Pengadilan Agama

Perkara PK

2

3

1

1.

Semarang

1 19.

Banyumas

0

2.

Kendal

0 20.

Purwokerto

0

3.

Demak

0 21.

Cilacap

0

4.

Purwodadi

0 22.

Purbalingga

0

5.

Salatiga

0 23.

Banjarnegara

6.

Ambarawa

0 24.

Magelang

0

7.

Pati

0 25.

Temanggung

0

8.

Kudus

0 26.

Wonosobo

1

9.

Jepara

0 27.

Purworejo

0

10. Rembang

0 28.

Kebumen

1

11. Blora

0 29.

Mungkid

0

12. Pekalongan

0 30.

Surakarta

0

13. Pemalang

0 31.

Klaten

0

14. Batang

0 32.

Boyolali

0

15. Brebes

0 33.

Wonogiri

0

16. Tegal

0 34.

Sragen

0

17. Slawi

0 35.

Sukoharjo

1

18. Kajen

0 36.

Karanganyar

1

5. Putusan yang dimohonkan Eksekusi Perkara yang dimohonkan eksekusi tahun 2014 sebanyak 18 perkara, berasal dari :


63

No

Pengadilan

Perkara

Agama

Kasasi

2

3

1

No

Pengadilan

Perkara

Agama

Kasasi

2

3

1

1.

Semarang

0

19.

Banyumas

0

2.

Kendal

0

20.

Purwokerto

6

3.

Demak

0

21.

Cilacap

0

4.

Purwodadi

0

22.

Purbalingga

0

5.

Salatiga

0

23.

Banjarnegara

1

6.

Ambarawa

0

24.

Magelang

1

7.

Pati

2

25.

Temanggung

1

8.

Kudus

1

26.

Wonosobo

0

9.

Jepara

2

27.

Purworejo

0

10. Rembang

0

28.

Kebumen

0

11. Blora

0

29.

Mungkid

0

12. Pekalongan

1

30.

Surakarta

0

13. Pemalang

0

31.

Klaten

1

14. Batang

0

32.

Boyolali

0

15. Brebes

0

33.

Wonogiri

0

16. Tegal

0

34.

Sragen

0

17. Slawi

0

35.

Sukoharjo

1

18. Kajen

0

36.

Karanganyar

0

C. Pengelolaan sarana dan prasarana. 1. Sarana dan Prasarana Gedung. Bermula dari masuknya 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah satu atap Mahkamah Agung RI menjadikan semua pengelolaan administrasi dan sarana serta prasarana gedung berpindah dari yang semula berada di bawah Kementerian masing-masing menjadi di bawah Mahkamah Agung RI. Sudah barang tentu untuk sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur 4


64

(empat) lingkungan peradilan harus memenuhi kriteria standar Mahkamah Agung

RI,

diantaranya

adalah

sarana

gedung

kantor

beserta

kelengkapannya. Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mewilayahi 36 kantor Pengadilan Agama hingga tahun 2014 sudah memiliki sarana dan prasarana gedung kantor yang memenuhi standar prototipe Mahkamah Agung RI sejumlah 36 gedung kantor Pengadilan Agama dan tinggal 1 Kantor Pengadilan Tinggi Agama yang hingga kini masih menempati gedung eks Departemen Agama yang tidak standar dan bahkan ada wacana di jalan Hanoman sebentar lagi ada pelebaran jalan, yang tepatnya jalan tersebut didepan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan pada tanggal 09 Desember 2014 PTA Semarang telah membuat usulan relokasi kantor yang ditujukan ke Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta dengan Nomor Surat W11-A/2868/OT.00/XII/2014. 2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung. Oleh karena sarana dan prasarana gedung Pengadilan Agama se- Jawa Tangah belum sepenuhnya memenuhi standar prototipe Mahkamah Agung RI, maka sudah barang tentu sarana dan prasarana fasilitas gedung juga belum sesuai dengan standar Mahkamah Agung RI, hingga kini Pengadilan Tinggi Agama Semarang

dalam hal sarana dan prasarana kinerja masih

menitik

penyelesaian

beratkan

pada

pembangunan

gedung-gedung

Pengadilan Agama se- Jawa yang memenuhi standar prototipe Mahkamah Agung RI.

Setelah dirasa semua gedung Pengadilan Agama memenuhi

prototipe, baru kemudian arah kebijakan ke pemenuhan sarana dan prasarana kelengkapan gedung kantor. 3. Pengelolaan Teknologi Informasi Teknologi Informasi ( TI ), adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan,

mengomunikasikan

dan/atau

menyebarkan

informasi

Teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan


65

tinggi untuk pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data baik berupa teks maupun numeric. TI adalah bidang pengelolaan teknologi dan mencakup berbagai bidang yang termasuk tetapin tidak terbatas pada hal-hal seperti proses, perangkat lunak komputer, sistem informasi, perangkat keras komputer, bahasa program, dan data konstruksi. Singkatnya, apa yang membuat data, informasi atau pengetahuan yang dirasakan dalam format visual apapun, melalui setiap mekanisme distribusi multimedia, dianggap bagian dari TI. TI menyediakan bisnis dengan empat set layanan inti untuk membantu menjalankan strategi bisnis, proses

