laminginting,sh,mh 'i

PERAN KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT laminGinting,SH,MH

'i

.

Abstract

.

The B ankruptcy Lato N o, 4 Year L998 prooides that the ilebtor forleits its right to maflage andcontrolits assets as of the date of the ileclarution oibankruptq.thrrrafter, the court may appoint a liquiilator or receioer to ffianage the winitiig up and liquiilation of the debtor's asset. B ankruptcy Law N o. 4 Year 7998 hail gio i Tletd to "n an indiaidual and or cioil partnership domiciled in lndonesia with expertise in man-

aging and settlingbankrupt estates, Before the Bankruptcy Laut No.4Year 1.9g8 enacted, Arphan's Chamber(BalaiHartaPeninggalan) is only onereceioer inmanaging and settling

b

ankrupt estates.

Keynotes : Kutator, Pailit, Debitor, Kreilitor, Pengurusan dan Pemberesan Harta

1.

PENDAHULUAN

Dengan dikeluarkannya undang-undang Kepailitan No. 4 Tahun L998 yang merupakan rivisi terhadap faillissements-Verordening L905 (Stbl. 1.905/217) berakibat

pula terhadap perubahan fungsi dan kedudukan kurator yaitu Balai Harta Peninggalan (BHP)I yang dahulu merupakan satu-satunya lembaga pengurus harta pailit telah berbagi dengan swasta yang juga dapat menjadi kurator.

Kedudukan dan tugas BHP berdasarkan Pasal 67 A Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 (untuk selanjutnya disebut UUK No. 4/1998) telah berbagi dengan kurator lain yaitu perorangan atau persekutuan perdata yang memiliki keahlian khusus dan terdaftar pada Departemen Kehakiman. Pasal 67 A UUK No. 4/1998 menyebutkan : (1) Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, adalah :

a. b.

balai Harta Peninggalan; dan kurator lain;

* Staf Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan I Selain tugas pengurusan dan pernberesan harta pailit, BHP juga bertugas sebagai tempat penitipan harta (boedel) warisan dan sebagai pengampu/wali bagi subyek hukum yang belum dewasa.

Vol. 6 No. 1, Aprll 2003

Peran Kurator dalam Pengurusan ....

(2)

Yang dapat menjadi kurator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah : a. perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit; dan b. telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.

Melihat dari Pasal 67 A tersebut ada suatu hal baru dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit yaitu kedudukan dan fungsi dari kurator perorangan dan persekutuan perdata serta kewajiban dan kewenangan yahg dimilikinya dalam pemberesan dan pengurusan harta pailit. |ika dalam peraturan kepailitan lama kedudukan kurator (yaitu BHP) berada di bawah Departemen Kehakiman dan mempunyai fungsi lain selain sebagai pengurus harta pailit juga sebagai penitipan harta wasiat dan warisan, sedangkan kedudukan kurator Perorangan dan persekutuan perdata bukan di bawah atau bagiah dari karyawan Departemen Kehakiman tetapi cukup terdaftar di Departemen Kehakiman uniuk mendapat ijin/ lisensi sebagai kurator di Pengadilan Niaga, sedangkan pengangkatan kurator itu sendiri untuk mengurus dan atau pemberesan harta pailit adalah berdasarkan putusan dari Pengadilan Niaga. Karena kurator diangkat dan diganti oleh Pengadilan Niaga dan ruang lingkupnya dalam Pengadilan Niaga, maka kurator dalam mqpjalankan tugasnya juga bertanggung jawab kepada Hakim Pengawas Pengadilan Niaga yang iuga diangkat dalam putusan Pengadilan Niaga.

2.

PENGERTIAN PAILIT

Sebelum masuk dalam pembahasan peran kurator dalam kepailitan sebaiknya terlebih dahulu kita melihat pengertian pailit itu sendiri. Kata pailit berasal dari bahasa perancis yaitlrfaillite dengan kata kerjanya faillir yang berarti gagal, nyaris

jatuh atau berhenti membayar. Kata kepailitan merupakan terjemahan failisemenf yang arti sebenarnya adalah keadaan berhenti membayar, sehingga pengertian

2 Muhammad Nul Hukum Dagang Mengenai Kepailitan dan Penundaan Pentbayaran. Jakarta, Univ. l7 Agustus 45,1997

Peran Kurator dalam Pengurusan

...

