SEKRETARIS I KETUT GEDE, SH.,M.H NIP

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, telah tersusun

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014

Pengadilan Tinggi Denpasar yang merupakan LAKIP awal dari Renstra tahun 2015-2019. Selain dalam rangka menindak lanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sebagai bentuk kesadaran dan tanggungjawab terhadap amanah yang diberikan, Pengadilan Tinggi Denpasar telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu “MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG” Mengetahui WAKIL KETUA

PANITERA/SEKRETARIS

I KETUT GEDE, SH.,M.H NIP. 19520615 197902 1 001

H. JONI EFFENDI, SH.,M.H. NIP. 19610426 198402 1 001

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................. i DAFTAR ISI ........................................................................................................................... ii IKTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................................. iv BAB I

PENDAHULUAN .................................................................................................. 1 A. LATAR BELAKANG .............................................................................................. 1 B. TUGAS DAN FUNGSI........................................................................................... 1 C. SISTEMATIKA PENYAJIAN ................................................................................. 9

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ......................................................... 11 A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI DENPASAR ......................... 12 B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 .................................................................... 13

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................................... 16 A. PENGUKURAN KINERJA....................................................................................... 16 B. ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................................... 19 1. Sasaran 1. Meningkatnya penyelesaian perkara .......................................... 19 2. Sasaran 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara ....... 29 3. Sasaran 3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)............................................................................................................ 31

4. Sasaran 4. Meningkatnya kualitas pengawasan ................................................ 33 C. ANALISIS CAPAIAN AKUNTABILITAS SUMBER DAYA MANUSIA ......................... 34 1. Persentase Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial ................................... 36 2. Persentase Pegawai yang lulus diklat non yudisial....................................... 36 3. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi ......................................................................................................... 36 D. ANALISIS CAPAIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN................................................ 36 1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI ......................... 37

ii

a. Belanja Pegawai ...................................................................................... 38 b. Belanja Barang ........................................................................................ 40 c. Belanja Modal ......................................................................................... 41 2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM ..................... 41

BAB IV

PENUTUP............................................................................................................... 46 A. KESIMPULAN ...................................................................................................... 46 B. SARAN ................................................................................................................. 47

LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Denpasar 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 3. Matriks Renstra 2015-2019 4. Rencana Kerja Tahunan (RKT) TAHUN 2015 5. Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) 6. SK Tim Penyusunan LAKIP 7. Pernyataan Penetapan Kinerja Tahunan Pengadilan Tinggi Denpasar 8. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Denpasar

iii

IKTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga yang wajib untuk dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun ini disusun. LAKIP ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Denapasar selama 1 (satu) tahun

yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi.

Walaupun Inpres No : 5 Tahun 2004 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LAKIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. LAKIP Tahun ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Denpasar sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Banding yang dilandasi oleh visi dan misi Mahkamah Agung yaitu : TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG, dan misi : MENJAGA KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN, MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN, MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN BADAN PERADILAN, DAN MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARASI PERADILAN.

iv

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat banding, baik yang bersifat administratif, keuangan, dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi Negara/kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor:XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Tinggi Denpasar membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP ) Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015.

B. Tugas dan Fungsi Pengadilan Tinggi Denpasar merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Tinggi Denpasar berfungsi sebagai kawal depan Mahkamah Agung di daerah Provinsi Bali. Pengadilan Tinggi Denpasar sebagaimana Pengadilan Tinggi Lainnya mempunyai Tugas Pokok yaitu Menerima, Memeriksa, dan Memutus Perkara Banding yang masuk.

Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP

1


Sedangkan fungsinya adalah : 1.

Melakukan urusan administrasi kesekretariatan berupa urusan kepegawaian, keuangan dan tata laksana (umum).

2.

Melakukan urusan administrasi kepaniteraan berupa urusan kepaniteraan perdata, pidana dan hukum.

3.

Menyiapkan program dan evaluasi.

4.

Melakukan hubungan masyarakat.

5.

Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap satuan kerja/jajarannya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar.

6.

Melakukan pembinaan ketatalaksanaan dan sarana serta pembinaan teknis pengadilan. Sedangkan tugas dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi adalah sebagai

berikut: 1.

Ketua dan Wakil Ketua ( Pimpinan Pengadilan Tinggi Denpasar). -

Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

-

Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/ Sekretaris , Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya.

-

Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

2.

Majelis Hakim -

3.

Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

Panitera/Sekretaris


2


-

Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan Tinggi Denpasar.

-

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

-

Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan.

-

Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

-

Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akte, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

-

Sekretaris bertugas menyelenggarakan administarsi umum, mengatur tugas Wakil Sekretaris, para Kepala Sub Bagian, Pejabat Administrasi Umum, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Denpasar.

-

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran yang dikuasakan kepadanya.

-

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN ).

4.

Wakil Sekretaris membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi Umum/Kesekretariatan dan mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.


3


5.

Wakil Panitera membantu Panitera di dalam melaksanakan tugas kepaniteraan Pengadilan, melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan; Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya dan membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi tugas administrasi perkara.

6.

Panitera Muda Pidana beserta staf melaksanakan tugas sebagai berikut : -

Menerima berkas perkara banding yang dikirim oleh Pengadilan Negeri, dan memori / kontra banding yang dikirim oleh Pembanding / Terbanding;

-

Mengirim memori / kontra memori banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi oleh Pembanding / Terbanding kepada Pengadilan Negeri untuk disampaikan kepada pihak lawannya;

-

Menerima kembali memori/kontra memori banding yang dikirim oleh Pengadilan Negeri lengkap dengan akta pemberitahuan / penyampaian memori / kontra memori banding;

-

Mendaftar perkara yang masuk dalam buku register induk perkara pidana sesuai dengan urutan dalam buku register tersebut;

7.

Panitera Muda Perdata beserta stafnya melaksanakan tugas sebagai berikut : -

Menerima berkas perkara yang baru ( banding ) dari Pengadilan Negeri dan Memori atau kontra memori;

-

Mengirim memori atau kontra memori banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi oleh pembanding atau terbanding ke Pengadilan Negeri untuk disampaikan kepada pihak lawannya;

-

Menerima kembali memori atau kontra memori banding yang dikirim oleh Pengadilan Negeri lengkap dengan akte pemberitahuan penyampaian


4


memori atau kontra memori banding dan memasukkan dalam berkas yang bersangkutan ; -

Mempersiapkan persidangan perkara;

-

Menerima dan membukukan uang panjar perkara banding yang diterima dari Pengadilan Negeri dalam buku jurnal keuangan perdata banding (KIIaI);

-

Mencatat perkara dalam buku jurnal diikuti dengan pemberian nomor perkara tersebut;

8.