bisnis otomatisasi, memberikan

informasi, menghubungkan dengan pelanggan, dan alat-alat produktivitas. TI melakukan berbagai fungsi (TI Disiplin/Kompetensi) dari meng-instal Aplikasi untuk merancang jaringan komputer dan Database informasi. Beberapa tugas yang TI lakukan mungkin termasuk managemen data, jaringan, rekayasa perangkat keras komputer, database dan desain perangkat lunak, serta manejemen dan administrasi sistem secara keseluruhan. Era sarana dan prasarana kinerja manual kini telah bergeser ke juga sarana kerja elektrik, sehingga institusi manapun yang menguasai teknologi informasi akan sangat berpengaruh pada efektifitas dan efisiensi kinerja dan outcomes kinerja akan lebih terukur. Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya juga tidak terlepas dari teknologi informasi, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak. a. Perangkat Keras. Perangkat

Keras Teknologi Informasi (Hardware) merupakan semua

bagian yang berkaitan dengan teknologi informasi dalam bentuk fisik. Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam rangka melaksanakan tugas agar efektif dan efisien telah menyiapkan sarana dan prasarana kinerja


66

teknologi informasi berupa perangkat keras sebagai berikut : -

PC Unit

Jumlah : 38 unit yang tersebar pada ruangan Resepsionis, Pansek, Wakil Ketua, Kepegawian Umum, Keuangan, Panmud Banding, Panmud Hukum dan Hakim. Penggunaan : Sebagai alat bantu pelaksnaan tupoksi baikn dalam perencanaan, monitoring, analisa dan pelaporan dalam bentuk naskah, spreadsheet maupun grafik. Selain digunakan sebagai unit penunjang unit IT yang lain seperti fingerprint, jaringan, server dll. - LAP-TOP Jumlah : 35 unit yang digunakan pejabat dan staf sesuai dengan SK Penanggung Jawab / SK Penunjukan. Penggunaan : Sebagai alat bantu pelaksanaan tupoksi dilapangan baik dalam pelaksanaan kegiatan workshop, orientasi, konsultasi, rekonsiliasi, pengawasan dan kegiatan luar kantor lainnya. - Modem Jumlah : 6 unit sesuai SK No. W11-A/615/PL.04/II/2012 berupa mobile modem GSM. Penggunaan : Digunakan sebagai alat bantu pengakses internet pada laptop sesuai SK No. W11-A/614/PL.04/II/2012. Modem digunakan dalam pelaksanaan kegiatan luar kantor seperti rekonsiliasi, konsultasi dll. - Jaringan Jumlah : 1 paket jaringan yang terdiri dari jaringan kabel (LAN) dan birkabel (wifi). Penggunaan : Sebagai saluran pertukaran data dari berbagai device IT yang

dapat

mengaksesnya.

Jaringan

diaplikasikan

untuk

dapat

mengkoneksikan jaringan inter dan intranet. Setiap PC, fotokopi dan


67

fingerprint terkoneksin melalui jaringan kabel (LAN) sedangkan untuk Laptop,HP dll dikoneksikan jaringan nirkabel (wifi). - Server Jumlah : 2 buah yang berada di ruang server Penggunaan : Digunakan sebagai penyimpanan data (storage), pembawa portal internet, email intranet dan router jaringan internet. - Fingerprint. Jumlah : 1 buah ditempatkan di ruang reseptionis Penggunaan : Digunakan sebagai alat absensi para pegawai.

b. Perangkat Lunak Perangkat Lunak (software) adalah kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perngkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah, maupun dokumen serta arsip lainnya. Perangkat Lunak (sofware) merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri, data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah, maupun

catatan-catatan

yang

diperlukan

oleh

komputer

untuk

menjalankan perintah yang dijalankannya. Untuk mencapai keinginannya tersebut dirancanglah suatu susunan logika, logika yang disusun ini diolah melalui perangkat lunak, yang disebut juga dengan program beserta data-data yang diolahnya. Pengolahan pada software ini melibatkan bebarapa hal, diantaranya adalah sistem operasi program, dan data. Sofware ini

mengatur sedemikian rupa sehingga logika yang ada

dapat dimengerti oleh mesin komputer. Dalam rangka guna memudahkan kinerja Pengadilan Tinggi Agama


68

Semarang juga membekali diri dengan sistem operasi yang digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer agar saling terhubung satu sama lainnya, perangkat lunak yang ada pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah sebagai berikut :

Sofware Pengadilan Tinggi Agama Semarang - Website pta-semarang.go.id Penggunaan : sebagai sarana komunikasi dan transparansi Pengadilan kepada masyarakat. - Forum.pta-semarang.go.id Penggunaan : sebagai sarna komunikasi berbagai macam hal tupoksi antar pemegang kepentingan berbagai operator aplikasi di Pengadilan di Jawa . - Korwil.pta-semarang.go.id Penggunaan : sebagai sarana komunikasi antara PTA Semarang sebagai koordinator wilayah Pengadilan di Jawa . - Portal Intranet Penggunaan : sebagai portal web intranet untuk mengkomunikasikan keadaan kantor secara statistik maupun situasional. - LAN Messenger Penggunaan : sebagai alat bantu komunikasi pada LC/Laptop dalam bentuk texk message. - SIADPTA Penggunaan : sebagai sistem informasi administrasi keperkaraan.


