NIP

KATA PENGANTAR Bismillahirahmaanirrahiim, Sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Lampiran IV tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SKPD ) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional bahwa Pimpinan SKPD/Dinas/Lembaga menyiapkan Rancangan Renstra SKPD Kecamatan Padang Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rancangan Awal RPJMN dan menetapkan Renstra Kecamatan Padang Utara setelah disesuaikan dengan RPJMN. Oleh karena itu, setiap SKPD/Lembaga berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kota Padang dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh. Sesuai dengan peraturan per-Undang-undangan tersebut, Rancangan Renstra Kecamatan Padang Utara digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RPJMN yang dalam prosesnya didahului dengan penelaahan oleh Walikota Padang. Sehubungan dengan diperlukannya Rancangan Renstra Kecamatan Padang Utara dalam proses penyusunan RPJM, maka diperlukan Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Padang Utara dengan harapan agar dapat memberikan koridor dan standar format baik dari segi cakupan substansi maupun tingkat kedetailan dokumen Renstra Kecamatan Padang Utara sehingga dapat memudahkan proses penelaahan dalam rangka penyusunan Rancangan RPJMN. Didalam dokumen Renstra ini merumuskan Visi, Misi, Strategi, Arah Kebijakan, dan langkah-langkah pencapaiankegiatan, disusun secara sistematis dan sinergis dalam upaya mendukung Visi Kota dan Visi Walikota dalammembangun kota Padang5 (lima) tahun kedepan. Kami menyadari Dokumen Renstra ini belum dapat memenuhi harapan semua pihak, karena itu masukan dansaran untuk perbaikan akan kami terima dengan terbuka. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap Renstra ini dapat berguna sebagai pedoman dalam pengembangan di bidang pelayanan publik di Kota Padang. Padang,

November 2014

CAMAT PADANG UTARA

AMRIZAL, SH Penata Tk. I /NIP.19610521 198211 1 002

Renstra Kecamatan Padang Utara 2014-2019

1

TIM PENYUSUN RENSTRA 2014 – 2019 Pengarah Penanggungjawab Ketua Sekretaris Anggota

: Amrizal, SH / Camat Padang Utara : Eka Putra Buhari, SSTP, M.PA / Sekretaris Camat Padang Utara : Masril : Almina Kausa, SE, MM : 1. Rini Anggraini, SSTP, M. Si 2. Nurhayani, SE 3. Marlena, S. Sos 4. Syafrianita, S. Kom 5. Selvi Wendy, A.Md


2

DAFTAR ISI Hal. Kata Pengantar Daftar Isi……………………………………………………………………………………………………….

3

BAB I PENDAHULUAN

5

1.1 Latar Belakang………………………………………………………………………............

6

1.2 Landasan Hukum…………………………………………………………………………….

8

1.3 Maksud dan TujuanSistematika Penulisan………………………………………………..

9

BAB II.GAMBARAN PELAYANAN SKPD KECAMATAN PADANG UTARA Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi………………………………………………………………….

11

2.2 Sumber Daya Kecamatan Padang Utara…………………………………………………..

18

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Utara……………………………………………..

24

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan………………………

29

Padang Utara BAB III.ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi…………………………….

34

Pelayanan SKPD 3.2. Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil……………………..…….

40

Kepala Daerah Terpilih 3.3. Telahaan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi/………………………..

42

Kabupaten/Kota

42

3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan……………………… Hidup Strategis

42

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis………………………………………………………………… BAB IV.VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

46

4.1. Visi dan Misi SKPD Kecamatan Padang Utara……………………………………………

47

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah Kecamatan Padang Utara…………………….

50

4.3 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Padang Utara………………………………………. BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program dan Kegiatan…………………………………………………………….

52

5.2. Indikator Kinerja……………………………………………………………………………….

55

5.3. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif………………………………………………

56


3

BAB VI.INDIKATOR KINERJA KECAMATAN YANG MENGACU ……………………………….

57

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII. PENUTUP…………………………………………………………………………………………


4

59

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan, bahwa setelah Kepala Daerah dilantik, daerah bersangkutan sudah harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pelaksanaan Pembangunan Daerah menjelaskan bahwa Peraturan Daerah RPJMD telah ditetapkan paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Penyusunan RPJMD diawali dengan penyusunan rancangan awal RPJMD mempedomani RPJMD dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi serta kondisi lingkungan strategis daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan,pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, merupakan satu kesatuandalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama parapemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yangdimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaanpembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahandaerah, yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusunRencana Strategis (Renstra). Rencana strategis ini disusun berdasarkan isu pelayanan publik yang dihadapi, pemikiran dan analisisyang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mengkaji ulang terhadap rencanastrategis sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari pihak eksternal. Pada dasarnya RPJMD merupakan penjabaran secara konkrit dan operasional dari Visi dan Misi Kepala Daerah dalam bentuk strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah sesuai dengan potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan. Disamping itu Pemerintah Daerah melalui amanat UU No 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai kewenangan untuk menyusun dokumen perencanaan sebagai berikut : 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah


5

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Secara lebih spesifik, dengan konsep perencanaan strategis berarti kita membicarakan hubungan antara lingkungan internal dengan lingkungan eksternal.Konsep ini memberi petunjuk bagaimana menghadapi dan menanggulangi perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal melalui serangkaian tindakan di lingkungan internal.Lebih dari itu, perencanaan strategis bahkan mampu memberikan petunjuk bagi para eksekutif dalam upaya mempengaruhi dan mengendalikan lingkungan itu dan tidak hanya sekedar memberi reaksi atas perubahan di tingkat eksternal tersebut.Dengan demikian, Pemerintah daerah diharapkan tetap mampu mengendalikan arah perjalanannya menuju sasaran yang dikehendaki. Rencana Strategis Satuan Perangkat Kerja Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan resmiSKPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) danpembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah.Secara umum Renstra SKPD diharapkan dapat menjawab 2 (dua) hal mendasar, yaitu : a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun kedepan; b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Berdasarkan latar belakang di atas, Kecamatan Padang Utara bersama-sama dengan parapejabat struktural dan staf, menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tahun 2014-2019 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014-2019yang merupakan dokumenperencanaan lima tahunan Kecamatan Padang Utara dan bersifat indikatif (data dan informasi yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku). Selain itu Renstra Kecamatan Padang Utara merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja ataspelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang pelayanan publikyang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (LAKIP).Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program Prioritas, Kegiatan serta Tolok Ukur Kinerja pencapainya diterjemahkansecara sistematis dan terpadu dalam paparan berikut. 1.2. Landasan Hukum Renstra Kecamatan Padang Utara Kota Padang Tahun 2014-2019 disusun berdasarkan pada beberapa ketentuan peraturan, sbb :


6

1.

Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2.

Undang – undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );

3.

Undang – undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4355 );

4.

Undang – undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 );

5.

Undang - undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );

6.

Undang – undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

7.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

9.

Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi & Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Permendagri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal ; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Perencanaan;.


7

16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Padang. 17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang 2004-2020; 18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 19); 19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 Tahun 2009 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Tahun 2009 – 2014; 20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang 2010-2030. 21. Peraturan Daerah Kota Padang No. 6 Tahun 2014 Tentang RPJM Kota Padang tahun 20142019. 22. Peraturan Walikota Padang No. 56 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan; 23. Perwako No. 22 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat. 1.3. Maksud dan Tujuan A. Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Kecamata Padang Utara disusun dengan maksud menjabarkan RPJM daerah Kota Padang sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Padang Utara dan memberikan pedoman bagi perangkat Kecamatan Padang Utara dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kegiatan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Renstra SKPD ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Padang Utara, penguatan peran serta stokeholders dalam pelaksanaan rencana kerja dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. B. Tujuan

Meningkatnya kinerja Kecamatan Padang Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi, misi yang telah ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara periodik dalam rangka mendukung tugas pemerintahan di Kota Padang. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Padang Utara, antara lain adalah :


8

1) Menetapkan arah kebijakan, prioritas program dan kegiatanyang strategis bagi semua unsur aparatur Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun (20142019); 2) Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah; 3) Untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategi lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan; 4) Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Padang Utara dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang; 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Kecamatan Padang Utara Kota Padang Tahun 2014-2019 ini disajikandengan Sistematika Penulisan sebagai berikut : BAB I :

Pendahuluan

Mencakup Latar Belakang; Landasan hukum; Maksud dan Tujuan; dan Sistematika Penulisan. BAB II :

Gambaran Pelayanan SKPD Kecamatan Padang Utara

Memaparkan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Padang Utara; Sumber Daya Kecamatan Padang Utara; Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Utara ; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Padang Utara. BAB III :

Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas & Fungsi

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan; Telaah Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih; Telaah Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota; Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan KondisiLingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis. BAB IV :

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Membahas dan menjabarkan tentang Visi dan Misi Kecamatan Padang Utara; Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Padang Utara serta membahas Strategi dan Kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasarannya. BAB V :

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasarandan Pendanaan

Indikatif


9

Pada bagian ini dikemukakan rumusan Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif. BAB VI :

Indikator Kinerja Yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

MembahasIndikator Kinerja Kecamatan Padang Utara yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII : Penutup


10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD KECAMATAN PADANG UTARA

2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

A. Struktur Organisasi Suksesnya pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan pembangunan daerah lebih ditentukan oleh kualitas sumber daya aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, sistem perencanaan, pengelolaan administrasi, sistem pengawasan, sistem kepegawaian dan sistem kearsipan. Dalam pembinaan aparatur dalam kerangka Peningkatan Sumber Daya Manusia telah dilakukan serangkaian pendidikan formal dan nonformal terhadap pegawai yang memenuhi persyaratan. Di samping itu, untuk meningkatkan keterampilan dan profesional diberi kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai bidang pekerjaannya mengikuti pendidikan non formal seperti pelatihan, lokakarya, seminar dan kursus. Upaya ini dilakukan melalui bantuan anggaran daerah yang disediakan untuk itu. Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 56 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, maka susunan organisasi Kecamatan Padang Utara terdiri atas : 1. Camat 2. Sekretaris Camat - Sub Bagian Umum - Sub Bagian Keuangan 3. Seksi Tata Pemerintahan 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan 5. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 7. Seksi Perizinan dan Pendapatan Keterkaitan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dideskripsikan pada Bagan Struktur Organisasi.


11

Gambar 1 STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PADANG UTARA CAMAT AMRIZAL, SH NIP. 19610521 198211 1 002

SEKCAM EKA PUTRA BUHARI, SSTP, MPA NIP. 19810417 199912 1 001

SUB BAG UMUM

SUB BAG KEU

MASRIL NIP. 19591210 198101 1 004

SYAFRIANITA, S. Kom NIP. 19780928 200501 2 004

Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Perizinan dan Pendapatan

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

ALMINA KAUSA, SE, MM NIP. 19730816 199202 2 001

NURHAYANI, SE NIP. 19580810 198101 1 003

RINI ANGGRAINI, S.STP, M.Si NIP. 19830511 200112 2 001

AFRIZUL, BA NIP. 19600424 198101 1 003

Drs. AGUSTINUS, SM, MM NIP. 19641010 198903 1 008

Sumber :Bezetting Kecamatan Padang Utara Bulan Mei 2014


12

C. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas

Pokokdan

Fungsisecara

umummerupakanhal-halyangharus

bahkanwajibdikerjakanolehseoranganggota organisasiatau pegawaidalam suatu instansisecararutinsesuai dengan kemampuanyang dimilikinya untuk menyelesaikan programkerjayang telah dibuatberdasarkan tujuan, visidan misi suatu organisasi. Setiap

pegawai

seharusnyamelaksanakankegiatanyanglebihrinciyang

dilaksanakansecarajelasdandalamsetiapbagianatauunit.Rinciantugas-tugas

tersebutdigolongkan

kedalamsatuan praktisdan konkritsesuai dengan kemampuan dan tuntutanmasyarakat. Tugas Pokokdanfungsi(TUPOKSI) Kecamatan merupakansuatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi diantara lain sebagai berikut : a. TugasPokok Kecamatan Kecamatan

memilikitugas

menyusun

perencanaan,

penyelenggaraan

pemerintah,

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur Kecamatan selain melaksanakan tugas yang dilimpahkanWalikota dan tugas pemerintahan lainnya. b.Fungsi Kecamatan Dalam melaksanakantugas tersebut,KecamatanPadang Utara menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan perencanaan dan program kerja Kecamatan; 2. Penyelenggaraan pemerintahan dan urusan kependudukan dan pelayanan umum; 3. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan; 4. Pembinaan dan pengawasan kegiatan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, budaya dan sosial lainnya. 5. Pelaksanaanaadministrasi kepegawaian, perlengkapan,dan peralatan, urusan rumah tangga Kecamatan, keuangan, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi; 6. Penyusunan anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, menyusun evaluasi dan pelaporan. 7. Peningkatan sumber daya manusia Sedangkan tugas pokok dan fungsi Camat dan seluruh perangkat Kecamatan meliputi : ( 1 ) Camat a. Tugas Pokok Tugas pokok dan fungsi Camat sudah digariskan dalam Keputusan Walikota Padang Nomor 39 tahun 2009 tentang uraian tugas pokok organisasi Pemerintahan Kecamatan dalam surat keputusan

tersebut

dinyatakan

Camat

mempunyai

tugas

membantu

Walikota

dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kehidupan bermasyarakat dalam wilayah Kecamatan


13

b. Fungsi  Pelaksana pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Kota.  Membantu Sekretaris Daerah dalam mempersiapkan informasi mengenai Kecamatanyang dibutuhkan untuk perumusan kebijakan Walikota.  Pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.  Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas-dinas yang ada di Kecamatan dan Kelurahan-kelurahan di lingkungan Pemerintah Kecamatan.  Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. ( 2 ) Sekretaris Camat a. Tugas Pokok Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas menyusun

perencanaan,

penyelenggaraan

pemerintah,

pembangunan

dan

pembinaan

kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat / aparatur Kecamatan. b. Fungsi  Pelaksana pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Kota.  Pelaksanaan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, urusan rumah tangga Kecamatan, keuangan, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi.  Penyusunan anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, menyusun evaluasi dan pelaporan.  Peningkatan sumberdaya manusia.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Sub Bagian Umum a. Tugas Pokok Mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan kepegawaian, urusan rumah tangga, urusan peralatan dan perlengkapan Kecamatan. b. Tugas-tugas Sub Bagian Umum  Mengelola surat masuk dan surat keluar.  Mengelola kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi.  Mengelola administrasi pegawaian.  Melaksanakan urusan hubungan masyarakat.  Melaksanakan urusan pengadaan peralatan/perlengkapan, pencatatan,penyimpanan dan pendistribusian.  Melaksanakan urusan pemeliharaan/perawatan alat-alat kantor.


