KATA PENGANTAR
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara
bahwa
Menteri/Pimpinan
Lembaga
sebagai
Pengguna
Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Pengadilan Agama Pasuruan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi
dan
laporan
pertanggungjawaban
atas
pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pasuruan mengacu pada Peraturan
Pemerintah
Nomor
71
Tahun
2010
tentang
Standar
Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang
Akuntansi
sehat
dalam
Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Pasuruan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pasuruan, 09 Juli 2015 Kuasa Pengguna Anggaran, Panitera/Sekretaris
Drs. H. Chafidz Syafiuddin, SH, MH. NIP 19650412 198603 1 007
i
DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar Daftar Isi Pernyataan Tanggung Jawab Ringkasan I. Laporan Realisasi Anggaran II. Neraca III. Laporan Operasional IV. Laporan Perubahan Ekuitas V. Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas F. Pengungkapan Penting Lainnya VI. Lampiran dan Daftar
ii
i ii iii 1 3 4 5 6 7 7 20 23 24 25 27
i Daftar Isi
iv Ringka 3 4
5
Pengadilan Agama Pasuruan Jl. Ir. H. JUANDA NO. 11 A PASURUAN - Jawa Timur 67129 Telp. 0343410284 Fax. 0343431155 e-mail :
[email protected]
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pasuruan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2015 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pasuruan, 09 Juli 2015 Kuasa Pengguna Anggaran, Panitera/Sekretaris
Drs. H. Chafidz Syafiuddin, SH, MH. NIP 19650412 198603 1 007
iii
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pasuruan Semester I Tahun 2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2015. Realisasi Pendapatan Negara pada semester I TA 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp63.213.425 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0. Realisasi Belanja Negara pada semester I TA 2015 adalah sebesar Rp10.246.000 atau mencapai 64,85 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp15.800.000.
2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 30 Juni 2015. Nilai Aset per 30 Juni 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp750.000 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp750.000; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp750.000 dan Rp0.
1
3.
LAPORAN OPERASIONAL
Laporan
Operasional
surplus/defisit
dari
menyajikan operasi,
berbagai
surplus/defisit
unsur dari
pendapatan-LO, kegiatan
beban,
nonoperasional,
surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp63.213.425, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp10.246.000 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp52.967.425. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masingmasing sebesar Rp0 dan tidak terdapat surplus/defisit sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp52.967.425. 4.
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2015 adalah sebesar Rp0 ditambah Surplus-LO sebesar Rp52.967.425 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2015 adalah senilai Rp0. 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan
oleh
Standar
Akuntansi
Pemerintahan
serta
pengungkapan-
pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk semester I Tahun 2015 disusun dan disajikan dengan basis akrual.
2
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGADILAN AGAMA PASURUAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2015 DAN 2014 (Dalam Rupiah)
URAIAN PENDAPATAN Penerimaan Negara Bukan Pajak JUMLAH PENDAPATAN BELANJA Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Bantuan Sosial Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan Belanja Modal lainnya Jumlah Belanja Operasi JUMLAH BELANJA
CATATAN
TA 2015 ANGGARAN
B.1
REALISASI
% thd Angg
TA 2014 REALISASI
0 0
63,213,425 63,213,425
0.00 0.00
64,602,331 64,602,331
B.3 B.4 B.5
0 15,800,000 0 15,800,000
0 10,246,000 0 10,246,000
0.00 64.85 0.00 64.85
0 2,195,000 0 2,195,000
B.6 B.7 B.8 B.9 B.10
0 0 0 0 0 0 15,800,000
0 0 0 0 0 0 10,246,000
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.85
0 0 0 0 0 0 2,195,000
B.2.
