2
KATA PENGANTAR Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,
telah
tersusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2012, guna memenuhi kewajiban sebagai Instansi Pemerintah, LAKIP ini merupakan gambaran atau pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Blora.
Dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2012 dan Penetapan Kinerja Tahun 2013
Pengadilan Negeri Blora
berpedoman pada Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitan Kinerja Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2011 disesuaikan dengan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 serta Diktum Ketiga Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja.
Untuk itulah Pengadilan Negeri Blora membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012, yang mengacu pada Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi No. 10 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 dan Dokumen
Penetapan
Kinerja
Tahun
2013
disesuaikan
dengan
Peraturan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010, Serta DIKTUM KETIGA Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 yang merupakan wujud pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate.
Laporan ini merupakan
wujud transpanrasi dan akuntabilitas Pengadilan
Negeri Blora dalam melaksanakan berbagai kewajibannya. Sangat disadari bahwa laporan ini tidaklah sepenuhnya sempurna masih terdapat kekurangan dalam menyajikan prinsip transparasi dan akuntabilitas sepreti yang diharapkan, akan tetapi kami berharap masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memahami, mengetahui dan memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah diterapkan dan dihasilkan Pengadilan Negeri Blora.
3 Akhir kata. Kami berharap laporan ini menjadi media pertanggung jawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa mendatang agar menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat bagi seluruh anggota organisasi Pengadilan Negeri Blora agar tercapainya kinerja yang efektif dan efesien.
Blora, 20 Pebruari 2013 Mengetahui Ketua Pengadilan Negeri Blora,
t.t.d
Panitera/ Sekretaris, Pengadilan Negeri Blora,
t.t.d
ERMA SUHARTI, SH.
AGUS BARATA, SH.
NIP. 19660102 199212 2 001
NIP.19590818 198003 1 006
4
DAFTAR ISI Hal : KATA PENGANTAR ……………………………………..
3-4
DAFTAR ISI ………………………………………………
5
EXECUTIVE SUMMARY (IKTISAR EKSEKUTIF) ……
6-7
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang …………………………………..
8-9
B. Tugas dan Fungsi ………………………………
9-13
C. Sistematika Penyajian …………………………..
13
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis 2010 - 2014………………....
14
1. Visi dan Misi ……………………………………
14-15
2. Tujuan dan Sasaran Strategis
15-16
…………….
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok ………
16
B. Rencana Kinerja Tahun 2012 ……………………. 17 C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetaapan Kinerja) Tahun 2012 ………………………………………… 17-18
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA . A. Pengukuran Kinerja ………………………………
19-21
B. Analisa Capaian Kinerja …………….………
21-39
C. Akuntabilitas Keuangan …………………....…… 39-41 BAB IV. PENTUTUP A. Kesimpulan …………………..…………………..
42
B. Saran – saran ………………..……………………
42-43
BAB V. LAMPIRAN 1.
Struktur Organisasi
2.
Indikator Kinerja Utama
3.
Rencana Kinerja Tahun 2012
4.
Matrik Rencana Strategis 2010 – 2014
5.
Realisasi Anggaran Tahun 2012
6.
Matrik Perkara Pidana dan Perdata 2012.
5
EXECUTIVE SUMMARY Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Pengadilan Negeri Blora, merupakan LAKIP kedua dari Renstra tahun 2010 – 2014. Selain dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 disesuaikan dengan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010, Serta DIKTUM KETIGA Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Dalam LAKIP ini tertuang Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Blora, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 6761/SEK/KU.01/12/2012, tanggal : 20 Desember 2012 kemudian Indikator Kinerja di Review dan disinkronkan dengan Rencana Strategis 2010 – 2014. pada bulan September 2010. Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Blora adalah masalah penyelesaian perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Blora antara lain perkara pidana, perdata dan permohonan, menyelesaikan upaya hukum dari pihak yang berperkara ke tingkat Banding,
Kasasi
dan
Peninjauan
Kembali,
merupakan
sasaran
strategis
berpedoman pada factor indikator kinerja utama maupun taget yang diinginkan dari relaisasi.
Adapun pencapaian out put dan out come kinerja lembaga perdilan
dipengaruhi oleh unsur SDM, Sarana dan Prasarana serta Anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap
tahun,
merupakan
suatu
kegiatan
yang
dilaksanakan
secara
berkesinambungan. Oleh karena dengan mewujudkan LAKIP yang proporsional dan professional semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Blora membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerentah (LAKIP) Tahun 2012, maka LAKIP Pengadilan Negeri Blora menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang direkam oleh Tim LAKIP Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Blora disusun berdasarkan dan bersifat laporan terhadap “ Pencapaian Kinerja “ (Performance Result), selama kurun waktu dari bulan Januari 2012 s/d Desember 2012
serta
perbandingan
dengan
tahun
sebelumnya,
terutama
penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Blora.
menyangkut
6 Tahun 2012 Pengadilan Negeri Blora telah memprioritas implementasi cetak biru Pembaruan tahun 2010 – 2035 dan rencana strategis jangka waktu 5 tahun ke depan antara lain Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembenahan system dan manajemen sumber daya manusia, serta Peningkatan akses asyarakat atas peradilan.
7
I. PENDAHULUAN BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA A. Latar Belakang. Pengadilan Negeri Blora sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, yang meliputi Wilayah Hukum di Kabupaten Blora, dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 3 tahun 2009
secara
organisasi,
administrasi
dan
financial
wilayah
Hukum
Pengadilan Negeri Blora, meliputi 18 Kecamatan. Dalam upaya meningkatkan kinerja dan professional Lembaga Peradilan telah mendorong ditingkatkannya kualitas pelayanan yang diawali dengan Pengalihan organisasi, administrasi dan financial di lingkungan Peradilan Umum dan Perdilan Tata Usaha Negara dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Berdasarkan : 1. Undang-Undang No. 04Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung RI. Segala kegiatan dan penyelenggaraan operasional pengadilan Negeri Blora berada dibawah Pengadilan Tinggi Semarang, karena itulah penting kiranya bagi kita untuk membangun karakter diri, jangan sampai citra diri kita membawa hal yang bersifat negative terkait dengan masalah kedinasan, ini artinya aparat keadilan dituntut agar bekerja secara professional mentaati segala aturan yang telah ditentukan. Segala sesuatu yang dilakukan oleh jajaran Pengadilan tidak akan dapat berjalan maksimal apabila tidak didukung penuh oleh masyarakat, maka sudah sewajarnya jika upaya pengembangan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum dan tegaknya Negara Hukum perlu ditingkatkan, selain itu juga perlunya menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum dan menghargai hak asasi manusia serta terwujudnya lembaga perdilan yang mandiri yang bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.
8 Hal ini dapat dilakukan dengan cara memulai meningkatkan pemahaman akan sadar hukum disetiap segi kehidupan baik dilingkungan pekerjaan, maupun dalam lingkungan kehidupan ditengah masyarakat.
Kekuasaan
Kehakiman
merupakan
kekuasaan
yang merdeka
untuk
menyelenggarakan peradilan guna mengakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen). Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan-Badan Peradilan lain dibawah Mahkamah Agung RI ( Peradilan Umum, Peradilan TUN, Peradilan Militer. Peradilan Agama dan Mahkamah Agung sebagai Peradilan Tertinggi dengan tugas pokok, menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya) (Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2). Peradilan Umum adalah salah satu ( pelakasanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, (Pasal 2 UU No. 2 Tahun 1986) pengadilan
bertugas
dan
berwenang,
memeriksa,
memutus
dan
menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama (Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986). Pengadilan Negeri Blora adalah instansi dibawah Korwil Pengadilan Tinggi Semarang yang melaksanakan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, dan efesien (berdasarkan UU No. 4 Tahun 2004 dan diubah dengan UU. No. 48 Tahun 2009). Salah satu tugas pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Blora adalah :
B. Tugas dan Fungsi Tugas : 1. Tugas pokok dan berwenang Berdasarkan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Makamah Agung. Pengadilan Negeri Blora sebagai peradilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman, yang dalam melaksanakan tugasnya, terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh luar lainnya, dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. No. MA/SEK/07/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI adalah :
Menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan.
9 2. Fungsi : Pengadilan Negeri Blora sebagai lembaga perdilan tingkat Pertama yang mempunyai fungsi utama lembaga yaitu :
a. Fungsi Peradilan ( Psal 28 Undang-unda ng No. 3 Tahun 2009 ) Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Blora bertugas Menerima, memeriksa dan memutus perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan di wilayah hukum Kabupaten Blora secara adil, dan benar. Memberikan pelayanan terbaik bagi setiap pencari keadilan. Menegakkan Kebenaran dan keadilan berdasarkan undang-undang dan peraturan. Menyelesaikan masalah / perkara sampai tuntas.
Ketua Pengadilan 1. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan 2. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan. 3. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas : Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya. Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya. Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung RI. 4. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara 5. Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara) Wakil Ketua Pengadilan Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya Mewakili ketua bila berhalangan.
10 Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua. Hakim Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Panitera Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cerrnat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan Membuat salinan putusan Menerima dan mengirimkan berkas perkara Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan. Wakil Panitera Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodik Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya Panitera Muda Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
11
Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing Panitera Pengganti Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan Sekretaris Sekretaris Pengadilan Pengadilan
bertugas
menyelenggarakan
administrasi
Umum
Wakil Sekretaris Membantu tugas pokok Sekretaris Kepala sub - Bagian Umum Menyiapkan sarana persidangan guna terciptanya proses peradilan Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara Mengelola Invetaris Barang Milik Negara. Kepala sub - Bagian Keuangan Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran keuangan pengadilan diluar perkara pengadilan Kepala sub - Bagian Kepegawaian. Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu Sekretaris yang: o
Menangani keluar masuknya pegawai
o
Menangani pensiun pegawai
o
Menangani kenaikan pangkat pegawai
o
Menangani mutasi pegawai
o
Menangani tanda kehormatan
o
Menangani usulan/ promosi jabatan, dll.
Jurusita Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.
12
Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait.
C. Sistematika Penyajian
Laporan Akuntabilitas ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Blora selama Tahun 2012 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang.
LAKIP disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I. Pendahuluan, menggabarkan secara ringkas mengenai latar belakang, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisas BAB II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menjelaskan rencana strategis yang akan dicapai, tujuan dan sasaran strategis dan program pokok dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Blora.
BAB III Akuntabilitas kinerja, menjelaskan pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas kinerja yang dicapai Pengadilan Negeri Blora.
BAB IV Penutup,
menjelaskan
kesimpulan
menyeluruh
dari
laporan
akuntabilitas
Pengadilan Negeri Blora, saran dan harapan yang ingin dicapai untuk tahun mendatang.
BAB V Lampiran, menyertakan lampiran Struktur Organisasi, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahun 2013, Matrik Rencana Strategis 2010-2014.