69

D. Pengelolaan keuangan Pengelolaan

Bidang Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang

adalah pengelolaan keuangan DIPA Pengadilan Agama se Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Tahun Anggaran 2014 yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Adapun rincian masingmasing belanja adalah sebagai tersebut dibawah ini : DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi MA-RI) NO

SATKER

PAGU DIPA

1

2

3

1

PTA

PA

Belanja Pegawai

17.967.314.000

17.908.699.185

99,67

58.614.815

Belanja Barang

1.711.153.000

1.671.264.585

97,67

39.888.415

0

0

0

0

PEMALANG

6.593.389.000

6.417.160.651

97,33

176.228.349

Belanja Pegawai

6.096.459.000

5.973.443.521

97,98

123.015.479

496.930.000

443.717.130

84,6

53.212.870

0

0

0

0

TEGAL

3.580.794.000,00

3.403.118.034

95,04

177.675.966

Belanja Pegawai

3.016.698.000,00

2.921.420.064

96,84

95.277.936

564.096.000

481.697.970

85.82

82.398.030

-

-

-

-

BREBES

8.421.250.000

7.750.730.265

92,04

670.519.735

Belanja Pegawai

7.935.040.000

7.273.672.684

91,67

661.367.316

486.210.000

477.057.581

94,73

9.152.419

-

-

-

-

BATANG

4.325.460.000

4.279.591.223

107,98

45.868.777

Belanja Pegawai

3.849.341.000

3.815.819.127

99,12915294

33.521.873

Belanja Barang Belanja Modal 5

PA

6 98.503.230

Belanja Modal PA

5 99,5

Belanja Barang

4

4

SISA DANA

19.579.963.770

Belanja Modal PA

%

19.678.467.000

Belanja Barang

3

Rp.

