KATA PENGANTAR. Didik Suhardi, SH., M.Si NIP iii

KATA PENGANTAR Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara merupakan indikasi yang sangat nyata upaya Pemerintah Indonesia dalam peningkatan mutu sumberdaya manusia agar mampu bersaing dalam era keterbukaan dan globalisasi. Di lingkungan Direktorat Pembinaan SMP Ditjen Mandikdasmen, Kementerian Pendidikan Nasional, diantara dampak realisasi dari peraturan-peraturan perundangan tersebut dapat diukur dari Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat pada akhir tahun 2009 mencapai 98,11%. Angka ini melebihi target yang diharapkan dapat dicapai akhir tahun 2008, yaitu 95.0%. Dengan telah tercapainya target APK di atas, maka orientasi pembinaan pendidikan pada jenjang SMP lebih ditekankan pada peningkatan mutu pendidikan. Dalam rangka peningkatan mutu tersebut, Direktorat Pembinaan SMP telah menyusun berbagai kebijakan dan strategi yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi. Dengan kebijakan dan program tersebut, diharapkan misi 5 K Kementerian Pendidikan Nasional terkait dengan Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian juga diharapkan dapat terpenuhi. Agar program dan/atau kegiatan tersebut dapat mencapai target yang telah ditetapkan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada, Direktorat Pembinaan SMP menerbitkan berbagai Buku Panduan Pelaksanaan untuk masing-masing program dan/atau kegiatan, baik yang pengelolaannya di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun yang dilaksanakan langsung oleh sekolah. Dengan buku panduan ini diharapkan pihak-pihak terkait dengan penyelenggaraan program di semua tingkatan dapat memahami dan melaksanakan dengan amanah, efektif dan efisien seluruh proses kegiatan mulai dari penyiapan rencana, pelaksanaan, sampai dengan monitoring, evaluasi dan pelaporannya. Akhirnya, kami mengharapkan agar semua pihak terkait mempelajari dengan seksama dan menjadikannya sebagai pedoman serta acuan dalam pelaksanaan seluruh program atau kegiatan pembangunan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama tahun anggaran 2010. Jakarta, Januari 2010 Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,

Didik Suhardi, SH., M.Si NIP. 196312031983031004

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR............................................................................................. iii DAFTAR ISI .............................................................................................................v BAB I PENDAHULUAN .........................................................................................1 A. Latar Belakang ............................................................................................1 B. Tujuan .........................................................................................................2 C. Landasan Hukum ........................................................................................3 D. Sasaran dan Besar Dana..............................................................................3 E. Persyaratan Penerima BSM ........................................................................4 F. Waktu..........................................................................................................4 BAB II MEKANISME PELAKSANAAN...............................................................5 A. B. C. D.

Mekanisme Alokasi dan Seleksi .................................................................5 Mekanisme Penyaluran dan Pengambilan Dana .........................................6 Informasi Penyaluran Dana Beasiswa.........................................................8 Pemanfaatan dan Pembatalan BSM ............................................................8

BAB III ORGANISASI PELAKSANA..................................................................11 A. B. C.

Tingkat Provinsi........................................................................................11 Tingkat Kabupaten/Kota ...........................................................................12 Tingkat Sekolah ........................................................................................12

BAB IV TATA TERTIB PENGELOLAAN...........................................................15 A. B. C.

Tim Provinsi .............................................................................................15 Tim Kabupaten/Kota.................................................................................15 Sekolah......................................................................................................15

BAB V MONITORING, SUPERVISI DAN PELAPORAN ..................................17 A. B.

Monitoring dan Supervisi..........................................................................17 Pelaporan ..................................................................................................19

BAB VI PENGAWASAN DAN SANKSI..............................................................23 A. B.

Pengawasan...............................................................................................23 Sanksi........................................................................................................24

LAMPIRAN ............................................................................................................29

v

“Belajar Untuk Masa Depanku”

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Disparitas partisipasi sekolah antar kelompok masyarakat di Indonesia masih cukup tinggi. Angka Partisipasi Kasar (APK) kelompok masyarakat yang mampu secara ekonomi secara umum lebih tinggi di semua jenjang pendidikan dibandingkan dengan APK bagi keluarga miskin. Untuk membantu meningkatkan pendidikan bagi masyarakat miskin, maka kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 meliputi peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan, seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, masyarakat di daerahdaerah konflik, ataupun masyarakat penyandang cacat. Keadaan tersebut tentu perlu terus diperbaiki sebagai bentuk pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, serta untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam kesepakatan internasional seperti Education For All (EFA) dan Millenium Development Goals (MDGs) yaitu memberikan pendidikan yang merata pada semua anak, dimanapun, laki-laki dan perempuan. Salah satu alasan rendahnya partisipasi pendidikan khususnya pada kelompok miskin adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung meliputi antara lain iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung meliputi antara lain biaya transportasi, kursus, uang saku dan biaya lain-lain. Biaya pendidikan untuk jenjang SMP mencapai sekitar 2,5 kali lipat biaya untuk jenjang SD. Keadaan tersebut tentu sangat berpengaruh pada rendahnya angka partisipasi pendidikan penduduk miskin terutama disebabkan oleh banyaknya putus sekolah dan angka tidak melanjutkan hingga ke jenjang SMA/SMK. Hal tersebut didukung oleh data SUSENAS 2003 yang mengungkapkan bahwa terjadinya putus sekolah sebagian besar (75,7 persen) disebabkan oleh alasan ekonomi baik karena tidak memiliki biaya (67,0 persen) maupun karena anak harus bekerja (8,7 persen). Hal tersebut jelas mengungkapkan bahwa penduduk miskin tidak akan mampu menjangkau pendidikan jika tidak dibantu oleh pemerintah.