13
II. Perencanaa BAB III. BAB AKUNTABILITAS KINERJA DanPerjanjian Kerja
A. Rencana Strategis 2010 – 2014. Untuk mencapai tujuan dan sasaran demi terlaksananya misi yang telah dicanangkan tersebut dan dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan aparatur Negara yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2010 – 2025 dan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) 2010 – 2014, maupun kebijakan strategis nasional di Mahkamah Agung RI maka ditetapkan rencana strategis sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Negeri Blora dalam mencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
Rencana strategis Pengadilan Negeri Blora tahun 2010 – 2014 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistimatis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan, dan pembaharuan terhadap system, kebijakan, termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur Negara serta pengawasan dan pengendalian manajement, agar tercapai efektifitas, efesien
dan
produktifitas dalam
pelaksaannya, sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi dan Misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi.
Visi dan Misi Pengadilan Negeri Blora
1. Visi dan Misi Dalam Visi ini Pengadilan Negeri Blora sebagai badan peradilan tingkat pertama akan mengacu pada visi dan misi yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung RI yaitu : VISI “ TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG “ Visi disini berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana instansi Pengadilan Negeri Blora, harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif dan tetap dalam koridor upaya mewujudkan cita dan citra yang diinginkan Pengadilan Negeri Blora.
14 MISI 1. MENJAGA KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN. 2. MEMBERIKAN
PELAYANAN
HUKUM
YANG
BERKEADILAN
KEPADA PENCARI KEADILAN. 3. MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN BADAN PERADILAN. 4. MENINGKATKAN
KREDIBILITAS
DAN
TRANSPARASI
BADAN
PERADILAN.
2.1. Tujuan. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan Strategis yang termuat di dalam Rencana Strategis sebagai berikut: 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi. 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan. 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri dan badan peradilan lainnya memmenuhi butir 1 dan 2 diatas.
Dengan diformulasikannya tujuan strategis, dapat secara
Pengadilan negeri Blora akan
tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh
organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Adapun isu strategis Mahkamah Agung oleh publik adalah penuntasan tunggakan
perkara
yang
menjadi
kewenangan
Pengadilan Negeri Blora,
sehingga tujuan strategis diharapkan dapat menjawab isu strategis tersebut. Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Blora sebagai berikut : 1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja pengadilan agar lebih efektif dan efesien; 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan; 3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pengadilan.
2.2. Sasaran Strategis Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek
dari
pada
tujuan.
Sasaran
yang
ditetapkan
dalam
Renstra
Pengadilan Negeri Blora adalah : 1. Internalisasi visi, misi dan nilai-nilai. 2. Melanjutkan penyelesaian agenda reformasi birokrasi, utamanya adalah penguatan organissi melalui restrukturisasi organisasi, pengembangan tatalaksana orgaanisasi 3. Melanjutkan cita-cita moderisasi pengadilan; 4. Menyelesaikan tunggakan perkara
15 5. Memperkuat
sistem
dan
meningkatkan
kinerja
pengawasan
dan
pembinaan ; 6. Kemandirian anggaran; 7. Mengembangkan
Undang-undang
Contemp
of
court
dalam
rangka
penyelenggaan kekuasaan kehakiman” Ketujuh sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Blora dalam tahun 2010-2014. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis.
3.1. Program Utama dan Kegiatan Pokok. Dalam menjalankan arah kebijakan sesuai visi dan misi, Pengadilan Negeri Blora memprogramkan Tahun 2012 sebagai berikut : a. Program Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus dukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
yang
dapat mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. b. Program Sarana dan Prasarana Peradilan Tingkat banding dan Tingkat Pertama. Peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Peradilan dan Keadilan.
Sarana dan prasarana baik terkait langsung dengan fungsi peradilan maupun untuk kebutuhan aparatur pengadilan. Khusus melaksanakan amanat tentang pembangunan gedung
pada
undang-undang
gedung
ibukota
No 46 tahun 2009
pengadilan sesuai dengan prototipe
propinsi
secara
bertahap
dan
sarana
pendukungnya dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi
suatu
lembaga.
Demikian
pula
halnya
dengan
badan
peradilan dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradlan umum yang melaksanakan tugas pokok pengadilan umum . Badan peradilan umum merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya.
16 B. Rencana Kinerja Tahun 2012. Rencana Kinerja Tahun 2012 disusun berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2011 yang belum mempunyai Indikator Kinerja Utama yang diformalkan dan dikaji sebagai berikut :
Tabel Rencana Kinerja No. 1
Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja penyelesaian perkara.
Indikator Kinerja dalam
Target %
* Prosentase perkara yang diputus kurang dari 6 bulan sejak di Majelis.
100 %
* Prosentase putusan Pengadilan TK. I yang tidak naik Banding, Kasasi, dan PK.
1%
2
Mewujutkan pelayanan di bidang hokum secara lebih cepat, murah dan mampu mejangkau seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan.
* Prosentase bantuan hukum untuk pencari keadilan secara prodeo.
100 %
3
Mewujutkan tindak lanjut temuan hasil pemeriksa.
* Prosentase temuan pemeriksa yang ditindak lanjuti.
100 %
4
Mewujutkan kebijakan dalam bidang informasi.
* Prosentase kebijakan standar sarana dan prasarana informasi peradilan.
100 %
* Prosentase SDM peradilan dalam peningkatan pelayanan publik.
100 %
A. Penetapan Kerja Tahun 2012.
Penetapan
pada
dasarnya
adalah
pernyataan
komitmen
yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalan
rentang
waktu
satu
tahun
tertentu
dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi kinerja pada akhir tahun 2012. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres no. 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja dan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 dan dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 disesuaikan dengan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi No. 29 tahun 2010, acukan dalam menyusun penetapan
Kinerja
Tahun
2012
tidak
terlepas
dari
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) tahun 2012 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung-RI dalam rangka penggunaan anggaran 2012.
17 Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Blora tahun 2012 dan dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja tahun 2012, dengan menyesuaiakan hasil dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Blora yang disusun tahun 2012. Selain berdasarkan IKU tersebut dengan mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis Pengadilan Negeri Blora pada tahun 2012, maka dapat diperinci sebagai berikut : Tabel Penetapan Kinerja No.
1
Sasaran Strategis
Target
Indikator Kinerja
Meningkatnya kinerja dalam penyelesaian perkara.
%
* Prosentase perkara yang diputus kurang dari 6 bulan sejak di Majelis.
100 % 1%
* Prosentase putusan Pengadilan TK. I yang tidak naik Banding, Kasasi dan PK. 2
Mewujutkan pelayanan di bidang hokum secara lebih cepat, murah dan mampu mejangkau seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan.
* Prosentase bantuan hukum untuk pencari keadilan secara prodeo.
100 %
3
Mewujutkan tindak lanjut temuan hasil pemeriksa.
* Prosentase temuan pemeriksa yang ditindak lanjuti.
100 %
4
Mewujutkan kebijakan dalam bidang informasi.
* Prosentase kebijakan standar sarana dan prasarana informasi peradilan.
100 %
* Prosentase SDM peradilan dalam peningkatan pelayanan publik.
100 %
Penetapan Kinerja Tahun 2012.
No
1
Program Utama
Dukungan Manajemen dan pelakasaan Tugas teknis lainnya Mahkamah Agung
2
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Out put
Out Come
Anggaran
Uraian
Target
Uraian
Target
Pembayaran Gaji/Lembur/ Tunjangan Pegawai
100 %
Pembayaran Gaji/Lembur/ Tunjangan Pegawai
100 %.
2.993.231.000
Kelancaran Administrasi Kegiatan Operasional dan Pemeliha raan
100 %
Kelancaran Administrasi Kegiatan Operasional dan Pemeliha raan
95.91 %
459.093.000
Pelayanan public atau Birokrasi
100 %
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
76.02 %
86.160.000
Meningkatkan sarana dan prasarana peradilan dalam mendukung kinerja.
Pengadaan Alat Pengolah Data, Mebelair, AC, dan tepat parkir roda 2.
100 %
Pengadaan Alat Pengolah Data, Mebelair, AC,dan tepat parkir roda 2.
100 %
250.000.000
Meningkatkan Pelayanan bantuan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu.
Penyediaan
100 %
Jumlah
94.21 %
33.066.000
Melaksanakan tugas dan fungsi manajemen peradilan dalam menyelenggaraka n kekuasaan kehakiman demi tercapainya kepemerintahan yang baik dan bersih.
Agung. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
Indikator Kinerja
Sasaran
Mahkamah
3
Indikator Kinerja
Dana
Penyediaan
Batuan
Dana
Hukum.
Batuan Hukum.
18
BAB III. III. Akuntabilitas AKUNTABILITAS kinerja KINERJA A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2012 Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Blora tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran serta membandingkan capaian kinerja Pengadilan Negeri blora tahun 2012. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :
NO
SASARAN STRATEGIS
1
Peningkatan
INDIKATOR KINERJA a. Prosentase perkara yang diterima
kinerja dalam penyelesaian perkara yang
b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis.
100% (18.853)
100% (18.853)
pkr
pkr
100% (18.853)
100% (18.853)
pkr
pkr
c. Prosentase mediasi yang diselesaikan
25% (30) pkr
0.9% (0) pkr
waktu dan akuntabel
d. Prosentase perkara yang diputus diselesaikan tepat waktu
100% (18.853)
100% (18.828)
pkr
pkr
e. Prosentase penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya. f. Prosentase penyelesaian minutasi.
100% (60) pkr
100% (60) pkr
100%(18.853)
100%(18.715)
pkr
pkr
k. Prosentase jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti. l. Prosentase temuan pemeriksa yang ditindak lanjuti. m. Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan. n. Prosentase bantuan hukum untuk pencari keadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan secara gartis ( prodeo ).
3
REALISASI
sederhana tepat
g. Prosentase putusan Pengadilan TK. I yang tidak naik Banding, Kasasi, PK dan Grasi. h. Prosentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi, PK dan Grasi. Yang dikirim secara lengakap dan tepat waktu. i. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis. j. Prosentase jumlah pengaduan.
2
TARGET
Melaksanakan kegiatan Kesekretariatan yang sistematis sebagai pendukung Kinerja Lembaga Peradilan. Mewujutkan peningkatan sarana dan prasara untuk mendukung kinerja peradilan.
1 %(18.853)
CAPAI AN (%) 100%
100% 0% 99.63% 100% 99.94%
0.10%(21)pkr
0.02%
100%(29)pkr
93.9%(29)pkr
100%
100%
100%
100
0%
0%
100%
0%
0%
100%
0%
0%
100%
100%(199)pkr
03.31%(50)pkr
0.50%
90%
94.21%
100.02
pkr
%
a. Prosentase Realisasi Anggaran.
100%
98,47%
98 %
b. Prosentase pengurusan aset negara.
100%
100%
100%
c. Prosentase penyelesaian data pegawai dan kenaikan pangakat.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
b. Prosentase peradilan dalam peningkatan pelayanan publik.
100%
100%
100%
c. Prosentase kebijakan standar sarana dan prasarana informasi peradilan
100%
100%
100%
a. Prosentase peningkatan sarana dan prasarana untuk pelayanan publik.
