KATA PENGANTAR
Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagai salah satu penyelengara pemerintahan dibidang hukum perlu mempunyai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKiJ) dalam rangka evaluasi AKIP. Penyusunan LAKIJ ini berdasarkan: 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintahan. Yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indoensia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tahun 2015 ini, masih belum sempurna. Oleh karena itu koreksi, kritik dan saran untuk kesempurnaan LKIP ini sangat kami harapkan. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tahun
2015 ini dapat bermanfaat bagi pengembangan dan pembinaan
Pengadilan Tata Usaha Negara Manado kedepan.
Manado, 2 Januari 2015 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Panitera / Sekretaris
EDDY JACOB, SH NIP. 19570731.198403.1.003
1
EXECUTIVE SUMMARY
Dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indoensia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dengan adanya Peraturan tersebut diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Manado selaku instansi pemerintah dibawah Mahkamah Agung RI. Sebagai peradilan tingkat pertama merasa perlu ikut mempertanggung jawabkan kinerjanya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2015 untuk menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2016 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Selanjutnya bahwa LKIP Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tahun 2015 ini disusun merupakan Laporan terhadap “Pencapaian Kinerja“, (Performance Result) dari jajaran dibawah Lembaga Tinggi Negara Mahkamah Agung RI, selama kurun waktu 1 tahun dari bulan Januari s/d Desember 2015, yang selanjutnya dianalisa dan diperbandingkan dengan “ Rencana Kerja Kementrian dan Lembaga “ (Renja-KL) tahun 2014, yang sepenuhnya mengacu kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah menetapkan 3 program kegiatan untuk tahun 2015 yang seluruhnya berjumlah Rp. 6.298.117.000,Dalam LKIP ini tertuang kinerja utama dari Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang didukung DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Tata usaha Negara Manado tahun 2015, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado adalah menyelesaian perkara yang diajukan masyarakat pencari keadilan dalam wilayah hukumnya. Oleh karenanya proses mulai berkas masuk menjadi perkara sampai putusan dengan penyelesaian minutasi perkara dan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan sasaran strategis yang selalu berpatokan pada faktor indikator kinerja maupun target yang diinginkan dari realisasi dan pencapaian out put dan out come kinerja lembaga. Faktor pendukung yaitu sarana prasarana dan anggaran adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari proses managemen yang juga ikut menjadi penentu keberhasilan.
2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................
1
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) ..................................
2
DAFTAR ISI ...............................................................................................
3
PENDAHULUAN ........................................................................................
4
A. Latar Belakang .................................................................................... B. Tugas dan Fungsi ................................................................................. C. Sistematika Penyajian ........................................................................... PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .......................................
9
A. Rencana Strategis 2015 – 2019 ............................................................ 1. Visi dan Misi ...................................................................................... 2. Tujuan dan Sasaran Strategis ........................................................... 3. Progran Utama dan Kegiatan Pokok ................................................. B. Rencana Kinerja Tahunan 2016 ............................................................. C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2016 ............ AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................................
15
A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja ... B. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi
dengan
pengungkapan
dan
penyajian
dari
hasil
pengukuran kinerja) ........................................................... PENUTUP .........................................................................................
19
A. Kesimpulan ................................................................................. B. Saran-saran ................................................................................ LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Rencana Kinerja Tahun 2015 4. Rencana Kinerja Tahun 2016 5. Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019 6. SK Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3
20
BAB I PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagai salah satu Pelaksana kekuasaan
Yudikatif dibawah Mahkmah Agung RI dalam melaksanakan tugasnya adalah Mandiri yang bebas dari intervensi dan pengaruh dari lembaga/institusi lain.
Dalam
melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah menetapkan Program Kerja, Rencana Strategi dan Penetapan Kinerja sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Tugas dan wewenang yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang nomor 51 Tahun 2009 yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama, yang pada hakekatnya merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bertujuan untuk menegakan hokum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Republik Indonesia. Disamping tugas pokoknya, Aspek sumber daya manusia dan pengelolaan sarana dan prasarana serta pembinaan dan pengawasan harus semakin ditingkatkan, hal ini menjadi arah kebijakan umum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Hal ini dilaksanakan untuk menopang terwujudnya Visi Mahkamah Agung RI “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” melalui kekuasaan yudikatif yang mandiri, efektif serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberi pelayanan yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya ringan bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.