Panitera Muda Hukum beserta staf melaksanakan tugas sebagai berikut : -

Menginput data perkara dan membuat laporan-laporan baik elektronik maupun manual, seperti : 



Laporan Bulanan, yang meliputi : -

Laporan Keadaan Perkara Perdata (F. L1-A1)

-

Laporan Jenis Perkara Perdata (Model IIA)

-

Laporan Keuangan Perkara Perdata (F.L1-A7)

-

Laporan Keadaan Perkara Pidana (F.L1-B1)

-

Laporan Jenis Perkara Pidana (Model IA)

-

Laporan Keuangan Perkara Pidana

-

Laporan Pengaduan.

Laporan Triwulan, yaitu : -



Laporan Triwulan mengenai Pengaduan

Laporan Catur Wulan, yang terdiri dari : -

Laporan Perkara Perdata Banding )F.L1-A2)

-

Laporan Perkara Perdata Kasasi (F.L1-A3)

-

Laporan Perkara Perdata Peninjauan Kembali (F.L1-A4)

-

Laporan Perkara Perdata Eksekusi (F.L1-A5)

-

Laporan Perkara Pidana Banding (F.L1-B2)


5






-

Laporan Perkara Pidana Kasasi (F.L1.-B3)

-

Laporan Perkara Pidana Peninjauan Kembali (F.L1-B4)

-

Laporan Perkara Pidana Grasi/Remisi (F.L1-B5)

Laporan Semester, meliputi : -

Laporan tentang Kegiatan Hakim Perdata (F.L1-A6)

-

Laporan tentang Kegiatan Hakim Pidana (F.L1-B6)

Laporan Tahunan, terdiri dari : -

Laporan tahunan perkara perdata (gugatan dan permohonan)

-

Laporan tahunan perkara pidana (biasa,cepat, ringan dan lalu lintas)

-

Laporan keuangan perkara perdata

-

Lapoan keuangan perkara pidana

-

Menegur pengadilan negeri yang terlambat mengirim laporan-laporan.

-

Melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pengaduan (menyiapkan blanko penelaahan, berita acara pemeriksaan, LHP. dan pengiriman LHP)

-

Mencatat dan menyurati Hakim yang memutus lebih dari 3 bulan ;

-

Mencatat dan menyurati Panitera Pengganti yang terlambat melaksanakan minutasi perkara

-

Melaksanakan manajemen persuratan dan pengarsipan.

-

Mengelola SIPP (sistim informasi penyusunan perkara (SIPP).

-

Mengontrol pengisian papan data/papan statistik perkara

-

Melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan Penyumpahan Advokat

-

Memberikan data-data perkara kepada instansi pemerintah maupun swasta.

-

Mengelola Website Pengadilan Tinggi Denpasar

-

Membuat statistik perkara perdata dan perkara pidana Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP

6


-

Menyusun dan menyimpan arsip berkas perkara perdata dan perkara pidana.

TUGAS TAMBAHAN : -

Sebagai tim Pengawas dan pembinaan ke Pengadilan Negeri

-

Sebagai Sekretaris Tim dalam memeriksa pengaduan

-

Sebagai tenaga penyuluhan hukum

-

Sebagai Juri dalam Lomba Kadarkum Propinsi Bali

-

Mengikuti kegiatan Kehumasan

-

Melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan penyumpahan Advokat

-

Sebagai tim penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan Tahunan.

9.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian beserta staf melaksanakan tugas sebagai berikut: -

Memonitor pemutakhiran data kepegawaian ( SAPK ).

-

Mengkaji dan menyiapkan daftar Bezetting per 6 Bulan.

-

Mengkaji dan menyiapkan Daftar Urut Kepangkatan per 1 Januari setiap tahunnya.

-

Memonitor persiapan / pengumpulan data penilaian atasan langsung.

-

Mengkaji dan memproses data para pegawai yang melanggar disiplin.

-

Memproses daftar nominatif rencana kenaikan pangkat.

-

Memproses dan membuat surat Kenaikan Gaji Berkala.

-

Memproses permohonan pegawai untuk mengikuti diklat maupun ujian dinas.

-

Mengkaji dan memproses usul jabatan.

-

Memproses usul jabatan fungsional.


7


-

Memonitor SK Cuti.

-

Memproses permohonan mutasi / pensiun di Pengadilan Tinggi Denpasar dan pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar.

-

Mengelola KARPEG, KARIS dan KARSU pegawai Pengadilan Tinggi Denpasar dan pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar serta pengelolaan SIMPEG dan KOMDANAS.

10. Kepala Sub Bagian Keuangan beserta staf melaksanakan tugas sebagai berikut : -

Mengajukan SPM Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal

-

Mencatat pengeluaran kedalam Buku Kas Umum dan buku-buku lainnya

-

Menyetorkan uang leges dan uang PNBP ke kas Negara melalui bank atau kantor pos dan Membuat laporan PNBP setiap bulan

-

Mengirimkan

Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ) setiap bulan ke

Mahkamah Agung -

Bertugas sebagai Korwil SAKPA dan KOMDANAS yang mengkoordinir laporan di aplikasi SAKPA dan KOMDANAS yang ada di wilayah Bali.

-

Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap awal bulan

-

Membuat Laporan Tahunan ( termasuk didalamnya CALK).

-

Melaporkan SPT Pegawai Pengadilan Tinggi Denpasar setiap Tahun.

11. Kasubag Umum beserta staf melaksanakan tugas sebagai berikut : -

Menerima, mengirim dan mendistribusikan surat - surat kepada bagian yang dituju atau pun pihak luar

-

Menerima

dan

mencatat

berkas

banding

yang

masuk

dan

mendistribusikan langsung ke Panitera Sekretaris, Wakil sekretaris, dan Wakil Paniter serta memberi nomor berkas banding yang keluar; -

Mencatat Inventaris Barang Milik Negara dan memasukannya dalam aplikasi SIMAK BMN ;


8


-

Mengawasi pemeliharaan dan kebersihan Gedung dan asset yang ada di lingkungan kantor;

-

Menerima, mencatat dan mendistribusikan barang – barang

ATK ke

masing-masing ruangan ; -

Mencatat dalam buku register dan mendistribusikan surat - surat sesuai disposisi atasan kepada pihak – pihak yang dituju.

-

Melaksanakan tugas-tugas keamanan dan pengamanan lingkungan kantor;

-

Membersihkan dan perawatan gedung serta menata taman lingkungan kantor;

-

Menyiapkan ruangan dan kelengkapannya (soundsystem,meja dll) untuk acara- acara yang diadakan di kantor.