SEMARANG

Belanja Modal 2

TOTAL REALISASI


70

Belanja Barang

476.119.000

463.772.096

96,70096239

12.346.904

0

0

0

0

SEMARANG

11.434.843.000

10.648.220.394

93,12082723

786.622.606

Belanja Pegawai

10.252.810.000

9.469.303.884

92,35813288

783.506.116

Belanja Barang

482.033.000

479.081.510

98,82441742

2.951.490

Belanja Modal

700.000.000

699.835.000

99,97642857

165.000

SALATIGA

3.234.145.000

3.207.524.234

99,17688397

26.620.766

Belanja Pegawai

2.728.189.000

2.702.165.395

99,04612162

26.023.605

505.956.000

505.358.839

99,88053891

597.161

0

0

0

0

KENDAL

7.262.370.000

7.239.076.491

99,67925747

23.293.509

Belanja Pegawai

6.819.652.000

6.808.473.135

99,83607866

11.178.865

442.718.000

430.603.356

98,04716523

12.114.644

0

0

0

0

DEMAK

4.592.330.000

4.567.142.072

99,67505458

25.187.928

Belanja Pegawai

3.878.215.000

3.854.472.072

99,38778722

23.742.928

Belanja Barang

534.115.000

532.920.000

99,77626541

1.195.000

Belanja Modal

180.000.000

179.750.000

99,86111111

250.000

PURWODADI

8.212.935.000

8.156.451.779

99,31226509

56.483.221

Belanja Pegawai

7.624.749.000

7.610.959.629

99,81914984

13.789.371

588.186.000

545.492.150

95,05714923

42.693.850

0

0

0

0

PATI

6.173.277.000

6.143.037.438

85,60289642

30.239.562

Belanja Pegawai

4.587.380.000

4.582.930.656

99,90300904

4.449.344

485.897.000

476.722.157

98,73501041

9.174.843

Belanja Modal

1.100.000.000

1.083.384.625

98,48951136

16.615.375

KUDUS

4.442.038.000

4.337.103.176

97,63768739

104.934.824

Belanja Pegawai

3.989.239.000

3.903.515.513

97,85113183

85.723.487

Belanja Modal 6

7

PA

PA


PA


10

PA

PA


PA

Belanja Barang

12

PA


71

Belanja Barang

452.799.000

433.587.663

96,15257524

19.211.337

0

0

0

0

JEPARA

7.978.967.000

7.918.539.653

99,24266704

60.427.347

Belanja Pegawai

3.440.876.000

3.421.321.828

99,43170948

19.554.172

442.091.000

427.497.325

96,901187

14.593.675

Belanja Modal

4.096.000.000

4.069.720.500

99,35841064

26.279.500

REMBANG

3.651.908.000

3.530.733.700

96,68189067

121.174.300

Belanja Pegawai

3.192.795.000

3.078.293.655

96,41375832

114.501.345

459.113.000

452.440.045

98,57623778

6.672.955

0

0

0

0

BLORA

3.019.824.000

2.991.191.059

99,05183411

28.632.941

Belanja Pegawai

2.549.246.000

2.537.998.659

99,55879735

11.247.341

470.578.000

453.192.400

96,76551302

17.385.600

0

0

0

0

MAGELANG

3.382.838.000

3.284.586.816

97,0955989

98.251.184

Belanja Pegawai

2.779.606.000

2.694.881.703

96,95193142

84.724.297

Belanja Barang

423.232.000

409.955.113

96,58216382

13.276.887

Belanja Modal

180.000.000

179.750.000

99,86111111

250.000

TEMANGGUNG

4.183.247.000

4.174.592.163

99,7931072

8.654.837

Belanja Pegawai

3.714.045.000

3.708.847.913

99,86006936

5.197.087

469.202.000

465.744.250

99,34634395

3.457.750

Belanja Modal

0

0

0

0

WONOSOBO

5.437.146.000

5.395.652.705

99,23685524

41.493.295

Belanja Pegawai

4.998.494.000

4.971.671.771

99,46339379

26.822.229

438.652.000

423.980.934

96,99260515

14.671.066

Belanja Modal

0

0

0

0

PURWOREJO

3.645.854.000

3.622.465.104

99,35847963

23.388.896

Belanja Pegawai

3.186.643.000

3.171.935.831

99,53847453

14.707.169

Belanja Modal 13

PA

Belanja Barang

14

PA


PA


17

PA

PA

Belanja Barang

18

PA

Belanja Barang

19

PA


72

Belanja Barang

459.211.000

450.529.273

98,41182438

8.681.727

0

0

0

0

KEBUMEN

4.744.465.000

4.741.412.816

99,93566853

3.052.184

Belanja Pegawai

4.239.889.000

4.239.277.499

99,98557743

611.501

504.576.000

502.135.317

99,48979325

2.440.683

0

0

0

0

PURWOKERTO

5.397.727.000

5.356.796.487

99,24170835

40.930.513

Belanja Pegawai

4.884.826.000

4.862.518.314

99,54332691

22.307.686

512.901.000

494.278.173

97,44479685

18.622.827