14

 Melaksanakan pembinaan terhadap aset-aset Kelurahan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.  Membantu Camat dalam mengkoordinasi kegiatan-kegiatan kepala Seksi, UPTD dan Kelurahan.  Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang perangkat Kelurahan.  Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang perangkat kelurahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.  Menyiapkan bahan yang berhubungan dengan pencalonan pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Lurah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.  Memecahkan masalah yang timbul dalam pencalonan, pengusulan, pengangkatan, pemberhentian perangkat Kelurahan.  Menyiapkan bahan dan memberikan saran tentang upaya peningkatan kesejahteraan perangkat Kelurahan.  Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya. ( 4 ) Sub Bagian Keuangan a. Tugas Pokok Mempunyai

tugas

membantu

Sekretaris

menyusun

rencana

anggaran,

menyelenggarakan pelayanan keuangan, verifikasi, penerimaan, pengeluaran sertamembuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Tugas-tugas Sub Bagian Keuangan  Menyusun program dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.  Menyelenggarakan administrasi keuangan kecamatan dan kelurahan.  Menyiapkan kelengkapan SPP-UP-GU, SPP-TU, SPP-LS gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil dan penghasilan lainnya.  Melakukan verifikasi SPJ.  Mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan keuangan.  Menyimpan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.  Melakukan pembinaan penyusunan program kerja Kelurahan.  Melakukan pemantauan dan pengendalian program kerja Kecamatan.  Melakukan pemantauan dan pengendalian program kerja Kelurahan.  Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.  Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.


15

( 5 ) Seksi Tata Pemerintahan a. Tugas Pokok Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. b. Tugas-tugas Seksi Tata Pemerintahan  Melakukan pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa.  Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umar beragama.  Melakukan pengawasan atas tanah-tanah negara dan aset pemerintah daerah di wilayah kerjanya.  Memfasilitasi penataan Kelurahan.  Membantu pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta perolehan status tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya.  Menyelenggarakan urusan kependudukan dan pelayanan umum.  Menyiapkan bahan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.  Menyelenggarakan urusan pemilihan Kepala Daerah dan Urusan Pemilihan Umum.  Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi tata pemerintahan.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. ( 6 ) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan a. Tugas Pokok Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahanperumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta urusan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan. b. Tugas-tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan :  Melakukan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan.  Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, rukun tetangga, rukun warga dan Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ).  Memfasilitasi, penyelenggaraan koordinasi Keluarga Berencana.  Memfasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya.  Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perekonomian, UKM dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan.  Melakukan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian.


16

 Mengkoordinasi pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat.  Menyelenggarakan lomba Kelurahan.  Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. ( 7 ) Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana a. Tugas Pokok Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan. b. Tugas-tugas Seksi Kesejahteraan dan Penanggulangan Bencana  Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak dan pendidikan dasar.  Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita.  Melakukan pembinaan terhadap lembaga adat dan keagamaan.  Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat.  Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan.  Melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, zat adiktif, psikotropika dan bahan berbahaya.  Melaksanakan penyuluhan program wajib belajar.  Mengkoordinir bantuan-bantuan sosial.  Menyiapkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan sosial di Kecamatan.  Melakukan mitigasi dan penanggulangan bencana di Kecamatan.  Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi kesejahteraan dan penangggulangan bencana.  Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.  Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi kesejahteraan dan penanggulangan bencana.  Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. ( 8 ) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum a.

Tugas Pokok Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Ketertiban umum.

b.

Tugas-tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum  Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan.


17

 Melaksanakan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat ( LINMAS ) di wilayah kerjanya.  Menegakkan dan melaksanakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan di wilayah kerjanya.  Mengkoordinasikan, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan, langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.  Melaksanakan pencegahan atas pengambilan sumberdaya alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup.  Melaksanakan pengelolaan ketertiban, kebersihan dan keindahan di Kecamatan.  Melakukan evaluasi dan pelaporan pelakksanaan tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. ( 9 ) Seksi Perizinan dan Pendapatan a.

Tugas Pokok Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan perizinan dan pendapatan.

b.

Tugas-tugas Seksi Perizinan dan Pendapatan  Memberikan rekomendasi dan perizinan di Kecamatan.  Melaksanakan pungutan atas pajak dan retribusi daerah wilayah kerjanya.  Melakukan pembinaan terhadap petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan.  Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi perizinan dan pendapatan.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Padang Utara A.

Sumber Daya Manusia Aparatur

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut. Secara umum jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Padang Utara untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyarakatan sosial cukup memadai, namun apabila dilihat dari komposisi antara Golongan I dan II keatas secara berjenjang belum proporsional.


18

Berdasarkan struktur organisasi yang telah diintegrasikan dengan analisis jabatan sebagai dasar penghitungan jumlah sumber daya manusia sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka sesungguhnya dibutuhkan adanya 27 Pegawai dengan kualifikasi pendidikan umum serta pendidikan dan pelatihan (diklat) kompetensi sesuai nomenklatur jabatannya. Di samping itu, juga dibutuhkan minimal 5 (lima) Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan tugas pengaturan ketertiban dan ketentraman sekaligus pengamanan aset kantor dengan penggiliran shift jaga di luar jam dinas. Akan tetapi kondisi eksisting yang ada saat ini hanya berjumlah 22 Pegawai dengan komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang, pendidikan umum dan diklat seperti Tabel berikut ini : 1) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang Tabel 2.1. Kualifikasi Pegawai Kecamatan Padang Utara Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang Tahun 2014 No 1 2 3 4 5 6

Golongan

Jumlah (org) 2 50 11 1 2 2 68

IV III II I Pegawai Honorer Sukwan Total

Sumber : Bezetting Kecamatan Padang Utara Bulan Juli 2014

2) Berdasarkan Jabatan Berdasarkan jabatan struktural Kecamatan dan Kelurahan jumlah jabatan struktural seharusnya 45 jabatan struktural dan saat ini masih terdapat kekurangan/ kekosongan jabatan sebanyak 2 jabatan. Tabel 2.2. Kualifikasi Pegawai Kecamatan Padang Utara Berdasarkan Jabatan Tahun 2014 No 1 2 3

Esselon Eselon Eselon IV Pengadministrasi umum (staf)

Jumlah (Org) 2 41 21 64

Total Sumber : Bezetting Kecamatan Padang Utara Bulan Juli 2014

3)

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kecamatan Padang Utara belum

sesuai dengan formasi persyaratan atau secara kuantitatif belum sesuai dengan tuntutan pekerjaan pada Kecamatan Padang Utara yaitu dari jumlah Pegawai Negeri sipil sebanyak 64 orang, dengan latar belakang pendidikan Strata 2 sebanyak 2 orang ; Strata 1 sebanyak 15 orang, D2 sebanyak 2 orang dan SLTA sebanyak 38 orang.


19

Tabel 2.3. Kualifikasi Pegawai Kecamatan Padang Utara Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014 No

Tingkat Pendidikan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Strata 2 Strata 1 Sarjana muda/ D2 SLTA SLTP SD

Jumlah (Org) 8 15 2 38 64

Total Sumber : Bezetting Kecamatan Padang Utara Bulan Juli 2014

Tabel 2.4. Kualifikasi Pegawai Kecamatan Padang Utara Berdasarkan Pendidikan Diklat Tahun 2014 No 1. 2. 3. 4.

Pendidikan Diklat PIM II PIM III PIM IV PRAJABATAN Jumlah

Laki-laki (Org) Perempuan (Org) 9 13 9 13

Total (Org) 22 22


Kecamatan Padang Utara memiliki sumberdaya manusia sebanyak 68 orang, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Kecamatan Padang UtaraTahun 2014 No 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9

Lokasi Kantor Camat Padang Utara Kantor Lurah Gunung Pangilun Kantor Lurah Ulak Karang Selatan Kantor Lurah Ulak Karang Utara Kantor Lurah Air Tawar Timur Kantor Lurah Air Tawar Barat Kantor Lurah Alai Parak Kopi Kantor Lurah Lolong Belanti PegawaiHonorer Sukwan Total

Jumlah (org)

2 2 68



20

D. Asset/Modal Di samping personil dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan operasional dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai pula.Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional Kecamatan Padang Utara dibutuhkan adanya peralatan/ perlengkapan kerja atau aset. Gedung kantor Camat Padang Utara merupakan hak milik sendiri yang merupakan tanah Pemko Kota Padang, akan tetapi belum memiliki sertifikat tanah, yang dibangun sejak tahun 1984. Luas tanah 2.242 m2 dan luas bangunan 420 m2. Adapun aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Camat selaku Kuasa Pengguna Barang. Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan, maka peralatan/perlengkapan yang mendukung kerja pegawai seperti Tabel di bawah ini ( Sumber : Pengurus barang, Juni 2014 ) : Tabel 2.5 Inventaris Barang Kecamatan Padang Utara No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Nama Barang Meja ½ biro Meja rapat Meja kerja Kursi Rapat AC Kursi Tamu Kursi kerja Lemari Arsip Lemari besi Meja komputer Komputer / CPU Monitor Printer Filling Kabinet Papan pengumuman Wirelles Kamera Digital Televisi Multi Media Proyektor Mesin Tik Laptop LAN Handycam Tabung Pemadam Kebakaran Scanner DAB/Pompa Air Genset Meja Makan Mesin Pemotong Rumput CCTV UPS/Stabilizer

Jumlah 13 Buah 1 Buah 8 Buah 1 Buah 12 Buah 10Buah 23Buah 6Buah 1 Buah 1 Buah 9 Buah 1 Buah 7 Buah 9 Buah 1 Buah 6 Buah 1 Buah 2 Buah 1 Buah 2 Buah 7 Buah 1 Buah 1 Buah 7 Buah 1 Buah 1 Buah 2 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 2 Buah


21

33 34 35 36

Tenda Terali Sound System Radio SSB

1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah

Untuk menunjang operasional kegiatan, Kecamatan Padang Utara memiliki, alat dan kendaraan dapat dilihat dalam table sebagai berikut : Tabel 2.6 Daftar Data Kendaraan Kecamatan Padang Utara 1 2 3 4 5

Kendaraan Roda Empat( Mobil ) Sepeda Motor Roda 2 Becak Motor Becak Dayung Kontainer Sampah

2 Unit 10 Unit 1 Unit 1 unit 2 Unit

Jika dilihat berdasarkan ruangan, aset kantor Camat terdiri dari : No. 1. CAMAT

Ruangan

2.

SEKRETARIS CAMAT

3.

KASUBAG KEUANGAN

4.

KASI PEMERINTAHAN

5.

KASI PEMBERDAYAAN

Nama Barang Meja kerja Kursi kerja Kursi tamu TV Lemari pajang Meja TV Rak buku AC Kursi putar Meja kerja Kursi putar Lemari arsip Filling cabinet Kursi tamu Karpet AC Meja Kerja Lemari Arsip Filling Cabinet AC Kursi Putar Komputer Meja Kerja Komputer Kursi Putar AC Printer Kursi Rapat Meja Kerja

Jumlah 1 buah 1 buah 1 set 1 unit 1 unit 1 unit 1 buah 1 unit 1 unit 1 buah 1 buah 1 unit 1 unit 1 unit 1 lembar 1 unit 4 buah 2 unit 1 unit 1 unit 2 buah 3 unit 4 buah 2 unit 1 buah 1 unit 1 unit 5 buah 3 buah


Ket

22

MASYARAKAT

6.