12. Panitera Pengganti, Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis justisial kepada majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar. Melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, sebagai salah satu unsur dalam persidangan perkara banding.

C. Sistematika Penyajian. Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja

Pengadilan Tinggi Denpasar dalam tahun anggaran, dengan

bentuk sajian seperti berikut : Bab I. Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Tinggi Denpasar dan tentang LAKIP, yang berisikan antara lain; a. Latar Belakang; b. Tugas dan fungsi; c. Sistematika Penyajian. Bab II, menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja serta program kerja Pengadilan Tinggi Denpasar dalam tahun anggaran 2015 yang berisikan antara lain; a. Rencana Strategis (2015– 2019) yang berisi( visi misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, program utama dan Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP

9


kegiatan pokok); b. Rencana Kinerja tahun 2016; dan c. Pernyataan Penetapan Kinerja tahun 2015. Bab III. Akuntabilitas kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar yang terdiri dari; a.pengukuran kinerja; b. analisa akuntabilitas kinerja; c. Analisis Capaian Akuntabilitas Keuangan. Bab IV. Penutup, menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LAKIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar di masa yang akan datang, yang berisikan antara lain; a. Kesimpulan dan b. Saran. Bab V. Lampiran, yang berisi antara lain ; 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Denpasar; 2.Indikator Kinerja Utama; 3.Matriks Renstra 2015-2019; 4.Rencana Kinerja Tahun 2015; 5.Penetapan Kinerja Tahun 2015; dan; 6.SK Tim Penyusunan LAKIP Pengadilan Tinggi Denpasar; 7.Pernyataan Penetapan Kinerja Tahunan; 8.SK Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Denpasar.


10


BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundanganundangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional

yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan

Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Denpasar Adapun visi dari Pengadilan Tinggi Denpasar adalah: “MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Denpasar menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan;


11


2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI DENPASAR. Pengadilan Tinggi Denpasar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Panitera/Sekretaris Nomor:W24.U/304/HK.06.10/I/2014 tanggal 6 Januari 2014, dapat dilihat sebagai berikut : NO 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana b. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari3 bulan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan - Kasasi - Peninjauan Kembali

2

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas didistribusikan ke Majelis

yang

diregister


dan

12

siap


b. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara

3

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

4

Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. 5

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.

b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tinggi Denpasar, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.


13


Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Tinggi Denpasar , sebagai berikut:

NO 1

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100%

- Perdata - Pidana b. Persentase perkara yang diselesaikan

80 %

- Perdata - Pidana c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu

98,5 %

kurang dari 3 bulan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu

1,5 %

lebih dari 3 bulan 2.

Peningkatan efektifitas

a. Persentase berkas yang diregister

pengelolaan penyelesaian

dan siap didistribusikan ke

perkara

Majelis

100 %

b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara dan siap didistribusikan

80 %

ke Majelis


14


3.

Peningkatan aksesibilitas

a. Persentase (amar) putusan

masyarakat terhadap

perkara) yang dapat diakses

peradilan (acces to justice)

secara online dalam waktu

100 %

maksimal 1 hari kerja sejak diputus. 4.



90 %

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang

100 %

ditindaklanjuti. 5



85 %

b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

80 %

c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test

80 %

dalam rangka promosi.


15


BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA. Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai, dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward / punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar tahun 2014, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2014 ini.Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.


16


NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

1.

Meningkatnya

a. Persentase sisa perkara

penyelesaian

yang diselesaikan

perkara

-

Perdata

-

Pidana

100 %

100 %

100 %

80 %

98 %

100 %

98,5 %

98 %

99.5 %

1,5 %

0.5 %

33,3 %

100 %

100 %

100 %

80 %

92 %

100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan -

Perdata

-

Pidana

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan 2.

Peningkatan

a. Persentase berkas yang

efektifitas

diregister dan siap

pengelolaan

didistribusikan ke

penyelesaian

Majelis

perkara

b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara


17


3.

Peningkatan

a. Persentase (amar)

aksesibilitas

putusan yang dapat

masyarakat

diakses secara online

terhadap

dalam waktu maksimal 1

peradilan (acces

hari kerja sejak diputus.

100 %

100 %

100 %

90 %

100 %

100 %

100%

100 %

100 %

85 %

100 %

100 %

80 %

100 %

100 %

80 %

100 %

100 %

to justice)

4

Meningkatnya

a. Persentase pengaduan

kualitas

masyarakat yang

pengawasan

ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

5

Peningkatan

a. Persentase pegawai

kualitas

yang lulus diklat teknis

Sumber Daya

yudisial.

Manusia (SDM)

b. Persentase pegawai

yang lulus diklat non yudisial

c. Persentase pejabat

yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.


18


B. ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun 2014 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.Pada akhir tahun 2014, Pengadilan Tinggi Denpasar telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut : 1. Sasaran 1. Meningkatnya penyelesaian perkara Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

SASARAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:

100 %

100 %

100 %

80 %

98 %

100 %

98.5 %

98 %

99.5%

1,5 %

0.5 %

33,3 %

- Perdata - Pidana b. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari3 bulan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan


19


-

Persentase sisa perkara yang diselesaikan: a) Perdata Perkara gugatan perdata yang masuk tahun 2014 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2014 dan baru dapat disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan yang masuk dibawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan dan ada yang masih dalam proses. Sisa perkara gugatan perdata Tahun 2013 sebanyak 68 perkara dan pada Tahun 2014 diselesaikan seluruhnya sebanyak 68 sehingga capaiannya 100%. Penyelesaian perkara Tahun 2013 dan yang diselesaikan pada tahun 2014 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tinggi Denpasar telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya. Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut:

Tahun Perkara

Sisa Gugatan Perdata

2012

2013

2014

Capaian %

Capaian %

Capaian %

100 %

100 %

100 %


20


Berdasarkan

data

tersebut

di

atas

adanya

konsistensi

dalam

mempertahankan kinerja yang sangat baik pada Pengadilan Tinggi Denpasar. b) Pidana Perkara pidana yang masuk tahun 2014 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2014 dan baru disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan yang masuk dibawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan. Sisa perkara pidana Tahun 2013 sebanyak 20 perkara dan pada Tahun 2014 diselesaikan seluruhnya sebanyak 20 sehingga capaiannya 100%. Penyelesaian perkara pidana Tahun 2013 yang diselesaikan pada tahun 2014 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tinggi Denpasar telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya. Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut:

TAHUN PERKARA

Sisa Perkara Pidana

2012

2013

2014

Capaian %

Capaian %

Capaian %

100 %

100 %

100 %


21


Berdasarkan

data

tersebut

di

atas

adanya

konsistensi

dalam

mempertahankan kinerja yang baik pada Pengadilan Tinggi Denpasar.