Vol. 6 ilo. 1, Aprll 2003

orang yang daPat dipailitkan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) adalah :

Wr

No. 4 Tahun

199g

"Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar

sedikitnya satu utang yang terah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal2, baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya " Bila ditinjau dari makna Pasal 1 ayat (1) tersebut terdapat suatu kemudahan bagi kreditor untuk menyatakan suatu debitor dalam keadaan pailit. Debitor dapat dinyatakan pailit bila salah satu dari dua atau lebih utangnya tidak dibaya5 yang telah jatuh temPo. Menurut Prof. Bruce A. Markell, seharusnya disebutkan alasan mengaPa debitor itu dipailitkan apakah karena harta yang ada padanya tidak cukup untuk membayar hutangnya pada saat jatuh tempo atau hartanya cukup tetapi tidak mau membayar hutang yang telah jatuh tempo. hartanya tidak cukup, Jika maka layaklah Pengadilan Niaga menyatakan debitor pailit, sedangkan kalau hanya keterlambatan pembayaran hutang yang telah jatuh tempo lalu dipailitkan hal ini sangat berisiko besar bagi debitor yang mempunyai aset cukup besar seperti halnya

yang terjadi pada PT. Modren Land, Tbk., karena dalam dunia lalu lintas pembayaran dalam bisnis sering terjadi keterlambatan pembayaran hutang. Mungkin saja seorang debitor memPunyai sejumlah aset melebihi hutangnya tetapi tidak mempunyai cukup uang yang likuid (cash) untuk membayar hutang_hutangnya yang telah jatuh tempo (practical insolaency).

'

Peraturan kepailitan di Amerika Serikat lebih terperinci, misalnya Bab 11 pasal (h) 303 Bankruptcy Act,3 rnenyebutkan bahwa permohonan pailit hanya dapat diterima jika kreditor menunjukkan bahwa debitor pada prinsipnya tidak membayar hutang yang telah jatuh waktu. pasal 303 (b), .r,".,y"brtkan juga bahwa surat permohonan itu diajukan paling sedikit oleh 3 (tiga) kreditor, dan mempunyai piutang masing-masing kreditor paling sedikit IJS$ lo,z7s. Dengan demikian jelas bahwa peraturan kepailitan di Amerika membatasi jumlah utang yang dapat dimohonkan pailit dan jumlah pemohon kepailitannya lebih dari 2 kreditor.

3 Bruce

Law.

J

\rl akarta: BPHN, I 999.

Vol. 6 No. 1, Aprll 2O0B

reective on Indonesian,s New Drafr Bankrupcy

Peran Kurator dalam pengurusan ....

3.

PENGERTIAN KURATOR

Bila kita kaji secara harafiah kurator berasal dari kata 'curatele' yang artinya pengampu dalam Sistem Hukum Belanda kurator merupakan orang yang menjadi wali/pengampu bagi orang yang tidak cakap dalam bertindak di depan hukum (tidak dewasa). Banyak nama dan istilah yang digunakan untuk kurator ini, dalam terjemahan Bahasa Inggris sendiri terdapat 2 kata yang berbeda. Pada Hukum kepailitan di Amerika, kurator disebut dengan 'trustee' diatur dalam section 704 The llnited State Bankruptcy Code, sedangkan di Sistem Hukum Eropa Kontinental menggunakan kata 'reci?)er', di Mexico disebut dengan 'Sindico'. Ketiga kata tersebut mempunyai makna yang sama dengan makna kata kurator yaitu orang yang diberi kepercayaan dan kewenangan untuk mengurus dan membereskan harta pailit. Sebagaimana disebutkan sebelumnya berdasarkan Pasal 67lJlJKNo. 4/1998, kurator di Indonesia adalah BHP dan kurator lain (perseorangan mauPun persekutuan perdata).