QEC24711

- Pa n d ua n Pel a ksa n aa n Be a si swa Si swa Mi ski n

1


Sejak tahun 1998, untuk mencegah dampak negatif krisis ekonomi bagi masyarakat miskin dalam mengakses pendidikan, melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bidang Pendidikan, pemerintah memberikan beasiswa secara besar-besaran kepada siswa dari keluarga miskin yaitu sebanyak 1,8 juta siswa SD, 1,65 juta siswa SMP, dan 500 ribu siswa jenjang sekolah menengah. Sejak tahun 2001 jumlah penerima beasiswa terus ditingkatkan dengan adanya tambahan sumber biaya dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM). Meskipun program JPS telah berakhir pada tahun 2003, Pemerintah tetap melanjutkan pemberian beasiswa tersebut melalui PKPS BBM. Program JPS mendapat respon yang positif dari masyarakat dan secara signifikan berhasil mencegah siswa dari putus sekolah. Namun demikian program tersebut memiliki beberapa kelemahan terutama dalam penetapan sasaran beasiswa terutama di tingkat kabupaten/kota dan sekolah. Kelemahan lain yaitu satuan biaya beasiswa per siswa per bulan yang sejak tahun 1998 belum pernah mengalami peningkatan, yaitu untuk jenjang SMP satuan biaya per siswa sebesar Rp 20.000,-/bulan. Saat ini satuan harga tersebut sudah tidak lagi memadai karena daya belinya tidak lagi sebesar pada tahun 1998 yang antara lain disebabkan oleh inflasi yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Untuk itu tahun 2010, Pemerintah kembali memberikan beasiswa bagi siswa miskin untuk memenuhi kebutuhan pribadi siswa di SMP agar siswa dari keluarga miskin dapat terus melangsungkan pendidikannya. Maksud pemberian program Beasiswa Siswa Miskin (BSM) adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat keluarga miskin akan layanan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama. Buku petunjuk pelaksanaan ini disusun dalam rangka memberikan panduan bagi pelaksana program di berbagai tingkatan agar program BSM ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. B. Tujuan Tujuan dari program ini antara lain:

2

1.

Membantu siswa untuk memenuhi kebutuhan pribadi siswa selama duduk di bangku sekolah.

2.

Mencegah siswa dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan ekonomi.

Direktorat PSMP -

QEC24711


3.

Memberi peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada siswa untuk terus bersekolah hingga menyelesaikan pendidikan SMP.

4.

Membantu kelancaran program sekolah.

C. Landasan Hukum Landasan hukum dalam pelaksanaan Program Beasiswa Siswa Miskin didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain sebagai berikut: 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah D. Sasaran dan Besar Dana Sasaran program Beasiswa Siswa Miskin adalah siswa miskin dan telah dibebaskan dari segala jenis iuran sekolah pada jenjang pendidikan SMP/SMPLB/SMP Satu Atap di seluruh wilayah NKRI. Sumber dana berasal dari Pemerintah Indonesia (rupiah murni) yang dengan jumlah sasaran secara nasional untuk tahun 2010 sebesar 751.193 siswa, dan biaya satuan Rp 550.000/ siswa/tahun. Jadi total dana yang dialokasikan untuk program Beasiswa Siswa Miskin selama 1 tahun tersebut secara nasional sebesar Rp 413.156.150.000,-

QEC24711


3


E. Persyaratan Penerima BSM 1.

Persyaratan Siswa Penerima BSM Penerima BSM adalah siswa SMP dan SMPLB negeri dan swasta kelas 7 (tujuh) sampai kelas 9 (sembilan) dari keluarga miskin: a. b. c.

2.

Yang terancam putus sekolah karena kesulitan biaya. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain. Telah dibebaskan dari segala jenis iuran sekolah.

Persyaratan Sekolah Peserta Program BSM a. b.

Sekolah yang mempunyai siswa yang berasal dari keluarga miskin. Sekolah yang memiliki surat ijin operasional/kelembagaan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan untuk sekolah umum.

F. Waktu Pada Tahun Anggaran 2010, Beasiswa Siswa Miskin diberikan untuk periode Januari-Juni dan Juli-Desember (masing-masing 6 bulan). Siswa penerima BSM akan menerima dana BSM untuk 1 tahun. Khusus untuk siswa kelas 9 hanya mendapatkan BSM untuk 6 bulan.

4

Direktorat PSMP -

QEC24711


BAB II MEKANISME PELAKSANAAN A. Mekanisme Alokasi dan Seleksi Pengalokasian jumlah siswa penerima BSM dilaksanakan dengan langkahlangkah sebagai berikut: Langkah 1 Tim Pusat menentukan alokasi jumlah siswa penerima BSM masing-masing provinsi. Langkah 2 Tim Provinsi menentukan alokasi jumlah siswa penerima BSM untuk setiap kabupaten/kota. Penetapan alokasi didasarkan pada indikator jumlah siswa dari keluarga miskin, jarak sekolah, dan indikator lokal lainnya. Langkah 3 Tim Kabupaten/Kota menetapkan sekolah calon penerima BSM. Penetapan ini didasarkan pada jumlah siswa miskin yang ada di masing-masing sekolah. Untuk keperluan tersebut, Tim Kabupaten/Kota meminta seluruh sekolah yang berhak menerima BSM untuk mengirimkan daftar siswa miskin yang akan diusulkan memperoleh beasiswa (Format BSM-01). Apabila Tim Kabupaten/Kota telah memiliki data siswa miskin, maka dapat langsung ke Langkah 4. Langkah 4 Tim Kabupaten/Kota menyelenggarakan rapat penetapan alokasi BSM di tiap sekolah. Jika alokasi BSM yang diterima kabupaten/kota mencukupi untuk seluruh siswa miskin yang diusulkan oleh sekolah, maka seluruh siswa yang diusulkan otomatis menerima BSM. Bila jumlah usulan dari sekolah melebihi alokasi kabupaten/kota, maka Tim Kabupaten/Kota menetapkan alokasi tiap sekolah dengan menggunakan mempertimbangkan tingkat kemiskinan sekolah (Format BSM-02). Indikator yang dapat digunakan untuk menetapkan alokasi BSM tiap sekolah antara lain: a. jumlah siswa di sekolah, b. jumlah siswa dari keluarga miskin di sekolah tersebut, c. jarak sekolah ke ibukota kabupaten/kota, atau d. indikator lokal lainnya (geografis, mata pencaharian, budaya, dll).

QEC24711


5


Disarankan Tim Kabupaten/Kota melakukan verifikasi keakuratan data usulan penerima BSM yang dibuat oleh sekolah. Langkah 5 Tim Kabupaten/Kota menerbitkan SK alokasi tiap sekolah penerima BSM yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan (Format BSM-03). Langkah 6 Surat Keputusan Penetapan Alokasi di tiap Sekolah dikirim ke Pengelola dana Dekonsentrasi Provinsi, lembaga penyalur (Kantor Pos KPRK/Bank) dan ke sekolah. Langkah 7 Sekolah yang telah menerima Surat Keputusan Alokasi penerima BSM dari Tim Kabupaten/Kota harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut: a.