- Persentase perkara yang diselesaikan: a) Perdata Perkara gugatan perdata yang masuk pada tahun 2014 sebanyak 188 perkara, diselesaikan sebanyak 177 perkara ditambah sisa perkara tahun 2013 sebanyak 68 perkara sehingga total perkara yang terselesaikan sebanyak 245 perkara dan sisa yang belum terselesaikan di tahun 2014 sebanyak 11 perkara, maka kalau dihitung capaiannya menjadi 98 %. No

Bulan

Masuk

Putus

Sisa

1.

Januari

17

12

73

2.

Pebruari

17

19

71

3.

Maret

8

24

55

4.

April

19

38

36

5

Mei

9

15

30

6

Juni

15

11

34

7

Juli

22

19

37

8

Agustus

10

18

29

9

September

23

18

34

10

Oktober

22

36

11

November

19

20 21

12

Desember

7 188

30

11

245

11

Jumlah

34

Berdasarkan target 85 % yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar di awal tahun 2014, ternyata presentase capain yang dicapai jauh melebihi target yaitu sebanyak 98 %. Dengan capain tersebut menandakan bahwa


22


kinerja dan Standar Operasioanl Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi Denpasar telah dilaksanakan dengan sangat baik. Sebagai

bahan

perbandingan

persentase

perkara

perdata

yang

diselesaikan, sebagai berikut: 2012 Perkara

masuk

selesai

2013 Capaian

masuk

selesai

2014 Capaian

% Perdata

177

140

79 %

masuk

selesai

% 201

135

67 %

Capaian %

188

245

98 %

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja persentase penyelesaian perkara perdata selama tahun 2012 dengan capaian 79 %, tahun 2013 dengan capaian 67 % dan tahun 2014 dengan capaian 98 % sehingga terlihat mengalami peningkatan kinerja yang sangat signifikan, namun jika dilihat dari total perkara perdata yang masuk pada tahun 2012 hanya berjumlah 177 perkara, tahun 2013 berjumlah 201 perkara dan tahun 2014 berjumlah 188 perkara menunjukkan adanya peningkatan jumlah perkara perdata yang masuk walaupun sedikit mengalami penurunan jumlah perkara di tahun 2014. b) Pidana Perkara pidana yang masuk pada tahun 2014 sebanyak 101 perkara, diselesaikan sebanyak 109 perkara dan sisa 5 perkara dengan capaian 98%. Dari data tersebut di atas dapat dipaparkan bahwa Kinerja dan penerapan Sistem Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Tinggi Denpasar sudah berjalan dengan baik terbukti dari target capaian di awal tahun 2014 sebayak 85 %, ternyata realisasi capain sebanyak 98 %.


23


Keadaan Perkara Pidana dan Tipikor Di Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun 2014 : -

Perkara Pidana No

Bulan

Putus

Sisa

1.

Januari

9

8

14

2.

Pebruari

5

8

11

3.

Maret

15

8

18

4.

April

8

15

11

5

Mei

2

6

7

6

Juni

8

6

9

7

Juli

8

6

11

8

Agustus

6

6

11

9

September

4

8

7

10

Oktober

8

8

7

11

November

16

5

18

12

Desember

5 94

19

4

103

4

Masuk

Putus

Sisa

Jumlah

-

Masuk

Perkara Tipikor No

Bulan

1.

Januari

1

-

1

2.

Pebruari

-

1

-

3.

Maret

1

-

1

4.

April

-

1

-

5

Mei

-

-

-

6

Juni

1

-

1

7

Juli

-

1

-


24


8

Agustus

1

-

1

9

September

-

1

-

10

Oktober

2

-

2

11

November

-

-

2

12

Desember

1

2

1

Jumlah

7

6

1

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara pidana dan Tipikor yang diselesaikan, sebagai berikut: 2012

2013

2014

Perkara masuk selesai Capaian masuk selesai Capaian masuk selesai Capaian % Pidana

98

77

78,5%

% 91

80

88 %

% 101

109

98 %

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada persentase perkara pidana capaian penyelesaian perkara pidana tahun 2012: 78,5 %, tahun 2013: 88 % dan tahun 2014 : 98% menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar terus mengalami peningkatan jika dibandingkan capaian kinerja di tahun 2012 dan tahun 2013.

-

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan. Berdasarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat)

Lingkungan Peradilan, terdapat batas waktu dalam


25


penyelesaian perkara yaitu maksimal 3 (tiga) bulan setelah perkara diterima atau didaftarkan apabila lebih dari 3 (tiga) bulan penyelesaian sampai tahap minutasi perkara maka perkara tersebut dianggap terlambat penyelesaiannya sesuai standard pelayanan peradilan tersebut. Keadaan Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No

Penetapan Majelis Hakim Pada Bulan

Perkara Diselesaiakan Kurang Dari 3 (tiga) bulan Perdata

Pidana

M

M

P

P

Jumlah Perkara Perdata Dan Pidana Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Kurang Dari 3 Bulan M

P

%

1.

Januari

17 12

10

8

27

20

5

2.

Pebruari

17 19

5

9

22

28

21

3.

Maret

8

24

16

8

24

32

75

4.

April

19 38

8

16

27

54

70

5

Mei

9

15

2

6

11

21

120

6

Juni

15 11

9

7

24

18

68

7

Juli

22 19

8

7

30

26

80

8

Agustus

10 18

7

7

17

25

67

9

September

23 18

4

9

27

27

114

10

Oktober

22 20

10

8

32

28

86

11

November

19 21

16

5

35

26

120

12

Desember

7

6

10

13 289

40

69

345

100%

30

Jumlah Keterangan : M = perkara masuk, P = perkara yang diputus.

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara perdata dan pidana yang masuk tahun 2014 sejumlah 289 perkara dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak pendaftaran perkara sampai tahap minutasi, terdapat Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP

26


345 perkara perdata dan pidana yang diselesaikan oleh Majelis Hakim yaitu 100 % yang berarti jauh melampoi target tahun sebelumnya. Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan, sebagai berikut: Tahun Perkara

2012

2013

2014

Capaian %

Capaian %

Capaian %

79 %

74 %

100 %

Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja penyelesaian perkara perdata dan pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan tahun 2012 capaiannya 79%, tahun 2013 capaiannya 74% dan tahun 2014 capaiannya 100 % dapat dilihat bahwa mengalami peningkatan yang sangat baik dan harus terus dipertahankan. -

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan. Keadaan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan dapat dilihat pada tabel berikut :

No

Perkara Diselesaikan Lebih

Jumlah Perkara

Pendaftaran

Dari

Perdata Dan

Perkara /

3 (tiga) bulan

Pidana Yang

Penetapan Majelis Hakim Pada

Diselesaikan Perdata

Pidana

Dalam Jangka

%

Waktu Lebih Dari


27


Bulan

3 Bulan

1.

