KATA PENGANTAR Drs. Ahmad Suarno, M.BA., Phd., Drs. H. Yusuf Harahap dan H. M. Sirot, SH., S.IP

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan rahmat dan ridhonya Pengurus Pusat Senkom Mitra Polri dapat menyusun Peraturan Organisasi Senkom Mitra Polri yang merupakan acuan bagi seluruh anggota Senkom Mitra Polri. Senkom Mitra Polri adalah Ormas yang didirikan oleh Drs. Ahmad Suarno, M.BA., Phd., Drs. H. Yusuf Harahap dan H. M. Sirot, SH., S.IP. mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang Tupoksinya selalu mengedepankan bantuan kamtibmas dan bantuan sosial yang didukung oleh kebersamaan anggota. Mengingat Senkom Mitra Polri adalah suatu Ormas, maka harus mengikuti peraturan perundangundangan No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan. Dalam rangka melaksanakan tupoksinya Senkom juga harus memiliki aturan-aturan sebagai acuan anggota dari mulai tingkat yang terendah di sektorsektor sampai di tingkat pusat, dalam melaksanakan tugas-tugas sosial kemasyarakatan dari mulai pengaturan system administrasi kesekretariatan internal, hubungan dan kordinasi eksternal, penggunaan atribut, penggunaan tanda kecakapan, tanda penghormatan/

penghargaan sampai tatacara upacara dan tatacara berkomunikasi dan system pengawasan . Untuk mewujudkan hal tersebut maka dibuatlah Keputusan Pengurus Pusat Senkom Mitra Polri tentang Peraturan Organisasi Senkom Mitra Polri. Dibuatnya Peraturan Organisasi ini bertujuan agar semua gerak langkah anggota Senkom Mitra Polri bisa sama selaras tertib dan berwibawa serta memudahkan dalam pengontrolan. Demikian Peraturan Organisasi Senkom Mitra Polri diputuskan semoga menjadikan kesempurnaan Senkom Mitra Polri. Jakarta, 22 Juni 2013 Pengurus Pusat Senkom Mitra Polri Ketua Umum,

H. Muhamad Sirot, S.H., S.IP.

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ………………………………………………. DAFTAR ISI ……………………………………………………………. 1. SK Nomor: KEP-01/PO/PPSMP/I/2013 Tentang : “Penyelenggaraan Tata Kerja Unit SENKOM MITRA POLRI” …………………………………. 2. SK Nomor: KEP-02/PO/PPSMP/I/2013 Tentang : “LAGU, LAMBANG, PANJI, BENDERA, PAPAN NAMA, KOP SURAT, DAN STEMPEL SENKOM MITRA POLRI” ………………………………... 3. SK Nomor: KEP-03/PO/PPSMP/I/2013 Tentang : “Aturan Upacara Munas, Musprov, Muskot, Muskab, Pelantikan dan Pelatihan SENKOM MITRA POLRI” ………………………………... 4. SK Nomor: KEP-04/PO/PPSMP/I/2013 Tentang : “Pengawasan Internal Penegak Ketertiban/ Provos SENKOM MITRA POLRI” ……………………. 5. SK Nomor: KEP-05/PO/PPSMP/I/2013 Tentang : “Penggunaan Alat Komunikasi SENKOM MITRA POLRI” …………………………………

i iii

1

37

61

69

75

6. SK Nomor: KEP-06/PO/PPSMP/I/2013 Tentang : “Penggunaan Pakaian Seragam, Atribut, Pin, Tanda Kewenangan, dan Tanda Jabatan SENKOM MITRA POLRI” ………………………………… 81 7. SK Nomor: KEP-07/PO/PPSMP/I/2013 Tentang : “Mobil Operasional SENKOM MITRA POLRI” ….. 97 8. Nota Kesepahaman ……………………………………….. 102 9. Komposisi dan Personalia Pembina dan Pengurus Pusat SENKOM MITRA POLRI ……………………………………. 114

SURAT KEPUTUSAN SENKOM MITRA POLRI NOMOR: KEP-01/PO/PP-SK.MP/I/2013 TENTANG PENYELENGGARAAN TATA KERJA UNIT SENKOM MITRA POLRI MASA BHAKTI 2012 – 2017 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa Menimbang :

a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan/ program organisasi perlu adanya Peraturan Organisasi yang mengatur masalah penyelenggaraan tata kerja dan tata laksana administrasi organisasi dan pembagian tugas fungsionaris dilingkungan Unit SENKOM MITRA POLRI; b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan suatu Peraturan Organisasi Tentang Tata Kerja Unit SENKOM MITRA POLRI, dengan Surat Keputusan.