7.

8.

9.

KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL dan PENANGGULANGAN BENCANA

KASI TRANTIB

Kasi Pendapatan dan Pelayanan Umum

GUDANG

10.

AULA

11.

E-KTP

Lemari Arsip Filling Cabinet Lemari Arsip Komputer Kursi Putar Kursi Rapat Meja Kerja

1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 1 buah 4 buah 5 buah

Lemari Arsip Filling Cabinet Komputer Lemari Arsip Kursi Kerja Kursi Rapat Meja Kerja Kursi Kerja Komputer AC Kursi Rapat Kursi Lipat Lemari Arsip Printer Meja Kerja

2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 buah 1 buah 3 buah 2 buah 1 unit 1 unit 3 buah 2 buah 1 buah 1 unit 3 buah

Lemari Arsip Filling Cabinet Lemari Arsip Komputer Kursi Putar Kursi Rapat AC Sound System Wireless AC Lemari Arsip Infocus Meja Rapat Kursi Rapat Kipas Angin Meja Kerja Meja Komputer Komputer Kursi Rapat Server AC

1 unit 1 buah 1 buah 1 unit 1 buah 3 buah 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 buah 1 unit 1 set 1 buah 1 buah 2 buah 2 buah 2 unit 5 buah 1 unit 1 unit

kondisi kurang baik

kondisi kurang baik kondisi kurang baik

kondisi kurang baik

kondisi kurang baik


23

2.3

Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Utara Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu

5 (lima) tahun yang lalu. Dengan melihat kecendrungannya yang terjadi selama 5 (lima) tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 (lima) tahun ke depan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Padang Utara sekurang-kurangnya menggunakan indicator keluaran.Sehubungan dengan hal tersebut, indicator makro diukur dengan indicator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikianpengukuran indicator makro untuk berbagai urusan / program tahun 2014-2019 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Padang Utara, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LAKIP Kecamatan Padang Utara tahun 2013. Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Utara sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan pada masyarakat bidang pelayanan publik yang ada di Kecamatan Padang Utara.Penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Padang Utara kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Dalam hal ini Kecamatan Padang Utara melakukan upaya dan langkah-langkah serta mensikapi respon dan harapan masyarakat, diantaranya melalui : a) Bidang Sekretariat 1. Melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan tekhnis administratif kepada seluruh organisasi Pemerintah Kecamatan 2. Melakukan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta penyusunan laporan 3. Melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga b) Bidang Pemerintahan Meningkatkan dan mengembangkan hubungan sinergis antara pemerintah dengan tokoh masyarakat serta mendorong meningkatnya fungsi dan peranan lembaga kemasyarakatan yang ada di Kecamatan, diantaranya : 1.

Melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi pemerintahan Kelurahan dalam rangka peningkatan kinerja aparatur

2.

Meningkatkan disiplin aparatur pemerintah daerah

3.

Melakukan inventarisasi tanah fasum dan fasos

2.

Melakukan rapat koordinasi pemerintahan dengan Muspika, Dinas/instasi, Cabdin dan Lurah

3.

Mengadakan pertemuan dengan Badan Pertanahan dan Kabag Pertanahan Kota Padang bersama Lurah tentang kebijakan atau aturan baru yang menyangkut tentang pertanahan


24

4.

Melakukan pengawasan terhadap tanah-tanah negara dan aset pemerintah daerah. Pengawasan dilakukan bersama-sama dengan aparat Kelurahan, terutama tanah tersebut yang berada di wilayah Kelurahan yang bersangkutan. Memfasilitasi penataan Kelurahan dalam rangka penataan Kelurahan maka terlebih dahulu melakukan langkah-langkah dimana lokasi pusat pemerintahan, terutama dengan adanya penggabungan Kelurahan.

5.

Membantu dalam pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan.

6.

Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara dengan berkoordinasi dengan Bagian Umum dan DTRTB Kota Padang.

7.

Melakukan pengawasan dan pembinaan sosial politik

8.

Melakukan pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan rumah tangga

9.

Melakukan peninjauan ke semua Kelurahan untuk melihat pelaksanaan tata arsip pertanahan

10. Menata seluruh kekayaan dan barang-barang inventaris yang ada di Kecamatan dan Kelurahan 11. Memeriksa kelengkapan / kondisi seluruh kendaraan dinas roda dua yang ada di Kecamatan dan Kelurahan 12. Mengadakan pertemuan silaturrahmi dengan semua organisasi kumpulan etnis 13. Memfasilitasi pembinaan kerukunan antar umat beragama. Memonitor dengan turun ke masjid dan mushola kegiatan wirid remaja, pengajian majelis taklim dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh pengurus masjid dan musholla. 14. Membuat laporan kegiatan bulanan, triwulan dan tahunan 15. Mengadakan evaluasi kegiatan sekali dalam 6 (enam) bulan 16. Rekomendasi penerbitan dokumen kependudukan (Kartu Tanda Penduduk(KTP), Kartu Keluarga (KK), akte kelahiran, surat kematian, surat pindah, dll) b)

Bidang Perizinan dan Pengawasan/Pelayanan Umum

1.

Menata kembali data pokok kependudukan Kecamatan dan Kelurahan

2.

Membuat edaran ke Kelurahan tentang prosedur pelayanan dan persyaratannya

3.

Mengadakan rapat evaluasi dengan Petugas pelayanan di Kelurahan

4.

Membuat kotak suara dan telepon pengaduan terhadap pelayanan yang tidak memuaskan

5.

Melakukan Pengawasan ke lapangan setiap Kelurahan, melihat bangunan yang tumbuh didirikan masyarakat.

6.

Mengingatkan kepada masyarakat bagi yang mendirikan bangunan untuk segera mengurus izin bangunan sesuai dengan luasnya.

7.

Memberikan pengertian kepada masyarakat, bila bangunannya diatas 100 meter izinnya diserahkan kepada Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan/perumahan.


25

8.

Pengurusan Izin dibawah 100 meter dilakukan di Kecamatan pengurusannya, sedangkan 50 meter kebawah di Kelurahan.

c)

Bidang Ketentraman dan Ketertiban

1.

Mendata tempat-tempat yang digunakan untuk berdagang yang tidak sesuai dengan K3

2.

Memberikan penyuluhan K3 kepada lembaga masyarakat dalam setiap pertemuan

3.

Melakukan inventarisasi daerah-daerah rawan K3

4.

Melakukan gotong royong bulanan dan mingguan

5.

Melakukan lomba-lomba K3 baik dilingkungan kantor, sekolah dan rumah ibadah

6.

Melakukan penataan dan penertiban PKL di wilayah Kecamatan

7.

Melaksanakan monitoring dengan Tim penertiban Terpadu Padang Utara

8.

Melaksanakan operasi penertiban bekerjasama dengan Satpol PP kota Padang

9.

Menata tempat penyewaan VCD

10. Membuat edaran dan memonitoring pelaksanaan IMB yang menyalahi aturan 11. Pembinaan anggota Linmas se-Kecamatan. 12. Pembinaan pengelolaan persampahan di Kelurahan. 13. Menyediakan sarana dan prasarana kebersihan untuk Kelurahan. d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Mendorong pembangunan lingkungan sosial kota yang sehat serta mendorong pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. 1.

Melakukan pembinaan dan penyusunan program pembangunan sarana dan prasarana perekonomian dan produksi

2.

Melakukan pengendalian proyek pembangunan

3.

Melakukan pembinaan dan kegiatan dengan LSM Kelurahan

4.

Memfasilitasi untuk meningkatkan swadaya masyarakat melalui LPMK

5.

Melakukan pendataan kelompok seni dan budaya melalui Kelurahan

6.

Melakukan koordinasi dengan PLKB Kecamatan tentang KB

7.

Melakukan koordinasi dengan dinas instansi dilingkungan Kecamatan tentang pembangunan.

8.

Melakukan pembinaan tentang peningkatan perekonomian Kelurahan melalui UEM-SP

9.

Melaksanakan pendataan dan mengkoordinir usaha industri kecil dan menengah melalui Kelurahan untuk mendapat bantuan modal

10. Melakukan koordinasi pembangunan swadaya masyarakat bersama pengurus LPM Kelurahan 11. Menghadiri pelaksanaan Murenbang Tingkat Kelurahan 12. Mempersiapkan dan melaksanakan Musrenbang Tingkat Kecamatan. 13. Mengikuti Rakorbang Tingkat Kota Padang 14. Membantu persiapan Lomba Kelurahan 15. Mengadakan rapat koordinasi dengan dinas instansi


26

16. Membantu pelaksanaan Manunggal Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 17. Mendata dan menyalurkan pemuda putus sekolah atau pengangguran untuk mengikuti pelatihan 18. Mengadakan pertemuan dengan Pimpro, kontraktor, Lurah dan LPMK 19. Mengadakan penilaian Kelurahan Berprestasi 20. Melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan pekerjaan proyek-proyek dan membuat laporan e)

Bidang Keagamaan Pembinaan di bidang keagamaan antara lain :

1.

Pada Hari Jum’at minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya diadakan wirid pengajian bagi pegawai Kecamatan, Kelurahan dan Dinas Instansi se-Kecamatan Padang Utara bertempat di masjid Nurul Yaqin yang ada di Kecamatan Padang Utara.

2.

Mengadakan pembinaan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok pengajian majlis taklim.

3.

Memonitor kegiatan pesantren Ramadhan di masjid dan musholla bagi murid SD,SLTP dan SLTA selama bulan Ramadhan.

4.

Menghadiri kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid dan musholla.

f)

Bidang Kesehatan Pembinaan di bidang kesehatan dilaksanakan bersama-sama dengan petugas kesehatan dari

Puskesmas kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi seperti sosialisasi kebersihan lingkungan. g)

Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Pembinaan di bidang ini dilaksanakan dengan adanya kegiatan Unit Kesehatan Sekolah ( UKS ) di

sekolah-sekolah dan untuk kebudayaan diikutsertakannya kesenian asli Budaya Minang pada acara perlombaan-perlombaan di tinggkat Kota seperti lomba Randai dan lomba Qasidah Rebana. h)

Bidang Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana

1.

Mendata kembali jumlah keluarga sejahtera dan pra sejahtera I

2.

Menyalurkan dan memantau proses penyaluran bantuan Raskin kepada masyarakat miskin di Kecamatan Padang Utara agar tepat sasaran dan mencegah terjadinya penyimpangan

3.

Mengadakan ceramah dan dialog dengan kelompok pemuda (remaja masjid) tentang narkoba dan pekat

4.

Menggalakkan olahraga dan senam pagi

5.

Pembinaan terhadap Karang TarunaKelurahan

6.

Pembinaan terhadap Karang Taruna Kecamatan

7.

Melakukan pembinaan terhadap pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana bersama dengan PPLKB Kecamatan serta memberikan dukungan terhadap kegiatan PKK.

8.

Melakukan pembinaan terhadap anak nakal dan korban narkoba dengan bekerja sama dengan instansi terkait


27

9.

Melakukan pembinaan kelestarian lingkungan hidup melalui kegiatan kebersihan lingkungan dan gotong royong baik Kecamatan dan Kelurahan.

10. Membantu tugas-tugas penanggulangan bencana. 11. Melaksanakan pembinaan di bidang kegiatan kesejahteraan sosial yang meliputi Kesehatan, pendidikan, keagamaan, bantuan dan pelayanan sosial. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Padang Utara berdasarkan sasaran/ target Renstra Kecamatan Padang Utara periode sebelumya yaitu tahun anggaran 2009-2014, sebagai berikut : 1)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program pelayanan administrasi perkantoran mempunyai 12 (dua belas) kegiatan dimana semua

kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tingkat capaian kinerja 100%. Adapun kegiatannya antara lain : - Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Belanja bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan - Penyediaan makan dan minuman - Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah - Penyediaan alat kebersihan - Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran 2)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Program peningkatan sarana dan prasarana kantor mempunyai 6 (enam) kegiatan dan semua

kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dimana tingkat capaian kinerja 100 %, adapun kegiatannya antara lain : - Pengadaan mebeluer - Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas - Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor - Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur 3)

Program PeningkatanPengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja sistem pelaporan capaian kinerjadapat

dilaksanakan baik dengan capaian kinerja 100 %.