Kepala Sekolah bersama dengan dewan guru dan Komite Sekolah menyeleksi siswa penerima BSM. Indikator yang dapat dipakai adalah: 1. siswa yang berasal dari keluarga miskin 2. jarak tempat tinggal jauh dari sekolah, 3. yatim dan/atau piatu, 4. pertimbangan lain (misalnya kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan, anak dari korban PHK, mempunyai lebih dari tiga orang bersaudara yang berusia di bawah 18 tahun, dan indikator lokal lainnya). 5. Diutamakan bagi siswa yang memiliki Kartu Miskin. Metode seleksi yang digunakan oleh sekolah untuk menentukan siswa penerima dana BSM ditunjukkan pada Lampiran 1.

b.

Hasil penetapan siswa penerima BSM tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Siswa Penerima BSM yang dilengkapi dengan lampiran Berita Acara dan Daftar Siswa Penerima BSM (Format BSM-04, Format BSM-05, dan Format BSM-06).

B. Mekanisme Penyaluran dan Pengambilan Dana 1.

Penyaluran Dana Beasiswa Siswa Miskin Dana beasiswa bagi anak miskin ada di DIPA Dinas Pendidikan Provinsi (Dekonsentrasi). Prosedur Penyaluran dan Pengambilan Dana BSM adalah sebagai berikut (Lampiran 2):

6

Direktorat PSMP -

QEC24711


a.

b.

c.

d. e.

f.

g. 2.

Pengelola dana dekonsentrasi Dinas Pendidikan Provinsi membuat MOU dengan lembaga penyalur (Kantor Pos Wilayah/Bank), tentang penyaluran dana Beasiswa Siswa Miskin. Pengelola dana dekonsentrasi mengajukan surat permohonan pembayaran langsung (SPP-LS) dana beasiswa sesuai dengan kebutuhan. Unit terkait di Dinas Pendidikan Provinsi melakukan verifikasi atas SPP-LS dimaksud, kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS). Dinas Pendidikan Provinsi selanjutnya mengajukan SPM-LS dimaksud kepada KPPN Provinsi. KPPN Provinsi melakukan verifikasi terhadap SPM-LS untuk selanjutnya menerbitkan SP2D yang dibebankan kepada rekening kas negara. Dana BSM yang telah dicairkan dari KPPN ditampung di rekening pengelola dana dekonsentrasi provinsi sesuai dengan MOU dengan lembaga penyalur. Lembaga penyalur yang ditunjuk mentransfer dana BSM ke siswa.

Pengambilan Dana BSM Pengambilan Dana BSM dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

QEC24711

a.

Pengambilan dana BSM dilakukan di lembaga penyalur. Dana BSM harus disalurkan secara utuh, tanpa ada pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun, serta dalam bentuk apapun.

b.

Pengambilan dana BSM dilakukan sekaligus untuk 6 (enam) bulan dengan menandatangani bukti penerimaan yang disediakan oleh lembaga penyalur.

c.

Siswa mengambil secara langsung dana BSM di lembaga penyalur yang ditunjuk dengan membawa salinan SK Penetapan Siswa Penerima BSM dan lampirannya (Format BSM-04, Format BSM-05, Format BSM-06).

d.

Pengambilan dana BSM secara kolektif oleh Sekolah harus menggunakan Surat Kuasa kolektif yang sudah ditandatangani siswa penerima dana BSM (Format BSM-07) tanpa meterai, diketahui oleh Ketua Komite Sekolah. Pengambilan dana BSM secara langsung oleh siswa lebih diutamakan.


7


e.

Surat Kuasa kolektif harus dilengkapi dengan salinan SK Penetapan Siswa Penerima BSM dan lampirannya (Format BSM-04, Format BSM-05, Format BSM-06).

f.

Untuk pengambilan dana BSM secara kolektif oleh sekolah, maka sekolah harus menyerahkan dana BSM kepada siswa yang berhak paling lambat satu minggu setelah dana diambil dari lembaga penyalur, dengan membuat bukti penyerahan dana BSM yang ditandatangani oleh siswa penerima BSM (Format BSM-08).

g.

Dana BSM yang belum diambil oleh sekolah sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dikembalikan oleh lembaga penyalur ke rekening pengelola dana dekonsentrasi untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

C. Informasi Penyaluran Dana Beasiswa 1.

Pengelola dana dekonsentrasi Provinsi menginformasikan penyaluran dana beasiswa bagi anak miskin melalui Surat Pemberitahuan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan lembaga penyalur yang ditunjuk, serta pihak lain yang terkait.

2.

Lembaga penyalur yang ditunjuk menginformasikan penyaluran dana kepada perwakilan lembaga penyalur di kabupaten/kota dengan tembusan kepada pengelola dana dekonsentrasi Provinsi.

3.

Lembaga penyalur di tingkat kabupaten/kota menyampaikan informasi penyaluran dana kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan sekolah.

4.

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan lembaga penyalur untuk kesiapan penyaluran dana dan menyampaikan informasi tentang jadwal penyaluran dana BSM kepada sekolah penerima BSM.

D. Pemanfaatan dan Pembatalan BSM 1.

Pemanfaatan dana BSM Dana BSM dimanfaatkan oleh siswa untuk pembiayaan keperluan pribadi siswa, terutama yang terkait dengan pendidikan.

2.

Pembatalan BSM BSM dapat dibatalkan jika penerima BSM: a. b.

8

Berhenti sekolah; Menerima beasiswa dari instansi/sumber lain;

Direktorat PSMP -

QEC24711


c. d. e.

Telah didakwa dan terbukti melakukan tindakan kriminal. Mengundurkan diri. Tidak lagi masuk dalam kriteria siswa miskin.

Kepala Sekolah bersama dengan dewan guru dan komite sekolah bertanggung jawab dan berwenang untuk membatalkan BSM, serta memilih siswa pengganti penerima BSM yang dibatalkan, dan dituangkan dalam bentuk SK pengganti.

QEC24711


9


BAB III ORGANISASI PELAKSANA A. Tingkat Provinsi 1.

Organisasi Pelindung

Gubernur

Pengarah

Ketua Bappeda Provinsi

Penanggungjawab

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi

Pelaksana Program Beasiswa Siswa Miskin di tingkat Provinsi berada di bawah pengelolaan Dinas Pendidikan Provinsi dan dilaksanakan oleh Program Dekonsentrasi SMP, yang untuk selanjutnya disebut Tim Provinsi. 2.

Tugas dan Tanggungjawab Tim Provinsi a. b.

c. d.

e. f.

g. h. i.