0

0

0

0

BANYUMAS

3.346.280.000

3.331.119.941

100,2445066

15.160.059

Belanja Pegawai

2.830.701.000

2.818.193.218

99,55813836

12.507.782

515.579.000

512.926.723

99,51488145

2.652.277

0

0

0

0

CILACAP

8.266.588.000

8.090.930.793

97,87509421

175.657.207

Belanja Pegawai

7.690.752.000

7.597.726.588

98,79042502

93.025.412

575.836.000

493.204.205

81,89500072

82.631.795

0

0

0

0

PURBALINGGA

4.414.244.000

4.372.163.181

99,04670383

42.080.819

Belanja Pegawai

3.942.344.000

3.910.975.981

99,20433075

31.368.019

471.900.000

461.187.200

97,91861424

10.712.800

0

0

0

0

BANJARNEGARA

6.509.238.000

6.478.790.857

99,5322472

30.447.143

Belanja Pegawai

6.042.266.000

6.040.923.807

99,9777866

1.342.193

466.972.000

437.867.050

91,53624422

29.104.950

0

0

0

0

KLATEN

4.313.424.000

4.244.178.796

98,39465807

69.245.204

Belanja Pegawai

3.867.268.000

3.824.973.417

98,90634466

42.294.583

Belanja Modal 20

PA


PA


PA


PA


PA


PA


PA


73

Belanja Barang

446.156.000

419.205.379

92,67972644

26.950.621

0

0

0

0

BOYOLALI

3.769.459.000

3.728.178.201

98,90486144

41.280.799

Belanja Pegawai

3.256.809.000

3.240.628.748

99,50318695

16.180.252

512.650.000

487.549.453

96,620533

25.100.547

0

0

0

0

SRAGEN

3.644.722.000

3.597.478.863

99,600126

47.243.137

Belanja Pegawai

3.161.440.000

3.130.780.338

99,03

30.659.662

483.282.000

466.698.525

96,51426338

16.583.475

0

0

0

0

WONOGIRI

3.895.304.000

3.863.405.276

99,42782625

31.898.724

Belanja Pegawai

3.352.787.000

3.326.375.443

99,21225067

26.411.557

542.517.000

537.029.833

98,98857234

5.487.167

Belanja Modal

0

0

0

0

SUKOHARJO

3.531.029.000

3.501.839.194

99,17333429

29.189.806

Belanja Pegawai

2.899.218.000

2.879.587.949

99,32291911

19.630.051

Belanja Barang

451.811.000

442.331.245

97,77634109

9.479.755

Belanja Modal

180.000.000

179.920.000

99,95555556

80.000

KARANGANYAR

4.150.322.000

4.119.518.745

100,4604588

30.803.255

Belanja Pegawai

3.721.624.000

3.693.970.180

99,25694213

27.653.820

428.698.000

425.548.565

99,04649393

3.149.435

Belanja Modal

0

0

0

0

SURAKARTA

3.933.274.000

3.907.849.757

99,35361119

25.424.243

Belanja Pegawai

3.461.630.000

3.443.190.757

99,46732484

18.439.243

471.644.000

464.659.000

98,381411

6.985.000

Belanja Modal

0

0

0

0

AMBARAWA

3.756.481.000

3.733.401.723

99,57

23.079.277

Belanja Pegawai

3.296.321.000

3.274.945.385

99,56

21.375.615

Belanja Modal 27

PA


PA


PA

Belanja Barang

30

31

PA

PA

Belanja Barang

32

PA

Belanja Barang

33

PA


74

Belanja Barang

460.160.000

458.456.338

99,61432102

1.703.662

0

0

0

0

PEKALONGAN

4.762.989.000

4.457.538.161

93,58699256

305.450.839

Belanja Pegawai

4.085.953.000

3.783.710.335

92,60288444

302.242.665

Belanja Barang

497.036.000

494.077.826

99,14193598

2.958.174

Belanja Modal

180.000.000

179.750.000

99,86111111

250.000

SLAWI

4.879.597.000

4.593.634.914

94,13963723

285.962.086

Belanja Pegawai

4.370.459.000

4.107.897.621

93,99236147

262.561.379

509.138.000

485.737.293

93,73398921

23.400.707

0

0

0

0

MUNGKID

4.725.763.000

4.386.743.141

92,82613498

339.019.859

Belanja Pegawai

4.191.565.000

3.861.947.641

92,13617446

329.617.359

534.198.000

524.795.500

98,46208244

9.402.500

0

0

0

0

KAJEN

3.956.975.000

3.907.276.992

98,74404038

49.698.008

Belanja Pegawai

3.291.380.000

3.267.104.636

99,26245636

24.275.364

Belanja Barang

485.595.000

460.422.356

94,07990939

25.172.644

Belanja Modal

180.000.000

179.750.000

99,86111111

250.000

201.248.963.000

197.059.138.565

98

4.189.824.435

Belanja Modal 34

PA

35

PA


PA


PA

JUMLAH TOTAL

DIPA 04 (Manajemen Badan Peradilan Agama) NO

SATKER

PAGU DIPA

1

2

3

1

2

PTA

PA

TOTAL REALISASI

SISA DANA

Rp.