Mengingat

: 1. Sejarah Senkom Mitra Polri; 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SENKOM MITRA POLRI; 3. Keputusan-Keputusan MUNAS II SENKOM MITRA POLRI.

Memerhatikan : Saran dan Pendapat dalam MUNAS II SENKOM MITRA POLRI tanggal 6 – 7 Juni 2012. MEMUTUSKAN Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN SENKOM MITRA POLRI NOMOR: KEP-01/PO/PP-SK. MP/I/2013 TENTANG PENYELENGGA RAAN TATA KERJA UNIT SENKOM MITRA POLRI MASA BHAKTI 2012 – 2017. PERTAMA

KEDUA

: Perturan Organisasi tentang Tata Kerja Unit SENKOM MITRA POLRI Masa Bhakti 2012 – 2017 secara lengkap sebagaimana termaktub dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. : Peraturan Organisasi tentang Tata Kerja Unit SENKOM MITRA POLRI ini

KETIGA

merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh jajaran unit organisasi dilingkungan Unit SENKOM MITRA POLRI; : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pada tanggal

Ketua Umum,

H. M.Sirot, S.H., S.IP.

: Jakarta : 10 Januari 2013 Sekretaris Jenderal,

H. Arif Nurokhim, S.H.

BAB I PENDAHULUAN Pasal 1 Dasar Pemikiran 1. SENKOM MITRA POLRI sebagai organisasi kemasyarakatan untuk dapat berperan dalam menghadapi perkembangan bangsa, menyongsong masa depan yang lebih baik dituntut harus mempersiapkan diri dengan berbagai upaya dan memperbaharui langkah-Iangkah konsolidasi terutama dengan menegaskan visi masa depan dengan merubah keberadaan dan penampilan organisasi dari yang bersifat mobilisasi massa kearah organisasi modern profesional yang mampu menjawab tantangan jaman; 2. Penataan Organisasi yang ditempuh melalui Keputusan Musyawarah Nasional II SENKOM MITRA POLRI bertujuan untuk melakukan pengembangan organisasi secara optimal yaitu pengembangan tugas, fungsi, wewenang kedudukan, hubungan dan tata kerja secara jelas melalui langkah-Iangkah restrukturisasi, refungsionalisasi dan revitalisasi sehingga organisasi SENKOM MITRA POLRI dapat berperan secara efektif, efisien dan profesional sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis yang dihadapi; 3. Oleh karena itu perlu adanya peraturan organisasi yang mengatur masalah tata kerja PENGURUS

PUSAT SENKOM MITRA POLRI yang memuat ketentuan-ketentuan Tatalaksana Organisasi PENGURUS PUSAT SENKOM MITRA POLRI.

Pasal 2 Landasan 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SENKOM MITRA POLRI; 2. Keputusan-Keputusan MUNAS II SENKOM MITRA POLRI; 3. Keputusan Formatur MUNAS II SENKOM MITRA POLRI.

PasaI 3 Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan ditetapkan Tata Kerja PENGURUS PUSAT SENKOM MITRA POLRI ini adalah: 1. Memberikan panduan bagi PENGURUS PUSAT SENKOM MITRA POLRI dalam pelaksanaan tugastugas organisasi; 2. Fungsionalisasi jabatan dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sesuai dengan komposisi dan personalia yang telah ditetapkan PENGURUS PUSAT; 3. Menertibkan tatalaksana tugas organisasi dan pemilihan bidang tugas dan tanggungjawab organisasi.