QEC24711

Mempersiapkan sekretariat dan perlengkapannya di provinsi. Menetapkan alokasi penerima BSM di tiap kabupaten/kota dan menuangkannya dalam SK Penetapan Alokasi Beasiswa Siswa Miskin. Merencanakan dan melakukan sosialisasi program di tingkat provinsi. Menginformasikan proses penyaluran dana BSM kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, sekolah dan masyarakat melalui surat pemberitahuan. Berkoordinasi dengan lembaga penyalur dan Tim Kabupaten/Kota dalam penyaluran dana. Menyalurkan dana BSM ke siswa penerima Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota dan sekolah. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat. Bertanggungjawab terhadap kasus penyimpangan penyaluran dana. Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan instansi terkait.


11


B. Tingkat Kabupaten/Kota 1.

Organisasi Pelindung

Bupati/Walikota

Pengarah

Ketua Bappeda Kabupaten/Kota

Penanggungjawab

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Pelaksana Program Beasiswa Siswa Miskin di tingkat kab/kota berada di bawah pengelolaan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 2.

Tugas dan Tanggungjawab Tim Kab/Kota a. b.

c. d. e. f. g. h.

Mengajukan usulan jumlah siswa miskin kepada Tim Provinsi. Menetapkan alokasi penerima BSM untuk setiap sekolah berdasarkan alokasi dari provinsi dan menuangkannya dalam SK Penetapan Alokasi Penerima Dana BSM. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada sekolah penerima BSM. Melakukan koordinasi dengan Tim Provinsi dan lembaga penyalur, serta dengan sekolah dalam rangka penyaluran dana. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi ke sekolah. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat. Bertanggungjawab terhadap kasus penyimpangan penyaluran dana di tingkat sekolah. Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Tim Provinsi dan instansi terkait.

C. Tingkat Sekolah 1.

Organisasi Penanggungjawab

Kepala Sekolah

Pelaksana

12

Guru dan Tata Usaha Sekolah

Direktorat PSMP -

QEC24711


2.

Tugas dan Tanggungjawab Sekolah a. b. c. d. e.

QEC24711

Menyeleksi siswa calon penerima BSM sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Menerbitkan Surat Keputusan (SK) siswa penerima BSM. Membatalkan bantuan apabila terdapat siswa yang tidak lagi memenuhi persyaratan dan membuat SK Pengganti. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat. Melaporkan data penerima BSM kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.


13


BAB IV TATA TERTIB PENGELOLAAN A. Tim Provinsi 1. Tidak diperkenankan untuk merealokasi dana BSM yang telah ditetapkan oleh Depdiknas Pusat pada DIPA Provinsi. 2. Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap Tim Kab/Kota, sekolah dan siswa penerima BSM. 3. Diharuskan mengelola program secara transparan dan bertanggungjawab. 4. Bersedia untuk diaudit oleh lembaga yang berwenang. 5. Tidak diperkenankan melakukan intervensi penggunaan dana kepada siswa penerima BSM. 6. Tidak diperkenankan mengurangi anggaran program sejenis dari APBD Provinsi yang telah dialokasikan sebelumnya karena adanya program BSM. B. Tim Kabupaten/Kota 1. Usulan data jumlah siswa miskin di tiap sekolah harus didasarkan pada sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun dari sekolah dan siswa penerima BSM. 3. Diharuskan mengelola program secara transparan dan bertanggungjawab. 4. Bersedia untuk di audit oleh lembaga yang berwenang. 5. Tidak diperkenankan melakukan intervensi penggunaan dana kepada siswa penerima BSM. 6. Tidak diperkenankan mengurangi anggaran program sejenis dari APBD Kabupaten/Kota yang telah dialokasikan sebelumnya karena adanya program BSM. C. Sekolah 1. Tidak diperkenankan melakukan manipulasi data jumlah siswa miskin dengan maksud untuk memperoleh bantuan yang lebih besar. 2. Usulan siswa miskin harus didasarkan pada sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. 3. Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap siswa penerima BSM. 4. Diharuskan mengelola program secara transparan dan bertanggungjawab. 5. Mengumumkan daftar siswa penerima dana BSM di papan pengumuman sekolah. 6. Bersedia untuk diaudit oleh lembaga yang berwenang.

QEC24711


15


BAB V MONITORING, SUPERVISI DAN PELAPORAN Agar program BSM berjalan lancar dan transparan maka perlu dilakukan monitoring, supervisi dan evaluasi yang dilakukan secara efektif dan terpadu. Berdasarkan sifatnya, kegiatan monitoring dapat dibedakan menjadi monitoring internal dan monitoring eksternal. Monitoring internal adalah monitoring yang dilakukan oleh Tim Pusat, Tim Provinsi dan Tim Kabupaten/Kota. Monitoring internal ini bersifat supervisi klinis, yaitu melakukan monitoring dan ikut menyelesaikan masalah jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan program BSM. Monitoring eksternal lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan program dan melakukan analisis terhadap dampak program, kelemahan dan rekomendasi untuk perbaikan program. A. Monitoring dan Supervisi Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BSM. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa dana BSM diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang tepat. Komponen utama yang dimonitor antara lain: 1. 2. 3. 4. 5.

Alokasi dana sekolah penerima bantuan Penyaluran dan penyerapan dana Pelayanan dan penanganan pengaduan Administrasi keuangan Pelaporan

Pelaksanaan kegiatan monitoring dilakukan oleh Tim Pusat, Tim Provinsi, Tim Kab/Kota. 1.

Monitoring oleh Tim Pusat a.

Monitoring Pelaksanaan Program 1) Monitoring ditujukan untuk memantau: a) Penyaluran dana BSM b) Verifikasi data siswa penerima BSM. 2) Responden terdiri dari Tim Provinsi. 3) Monitoring dilaksanakan pada saat persiapan dan paska penyaluran dana.

QEC24711


17


b.

Monitoring Kasus Pengaduan dan Penyelewengan Dana 1) Monitoring kasus pengaduan ditujukan untuk melakukan fact finding, investigasi, dan menyelesaikan masalah yang muncul di lapangan. 2) Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan penanganan pengaduan. 3) Kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dalam menangani pengaduan dan penyimpangan akan dilakukan sesuai kebutuhan. 4) Responden disesuaikan dengan kasus yang terjadi. 5) Kegiatan monitoring kasus pengaduan akan dilaksanakan sesuai dengan masalah dan kebutuhan di lapangan.

2.