4.

PENGURUSAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR SEBELUM PUTUSAN PAILIT Awal dari tugas kurator adalah putusan dan penetapan Hakim Pengadilan

Niaga terhadap permohonan pailit, tetapi sebelum putusan pailit tersebut diucapkan pengadilan dapat mengangkat kurator atas usulan kreditor atau Kejaksaan, kurator

ihi disebut dengan "kurator sementara". Kurator inilah yang mengadakan pengurusan terhadap harta pailit sementara sebelum putusan pailit. Pengajuan kurator sementara ini dillakukan oleh kreditor maupun Kejaksaan selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan, setiap kreditor mauPun Kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk : a. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan kreditor;

b.

atau menunjuk kurator sementara untuk : 1) mengawasi pengelolaan usaha debitor; dan 2) mengawasi pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitor yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetuiuan

kurator . (Pasal 7 ayat 1 a dan b UUK No' 4 Tahun


..

1998)

Vol. 6 No. 1, April 2003

Ada 2 putusan yang akan ditetapkan Pengadilan Niaga yaitu meletakkan sita jaminan (conseroatoir beslag) dan mengangkat kurator sementara untuk mengawasi debitor. Langkah ini diambil untuk menjaga aset dari debitor (tindakan preventif), agar dapat menjamin pembayaran hutang-hutangnya kepada kreditor dan permohonan tersebut dapat dikabulkan apabila hal tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan kreditor (Pasal 7 ayat2 UUK No. 4 Tahun 1998). Pelaksanaan

sita jaminan ini dapat dilakukan walaupun ada upaya hukum lain, jadi permohonannya hampir sama dengan permohonan uitaoerbaar aerklaard bij uooraad dalam perkara perdata. Kurator sementara yang diangkat mempunyai tugas :

a.

b. .

c.

Mengawasi Pengelolaan Harta Debitor Dengan mengadakan inventarisasi terhadap seluruh aset debitor, baik itu barang bergerak maupun tidak bergerak, hutang-piutang, dan barang-barang yang diagunkan oleh debitor. Sedangkan pengelolaan aset tersebut masih dilakukan oleh debitor, kurator dalam hal ini berperan sebagai pengawas (sarperaisor) dari perbuatan-perbuatan debitor dan mempunyai hak untuk menegor debitor, jika dianggap salah dalam menerapkan sistem pengelolaan terhadap harta debitor dan wajib untuk melaporkan segala perbuatannya kepada kurator sementara terhadap seluruh harta debitor secara periodik sampai adanya putusan pailit yang tetap dari Pengadilan Niaga. Mengawasi Pembayaran Kepada Kreditor Mengawasi pembayaran kepada kreditor, terhadap utang debitor karena menyangkut aset debitor dan pembagian berdasarkan jenis dari para kreditor, hal ini untuk menghindari kecurangan dalam pembayaran hutang kepada kreditor. Mengawasi Pengalihan atau Pengagunan Kekayaan Debitor Kurator melakukan pengawsan untuk mencegah perbuatan debitor untuk mengalihkan hartanya kepada orang lain dan jika debitor melakukan pengalihan dan pengagunan hartanya untuk menambah aset, sebaiknya harus mendapat persetujuan dari kurator dan Hakim Pengawas. Untuk harta-harta debitor yang telah diagunkan kepada kreditor yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan dapat langsung dieksekusi oleh kreditor setelah menunggu tenggang waktu 90 hari.

Vol. 6 No. 1, April 2003


91

5.

PROSES PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA

PAILIT

SETELAH PUTUSAN PAILIT Pasal 67 UUK No. 4/1998, terdapat pemisahan makna pengurusan dan pemberesan harta pailit, menurut penulis pengurusan merupakan tindakan pengumpulan dan penginventarisasian terhadap harta pailit baik berupa piutang, hutang dan aset yang ada milik debitor dan merupakan harta pailit. Sedangkan pemberesan adalah pembagian hasil penjualan dari harta-harta pailit kepada para kreditor, negara, karyawan, upah kurator dan kepada orang yang berhak secara hukum mendapatkannya. Sehingga perincian tugas pengurusan dan pembersan adalah sebagai berikut :

5.1

Dalam Proses Pengurusan Harta Pailit

a.