B.
TUGAS DAN FUNGSI Pengadilan Tata Usaha Negara Manado didirikan berdasarkan Keputusan
Presiden Nomor 41 Tahun 1992 (pasal 2 ayat 3) dan Keputusan ketua Mahkmah Agung RI No. KMA/012/SK/III/1993 tanggal 5 Maret 1993, yang mewilayahi Propinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo.. Meneruskan sengketa-sengketa Tata Usaha Negara kepengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang berwenang. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa aparatur dan lembaga peradilan sebagai benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan sesuai tuntutan Undang-undang Dasar 1945. Membina Calon Hakim dengan memberikan bekal pengetahuan di bidang hukum dan administrasi Peradilan Tata Usaha Negara agar menjadi Hakim yang profesional. 4
Sampai dengan awal Desember 2015 Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Tata Usaha Negara Manado terdiri dari: 1. Pimpinan; terdiri dari: Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado 2. Para Hakim. 3. Pejabat Kepaniteraan ; yang terdiri dari : Panitera Wakil Panitera Panitera Muda Perkara Panitera Muda Hukum 4. Pejabat Kesekretariatan ; yang terdiri dari : Wakil Sekretaris Kepala Sub BagianUmum Kepala Sub Bagian Keuangan Kepala Sub Bagian Kepegawaian 5. Kelompok Tenaga Fungsional ; yang terdiri dari : Para Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan strukturorganisasi diatas adalah sebagai berikut : 1. Ketua dan Wakil Ketua.
Ketua Mengatur pembagian tugas para hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan oleh Majelis Hakim untuk diselesaikan.
Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkahlaku Hakim, Panitera/sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya.
Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.
Wakil Ketua sebagai unsure pimpinan bertugas membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
2. Majelis Hakim
Pada prinsipnya bertugas memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara yang ditugaskan oleh pimpinan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan seperti menjadi Hakim Pengawas bagian.
5
3. Panitera/ sekretaris
Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita serta pelaksana di bagian teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.
Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan.
Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku.
Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, suratsurat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.
Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas Wakil Sekretaris, para Kepala Sub Bagian, Pejabat Administrasi Umum, serta seluruh pelaksanaan di bagian kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.
Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bartanggung jawab atas penggunaan anggaran.
Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN).
4. Wakil Sekretaris membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas dibidang Administrasi Umum / Kesekretariatan dan mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
Sejak akhir tahun 2015 melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Struktur organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado terdiri dari:
6
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO KETUA Mula H. Sirait, SH.MH
HAKIM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
WAKIL KETUA
Gerhat Sudiono, SH. Ceckly J. Kereh, SH Taufik Perdana, SH.MH Rachmadi, SH Lutfi, SH Andi Darmawan, SH Retno Ariyani, SH Maria Pingkan Telew, SH
Dra. Labobar Alentji, SH. MH
PANITERA
WAKIL SEKRETARIS
William K. Kaunang, S.Sos
Martha Sumale
WAKIL PANITERA
Antonius Wowiling, SH
PANMUD PERKARA
Mahiruddin, SH
PANMUD HUKUM
Joel J. A. Roeroe,SH
STAF
STAF
-
-
PANITERA PENGGANTI
1. Harry Turangan, S.Sos
1. Jolla Tumbuan, SH
2. OktofienMakalew, SH
2. Steven Anggoman, SH
3. Joel J. A. Roeroe, SH
3. Samson Wongkar
4. Alfred Paat, SH
4. Jaenal Sujoko
5. Andy B. Iskandar, SH
5. Iswanto Kau
6. Purba Rolina 7. Jacob Makalew 8. Joppi Tumbuan, SH
7
JURU SITA PENGGANTI
KASUBAG PERANCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI dan PELAPORAN
KASUBAG UMUM dan KEUANGAN
KASUBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI dan TATA LAKSANA
Marfel Rompas, SE
Maria Rampengan, SE
Yanti Y. Wonok
STAF UMUM
STAF KEUANGAN
STAF KEPEGAWAIAN
-
-
-
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, sebagai berikut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indoensia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah: Kata Pengantar Executive Summary ( Ikhtisar Eksekutif ) Daftar Isi Bab I
Pendahuluan yang menguraikan tentang latar Belakang, Tugas dan Fungsi serta Sistematika Penyajian.