Monitoring oleh Tim Provinsi a. Monitoring Pelaksanaan Program 1) 2) 3) 4)

Monitoring ditujukan untuk memantau: Penyaluran dan penyerapan dana BSM Verifikasi data siswa penerima BSM Responden terdiri dari: Tim Kab/Kota, sekolah, dan Kantor Pos/Bank. 5) Monitoring dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana dan paska penyaluran dana

b.

3.

Monitoring Kasus Pengaduan dan Penyelewengan Dana 1) Monitoring kasus pengaduan ditujukan untuk melakukan fact finding, investigasi, dan menyelesaikan masalah yang muncul di lapangan. 2) Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan penanganan pengaduan. 3) Kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dalam menangani pengaduan dan penyimpangan akan dilakukan sesuai kebutuhan. 4) Responden disesuaikan dengan kasus yang terjadi. 5) Kegiatan monitoring kasus pengaduan akan dilaksanakan sesuai dengan masalah dan kebutuhan di lapangan.

Monitoring oleh Tim Kabupaten/Kota a.

Monitoring Pelaksanaan Program 1) Monitoring ditujukan untuk memantau: a) Penyaluran dana BSM kepada siswa oleh sekolah b) Penggunaan dana oleh siswa

18

Direktorat PSMP -

QEC24711


2) Responden terdiri dari Sekolah, siswa dan/atau orangtua siswa penerima bantuan, dan Kantor Pos/ Bank. 3) Monitoring akan dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan paska penyaluran dana b.

Monitoring Penanganan Pengaduan 1) Monitoring penanganan pengaduan bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang muncul di sekolah. 2) Kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dalam menangani pengaduan dan penyimpangan akan dilakukan sesuai kebutuhan. 3) Respondennya disesuaikan dengan kasus yang terjadi.

B. Pelaporan Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program BSM, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (Pusat, Provinsi, Kab/Kota, Sekolah) diwajibklan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait. Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan statistik penerima BSM, penyaluran dan penyerapan dana BSM, pemanfaatan dana oleh siswa penerima BSM, hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah. 1.

Tim Pusat Pada setiap akhir semester, Tim Pusat harus melaporkan semua kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan Program BSM, sejauh mana pelaksanaan program berjalan sesuai dengan yang direncanakan, apa yang telah dikerjakan dan apa yang tidak dikerjakan, hambatan apa saja yang terjadi dan mengapa hal tersebut dapat terjadi, serta upaya apa yang diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut, serta rekomendasi untuk perbaikan program di masa yang akan datang, baik program yang sama maupun program lain yang sejenis. Hal-hal yang perlu dilampirkan dalam laporan tersebut adalah: a.

Statistik Penerima BSM Statistik Penerima BSM mengandung informasi tentang jumlah penerima BSM tiap Provinsi dan tiap kab/kota, besar dana yang dialokasikan tiap provinsi dan tiap kabupaten/kota untuk setiap jenis sekolah, status sekolah, serta berapa dana yang telah diserap. Tim Pusat menyusun statistik penerima BSM berdasarkan data yang diterima dari Tim Provinsi.

QEC24711


19


b.

Hasil Monitoring dan Evaluasi Hasil monitoring dan evaluasi adalah laporan kegiatan pelaksanaan monitoring oleh Tim Pusat. Laporan ini berisi tentang jumlah responden, waktu pelaksanaan, hasil monitoring, analisis, kesimpulan, saran, dan rekomendasi.

c.

Penanganan Pengaduan Masyarakat Tim Pusat merekapitulasi hasil penanganan pengaduan dan perkembangannya baik yang telah dilakukan oleh Tim Pusat maupun rekapitulasi penanganan pengaduan masyarakat yang dikirimkan oleh Tim Provinsi. Laporan ini antara lain berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian.

d.

Kegiatan Lainnya Tim Pusat juga harus membuat laporan kegiatan yang berkait dengan pelaksanaan program BSM, seperti kegiatan sosialisasi dan pelatihan, pengadaan, dan kegiatan lainnya.

2.

Tim Provinsi Pada setiap akhir semester, Tim Provinsi harus melaporkan semua kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan program BSM, sejauh mana pelaksanaan program berjalan sesuai dengan yang direncanakan, apa yang telah dan tidak dikerjakan, hambatan apa saja yang terjadi dan mengapa hal tersebut dapat terjadi, serta upaya apa yang diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut, serta rekomendasi untuk perbaikan program di masa yang akan datang, baik program yang sama maupun program lain yang sejenis. Hal-hal yang perlu dilampirkan dalam laporan tersebut adalah: Statistik Penerima BSM Statistik Penerima BSM mengandung informasi tentang jumlah penerima BSM per kab/kota dan per sekolah, besar dana yang disalurkan per kab/kota dan per sekolah diperinci menurut jenis sekolah, status sekolah, serta berapa yang telah diserap. Tim Provinsi menyusun statistik penerima BSM berdasarkan pada informasi yang diperoleh dari Kantor Pos/Bank Wilayah Provinsi dan/atau Tim Kab/Kota (Format BSM-11). a.

Hasil Monitoring dan Evaluasi Hasil monitoring adalah laporan kegiatan pelaksanaan monitoring oleh Tim Provinsi. Laporan ini berisi tentang jumlah responden,

20

Direktorat PSMP -

QEC24711


waktu pelaksanaan, hasil monitoring, analisis, kesimpulan, saran, dan rekomendasi. b.

Penanganan Pengaduan Masyarakat Tim Provinsi merekapitulasi hasil penanganan pengaduan dan perkembangannya baik yang telah dilakukan oleh Tim Provinsi maupun rekapitulasi penanganan pengaduan masyarakat yang dikirimkan oleh Tim Kabupaten/Kota. Laporan ini antara lain berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian (Format BSM-12, BSM-13).

c.

Kegiatan Lainnya Tim Provinsi juga harus membuat laporan kegiatan yang berkait dengan pelaksanaan program BSM, seperti kegiatan sosialisasi dan pelatihan, pengadaan, dan kegiatan lainnya.

3.

Tim Kabupaten/Kota Hal-hal yang perlu dilaporkan oleh Tim PKPS-BBM Kab/Kota adalah yang berkaitan dengan: a.

Statistik Penerima BSM Statistik Penerima BSM mengandung informasi tentang jumlah penerima BSM per sekolah, besar dana yang disalurkan per sekolah diperinci menurut jenis sekolah, status sekolah, serta berapa yang telah diserap. Tim Kabupaten/Kota menyusun statistik penerima BSM berdasarkan pada informasi yang diperoleh dari Sekolah (Format BSM-10).

b.