Setelah hakim membacakan putusan pailit bersamaan dengan pengangkatan Hakim Pengawas dan kurator, maka kurator dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari setelah putusan diucapkan harus mengumumkan putusan pailit

b.

c.

dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dua surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas. Dalam waktu paling lama 2 hari setelah putusan pailit, kurator mengadakan pencatatan harta pailit dengan mengadakan penyegelan terhadap barangbarang pailit dan menyimpan semua surat, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda-terimanya. Lalu kurator membuat suatu daftar yang berisi namLa kreditor, tempat tinggal kreditor, jumlah piutang masing-masing kreditor, sifat piutang masing-masing kreditor, jumlah piutang debitor dan sifat piutang debitor. Kurator kemudian memanggil semua kreditor yang mempunyai hak suara dengan surat tercatat atau melalui kurir dan iklan dalam dua surat kabar harian dengan memuat materi rapat untuk mengadakan pencocokan piutang agar tidak terjadi keberatan terhadap penagihan yang akan diterimnya (rapat ini disebut sebagai rapat verifikasi). Dalam rapat pencocokan ini, kurator menyarankaii untuk diadakan perdamaian. Jika perdamaian ini ditolak, maka demi hukumberadalah harta pailit itu dalam keadaan tidak mampu membayar dan kurator atau seorang kreditor yang hadir dalam rapat tersebut boleh


....

vol. 6 No. 1, April 2003

mengusulkan supaya perusahaan si pailit dapat dilanjutkan. Kurator dapat melanjutkan usaha debitor pailit atas persetujuan panitia kreditor, jika ada, dan apabila tidak ada, atas persetujuan Hakim pengawas. Tindakan ini dapat dilakukan walaupun ada kasasi dan peninjauan kembali. setiap tiga bulan, kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya, laporan tersebut terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dipungut bayaran, Hakim pengawas dapat memperpanjang jangka waktu pelaporan tersebut. ]ika tercapai perdamaian dan telah mend apat homologasi (pengesahan) dari hakim, kurator harus memberikan pertanggungjawaban kepada kreditor di hadapan Hakim Pengawas dan mengembalikan kepada kreditor semua benda, uang, buku, dan dokumen yang menyangkut harta pailit.

d.

e.

5.2.

Proses Pemberesan Harta

pailit

Setelah prosedur-prosedur di atas dilalui, maka kurator melakukan tugas pemberesan harta pailit dengan mengadakan pembayaran kepada kreditor yang

terdiri dari:

a. '

Menjual semua benda debitor pailit secara lelang atau di bawah tangan dengan izin Hakim Pengawas. Dalam hal kurator menjual di bawah tangan, harganya tidak boleh di bawah harga yang ditaksir oleh juru taksir (appraisser) yang telah disumpah dan atas persetujuan Hakim pengawas, kurator juga dapat

mengalihkan harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit. Kurator harus melalui pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor apabila usul untuk mengurus perusahaan debitor tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ULIK No. 4/1998, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak atau pengurusan terhadap perusahaan debitor dihentikan

Vo]. 6 No. 1, April 2003

Peran Kurator dalam pengurusan

....

b.

c.

Lalu kurator menyusun daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan dari Hakim Pengawas dan mengumumkan daftar pembagian tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit secara lokal dan nasional. Setelah proses tersebut kurator membayar hutang debitor pailit kepada kreditor dengan urutan sebagai berikuf : 1) Utang pajak, yaitu segala kewaiiban debitor terhadap piutang pajak yang belum dibayar kepada negara. 2)