Januari

-

-

-

-

2.

Pebruari

-

-

-

-

3.

Maret

-

-

-

-

4.

April

-

-

-

-

5

Mei

-

-

-

6

Juni

-

-

-

-

7

Juli

-

-

-

-

8

Agustus

-

-

-

-

9

September

-

-

-

-

10

Oktober

-

-

-

-

11

November

-

-

-

-

12

Desember

-

-

-

-

Jumlah

-

-

-

-

-

Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan, sebagai berikut:

Tahun Perkara

Persentase perkara

2011

2012

2014

Capaian %

Capaian %

Capaian %

2,2 %

1,36 %

0%

yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara perdata dan pidana yang masuk Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP

28


diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan. Pada tahun 2012 ada 2,2% perkara yang diselesaikan lebih dari 3 bulan dibandingkan pada tahun 2012 dimana terdapat 1,36 % sedangkan pada tahun 2014 tidak ada perkara yang diselesaikan lebih dari 3 bulan yaitu 0 % perkara. 2. Sasaran 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI CAPAIAN (%)

2.

Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas yang pengelolaan

diregister dan telah

penyelesaian perkara

didistribusikan ke Majelis b. Ratio Majelis Hakim

289

289

289

354

100 %

100 %

terhadap perkara

-

Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis : Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa berkas perkara perdata dan pidana yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis Hakim sebanyak 289 berkas perkara dan semuanya diregister dan terdistribusi ke Majelis Hakim capaiannya 100 %. Sebagai bahan perbandingan Persentase berkas perkara yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis Hakim, sebagai berikut: Tahun Perkara

Persentase berkas yang

2012

2013

2014

Capaian %

Capaian %

Capaian %

100 %

100 %

100%


29


diregister dan telah didistribusikan ke Majelis

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis dari capaian tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 sebanyak 100 %, menunjukkan adanya kestabilan dan konsistensi kinerja bagian register dan pendistribusian perkara ke Majelis Hakim.

-

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Dari Tabel di atas rasio perbandingan Majelis Hakim dapat dijelaskan sebagai berikut : Selama tahun 2014 pada Pengadilan Tinggi Denpasar terdapat 9 (sembilan) Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan 289 perkara perdata dan pidana yang masuk memiliki rasio majelis hakim terhadap perkara untuk 1 (satu) majelis hakim berbanding 32,1 % perkara, namun realisasi dalam tahun berjalan Majelis Hakim ternyata menghasilkan 354 putusan sehingga rasio 1 (satu)

Majelis Hakim terhadap perkara 39,3 % dari rasio yang seharusnya

32,1 %. Sebagai bahan perbandingan Rasio 1 ( satu ) Majelis Hakim terhadap penyelesaian perkara dalam tahun 2012 sampai dengan 2014, sebagai berikut: Tahun Perkara

Ratio Majelis Hakim

2012

2013

2014

Capaian %

Capaian %

Capaian %

34 %

30 %

39,3 %

terhadap perkara


30


Berdasarkan data tersebut di atas dapat diuraikan bahwa ada penurunan Ratio Majelis Hakim terhadap penyelesaian perkara dimana pada tahun 2012 mencapai 34 % menurun menjadi 30 % pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 mencapai 39,3%. Peningkatan rasio Majelis Hakim terhadap perkara tidak luput dari penerapan Standar Operasional Prosedur dan peningkatan kinerja dan kerjasama yang baik di lingkungan Pengadilan Tinggi Denpasar.

3. Sasaran 3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

2.

Peningkatan

a. Persentase amar

aksesbilitas

putusan perkara

masyarakat

yang dapat diakses

terhadap

secara online dalam

peradilan (acces

waktu maksimal 1

to justice)

(satu) hari kerja sejak

289

354

100 %

diputus.

-

Persentase (amar) putusan yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus sebanyak 354 putusan dan tidak terdapat amar putusan maupun putusan yang tidak dapat diakses secara online dalam waktu


31


maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus hal ini disebabkan karena pada kantor Pengadilan Tinggi Denpasar telah didukung oleh penerapan sistem informasi Penelusuran Perkara secara online dan sistem direktori putusan yang dapat dikases secara online oleh public atau masyarakat. Sistem informasi ini telah dilaksanakan dengan sangat baik oleh masing-masing pengguna guna menunjang keterbukaan informasi publik. Sebagai bahan perbandingan Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus, sebagai berikut:

Tahun Perkara

2012

2013

2014

Capaian

Capaian

Capaian %

%

%

Persentase amar putusan perkara yang

86,5 %

73,6 %

100 %

dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus

Berdasarkan data tersebut di atas adanya penurunan akuntabilitas kinerja pada persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus dari capaian tahun 2012 86,5% menjadi 73,6% pada tahun 2013, dan pada tahun 2014 kembali mengalami peningkatan yang sangat luar biasa yaitu 100 %. Dapat dijelaskan bahwa penyebab putusan yang akan diakses secara online dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah diputus mengalami peningkatan pada tahun 2014


32


karena penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kebijakan Pimpinan Pengadilan Tinggi Denpasar yang mewajibkan untuk meng-upload maupun meng-input data-data perkara siding tepat waktu.

4. Sasaran 4. Meningkatnya kualitas pengawasan. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

2.


a. Persentase

20

20

100 %

1

1

100 %

pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti

-

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti sebanyak 20 pengaduan dan yang tidak dapat ditindak lanjuti adalah sebanyak 0 (nol) dengan capaiannya 100 %.

Sebagai bahan perbandingan persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti, sebagai berikut:


33


Tahun Perkara

persentase pengaduan

2012

2013

2014

Capaian %

Capaian %

Capaian %

87 %

91 %

100 %

masyarakat yang ditindak lanjuti

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti pada tahun 2014, sedangkan capaian penyelesaian pengaduan masyarakat tahun 2012 capaian 87 % dibandingkan tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 91 %. Hal ini menunjukan bahwa penanganan pengaduan masyarakat di kantor Pengadilan Tinggi Denpasar terlayani dengan baik dan diselesaikan dengan cepat dan efektif.

-

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti terdapat 1 dan seluruhnya dapat terselesaikan sesuai dengan target.