Hasil Monitoring dan Evaluasi Hasil monitoring adalah laporan kegiatan pelaksanaan monitoring oleh Tim Kabupaten/Kota. Laporan ini berisi tentang jumlah responden, waktu pelaksanaan, hasil monitoring, analisis, kesimpulan, saran, dan rekomendasi.

c.

Penanganan Pengaduan Masyarakat Tim Kabupaten/Kota merekapitulasi hasil penanganan pengaduan dan perkembangannya baik yang telah dilakukan oleh Tim Kabupaten/Kota maupun rekapitulasi penanganan pengaduan masyarakat yang dikirimkan oleh Sekolah. Laporan ini antara lain berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian (Format BSM-12, BSM-13).

QEC24711


21


4.

Sekolah Hal-hal yang perlu dilaporkan oleh Sekolah ke Tim Kab/Kota dan/atau didokumentasi oleh Sekolah meliputi berkas-berkas sebagai berikut:

22

a.

Kepala sekolah wajib mengumumkan kepada masyarakat di papan informasi sekolah mengenai dana BSM yang diterima (Format BSM09).

b.

Nama-nama siswa penerima BSM sesuai dengan Format BSM-6 dan BSM-8

c.

Berita acara pengambilan dana di Kantor Pos/Bank oleh Sekolah dan berita acara penyerahan dana BSM kepada siswa.

d.

Lembar pencatatan pertanyaan/usul/kritik (Format BSM-12)

e.

(4) Lembar pencatatan pengaduan (Format BSM-13).

f.

Sekolah melaporkan SK siswa Penerima BSM dan Statistik Siswa Penerima BSM kepada Tim Kabupaten/Kota (Format BSM-04, Format BSM-05, Format BSM-06, Format BSM-07, dan Format BSM-08).

Direktorat PSMP -

QEC24711


BAB VI PENGAWASAN DAN SANKSI A. Pengawasan Kegiatan pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya. Pengawasan terhadap pelaksanaan program BSM meliputi pengawasan melekat (Waskat), pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 1.

Pengawasan Melekat Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, kab/kota maupun sekolah. Prioritas utama dari pengawasan dalam program BSM adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepada sekolah.

2.

Pengawasan Fungsional Instansi pengawas fungsional yang melakukan pengawasan program BSM adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Depdiknas, serta Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Instansi tersebut bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.

3.

Pengawasan Masyarakat Dalam rangka transparansi pelaksanaan program BSM, program ini juga dapat diawasi oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Lembaga tersebut melakukan pengawasan dalam rangka memotret pelaksanaan program BSM di sekolah, namun tidak melakukan audit. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BSM, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya.

4.

Pengaduan Masyarakat Apabila masyarakat menemukan permasalahan yang perlu diklarifikasi atau penyimpangan dalam pengelolaan program dapat menyampaikannya melalui:

QEC24711


23


Tim Pengaduan Direktorat Pembinaan SMP Kompleks Depdiknas Lt 15 Jalan Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta. Email : [email protected] Telepon : 021-5725693, 021-57900224 021-57900346 - 57900347 Faksimil : 021-5725707 Waktu : Jam Kerja B. Sanksi Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau sekolah dan/atau siswa akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya: a.

Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undangundang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja).

b.

Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu pengembalian dana BSM yang terbukti disalahgunakan kepada siswa yang berhak atau satuan pendidikan.

c.

Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana BSM.

Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada Kab/Kota dan Provinsi, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.

24

Direktorat PSMP -

QEC24711

LAMPIRAN


Lampiran 1

Seleksi Siswa Penerima BSM

PANDUAN PENETAPAN PENERIMA BEASISWA SISWA MISKIN I

Tahap Pertama Menyusun daftar siswa kelas 7-9 yang dinilai berhak menerima beasiswa sesuai dengan kriteria: a. b. c.

II

Yang terancam putus sekolah karena kesulitan biaya. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain Telah dibebaskan dari segala jenis iuran sekolah

Tahap Kedua Menyeleksi siswa dari daftar yang dihasilkan dari tahap pertama, sehingga diperoleh jumlah siswa penerima yang sesuai dengan alokasi penerima BSM yang telah ditetapkan. Adapun metode seleksi dilakukan sebagai berikut. A. Penetapan Variabel Seleksi Variabel yang dapat digunakan untuk seleksi penentuan siswa penerima BSM adalah: Siswa yang berasal dari keluarga miskin Jarak tempat tinggal jauh dari sekolah, Yatim dan/atau piatu, Pertimbangan lain (misalnya kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan, anak dari korban PHK, mempunyai lebih dari tiga orang bersaudara yang berusia di bawah 18 tahun, dan indikator lokal lainnya), Diutamakan bagi siswa yang memiliki Kartu Miskin. B. Penilaian/Skoring Sekolah dan Komite Sekolah menentukan nilai dan bobot seluruh variabel yang digunakan sesuai dengan kondisi sekolah. Setelah penentuan tersebut proses penilaian dapat dilakukan seperti contoh pada tabel berikut.

QEC24711


27

Belajar Untuk Masa Depanku

No 1.

2. 3.

4.

Variabel Kondisi Keluarga: Memiliki Kartu Miskin Yatim/yatim piatu Penghasilan orangtua Jumlah saudara Jarak rumah ke sekolah Pertimbangan lain seperti kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan, anak dari korban PHK, dll Berprestasi

Bobot

Nilai

10 4 3 3 2 2

2 dan 4 1 s/d 4 1 s/d 4 1 s/d 4 1 s/d 4 1 s/d 4

1

1 s/d 4

Contoh metode pemberian dan perhitungan nilai adalah sebagai berikut. Penentuan nilai pada masing-masing kriteria ditentukan dengan kondisi daerah setempat. 1.