Utang kepada kreditor preferen, yaitu kreditor pemegang hak tanggungan dan hak gadai, yang dapat bertindak sendiri. Kreditor golongan ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak ada kepailitan (Pasal 56 UUK No. 4/1998). Dari hasil peniualan tersebut, mereka mengambil sebesar piuiangnya, sedangkan kalau ada sisanya disetorkan ke kas kurator sebagai bundel pailit. Sebaliknya bila hasil penjualan tersebut ternyata tidak mencukupi,

maka kreditor tersebut untuk tagihan yang belum dibayar, dapat memasukkan kekurangannya sebagai kreditor bersaing (concurent). Dalam KUHPerdata juga mengatur tentang kreditor preferen yang merupakan pemegang hak hipotik (sekarang tanggungan) dan gadai yang harus didahulukan dari piutang lainnya hal ini dapat kita lihat pada Pasal 11'78 dan Pasal 1150 KuHPerdata. 3) Utang kepada kreditor separatis (istimewa), yaitu kreditor yang karena sifat piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan lebih dahulu dari penjualan harta pailit. Dengan demikian kreditor separatis ini mendapat perlakuan istimewa atas piutang yang berbentuk hipotik dan gadai hal ini dapat dilihat pada Pasal 1134 KuHPerdata yang menyebutkan bahwa hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan hipotik. 4) utang kepada kreditor bersaing (konkuren), pelunasan tagihan-tagihan diabilkan dari harat pailit setelah dikurangi dengan pelunasan untuk kreditor khusus (preferen) dan kreditor istimewa, dibagi menurut besar kecilnya piutang mereka.

urator dan Hakim Dalam Kaitannla Dengan RIJU Kep ailitan. Jakarta, Seminar Kepailitan.


I

....

999.

vol. 6 No. 1, April 2003

5)

5.

Dengan berakhirnya pembayaran tersebut kurator mengumumkan mengenai berakhirnya kepailitan dalam dua surat kabar harian nasional dan debitor kembali ke keadaan hukum seperti sebelum kepailitan dan para kreditor dapat menagih kembali sisa-sisa tagihan mereka dengan syarat bahwa hutang-hutang itu tidak dibantah oleh debitor pada rapat verifikasi.

TANGGUNGIAWABKURATORTERHADAPPERBUATAN YANG MERUGIKAN HARTA PAILIT Dalam menjalankan tugasnya kurator bertanggung jawab

,"r,rn

ua",

kesalahan dan kelalaiannya hal ini dapat kita lihat dalam pasal 67 C UUK No.

4/

yang berbunyi : "Kurator bertanggung jawab, terhadap kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit,. Dari pengertian kalimat tersebut ada suatu tekanan bagi kurator dalam Pengurusan dan pemberesan harta pailit yaitu kurator tidak boleh salah atau lalai dalam melaksanakan tugasnya, akibat dari kelalaian kurator tersebut adalah tanggung jawab di kurator itu sendiri, jika harta pailit berkurang (bertanggung jawab secara pribadi). Dengan demikian kurator harus benar-benar merupakan orang yang telah memahami dan profesional dalam sistem kepengurusan perusahaan dibidangnya. ]ika kurator diduga telah melakukan kesalahan yang disengaja atau lalai yang menyebabkan harta pailit berkurang, kreditor konkuren berdasarkan putusan rapat kreditor yang diselenggarakan berdasarkan pasal g1 uuK No. 4/199g, dapat memberhentikan kurator dan ini memungkinkan kreditor untuk mengajukan gugatan atas perbuatan kurator yang mengurangi harta pailit kepada Pengadilan Niaga. Oleh karena kurator diangkat berdasarkan putusan pailit dan bekerja di bawah Pengawasan dari hakim pengawas, maka pengadilan berhak mengadili kurator dan menyatakan kurator bersalah atau tidak bersalah dan dapat menghukum kurator memberikan ganti rugi terhadap harta pailit yang berkurang jika benar merupakan kesalahan kurator. Selain hukuman gati rugi, kreditor juga dapat mengajukan gugatan pidana bila kurator dengan sengaja mengadakan kerja sama atau dengan usaha sendiri melakukan penggelapan, penipuan dan atau 1.998,



....

pemalsuan terhadap harta pailt sesuai dengn Pasal 372,378 dan 253 KUHPidana pada Pengadilan Negeri.

7.