19 Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2012 secara umum
Pengadilan Negeri Blora dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2012. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai. Pengadilan Negeri Blora
telah melakukan
analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2011 dengan 2012, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada awal Renstra 2010-2014 secara berkesinambungan. Tahun 2011 Pengadilan Negeri Blora menetapkan 3 (tiga) sasaran, selanjutnya tahun anggaran 2012 tetap 3 (tiga) sasaran
yang akan dicapai. Ketiga
sasaran
tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 20 indikator kinerja,
realisasi
pada akhir tahun 2011 sebagai berikut : 1) Sasaran yang telah dicapai 100 % (3 sasaran dengan 13 indikator) : (1) Prosentase perkara yang diterima (sasaran 1); (2) Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis (sasran 1) (3) Prosentase perkara yang diputus diselesaikan tepat waktu (sasaran 1) (4) Prosentase penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya (sasaran 1) (5) Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis (sasaran 1) (6) Prosentase pengurusan aset negara (sasaran 2) (7) Prosentase penyelesaian data pegawai dan kenaikan pangakat (sasaran 2) (8) Prosentase peningkatan sarana dan prasarana untuk pelayanan publik (sasaran 3) (9) Prosentase peradilan dalam peningkatan pelayanan publik (sasaran 3) (10)Prosentase kebijakan standar sarana dan prasarana informasi peradilan (sasaran 3) (11)Prosentase jumlah pengaduan (sasaran 1) (12)Prosentase jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti (sasaran 1) (13)Prosentase temuan pemeriksa yang ditindak lanjuti (sasaran 1) (14)Prosentase Realisasi Anggaran (sasaran 1) (15)Prosentase mediasi yang diselesaikan (sasaran 1) (16)Prosentase putusan Pengadilan TK. I yang tidak naik Banding, Kasasi, PK dan Grasi (sasaran 1) 2) Sasaran yang melebihi 100 % (1 sasaran dengan 1 Indikator) . (1)
Prosentase Realisasi Bantuan Hukum (sasaran 2) ditargetkan 90 % terealisasi 94.21 %
3) Sasaran belum tercapai sebanyak 1 sasaran dengan 3 indikator kinerja. : (1) Prosentase penyelesaian minutasi (sasaran 1) ditarget 100% dari 18.853 perkara yang diputus terealisasi 99.94% (18.715 perkara) (2) Prosentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi, PK dan Grasi. Yang dikirim secara lengakap dan tepat waktu (sasaran 1) ditarget 100% dari 33 perkara terealisasi 93.9% (31 perkara).
20 (3) Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan (sasaran 1) ditarget 100% dari 199 perkara terealisasi 0.30% (50 perkara)
B. Analisis Capaian Kinerja di Pengadilan Negeri Blora. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam tiap tahun, Pengadilan Negeri Blora telah memiliki sistem yang bisa mendukung efektivitas pelaksanaan pengikisan tunggakan perkara, percepatan penyelesaian perkara, transparansi putusan, akses publik terhadap informasi perkara, dan pengelolaan biaya perkara. Sehingga pada tahun 2012, fokus Pengadilan Negeri Blora
memastikan semua sistem tersebut
berjalan dengan efektif. Adapun perubahan terhadap sistem yang telah ada tersebut hanya bersifat penyempurnaan.
Agenda lanjutan Pengadilan Negeri Blora selama tahun 2012, meliputi: 1. Menjaga kesinambungan program pengikisan tunggakan perkara, meliputi: - Monitoring jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SK KMA No. 138/2009; - Redistribusi perkara yang berkategori perkara tunggak; - Pemberdayaan tim pengikisan perkara yang terdiri dari Tim Majelis dan operator.
2. Menjaga kesinambungan target penyelesaian perkara (clearance rate) di atas 100%, melalui: - Membuat laporan kinerja minutasi perkara, yang bisa menggambarkan posisi penyelesaian perkara diantara operator, panitera pengganti dan hakim; - Memberdayakan operator pengikisan perkara bagi perkara sudah putus tetapi belum minutasi; - Komitmen pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang penyertaan dokumen elektronik sebagai kelengkapan berkas perkara kasasi/peninjauan kembali.
3. Meningkatkan kualitas akses publik terhadap informasi pengadilan (putusan Pengadilan Negeri Blora, informasi lembaga kepaniteraan,
informasi status
perkara) - Kontinutas penyempurnakan direktori putusan. - Kontinutas penyempurnakan sistem informasi status perkara (akurasi data, kelengkapan data). - Memfungsikan secara maksimal situs web Pengadilan Negeri Blora.
21
Sasaran : Peningkatan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Blora.
Sasaran
ini
dimaksudkan
untuk
menggambarkan
efektivitas
dan
efisiensi
penyelenggaraan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Blora. Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Blora direalisasikan dengan menggunakan program Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Blora Indikator kinerja yang ditetapkan, untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator yang diwujudkan dengan kegiatan meliputi: Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut : Realisasi
Indikator 1)
Prosentase perkara yang diselesaikan termasuk perkaraperkara yang menarik perhatian masyarakat (perkara KKN dan HAM)
2) Prosentase minutasi perkara yang diselesaikan tepat waktu
Target 2012 (%)
Realisasi 2012 (%)
Capaian 2012 (%)
2012
2011
(%)
(%)
100
95.43
95.43
95.43
91.61
100
99.94
99.94
99.94
96.38
Rata-rata capaian
98.47
Keadaan perkara Pengadilan Negeri Blora tahun 2012 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-Undang No. 14 Th 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Th 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Th 2009 meliputi: pertama, kewenangan memeriksa dan memutus perkara yang diterima oleh permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 28 ayat (1)) ;
Kedua, kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
terhadap undang-undang (Pasal 31 ayat (1); Ketiga, berlaku Undang-Undang No. 22 Th 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Th 2010 Pasal 3 jo Pasal 10) kewenangan memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi ; Selain itu, Pengadilan Negeri Blora dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Dari kewenangan-kewenangan tersebut yang dikualifikasikan sebagai perkara dan oleh karenanya penanganan administrasinya dilakukan oleh Kepaniteraan adalah : banding, kasasi, peninjauan kembali, dan grasi.
22 Rasio produktivitas Pengadilan Negeri Blora dalam memutus perkara selama tahun 2011, melalui perbandingan jumlah perkara yang menjadi beban dan yang diputus pada tahun 2011, adalah seperti tabel berikut ini: Tabel
Produktivitas Pengadilan Negeri Blora memutus perkara selama tahun 2012 berdasarkan jenis perkara
Perdata Khusus
0
0
JUMLAH BEBAN 0
0
0
% PUTUS
Pidana Pidana Khusus Permohonan Pidana Cepat/Lalulintas
40 0 7 0
121 97 1.677 16.872
161 97 1.684 16.872
150 89 1.684 16.872
11 8 0 0
93.16% 91.75% 100% 100%
60
18.800
18.860
18.828
32
99.83%
JENIS PERKARA
Perdata
JUMLAH
SISA 2012 13
MASUK 33
46
PUTUS 33
SISA 13
71.73% 0%
Berdasarkan Tabel di atas, rasio produktifitas Pengadilan Negeri Blora dalam memutus perkara secara berurut adalah sebagai berikut: Tabel
Rasio Produktifitas Pengadilan Negeri Blora Dalam Memutus Perkara
No. 1 2 3 4
Nilai Rasio >0% 60 % - 80 % 80 % - 90 % 90 % - 100 %
Jenis Perkara Perdata Khusus Perdata Pidana, Pidana Khusus, Pidana Cepat/ lalu Lintas, dan Perdata Permohonan.
Pengadilan Negeri Blora menggunakan dua indikator untuk mengukur kinerja penanganan perkara. Pertama, rasio penyelesaian perkara (clearance rate), yaitu perbandingan antara jumlah perkara masuk dan keluar. Pengadilan Negeri Blora dapat dikatakan berkinerja baik apabila nilai rasio penyelesaian perkaranya minimal 100 %. Penetapan target minimal clearance rate 100 % ini karena Pengadilan Negeri Blora masih memiliki tunggakan perkara. Kedua, jumlah perkara tunggak yang semakin sedikit. Indikator kedua ini merupakan konsekuensi logis dari indikator pertama. Dengan adanya rasio lebih banyak atau minimal sama antara jumlah perkara yang masuk dan diselesaikan (dikirim), maka akan menekan jumlah perkara sisa/tunggak ke tingkatan jumlah yang lebih sedikit. Pengadilan Negeri Blora akan dikatakan berkinerja baik apabila jumlah perkara sisa dan/atau
tunggak
semakin sedikit dari periode sebelumnya. Beban pemeriksaan perkara Pengadilan Negeri Blora selama tahun 2012 berjumlah 18.860 Jumlah ini terdiri sisa perkara tahun 2011 berjumlah 60 dan perkara yang diterima tahun 2012 berjumlah 18.800. Dari jumlah beban tersebut, Pengadilan Negeri Blora berhasil memutus sebanyak 18.828 perkara, atau 99,83 %.
23 Pengadilan Negeri Blora dalam memutus perkara pada tahun 2012 ini naik 137,24% dari tahun 2011 yang telah memutus 13.719 perkara.
18,828 20,000 18,000 13,88511,98513,891 13,719
16,000 11,807
14,000
10,714 11,775
12,000 10,000 8,000
6,241
6,000 4,000 2,000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Grafik 1 Jumlah Perkara yang diputus Pengadilan Negeri Blora periode 2004-2012
Waktu yang dibutuhkan oleh Pengadilan Negeri Blora dalam memutus perkara tersebut adalah sebagai berikut: Waktu Penyelesaian Perkara (putus) pada Pengadilan Negeri Blora Tahun 2011
1 2 3 4 5 6
No
Jenis Perkara
Perdata Perdata Khusus Pidana Pidana Khusus Pemohonan Pidana Cepat/Lalulintas Jumlah %
Lamanya Proses Pemeriksaan (dalam bulan) <6 >6 33 0 0 0 0 0 142 8 0 89 0 0 1.684 0 0 16.872 0 0 18.820 8 0 99.79% 0.04% 0
Jumlah
33 0 150 89 1684 16.872 18.828 99.83%
Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa khusus perkara yang diterima pada tahun 2012 yang berjumlah 18.860 perkara, Pengadilan Negeri Blora telah berhasil memutus 18.828 perkara. Hal ini berarti 99,83% perkara berhasil diputus di tahun yang sama. Dari data tersebut juga tergambarkan bahwa dari 13.719 perkara yang diputus sepanjang tahun 2011, 99,63 % adalah perkara yang diregister tahun 2011.