C. ANALISIS CAPAIAN AKUNTABILITAS SUMBER DAYA MANUSIA Pembinaan dan pengelolaan setiap satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya pada Pengadilan Tinggi Denpasar melingkupi dan mengelola sumber daya manusia teknis yudisial dan sumberdaya manusia non teknis yudisial (administrasi umum). Kedua sumber daya ini saling terkait erat dan bersinergi satu sama lain dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi setiap bagian dalam unit


34


kerja masing-masing serta mencapai tujuan bersama yang tertuang secara umum dalam Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pembinaan dan pengelolaan baik untuk tenaga teknis yudisial maupun tenaga nonteknis yudisial dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan umum khususnya dan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada umumnya. Sebagai dasar dalam penyusunan rencana pembinaan dan pengelolaan kami lampirkan data pegawai pada Pengadilan Tinggi Denpasar untuk menjadi kajian MahkamahAgung Republik Indonesia. Pencapaian Sasaran Sumber Daya Manusia yang Berkualitas pada tahun 2014 sebagai berikut :

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

6.


a. Persentase pegawai

yang lulus diklat

85 %

100 %

100 %

80 %

100 %

100 %

80 %

100 %

100 %

teknis yudisial. b. Persentase pegawai

yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat

yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.


35


1. Persentase Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. Dalam tahun 2014 persentase Hakim/pegawai pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang lulus diklat teknis yudisial dari yang ditargetkan 85 % ternyata realisasinya 100 % sehingga capaian yang di harapkan melampoi dari persentase jumlah yang ditargetkan. 2. Persentase Pegawai yang lulus diklat non yudisial. Persentase pegawai pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang lulus diklat non yudisial dari yang ditargetkan 80 % ternyata realisasinya 100 % sehingga capaian yang terpenuhi 100 %. 3. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi. Pada Pengadilan Tinggi Denpasar terdapat 1 (satu) Hakim Tinggi dan Wakil Panitera yang mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi dalam tahun 2014. Dalam fit dan proper test tersebut Hakim Tinggi dan Wakil Panitera tersebut lulus dalam test tersebut sehingga persentase capaiannya 100 % dari 80 % yang ditargetkan.

D. ANALISIS CAPAIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2014 yang terdiri dari : 1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal 2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang. Pada awal tahun 2014, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 8.891.787.000,- namun adanya Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP

36


revisi pada DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, sehingga jumlah anggaran DIPA tahun 2014 menjadi Rp. 18.972.681.000,-. Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Tinggi Denpasar tahun anggaran 2014, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagaiberikut :

REKAPITULASI LAPORAN TAHUNAN BAGIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2014

N O

1

2

URAIAN

REALISASI BELANJA

PAGU

PENGEMBALIAN BELANJA

REAALISASI NETTO

SISA ANGGARAN

DIPA 005.01.2.099773/2014 (BUA)

20,507,662,000

20,252.881.599

248

20.252.881.351

254.780.649

- Belanja Pegawai

19,158,112,000

19,023,723,045

248

19,023,722,797

134.389.203

- Belanja Barang

1,349,550,000

1,229,158,554

0

1,229,158,554

120,391,446

- Belanja Modal

0

0

0

0

0

393,400,000

314,831,952

0

314,831,952

78,568,048

0

0

0

0

0

- Belanja Barang

393,400,000

314,831,952

0

314,831,952

78,568,048

- Belanja Modal

0

0

0

0

0

DIPA 005.03.2.099774/2014 (DITJEN BADILUM) - Belanja Pegawai


37


BELANJA NEGARA Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tinggi Denpasar per 31 Desember TA 2014 adalah sebesar Rp. 20.252.881.351 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 98,75% dari anggaran senilai Rp. 20.507.662.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Uraian

31 Desember TA 2014 Pagu

Realisasi

%

Belanja Pegawai

19.158.112.000

19.023.722.797

99,29

Belanja Barang

1.349.550.000

1.229.158.554

91,07

Belanja Modal

0

0

0,00

20.507.662.000

20.252.881.599

98,75

(248)

0

20.252.881.351

98,75

Total Belanja Bruto Pengembalian Belanja Total Belanja Netto

20.507.662.000

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp. 703.665.254 atau 3,35 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama disebabkan karena; Menurunnya belanja pegawai pada TA 2014 sebesar Rp. 19.023.722.797 dibandingkan belanja pegawai pada TA 2013 sebesar Rp. 19.041.036.325 atau 0,09 persen. Menurunnya belanja barang pada TA 2014 sebesar Rp. 1.229.158.554 dibandingkan belanja barang pada TA 2013 sebesar Rp. 1.815.730.594 atau 32,31 persen. Menurunnya belanja modal pada TA 2014 sebesar Rp. 0 dibandingkan belanja modal pada TA 2013 sebesar Rp. 99.779.686 atau 99,71 persen. a. Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Tinggi Denpasar per 31 Desember TA 2014 dan TA 2013 adalah sebesar Rp. 19.023.722.797 dan Rp. 19.041.036.325. Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Tinggi Denpasar TA 2014 mengalami penurunan sebesar Rp. 0,09 persen dibandingkan realisasi belanja pegawai TA


38


2013 disebabkan karena; Menurunnya Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara Hakim Tipikor yang mutasi, realisai belanja pegawai pada TA 2014 sebesar Rp. 500.000.000 dibandingkan pada TA 2013 sebesar Rp. 684.250.000 atau 26,93 persen. Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah: Uraian Belanja Gaji Pokok PNS

TA 2014

TA 2013

Naik(Turun)

%

3.983.413.000

2.823.027.000

1.160.386.000

13,21

Belanja Pembulatan Gaji PNS

61.000

46.000

15.000

(14,95)

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

338.778.000

241.089.000

97.689.000

14,78

Belanja Tunj. Anak PNS

83.513.000

51.391.000

32.122.000

27,64

Belanja Tunj. Struktural PNS

37.440.000

37.440.000

0

1,46

Belanja Tunj. Fungsional PNS

10.882.340.000

10.977.000.000

(94.660.000)

(4,71)

2.399.260.000

259.552.000

2.139.708.000

1,95

Belanja Tunj. Beras PNS

199.027.000

92.988.000

106.039.000

9,83

Belanja Uang Makan PNS

493.904.000

455.400.000

38.504.000

5,49

Belanja Tunj. Lain-lain termasuk

110.000.000

110.000.000

0,00

Belanja Tunj. PPh PNS

uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Uang Kehormatan

67.935.000

115.386.000

(47.451.000)

2,92

550.000.000

1.186.500.000

(636.500.000)

(26,92)

12.441.000

33.152.000

(20.711.000)

(62,57)

19.023.723.045

19.041.240.009

(17.516.964)

-0,09

(248)

(203.684)

(203.436)

(99,88)