SYARAT "KEPENTINGAN" YANG TIDAK BOLEH DIMILIKI KURATOR TERHADAP KREDITOR DAN DEBITOR Dalam menjalankan tugasnya kurator tidak boleh memiliki benturan

kepentingan(conflict of interest) dengan debitor dan kreditor dan dalambekerja harus independen (bebas dari pengaruh debitor maupun kreditor). Pasal 1,3 ayat (3) UUK No. 4/1998 menyebutkan : "(3) Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor dan

kreditor" Makna "independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan" adalah bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitor atau kreditor dan kurator tidak memitiki kepentingan ekonomis dengan kepentingan debitor atau kreditor. Hal ini dimaksudkan agar kurator dapat menjalankan tugasnya berdasarkan profesinya bukan berdasarkan kepentingan ekononmis' Keberadaan kurator tidak tergantung dari debitor dan kreditor karena kurator diangkat oleh Pengadilan Niaga, sehingga kurator memPunyai wewenang penuh menjalankan tugasnya dibawah pengawasan dari Hakim Pengawas. Debitor dan kreditor tidak boleh mempengaruhi kerja dari kurator, tetapi dapat mengaiukan usulan penggantian kurator dan memberhentikan kurator. Kurator bukan nmerupakan pesaing dari kreditor ataupun debitor dalam bisnis sejenis dan usaha yang sama dan bukan pemilik, Pemegang saham mauPun karyawan dari perusahaan dari salah satu kreditor atau debitor. Karena dikhawatirkan akan melakukan pengalihan harta pailit debitor untuk kepentingan kreditor dengan menurunkan nilai penjualan harta pailit bekerjasama dengan debitor. Pada prinsipnya penetapan ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya kolusi di antara debitor atau kreditor dengan kurator yang dapat merugikan pihak lain dan mengurangi nilai dari harta pailit.

96


..-.

Vol. 6 No. 1, Aprit 2003

8.

PENGAWASANTERHADAPKURATOR

Kurator dalam melaksanakan tugasnya diawasi oleh Hakim pengawas yang diangkat secara bersamaan dengan pengangkatan kurator dan putusan pernyataan pailit. Dalam putusan pailit harus diangkat: a. seorang Hakim pengawas yang ditunjuk dalam lingkungan Hakim pengadilan Niaga; dan b. Kurator.

Kurator dalam setiap 3 (tiga) bulan sekali atau lebih sesuai dengan kebijaksanaan Hakim pengawas harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai harta pailit dan pelaksanaan tugasnya dan laporan yang diberikan kurator tersebut bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap . orang tanpa dipungut biaya. Hakim Pengawas akan mengawasi proses pengurusan dan pemberesan yang dilakukan oleh kurator dan juga berwenang memberikan atau tidak memberikan izin/persetujuan. Ada beberapa hal perbuatan hukum kurator yang harus mendapat persetujuan/izin Hakim Pengawas antara lain : a' Dalam hal melakukan pinjaman dari pihak ketiga kurator perlu membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya (Pasal 57 ayat (4) UUK No. 4/1998).

b.

Untuk menghadap di muka pengadilan, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam sebagaimana yang diatur dalam pasal36,39 Pasal 37 ayat (2) (pasal 67 ayat (S) UUK No. 4/1998).

c' . d' e.

Apabila terdapat lebih dari satu kurator, maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para kurator memerlukan persetujuan dari t/z (setengah) jumlah para kurator dan tindakan itu harus mendapat persetujuan dari Hakim Pengawas. (pasal 70 A ayat (1) dan (2). Dalam hal melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit, apabila dalam putusan pernyataan pailit tidak diangkat panitia kreditor. (pasal 95 ayat (1) dan (2). Dalam hal mengalihkan harta pailit sepanjang untuk menutup ongkos kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pernyataan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali (pasal 98 ayat (1).



....