%

4

5

6

SEMARANG

512.108.000

511.608.000

99,90

500.000

Belanja Barang

512.108.000

511.608.000

99,90

500.000

PEMALANG

117.377.000,00

93.580.000,00

79,73

23.797.000,00

Belanja Barang

117.377.000,00

93.580.000,00

79,73

23.797.000,00


75

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

TEGAL

3.605.000

2.200.000

61,03

1.405.000

Belanja Barang

3.605.000

2.200.000

61,03

1.405.000

BREBES

200.510.000

165.991.360

82,78

34.518.640

Belanja Barang

200.510.000

165.991.360

82,78

34.518.640

BATANG

6.215.000

6.110.000

98,31

105.000

Belanja Barang

6.215.000

6.110.000

98,31

105.000

SEMARANG

156.175.000

156.060.000

99,93

115.000

Belanja Barang

156.175.000

156.060.000

99,93

115.000

SALATIGA

5.905.000

5.895.000

99,83

10.000

Belanja Barang

5.905.000

5.895.000

99,83

10000

KENDAL

24.100.000

24.065.000

99,85

35.000

Belanja Barang

24.100.000

24.065.000

99,85

35.000

DEMAK

6.485.000

5.240.000

80,80

1.245.000

Belanja Barang

6.485.000

5.240.000

80,80

1.245.000

PURWODADI

197.625.000

197.609.150

99,99

15.850

Belanja Barang

197.625.000

197.609.150

99,99

15.850

PATI

8.610.000

8.100.000

94,08

510.000

Belanja Barang

8.610.000

8.100.000

94,08

510.000

KUDUS

4.175.000

4.170.000

99,88

5.000

Belanja Barang

4.175.000

4.170.000

99,88

5.000

JEPARA

7.065.000

7.000.000

99,08

65.000

Belanja Barang

7.065.000

7.000.000

99,08

65.000

REMBANG

22.630.000

22.605.000

99,89

25.000

Belanja Barang

22.630.000

22.605.000

99,89

25.000


76

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

BLORA

6.000.000

5.840.000

97,33

160.000

Belanja Barang

6.000.000

5.840.000

97,33

160.000

MAGELANG

2.210.000

2.210.000

100

0

Belanja Barang

2.210.000

2.210.000

100

0

TEMANGGUNG

6.270.000

6.093.000

97,18

177.000

Belanja Barang

6.270.000

6.093.000

97,18

177.000

WONOSOBO

126.365.000

126.155.000

99,83

210.000

Belanja Barang

126.365.000

126.155.000

99,83

210.000

PURWOREJO

6.865.000

6.865.000

100

0

Belanja Barang

6.865.000

6.865.000

100

0

KEBUMEN

10.550.000

10.540.000

99,91

10.000

Belanja Barang

10.550.000

10.540.000

99,91

10.000

PURWOKERTO

31.910.000

31.355.000

98,26

555.000

Belanja Barang

31.910.000

31.355.000

98,26

555.000

BANYUMAS

9.065.000

9.055.000

99,89

10.000

Belanja Barang

9.065.000

9.055.000

99,89

10000

CILACAP

174.335.000

170.810.800

97,98

3.524.200

Belanja Barang

174.335.000

170.810.800

97,98

3.524.200

PURBALINGGA

7.645.000

7.364.000

96,32

281.000

Belanja Barang

7.645.000

7.364.000

96,32

281.000

124.470.000

119.500.000

96,01

4.970.000

124.470.000

119.500.000

96,01

4.970.000

BANJARNEGARA Belanja Barang


77

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

KLATEN

6.015.000

5.234.750

87,03

780.250

Belanja Barang

6.015.000

5.234.750

87,03

780.250

BOYOLALI

40.755.000

40.503.000

99,38

252.000

Belanja Barang

40.755.000

40.503.000

99,38

252.000

SRAGEN

7.765.000

5.740.000

73,92

2.025.000

Belanja Barang

7.765.000

5.740.000

73,92

2.025.000

WONOGIRI

23.620.000

22.385.000

94,77

1.235.000

Belanja Barang

23.620.000

22.385.000

94,77

1.235.000

SUKOHARJO

4.950.000

3.900.000

78,79

1.050.000

Belanja Barang

4.950.000

3.900.000

78,79

1.050.000

KARANGANYAR

5.755.000

4.000.000

69,50

1.755.000

Belanja Barang

5.755.000

4.000.000

69,50

1.755.000

SURAKARTA

3.410.000

3.108.800

91,17

301.200

Belanja Barang

3.410.000

3.108.800

91,17

301.200

AMBARAWA

4.540.000

4.530.000

99,78

10.000

Belanja Barang

4.540.000

4.530.000

99,78

10.000

PEKALONGAN

3.855.000

3.855.000

100

0

Belanja Barang

3.855.000

3.855.000

100

0

SLAWI

44.920.000

44.020.000

98,00

900.000

Belanja Barang

44.920.000

44.020.000

98,00

900.000

MUNGKID

43.430.000

42.123.200

96,99

1.306.800

Belanja Barang

43.430.000

42.123.200

96,99

1.306.800

7.090.000

7.090.000

100

0

KAJEN


78

Belanja Barang JUMLAH TOTAL

7.090.000

7.090.000

100

0

1.974.375.000

1.892.511.060

94

81.863.940

E. Dukungan Teknologi Informasi Adapun alamat website dan email seluruh Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang dapat dilihat pada tabel di bawah:

NO.

PENGADILAN AGAMA

ALAMAT WEBSITE

ALAMAT EMAIL

http://pa-semarang.go.id/

[email protected]

1

PA Semarang

2

PA Kendal

http://pa-kendal.go.id/

[email protected]

3

PA Salatiga

http://pa-salatiga.go.id/

[email protected]

4

PA Purwodadi

http://pa-purwodadi.go.id/

[email protected]

5

PA Demak

6

PA Ambarawa

http://pa-demak.go.id/ http://pa-ambarawa.go.id/

[email protected] / [email protected] [email protected] [email protected] /

7

PA Pati

http://pa-pati.go.id/

[email protected] / [email protected]

8

PA Kudus

http://pa-kudus.go.id/

[email protected]

9

Pa Jepara

http://pa-jepara.net/

[email protected]

10

PA Rembang

11

PA Blora

12

PA Pekalongan

13

PA Pemalang

14

http://pa-rembang.go.id/ http://pa-blora.go.id/ http://pa-pekalongan.go.id/

[email protected] / [email protected] [email protected] [email protected] / [email protected]

http://pa-pemalang.go.id/

[email protected]

PA Batang

http://pa-batang.go.id/

[email protected]

15

PA Brebes

http://pa-brebes.go.id/

[email protected]

16

PA Tegal

http://pa-tegal.go.id/

[email protected]

17

PA Slawi

http://pa-slawi.go.id/

[email protected]

18

PA Kajen

http://pa-kajen.go.id/

[email protected]

19

PA Banyumas

http://pa-banyumas.go.id/

[email protected] / [email protected]


79

20

PA Purwokerto

http://pa-purwokerto.go.id/

[email protected]

21

PA Cilacap

http://pa-cilacap.go.id/

[email protected]

22

PA Banjarnegara

http://pa-banjarnegara.go.id/

23

PA Purbalingga

http://pa-purbalingga.go.id/

24

PA Magelang

25

PA Temanggung

26

[email protected] / [email protected] [email protected] [email protected] /

http://pa-magelang.go.id/

[email protected]

http://pa-temanggung.go.id/

[email protected]

PA Wonosobo

http://pa-wonosobo.go.id/

[email protected]

27

PA Purworejo

http://pa-purworejo.go.id/

[email protected]

28

PA Kebumen

http://pa-kebumen.go.id/

[email protected]

29

PA Mungkid

http://pa-mungkid.go.id/

[email protected]

30

PA Surakarta

http://pa-surakarta.go.id/

31

PA Klaten

http://pa-klaten.go.id/

32

PA Sragen

http://pa-sragen.go.id/

33

PA Boyolali

http://pa-boyolali.go.id/

[email protected]

34

PA Wonogiri

http://pa-wonogiri.go.id/

[email protected]

35

PA Sukoharjo

http://pa-sukoharjo.go.id/

[email protected]

36

PA Karanganyar

http://pa-karanganyar.go.id/

[email protected]

[email protected] / [email protected] [email protected] / [email protected] [email protected] / [email protected]

F. Regulasi Tahun 2014 Berikut adalah daftar regulasi/kebijakan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang selama tahun 2014 : No 1

Nomor

Tanggal

Perihal

W11-

12 Maret

Ketentuan Peningkatan

A/808/OT.01.3/III/2014

2014

Penegakan Disiplin Kerja Bagi Hakim, Pejabat dan Staf Peradilan Agama SeJawa Tengah

Keterangan 1. Absensi manual dan fingerscan. 2. Rekonsiliasi data SAKPA – SIMAK BMN. 3. Monitoring data SIMPEG dan SAPK. 4. Ketentuan pakaian dinas. 5. Pelayanan publik. 6. Tindakan terhadap pelanggaran.