19.023.722.797

19.041.036.325

(17.313.528)

-0,09

Pejabat Negara Belanja Uang Lembur Total Belanja Brutto Pengembalian Belanja Total Belanja Netto


39


b. Belanja Barang Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tinggi Denpasar per 31 Desember TA 2014 dan TA 2013 adalah sebesar Rp. 1.229.158.554 dan Rp. 1.815.730.594. Realisasi Belanja Barang pada TA 2014 sebesar Rp. 1.229.158.554 dibandingkan realisasi pada TA 2013 sebesar Rp. 1.815.730.594, merupakan mengalami penurunan sebesar Rp. 586.572.040 atau 32,30 persen. Disebabkan karena menurunnya belanja barang operasional kelompok belanja 5211 pada TA 2014 sebesar Rp. 402.250.815 dibandingkan pada TA 2013 belanja barang operasional kelompok 5211 sebesar Rp. 430.615.821atau 7,00 persen, menurunnya belanja barang operasional kelompok belanja 5221 pada TA 2014 sebesar Rp. 221.831.584 dibandingkan TA 2013 sebesar Rp. 256.656.886 atau 14,00 persen, menurunnya belanja barang operasional kelompok belanja 523 pada TA 2014 sebesar Rp. 243.723.382 dibandingkan TA 2013 sebesar Rp. 456.962.737 atau 47,00 persen. Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut : Uraian

Belanja Barang Operasional

TA 2014

TA 2013

Realisasi

Realisasi

Perubahan Rp.

%

402.250.815

430.615.821

(28.365.006)

(6,58)

89.497.073

81.716.450

7.780.623

9,52

Belanja Jasa

221.831.584

256.656.886

(34.825.302)

(13,56)

Belanja Pemeliharaan

243.723.382

456.962.737

(213.239.355)

(46,66)

Belanja Perjalanan Dinas

271.855.700

589.778.700

(317.923.000)

(53,90)

1.229.158.554

1.815.730.594

(586.572.040)

(32,30)

0

0

0

0

1.229.158.554

1.815.730.594

(586.572.040)

(32,30)

Belanja Barang Non Operasional

Total Belanja Brutto Pengembalian Belanja Total Belanja Netto


40


c. Belanja Modal Realisasi Belanja Modal Pengadilan Tinggi Denpasar per 31 Desember TA 2014 dan TA 2013 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 99.779.686. Realisai Belanja Modal TA 2014 mengalami Penurunan sebesar (100,00) persen dibandingkan belanja modal TA 2013 disebabkan karena satuan kerja Pengadilan Tinggi Denpasar tidak mendapat alokasi dana belanja modal pada TA 2014, sedangkan pada TA 2013 realisasi belanja modal sebesar Rp. 99.779.686 dari Anggaran sebesar Rp. 100.000.000. Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah : Uraian

TA 2014

TA 2013

Perubahan Rp.

Belanja Modal Peralatan &

%

0

99.779.686

(99.779.686)

99,77

Total Belanja Brutto

0

99.779.686

(99.779.686)

(100,00)

Pengembalian Belanja

0

0

0

0

Total Belanja Netto

0

99.779.686

(99.779.686)

(100,00)

Mesin

2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI adalah sebagaiberikut : BELANJA NEGARA

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tinggi Denpasar per 31 Desember TA 2014 adalah sebesar Rp. 314.831.952 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 80,02% dari anggaran senilai Rp. 393.400.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini :


41


Uraian

31 Desember TA 2014 Pagu

Realisasi

Belanja Pegawai

%

0

0

0,00

Belanja Barang

393.400.000

314.831.952

80,02

Belanja Modal

0

0

0,00

393.400.000

314.831.952

80,02

0

0

314.831.952

80,02

Total Belanja Bruto Pengembalian Belanja Total Belanja Netto

393.400.000

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tinggi Denpasar per 31 Desember TA 2014 dan TA 2013 adalah sebesar Rp. 314.831.952 dan Rp. 296.037.095. Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tinggi Denpasar per 31 Desember TA 2014 dan TA 2013 adalah sebesar Rp. 314.831.952 dan Rp. 296.037.095 mengalami kenaikan sebesar 6,34 persen disebabkan karena : 1. Meningkatnya biaya belanja perjalanan dinas 2. Biaya belanja ATK, fotocopy, pengadaan Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut : Uraian

TA 2014

TA 2013

Realisasi

Realisasi

Perubahan Rp.

%

Belanja Barang Operasional

29.214.852

14.407.445

14.807.407

102,77

Belanja Barang Non Operasional

51.359.100

72.644.650

(21.285.550)

(29,30)

3.200.000

16.100.000

(12.900.000)

(80,12)

Belanja Perjalanan Dinas

231.058.000

192.885.000

38.173.000

19,79

Total Belanja Brutto

314.831.952

296.037.095

18.794.857

6,34

0

0

0

0

314.831.952

296.037.095

18.794.857

6,34

Belanja Jasa

Pengembalian Belanja Total Belanja Netto


42


BAB IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun 2014 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun 2014 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa kendala dan masalah dalam mencapai target dan akan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2015. Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Tinggi Denpasar pada tahun 2014 diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Tinggi Denpasar pada tahun 2014 adalah : 

Penyelenggaraan tugas dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.


43




Penyelesaian perkara pada tahun 2014 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik dan berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku pada Pengadilan Tinggi Denpasar.



Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Tinggi Denpasar tahun 2014 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.



Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target.



Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai pengawasan yang berkualitas sudah tercapai.

2. Kendala atau Hambatan Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Tinggi Denpasar diantaranya adalah Perkara yang masuk pada akhir tahun di bulan Desember cukup banyak dan menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan. Hal ini dapat disebabkan pengiriman dan penyelesaian dari Pengadilan Negeri yang cukup lama.

B. SARAN - SARAN Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah : 

Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).


44




Memberikan arahan kepada Pengadilan Negeri yang berada dibawahnya akan pentingnya waktu penyelesaian perkara.


45


LAMPIRAN-LAMPIRAN DALAM LAKIP TAHUN 2014 1. Struktur Organasasi Pengadilan Tinggi Denpasar 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 3. Matriks Renstra 2015-2019 4. Rencana Kerja Tahunan (RKT) TAHUN 2015 5. Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) 6. SK Tim Penyusunan LAKIP 7. Pernyataan Penetapan Kinerja Tahuanan Pengadilan Tinggi Denpasar 8. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Denpasar


46

LAMPIRAN 1. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI DENPASAR

LAMPIRAN 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI DENPASAR NO 1.