9Z

Dengan demikianperbuatan kurator tidak dapat dengan sendirinya mengambil

keputusan untuk suatu tindakan yang dapat menurunkan nilai harta pailit. Disamping hal tersebut di atas kurator dan debitor juga berhak untuk menilai kurator dengan mengajukan usul kepada Pengadilan Niaga untuk mengganti kurator, untuk mengganti kurator, atau mengangkat kurator lain (Pasal 67 b ayat (1)), bahkan kurator konkuren di mana bilalh. (setengah) jumlah kreditor konkuren setuju maka Pengadilan Niaga harus memberhentikan kurator atau mengangkat kurator lain. (Pasal 67

9.

b

ayat (2)).

IMBALANIASAKURATOR

Selain penetapan Hakim Pengawas, kurator dan biaya pernyataan pailit, putusan hakim juga menetapkan imbddn jasa bagi kurator dalam Pengurusan harta pailit. Berdasarkan Pasal L5 ayat (2)biaya tersebut dibebankan kepada debitor dan biaya imbalan jasa tersebut harus didahulukan atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan. HaI ini berarti bahwa imbalan jasa kurator mendapat prioritas utama untuk diambil dari harta pailit. Mengenai putusan pengadilan terhadap imbalan jasa kurator ini tidak dapat diajukan upaya hukum apapun juga; ini merupakan harga mati dan harus dibayar oleh debitor dan untuk melaksanakan pembayaran biaya tersebut, Hakim dapat mengeluarkan fiat eksekusi untuk membayar uang jasa kurator. Besarnya imbalan Keputusan Menteri iasa yang harus dibayar kepada kurator ditetapkan berdasarkan Kahakiman & HAM No. M.09.HT.05.10-Tahun 1998 tentang Imbalan ]asa Kurator

dan Pengurus.

10.

KESIMPULAN

Peran kurator dalam proses kepailitan sangatlah penting tidak hanya setelah putusan pailit ditetapkan untuk pengurusan dan atau pemberesan harta pailit tetapi juga sebelum putusan pailit Hakim dapat menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitor dan mengawasi pengalihan aset debitor atas permohonan pihak kreditor atau kejaksaan' Kurator bertanggung jawab untuk segala perbuatannya yang menyebabkan


....


berkurangnya harta pailit sehingga diharapkan kurator dapat bertindak profesional

dan tidak memiliki kepentingan/keterikatan bisnis t"rt ra"p kreditor maupun debitor' untuk tindakan tertentu terutama pengalihan harta pailit kurator dalam bertindak harus mendapat persetujuan dari Hakim pengawas ---o-"Be yang diangkat rqr'16 qrql

bersamaan dengan pengangkatan

kurator.

KEPUSTAKAAN Markell, Bruce, 1999. "rnternationar comparatioe perspectioe on rndonesian,s Neut Draft Bankruptcy LAID,,, BPHN, Jakarta. Kailimang, Denny, 'r.99g. "Eoaruasi dan Kendara pengadilan Niaga,t, A.Ar,

1.

2.

Hendra winarta, Frans, '!.99g. "rmperementasi Lahirnya perpu Kepailitan Terhailap Debitur €t Kreditur, Tinjauan As;pek uukuti, (percikan Gagasan Tentang Hukum Ke-III),, Mandar Maju, Bandung.

3.

4.

suparmono, Gatot, 1996. "Hukum perseroan Terbatas yat g Bartt,,,Djambatan, Jakarta.

5.

Manan sinaga, syamsudin,'r,999. "peraflafl Kurator dan Hakim Daram Kaitannya Dengan RUU Kepailitan,, Seminar Kepailitary Jakarta. Suparni, Naniek. lgg4.,KIIHD ilan Kepailitan,,, (Eititor Dr. Andi Hamzah, SII), Rineka Cipta, ]akarta. Nur, Muhammad, 1997. "HukumDagang Mengenai Kepailitan dan penundaan Pembayarant", lJniv. 17 Agustu s 1945, Jakarta. Ginting, Jamin, 2002. "pengertian lrtang sebagai Dasar permohonan pailit Dalam Yurisprudensi,,, Lau) Reaiew_lJpH,

6. 7.

8.

Jakarta.

Vol. 6 No.

i,

April 2ooj


....

99

laminginting,sh,mh 'i

Recommend Documents