-3-
II. NERACA PENGADILAN AGAMA PASURUAN NERACA PER 30 JUNI 2015 DAN 2014 URAIAN
CATATAN
ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas Lainnya dan Setara Kas Piutang PNBP Bagian Lancar TP/TGR Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek Belanja Dibayar di Muka Persediaan Jumlah Aset Lancar
(Dalam Rupiah) 2014
2015
C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 C.8 C.9
750,000 0 0 0 0 0 0 0 0 750,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIUTANG JANGKA PANJANG Tagihan TP/TGR Tagihan Penjualan Angsuran Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Jumlah Piutang Jangka Panjang
C.10 C.11 C.12
0 0 0 750,000
0 0 0 0
ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jumlah Aset Tetap
C.13 C.14 C.15 C.16 C.17 C.18 C.19
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
C.20 C.21 C.22
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
C.23 C.24 C.25
750,000 0 0 750,000 750,000
0 0 0 0 0
C.26
0 0 750,000
0 0 0
ASET LAINNYA Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Uang Muka dari KPPN Utang kepada Pihak Ketiga Pendapatan Diterima di Muka Jumlah Kewajiban Jangka Pendek JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS Ekuitas JUMLAH EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
-4-
III. LAPORAN OPERASIONAL PENGADILAN AGAMA PASURUAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2015 DAN 2014 (Dalam Rupiah)
URAIAN
CATATAN
KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN Penerimaan Negara Bukan Pajak JUMLAH PENDAPATAN BEBAN Beban Pegawai Beban Persediaan Beban Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Beban Lain-lain JUMLAH BEBAN SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL
2014
D.1
63,213,425 63,213,425
-
D.2 D.3 D.4 D.5 D.6 D.7 D.8 D.9 D.10 D.11
7,386,000 2,860,000 10,246,000 52,967,425
-
52,967,425
-
52,967,425
-
KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplus Penjualan Aset Nonlancar Defisit Penjualan Aset Non Lancar Defisit Selisih Kurs SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA
D.12
POS LUAR BIASA Pendapatan PNBP Beban Perjalanan Dinas Beban Persediaan SURPLUS/DEFISIT LO
D.13
-5-
2015
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PENGADILAN AGAMA PASURUAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2015 DAN 2014 (Dalam Rupiah)
URAIAN EKUITAS AWAL SURPLUS/DEFISIT LO DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR LAIN-LAIN KOREKSI NILAI PERSEDIAAN KOREKSI ASET TETAP KOREKSI ATAS BEBAN KOREKSI ATAS PENDAPATAN KOREKSI LAIN-LAIN Jumlah Lain-Lain TRANSAKSI ANTAR ENTITAS
CATATAN E.1 E.2
E.3 E.4 E.5 E.6
E.7
EKUITAS AKHIR
2015 52,967,425
2014 -
(52,967,425)
-
-
-6-
-
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Pasuruan Dasar Hukum
Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN
Entitas dan
INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan
Rencana Strategis
Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara. Misi Mahkamah Agung: 1. Menjaga kemandirian badan peradilan. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Pasuruan sebagai Visi dan Misinya. Visi Pengadilan Agama Pasuruan mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia : “Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Pasuruan Yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntable “. Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia. Terwujudnya
Badan Peradilan Indonesia yang Transparan dan akuntable
pada Pengadilan Agama Pasuruan, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan antara lain : 1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan pada Pengadilan Agama Pasuruan. 2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam DIPA pada Pengadilan Agama Pasuruan. 3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur pada Pengadilan Agama Pasuruan. 4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang
-7-
sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional pada Pengadilan Agama Pasuruan. 5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan pada Pengadilan Agama Pasuruan. 6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. 7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan pada Pengadilan Agama Pasuruan. 8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima pada Pengadilan Agama Pasuruan. 9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi pada Pengadilan Agama Pasuruan. 10. Modern dengan berbasis TI terpadu pada Pengadilan Agama Pasuruan. Dalam Visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan Agama Pasuruan
yang
modern,
independen,
bertanggungjawab,
kredibel,
menjunjung tinggi hukum dan keadilan; Misi Pengadilan Agama Pasuruan adalah 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Pasuruan adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Pasuruan memenuhi butir 1 dan 2 di atas
-8-
Adapun Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Pasuruan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Pasuruan melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut: 1. Transparansi Putusan Adalah sebuah program dimana pencari keadilan atau para pengguna pengadilan lainnya, dapat mengakses putusan yang telah memiliki kekuatan tetap melalui website maupun direktori putusan Mahkamah Agung, program ini berdampak : a. Memperkecil kesempatan pihak yang berperkara bertemu dengan hakim maupun panitera. b. Memudahkan pihak yang berperkara dan pengguna pengadilan bila ingin mencari dan mendapatkan salinan putusan. c. Menekan biaya, karena website Pengadilan Agama Pasuruan bisa diakses dari mana saja. 2. Pengembangan Teknologi Informasi Pengembangan website di Pengadilan Agama Pasuruan terus dilakukan, dimaksudkan untuk memudahkan para pencari keadilan dan pengguna pengadilan lainnya untuk mencari berbagai informasi yang terkait dengan Pengadilan Agama Pasuruan. 3. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima Pengadilan Agama Pasuruan dan disetor ke kas negara antara lain : pendaftaran perkara, redaksi, akta cerai, legalisasi, maupun pengembalian persekot gaji dan lainlain. Untuk menjamin kepastian besaran biaya berperkara dan transparansi pengelolaannya, maka sejak dicanangkan program quick wins Pengadilan Agama tidak lagi mengelola biaya perkara yang termasuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008. Penerimaan negara bukan pajak tersebut wajib
