PENGANTAR
Laporan ini disampaikan untuk memberikan gambaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia sampai dengan tahun 2010. Dengan demikian isi laporan ini berkonsentrasi pada pencapaian-pencapaian program dan kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri PAN Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Dalam pelaksanaannya, Mahkamah Agung memandang bahwa reformasi birokrasi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari reformasi peradilan. Oleh karenanya pelaksanaan reformasi birokrasi menempati prioritas penting dalam upaya mencapai visi baru Mahkamah Agung, yaitu : Menjadi Badan Peradilan yang Agung. Banyak upaya pembenahan atau perubahan sistem yang sudah dilakukan, namun demikian Mahkamah Agung menyadari bahwa sebenarnya pekerjaan terberat dalam perubahan ini adalah memastikan terjadinya perubahan budaya dan pola pikir segenap aparat badan peradilan, untuk terjadi perubahan perilaku. Perubahan pada tingkatan ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dampak perubahan yang diharapkan. Mengingat begitu banyaknya rekomendasi dan agenda perbaikan atau perubahan yang harus dilakukan, maka diperlukan suatu perencaan yang komprehensif dan terpadu untuk memastikan tercapainya hasil yang diharapkan. Oleh karenanya sejak akhir 2009, telah dilakukan upaya penyusunan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035 yang merupakan kelanjutan dari Cetak Biru Peradilan 2004 – 2009. Saat ini Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035 telah selesai dirumuskan. Dalam cetak biru tersebut secara jelas telah digariskan bahwa reformasi birokrasi menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari reformasi peradilan. Sosialisasi buku cetak biru untuk pertama kali telah disampaikan pada seluruh warga badan peradilan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung, yang diselenggarakan di Balikpapan tanggal 11 – 14 Oktober 2010. Menyusul peluncurannya pada rapat kerja nasional, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035 bersama secara khusus juga reformasi birokrasi disosialisasikan untuk para pejabat pengadilan tingkat pertama. Sosialisasi dilaksanakan di tiga area, yaitu Bandung, Batam dan Malang. Memasuki reformasi birokrasi gelombang dua, berdasarkan pemahaman terhadap Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan PerMenPAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 – 2014, Mahkamah Agung segera melakukan penyesuaian. Salah satu diantaranya adalah pembentukan tim reformasi birokrasi Mahkamah Agung yang disesuaikan sebagaimana arahan kedua panduan tersebut. Namun demikian penyesuaian yang dilakukan tetap berada pada koridor spesifikasi lembaga peradilan. Selain kedua panduan tersebut di atas, masih ada sembilan pedoman pelaksanaan program reformasi birokrasi yang kesemuanya adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Memahami kesembilan pedoman tersebut, sangat jelas
terlihat bahwa cukup banyak capaian Mahkamah Agung yang masih relevan dengan program-program dan kegiatan-kegiatan reformasi birokrasi gelombang dua ini.
Demikian laporan ini disampaikan.
Jakarta, Juni 2011 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi
Drs. H. M. RUM NESSA, SH., MH Sekretaris Mahkamah Agung RI
Daftar Isi
Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Grafik Ringkasan Eksekutif ......................................................................................................... Bagian Pertama
1
Reformasi Birokrasi Dalam Reformasi Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.............................................................
28
Bagian Kedua
Reformasi Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.........
35
Bagian Ketiga
Program Quick Wins Mahkamah Agung dan Capaiannya..............
39
Bagian Empat
Capaian Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung: Pelaksanaan Program Dan Kegiatan ......................................................
83
Penutup .............................................................................................................................