Tabel di bawah ini menggambarkan figur penyelesaian perkara yang diregister tahun 2012. Keadaan penyelesaian perkara yang diregister tahun 2012. Jenis Perkara Perdata Perdata Khusus Pidana Pidana Khusus Permohonan Pidana Cepat/Lalulintas Jumlah
Masuk 46 0 161 97 1.684 16.872 18.860
Jumlah Putus Sisa 33 13 0 0 150 11 89 8 1.684 0 16.872 0 18.828 32
% putus 71.73% 0% 93.16% 91.75% 100% 100% 99.83%
Sementara itu grafik perkara putus per bulan sepanjang tahun 2012 adalah sebagai berikut:
24
2,500
2,083
2,032 1,857
2,000
2,341
1,549 1,893 1,312
1,897 1,593
1,500 776
1,000
968
500 Jan
Pebr Mart Apr Mei
Juni Juli Agust Sep Okt Nop Des
Grafik 2 grafik perkara putus per bulan sepanjang tahun 2012
Dalam perkara Banding, Pengadilan Negeri Blora mempunyai perkara banding tahun 2012 sebanyak 25 perkara. Jumlah ini naik 1,66 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 15 perkara. Dalam perkara Kasasi, Pengadilan Negeri Blora mempunyai perkara Kasasi tahun 2012 sebanyak 10 perkara. Jumlah ini turun 0.58 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 17 perkara. Dalam perkara Peninjauan Kembali (PK), Pengadilan Negeri Blora mempunyai perkara PK tahun 2012 sebanyak 0 perkara. Jumlah ini
turun
0,1 % dari tahun
sebelumnya yang berjumlah 1 perkara. Jumlah perkara yang menjadi beban Pengadilan Negeri Blora selama tahun 2012 ;
Jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Blora selama tahun 2012 Jenis perkara Perdata Perdata Khusus Pidana Pidana Khusus Permohonan Pidana Cepat/Lalulintas Jumlah
sisa
masuk
13 0 40 0 7 0 60
33 0 121 97 1.677 16.872 18.800
jml beban 46 0 161 97 1.684 16.872 18.860
putus
sisa
% putus
33 0 150 89 1.684 16.872 18.828
13 0 11 8 0 0 32
71.73% 0% 93.16% 91.75% 100% 100% 99.83%
Dari tabel di atas nampak perkara yang menjadi beban perkara Pengadilan Negeri Blora tahun 2012 secara berturut-turut adalah sebagai berikut: rumpun pidana (pidana umum dan pidana khusus), 17.111 atau 91.42 % dari keseluruhan perkara yang ditangani. Perkara rumpun perdata (perdata umum dan perdata khusus), 1.730 perkara atau 9.58 % dari keseluruhan perkara yang ditangani.
25 Tabel 2 Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Blora Tahun 2012 No
Jenis Kewenangan
A. 1 2 3 4 5 6
Perkara Perdata Perdata Khusus Pidana Pidana Khusus Permohonan Pidana Cepat/Lalulintas Jumlah
Sisa 2011
Masuk 2012
Jumlah Beban
Putus
Sisa
13 0 40 0 7
33 0 121 97 1.677
46 0 161 97 1.684
33 0 150 89 1.684
13 0 11 8 0
0
16.872
16.872
16.872
0
60
18.800
18.860
18.828
32
Berdasarkan Tabel 2, pada tahun 2012, Pengadilan Negeri Blora menerima perkara yang menjadi wewenangnya sebanyak 18.860 perkara. Jumlah ini naik 1.20 % dari tahun 2011 yang menerima 15.643 perkara. Sementara perkara yang menjadi beban pemeriksaan Pengadilan Negeri Blora pada tahun 2012 berjumlah 18.860 perkara. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari jumlah sisa tahun lalu dan jumlah perkara yang diterima tahun ini. Jumlah beban ini naik 1,20 % jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 15.586 perkara. Naiknya jumlah perkara yang diterima Pengadilan Negeri Blora dalam tahun 2011 merupakan yang pertama terjadi dalam satu dekade terakhir. banding yang justru Naiknnya jumlah perkara yang diterima Pengadilan Negeri Blora ditengah naiknya perkara mengindikasikan meningkatnya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan judex facti.
18,800 20,000
12,540 13,480 12,990 9,51611,338
15,000 10,000
7,468 6,241
7,825
5,000 2004
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Grafik 3 Perkara yang diterima Pengadilan Negeri Blora dalam satu dekade terakhir
Dari data tersebut juga diketahui bahwa perkara yang mendominasi perkara pada Pengadilan Negeri Blora adalah Pidana Cepat/ Lalulintas 89,45 %. Peringkat di bawahnya adalah
Permohonan 8,92 % %, Pidana 0,85 %, Pidana Khusus 0,51 %, Sedangkan Perdata hanya mencapai 0,24 % dari keseluruhan perkara yang menjadi beban Pengadilan Negeri Blora tahun 2012.
Produktivitas Pengadilan Negeri Blora dalam memutus perkara pada tahun 2012 berjumlah 18.828 perkara. (naik 1,21 %) dibandingkan dengan tahun tahun 2011 (15.554 perkara). Jika
26 dibandingkan dengan jumlah beban perkara yang ditangani tahun 2012, rasio perkara putus berjumlah 99.83%. Nilai rasio perkara putus ini naik dari tahun sebelumnya yang berjumlah 1,21%.
Sedangkan sisa perkara pada akhir tahun 2012 berjumlah 32 jumlah ini turun 0,56 % jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 57.
Sementara itu perbandingan perkara yang mengajukan upaya hukum diterima Pengadilan
Negeri Blora pada tahun 2011 dan 2012 berdasarkan jenis perkara dan jenis kewenangannya adalah sebagaimana tabel berikut:
Tabel 1
Perkara yang upaya hukum yang diterima Pengadilan Negeri Blora tahun 2012 berdasarkan jenis perkara dan kewenangan
No 1 2 3 4 5 6
Jenis Perkara Perdata Perdata Khusus Pidana Pidana Khusus Permohonan Pidana Cepat/ Lalulintas Jumlah
Banding
6 0 9 0 0 0
15
Kasasi 7 0
10 0 0 0 17
2011 PK
1 0 0 0 0 0 1
Grasi
0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 14 0 19 0 0 0 33
Banding 10 0 15 0 0 0 25
Kasasi
2012 1 0 9 0 0 0
10
PK 0 0 0 0 0 0 0
Grasi 0 0 0
0 0 0
% Jumlah 2011vs 2012
Jumlah 11 0
0,78% 0%
35
1.06%
24 0 0 0
1.26% 0% 0% 0%
Berdasarkan Tabel 2 di atas, perkara dalam rumpun pidana yang diajukan upaya hukum Banding, (pidana umum dan pidana khusus) berjumlah 9 perkara atau 0, 06 % dari keseluruhan perkara. Sementara perkara rumpun perdata (perdata umum dan perdata khusus) berjumlah 6 perkara atau 0,04% dari keseluruhan perkara. Berdasarkan Tabel 2 di atas, perkara dalam rumpun pidana yang diajukan upaya hukum Kasasi, (pidana umum dan pidana khusus) berjumlah 10 perkara atau 0, 58 % dari keseluruhan perkara. Sementara perkara rumpun perdata (perdata umum dan perdata khusus) berjumlah 7 perkara atau 0,41% dari keseluruhan perkara. Pengadilan Negeri Blora menerima permohonan peninjauan kembali sepanjang tahun 2012 sebanyak 1 perkara. Jumlah ini tidak ada kenaikan 0 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 1 perkara.
27
2 0 0% 5% 10 27%
banding kasasi pk 25 68%
eksekusi
Grafik 4 Gambaran perkara yang diajukan upaya hukum TABEL LAPORAN PERKARA PENGADILAN NEGERI BLORA YANG MASUK DAN PUTUS PERIODE TAHUN 2005 S/D 20112
Jumlah HAKIM
JUMLAH PERKARA NO
TAHUN
%
1
2005
MASUK 9.701
PUTUS 9.680
99.78
9
2 3
2006 2007
9.815 10.101
9.802 10.076
99.86 99.75
9 8
4
2008
10.518
10.506
99.88
8
5
2009
10.693
10.677
99.85
8
6
2010
6.029
6.177
97.60
9
7
2011
15.611
15.554
99.63
9
8
2012
18.860
18.828
99,83
10
Tabel ini menjelaskan Kinerja dalam memutus perkara yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora dengan membandingkan antara perkara yang masuk dengan yang diputus, sehingga nampak upaya penyelesaian sisa perkara pada tahapan perkara yang diputus dari perkara yang harus diselesaikan.
Jumlah Hakim Pengadilan Negeri Blora dalam memutus perkara telah mengalami peningkatan didalam penyelesaian perkara karena pada tahun 2005 jumlah perkara yang putus terus meningkat dari perkara yang masuk (9.701Perkara) dengan (9 Hakim Pengadilan Negeri Blora) capaian (99,78 %). Dengan tahun 2010 perkara masuk 6.029 perkara yang diputus 6.177 perkara dengan (9 Hakim Pengadilan Negeri Blora) capaian (97,60 %).
Tahun 2011 jumlah perkara yang masuk mengalamai penurunan 15.611 Perkara yang diputus 15.554 perkara (dengan (9 Hakim Pengadilan Negeri)
capaian (99.63%). Sedangkan
Pada tahun 2012 perkara masuk 18.860 perkara yang diputus 18.828 perkara (10 Hakim Pengadilan Negeri Blora) capaian (99.83%).
Hal ini disebabkan perkara Pidana Cepat/ lalulintas yang masuk pada Pengadilan Negeri Blora dari tahun ketahun terus meningkatan.
28 Prosentase minutasi perkara yang diselesaikan tepat waktu Pada akhir Desember 2012 berjumlah 18.715, dari perkara yang sudah putus 18.828 yang belum diminutasi berjumlah 113
29
Sasaran : Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Kepada Hukum melalui Tindakan Penegakan Hukum dan Kebijakan dibidang peradilan UMUM
Pada sasaran ini ditandai dengan 3 (tiga) indikator
bersifat out come
yaitu :
persentase putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak naik banding, persentase putusan pengadilan tingkat banding yang tidak naik kasasi, dan persentase putusan pengadilan tingkat kasasi yang tidak mengajukan peninjauan kembali,
Sasaran ini
diakomodir pada program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum untuk mendukung core bussines (ciri khas) Mahkamah Agung sebagai Pembina teknis bagi tenaga yudisial bagi pengadilan di bawah Mahkamah Agung ( memeriksa, mengadili, dan memutus perkara), sehingga out come yang diharapkan putusan dikeluarkan dari keseluruhan perkara yang diputus setiap level Pengadilan memberikan keadilan bagi para pencari keadilan dengan menerima 100 % putusan pengadilan tersebut. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, kegiatan yang telah dilakukan meliputi: pendidikan dan latihan maupun pembinaan kepada para tenaga teknis yudisial, sehingga diharapkan adanya kepuasan dari para pencari keadilan mulai dari pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, maupun Peninjauan kembali. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut :
Capaian indicator kinerja Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Kepada Hukum melalui Tindakan Penegakan Hukum dan Kebijakan dibidang peradilan
Realisasi Indikator Persentase putusan Pengadilan Tk. I yang tidak naik banding Umum
Prosentase putusan Pengadilan Tk. Banding yang tidak naik Kasasi Umum
Target 2012 (%)
Realisasi 2012 (%)
Capaian 2012 (%)
1%
0,79%
1%
1%
2011
2010
(%)
(%)
99.31%
0.34
0,34
0.90%
99.90%
0,54
0,54
0.0%
100%
0.07
0.07
Prosentase putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang tidak naik PK Umum
Rata-rata capaian
99.83
30 Tahun 2011 Realisasi Target 2011 (%)
Indikator Persentase putusan Pengadilan Tk. I yang tidak naik banding Umum Prosentase putusan Pengadilan Tk. Banding yang tidak naik Kasasi Umum
5
4
Realisasi 2011 (%)
Capaian 2011 (%)
0.34
99.66
0,54
99.45
2010
2009
(%)
(%)
0,33
0.33
0.65 0,65
Prosentase putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang tidak naik PK Umum
2
0.07
Rata-rata capaian
99.93
0.53
0.53
89.96
Pada prinsipnya para Hakim di setiap tingkat peradilan ingin kinerja ini memberi putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan target sekecilkecilnya (0 %), karena semakin kecil prosentase kinerja semakin baik, artinya semakin banyak pencari keadilan yang menerima putusan dari pengadilan tersebut. a. Pengadilan Negeri Tabel - 2
Rincian keadaan perkara yang diterima Pengadilan Negeri Blora Tahun 2012 Lingkungan Peradilan Umum
a. Peradilan Umum
Sisa 2011 60
Masuk
18.800
Jumlah 18.860
Putus
18.828
Sisa 32
1) Perkara Pidana
Pengadilan Negeri Blora Perkara pidana yang diterima pengadilan negeri selama tahun 2012 berjumlah 17.090 perkara. Sisa perkara tahun 2011 berjumlah 40 perkara. Sehingga total perkara pidana yang ditangani pengadilan negeri pada tahun 2012 berjumlah 17.130 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2012 ini naik 1,09 %, dari jumlah yang diterima tahun 2011, yaitu 15.643 perkara. Dari keseluruhan jumlah yang ditangani tersebut, perkara terbesar adalah perkara pidana cepat (tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas) sebanyak 16.872 0perkara, atau 98,49 % dari keseluruhan perkara pidana. Sisanya, perkara pidana biasa 161 perkara (0,90 %) perkara pidana khusus 97 perkara ( 0.50 % ) dan perkara singkat, 0 perkara (0%).