28

4)

Program Kependudukan dan Catatan Sipil Program kependudukan dan catatan sipil dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian kkinerja

100 % 5)

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program peningkatan dan pengembangan pengelolan keuangan daerah kegiatannya berupa sensus

barang daerah dimana kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian kinerja 100 %. 6)

Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Program koordinasi dan pemberdayaan kelembagaan dapat dilaksanakan dengan baik dengan

capaian kinerja 100% 7)

Program Pengembangan Kecamatan Program pengembangan Kecamatan mempunyai 5 kegiatan antara lain :

- Pengembangan sosial kemasyarakatan - Pengembangan ekonomi kemasyarakatan - Dana stimulan kecamatan - Peningkatan Infrastruktur Kecamatan - Dana stimulan Kelurahan Program pengembangan kecamatan dapat dilaksanakan dengan capaian kinerja 100 % 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Padang Utara  Tantangan Dengan memperhatikan pengukuran trend indicator makro Kecamatan Padang Utara, serta terhadap LAKIP 2013, dapat dikemukakan beberapa tantangan/hambatan, sebagai berikut : a. Tantangan dalam pembangunan daerah Kecamatan Padang Utara secara internal adalah kurangnya infrastruktur atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program terasa terhambat dalam progresnya. b. Secara eksternal Kecamatan Padang Utara lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian. Hal ini mengakibatkan perlunya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial untuk mengendalikan hadirnya kegiatan perekonomian yang dapat mengganggu kenyamanan di wilayah Kecamatan Padang Utara.Satuan Pol. PP sangat diperlukan kinerjanya dalam mengatasi hal tersebut. Namun, program penertiban sosial ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan peralatan yang memadai. Sama halnya dengan kegiatan penertiban sosial, kegiatan Musrenbang Kecamatan pun sedikit terhambat dalam pelaksanaannya dikarenakan dana yang ada tidak mencukupi kebutuhan–kebutuhan dalam pelaksanaan Musrenbang. c. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.


29

d. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Padang Utaraharus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat. e. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah. f.

Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

g.

Adanya kegiatan yang tidak tepat waktu.  Peluang Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Padang Utara dalam pencapaian visi dan

misinya antara lain : a. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Padang Utara dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah; b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Padang Utara untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan; c. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Padang Utara; d. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai; e. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Padang Utara, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya.Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Padang Utara. Kecamatan yang merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks diantaranya adalah: 1. Kondisi Internal a) Kurang tersedianya SDM aparatur Kecamatan b) Struktur Organisasi yang belum terpola berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 c) Peningkatan fungsi koordinasi di wilayah Kecamatan Padang Utara yang belum baik d) Sarana danprasarana yang belum tersedia guna mendukung kegiatan di Kantor Kecamatan Padang Utara


30

2. Kondisi Eksternal a)

Banyak kegiatan di semua bidang di Kecamatan dan Kelurahanyang seharusnya di monitor akantetapi jumlah karyawan sangat terbatas di semua Seksi di Kecamatan Padang Utara, sehingga perlu adanya penambahan karyawan

b)

Dengan perkembangan sistem penatausahaan keuangan tiap tahun yang berubahKelurahan mengalami banyak kendala dalam pengelolaannya terutama pembuatan SPJ

c)

Kurangnya kesejahteraan perangkat Kecamatan dan Kelurahan sehingga berpengaruh pada motivasi kerja.

d)

Wilayah Kecamatan Padang Utara yang rawan banjir terutama di bagian selatan sehingga untuk pengembangan pertanian di daerah selatan mengalami kesulitan Prediksi keadaan Kecamatan Padang Utara 5 ( lima ) tahun kedepan secara menajerial menurut

teori SWOT (Strenght, Weakness, Oppurtunity and Threath) dapat dikemukakan sebagai berikut : 1. Faktor Internal a. Kekuatan Strong : 1) Tersedianya SDM yang memadai 2) Adanya struktur organisasi yang terpola 3) Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Walikota kepada Camat 4) Adanya koordinasi di Wilayah Kecamatan Padang Utara yang baik b. Kelemahan 1) Kurang pegawai di SKPD Kecamatan Padang Utara dan tingkat Kelurahan 2) Pelimpahan sebagian kewewenangan Walikota kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis 3) Belum terisinya beberapa jabatan struktural di tingkat Kelurahan 4) Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenagaaa operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan 5) Dalam pelaksanannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan 6) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan 7) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan 8) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan 9) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan


31

2. Faktor Eksternal a. Opportunities ( peluang ) 1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kota Padang sudah tertata dengan baik 2) Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipatif di Kecamatan Padang Utara 3) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 4) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) 5) Ditetapkannya Perda tentang RPJPD Kota Padang Tahun 2014-2019 yang merupakan perencanaan pembangunan di Kota Padang 6) Ditetapkannya Perda Nomor.

Tahun

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah tahun 2014-2019 yang makin membuka peluang peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan/ b. Threats ( ancaman ) 1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan 2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisispatif 3) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Padang Utara 4) Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat Dari faktor internal dan faktor eksternal kemudian diinterasikan dengan mengeluarkan pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif yaitu sebagai berikut : 1. Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang - Koordinasi internal yang baik digunakan untuk meningkatkan tugas kordinasi di wilayah Kecamatan Padang Utara - SDM yang memadai dan struktur yang terpola disertai pelimpahan kewenangan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan. 2. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang : - Meningkatkan pemahaman tupoksi melalui diklat / pelatihan – pelatihan. - Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana. - Meningkatkan kordinasi tingkat Kecamatan 3. Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman - Meningkatkan fungsi koordinasi dan fasilitasi Pemerintah Kelurahan - Bekerja sama dengan Dinas/Instansi terkait dalam penerapan tekhnologi tepat guna


32

- Meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja pemerintah Kecamatan 4. Pemetaan dengan memperkecil kelemahan dan menghindari ancaman - Meningkatkan kualitas SDM secara menyeluruh - Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan - Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta dana dalam pelaksanaan tugas. - Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi yang lebih atas


33

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Dalam upaya memahami permasalahan lingkungan strategis seringkali kita terjebak ke dalam perspektif-perspektif sektoral dan parsial. Seorang pakar ekonomi akan terfokus perhatiannya pada kendala dan potensi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sementara pemerhati sosial akan mempertanyakan seberapa besar kesejahteraan masyarakat sudah cukup merata. Pakar lingkungan hidup akan selalu mempertanyakan daya dukung daerah dalam menyangga aktivitas ekonomi maupun sosial. Demikian seterusnya para pakar di bidang masing-masing cenderung memfokuskan perhatiannya hanya pada bidang dan disiplin ilmunya sendiri. Berdasarkan gambaran umum pelayanan Kec.Padang Utara yang telah disampaikan pada babbab sebelumnya, paparan permasalahan akan dibagi menurut kondisi geografis, sosial kemasyarakatan, pelayanan umum dan ekonomi. 3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Berdasarkan gambaran umum pelayanan OPD Kec.Padang Utara yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, paparan permasalahan akan dibagi menurut kondisi geografis, sosial kemasyarakatan, pelayanan umum dan ekonomi. A. Kondisi Geografis Secara umum Kecamatan Padang Utara tidak memiliki karakteristik khusus yang akan dijadikan acuan utama dalam penyusunan rencana, dengan kata lain kondisi sosial ekonomi dan kemasyarakatan hampir sama dengan Kecamatan lain umumnya di wilayah Kota Padang.


34

Pemerintah Kecamatan Padang Utara adalah salah satu Kecamatan di Kota Padang yang merupakan unsur perangkat daerah yang membantu Walikota Padang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Ditinjau dari segi geografis, Kecamatan Padang Utara terletak pada 00.58’derajat Lintang Selatan dan 100°.21@ 11’ derajat Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata dari permukaan laut 3 - 4 meter.Secara administratif Kecamatan Padang Utara berbatas dengan : 

Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Koto Tangah dan Kecamatan Nanggalo



Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Padang Barat dan Kecamatan Padang Timur



Sebelah Barat berbatas dengan Samudera Indonesia



Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Kuranji

Luas wilayah Kecamatan Padang Utara ± 8,08 Km² dengan keadaan wilayah umumnya 99% merupakan dataran dan 1 % merupakan perbukitan (tanah berombak). Jumlah Kelurahan sebanyak 7 (tujuh) Kelurahan.Jumlah penduduk di Kecamatan Padang Utara adalah 70.050 jiwa, dan kalau diperinci menurut per Kelurahan sebagai berikut : 

Kelurahan Air Tawar Timur

: 4.155 jiwa



Kelurahan Air Tawar Barat

: 15.748 jiwa



Kelurahan Ulak Karang Utara

: 6.670 jiwa



Kelurahan Ulak Karang Selatan

: 9.430 jiwa



Kelurahan Lolong Belanti

: 8.328 jiwa



Kelurahan Alai Parak Kopi

: 12.652 jiwa



Kelurahan Gunung Pangilun

: 13.067 jiwa

Data :BPS tahun 2014 Tabel 2.8 Banyaknya Puskesmas dan Puskesmas Pembantu No

Kelurahan

Puskesmas

Puskesmas Pembantu

Posyandu

Jumlah

1.

Gunung Pangilun

-

-

15

15

2.

Ulak Karang Selatan

1

-

17

18

3.

Ulak Karang Utara

-

-

8

8

4.

Air Tawar Timur

-

-

3

3

5.

Air Tawar Barat

1

1

13

15

6.

Alai Parak Kopi

1

1

14

16

7.

Lolong Belanti

-

-

12

12

Total

3

2

82

87


35

B. Aspek Sosial Kemasyarakatan Penduduk Kecamatan Padang Utara sebagai subyek dan obyek paling berharga dalam pembangunan daerah berjumlah 70.050 jiwa. Dari sisi hubungan sosial kemasyarakatan, warga Kecamatan Padang Utara termasuk cukup harmonis dalam pluralitas budaya dan agamanya. Dengan semakin banyaknya penduduk pendatang, sikap mental dan tingkat kepedulian warga masyarakat atas lingkungannya perlu ditingkatkan melalui kegiatan kerja bakti dan kegiatan gotong royong lainnya.Untuk mengantisipasi dampak sosial akibat remaja putus sekolah atau angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan, perlu adanya pembinaan/pelatihan ketrampilan. Tabel 2.9 Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I No

Kelurahan

Pra Sejahtera

1.

Gunung Pangilun

5

270

275

2.

Ulak Karang Selatan

2

245

247

3.

Ulak Karang Utara

-

276

276

4.

Air Tawar Timur

-

176

176

5.

Air Tawar Barat

2

419

421

6.

Alai Parak Kopi

2

312

314

7.

Lolong Belanti

1

445

446

12

2.143

2.155

Total E.

Sejahtera I

Jumlah

Aspek Pelayanan Umum Permasalahan Kecamatan Padang Utara ditinjau dari aspek pelayanan umum di antaranya

adalah : 1)

Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Utara  Dari sisi personil, profesionalitas dan integritas SDM aparatur pemerintah masih perlu ditingkatkan. Ditambah dengan rendahnya kualitas database pemerintahan dari sisi pemutakhiran data dan akses publik serta sarana dan prasarana pemerintah masih terbatas.  Pengisian jabatan struktural IVb di tingkat Kelurahan belum sesuai dengan Peraturan Walikota Padang No. 56 Tahun 2008 tentang Rincian Tuga, fungsi dan Tatakerja Kelurahan, karena masih banyak pos jabatan yang belum terisi secara definitif.

2)

Kinerja Pelayanan Pendidikan Dari sisi pelayanan pendidikan, jumlah, sebaran dan daya tampung sekolah negeri masih

kurang, terutama sekolah menengah atas dan sekolah kejuruan. Kecamatan Padang Utara memiliki 25 TK, 35 SD, 8 SLTP, 10 SMU dan 19 Perguruan Tinggi. Selain itu biaya pendidikan untuk level


36

pendidikan menengah masih relatif tinggi dan belum terjangkau sebagian masyarakat. Kecamatan Padang Utara juga belum memiliki perpustakan daerah sebagai sarana edukasi dan informasi bagi masyarakat. Tabel 2.7 Jumlah Sekolah Menurut Tingkatan dan Kelurahan No

Kelurahan

1.

Gunung Pangilun

3

2

1

1

2

2.

Ulak Karang Selatan

8

7

1

-

4

3.

Ulak Karang Utara

1

4

1

1

3

4.

Air Tawar Timur

2

6

-

-

1

5.

Air Tawar Barat

8

7

1

2

1

6.

Alai Parak Kopi

2

5

2

2

2

7.

Lolong Belanti

1

4

2

4

6

25

35

8

10

19

Total 3)

TK

SD

SLTP

SMU

PT

Kinerja Pelayanan Kesehatan Untuk pelayanan kesehatan, jumlah dan sebaran sarana kesehatan masyarakat belum

proporsional terhadap jumlah dan kepadatan penduduk baik di level posyandu, puskesmas bahkan RSUD. Terdapat 3 Puskesmas, 2 Pustu dan 82 Posyandu di wilayah Kecamatan Padang Utara dan kedepan membutuhkan Puskesmas 24 jam yang dapat bersiaga penuh dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Tabel 2.8 Banyaknya Puskesmas dan Puskesmas Pembantu No

Kelurahan

Puskesmas

Puskesmas

Posyandu

Jumlah

Pembantu 1.

Gunung Pangilun

-

-

15

15

2.

Ulak Karang Selatan

1

-

17

18

3.

Ulak Karang Utara

-

-

8

8

4.

Air Tawar Timur

-

-

3

3

5.

Air Tawar Barat

1

1

13

15

6.

Alai Parak Kopi

1

1

14

16

7.