159
Daftar Tabel Tabel 1
Program Quick Wins dan Kelanjutan Program
Tabel 2
Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi serta Pencapaiannya
Tabel 3
Program dan Kegiatan Mencegah Tunggakan Perkara
Tabel 4
Dasar Pemikiran Program Quick Wins Mahkamah Agung
Tabel 5
Tempat Lokakarya dan Jadwal Pelaksanaan Lokakarya Diseminasi SK KMA 144/2007
Tabel 6
Jumlah Putusan yang diupload
Tabel 7
Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2009
Tabel 8
Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2010
Tabel 9
Target PNBP Tahun Anggaran 2011
Tabel 10
Pencapaian dan Bukti Pencapaian Quick Wins
Tabel 11
Hasil Penilaian Area dengan Menggunakan Kerangka Kerja Court Excellence
Tabel 12
Pencapaian dan Bukti Capaian Program Arahan Strategi
Tabel 13
Tingkat Kesiapan Organisasi secara umum untuk Berubah
Tabel 14
Aktivitas Sosialisasi (bagian dari manajemen perubahan)
Tabel 15
Daftar Sampel Pengadilan untuk Pelaksanaan Staffing Assessment
Tabel 16
Capaian dan Bukti Capaian Program Penataan Organisasi
Tabel 17
Capaian dan Bukti Capaian Program Penataan Tatalaksana
Tabel 18
Jumlah Peserta yang Mengikuti Sertifikasi Hakim Tipikor
Tabel 19
Jumlah Koleksi Perpustakaan Litbang Diklat Kumdil yang telah Diinput
Tabel 20
Capaian dan Bukti Capaian Program Penataan Sistem Manajemen SDM
Tabel 21
Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun 2010
Tabel 22
Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun 2009 dan 2010
Tabel 23
Rincian Rehabilitasi dan Revonasi
Tabel 24
Progress Penghapusan dan Pemanfaatan Aset Barang Milik Negara Tahun 2010
Tabel 25
Progress Penghapusan dan Pemanfaatan Aset Barang Milik Negara Tahun 2009-2010
Tabel 26
Capaian dan Bukti Capaian Program Penguatan Unit Organisasi
Tabel 27
Capaian dan Bukti capaian Program Perundang-undangan
Tabel 28
Obyek Pemeriksaan Tahun 2009
Tabel 29
Wilayah Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal
Tabel 30
Penindakan Pelanggaran Disiplin Kerja Tahun 2008
Tabel 31
Capaian dan Bukti Capaian Program Pengawasan Internal
Daftar Gambar
Gambar 1.
Milestone Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung
Gambar 2
Pemahaman Perjalanan Reformasi Birokrasi
Gambar 3
Standar Kinerja Penanganan Perkara
Gambar 4
Kegiatan Loka Karya SK KMA 144/2007 di Universitas Indonesia Pada Tanggal 12 Juni 2010
Gambar 5
Publikasi booklet dan poster-poster terkait sosialisasi SK KMA 144/2007
Gambar 6
Snapshot Tampilan Direktori Putusan
Gambar 7
Pengunjung Meja Informasi Mahkamah : Mengakses Website Terkait
Gambar 8
Direktori Putusan Mahkamah Agung
Gambar 9
Tampilan Halaman Depan Aplikasi Database Peraturan Perundang-Undangan
Gambar 10
Tampilan Sistem Informasi Admiministrasi Perkara
Gambar 11
Arsitektur Sistem Pengawasan dan Tampilan Aplikasi Pengaduan
Gambar 12
Cara Kerja Sistem Pelaporan Keuangan Perkara
Gambar 13
Aplikasi Database Kepegawaian
Gambar 14
Tampilan Website BalitbangDiklat Kumdil
Gambar 15
Tampilan Website Mahkamah Agung
Gambar 16
Tampilan Aplikasi Tata Persuratan
Gambar 17
Tampilan SIADPA WEB Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Gambar 18
Tampilan SIADPA WEB Pengadilan
Gambar 19
Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung RI Menandatangani MoU Pengawasan
Gambar 20
Kegiatan Pengambilan Data Uraian Pekerjaan
Gambar 21
Suasana Pemberian Materi Pelatihan
Gambar 22
Simulasi Penyampaian Materi Uraian Pekerjaan oleh Peserta Pelatihan
Gambar 23
International Framework of Court Excellence
Gambar 24
Tahap Aktivitas Staffing Assessment
Gambar 25
Tahapan Asesmen Kompetensi
Gambar 26
Suasana Tes Wawancara Calon Hakim 2009 oleh Panitia Seleksi
Gambar 27
Suasana Psikotes Calon Hakim Periode 2009
Gambar 28
Tim Penyusun Kurikulum Diklat Cakim sedang Membahas Pengembangan AKP Sebagai Bahan Penyusunan Kurikulum Cakim
Gambar 29
Pelatihan Hakim Tipikor Angkatan VI
Gambar 30
Proses Penyusunan Program Pendidikan Calon Hakim Terpadu (PPC)
Gambar 31
Diskusi kelompok peserta pelatihan Hakim Berkelanjutan di Pusdiklat Mahkamah Agung
Gambar 32
Workshop tentang perdilan hubungan industrial di Pusdiklat. Mahkamah Agung
Gambar 33
Skema Alur Penanganan Perkara
Gambar 34
Contoh Brosur Informasi Layanan Pengaduan
Gambar 35
Rapat Kerja Pengawasan bagi Pengadilan Tingkat Banding
Daftar Grafik
Grafik 1
Peningkatan Pembangunan Website Wilayah Peradilan Agama 2009-2010
Grafik 2
Peningkatan Pembangunan Website Wilayah Peradilan TUN 2009-2010
Grafik 3
Peningkatan Pembangunan Website Wilayah Peradilan Militer 2009-2010
Grafik 4
Jumlah Obyek Pengawasan Reguler (Tahun 2004 - 2009)
Grafik 5
Penanganan Pengaduan