Jumlah perkara yang berhasil diputus selama tahun 2012 sebanyak 17.111 perkara. Sehingga sisa perkara pidana pada akhir tahun berjumlah 19 perkara (0,001%). Perbandingan antara jumlah perkara putus dan jumlah beban perkara pada tahun 2012 mengindikasikan bahwa tingkat penyelesaian perkara pidana tahun 2012 sebesar 99,88 %.
31 Berikut ini digambarkan keadaan perkara pidana yang ditangani pengadilan negeri sepanjang tahun 2012. Keadaan perkara pidana yang ditangani pengadilan negeri blora tahun 2012 JENIS SISA MASUK JUMLAH PUTUS SISA PERKARA Pidana Biasa 40 121 161 150 11 Pidana Khusus 0 97 97 89 8 Pidana Cepat 0 16.872 18.872 18.872 0 (Ringan/Lalin) Jumlah 40 17.090 19.130 19.111 19
2) Perkara Perdata
Perkara perdata yang ditangani pengadilan negeri Blora pada tahun 2012 berjumlah 1.730 perkara. Jumlah ini terdiri dari 1.710 perkara yang diterima tahun 2012 dan 20 perkara yang merupakan sisa tahun 2011. Keseluruhan jumlah tersebut terdiri dari 46 perkara gugatan (2.65 %) dan 1.684 perkara permohonan (97.34 %). Jumlah perkara perdata yang diterima pengadilan negeri tahun 2012 ini naik 112,33% dari tahun 2011 yang menerima 154 perkara. Jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2012 sebanyak 1.730 perkara, yang terdiri dari 1.717 perkara selesai karena diputus. Sisa perkara pada akhir Desember 2012 berjumlah 13 perkara (0,07 %). Berdasarkan perbandingan jumlah perkara yang ditangani dan diselesaikan selama tahun 2012 menggambarkan penyelesaian perkara perdata pada tingkat pertama sebesar 77,80 %. Berikut ini figur keadaan perkara perdata pada pengadilan negeri sepanjang tahun 2012. Tabel - 3 Keadaan perkara perdata yang ditangani pengadilan negeri blora Tahun 2012
JENIS SISA Gugatan 13 Permohonan 7 Jumlah 20
MASUK JUMLAH 33 43 1.677 1.684 154 1.730
PUTUS 33 1.684 1.717
CABUT 0 0 0
SISA 13 0 13
32
Sasaran : Peningkatan Kualitas Pengawasan
Indikator
Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti
Persentase Temuan yang ditindak lanjuti
Target 2012 (%)
Realisasi 2012 (%)
capaian 2012 (%)
0
0
0
0
Rata-rata capaian
Indikator
Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti
Persentase Temuan yang ditindak lanjuti
Realisasi 2011 2010 (%)
(%)
100
0
0
100
0
0
100
Target 2011 (%)
Realisasi 2011 (%)
capaian 2011 (%)
0
0
0
0
Rata-rata capaian
Realisasi 2010 2009 (%)
(%)
100
0
0
100
0
0
100
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti pada tahun 2012 menargetkan 0% ( nihil surat pengaduan) yang masuk ke Pengadilan Negeri Blora sepanjang Januari – Desember 2012. Persentase temuan yang ditindak lanjuti menargetkan 0%), dengan demikian indikator ini dapat dikatakan telah berhasil (tercapai 100%).
Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahun 2012 adalah kurangnya tenaga staf, khususnya staf IT, karena staf yang ada berjumlah 7 orang, idelanya 15 orang. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemecahan masalah tersebut diatas adalah
Menambah jumlah tenaga staf.
Menambah personil.
Untuk menciptakan terwujudnya tertib administrasi Pengawasan internal perlu ditingkatkan untuk melakukan pengawasan melekat pada satker yang bersangkutan agar terwujud tertib administrasi dalam tertib register, tertib laporan dan tertib arsip.
33
Sasaran : Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Kepada Hukum melalui Tindakan Penegakan Hukum dan Kebijakan dibidang peradilan
Pada sasaran ini ditandai dengan 3 (tiga) indikator
bersifat out come
yaitu :
persentase putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak naik banding, persentase putusan pengadilan tingkat banding yang tidak naik kasasi, dan persentase putusan pengadilan tingkat kasasi yang tidak mengajukan peninjauan kembali, serta Grasi, Sasaran ini diakomodir pada program Penegakan Hukum dan Ham untuk mendukung core bussines (ciri khas) Mahkamah Agung sebagai Pembina teknis bagi tenaga yudisial bagi pengadilan di bawah Mahkamah Agung ( memeriksa, mengadili, dan memutus perkara), sehingga out come yang diharapkan putusan dikeluarkan dari keseluruhan perkara yang diputus setiap level Pengadilan memberikan keadilan bagi para pencari keadilan dengan menerima 100 % putusan pengadilan tersebut. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, kegiatan yang telah dilakukan meliputi: pendidikan dan latihan maupun pembinaan kepada para tenaga teknis yudisial, sehingga diharapkan adanya kepuasan dari para pencari keadilan mulai dari pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, maupun Peninjauan kembali. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut : Capaian indicator kinerja Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Kepada Hukum melalui Tindakan Penegakan Hukum dan Kebijakan dibidang peradilan. Realisasi Target 2012 (%)
Indikator
Persentase putusan Pengadilan Tk. I yang tidak naik banding Pidana
Realisasi 2012 (%)
Capaian 2012 (%)
2011
2010
(%)
(%)
0.10
1
0.17
99.83
0.10
Pidana Khusus
0
100
100
Perdata
1
0.05
Perdata Khusus
0
0
Permohonan
0
100
Pidana Cepat/ Lalulintas
0
100
0.05
99.95
100
100
0
0.05
99.95
6.05
0
0
100
100
100
100
100
100
0
0
99.95
6.05
6.05
0
0
0
100
100
100
100
100
100
Prosentase putusan Pengadilan Tk. Banding yang tidak naik Kasasi Pidana
1
Pidana Khusus
0
Perdata
1
Perdata Khusus
0
Permohonan
0
Pidana Cepat/ Lalulintas
0
0
0.10
0.10
0 6.05 0 100 100
34 Prosentase putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang tidak naik PK 1
Pidana
0
Pidana Khusus
1
Perdata
0
Perdata Khusus
0
Permohonan
0
0
100
0
0
0
0
0
100
0.15
5.15
0
0.10
0,15
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
Pidana Cepat/ Lalulintas Rata-rata capaian
100
Pada prinsipnya para Hakim di Pengadilan Negeri Blora memberi putusan yang seadiladilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan target sekecil-kecilnya (0 %), karena semakin kecil prosentase kinerja semakin baik, artinya semakin banyak pencari keadilan yang menerima putusan dari pengadilan tersebut. Tabel Prosentase putusan pengadilan Tk.I yang tidak naik banding Tahun 2012 Lingkungan Peradilan PN. Blora
Masuk Banding 25
Dikirim 21
% 84 %
Tabel Prosentase Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak naik Kasasi Tahun 2012. Lingkungan Peradilan PN. Blora
Masuk Kasasi 10
Dikirim
%
8
80 %
Tabel Prosentase Perkara Kasasi yang tidak naik Peninjauan Kembali Tahun 2012 Lingkungan Peradilan PN. Blora
Masuk PK 0
Dikirim
%
0
100 %
Gambaran Umum Keadaan Perkara Di Pengadilan Negeri Blora Tahun 2012. a. Peradilan Tingkat Pertama. Selama tahun 2012, perkara yang masuk ke pengadilan Negeri Blora di berjumlah 18.800 perkara. Jumlah ini naik 1.20 % dari penerimaan tahun 2011 yang berjumlah 15.586 perkara. Sementara itu sisa tahun 2011 berjumlah 60 perkara, sehingga jumlah keseluruhan perkara yang ditangani oleh pengadilan negeri blora tahun 2012 berjumlah 18.860 perkara. Dari keseluruhan jumlah tersebut perkara yang berhasil diputus berjumlah 18.828 perkara, maka capaian kinerja = (18.828 : 18.860) x 100 % = 99,83 %, dengan sisa perkara pada akhir Desember 2012 berjumlah 32 perkara. Dari data tersebut, tergambar bahwa rata-rata rasio penyelesaian perkara oleh pengadilan negeri blora sebesar 99,83 %. Dari nilai rasio tersebut juga terbaca bahwa pengadilan negeri blora bisa menekan sisa perkara di bawah 1 %, atau persisnya 0,17 %.