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)

INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan

2

Peningkatan efektifitas pengelolaan

a. Persentase berkas yang diregister dan telah

PENJELASAN Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk) Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu lebih dari 3 bulan (diluar sisa perkara) Perbandingan perkara yang diselesaikan lebih dari 3 bulan dengan perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan.

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima

PENANGGUNG JAWAB Hakim Majelis dan Panitera

SUMBER DATA Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Hakim Majelis dan Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Hakim Majelis dan Panitera


Hakim Majelis Panitera/Sekretaris


Kepaniteraan


penyelesaian perkara

didistribusikan ke Majelis

b. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara 3

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

4


Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

5.



b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk Perbandingan amar putusan perkara di wibe site dengan jumlah yang tidak ditayangkan pada website

Kepaniteraan


Kepaniteraan/Kese kretariatan


Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan

Ketua Pengadilan dan Panitera Sekretaris


Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah Perbandingan antara SDM Teknis yang lulus/bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat Perbandingan antara SDM Non teknis yang lulus/bersertifikat diklat Kepemimpinan,

Kepaniteraan/Kesek Laporan Bulanan dan retariatan Laporan Tahunan

Ketua Pengadilan dan Panitera /Sekretaris

Kepaniteraan/Kesek retariatan



c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa. Perbandingan Ketua Pengadilan Negeri yang telah dipromosikan dan mengikuti Fit and Proper Test untuk menduduki Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus dengan jumlah yang mengikuti promosi jabatan

Ketua Pengadilan dan Panitera Sekretaris


LAMPIRAN 3 MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015-2019 PENGADILAN TINGGI DENPASAR Visi Misi

: Terwujudnya Badan Peradilan Tinggi Denpasar Yang Agung. : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

SASARAN TUJUAN

TARGET 2015

PROGRAM URAIAN

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

TARGET KINERJA

Terpenuhinnya kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan

Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)

INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :

2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

80%

82%

85%

85%

90%

- Perdata - Pidana b. Persentase perkara yang diselesaikan : -

Perdata

-

Pidana

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

KEGIATAN

Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor

SASARAN TUJUAN

TARGET KINERJA

TARGET 2015

PROGRAM URAIAN


INDIKATOR KINERJA

2015

2016

2017

2018

2019

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan

98,5%

99%

99%

99%

99%


1,5%

1%

1%

1%

1%

a. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis

100%

100%

100%

100%

100%


80%

85%

85%

90%

90%

KEGIATAN

Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu -

SASARAN TUJUAN

TARGET KINERJA

TARGET 2015 URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2015

2016

2017

2018

2019

PROGRAM

KEGIATAN

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

Terjangkaunya badan peradilan bagi setiap pencari keadilan

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus

100%

100%

100%

100%

100%

Publikasi dan transparansi Perkara melalui Peningkatan Teknologi Informasi

Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Publik/Masyarakat Percayabahwa Pengadilan Tinggi Denpasar telah mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan para pencari keadilan serta para pencari keadilan dapat menjangkau Pengadilan Tinggi Denpasar


a.

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

90%

92%

95%

95%

98%

Manajemen dan Fungsi Pengawasan serta pelayanan publik

Tindak lanjut pengaduan yang masuk

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

100%

100%

Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

TARGET KINERJA

SASARAN TUJUAN

TARGET 2015

PROGRAM URAIAN

Meningkatk an kualitas sumber daya manusia baik tenaga teknis yudisial maupun non yudisial

Tenaga Teknis yudisial dan non yudisial mempunyai kualifikasi yang baik dan pengetahuannya meningkat.


INDIKATOR KINERJA

2015

2016

2017

2018

2019

a.

Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

85 %

90 %

95 %

95 %

97%

b.

Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial

80 %

85 %

90 %

92 %

95 %

c.

Persentase Pejabat yang lulus mengikuti fit dan proper test dalam rangka promosi

80 %

85 %

88 %

90 %

95 %

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

KEGIATAN

Pelaksanaan dan tindak lanjut Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)

LAMPIRAN 4

RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN TINGGI DENPASAR NO 1.

SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)

INDIKATOR KINERJA

TARGET (%)

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan -

Perdata

-

Pidana

100 %

b. Persentase perkara yang diselesaikan -

Perdata

-

Pidana

82 %


99 %


2.


a. Persentase

berkas

1%

yang

didistribusikan ke Majelis

diregister

dan

telah 100 %

b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 85 % 3.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap

Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses

peradilan (acces to justice)

secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

4.



100 %

92 %

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. 5.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

100%


(SDM)

90 % b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial 85 % c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

85 %

LAMPIRAN 5 PENETAPAN KINERJA TAHUNAN (PKT)

NO 1.

2

3

4.

5.

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)


Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Meningkatnya kualitas pengawasan

Peningkatan kualitas SDM

INDIKATOR KINERJA

TARGET (%)

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana

100 %

b. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana

85 %


98,5 %


1,5 %

a. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis

100%


80 %

Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus

100%


90 %

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100 %

d. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.

85 %

e. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

80 %

f. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

80%

LAMPIRAN 6

LAMPIRAN 7 PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TINGGI DENPASAR

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini : Nama

: H. JONI EFFENDI, SH.,M.H.

Jabatan

: Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama. Nama

: I KETUT GEDE, SH.,M.H

Jabatan

: Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi ulang jika diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

5 Januari 2015 Wakil Ketua

I KETUT GEDE, SH.,M.H NIP. 19520615 197902 1 001

Panitera/Sekretaris

H. JONI EFFENDI, SH.,M.H.

NIP. 19610426 198402 1 001

LAMPIRAN 8

PENGADILAN TINGGI DENPASAR Alamat : Jalan Tantular Barat No 1 Niti Mandala Renon Denpasar Telp : (0361)222 952, Fax : (0361) 225761

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR NOMOR :W24.U/ 304/HK.06.10/I/2014 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI DENPASAR KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR

Menimbang

Mengingat

: 1.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

2.

Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019maka Pengadilan Tinggi Denpasar perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

: 1.

Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2.

Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

3.

Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

4.

Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

5.

Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

6.

Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

7.

Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara. 8.

Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

9.

Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009.

10. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja. 11. Peraturan Presiden Nomor : Sekretariat Mahkamah Agung.

13 Tahun 2005

tentang

12. Peraturan Presiden Nomor : Kepaniteraan Mahkamah Agung.

14

tentang

Tahun

2005

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan

: Hasil Rapat Tanggal 6 Januari 2014 tentang Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan TINGGI DENPASAR Tahun 2015 – 2019. MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

:

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Denpasar.

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Denpasar 2010-2014.

Kedua

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Denpasar.

Ketiga

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk : a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja. b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar.

SEKRETARIS I KETUT GEDE, SH.,M.H NIP

Recommend Documents