28

Kondisi keluarga Memiliki Kartu Miskin • Tidak memiliki Kartu Miskin diberi nilai 2. • Memiliki Kartu Miskin diberi nilai 4. Yatim/yatim Piatu • Siswa dengan orang tua yang masih lengkap diberi nilai 1 • Siswa yatim diberi nilai 3 • Siswa yatim piatu diberi nilai 4. Penghasilan Orangtua • Siswa dari keluarga mampu diberi nilai 0. • Siswa dari keluarga dengan pendapatan di atas UMR diberi nilai 1. • Siswa dari keluarga dengan pendapatan rata-rata UMR diberi nilai 3. • Siswa dari keluaraga dengan pendapatan di bawah UMR diberi nilai 4 Jumlah Saudara • Tidak memiliki saudara di bawah 18 tahun diberi nilai 0. • Memiliki 1 orang saudara di bawah 18 tahun diberi nilai 1. • Memiliki 2 orang saudara di bawah 18 tahun diberi nilai 2. • Memiliki 3 orang saudara di bawah 18 tahun diberi nilai 3. • Memiliki >3 orang saudara di bawah 18 tahun diberi nilai 4.

Direktorat PSMP -

QEC24711


2.

Jarak rumah ke sekolah Kurang dari 500 m diberi nilai 0. Jarak 500 m s/d 1 km diberi nilai 1. Jarak 1 km s/d 2 km diberi nilai 2. Jarak 2 km s/d 3 km diberi nilai 3. Jarak >3 km diberi nilai 4.

3.

Pertimbangan lain Tidak ada faktor pertimbangan lain diberi nilai 0. Siswa dengan kelainan fisik, atau korban musibah berkepanjangan, atau anak dari korban PHK, dll diberi nilai 4. Berprestasi Tidak memiliki prestasi diberi nilai 0. Memiliki prestasi tingkat sekolah/kecamatan diberi nilai 1. Memiliki prestasi tingkat kabupaten/kota diberi nilai 2. Memiliki prestasi tingkat provinsi diberi nilai 3. Memiliki prestasi tingkat nasional/internasional diberi nilai 4.

4.

Nilai total siswa sesuai dengan kriteria siswa tersebut dapat dihitung dengan rumus berikut: Nilai total

=

Nilai variabel x bobot variabel Jumlah total bobot seluruh variabel

Berdasarkan nilai dari masing-masing siswa yang diusulkan, maka dapat disusun daftar siswa penerima BSM, yaitu siswa-siswa dengan nilai terbesar sejumlah alokasi siswa penerima BSM yang diperoleh oleh sekolah.

QEC24711


29


Lampiran 2

Proses Penyaluran Dana BSM

Dep. Keuangan

KPPN Provinsi

Tim Pusat

MekanismeDekon

SPP -LS SPM SP2D

Tim Provinsi

Alokasi & penerima

Lembaga Penyalur (Kantor Pos/Bank)

Alokasi kab /kota

Jumlah siswa miskin

Tim Kab/Kota

Siswa menerima langsung

Pengambilan kolektif oleh sekolah

Siswa Penerima

Alokasi sekolah

Jumlah siswa miskin

Sekolah

Siswa menerima melalui sekolah

Alurinformasi /data Alur dana

30

Direktorat PSMP -

QEC24711

QEC24711


Daftar Siswa Miskin Yang Diusulkan Untuk Mendapatkan BSM Periode _____________________________ Nama Sekolah

Alamat Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi No.

Format BSM -01 Diisi ole h Sekola h Dikirim ke Tim Kab/Kota

: : : : :

Nama Siswa

Jenis Kelamin L

P

Kelas 1

2

3

Nama Orangtua

Pekerjaan orang tua

Jumlah

_______________________ 200_ Kepala Sekolah,

( __________________________)

( __________________________)

31


Komite Sekolah

32

Bahan Rapat Tim Kabupaten/Kota Periode _____________________________ Nama Sekolah Alamat Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi No

Format BSM-02 Diisi oleh Sekolah Dikirim ke Tim Kab/Kota

: : : : : Nama Sekolah

Jumlah Siswa

Jumlah Siswa Miskin

*) Indeks Kemiskinan Sekolah (IKS) diolah dari data-data yang tersedia pada kolom sebelumnya

Indikator lokal (sebutkan)

Indeks Kemiskinan sekolah*)

________________________ 200_ Tim Kabupaten/Kota,

QEC24711


Direktorat PSMP -

(__________________________)

QEC24711

Format BSM-03


Daftar Alokasi Penerima BSM untuk Setiap Sekolah Periode _______________________ Lampiran SK. No. Kabupaten/Kota Kecamatan

Diisi oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota Dikirim ke Sekolah, Lembaga Penyalur, dan Pengelola dekon Provinsi

: : : Status

No.

Alamat

Nama Sekolah

N

S

Jumlah Siswa

Jumlah Penerima BSM (siswa)

Jumlah Uang (Rp)

Jumlah

____________________________ 200_ Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota,

33


(__________________________)


FORMAT BSM-04 Diisi oleh Sekolah Dikirim ke Tim Kab/Kota dan Lembaga Penyalur KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH .................................... NOMOR: ...............................

TENTANG PENETAPAN SISWA PENERIMA BEASISWA SISWA MISKIN (BSM) TAHUN AJARAN ................. PERIODE ........................... SEKOLAH............................................... Menimbang Mengingat Memperhatikan

: : :

MEMUTUSKAN Menetapkan : Pertama : Kedua : Ketiga dst : Ditetapkan di Pada tanggal

: :

Mengetahui Ketua Komite Sekolah

Kepala Sekolah

............................... ............................... Tembusan: 1. .... 2. dst

34

Direktorat PSMP -

QEC24711


FORMAT BSM-05 Diisi oleh Sekolah Dikirim ke Tim Kab/Kota dan Lembaga Penyalur

BERITA ACARA SURAT KEPUTUSAN Lampiran SK No. ..................... Sekolah .................................

Pada hari ini ............................... tanggal ....................................... bulan ..................... tahun .................................................., Kepala Sekolah ................................................... berdasarkan Surat Keputusan Nomor: ....................................., bersama dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah telah melakukan seleksi siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM) Tahun Ajaran ........................... periode .......................................... dengan berpedoman pada Buku Petunjuk Pelaksanaan Beasiswa Siswa Miskin. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan tersebut, Kepala Sekolah menetapkan siswa penerima dana BSM untuk SMP ............................... Tahun Ajaran ..................... periode ................................. seperti tertera pada Format BSM-06.

No.

Nama

Jabatan

Tanda Tangan

1 2 3 4 5 6

QEC24711


35

36

Daftar Siswa Penerima BSM Periode ___________________________ Lamp. SK Kepala Sekolah No. Nama Sekolah Kecamatan Kabupaten/Kota

Format BSM-06 Diisi oleh Kepala Sekolah Dikirim ke Lembaga Penyalur

: : : :

Jenis Kelamin No.