35 Pengadilan Negeri Blora menggunakan dua indikator obyektif yang untuk mengukur kinerja penanganan perkaranya. Pertama adalah rasio penyelesaian perkara atau dikenal juga sebagai (clearance rate) dan Kedua adalah ukuran usia perkara yang tertunggak. Rasio penyelesaian
perkara
adalah
ukuran
seberapa
efektif
suatu
pengadilan
dapat
menyelesaikan perkara yang diterimanya. Tabel di bawah ini menggambarkan figur penyelesaian perkara yang diregister tahun 2012. Keadaan Perkara PN. Blora Per Bulan Periode Januari-Desember 2012 BULAN
SISA BULAN LALU
MASUK
JUMLAH
PUTUS
SISA
JANUARI
60
1. 840
1.900
1.857
43
PEBRUARI MARET
43 84
2.073 1.897
2.116 1.981
2.032 1.893
84 88
APRIL MEI
88 90
1.314 1.538
1.402 1.628
1.312 1.580
90 48
JUNI
48
1.595
1.643
1.549
94
JULI
94
2.051
2.145
2.083
62
AGUSTUS SEPTEMBER
62 33
747 1.010
809 1.043
776 968
33 75
OKTOBER
75
1.600
1.675
1.593
82
NOVEMBER
82
1.892
1.974
1.897
77
DESEMBER
77
2.300
2.377
2.345
32
JUMLAH
32
19.857
19.889
19.885
32
- Gambaran Kinerja Penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Blora tahun 2012 perbulan dengan membandingkan perkara masuk dengan yang putus dengan jumlah SDM Hakim Agung = 10 orang ; Januari February Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
= = = = = = = = = = = =
1.900 : 1.857 2.116 : 2.032 1.981 : 1.893 1.402 : 1.312 1.628 : 1.580 1.643 : 1.549 2.145 : 2.083 809 : 776 1.043 : 968 1.675 : 1.593 1.974 : 1.897 2.377 : 2.345
(97.73%) (96,03%) (95,55 %) (93,58 %) (97,05 %) (94,27 %) (97,10 %) (95.92%) (92,80 %) (95,10%) (96,09 %) (98,65 %)
Rata-rata Kinerja s.d Desember tahun 2012 = 1.149.87 % : 12 = 95,82 % Tabel ini menginformasikan keadaan perkara yang masuk hanya pada setiap bulan dan yang di putus, maka kinerja memutus perkara sampai dengan bulan Desember tahun 2012 (99,83%). Dari 18.860 perkara yang diterima tahun 2011, Pengadilan Negeri Blora telah berhasil memutus 18.828 perkara. Hal ini berarti 99,83 % perkara berhasil diputus di bawah satu tahun. Ada peningkatan target pada tahun 2011 target 99 %, tercapai 99.63 %, dan pada tahun 2012 target ditingkatkan menjadi 99 % (lebih tinggi), tercapai 99,83%.
36 Keadaan penyelesaian perkara yang diregister tahun 2012
Jenis Perkara Perdata Perdata Khusus Pidana Pidana Khusus Permohonan Pidana Cepat/Lalu Lintas Jumlah
Masuk 46 0 161 97 1.684 16.872 18.860
Jumlah Putus Sisa 33 13 0 0 150 11 89 8 1.684 0 16.872 0 18.828
32
% putus 71.73 0 93.16 91.75 100 100 99.83
Suatu rasio penyelesaian 99.83 % menunjukkan bahwa pengadilan dalam suatu waktu tertentu menyelesaikan perkara sama banyaknya dengan jumlah perkara yang diterimanya, sehingga tidak ada perubahan terhadap jumlah perkara yang sedang beredar. Pentargetan 99 % dari persentase perkara yang terindentifikasikan berumur di bawah 1 tahun mencapai 99.83 %, sehingga rasio penyelesaiannya 99.83 % dari total perkara yang berusia di bawah 1 tahun. Sementara itu umur perkara tertunggak akan menunjukkan distribusi usia perkara diantara seluruh perkara yang ada dalam peredaran. Ukuran ini penting untuk mengetahui apakah memang terjadi tunggakan pada suatu pengadilan dan seberapa besar skala tunggakan tersebut. Secara regulasi maupun action plan Pengadilan Negeri Blora upaya dalam meningkatkan kinerja penyelesaian perkara adalah sebagai berikut : Percepatan penyelesaian perkara Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan (constanti justice) merupakan standar pelayanan peradilan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Untuk terwujudnya peradilan cepat, Makamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran yang memberikan batas waktu paling lama enam bulan untuk penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding. Sementara di Pengadilan Negeri Blora terjadi “revolusi” dalam penentuan batas waktu penyelesaian perkara. Sebelum tahun 2007, tidak ada pembatasan waktu penyelesaian perkara. Menindak lanjuti edaran dari Mahkamah Agung kembali merubah jangka waktu penanganan perkara tersebut menjadi 1 (satu) tahun, melalui SK KMA No. 138/KMA/SK/IX/2009 tanggal 11 September 2009. Pengadilan Negeri Blora telah melaksanakan surat edaran tersebut membuat batas waktu penyelesaian perkara dihitung saat perkara tersebut diregister hingga diputus. Masih dalam upaya percepatan penyelesaian perkara, di penghujung tahun 2010 ini Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 14 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Dokumen Peninjauan Kembali.
Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan
37 Adapun poin-poin pokok dari SEMA ini adalah sebagai berikut: 1) Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2011 seluruh berkas kasasi/peninjauan kembali yang diajukan ke Mahkamah Agung harus menyertakan dokumen elektronik (compact disc, flash disk, e-mail, dll) sebagai berikut: a. Dokumen elektronik untuk permohonan kasasi/peninjauan kembali perkara perdata/perdata khusus/ perdata agama/tata usaha negara/pajak, meliputi:
putusan pengadilan tingkat pertama, dan
putusan pengadilan tingkat banding.
b. Dokumen elektronik untuk permohonan kasasi/peninjauan kembali
perkara
pidana/pidana khusus/militer, meliputi:
putusan pengadilan tingkat pertama;
putusan pengadilan tingkat banding, dan
surat dakwaan jaksa.
Keberadaan dokumen elektronik tersebut menjadi kelengkapan dari bundel B, sehingga apabila dokumen elektronik tersebut tidak disertakan dalam berkas, Mahkamah Agung akan menyatakan berkas tersebut tidak lengkap dan dikembalikan ke pengadilan pengaju; Selain itu, mengingat pentingnya naskah memori kasasi/Peninjauan Kembali dalam upaya meningkatkan efisiensi proses pemberkasan, maka setiap Ketua Pengadilan diharapkan bisa mendorong agar para pihak dapat menyerahkan juga softcopy memori Kasasi/Peninjauan Kembali bersamaan dengan penyerahan berkas (hard copy) memori Kasasi/Peninjauan Kembali. Untuk itu diperintahkan kepada seluruh Ketua Pengadilan tingkat pertama dan banding dari empat lingkungan peradilan untuk memastikan bahwa unit kerja yang berada di bawah kewenangan pembinaannya sebagai berikut: secara
teratur
menyelenggarakan
pengelolaan
naskah
elektronik
putusan
pengadilannya sebagai bagian dari pengelolaan pengarsipan. memastikan
kepatuhan
pengiriman
dokumen
elektronik
pada
berkas
Kasasi/Peninjauan Kembali. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan dan kelancaran proses pengelolaan dan pengiriman naskah elektronik di pengadilan. Dengan adanya SEMA No. 14 Tahun 2010 ini diharapkan bisa mempercepat minutasi perkara, karena dimungkinkan draft putusan (minus pertimbangan hukum) sudah dapat dipersiapkan sebelum putusan diucapkan. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk minutasi perkara bisa diperpendek secara signifikan. Selain pendekatan regulasi, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora juga menjadikan teknologi informasi sebagai pendukung percepatan penyelesaian perkara. Figur ini menunjukkan konsistensi strategi percepatan perkara yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Blora. Penyelesaian perkara kurang dari satu tahun, merupakan cita-cita Pengadilan Negeri Blora, sebagai wujud komitmen pelayanannya kepada pencari keadilan.
38 Langkah penting yang telah berhasil dicapai saat ini adalah peningkatan pengelolaan data perkara. Saat ini Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora telah mengembangkan mekanisme pengelolaan data sedemikian rupa sehingga informasi tentang perkara serta lokasinya bisa diketahui dengan mudah. Hal ini penting sekali untuk memastikan terlaksananya penyelesaian perkara, sehingga tunggakan perkara bisa dihindari. Analisis Capaian Akuntabilitas Keuangan Fluktuasi Kinerja anggaran pada Pengadilan Negeri Blora tahun 2009 – 2012 yaitu ; Tahun 2009 DIPA
(Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Negeri Blora
mencapai RP.4.426.473.000,- (empat milyar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), Tahun 2010 DIPA
(Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Negeri Blora
mencapai RP.3.658.812.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua belas rupiah),: Tahun 2011, DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Urusan Administrasi ( BUA), Pengadilan Negeri Blora mencapai RP.3.340.671.000,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Tahun 2011, DIPA
(Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Peradilan Umum,
Pengadilan Negeri Blora mencapai RP.48.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Tahun 2012, DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Urusan Administrasi ( BUA), Pengadilan Negeri Blora mencapai RP.3.788.484.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Tahun 2012, DIPA
(Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Peradilan Umum,
Pengadilan Negeri Blora mencapai RP.33.066.000,- (tiga puluh tiga juta enam puluh enam ribu rupiah). a. ANGGARAN PENGADILAN NEGERI BLORA TAHUN ANGGARAN 2012.
1). Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Program, terdiri atas: a. b. c.
Program Dukungan Manajemen dan elaksanaan Rp 3.538.484.000 Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 250.000.000 Rp Aparatur Mahkamah Agung. Program Peningkatan Manajemen Peradilan 33.066.000 Rp Umum Jumlah Rp 3.821.550.000 (tiga milyar delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
2) Alokasi Anggaran per Jenis Belanja (sesuai Pagu definitif), yaitu: Alokasi belanja a. b. c. d.
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Penangnan Perkara dan Bantuan Hukum Jumlah
Rp Rp Rp Rp
2.993.231.000,545.253.000,250.000.000,33.066.000,-
( 78,31%) ( 14,26%) ( 0,65%) ( 0,08%)
Rp
3.821.550.000,-
( 100%)
39
1.
Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Blora Tahun Anggaran 2012
Rincian realisasi anggaran Pengadilan Negeri Blora Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Realisasasi anggaran tahun 2009-2012: Realisasi Rp. 4.222.358.222,- (95,35 %). tahun 2009 Realisasi Rp. 2.885.560.960,- (78,87 %). tahun 2010 Realisasi Rp. 3.355.724.801,- (99,02 %). tahun 2011 Realisasi Rp. 3.761.819.378,- (98,43 %). tahun 2012 1) Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Blora Tahun Anggaran 2012 (Unaudited) Menurut Program Kegiatan (dalam Rupiah)
Program
Pagu
Pagu Revisi
Realisasi
Sisa Anggaran
Persent ase (%)
Program Dukungan Manajemen dan elaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
3.183.130.000
3.538.484.000
3.480.669.378
57.814.622
98.36
Persen tase (%) Th 2011 99.53
250.000.000
250.000.000
250.000.000
0
100
100
33.066.000
33.066.000
31.150.000
1.916.000
94.20
60.83
3.466.196.000
3.821.550.000
3.761.819.378
59.730.622
No 1
2
3
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Jumlah
98,43
99.02
2) Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Blora Tahun Anggaran 2012 (Unaudited) Menurut Jenis Belanja (dalam Rupiah)
No
Jenis Belanja
Pagu
Pagu Revisi
1
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Penangnan Perkara dan Bantuan Hukum Jumlah
2.627.254.000
2.993.231.000
2.993.131.490
99.510
Persen tase (%) TH. 2012 100
555.876.000 250.000.000 33.066.000
545.253.000 250.000.000 33.066.000
487.537.888 250.000.000 31.150.000
57.715.112 0 1.916.000
89.41 100 94.20
2 3 4
Realisasi
Sisa Anggaran
Persen tase (%) TH. 2011 100.47 93.86 100 60.83
3.466.196.000
3.821.550.000
3.761.819.378
59.730.622
98.43
99.02
40 3) Progress Pelaporan Realisasi PNBP. Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008 mengatur mengenai jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008 ini, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya berasal dari Biaya Perkara yang terdiri dari: a.