-9-
langsung disetor ke kas negara sebagaimana Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung nomor 33/WKMA.N.Y/IX/2008, tanggal 26 September 2008 dan nomor 42/WKMA.N.Y/XI/2008, tanggal 04 Nopember 2008. 4. Kode Etik Hakim Kode etik yang dimaksud dalam program quick wins adalah pedoman prilaku hakim. Pedoman prilaku hakim merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam melakukan hubungan kemanusiaan atau sosial lainnya. Dengan demikian pedoman ini mengikat hakim dalam berprilaku sehari-hari. Adapun pedoman prilaku hakim ini merupakan penjabaran dari 10 (sepuluh) prinsip pedoman yang meliputi kewajiban-kewajiban untuk: 1. Berprilaku adil, 2. Berprilaku jujur, 3. Berprilaku arif dan bijaksana, 4. Bersikap mandiri, 5. Berintegritas tinggi, 6. Bertanggungjawab, 7. Menjunjungtinggi harga diri, 8. Berdisiplin tinggi, 9. Berprilaku rendah hati, 10. Bersikap profesional. 5. Manajemen SDM, khususnya Analisa Pekerjaan, Evaluasi Pekerjaan dan Sistem Remunerasi Dalam cakupan program dan kegiatan SDM, kegiatan analisa pekerjaan dan evaluasi pekerjaan dimaksudkan untuk memberikan kejelasan cakupan pekerjaan dan tanggungjawab termasuk target kinerja utama pada setiap posisi. Dengan demikian diharapkan setiap orang memahami apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Hasil dari kegiatan ini adalah dokumen uraian pekerjaan. Uraian pekerjaan menjelaskan seluruh dimensi dari sebuah pekerjaan. Hasil ini dapat memberikan informasi mengenai kemungkinan adanya tumpang tindih tugas dan tanggungjawab antar posisi. Selain itu, hasil ini juga menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan SDM lain maupun dalam pembenahan organisasi.
- 10 -
Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Tahun 2015 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Pasuruan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melaui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan
Ekuitas.
Sedangkan
SIMAK-BMN
adalah
sistem
yang
menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Basis Akuntansi
A.3. Basis Akuntansi Pengadilan Agama Pasuruan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Dasar Pengukuran
A.4. Dasar Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Pasuruan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau
- 11 -
sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Kebijakan Akuntansi
A.5. Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada
Standar
Akuntansi
Pemerintahan
(SAP).
Kebijakan
akuntansi
merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Pasuruan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan
akuntansi
yang
penting
yang
digunakan
dalam
penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pasuruan adalah sebagai berikut:
PendapatanLRA
(1) Pendapatan- LRA Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
- 12 -
Pendapatan-LO
(2) Pendapatan- LO
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama adalah sebagai berikut: o Pendapatan Legalisasi TandaTangan. o Pendapatan Ongkos Perkara. o Pendapatan Kejaksaandan Peradilan Lainnya Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
Belanja
(3) Belanja Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Beban
(4) Beban
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 13 -
Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset
(5) Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.
Aset Lancar
Aset Lancar
Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam
bentuk
valuta
asing
disajikan
di
neraca
dengan
menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau
yang
dipersamakan,
yang
diharapkan
diterima
pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
Aset Tetap
Aset Tetap
Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh
pemerintah
maupun
untuk
kepentingan
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- 14 -
publik
yang
Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah); b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah); c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
Piutang Jangka
Piutang Jangka Panjang
Panjang
Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan
Penjualan
Angsuran
(TPA),
Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau
perbuatan
melawan
hukum
mengakibatkan
kerugian
Negara/daerah.
Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara
- 15 -
dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. Aset Lainnya
Aset Lainnya
Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.
Kewajiban
(6) Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika
- 16 -
diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
Ekuitas
(7) Ekuitas Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
Penyisihan
(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Piutang Tak Tertagih
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:
Kualitas Piutang
Lancar Kurang Lancar
Diragukan Macet
Uraian
Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan 1.