Lolong Belanti

-

-

12

12

Total

3

2

82

87


37

4)

Kinerja dan Potensi Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Dari sisi ketersediaan infrastruktur, Kecamatan Padang Utara secara umum telah memiliki

jaringan transportasi yang cukup baik.Selain itu, Kecamatan Padang Utara juga memiliki jaringan listrik dan telekomunikasi yang terdistribusi cukup merata.Terdapat fasilitas kesehatan skala nasional dan internasional serta kawasan bernilai strategis lainnya seperti Universitas Negeri Padang, dan Markas Yudha Sakti. Namun demikian, untuk mengakomodasi pergerakan penduduk Kecamatan Padang Utara, ruas dan kapasitas jalan yang ada masih terbatas sehingga mengakibatkan kemacetan pada jamjam puncak terutama pada ruas-ruas utama seperti jalan Hamka dan jalan Khatib Sulaiman. Kondisi jalan protokol dan jalan lingkungan yang telah banyak mengalami kerusakan sedikit banyak menghambat laju kendaraan dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Angkutan kota pun belum tertib dan teratur, serta belum menjangkau ke seluruh wilayah Kecamatan Padang Utara. 5)

Ketersediaan Perumahan dan Sarana Prasarana Dasar Pemukiman Ketersediaan perumahan juga belum dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk. Dari sisi

prasarana dan sarana dasar pemukiman, pelayanan air bersih melalui PDAM Kota Padang baru menjangkau kurang dari 45% penduduk, sehingga sebagian besar penduduk menggunakan sumur bor yang beresiko lebih tinggi terhadap pencemaran dan degradasi lingkungan. Cakupan layanan persampahan juga masih rendah (dibawah 40%) dan kurangnya dorongan maupun kesadaran penduduk untuk mengelola sampah sendiri sehingga timbunan sampah dapat ditemui hingga ke badan sungai.LembagaPengelola Sampah (LPS) belum dimanfaatkan secara optimal. Kendati Kecamatan Padang Utara secara topografi memiliki kemiringan rata-rata 20 yang memungkinkan proses penirisan air hujan berlangsung secara alami, namun perkembangan jaringan drainase yang tidak seimbang dengan perkembangan pemukiman mengakibatkan munculnya titik-titik banjir terutama saat debit air hujan tinggi yaitu di wilayah Kelurahan Gunung Pangilun dan Kelurahan Alai Parak Kopi masih sering mengalami banjir akibat meluapnya banda bakali. Keberadaan sarana dan prasarana olahraga serta juga ruang terbuka hijau skala lingkungan untuk sarana sosialisasi masyarakat dan resapan air masih terbatas pada kawasan perumahan kelas menengah ke atas. F.

Aspek Perekonomian Permasalahan dari sisi ekonomi dapat diformulasikan ke dalam beberapa aspek : a.

Kinerja dan Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota

Padang dalam 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang terus meningkat demikian halnya dengan nilai pendapatan perkapita penduduknya.Investasi di bidang ekonomi khususnya


38

jasa dan perdagangan juga menunjukkan perkembangan yang meningkat, ditandai dengan berkembangnya pasar-pasar modern. Terdapat industri pengolahan skala menengah dan besar dengan konstribusi terhadap PDRB yang masih cukup tinggi.Kecamatan Padang Utara memiliki berbagai potensi komoditas unggulan seperti hasil pertanian, kerajinan, dan industri fashion yang dapat dikembangkan menjadi berbagai diversifikasi produk. Berkembangnya

permukiman baru

khususnya menengah keatas di wilayah Kota Padang turut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui tumbuhnya pusat-pusat bisnis dan perdagangan. Posisi strategis Kota Padang berpeluang mendorong masuknya investor baik domestik maupun luar negeri untuk membangun usaha bisnisnya. b.

Pergeseran Basis Perekonomian Kecamatan Cimanggis ke Sektor Tersier Jasa dan

Perdagangan Perkembangan sektor tersier Kota Padang merupakan suatu keunggulan, namun tanpa ditopang kekuatan sektor primer dan sekunder, Kecamatan Padang Utara hanya akan menjadi target pemasaran yang justru meningkatkan ketergantungan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dan kebutuhan pokok dari daerah lain. Pertumbuhan sektor ini juga menjadi rentan tatkala tidak didukung oleh daya beli masyarakat. Dominasi perkembangan sektor tersier ini turut menjelaskan terkonsentrasinya kutub pertumbuhan ekonomi (pole growth) di beberapa titik seperti di Kel. Ulak Karang Selatan dan Kel. Air Tawar Barat saja, sementara wilayah lain kurang berkembang. c.

Kinerja dan Potensi Sektor IKM, UMKM, Koperasi dan Industri Kreatif dalam Peningkatan Perekonomian Daerah Pengembangan komoditas unggulan berbasis kekuatan lokal masih belum

signifikan, diantaranya karena beberapa regulasi bidang ekonomi belum tersedia seperti aturan penanaman modal dan investasi daerah serta aturan keberpihakan pengusaha besar terhadap UMKM, belum adanya pendampingan dan fasilitasi yang terstruktur terhadap pengembangan industri dan usaha kecil dan mikro serta fokus pengelolaan produk ungulan khas Kota Padang khususnya Kecamatan Padang Utara. Akibatnya, usaha kecil menengah (UKM ) masih belum mampu memberikan kontribusi nyata dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di samping pertumbuhannya yang masih menghadapi banyak kendala baik dalam akses permodalan, akses pasar, akses teknologi. Berkaitan dengan pemodalan, sebetulnya Kecamatan Padang Utara memiliki sekitar 5Koperasi Jasa Simpan Pinjam Syariah(KJKS) aktif yang dapat menjadi sarana penyaluran modal usaha.Namun peran koperasi tersebut belum optimal, akibat berbagai faktor.


39

d.

Kinerja dan Potensi Keterlibatan Stakeholder dan Pelaku Ekonomi Lain dalam Pembangunan Ekonomi Untuk membangun perekonomian Kecamatan Padang Utara, pemerintah daerah

membutuhkan dukungan dari berbagai pelaku ekonomi.Hingga saat ini, pelibatan peran swasta lokal dalam mendinamisasi pertumbuhan ekonomi dan kemitraan belum jelas.Demikian halnya peranstakeholder lainnya Lembaga Keuangan dan Perguruan Tinggi yang ada di Kecamatan Padang Utara.Padahal, mereka berpeluang untuk berinvestasi pada sektor-sektor usaha yang menjanjikan seperti usaha eceran, real estate, pendidikan dan jasa lainnya baik dalam skala regional maupun global. Jangan sampai peluang tersebut justru diisi oleh investor luar yang dominan pada sektor-sektor ekonomi tertentu karena kekuatan modal yang dimiliki seperti dalam jasa perdagangan besar, perhotelan, kepemilikan industri besar dan real estate sehingga hasilhasil pembangunan di Kecamatan Padang Utara tidak dinikmati oleh penduduknya sendiri. 3.2 Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Mengacu pada potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Padang serta mempertimbangkan budaya hidup dalam masyarakat dan mengakomodir visi, misi, program Kepala Daerah terpilih, ,maka Visi Pemerintah Kota Padang Tahun 2014 – 2019 adalah Mewujudkan Padang Sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang SEJAHTERA, RELIGIUS, DAN BERBUDAYA. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut : a. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing. b. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah barat sumatera. c. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan. d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan. e. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, asri, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal. f. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani. Pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang tersebut di atas memberikan arahan bagi seluruh SKPD di dalammenjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Beberapa hal yang menjadipertimbangan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Padang Utara mengarah pada program unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yaitu: 1.

Melaksanakan pengaspalan dan betonisasi jalan lingkungan, perbaikan trotoar serta pengendalian banjir dan genangan air.


40

2.

Menyelenggarakan pendidikan, pesantren Ramadhan, kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang lebih berkualitas, serta gratis pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK Negeri serta pemberian beasiswa bagi semua pelajar/mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin.

3.

Menyediakan terminal angkutan kota dan terminal bus dalam 2 tahun, serta penataan sistem transportasi kota yang lebih baik.

4.

Merehab 1000 unit rumah tidak layak huni pertahun dan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas/RSUD serta ambulan gratis bagi warga miskin.

5.

Membangun Pasar Raya Padang dalam dua tahun dan revitalisasi pasar-pasar pembantu.

6.

Meningkatkan dana operasional kecamatan, kelurahan, RW, RT dan Garin Masjid/Mushalla 200%.

7.

Memberikan santunan kematian 1 juta untuk warga kota Padang.

8.

Mendorong pertumbuhan ekonomi, mencetak 10.000 wirausahawan baru di Kota Padang, pengembangan ekonomi kreatif, UMKM, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat petani dan nelayan.

9.

Merivitalisasi objek wisata Kota Padang menjadi wisata keluarga dan konvensi yang layak dan ramah.

10. Menyediakan anggaran untuk tunjangan daerah bagi PNS. Setelah memiliki beberapa kekuatan seperti telah dijelaskan di atas, Kecamatan Padang Utara Kota Padang memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran organisasi dalam pencapaian tujuannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan beberapa kelemahan tersebut : a. Terbatasnya sumber daya aparatur pemerintah Kecamatan dan Kelurahan : 1. Dari segi kuantitas SDM Aparatur 

Jumlah PNS di Kelurahan yang masih dibutuhkan untuk mengisi kekosongan jabatan sebanyak 2 pos jabatan eselon IVb.



Sedangkan untuk pelaksana masih dibutuhkan peningkatan status kepegawaian dari tenaga Sukwan Kelurahan sebanyak 1 orang dan 1 orang Sukwan Kecamatan orang menjadi Tekon.



Masih dibutuhkan tenaga pelaksana PNS dengan kualifikasi pendidikan tertentu.

2. Dari segi kualitas SDM Aparatur 

Masih banyaknya pegawai di lingkungan Kelurahan yang berpendidikan setingkat SLTA.



Masih banyaknya pegawai di Kelurahan yang berasal dari perangkat desa sehingga kualitas bekerja dan hasil kerjanya belum optimal.



Masih diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus bagi PNS yang memegang pekerjaan fungsional, misalnya bendahara, pengelola/pemegang barang, operator komputer, pengelola arsip, pengolah layanan perijinan, dan petugas teknis lapangan.

b. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kinerja :  Gedung kantor Kelurahan Ulak Karang Utara perlu untuk di rehab total dan penambahan ruang.


41

 Kelurahan membutuhkan kendaraan dinas roda 4 (mobil) dan Kecamatan membutuhkan tambahan 1 unit kendaraan roda 4 untuk operasional Pol PP.  Dibutuhkan tambahan mesin potong rumput sebanyak 1 (satu) unit untuk Kecamatan dan 7 (tujuh) unit untuk Kelurahan.  Dibutuhkan alat komunikasi HT untuk Kelurahan dan Kecamatan.  Dibutuhkan penambahan peralatan kantor berupa PC berikut printer, sebanyak 4 (empat) set untuk Kecamatan dan 7 (tujuh) set untuk Kelurahan.  Dibutuhkan penambahan peralatan kantor berupa mesin tik sebanyak 2 unit untuk Kecamatan dan 6 unit untuk Kelurahan. c. Pemanfaatan system informasi yang ada belum optimal, karena keterbatasan fasilitas yang tersedia. d. Belum termaksimalnya anggaran untuk kegiatan setiap seksi sebagai pelaksana teknis tugas Camat, disebabkan alokasi APBD untuk Kecamatan terbatas untuk kegiatan rutin (pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur), sedangkan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi seksi Kecamatan dan Kelurahan belum mendapatkan alokasi anggaran. 3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota Kecamatan Padang Utara berpedoman kepada RPJMD Kota Padang yang berkaitan dengan Kementrian dalam Negeri.Sehingga tidak terkait langsung dengan Renstra Kementrian/Lembaga. 3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kondisi Lingkungan Hidup Strategis Terkait dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Padang,direncanakan pengembangan kawasan strategis yang sedemikian rupa sehinggadapat diakomodasi seluruh kebutuhan warga Kota Padang untukkeperluan perumahan, kantor, perdagangan,pendidikan, pariwisata dan perindustrian dan area kegiatan umumtermasuk areal transportasi. Kecamatan Padang Utara termasuk dalam kawasan pemukiman kepadatan rendah sampai sedang, perdagangan dan jasa, pertanian, wisata, prasarana sistem pengelolaan persampahan kota serta industri ramah lingkungan. Oleh karena itu, kedepan Kecamatan Padang Utara akan menata dan mengoptimalkan setiap lahan yang ada untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk penghijauan, konservasi lingkungan hidup, penggalakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 3.5

Penentuan Isu-isu Strategis Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses

penyusunan rencana strategis Kecamatan Padang Utara untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas


42

prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Padang Utara secara umum dan memperhatikan tantangan dan permasalahan menurut arahan RPJMD kota Padang, maka disusun isu-isu strategis Kecamatan Padang Utara yang akan menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Padang Utara lima tahun mendatang. a.