Pasal 4 Ruang Lingkup Tata Kerja PENGURUS PUSAT SENKOM MITRA POLRI ini meliputi: 1. Sekretariat; 2. Keuangan; 3. Rapat-rapat; 4. Uraian Tugas Pengurus Pusat; 5. Koordinator Bidang dan Koordinator Wilayah; 6. Piket fungsionaris; 7. Penutup. BAB II SEKRETARIAT PasaI 5 1. Sekretariat PENGURUS PUSAT SENKOM MITRA POLRI merupakan induk administrasi SENKOM MITRA POLRI yang bertindak koordinatif terhadap Sekretariat Pengurus Provinsi SENKOM MITRA POLRI diseluruh Indonesia; 2. Sekretariat PENGURUS PUSAT SENKOM MITRA POLRI dipimpin dan dikelola dalam tanggungjawab Sekretaris Jenderal PENGURUS PUSAT SENKOM MITRA POLRI. Sekretariat Provinsi bertanggungjawab kepada sekretaris Provinsi, demikian pula Sekretriat Kab/Kota bertanggungjawab kepada sekretaris Kab/Kota;

3. Sekretariat PENGURUS PUSAT SENKOM MITRA POLRI berfungsi sebagai penghimpun dan sumber data organisasi, administrasi keanggotaan, pengelola dan pengendali pelaksanaan program, pengolah dan pendistribusian informasi organisasi serta pengendali pembinaan dan pengembangan kader SENKOM MITRA POLRI, demikian juga di Provinsi dan Kab/Kota; 4. Sekretariat PENGURUS PUSAT SENKOM MITRA POLRI, Provinsi, Kab/Kota diperlengkapi : a. Tenaga Staf Sekretariat, yang kualitas dan kuantitasnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi; b. Peralatan Sekretariat sesuai kebutuhan; c. Dana Sekretariat yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada. BAB III KEUANGAN Pasal 6 1. Sumber Dana (Keuangan) organisasi diupayakan melalui : a. Uang Pangkal dan luran Anggota; b. Uang Kartu Tanda Anggota; c. Sumbangan Pengurus; d. Bagian keuntungan Badan atau lembaga usaha milik SENKOM MITRA POLRI; e. Hasil-hasil usaha lain yang sah;

f. Sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat. 2. Penerapan prinsip-prinsip dan aturan lebih lanjut tentang sumber dana organisasi PENGURUS PUSAT SENKOM MITRA POLRI akan diatur dalam Rapat Pleno; 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi, disusun setiap tahun kegiatan yang menyangkut : a. Anggaran Rutin Sekretariat; b. Anggaran Non Rutin; c. Anggaran Program. 4. Penyusunan Anggaran dilaksanakan oleh : a. Anggaran Rutin Sekretariat, disusun oleh Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal bersama Bendahara Umum dan Bendahara-Bendahara; b. Anggaran Non Rutin, disusun oleh Bendahara Umum dan Bendahara-Bendahara; c. Anggaran Program, disusun oleh Ketua Departemen / Koordinator Bidang / Koodinator Program/Kegiatan, bersama Bendahara Umum dan Bendahara-Bendahara; d. Anggaran Rutin Sekretariat, Anggaran Non Rutin dan Anggaran Program dinyatakan berlaku setelah disahkan oleh Rapat Pleno PENGURUS PUSAT.

5. Dana Organisasi disimpan di Bank Pemerintah atau Bank Swasta yang terjamin bonafiditasnya, dengan hak penandatanganan cheque oleh Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum; 6. Pada prinsipnya setiap dana milik PENGURUS PUSAT SENKOM MITRA POLRI berada ditangan Bendahara Umum dan para Bendahara; 7. Dana Organisasi hanya dapat diuangkan/dicairkan melalui Bendahara Umum apabila : a. Dana Rutin Sekretariat: telah difiat/diaproved oleh Ketua Umum atau salah satu Ketua bersama Sekretaris Jenderal atau salah satu wakil Sekretaris Jenderal; b. Dana Non Rutin: telah difiat/diaproved oleh Ketua Umum bersama Sekretaris Jenderal; c. Dana Program : telah difiat/diaproved oleh Ketua Umum dan/atau Ketua, Kepala Departemen/Koordinator Bidang/Koordinator Program yang bersangkutan bersama Sekretaris Jenderal atau wakil Sekretaris Jenderal; d. Bendahara Umum melaporkan posisi dan kondisi keuangan organisasi minimal 1 (satu) bulan sekali yang disampaikan pada Rapat Pleno.