Kelas

Surat Kuasa Pengambilan Beasiswa

Nama Siswa

Jumlah Uang L

P

1

2

3

Tanda Tangan Siswa

Jumlah

______________________200_ Kepala Sekolah,

(_________________________)

(___________________________)

QEC24711


Direktorat PSMP -

Ketua Komite Sekolah


FORMAT BSM-07 Diisi Kepala Sekolah dan Wakil Siswa Sebagai Syarat Pengambilan Dana di Lembaga Penyalur

SURAT KUASA PENGAMBILAN BSM Yang bertandatangan di bawah ini, siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin (daftar terlampir/Format BSM-06), asal sekolah........................... dengan alamat sekolah ................................................ memberi kuasa kepada: Nama NIP Jabatan Alamat Sekolah

: : : Kepala Sekolah :

untuk mengambilkan dana BSM sebanyak ........... siswa, masing-masing Rp.................................................=Rp ...................................................... (.................................................................................................) di Kantor Pos/Bank ...................................................................................... Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ....................................... 200_ Menerima Kuasa,

Memberi Kuasa,

................................................ (Kepala Sekolah)

................................................ (Wakil dari Siswa)

Mengetahui,

................................................ (Ketua Komite Sekolah)

QEC24711


37

38

Statistik Siswa Penerima BSM LEMBAR SERAH TERIMA DANA BSM Periode _____________________________ PERIODE Lamp. SK Kepala Sekolah No. Nama Sekolah Kecamatan Kabupaten/Kota

No.

Format BSM-08 Diis i oleh Sekolah Dikirim ke Tim Kabupaten/Kota

: : : :

Nama Siswa

Jenis Kelamin L

P

Kelas 1

2

3

Jumlah Uang yang Diterima Siswa

Tanda tangan siswa bukti penerimaan BSM*)

Pekerjaan Orangtua

Jumlah *) Khusus bagi pengambila n dana BSM secara kolektif

Komite Sekolah

( _____________________)

QEC24711


Direktorat PSMP -

( _____________________)

__________________ 200_ Kepala Sekolah,


FORMAT BSM-09 Diisi Kepala Sekolah Diberikan kepada Orangtua Siswa Ditempel di Papan Pengumuman Sekolah

PENGUMUMAN SEKOLAH TENTANG PENERIMAAN DANA BSM Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.................................Nomor……………................................ tanggal ...................................., diberitahukan bahwa: Sekolah Alamat

: :

............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

memperoleh alokasi Beasiswa Siswa Miskin (BSM) untuk Tahun Ajaran ......................, periode .............................., untuk sejumlah ...................... siswa, masing-masing menerima Rp 45.830/bulan yang dibayarkan sekaligus selama 6 bulan. Dana tersebut telah diserahkan kepada siswa pada tanggal .............................. (daftar siswa penerima dana BSM terlampir/Format BSM-08). Dana BSM digunakan oleh siswa untuk: a. pembelian buku, bahan dan alat tulis, dan sejenisnya b. pembelian seragam sekolah, tas sekolah, dan sejenisnya c. transportasi ke sekolah. Demikian untuk diketahui. .................................... 200_ Nama

Tanda tangan

1. ................................... (Kepala Sekolah)

..............................................

2..................................... (Komite Sekolah)

..............................................

QEC24711


39

40

Statistik Sekolah Penerima BSM Periode ________________________

Format BSM-10 Diisi oleh Tim Kabupaten/Kota Dikirim ke Tim Provinsi Tembusan Tim Pusat

Provinsi : Kabupaten/Kota : Status No

NSS

Nama Sekolah

Kecamatan

N

S

Jumlah Murid L

P

Total

Jumlah Murid Penerima Beasiswa Laki-Laki (Kelas) 1

2

3

Total

Perempuan (Kelas) 1

2

3

Total

Total

Pekerjaan Orang Tua

Direktorat PSMP -

(____________________________)

QEC24711


__________________________ 200_ Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ………………………..

QEC24711


Statistik Kabupaten/Kota Penerima BSM Periode ________________________ Provinsi

No

Kode

Format BSM-11 Diisi oleh Tim Provinsi Dikirim ke Tim Pusat

: Nama Kabupaten/Kota

Status N

S

Jumlah Siswa L

P

Total

Jumlah Siswa Penerima Beasiswa Laki-Laki (Kelas) 1

2

3

Total

Perempuan (Kelas) 1

2

3

Total

Total

Pekerjaan Orang Tua

__________________________ 200_ Pengelola dana dekonsentrasi Provinsi ……………………………..

______________________________

______________________________

41


Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Provinsi ……………………………..


FORMAT BSM-12 Diisi Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota dan Sekolah untuk didokumentasi

LEMBAR PENCATATAN PERTANYAAN/KRITIK/SARAN 1.

Identitas Penanya/Pemberi Saran a. Nama : .............................................................................. b. Alamat : ..............................................................................

2.

Tanggal Penerimaan Pertanyaan/Saran :

3.

Uraian Pertanyaan/Saran: ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ...........................................................................................................

4.

Penerima Pertanyaan/Saran

5.

Tindak Lanjut Saran: ........................................................................................................... ........................................................................................................... ...........................................................................................................

:

......................................200_ Melaporkan: UPM Prov/Kab/Kota/Sekolah,

.................................................

42

Direktorat PSMP -

QEC24711


FORMAT BSM-13 Diisi Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota dan Sekolah untuk didokumentasi

LEMBAR PENCATATAN PENGADUAN MASYARAKAT 1.

Identitas Pengadu a. b.

Nama : .................................................................................... Alamat : ...................................................................................

2.

Tanggal Terima Pengaduan :

3.

Lokasi Kejadian a. Rt/Rw/Dusun b. Desa/Keluarahan c. Kabupaten/Kota d. Provinsi

: : : :

........................................................

..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

4.

Uraian Pengaduan: ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................

5.

Tanggal Penyelidikan Dilakukan : ................................................

6.

Penyelidik : .....................................................................................

7.

Temuan: ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................

8.

Keputusan/Rekomendasi: ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ Pelaksanaan Keputusan ............................................................................................................

9.

QEC24711


43


............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ 10. Tanggal pemberitahuan kepada Pengadu tentang keputusan/ dan pelaksanaan keputusan : .............................................................. 11. Dokumen yang diterima: ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ......................................200_ Melaporkan: UPM Prov/Kab/Kota/Sekolah,

.................................................

44

Direktorat PSMP -

QEC24711

KATA PENGANTAR. Didik Suhardi, SH., M.Si NIP iii

Recommend Documents