Kondisi Yang Diinginkan Dan Proyeksi Kedepan Setelah melaksanakan analisis kondisi lingkungan Kecamatan Padang Utara saat ini, maka

langkah selanjutnya adalah menentukan kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan Kecamatan Padang Utara. 1.

Kondisi Yang Diinginkan a) Peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat b) Adanya penambahan pegawai baik pejabat struktural di kelurahan maupun jabatan fungsional umum di Kecamatan dan Kelurahan c) Dilaksanakannya diklat teknis, diklat fungsional maupun Diklat PIM bagi aparatur Kecamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebutuhan yang ada d) Terlaksananya koordinasi antar Kepala Seksi, dan antar UPT/UPTD dengan optimal yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja sebagai berikut :  Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan  Data pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat yang digunakan dalam perencanaan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan (sustainable).  Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme Musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)  Peningkatan komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat Kecamatan dalam perencanaan pembangunan e) Komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan partisipatif/melibatkan publik f) Munculnya komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan dokumen perencanaan yang telah disepakati

2. Proyeksi Kedepan Kecamatan Padang Utara a) Makin besarnya tantangan berkaitan dengan makin tinggi dan beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan ditindak lanjuti


43

b) Makin besarnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan c) Pemantapan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan data pembangunan dan monitoring dan evaluasi pembangunan d) SKPD Kecamatan sebagai tangan panjang Walikota di wilayah harus mengetahui permasalahan, kebutuhan masyarakat dan bagaimana mengatasi masalah yang ada Tabel 3.1 Isu-isu Strategis Kecamatan Padang Utara Tahun 2014-2019 No 1

2

3

4

ISU-ISU STRATEGIS

PERMASALAHAN STRATEGIS

Pelayanan Publik

a. Sarana dan prasarana serta daya dukung infrastruktur pelayanan publik yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat b. Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan perlu ditingkatkan c. Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah perlu ditingkatkan Kapasitas Aparatur dan g. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas h. Belum terisinya beberapa jabatan fungsional umum di penambahan Kuantitas aparatur tingkat Kecamatan dan Kelurahan serta beberapa jabatan struktural di tingkat Kelurahan i. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan funsional maupaun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku Kelembagaan Masyarakat a. Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan b. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan c. Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifitasnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku menempuh jalan pintas (shortcutting) d. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel masih kurang e. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penangulangan bencana di daerah bencana f. Koordinasi dan konsultasi antara pemerintah desa, pemerintah Kecamatan dan pemerintah kota masih belum berjalan sesuai dengan seharusnya sehingga masih sering terjadi ketidakpastian kewenangan Sektor Ekonomi Unggulan a. Kurang terfasilitasinya sektor ekonomi lokal unggulan dalam hal permodalan, pelatihan SDM dan pemasaran produk b. Kurangnya keterlibatan stakeholder dan pelaku ekonomi


44

5

Kualitas Lingkungan Hidup

terkait a. Cakupan layanan persampahan masih sedikit b. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampahmasih kurang


45

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Pemerintah Kecamatan Padang Utara menyusun visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organiasi dalam mengambil keputusan

tentang

masa

depannya, membangun

sistem operasional dan

prosedur

untuk

mencapainya.Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, diharapkan Pemerintah Kecamatan Padang Utara dapat menyelaraskan antara potensi, peluang, tangtangan dan kendala yang dihadapi. Munculnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah membawa implikasi yang besar terhadap arah dan kewenngan Pemerintah Kecamatan khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menyebabkan adanya perubahan visi dan misi yang disesuaikan dengan lingkup, program dan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2014. 4.1 Visi dan Misi Kecamatan Padang Utara 4.1.1 Visi Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang, pemerintah Kecamatan Padang Utara sebagai salah satu bagian dari wilayah yang ada pada Pemerintah Kota Padang telah merumuskan Visi Pemerintah Kota Padang Tahun 2014 – 2019 adalah Mewujudkan Padang Sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang SEJAHTERA, RELIGIUS, DAN BERBUDAYA. Visi dan Misi Kecamatan Padang Utara merupakan penjabaran dari Visi Kota Padang Tahun 2014–2019.Dengan memperhatikan Visi tersebut, tersusunlah Visi dan Misi Kecamatan Padang Utara Tahun 2009–2014sbb :“Perwujudan Aparatur Pemerintah yang Berkualitas dan Profesional dalam Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat”.

Penjelasan Visi  Aparatur Pemerintah Yang Berkualitas bermakna : 

Daya tanggap atas permasalahan dan tuntutan masyarakat



Cepat bertindak dan cepat menyesuaikan (dengan lingkungan dan tuntutan)



Keinginan untuk memberi pelayanan terbaik (pelayanan prima)

 Profesional bermakna : 

Good governance (supremasi hukum, akuntabiltas, partisipatif, transparansi, kesetaraan)


46



Kemampuan SDM aparat Kecamatan yang memiliki skill/kapabilitas yang tinggi, kreatif, inovatif dan proaktif



Pemahaman aturan dan prosedur

 Pelayanan Prima bermakna : 

Pelayanan tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran



Sikap dan perilaku sebagai birokrat dan pelayan



Aspiratif/Akomodatif

4.1.2 Misi Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program – program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut. Gunanya untuk terwujudnya Visi yang telah dijadikan sebagai suatu komitmen Pemerintah Kecamatan Padang Utara sebagai suatu impian dan cita-cita, maka Pemerintah Kecamatan Padang Utara merumuskan misi yang senantiasa akan dijadikan suatu pedoman dengan segala pengorbanan dan resiko dalam merealisasikannya, misi yang perlu dilaksanakan adalah : Untuk memenuhi visi tersebut, Pemerintah Kecamatan Padang Utara menjabarkannya ke dalam misisebagai berikut : a. Meningkatkan SDM dan kinerja Aparatur untuk optimalisasinya tupoksi dalam melaksanakan tugas b. Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan c. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal d. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Padang Utara Tujuan strategik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan diformulasikan tujuan strategik ini, maka Pemerintah Kecamatan Padang Utara dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategik ini memungkinkan Pemerintah Kecamatan Padang Utara mengukur sejauhmana visi dan misi organisasi telah dicapai.Untuk itu agar dapat tujuan strategik yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur.


47

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran yang ditetapkan. Misi 1 :

Meningkatkan SDM dan kinerja Aparatur untuk optimalisasinya tupoksi dalam melaksanakan tugas

Tujuan misi pertama : Meningkatkan responsibilitas, transparansi, dan keadilan untuktata kelola pemerintahan yang baik dalam pemberian pelayanan publik Sasaran tujuan ini adalah : 1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan; 2. Meningkatnya transparasi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan dalam pengelolaan keuangan;

Misi 2 :

Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Tujuan misi kedua : Terjaringnya aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Sasaran tujuan ini adalah : 1. Terjaringnya aspirasi masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan 2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program

Misi 3 :

Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal

Tujuan misi ketiga : Meningkatkan produktifitas usaha Koperasi dan UKM berbasis potensi lokal. Sasaran tujuan ini adalah : Meningkatnya kegiatan ekonomi kemasyarakatan berbasis potensi lokal. Misi 4 :

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Tujuan

:

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan K3 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah Sasaran

:

Tujuan 1 : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan K3 Sasaran tujuan ini adalah : Meningkatnya keswadayaan masyarakat. Tujuan 2 : Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah/ 3R (Reduce, reuse, recycle) Sasaran tujuan ini adalah : Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah/ 3 R (Reduce, reuse, recycle).


48

4.3 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Padang Utara A. Strategi Strategi adalah langkah–langkah yang berisi program–program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Padang Utara.Kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kecamatan Padang Utara. 1. Strategi dan Arah Kebijakan Misi I (Pertama) Misi ke-1 adalah Meningkatkan SDM dan kinerja Aparatur untuk optimalisasinya tupoksi dalam melaksanakan tugas. Urusan yang terkait dengan misi ini pada khususnya adalah urusan yang

berhubungan dengan pelayanan publik, dalam hal ini 14 jenis pelayanan masyarakat, namun secara umum misi ini terkait dengan etos kerja dan profesionalisme aparatur yang ada di seluruh jajaran Pemerintah Kecamatan Padang Utara. Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sasarannya, ialah sebagai berikut: a. Dalam mencapai sasaran meningkatnya responsibilitas, transparansi, dan keadilan untuk tata kelola pemerintahan yang baik dalam pemberian pelayanan publik, maka strategi dan arah kebijakan yang akan

dilakukan ialah dengan : - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; - Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan; - Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan keuangan dan aset; b. Dalam mencapai sasaran meningkatnya transparasi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan dalam pengelolaan keuangan, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan :meningkatkan kualitas pelaporan. 2. Strategi dan Arah Kebijakan Misi II (Kedua) Misi ke-2 adalah Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.Urusan yang terkait dengan misi ini khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sasarannya, ialah sebagai berikut: a. Dalam mencapai sasaran terjaringnya aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan :meningkatkan penjaringan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan. b. Dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan : meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian program.


49

3. Strategi dan Arah Kebijakan Misi III (Ketiga) Misi ke-3 adalah mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.Urusan yang terkait dengan misi ini khususnya adalah yang berkaitan dengan peningkatan perekonomian daerah seperti Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sasarannya, ialah sebagai berikut : Dalam mencapai sasaran meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan melaksanakan pembinaan terhadap koperasi/ kelompok UMKM. 4. Strategi dan Arah Kebijakan Misi IV (Keempat) Misi ke-4 adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup.Urusan yang terkait dengan misi ini khususnya adalah yang berkaitan dengan peningkatan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sasarannya, ialah sebagai berikut : a. Dalam mencapai sasaran meningkatnya keswadayaan masyarakat, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan gotong royong K3. b. Dalam mencapai sasaran meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah/3R (reduce, reuse, recycle), maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah/3R (reduce, reuse, recycle). Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Nama Instansi : Kecamatan Padang Utara Visi ::“Perwujudan Aparatur Pemerintah yang Berkualitas dan Profesional dalam Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat”

a) Misi 1 : Mewujudkan pelayanan publik yang professional, berbasis teknologi informasi No

Tujuan

1.

Meningkatkan responsibilitas, transparansi, dan keadilan untuk tata kelola pemerintahan yang baik dalam pemberian pelayanan publik

Sasaran

Strategi& Arah Kebijakan

1. Meningkatnya kualitas - Meningkatkan kualitas sumber daya manajemen manusia; pemerintahan; - Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan; - Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan keuangan dan aset 2. Meningkatnya Meningkatkan kualitas pelaporan transparasi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan dalam pengelolaan keuangan;


50

Nama Instansi : Kecamatan Padang Utara Visi ::“Perwujudan Aparatur Pemerintah yang Berkualitas dan Profesional dalam Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat” Misi 2 :Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan No 1.

Tujuan

Sasaran

Strategi & Arah Kebijakan

Terjaringnya aspirasi masy. dalam 1. Terjaringnya aspirasi Meningkatkan penjaringan aspirasi pelaksanaan Musrenbang Kec. masyarakat dalam masyarakat dalam perencanaan dan Kel. Pelaksanaan pelaksanaan pembangunan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan 2. Meningkatnya kualitas Meningkatkan kualitas perencanaan dan perencanaan dan pengendalian program pengendalian program

Nama Instansi : Kecamatan Padang Utara Visi ::“Perwujudan Aparatur Pemerintah yang Berkualitas dan Profesional dalam Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat” Misi 3 :Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal No 1

Tujuan

Sasaran


Meningkatkan produktifitas usaha Meningkatnya kegiatan ekonomi Melaksanakan pembinaan terhadap Koperasi dan UKM berbasis kemasyarakatan berbasis koperasi/ kelompok UMKM. potensi lokal potensi lokal

Nama Instansi : Kecamatan Padang Utara Visi ::“Perwujudan Aparatur Pemerintah yang Berkualitas dan Profesional dalam Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat” Misi 4 :Meningkatkan kualitas lingkungan hidup No

Tujuan

Sasaran

1.

Meningkatkan peran serta Meningkatnya masyarakat dalam kegiatan K3 masyarakat.

2.

Meningkatkan kesadaran masy. Meningkatnya kesadaran dalam pemilahan sampah masyarakat dalam pemilahan sampah/ 3 R (Reduce, reuse, recycle).


keswadayaan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan gotong royong K3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah/3R (reduce, reuse, recycle).


51

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Padang Utara selama 5 (lima) tahun ke depan (2014-2019) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Jatiroto. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Padang Utara akan menunjang tercapainya visi dan misi Kota Padang selama 5 (lima) tahun kedepan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun program dan kegiatan Kecamatan Padang Utara adalah sebagaimana tabel terlampir. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 Program untuk Tahun Anggaran 2014 antara lain : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan 5. Program Koordinas dan Pemberdayaan Kelembagaan 6. Program Pengembangan Kecamatan 7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 8. Program Pengembangan Kecamatan Rencana Kegiatan Tahunan A. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 Program untuk Tahun Anggaran 2015 antaralain: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


52

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan

4. Program Penataan Administrasi Kependudukan 5.

Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan

6.