BAB IV RAPAT-RAPAT Pasal 7 1. Sesuai dengan konsekwensi kolektifitas maka pencerminan kolektifitas terwujud dalam hak dan kewajiban para penyelenggara organisasi termasuk dalam rapat-rapat organisasi; 2. Rapat-rapat PENGURUS PUSAT SENKOM MITRA POLRI terdiri dari : a. Rapat Pengurus Harian: dihadiri Ketua Umum, Ketua-Ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil-wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Bendahara-Bendahara; b. Rapat Pleno: dihadiri Pengurus Harian lengkap, Ketua Umum dan Ketua-Ketua (dalam Rapat Pleno dapat diundang Pembina Pusat); c. Rapat Koordinasi: dihadiri pengurus Harian PENGURUS PUSAT, dan salah satuIatau beberapa PENGURUS Provinsi; d. Rapat Departemen: dihadiri Ketua Umum atau Ketua, Ketua Departemen dan anggota Departemen, Sekretaris Jenderal atau Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum atau Bendahara; e. Rapat Bidang/program: dihadiri Ketua Umum atau Ketua, Ketua Departemen dan anggota Departemen, Ketua Bidang / Ketua Program,

Sekretaris Jenderal atau Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum atau Bendahara. 3. Setiap rapat dibuat notulen oleh Sekretaris Rapat, yang disahkan oleh Pengurus Rapat.

1.

2.

3.

4.

Pasal 8 Kelompok Kerja atau Panitia atau Tim Untuk menunjang pelaksanaan program tertentu, apabila dianggap perlu dapat dibentuk Kelompok Kerja/panitia, yang dalam pelaksanaan tugasnya diintegrasikan dengan kegiatan Departemen yang terkait; Untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat temporer dibentuk Panitia atau Tim Penyelenggara sebagai pelaksana kegiatan, yang bertanggungjawab langsung kepada PENGURUS PUSAT SENKOM MITRA POLRI; Panitia atau Tim dalam pelaksanaan tugasnya dapat melakukan pengaturan rumah tangga Panitia atau Tim yang bersangkutan dan pengaturan administrasi kepanitiaanya; Sebagai Unit Pelaksana kegiatan temporer, masa kegiatan kepanitiaan atauTim hanya terbatas pada sejak dikeluarkannya Surat Keputusan tentang kepanitiaan atau tim yang bersangkutan hingga disampaikannya laporan pertanggung jawaban Panitia atau Tim kepada PENGURUS PUSAT SENKOM MITRA POLRI.

BAB V URAIAN TUGAS PENGURUS PUSAT Pasal 9 Tugas dan Wewenang Ketua Umum Tugas dan wewenang Ketua Umum adalah: 1. Umum a. Memimpin Organisasi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SENKOM MITRA POLRI, Keputusan-Keputusan MUNAS II SENKOM MITRA POLRI serta Ketentuan-ketentuan Organisasi SENKOM MITRA POLRI lainnya; b. Mewakili SENKOM MITRA POLRI dalam pembinaan hubungan dengan pihak Pemerintah dan Lembaga/Organisasi/Instansi Swasta lainnya; c. Mewakili SENKOM MITRA POLRI dalam konsolidasi struktural dengan pihak Pengurus Provinsi dan Pengurus Kab/Kota; d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban organisasi pada akhir masa jabatan di forum MUNAS SENKOM MITRA POLRI. 2. Khusus a. Bersama Sekretaris Jenderal bertanggungjawab atas jalannya organisasi SENKOM MITRA POLRI;

b. Bersama Sekretaris Jenderal menandatangani surat-surat keluar khususnya yang berisi sikap organisasi keluar; c. Bersama Sekretaris Jenderal memimpin rapatrapat organisasi; d. Bersama Bendahara Umum menanda tangani dokumen-dokumen keuangan, khususnya Cek dan Bilyet Giro pada Bank dimana dana organisasi tersimpan; e. Apabila berhalangan tugas dapat menunjuk salah seorang Ketua untuk mewakili. Pasal 10 Tugas dan Wewenang Ketua Tugas dan wewenang Ketua adalah: 1. Membantu Ketua Umum mengarahkan, mengkoordinasikan, memantau dan mengawasi pelaksanaan program organisasi oleh Departemen dilingkungan SENKOM MITRA POLRI selaku Ketua Program, sesuai dengan pembagian tugas pembidangan yang telah ditetapkan; 2. Mewakili/melaksanakan tugas Ketua Umum, apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis dari Ketua Umum; 3. Membantu Ketua Umum dalam melakukan pembinaan wilayah selaku Koordinator Wilayah;