Hak Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
b.
Hak Kepaniteraan Peradilan Umum
c.
Hak Kepaniteraan Lainnya.
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008 di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya masih sangat lemah dan perlu ditindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi atas Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008 dan PERMA No. 2 Tahun 2009. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008 belum dipahami dengan baik oleh satker-satker Pengadilan Tingkat Pertama. Hal ini disebabkan oleh: a. Tidak semua item kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008 dapat diidentifikasi kegiatan riilnya b. Panitera/Sekretaris dan Petugas Pelaksana Pemungut PNBP menafsirkan item-item yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008 dengan berbeda c. Terdapat satker pengadilan yang memungut PNBP untuk kegiatan yang tidak ada dalam Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008 d. Terdapat satker pengadilan yang memungut PNBP tidak sesuai dengan jenis dan tarif dalam Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008 e. Program Program Dukungan Manajemen dan elaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dengan pagu Rp. 3.538.484000,- terealisasi sebesar Rp 3.480.669.378,- mencapai
98.36 %. Kurang terserapnya pagu anggaran ini
disebabkan karena belanja daya dan jasa sudah sesuai dengan kebutuhan Pengadilan Negeri Blora. 2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasara Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama dengan pagu anggaran Rp. 250.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 250.000.000,- atau mencapai realisasi 100%. Program ini terserap 100% karena sudah susuai dengan kebutuhan. Program ini telah mencapai sasarannya yaitu terlaksananya
Peningkatan Sarana dan Prasara Peradilan Tingkat Banding dan
Peradilan Tingkat Pertama. 3.
Program
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
dengan pagu anggaran
Rp.33.066.000 terealisasi sebesar Rp. 31.150.000,- atau mencapai 94.20 %. Program ini bertujuan memberi batuan hukum bagi masyarakat terpinggirkan/miskin, tidak terserap sesuai dengan target dikarenakan masyarakat yang terkena masalah hukum perkara pidana berkurang dari tahun sbelumnya.
41
BAB III. IV. AKUNTABILITAS PENUTUP KINERJA A. Kesimpulan LAKIP Pengadilan Negeri Blora tahun 2012 ini mengupayakan melaporkan suatu capaian kinerja (Performance Result) selama tahun 2012 sebagai tahun kedua Rencana Strategis (Strategic Plan) Mahkamah Agung-RI tahun 2010-2014 Mahkamah Agung RI dibandingkan dengan rencana kerja (Performance Plan) beberapa tahun dari core bussines (ciri khas) yang mengacu pada sebagai unsur pertama dalam bidang teknis yudisial seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Mahkamah Agung RI.
Adapun unsur kemandirian maupun kinerja disadari, dengan peningkatan kinerja akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan peradilan khususnya di Mahkamah Agung oleh karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia (sebagai user) adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan bidang hukum peradilan yang profesional, efektif, murah serta mandiri dan tidak bisa adanya intervensi atau pengaruh dari lembaga tinggi lainnya sehingga akan terwujud good governance.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari Pengadilan Negeri Blora merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya dari lembaga tinggi Mahkamah Agung, karena Penetapan Kinerja Tahun 2012 sebagai pedoman yang digunakan dalam menyusun LAKIP Tahun 2012.
Kiranya LAKIP tahun 2012 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi organisasi Mahkamah Agung, LAKIP tahun 2012 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang. A. Saran 1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transpraran dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara pada seluruh tingkat peradilan di empat lingkungan peradilan. 2. LAKIP sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan LAKIP sebagai alat evaluasi kinerja bagi masing-masing unit Eselon I, II maupun instansi.
42 3. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan LAKIP, merupakan instrument objektif yang tidak berpihak. 4. Kelayakan LAKIP sebagai instrument punish and reward merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan
instrument lainnya (renstra, indikator kinerja
utama, penetapan kinerja dan evaluasi LAKIP) yang harus optimal. 5. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan LAKIP.
43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012
A.
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2012
Pengukuran tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Blora dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indicator kinerja sasaran rincian pencapaian masing-masing indicator, secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran berikut indicator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran yang tidak berhasil terwujudkan pada tahun 2012 ini, terhadap sasaran maupun indikator kinerja, baik yang berhasil maupun yang tidak berhasil Pengadilan Negeri Blora, telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bagian agar terdapat perbaikan penanganan dimasa mendatang. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang No.W12/ /2012. tanggal : 2 Pebruari 2012 tentang penunjukkan satuan kerja unit pelaksana teknis Pengadilan Negeri Blora ditunjuk yang menjalankan Tugas dan Fungsinya sebagai mana mestinya.
Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2012 Sasaran
No
Target Uraian
Realisasi
Indikator
1
Pelakasanaan kegiatan Kesekretariatan yang sistematis sebagai pendukung utama kinerja Lembaga Peradilan.
Jumlah Kegiatan Kesekretariatan yang terealisasi Pembayaran Gaji/Honor dan Tunjangan Pegawai dan Belanja Operasional Perkantoran.
100 %
100%
2
Miningkatan Sarana dan Prasarana Peradilan dalam mendukung kinerja Lembaga Penagak Hukum lainnya melalui peningkatan SDM.
Jumlah Kegiatan Sarana dan Prasarana Peradilan Tingkat Pertama.
100 %
100 %
3
Terselenggaranya penyelesaian perkara, dan Bantuan Hukum bagi warga tidak mampu.
Jumlah Kegiatan Operasional Penyelesaian Perkara, Persidangan dan jasa profesi Bantuan Hukum.
95 %
94.20 %
Ket
44 Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2012. Pencapa ian
Kegiatan No.
Target
Program
Uraian
1
Dukungan
1. Tersedianya Gaji
Indikator
Target
Realisasi
Input : Dana
2.993.231.000
2.993.131.490
Output :
54 orang
57 orang
545.253.000
487.537.888
(%)
100 %
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
100 %
Jumlah Pegawai
2.Terselengga ra
Input : Dana
93,85 %
Opersional dan Pemeliharaan
2
3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Perkantoran
Output Kebutuhan Operasional Perkantoran
18 Keg.
18 Keg.
Tersedianya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Teknis dan Umum Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Daerah
Input : Dana
250.000.000,-
250.000.000,-
100 %
Output : Pengadaan alat pengolah data dan pengadaan alat komunikasi dan Mebeulair
5 Keg.
5 Keg.
100 %
Input : Dana.
33.066.000,-
31.150.000
2 Keg.
2 Keg.
Tersedianya Penyelesaian Proses Administrasi Perkara dan Penyediaan Bantuan Hukum Untuk Masy Miskin dan Terpinggirkan
Output : Terselenggara nya Bantuan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu.
89.41 %
99 %
94.20 %
Ket
45 B. Analisa Akuntabilitas Kinerja
Pengadilan Negeri Blora sebagai Pengadilan Tingkat Pertama telah menerima, memutus serta menyelesaikan perkara yaitu perkara pidana, perdata dan perkara yang diajukan upaya hukum,
telah dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI,
melaksanakan/ menyelesaikan administrasi perkara dan mengirim perkara yang diajukan Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali berjalan dengan baik dan tepat waktu. Dalam rangka reformasi birokrasi peradilan sebenarnya sudah banyak yang dilakukan Pengadilan Negeri Blora seperti dibukanya webset WWW/pn-blora.go.id. peningkatan mutu penanganan perkara, transparasi dan keterbukaan informasi, fungsi pengawasan yang professional serta program kerja yang bertujuan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pencari keadilan. Berikut ini diuraikan mengenai pengukuran kinerja, efaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistimatis keberhasilan dan kegagalan, hambatan / kendala yaitu sebagai berikut :
Analisis capaian kinerja (evaluasi dan pengukuran kinerja) 1. Bidang tehnis Yustisial/ Kepaniteraan. a. Setiap pegawai melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dengan baik. b. Pembuatan putusan, minutasi, dapat dilaksanakan tepat waktu sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu yang telah ditentukan. c. Pola bindalmin juga dilaksanakan semaksimal mungkin dalam bidang tehnis yudisial.
2. Bidang Adminstrasi Umum/ Kesekretariatan. a. Tugas-tugas pada urusan kepegawaian, keuangan dan umum telah dapat diselesaiakan sesuai peraturan yang berlaku. b. Realisasi anggaran rutin sudah dilaksanakan sesuai peruntukannya. c. Kebutuhan barang inventaris maupun alat tulis kantor dapat dipenuhi.
Melaksanakan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahakamah Agung.
Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah tiga ndikator. Selalu dilaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam setiap kegiatan yang terlaksana. Pencapaian target masing-masing indicator kinerja sasaran pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :
46 Indikator Kinerja Tersedianya Pembayaran Gaji/ Honor/Tunjangan
Target
Realisasi
100 %
100 %
100 %
89.41 %
Pegawai. Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran untuk kelancaran Administrasi Kegiatan.
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar target yang dicanangkan oleh Pengadilan Negeri Blora telah terealisasi. Memang ada beberapa kendala yang perlu untuk dievaluasi kembali sehingga pada tahun mendatang dapat lebih baik lagi. Oleh karena itulah pada setiap kegiatan yang terealisasi kami selalu mengadakan pencatatan modul sebagai bahan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
Sesuai dengan pemantauan yang telah dilakukan selama 1 tahun, didapati 3 buah kesimpulan : 1. Bahwa penerapan kebijakan pemerintah pada instansi (Pengadilan Negeri Blora) sudah berjalan dengan baik. 2. Penerapan system koordinasi dalam sistematika di bidang keuangan telah berjalan lancar. 3. Perputaran roda di bidang kesekretariatan telah mampu mendorong intansi untuk dapat melakukan fungsi utamanya sebagai lembaga peradilan.
Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini meliputi 1 (satu ) kegiatan.
Indikator Kinerja Terselenggaranya Penyelesaian Administrasi
Target
Realisasi
99 %
94.20 %
Perkara dan Penyediaan Dana Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan.
Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan tersebut dianggarkan bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu untuk membiayai penasehat hukum demi kelancaran dalam persidangan, tidak terserap seluruhnya karena perkara pidana bagi masyarakat tidak mampu hanya sedikit.
47 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini meliputi 3 (tiga) kegiatan.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Pengadaan Alat Pengolah data.
100 %
100 %
Pengadaan Meubelair
100 %
100 %
Pengadaan Air Conditiononing ( AC )
100 %
100 %
Pembuatan Tempat Parkir dan Pengaspalan Halaman kantor.