Bab II
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang menguraikan tentang Rencana Strategis 2015 – 2019 yang terdiri dari Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis serta Program Utama dan Kegiatan Pokok, Rencana Kinerja Tahunan 2016, Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2016.
Bab III
Akuntabilitas Kinerja yang menguraikan tentang Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja) dan Analisis Akuntabilitas Kinerja.
Bab IV
Penutup yang menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran.
Bab V
Merupakan lampiran-lampiran dari Struktur Organisasi, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahun 2016, Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019 dan SK Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem
kebijakan dan peraturan
perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Manado diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan. Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : “MEWUJUDKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO YANG AGUNG”
Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado 9
Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Manado adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Manado adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan. 7. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 8. Program peningkatan saran dan prasarana aparatur Mahkamah Agung 9. Program peningkatan manajemen peradilan Militer dan TUN
10
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: W4TUN2/ 36 /OT.01.3/XI/2013 tanggal 06 November 2013, dapat dilihat sebagai berikut: NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
1.
Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan
2.
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
3.
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis b. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara d. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan Peningkatan aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan masyarakat terhadap a. Persentase amar putusan perkara yang menarik peradilan (acces to justice) perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
4.
5.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan Eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6.
Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
7.
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
8.
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung
9.
Program peningkatan manajemen Peradilan Militer dan TUN
a. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. a. Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan sietem akuntansi pemerintah (SAP) b. Optimalnya penhyerapan anggaran
Tersedianya pengadilan
sarana
dan
prasarana
aparatur
a. Pemberkasan perkara b. Pembebasan biaya perkara prodeo c. Tersedianya pos pelayanan hukum
B. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur 11
dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, sebagai berikut:
NO 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA
TARGET
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100% d. Persentase perkara yang diselesaikan 100% Peningkatan Persentase perkara yang tidak aksepbilitas putusan mengajukan upaya hukum: Hakim - Banding 100% - Kasasi 100% - Peninjauan Kembali 100% Peningkatan efektifitas b. Persentase berkas yang diajukan pengelolaan banding, kasasi dan PK yang penyelesaian perkara disampaikan secara lengkap 100% c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 100% d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. 100% e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 100% f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan 100% Peningkatan b. Persentase perkara prodeo yang aksesibilitas masyarakat diselesaikan 100% terhadap peradilan c. Persentase amar putusan perkara (acces to justice) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus 100% Meningkatnya Persentase permohonan eksekusi atas kepatuhan terhadap putusan perkara yang berkekuatan putusan pengadilan. hukum tetap yang ditindaklanjuti 100% Meningkatnya kualitas b. Persentase pengaduan masyarakat pengawasan yang ditindaklanjuti 100% c. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. 100% c. Tersajinya kualitas laporan 100% Program dukungan keuangan yang sesuai manajemen dan d. dengan sietem akuntansi 100% pelaksanaan tugas pemerintah (SAP) 12
teknis lainnya
Optimalnya penhyerapan anggaran
8.
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pengadilan
9.
Program peningkatan manajemen Peradilan Militer dan TUN
100%
d. Pemberkasan perkara e. Pembebasan biaya perkara prodeo f. Tersedianya pos pelayanan hukum
100% 100% 100%
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA A.
Pengukuran Kinerja. Akuntabilitas
Kinerja
adalah
gambaran
mengenai
tingkat
pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu
organisasi.
Pengukuran
Kinerja
adalah
proses
sistematis
dan
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan
sebagai
mekanisme
untuk
memberikan
reward/punishment,
melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini. NO 1.