Program Pengembangan Kecamatan

7.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

8.

Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

9. Program Pembinaan kegiatan kebersihan dan sarana pertamanan B. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 Program untuk Tahun Anggaran 2016 antara lain : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5.

Program Penataan Administrasi Kependudukan

6.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

7.

Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama

8.

Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan

9.

Program Pengembangan Kecamatan

10. Program Pengembangan Kinerja Penegelolaan Persampahan 11. Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang 12. Program Pembinaan kegiatan kebersihan dan sarana pertamanan C.PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 Program untuk Tahun Anggaran 2017 antara lain : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Penataan Administrasi Kependudukan 6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Program Koordinas dan Pemberdayaan Kelembagaan 8. Program Pengembangan Kecamatan 9. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 10. Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang 11.Program Pembinaan kegiatan kebersihan dan sarana pertamanan


53

D.PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 Program untuk Tahun Anggaran 2018 antara lain : 1.


2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Penataan Administrasi Kependudukan 6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama 8. Program Koordinas dan Pemberdayaan Kelembagaan 9. Program Pengembangan Kecamatan 10. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 11. Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang 12. Program Pembinaan kegiatan kebersihan dan sarana Pertamanan E. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 Program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2019 antara lain : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Penataan Administrasi Kependudukan 6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan 8. Program Pengembangan Kecamatan 9. Program Pengembangan Kinerja Penegelolaan Persampahan 10. Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang 11. Program Pembinaan kegiatan kebersihan dan saranapertamanan Adapun rencana kegiatan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Program di atas sebagai berikut : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran; terdiri dari : a) Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat; b) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; c) Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; d) Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional; e) Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;


54

f)

Kegiatan penyediaan alat tulis kantor;

g) Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan; h) Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; i)

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman;

j)

Kegiatan rapat-rapat koodinasi dan konsultasi ke luar Daerah;

k) Kegiatan rapat-rapat koodinasi dan konsultasi dalam Daerah; l)

Kegiatan peningkatan jasa pelayanan publik;

m) Kegiatan pendokumentasian notulen dan risalah rapat; n) Kegiatan peningkatan jasa pelayanan aparatur. 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur; terdiri dari : a) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Camat Padang Utara; b) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; c) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional; 3. Program peningkatan disiplin aparatur; terdiri dari : a) Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya; 4. Program pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja dan keuangan; terdiri dari : a) Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran dan tahunan; b) Kegiatan penyusunan laporan perkembangan kegiatan : realisasi fisik dan keuangan bulanan; c) Kegiatan penyusunan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD; 5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; terdiri dari : a) Kegiatan bimtek implementasi perUUan sesuai tupoksi bagi PNS Kecamatan Padang Utara; b) Kegiatan pelatihan kantor sendiri “in house trainning”. 6. Program peningkatan kapasitas; terdiri dari : a) Kegiatan dialog, tanya jawab, kunjungan lapangan dan koordinasi dengan Pejabat Pemda, MUSPIKA dan Tokoh Masyarakat dan Agama; b) Kegiatan rapat-rapat dengan para Stakeholders Kecamatan Padang Utara; c) Kegiatan peningkatan kapasitas Aparatur; d) Kegiatan rapat koordinasi/konsultasi dalam daerah; e) Kegiatan rapat koordinasi/konsultasi luar daerah; 5.2 INDIKATOR KINERJA Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan


55

pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Padang Utara berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Padang Utara disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran. 5.3. KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Padang Utara adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Padang Utara, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2014-2019. Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Padang Utara bersumber pada dana APBD Kota Padang. Namun bagi Instansi lain seperti UPT Pertanian, Peternakan, Pendidikan mendapat dana dari APBD Provinsi maupun DAK dari Instansi induknya.


56

BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Penetapan indikator kinerja Kecamatan Padang Utara untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilanpencapaian visi dan misi Kecamatan Padang Utara, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Pelayanan Publik, Sumber Daya Manusia, dan Kegiatan Kemasyarakatan Lainnya. Prestasi Kecamatan Padang Utara5 (lima) tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran). Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Kecamatan Padang Utara Kota Padang, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Padang Utara kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Kecamatan Padang Utara itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kota Padang tahun 2014 - 2019. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saatmenyusun laporan pertangungjawaban.Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.


57

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Padang Utara yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun kedepan dalam kurun waktu 2014-2019 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai hasil revisi RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019 seperti Tabel 6.1.


58

BAB VII PENUTUP

Demikian Rencana Strategis (Renstra ) Kecamatan Padang Utara Tahun 2014-2019 disusun sebagai implementasikomitmen seluruh Aparatur Kecamatan Padang Utara untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan di bidang pelayanan publik secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dankemampuan anggaran. Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi atau kondisi yang dapat mempengaruhipelaksanaan Renstra Kecamatan Padang Utara dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya. Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Renstra ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraanmasyarakat di Kota Padang dengan meningkatnya pelayanan publik yang cukup signifikan.

Padang, November 2014 CAMAT PADANG UTARA

AMRIZAL, SH Penata Tk. I /NIP.19610521 198211 1 002


59

Lampiran : Tabel.T-IV.C.28 Rencana Program, Kegiatan,Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikator SKPD Kecamatan Padang Utara Kota Padang Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Kode

Program dan Kegiatan

4

5

Data Capaian pada Tahun Indikator Kinerja Program (Outcome) Awal Perencanaan (Tahun 2014) Rp (000) dan Kegiatan ( Outcome)

target 7

6

Urusan Pemerintahan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Terwujudnya Meningkatnya pelayanan pelayanan perkantoran yang perkantoran optimal melalui peningkatan sumber daya manusia

1 20 11 01

Rp (Jt) 8

Tahun 2015

target 9

2,614,641 616,523

Tahun 2016

Rp (Jt) 10

target 11

Rp (Jt) 12

2,385,272

target 13

Rp (Jt) 14

2,512,224

3,450

900 materai

3,623

2,654,205

jasa

700 materai

Waktu penyediaan 1 20 11 01 02 jasa komunikasi,sumbe r daya air,dan listrik

2

Kegiatan Penyediaan Meningkatnya kualitas jasa komunikasi, sumber pelayanan administrasi daya air, dan listrik perkantoran

12 bln

Jumlah kendaraan 1 20 11 01 06 yang membayar pajak

3

Kegiatan Penyediaan jasa pemelihaaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya proses 14 STNK perpanjangan STNK kendaraan dinas / operasional Kec. dan Kel.

3,750

14 STNK

3,750

19 STNK

3,938

19 STNK

4,134

19 STNK

4,341

19 STNK

Jumlah macam 1 20 11 01 10 alat tulis kantor yang disediakan

4

Kegiatan Penyediaan Meningkatnya kegiatan 30 macam alat tulis kantor administrasi dan surat menyurat di kantor Camat dan Kel.

44,502

30 macam

44,502

50 macam

46,727

60 macam

49,063

70 macam

51,517

90 macam

Jumlah barang 1 20 11 01 11 cetakan dan penggandaan

5

Kegiatan Penyediaan Meningkatnya kegiatan 10 buah , barang cetakan dan administrasi dan 8.2584 penggandaan penyampaian informasi lembar dan komunikasi kantor Camat dan Kel. seKec. Padang Utara

59,871

10 buah , 8.2584 lembar

59,870


62,864


66,007


69,307

Jumlah komponen 1 20 11 01 12 instalasi listrik

6

Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Terdukungnya pelaksanaan tugas di kantor Camat Padang Utara dengan baik

225 bh

4,550

225 bh

4,550

230 bh

4,778

240 bh

5,016

250 bh

Jumlah unit 1 20 11 01 13 peralatan dan perlengkapan kantor

7

Kegiatan Penyediaan Terdukungnya peralatan dan pelaksanaan tugas di perlengkapan kantor kantor Camat Padang Utara

42 unit

131,940

42 unit

122,403

45 unit

128,517.15

50 unit

134,943

60 unit

Jumlah belanja 1 20 11 01 15 bahan bacaan ( surat kabar )

8

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Jumlah 1 20 11 01 17 penyediaan makanan dan minuman kantor

9

Kegiatan Penyediaan Meningkatnya 2.343 ktk makanan dan minuman pelaksanaan tugas di kantor Camat Padang Utara dengan baik

12 bln

124,362

1000 materai

12 bln

18,540 171 bh koran lokal


19,467

171 bh koran lokal

51,000

47,000

49,350

2.500 ktk

2.343 ktk

2.400 ktk

Rp (Jt) 18

target 19

2,730,560

Kegiatan Penyediaan Terlaksananya Jasa Surat Menyurat surat menyurat

118,440

-

target 17

1

12 bln

629,900

2,581,481

Rp (Jt) 16

Jumlah materai 1 20 11 01 01 untuk Kecamatan

103,890

-

target 15

Tahun 2019


3,450 700 materai

599,910

Tahun 2018

I.

Meningkatnya 171 bh informasi untuk kantor koran lokal Camat dan kantor Lurah se-Kec. Padang Utara

-

Tahun 2017

Kondisi Kerja pada akhir Periode Renstra SKPD

Rp (Jt) 20

Unit Kerja SKPD Penanggungj awab

Lokasi

21

22

2,730,560

661,390

-

694,460

-

729,190

3,800

1.200 materai

3,990

1.350 materai

4,196

1.500 materai

4,196 Kec.Padang Utara

Kec.Padang Utara

130,580

12 bln

137,109

12 bln

143,965

12 bln


Kec.Padang Utara

19 STNK


Kec.Padang Utara

54,092 100 macam


Kec.Padang Utara


72,772



Kec.Padang Utara

5,267

260 bh

5,531

270 bh


Kec.Padang Utara

141,690

70 unit

148,775

75 unit


Kec.Padang Utara

4,558

-

729,190



22,535

171 bh koran lokal


Kec.Padang Utara

51,818

54,408

57,129

3.000 ktk


Kec.Padang Utara

2.600 ktk

2.700 ktk

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

Kode

Data Capaian pada Tahun Indikator Kinerja Awal Perencanaan (Tahun Program (Outcome) 2014) Rp (000) dan Kegiatan ( Outcome)


4 5 6 3 Jumlah rapat- 1 20 11 01 18 10. Kegiatan Rapat-rapat Meningkatnya rapat koordinasi koordinasi dan wawasan dan dan konsultasi konsultasi ke luar pengetahuan mengenai keluar daerah daerah pelaksanaan tugas Jumlah peralatan kebersihan Jumlah honor

jenis 1 20 11 01 20 11. Kegiatan Penyediaan Meningkatnya k-3 di alat kebersihan kantor Camat Padang Utara tenaga 1 20 11 01 21 12. Kegiatan penyediaan Terselenggaranya jasa pelayanan publik pelayanan administrasi perkantoran dengan baik

Terwujudnya Meningkatnya Peningkatan Prasarana dan Sarana dan Sarana Prasarana perkantoran Perkantoran

1 20 11 02 05

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Tahun 2019


Lokasi

target 7 12 kali

Rp (Jt) 8 135,130

target 9 12 kali

Rp (Jt) 10 117,505

target 11 14 kali

Rp (Jt) 12 123,380

target 13 16 kali

Rp (Jt) 14 129,549

target 15 18 kali

Rp (Jt) 16 136,027

target 17 20 kali

Rp (Jt) 18 142,828

target 19 22 kali

Rp (Jt) 20 21 260,000 Kec.Padang Utara

22 Kec.Padang Utara

192 bh

3,600

192 bh

3,600

200 bh

3,780

210 bh

3,969

220 bh

4,167

230 bh

4,376

250 kali


Kec.Padang Utara

4 org

56,300

4 org

56,300

4 org

59,115

6 org

62,071

6 org

65,174

6 org

68,433

6 org


Kec.Padang Utara

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

955,710

647,470.00

679,840.00

713,840

749,530

787,000

787,000.00

Jumlah dan jenis 1 20 11 02 11 pengadaan kendaraan dinas

1. Kegiatan Pengadaan Terdukungnya Kendaraan pelaksanaan tugas Dinas/Operational dengan baik dan lancar

3 unit

228,168

3 unit

54,000

5 unit

56,700.00

7 unit

59,535

10 unit

62,512

6 unit

65,637

6 unit


Kec.Padang Utara

Jumlah pengadaan mebeleur

2. Kegiatan mebeleur

Pengadaan Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

14 unit

88,834

14 unit

30,003

16 unit

31,499.65

20 unit

33,083

22 unit

34,735

24 unit

36,465

26 unit


Kec.Padang Utara

Persentase rumah 1 20 11 02 22 dinas yang diperbaiki

3. Kegiatan Pemeliharaan Berfungsinya dengan rutin / berkala rumah baik rumah dinas dinas Camat Padang Utara

100%

15,000

100%

15,000

100%

15,750.00

100%

16,538

100%

17,364

100%

18,233

100%


Kec.Padang Utara

Persentase 1 20 11 02 24 pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang diperbaiki

4. Kegiatan Pemeliharaan Meningkatnya kondisi rutin / berkala gedung gedung kantor Camat kantor Padang Utara dalam mendukung pelaksanaan tugas