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan
2.
Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN
- 17 -
Penyisihan
0.5% 10%
50% 100%
Penyusutan Aset Tetap
(9) Penyusutan Aset Tetap
Penyusutan
aset
tetap
adalah
penyesuaian
nilai
sehubungan
dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a. Tanah b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan
kepada
Pengelola
Barang
untuk
dilakukan
penghapusan.
Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
Masa
Manfaat
Aset
Tetap
ditentukan
dengan
berpedoman
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut: Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap
Kelompok Aset Tetap
Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin
2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan
10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)
- 18 -
5 s.d 40 tahun 4 tahun
Implementasi Akuntansi Pemerintah
(10)
Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali Mulai
tahun
2015
Pemerintah
mengimplementasikan
akuntansi
Berbasis Akrual
berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang
Pertama kali
Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.
- 19 -
B. Realisasi Pendapatan Rp63.213.425
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
B.1 Pendapatan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp63.213.425 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Pengadilan Agama Pasuruan terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut: Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 2015 Uraian
Anggaran
Pendapatan Negara Bukan Pajak Jumlah
% Real Angg.
Realisasi
-
63,213,425
0,00
-
63,213,425
0,00
Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak per 30 Juni TA 2015 mengalami penurunan sebesar 2,15% persen dibandingkan semester I TA 2014. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pendaftaran perkara, sehingga pendapatan ongkos perkara juga menurun. Perbandingan Realisasi Pendapatan per 30 Juni TA 2015 dan per 30 Juni TA 2014 NAIK REALISASI T.A. 2015 REALISASI T.A. 2014 (TURUN) %
URAIAN
Pendapatan Negara Bukan Pajak Jumlah
Realisasi Belanja Negara Rp Rp10246000
63,213,425
64,602,331
-2.15
63,213,425
64,602,331
-2.15
B.2. Belanja Realisasi Belanja instansi per 30 Juni TA 2015 adalah sebesar Rp10.246.000 atau 64,85% dari anggaran belanja sebesar Rp15.800.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni TA 2015 adalah sebagai berikut: Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2015 2015 Uraian
Anggaran
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Jumlah
- 20 -
Realisasi
% Real Angg.
15,800,000 -
10,246,000 -
0,00 64.85 0,00
15,800,000
10,246,000
64.85
Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini: 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 Anggaran
8000000
Realisasi
6000000 4000000 2000000 0 Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Dibandingkan dengan semester I TA 2014, Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 366,79% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain: 1. Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Pasuruan mendapat Anggaran untuk sidang keliling, sedangkan pada tahun 2014 tidak ada. 2. Kegiatan pembebasan biaya perkara (prodeo) dapat terealisasi dengan cepat. Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2015 dan per 30 Juni TA 2014 URAIAN
REALISASI TA 2015 REALISASI TA 2014
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Jumlah
- 21 -
NAIK (TURUN) %
10,246,000 -
2,195,000 -
366.79 -
10,246,000
2,195,000
366.79
Belanja Barang Rp10.246.000
B.3 Belanja Barang Realisasi Belanja Barang per 30 Juni TA 2015 dan per 30 Juni 2014 adalah masing-masing sebesar Rp10.246.000 dan Rp2.195.000. Realisasi Belanja Barang per 30 Juni TA 2015 mengalami kenaikan 366,79% dari Realisasi Belanja Barang per 30 Juni TA 2014. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya anggaran sidang keliling yang dapat direalisasikan pada semester I tahun 2015.
Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2015 dan per 30 Juni TA 2014
NAIK REALISASI TA 2015 REALISASI TA 2014 (TURUN) % 7,386,000 2,195,000 236.49 2,860,000 0,00 10,246,000 2,195,000 366.79 10,246,000 2,195,000 366.79
URAIAN Belanja Barang Non Operasional Belanja Perjalanan Dalam Negeri Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Jumlah Belanja
- 22 -
C. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp750.000
PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2015 dan per 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp750.000 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut: Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Keterangan Uang Tunai Jumlah
Kas di Bendahara Penerimaan Rp0
TH 2015
TH 2014
750,000
-
750,000
-
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2015 dan per 31 Desember 2014 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Keterangan Uang Tunai Jumlah
Uang Muka dari KPPN Rp750.000
TH 2015
TH 2014 -
-
-
-
C.3 Uang Muka dari KPPN Saldo Uang Muka dari KPPN per per 30 Juni 2015 dan per 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp750.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.