13
SASARAN STRATEGI Meningkatnya penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan
TARGET
REALISASI CAPAIAN (%)
100%
60,34 %
60,34 %
100%
61,79%
61,79%
2.
3.
4.
5.
6.
7.
14
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan a. Persentase berkas efektifitas yang diajukan pengelolaan kasasi dan PK penyelesaian yang disampaikan perkara secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara e. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan Peningkatan a. Persentase (amar) aksesibilitas putusan perkara masyarakat (yang menarik terhadap perhatian peradilan (acces masyarakat) yang to justice) dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya Persentase kepatuhan permohonan eksekusi terhadap atas putusan perkara putusan TUN yang pengadilan. berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya a. Persentase kualitas pengaduan pengawasan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
Program dukungan manajemen dan
a. Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan
100% 100% 100% 100%
54,54% 65,45% 92,72% 100%
54,54% 65,45% 92,72% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
pelaksanaan tugas teknis lainnya b.
8.
9.
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur MA Program peningkatan manajemen peradilan Militer dan TUN
a. b.
c.
Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Optimalisasi penyerapan anggaran Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pengadilan Pemberkasan perkara Pembebasan biaya perkara prodeo di lingkungan peradilan Militer dan TUN Tersedianya pos pelayanan hukum
100%
96,24%
96,24%
100%
99,21%
99,21%
53Perkara
58 Perkara
58 Perkara
3 Perkara
3 Perkara
3 Perkara
192 JL
192 JL
192 JL
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Tahun 2015 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2014, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:
Sasaran Strategis 1. Meningkatnya penyelesaian perkara Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara diselesaikan b. Persentase perkara diselesaikan:
TARGET yang 100% yang
100%
REALISASI 100%
CAPAIAN % 100%
100%
100%
Persentase sisa perkara yang diselesaikan. Perkara gugatan TUN yang masuk tahun 2014 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2014 dan baru disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan yang masuk dibawah bulan desember masih dalam taraf 15
pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, jawaban, replik, duplik, pembuktian/saksi. Tahun 2014 perkara masuk sebanyak 65 perkara dan sisa perkara gugatan TUN Tahun 2014 sebanyak 23 (35,38 %) perkara dan pada Tahun 2015 diselesaikan seluruhnya sebanyak 23 (100%) sehingga capaiannya 100 %. Penyelesaian perkara Tahun 2014 yang diselesaikan pada tahun 2015 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya. Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara gugatan TUN yang diselesaikan, sebagai berikut: Perkara Sisa Gugatan TUN
Tahun 2014 Capaian % 100 %
2013 Capaian % 100 %
2015 Capaian % 100%
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 100%. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perkara gugatan TUN yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 58 perkara, diselesaikan sebanyak 51 perkara dan sisa 7 perkara capaiannya 87,93%. Keadaan Perkara gugatan TUN Di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Tahun 2014 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Sebagai
Bulan Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah
bahan
perbandingan
diselesaikan, sebagai berikut:
16
Masuk 4 4 9 6 2 7 3 7 5 1 6 4 58
Putus 2 3 2 7 4 6 3 5 4 4 3 5 48
persentase
perkara
gugatan
TUN
yang
BPerkara eTUN
masuk
2013 selesai
58
49
Capaian % 84,48 %
masuk
2014 selesai
89
55
Capaian % 61,79%
masuk
2015 selesai
58
51
Capaian % 87,93%
Sasaran 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: NO 1.
INDIKATOR KINERJA Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
TARGET
REALISASI
100% 100% 100%
35 25 4
Sasaran Strategis Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis NO a.
b.