100%

42,000

100%

42,000

100%

44,100.00

100%

46,305

100%

48,620

100%

51,051

100%


Kec.Padang Utara

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

5. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Meningkatnya perawatan kendaraan dinas Kecamatan dan Kelurahan

42 unit

567,409

42 unit

492,167

42 unit

516,775.35

42 unit

542,614

42 unit

569,745

42 unit

598,232

42 unit


Kec.Padang Utara

Jumlah 1 20 11 02 28 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

6. Pemeliharaan rutin / Meningkatnya kondisi berkala peralatan peralatan gedung gedung kantor kantor Camat Padang Utara

31 unit

8,100

31 unit

8,100

35 unit

8,505.00

40 unit

8,930

40 unit

9,377

40 unit

9,846

45 unit


Kec.Padang Utara

Persentase 1 20 11 02 29 mebeleur kantor yang diperbaiki

7. Pemeliharaan rutin berkala mebeleur

/ Berfungsinya dengan baik mebeleur kantor Camat Padang Utara

100%

5,200

100%

5,200

100%

5,460.00

100%

5,733

100%

6,020

100%

6,321

100%


Kec.Padang Utara

36 8. Pemeliharaan rutin / berkala alat listrik,air, dan telpon

Terjaganya nilai guna jaringan instalasi listrik kantor

100%

1,000

100%

1,000

100%

1,050.00

100%

1,103

100%

1,158

100%

1,216

100%


Kec.Padang Utara

Persentase alat listrik,air, dan telpon yang diperbaiki

1 20 11 02 21

1 20 11 02 28

1 20 22 02


Tujuan

1 Tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan administrasi di kelurahan

Terwujudnya Peningkatan pengembangan sistem dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Sasaran

2 Meningkatnya efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan administrasi di kelurahan

Mengetahui capaian kinerja keuangan dan pembuatan laporan keuangan

Indikator Sasaran

3

Kode

4 1 20 11 03

Meningkatnya pengembangan kecamatan

6

Tahun 2016

Rp (Jt) 8 66,500

target 9

Rp (Jt) 10 3,000

1 unit

3,000

target 11

Tahun 2017

Rp (Jt) 12 67,050

12,000

12,000 12 bh laporan bulanan, 1 bh lap. Realisasi fisik & keu,1 bh buku laporan tahunan

12,000

12 bh laporan bulanan, 1 bh lap. Realisasi fisik & keu,1 bh buku laporan tahunan

12,000


12,000


12,000


12,000


6,000

2 org

6,000

2 org

6,000

2 org

6,000

2 org

6,000

2 org

1 20 11 60 02

1 20 11 62

1

Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tertibnya pelaporan 12 bh capaian kinerja dan laporan ikhtisar kinerja Kec. bulanan, 1 Padang Utara Utara bh lap. Realisasi fisik & keu,1 bh buku laporan tahunan

VI. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan

6,000

1. Kegiatan Koordinasi Terciptanya koordinasi 2 org lintas kelembagaan yang maksimal antar lembaga

6,000

VIII. Program Pengembangan Kecamatan

2 org

2 org

957,908

6,000

12,000

2 org

1,106,107

6,000

70 stel

12,000

2 org

1,106,110

6,000

73,620

-

70 stel

12,000

2 org

1,106,110

6,000

-

target 19

12,000

70,250

-

Rp (Jt) 18 77,150

IV. Program Peningkatan Pengembagan Sistem dan Pelapoan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 20 11 06

70 stel

-

target 17

38,500

67,050

-

Rp (Jt) 16 73,620

2. Kegiatan Pengadaan Terdukungnya 65 stel Pakaian Dinas beserta pelaksanaan tugas di perlengkapannya Kec. dan Kel. se-Kec. Padang Utara dengan baik

70 stel

-

target 15

Jumlah seragam 1 20 11 03 01 pegawai Kecamatan dan Kelurahan

-

-

Rp (Jt) 14 70,250

Tahun 2019

28,000

-

-

target 13

Tahun 2018

1. Kegiatan pengadaan Tercapainya efektifitas 1 unit Mesin Absensi dan efisiensi dalam pengelolaan administrasi di kelurahan

Jumlah Muspika 1 20 11 60 02 Kecamatan Padang Utara

Terlaksannya Pengembangan Kecamatan

5 III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

target 7

Tahun 2015


Jumlah mesin 1 20 11 03 01 absensi Kecamatan Padang Utara

Jumlah dokumen 1 20 11 06 01 laporan keuangan

Terwujudnya Meningkatnya Kesinergian lintas kesinergian kelembagaan lintas kelembagaan



77,150

-

70 stel

12,000

2 org

1,106,110

6,000

Rp (Jt) 20 77,150

-


Lokasi

21

22

Kec.Padang Utara

Kec.Padang Utara


Kec.Padang Utara

12,000

2 org

1,106,110


Kec.Padang Utara

6,000


Kec.Padang Utara

1,106,110

Jumlah kegiatan 1 20 11 62 01 sosial kemasyarakatan di Kecamatan Padang Utara

1. Kegiatan Meningkatnya Pengembangan sosial partisipasi masyarakat kemasyarakatan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan

45 keg

186,123

45 keg

180,739

50 keg

189,776

55 keg

189,776

60 keg

189,776

65 keg

189,776

65 keg


Kec.Padang Utara

Jumlah 1 20 11 62 02 masyarakat miskin yang mengkuti pelatihan

2. Kegiatan Pengembangan ekonomi kemasyarakatan

Meningkatnya perekonomian masyarakat ekonomi lemah di Kec. Padang Utara

35 org

21,703

35 org

35,000

50 org

36,750

50 org

36,750

50 org

36,750

50 org

36,750

50 org


Kec.Padang Utara

Jumlah Kel yang 1 20 11 62 03 mengikuti musrenbang Kec.

3. Kegiatan Dana Stimulan Pembangunan sarana Kecamatan dan prasarana yang baik di kecamatan

7 Kel

86,120

7 Kel

80,000

7 kel

84,000

7 kel

84,000

7 kel

84,000

7 kel

84,000

7 kel


Kec.Padang Utara


Tujuan

1

Termonitornya pemanfaatan aset tanah di kecamatan Padang Utara

Sasaran

2

Indikator Sasaran

Kode



Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Lokasi

target 7 75 org

Rp (Jt) 8 40,290

target 9 75 org

Rp (Jt) 10 35,202

target 11 75 org

Rp (Jt) 12 36,962

target 13 75 org

Rp (Jt) 14 36,962

target 15 75 org

Rp (Jt) 16 36,962

target 17 75 org

Rp (Jt) 18 36,962

target 19 75 org


22 Kec.Padang Utara

5 4. Kegiatan Pengembangan administrasi pemerintahan

Jumlah Kelurahan 1 20 11 62 06 se-Kecamtan Padang Utara

5. Kegiatan peningkatan Terpenuhinya infrastruktur kecamatan kebutuhan vital masyarakat terhadap jalan dalam memudahkan transportasi dan mengembangkan perekonomian masyarakat

7 kel

262,789

7 kel

320,391

7 kel

281,109

7 kel

281,109

7 kel

281,109

7 kel

281,109

7 kel


Kec.Padang Utara

Jumlah RT/RW 1 20 11 62 07 yang mengikuti musrenbang Kel dan BBGRM

6. Dana Kelurahan

Stimulan Pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kel.

7 kel

360,884

7 kel

354,775

7 kel

372,514

7 kel

372,514

7 kel

372,514

7 kel

372,514

7 kel


Kec.Padang Utara

Persentase pelayanan administrasi terpadu Kecamatan

1 20 11 62 10

7. Pilot Project Penerapan Terlaksananya Administrasi Terpadu pelayanan administrasi Kecamatan (PATEN) terpadu Kecamatan (PATEN)

100%

-

100%

100,000

100%

105,000

100%

105,000

100%

105,000

100%

105,000

100%

105,000.00 Kec.Padang Utara

Kec.Padang Utara

1 20

XI. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

-

-

10,785

12,485

9 kali

13,109

Jumlah 1 20 pengawasan pemanfaatan dan pengamanan aset tanah di Kec. Padang Utara

1. Pengawasan Pemanfaatan dan Pengamanan aset tanah fasilitas di Kecamatan

-

-

10,785

12,485

9 kali

13,109

-

-

-

2

350,000

-

-

2

367,500

-

-

2

367,500

V. Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama

-

-

-

2

350,000

-

-

2

367,500

-

-

2

367,500

1. Pelaksanaan MTQ Terciptanya Cori dan tingkat kota Padang Qoriah yang baik dari kota serta memfasiliatasi warga dalam kegiatan MTQ Tk.Kota

-

-

-

Meningkatnya daya guna dan hasil guna pemanfaatan aset tanah di Kecamatan Padang Utara

Meningkatkan keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Tahun 2016


4 3 Jumlah Aparatur 1 20 11 62 04 yang mengikuti pelatihan

6 Administrasi pemerintahan dan keuangan Kec. dan Kel. dapat ditata dengan baik

Tercapainya pengawasan pemanfaatan dan pengamanan aset tanah di Kec. Padang Utara

Urusan Pemerintahan : Kebudayaan Memfasiltasi masayarakat dalam kegiatan keagamaan untuk meingkatkan keimananan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha ESa

Tahun 2015


1 20 11 06 02

Persentase 1 20 11 62 03 cabang lomba yang diikuti di kota

6 kali

6 kali

100%

11,324

11,324

250,000

7 kali

7 kali

11,890

11,890

-

-

8 kali

8 kali

100%

262,500

-

-

10 kali

10 kali

100%

13,109



Kec.Padang Utara

Kec.Padang Utara


Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

Kode

4 3 Persentase 1 20 11 62 04 cabang lomba yang diikuti di kecamatan



5 6 2. Pelaksanaan MTQ Terciptanya Cori dan tingkat Kecamatan Qoriah yang baik dari Kecamatan serta memfasiliatasi warga dalam kegiatan MTQ Tk.Kecamatan

target 7

-

Urusan Pemerintahan : Perencanaan Pembangunan Tercapainya perencanaan pembangunan daerah kota padang

Terlaksananya penyusunan rencana strategi pembangunan daerah kota Padang

1 20 11 21

Jumlah dokumen 1 20 11 21 40 penyusunan Renstra

VII. Program Perencanaan Pembangan Daerah

1

Kegiatan Penyusunan Terdukungnya 1 bh Rencana Strategis pelaksanaan tugas dokumen (RENSTRA) SKPD dengan baik dan Renstra terencana

Urusan Pemerintahan : Lingkungan Hidup Terlaksanannya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Meningkatnya kebersiahn di Kecamatan dan kelurahan guna mewujudkan Adipura

Tersedianya data daerah rawan bencana di Kelurahan

target 9 -

1 20 11 15 02

IX. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Jumlah prasarana 1 20 11 15 02 dan sarana pengelolaan persampahan yang diadakan

1. Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Terdukungnya kegiatan k-3 dengan baik di kantor Camat Padang Utara dan lingkungan sekitarnya

7 kel

1 20 22 35

Jumlah data pada 1 20 22 35 posko bencana di Kelurahan

1. Pendataan Daerah Terdatanya para Rawan Bencana korban bencana di daerah yang rawan melalui posko Bencana

-

target 11 100%

Rp (Jt) 12 100,000

target 13

Tahun 2018

Rp (Jt) 14 -

-

target 15 100%

Tahun 2019

Rp (Jt) 16 105,000

target 17

Rp (Jt) 18 -

-

target 19 100%

-

-

-

-

-

-

-

1 bh dokumen - Renstra

15,000

15,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 bh dokumen Renstra

15,000

15,000

-

-

-

-

-

-

-

-

23,000

392,000 7 kel

23,000 7 kel

392,000

23,000

7 kel

1,715

24,150

7 kel

1 kel

1 kel

1 kel

1 kel

26,625

-

1 bh dokumen Renstra

27,957


25,358 7 kel

26,625

7 kel

27,957 7 kel

27,957

24,150

25,358

26,625

7 kel

27,957


7 kel

1,715

1,715

7 kel

1,715 1 kel

1 kel

1,715

1,715

1,715 1 kel

1 kel

7 kel

1,715

1,715

1 kel

1,715

1,715

1 kel

1,715

Lokasi

22 Kec.Padang Utara

Kec.Padang Utara

27,957

24,150 7 kel

1,715

-

-

25,358

-



-

1,715

1 kel

Rp (Jt) 10

Tahun 2017

-

1,715

X. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Tahun 2016

15,000

392,000

Urusan Pemerintahan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Terlaksananya pendataan daerah rawan bencana di Kelurahan

Rp (Jt) 8

Tahun 2015


Kec.Padang Utara

1,715 1 kel

1 kel

1,715

1,715 Kel. Gunung Pangilun

Padang, November 2014 CAMAT PADANG UTARA

AMRIZAL, SH NIP. 19611521 198211 1 002

Kel. Gunung Pangilun

NIP

Recommend Documents