- 23 -
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL Pendapatan PNBP
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Rp63.213.425
Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp63.213.425 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari : Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2015 dan 2014 URAIAN
TH 2014
NAIK (TURUN) %
63,213,425
-
-
63,213,425
-
-
TH 2015
Pendapatan PNBP Jumlah
Pendapatan PNBP merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan, Pendapatan Ongkos Perkara dan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya. Beban Jasa Rp7.386.000
D.2 Beban Jasa Jumlah Beban Jasa yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp7.386.000 dan Rp0. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: Rincian Beban Jasa yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2015 dan 2014 URAIAN JENIS BEBAN Beban Jasa Lainnya
Jumlah
Beban Perjalanan Dinas Rp2.860.000
TH 2015
NAIK (TURUN) %
TH 2014
7,386,000
-
-
7,386,000
-
-
D.3. Beban Perjalanan Dinas Beban Perjalanan Dinas yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp2.860.000 dan Rp0. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka
pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: Rincian Beban Perjalanan Dinas yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2015 dan 2014 URAIAN JENIS BEBAN Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Jumlah
- 24 -
TH 2014
NAIK (TURUN) %
2,860,000
-
-
2,860,000
-
-
TH 2015
E. Ekuitas Awal Rp0
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
E.1 Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.
Surplus LO Rp52.967.425
E.2 Surplus (Defisit) LO Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp52.967.425 dan Rp0. Surplus LO merupakan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.
Koreksi Nilai Persediaan Rp0
E.3 Koreksi Nilai Persediaan Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.
Koreksi Aset Tetap Rp0
E.4 Koreksi Aset Tetap Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan.
Koreksi Atas Beban Rp0
E.5 Koreksi Atas Beban Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.
Koreksi Atas Pendapatan Rp0
E.6 Koreksi Atas Pendapatan Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.
- 25 -
Ekuitas Akhir Rp20
E.7 Ekuitas Akhir Nilai Ekuitas yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0
- 26 -
F.
PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA. F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca
F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN Berdasarkan Indonesia
Surat
Nomor.
Keputusan
Sekretaris
173/SEK/SK/12/2013
Mahkamah Tentang
Agung
Republik
Penunjukkan
Kuasa
Pengguna Anggaran, dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor. W13A23/1507/KU.00.1/SK/VI/2014 dan Nomor. W13-A23/1507/KU.00.1/SK/VI/2014 Pejabat
yang
diberi
Kewenangan
untuk
Melakukan
Tindakan
Yang
Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Agama Pasuruan: Kuasa Pengguna Anggaran
: Drs. H. Chafidz Syafiuddin, SH, MH.
Pejabat Pembuat Komitmen
: M. Nidzom Anshori, SH.
PejabatPenandatangan/Penguji SPM
: Mochamad Rodien
Bendahara
: Dimas Wahyu Adrianto, SE.
PPABP
: Samsul Hadi
- 27 -
Lampiran A1 Pengadilan Agama Pasuruan Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap Untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2015 No
Aset Tetap
Masa Manfaat
Nilai Perolehan
Akm. Peny.
Beban Peny.
Akm. Peny.
Nilai Buku
Per 31-12-2014
Sem I Tahun 2015
Per 30-06-2015
Per 31-12-2015
A Tanah 1 Tanah
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 Alat Angkutan Darat Bermotor
-
-
-
-
-
-
2 Alat Kantor
-
-
-
-
-
-
3 Alat Rumah Tangga
-
-
-
-
-
-
4 Alat Komunikasi
-
-
-
-
-
-
5 Komputer Unit
-
-
-
-
-
-
6 Peralatan Komputer
-
-
-
-
-
-
7 Peralatan Olah Raga Jumlah
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 Bangunan Gedung Tempat Kerja
-
-
-
-
-
-
2 Bangunan Gedung Tempat Tinggal Jumlah
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 Jaringan Listrik
-
-
-
-
-
-
2 Jaringan Telepon Jumlah
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah B Peralatan dan Mesin
C Gedung dan Bangunan
D Jaringan
E Konstruksi Dalam Pengerjaan 1 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah F Aset Tetap Lainnya 1 Barang bercorak kesenian -
2 Jumlah G Aset Lainnya 1 Aset Tak Berwujud*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
* Beban Amortisasi
PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA PASURUAN
Drs. H. CHAFIDZ SYAFIUDDIN, SH, MH.