2

W11A/1438/KP.05.2/V/2014

30 Mei 2014

Ketentuan Pemberian Ijin

Pegawai Negeri Sipil yang

Cuti Sakit

berhak mengajukan cuti sakit


80

beserta ketentuan melampirkan surat keterangan dokter. 3

W11-

2 September


1. Disiplin jam kerja, tertib

A/2087/OT.01.3/IX/2014

2014

Penegakan Disiplin Kerja

pengisian daftar

Bagi Hakim, Pejabat dan

hadir/pulang.

Staf Peradilan Agama Se-

2. Apel senin pagi.

Jawa Tengah

3. Rekonsiliasi data SAKPA – SIMAK. 4. Monitoring aplikasi SIMPEG dan SAPK. 5. Pelayanan publik. 6. Tindakan pelanggaran.

4 5

W11-

22 Oktober

Pemberitahuan Tentang Cuti

1. Pemberian cuti.

A/2470/KP.05.2/X/2014

2014

dan Apel Senin Pagi

2. Pelaksanaan apel senin.

W11-

10 Nopember


1. Disiplin jam kerja.

A/2620/OT.01.3/XI/2014

2014

Penegakan Disiplin Kerja

2. Penulisan jam dalam

Bagi Hakim, Pejabat dan Staf Peradilan Agama SeJawa Tengah

absensi manual daftar hadir. 3. Pengisian aplikasi Komdanas. 4. Tindakan pelanggaran.


81

BAB IV PENGAWASAN Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang merupakan quality control atas effort aparat Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dikeluarkan oleh aparat Pengadilan adalah produk yang benar-benar akurat, akuntabel dan efisien. Selain kualitas produk hukum, Pengadilan Tinggi Agama Semarang juga bertanggung jawab atas kualitas aparatnya. Beberapa kegiatan pengawasan yang telah dilakukan tergambar dalam ulasan berikut : A. Internal Tahun 2014 Pengadilan Tinggi Agama Semarang melakukan pengawasan sebagai berikut : 1. Pemeriksaan permohonan ijin perceraian bagi Hakim di lingkungan pengadilan Tinggi Agama Semarang. 2. Pemeriksaan

terhadap Pengadilan Agama karena Ketua akan mutasi

dilaksanakan pada bulan Pebruari 2014 sebanyak 7 satker dan pada bulan Nopember 2014 sebanyak 6 Satker. 3. Pemeriksaan terhadap Pengadilan Agama karena Panitera / Sekretaris akan mutasi dilaksanakan pada bulan Juli 2014 sebanyak 7 satker. 4. Pengawasan reguler ke 36 Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Bidang teknis Yustisial, administrasi Yustisial dan administrasi umum yang dilaksanakan pada bulan Mei 2014 dan OKtober 2014. Substansi Pengawasan

oleh Tim pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah

sebagai berikut : 1. Manajemen peradilan meliputi :


82

Program kerja, pelaksanaan/pencapaian target, pengawasan dan pembinaan , kendala dan Hambatan, Faktor – faktor yang mendukung dan evaluasi kegiatan . 2. Administrasi Perkara meliputi : Pola prosedur penerimaan perkara, Pola register perkara, Pola Keuangan Perkara, Pola pelaporan perkara,dan pola Kearsipan perkara . 3. Teknis persidangan meliputi : Bedah berkas perkara, ketepatan waktu

pemeriksaan

dan penyelesaian

perkara, Minutasi perkara . 4. Pelayanan Publik meliputi : Pengelolaan

manajemen,

mekanisme

pengawasan,

kepemimpinan,

Pembinaan dan pengembangan SDM, Pemeliharaan/ perawatan inventaris , Tingkat ketertiban , kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan serta Tingkat pengaduan masyarakat . Pengawasan Bidang realisasi anggaran dilakukan secara berkala dalam bentuk rapat Koordinasi/evaluasi pelaksanaan anggaran yang diikuti oleh Panitera/Sekretaris, Wakil Sekretaris

Ketua,

serta Kaur Keuangan dan Bendahara

Pengadilan Agama Se Jawa Tengah . Substansi rapat koordinasi/evaluasi meliputi laporan realisasi anggaran, evaluasi pelaksanaan belanja modal baik dari segi kualitas maupun ketepatan waktu pelaksanaan, evaluasi dokumen pendukung pelaksanaan anggaran dan kendala yang ada dilanjutkan dengan solusi dan petunjuk teknis dari Pengadilan Tinggi Agama.

B. Evaluasi Dari seluruh pengawasan internal yang telah dilakukan, kemudian dilakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang menggunakan kontrol dengan bantuan Teknologi Informasi. Portal atau tools yang digunakan untuk melakukan evaluasi seperti terlihat dalam tabel berikut :


83

No

Objek Pengawasan

1.

Data

Portal / Tools

perkara http://infoperkara.badilag.net

Time Sequence Setiap hari

Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah 2.

Data

keuangan http://infoperkara.badilag.net

Setiap hari

perkara Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah 3.

Data

Realisasi http://komdanas.mahkamahagung.go.id Setiap bulan

Anggaran 4.

Data

Rekonsiliasi http://komdanas.mahkamahagung.go.id Setiap bulan

Barang

dan

Anggaran 5.