INDIKATOR KINERJA Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan system akuntansi pemerintah (SAP) Optimalnya penyerapan anggaran
TARGET 100%
REALISASI 100%
% 100%
100%
96,24%
96,24%
a. Laporan keuangan selama ini dibuat dengan menggunakan Aplikasi SAIBA (System Akuntansi Instansi Berbasis Akrual). Selama tahun 2105 telah dibuat laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran,Laporan Triwulan, Laporan Semester terdapat beberapa koreksi kesalahan dari penerima laporan dalam hal ini KPPN sebagai kantor binaandalam hal penyajian laporan keuangan tetapi koreksi kesalahan tersebut dapat ditindaklanjuti sampai tidak terdapat kesalahan sehingga apabila diukur dengan persentase kinerja maka kira-kira Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah menyelesaikan 100% dari yang ditargetkan. b. Pengadilan Tata Usaha Negara Manado mempunyai target penyerapan anggaran pada tahun 2015 sebesar Rp. 5.940.617.000 dan realisasi yang dicapai adalah sebesar Rp. 5.706.329.640 atau 96,24%.
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung INDIKATOR KINERJA Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pengadilan
TARGET 100%
REALISASI 99,21%
% 99,21%
Tersedianya sarana dan prasarana Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak terlepas dari anggaran yang dapat diserap pada tahun 2015 Pengadilan Tata Usaha 17
Negara Manado mendapat anggaran pengadaan sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp. 357.500.000 dan dapat terserap sebesar Rp. 354.673.000 atau capaian realisasi penyediaan sarana dan prasarana aparatur pengadilan adalah sebesar 99,21%
Program Peningkatan Managemen Peradilan Militer dan TUN No
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
a.
Pemberkasan Perkara
53 Prk
58 Prk
100%
b.
Pembebasan Biaya Perkara (prodeo)
3 Prk
0
0
c.
Tersedianya pos pelayanan hukum
192 JL
192JL
100%
Berdasarkan DIPA Tahun 2015 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado mendapatkan dana prodeo sebesar Rp. 1500.000 untuk 3 Perkara anggaran ini tidak terserap oleh karena tidak ada permohonan yang masuk untuk perkara prodeo. dengan demikian untuk indikator kinerja belum mencapai target apabila target tersebut didasarkan pada anggaran yang tersedia dalam DIPA tetapi apabila didasarkan pada apakah seluruh permohonan perkara prodeo telah dapat dilayani di PTUN Manado ternyata memang selama tahun 2015 tidak ada permohonan yang masuk untuk berperkara prodeo.
18
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan 1. Bahwa untuk memenuhi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah disusun sesuai dengan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 676-I/SEK/KU.01/12/2012 tertanggal 20 Desember 2012 perihal Penyampaian LKIP tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015. 2. Bahwa sesuai rencana strategis tahun 2015 – 2019 yang dijabarkan dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis sesuai dengan tujuan dalam program utama dan kegiatan pokok yang dijabarkan dalam rencana kerja 2015, maka akuntabilitas kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Manado selama tahun 2015 telah diukur dan dianalisa dengan hasil sebagai berikut: a) Indikator prosentase perkara yang diselesaikan tahun 2015 adalah 100% dari 58 perkara yang masuk, diputus 58 perkara, selebihnya ada perkara yang dissmisal, gugur, diteruskan dan dicabut.
B. Saran – saran 1. Guna mencapai target dan hasil maksimal dari kinerja aparat Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, kendalanya diklat bimbingan teknis dan non teknis yudisial ditingkatkan pada masa yang akan datang. 2. Rekrutmen tenaga administrasi dan IT perlu terus diadakan minimal 1 tahun sekali. 3. Hendaknnya hasil pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari setiap SAT-KER terutama lingkup Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia dimasukan dan di akses lewat situs MARI. 4. Meningkatkan Alokasi dana (DIPA) untuk Tahun anggaran selanjutnya. 5. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk anggaran dana dan jasa khusus untuk pembayarab tagihan listrik sehingga dapat menunjang kelancaran operasional baik di bidang administrasi perkara maupun administrasi umum.
19
LAMPIRAN-LAMPIRAN DALAM LKJIP 1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 3. Matriks Renstra 2015-2019 4. RKT 2013, 2014 dan 2015 5. PKT 2014 6. SK Tim Penyusun LKIP 7. Lampiran-lampiran lainnya.
20