100 %
100 %
Pengadaan Genset
100 %
100 %
Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh kegiatan yang dianggarkan dalam program ini telah mencapai target yang ditetapkan.
Program tersebut diatas ini dirancang untuk memenuhi keinginan masyarakat mengenai
pembaharuan
peradilan
yang
sehat,
adil
dan
tidak
memihak.
Keberhasilan program ini akan mempengaruhi hasil putusan yang ditetapkan karena pada intinya penyelenggaraan sosialisasi/ workshop/ seminar/ seminasi/ publikasi adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan untuk membahas permasalahan-permasalahan publik yang berkembang luas dan tidak terpecah secara intern instansi.
C. Akuntabilitas Keuangan. Untuk realisasi Akuntabilitas Keuangan Pengadilan Negeri Blora anggaran DIPA Tahun 2012 sebagaimana terlampir dan secara transparan dapat dibaca pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012 (terlampir).
48 BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan. Dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan : a. Penyelesaian perkara pada umumnya sudah berjalan lancar, cepat, sederhana dan biaya ringan. b. Semakin meningkatnya kinerja pegawai Pengadilan Negeri Blora. c. Bidang administrasi peradilan/kepaniteraan dapat bejalan sesuai dengan pola bindalmin. d. Pelaksana tugas yang berdasarkan pedoman dan kebijaksanaan maupun program kerja yang telah ditetapkan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. e. Meskipun tugas administrasi umum sudah berjalan dengan baik dan tertib namun
secara
rutin
pembinaan
tetap
dilaksanakan
untuk
dapat
meningkatkan prestasi kerja. f. Dengan tersedianya anggaran Pengadilan Negeri Blora dalam pelaksanaan anggaran mengoptimalkan sebagai upaya peningkatan pruduktifitas kerja. g. Hambatan dan kekurangan yang dijumpai disebabkan karena kurangnya pegawa terutama staf.
B. Saran- saran.
a. Pembinaan teknis yudisial, administrasi peradilan dan administrasi umum perlu terus ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitas dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang handal. b. Pembinaan dan pelatihan maupun pendidikan untuk menghadapi tantangan masa depan demi kelancaran tugas administrasi Pengadilan Negeri Blora perlu terus ditingkatkan. c. Demi kelancaran tugas sehari-hari Pengadilan Negeri Blora perlu adanya pengadaan tempat parkir roda 4 .
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 dari Pengadilan
Negeri
Blora
sebagai
wujud
akuntabilitas
dan
transparasi
penyelenggaraan peradilan, semoga dapat diterima dan bermanfaat sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan kinerja terhadap segala keterbatasan kemampuan dan kekurangannya.
49
BAB V
LAMPIRAN.
1.
Struktur Organisasi
2.
Indikator Kinerja Utama
3.
Rencana Kinerja Tahun 2012.
4.
Matrik Rencana Strategis 2010 – 2014
50 STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BLORA
KETUA INDRIA MIRYANI, SH. WK. KETUA JUDIANTO HADI LAKSANA,SH.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
HAKIM ANGGOTA NYOTO HINDARYANTO, SH. RACHMAWATY, SH. MONITA HINESTY BR. S.SH. SUBRONTO, SH.MH. RICARD EDWIN BASOEKI, SH. MH. HENY FARIDHA,SH.MH. UNI LATRIANI. SH. MH
8. DWI PURWANTI, SH. PANITERA/ SEKRETARIS AGUS BARATA, SH. WK. PANITERA TARWOKO,SH.
WK. SEKRETARIS AGUS SETIANTO,SH. SETIANTOSETIANTO,S H SH.
Panmud Perdata
Panmud Hukum
Panmud Pidana
Kaur Umum
Kaur KU
Kaur Kepeg.
Satrio Pringgodani, SH
Totok Misdiyanto.
Didik Riyadi,SH.
Mulsidi
Purwa nto
Sri Rukmini EW.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN HARTANTO S.S.SH. 8. SUMARYATIN SUMIYATI,SH. 9. SUTARTIK SAYIMAN 10. ARIEF BUDIMAN EDI SUSANTO 11. PURYANTO,SH. EDI SUHARINTO. 12. SULISTYO AR. MUNAJI 13. KRISTINA. SUTIKNA
KELOMPOK FUNGSIONAL JURUSITA 1. WINARTO. 2. -
51 INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BLORA
No
1
2
3
Kinerja Utama
Peningkatan penyelesaian perkara
Peningkatan Tertib administrasi perkara.
Peningkatan kualitas pengawasan
Indikator Kinerja Utama
Penjelasan
Penanggung
Sumber
Jawab
Data
a. Prosentase tunggakan perkara yang diselesaikan.
a. perbadingan selsisih sisa awal dengan sisa sisa akhir dibagi sisa awal dikali 100%. (kriteria tunggakan perkara dan perkara yang selesai mengacu pada SK KMA No.138/KMA/SK/IX/2009 tentang jangka waktu penanganan perkara pada MA.RI)
Kepaniteraan
b. Prosentase perkara yang diselesaikan.
Perbandingan perkara yang diselesaikan disbanding perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)
Kepaniteraan
a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengakap.
Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundle A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK.
Kepaniteraan
b. Prosentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis. a. Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti
Perbandingan antara berkas perkara yang diterima kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke majelis Hakim PN. Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti mengenai perilaku apartur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.
Kepaniteraan
b. Prosentase temuan yang ditindak lanjuti.
Perbandingan jumlah temuan yang ditindak lanjuti hasil pengawasan internal ( Badan Pengawas) dan ekternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan.
Ketua PN.
Ketua PN.
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
52 No
4
Kinerja Utama
Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap perdilan (acces to justice)
Indikator Kinerja Utama
Prosentase putusan perkara tertentu yang dapat dipublikasikan.
Penjelasan
Perbadingan prosentase putusan perkara tertentu yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website PN Blora (sesuai SK KMA No.144 TH. 2007 tetang Keterbukaan informasi perdailan) dengan perkara yang diputus.
Penanggung
Sumber
Jawab
Data
Kepaniteraan/ Hukum
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
53 MATRIK RENCANA STARTEGIS TAHUN 2010 - 2014.
No
Program
Tujuan
1
Dukungan Manaje men dan Pelaksana an Tugas Teknis Lainnya Mahkama h Agung.
Pembinaan Administra si dan Pengelola an Keuangan Badan Urusan Adminsitra si
2
Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkama h Agung.
Pengadaan sarana dan Prasarana di lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.
3
Peningkat an Manajeme n Peradilan Umum
Peningka tan Penyelesai an Berkas Perkara Banding,Ka sasi, PK dan grasi yang diselesaiak an tepat waktu.
Indikator Tujuan Tersedia nya Dukunga n Manajem en dan Tugas Teknis dalam pelaksa naan tugas peradilan Tersedia nya Sarana dan Prasaran a yang menduku ng Penyelen ggaraan Peradilan . Tersedia nya Penyeles aian Berkas Perkara Banding, Kasasi, PK dan grasi yang diselesai akan tepat waktu.
Sasaran Pembinaan Administra si dan Pengelola an Keuang an Badan Urusan Adminsitra si
Indikator Sasaran Tersedianya Jumlah Gaji, TunjaNgan, Lembur, Belanja Barang Operasional, Belanja dan Belanja Pemeliharaa n Kantor.
Penyediaa Tersedianya n Sarana Jumlah dan Belanja Prasarana Modal untuk yang Sarana dan mendukun Prasarana g Peradilan Penyeleng Tingkat garaan Pertama. Peradilan Tingkat Pertama Peningka Terrsedianya tan 1.Pening Penyelesai katan an Berkas Jumlah Perkara Penyelesaia Banding,Ka n Perkara sasi, PK 2.Peningkatan dan grasi Penyelesaia yang n Proses diselesaiak Perkara. an tepat
Target Jangka Menengah Thn 2010 100%
Thn 2011 100%
Thn 2012 100%
Thn 2013 100%
Thn 2014 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
54
REKAPITULASI PERKARA DIPUTUS PADA PENGADILAN NEGERI BLORA PROPINSI JAWA TENGAH.
a. No.
SATKER
1
2 Pengadilan Negeri Blora
1.
b.
No . 1 1.
PERKARA PIDANA BIASA/KHUSUS PERDATA GUGATAN MASUK PUTUS SISA MASUK PUTUS SISA 3 4 5 6 7 8 258
239
19
46
33
JUMLAH HAKIM
KET
9
10
13
10
PERKARA SATKER
PIDANA CEPAT/ LALU LINTAS MASUK PUTUS SISA
2 Pengadilan Negeri Blora
PERDATA PERMOHONAN MASUK PUTUS SISA
JUMLAH HAKIM
KET
10
3
4
5
6
7
8
9
16.872
16.872
-
1.684
1.684
-
10
REKAPITULASI PERKARA DIMINUTASI PADA PENGADILAN NEGERI BLORA PROPINSI JAWA TENGAH.
a.
No.
SATKER
1
2 Pengadilan Negeri Blora
1.
b.
PERKARA PIDANA BIASA/KHUSUS PERDATA GUGATAN SELESAI SELESAI PUTUS SISA PUTUS SISA MINUTASI MINUTASI 3 4 5 6 7 8 239
140
99
33
19
14
JUMLAH PANITE RA
KE T
9
10
18
PERKARA No.
PIDANA CEPAT / LALULINTAS
SATKER
3
SELESAI MINUTASI 4
16.872
16.872
PUTUS 1 1.
2 Pengadilan Negeri Blora
PERDATA PERMOHONAN
SISA
PUTUS
5
6
SELESAI MINUTASI 7
-
1.684
1.684
JUMLAH PANITERA
KET
8
9
10
-
18
SISA
PERKARA YANG DIAJUKAN UPAYA HUKUM TAHUN 2011 PIDANA. PERKARA PIDANA BANDING No.
1
KET.
Satker
Pengadilan Negeri Blora
Banding
Dikirim
Sisa
15
11
4
-
PERKARA PIDANA KASASI No
1
SATKER
Pengadilan Negeri Blora
KET. Kasasi
Dikirim
Sisa
9
7
2
-
55
PERKARA PIDANA PK No
1
SATKER
Pengadilan Negeri Blora
No 1
SATKER Pengadilan Negeri Blora
KET. PK
Dikirim
Sisa
Nihil
-
-
PERKARA PIDANA GRASI Grasi
Dikirim
Sisa
Nihil
-
-
-
KET.
-
PERDATA.
No 1
SATKER Pengadilan Negeri Blora
No 1
SATKER Pengadilan Negeri Blora
No 1
SATKER Pengadilan Negeri Blora
PERKARA PERDATA BANDING Banding
Dikirim
Sisa
10
10
-
PERKARA PERDATA KASASI Kasasi
Dikirim
Sisa
1
1
-
PERKARA PERDATA PK PK
Dikirim
Sisa
-
-
-
KET.
-
KET.
-
KET.
-
PERKARA PERDATA YANG DIAJUKAN PERMOHONAN EKSEKUSI
PERMOHONAN EKSEKUSI No 1
SATKER
Masuk
Dilaksanakan
Sisa
2
2
-
KET.
Pengadilan Negeri Blora
-