Data

Perkara http://putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap hari

Putusan Portal internal http://192.168.0.69

Setiap hari

Banding 6.

Data

teranonimasi 7.

Data Absensi

http://komdanas.mahkamahagung.go.id Setiap hari


84

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. KESIMPULAN 1. Secara umum pelaksanaan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan 36 Pengadilan Agama se Jawa Tengah sudah berjalan dengan baik. 2. Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan

Tinggi Agama semarang dan

Pengadilan Agama se Jawa Tengah belum mencapai target 91 % perkara dari jumlah perkara yang diterima pada tahun berjalan sehingga target sisa perkara pada ahir tahun maksimal 9 % belum terpenuhi. 3. Pelaksaan administrasi yustisial sudah berjalan dengan baik meskipun demikian

guna

mengeliminir

terjadinya

kesalahan

harus

dilakukan

pengawasan secara berkala. 4. Pelaksaan pembinaan dan pengawasan Pengadilan Tinggi Agama terhadap Pengadilan Agama se Jawa Tengah baik yang menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah dilaksanakan dengan baik. 5. Penatausahaan

bagian

kepegawaian,

keuangan

dan

umum

telah

dilaksanakan baik meskipun untuk bidang penatausahaan barang milik negara masih ditemui sedikit kendala, teruta yang berkaitan dengan inventaris eks Departemen Agama. 6. Hampir semua Pengadilan Agama se Jawa Tengah sangat kekurangan pegawai, terutama untuk staf sekretariat.

Sehingga masih ada jabatan

jabatan kosong pada bagian sekretariat yang belum bisa diisi oleh karena tidak/kurangnya tenaga staf. Sedang bagian kepaniteraan masih dibutuhkan penambahan Panitera Pengganti mengingat semakin bertambahnya volume perkara yang diterima dan semakin banyaknya mutasi hakim yang masuk ke


85

wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang sehingga menjadikan tugas Panitera Pengganti lebih berat. 7. Masih banyaknya kantor Pengadilan Agama ( 14 gedung ) dan juga Kantor Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang belum memenuhi standar prototipe Mahkamah Agung sehingga pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan kurang optimal. Disamping itu mendesak untuk segera diadakan

tanah untuk pembangunan gedung Pengadilan Tinggi Agama

Semarang, Pengadilan Agama Jepara, Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan Agama Cilacap disamping karena semakin mahalnya harga tanah pada empat lokasi tersebut juga karena kini gedung yang sempit dan tidak berlokasi dijalan protokol. 8. Anggaran untuk kebutuhan rutin operasional perkantoran masih kurang memenuhi kebutuhan riil Pengadilan Agama sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menjadi terhambat. B. REKOMENDASI 1. Agar kedepan mohon diupayakan penambahan pegawai pada Pengadilan Agama se Jawa Tengah mengingat velume penambahan pegawai sekarang tidak seimbang dengan volume pegawai yang pensiun. 2. Agar mendapat perhatian untuk Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama yang belum mempunyai tanah dan bangunan gedung sesuai standar prototipe Mahkamah Agung bisa dilakukan pengadaan tanah dan pembangunan gedung kantor. 3. Agar ke depan belanja untuk kebutuhan operasional perkantoran bisa dinaikkan sesuai dengan kebutuhan riil operasional perkantoran. 4. Kedepan agar ada kenaikan pagu anggaran untuk belanja modal sehingga penyelesaian perencanaan pembangunan gedung Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama beserta sarana kelengkapan gedung dapat


86

selesai pada tahun anggaran 2016 sesuai dengan target yang ada dalam renstra Pengadilan Tinggi Agama Semarang tahun 20015 – 2019. 5. Agar dilakukan koordinasi dan pembinaan secara intensif kepada unsur Pimpinan Pengadilan Agama se Jawa Tengah agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan penyelesaian perkara sampai 90 % perkara yang diterima pada tahun berjalan. 5. Agar dilakukan secara berkala pembinaan dan pelatihan kepada seluruh aparatur Peradilan baik yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi maupun etika pegawai guna mewujudkan aparat aparatur Peradilan profesional, berwawasan luas, terampil dalam menjalankan bidang tugasnya dan berakhlaq mulia. C. PENUTUP Demikian Laporan

tahunan tahun 2014 ini kami buat sebagai

visualisasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama se Jawa Tengah selama tahun 2014. Laporan ini terwujud berkat kerja sama yang baik dari semua lini, baik dari unsur hakim maupun non hakim dan sebagai salah satu bentuk tanggung jawaban pelaksanaan kinerja Peradilan Tinggi Agama Semarang kepada publik. Sudah barang tentu dalam laporan ini belum dapat tersaji informasi secara detil namun setidaknya sudah dapat menggambarkan secara global pelaksanaan kinerja Peradilan Agama se Jawa Tengah, teriring harapan semoga tahun yang akan datang laporan ini dapat dijadikan cermin untuk melakukan perbaikan perbaikan kinerja sehingga akan menjadi lebih akuntabel. Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya 2014 ini. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan langkah kita dalam menjalankan tugas yang teah diamanahkan oleh bangsa dan negara. Amin.


87

KATA PENGANTAR. Drs. H. Mansur Nasir, S.H. M.H

Recommend Documents