4. Membantu Ketua Umum dalam melakukan pembinaan program selaku Koordinator Pembidangan Departemen; 5. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Ketua bertanggungjawab kepada Ketua Umum. Pasal 11 Tugas dan Wewenang Sekretaris Jenderal Tugas dan wewenang Sekretaris Jenderal adalah: 1. Umum a. Mendampingi Ketua Umum memimpin Organisasi SENKOM MITRA POLRI sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan MUNAS II SENKOM MITRA POLRI serta Ketentuanketentuan Organisasi SENKOM MITRA POLRI lainnya; b. Mendampingi Ketua Umum dalam hubungan organisasi dengan pihak-pihak internal SENKOM MITRA POLRI maupun pihak-pihak eksternal SENKOM MITRA POLRI; c. Memimpin dan bertanggungjawab atas pengelolaan Sekretariat PENGURUS PUSAT SENKOM MITRA POLRI.

2. Khusus a. Bersama Ketua Umum menandatangani suratsurat keluar khususnya surat-surat yang berisi sikap organisasi keluar; b. Mendampingi Ketua Umum dalam memimpin rapat-rapat organisasi; c. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, penataan dan pengembangan organisasi (administrasi keanggotaan dan konsolidasi organisasi) SENKOM MITRA POLRI; d. Apabila berhalangan tugas dapat menunjuk Wakil Sekretaris Jenderal untuk mewakili; e. Dalam pelakanaan tugas rutin, Sekretaris Jenderal dapat menentukan pembagian tugas Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal; f. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Sekretaris Jenderal bertanggungjawab kepada Ketua Umum. Pasal 12 Tugas dan Wewenang Wakil Sekretaris Jenderal Tugas dan wewenang Wakil Sekretaris Jenderal adalah: 1. Membantu Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugasnya; 2. Membantu tugas KetuaIKoordinator Bidang dalam mengarahkan, mengkoordinasikan, memantau dan mengawasi pelaksanaan program organisasi oleh

Departemen sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan; 3. Mewakili/melaksanakan tugas Sekretaris Jenderal apabila berhalangan tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis dari Sekretaris Jenderal; 4. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang ditetapakn oleh Sekretaris Jenderal dalam rangka kelancaran Sekretariat PENGURUS PUSAT SENKOM MITRA POLRI; 5. Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Sekretaris Jenderal bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal. Pasal 13 Tugas dan Wewenang Bendahara Umum Tugas dan wewenang Bendahara Umum adalah: 1. Mengelola keuangan organisasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh PENGURUS PUSAT SENKOM MITRA POLRI; 2. Bersama-sama Ketua Umum menandatangani Dokumen-dokumen keuangan, khususnya Cek dan Bilyet Giro pada Bank dimana dana organisasi tersimpan; 3. Mengkoordinir dan bertanggungjawab dalam pengadaan dana organisasi dari sumber yang sah sesuai dengan ketentuan Organisasi;

4. Membuat laporan keuangan organisasi 1 (satu) bulan sekali; 5. Melaporkan penggunaan dana organisasi serta kekayaan organisasi kepada Rapat Pleno PENGURUS PUSAT SENKOM MITRA POLRI minimal 1 (satu) tahun sekali; 6. Menunjuk secara tertulis salah seorang Bendahara yang bertindak untuk dan atas nama Bendahara Umum apabila berhalangan tugas; 7. Dalam melaksanakan tugas rutin, Bendahara Umum dapat menentukan pembagian tugas para Bendahara; 8. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Bendahara Umum bertanggungjawab kepada Ketua Umum. Pasal 14 Tugas dan Wewenang Wakil Bendahara Tugas dan wewenang Wakil Bendahara adalah: 1. Membantu Bendahara Umum dalam melaksanakan tugasnya; 2. Membantu Bendahara Umum apabila Bendahara Umum berhalangan tugas; 3. Membantu Bendahara Umum dalam tugas pengadaan dana maupun pengelolaan dana organisasi sesuai dengan pembagian tugas yang ditetapkan oleh Bendahara Umum;

4. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Wakil Bendahara bertanggungjawab kepada Bendahara Umum. Pasal 15 Tugas dan Wewenang Ketua Departemen 1. Tugas dan wewenang Ketua Departemen Pendidikan dan Pelatihan (DEPDIKLAT) adalah : a) Mengadakan diklat/orientasi bagi calon anggota baru ditingkat Provinsi, yang pelaksanaannya di Provinsi-Provinsi; b) Melaksanakan Training of Trainer (TOT) dasardasar Kamtibmas dan Telematika; c) Melaksanakan Training of Trainer (TOT) SAR; d) Mengadakan diklat Deteksi Dini tingkat Nasional e) Mengadakan diklat keorganisasian, manajemen organisasi dan keuangan. 2. Tugas dan wewenang Ketua Departemen Pengamanan dan Penanganan Bencana (DEP.PPB) adalah : a) Menjadwal dan melaksanakan kegiatan Kamtibmas; b) Menjadwal dan melaksanakan kegiatan Kamtibmas dan Patroli khusus; c) Monitoring dan evaluasi kegiatan Kamtibmas; d) Melaksanakan kegiatan pelaporan secara berkala;

e) Menjadwal, melaksanakan dan monitoring kegiatan penanganan bencana; 3. Tugas dan wewenang Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan (DEPLITBANG) adalah : a) Menyiapkan personil informasi dan sekaligus sebagai personil keamanan; b) Melaksanakan Deteksi Dini dalam rangka pencegahan gangguan Kamtibmas; c) Melaksanakan kegiatan pelayanan dan komunikasi publik oleh personil informasi dan keamanan dimasing-masing tingkatan terhadap masyarakat, stakeholder dan pemerintah setempat. 4. Tugas dan wewengan Ketua Departemen Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (DEP.OKK) adalah : a) Menata organisasi dalam rangka memenuhi persyaratan minimal organisasi yang meliputi Kantor, Papan Nama, dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT); b) Melaporkan hasil penataan organisasi kepada Pemerintah melalui Kantor Kesbangpol dan Linmas serta kepada Pengurus Pusat yang disertai dengan dokumentasi dan administrasi; c) Melaksanakan prosedur keanggotaan melalui pendaftaran anggota secara online nasional, setelah sebelumnya pendaftaran diterima di masing-masing tingkatan secara berjenjang;

d) Penatalaksanaan kelembagaan organisasi Senkom dari Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, Pengurus Kota/Kabupaten, dan Pengurus Kecamatan yang penetapannya dilakukan dimasing-masing tingkatan. 5. Tugas dan wewengan Ketua Departemen Telekomunikasi dan Informatika (DEP.TELEMATIKA) adalah : a) Membangun system informasi melalui jejaring internet di Tingkat Nasional yang dapat menjangkau dan melayani informasi secara Nasional; b) Membangun system komunikasi baik digital ataupun analog yang dikoordinasikan secara Nasional dan dikembangkan di masing-masing regional ataupun sektor; c) Menyiapkan sarana komunikasi dan informasi baik analog, digital, ataupun komputer internet; d) Melakukan sosialisasi tentang system informasi dan komunikasi, penggunaan perangkat, pemanfaatan perangkat, dan pemanfaatan data yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang program pemerintah; e) Menjadwal, melaksanakan dan monitoring netting Tingkat Nasional. 6. Tugas dan wewengan Ketua Departemen Publikasi, Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga (DEP.PHMAL) adalah :

a) Membangun perencanaan, pengembangan penguatan dan pelaksanaan hubungan kemitraan strategis dan atau nota kesepahaman (memorandum of understanding) dengan Kepolisian Republik Indonesia disemua tingkatan; b) Membangun perencanaan, pengembangan penguatan dan pelaksanaan hubungan kemitraan strategis dan atau nota kesepahaman (memorandum of understanding) dengan Kemenhan dalam kegiatan Bela Negara disemua tingkatan; c) Membangun perencanaan, pengembangan penguatan dan pelaksanaan hubungan kemitraan strategis dan atau nota kesepahaman (memorandum of understanding) dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam kegiatan penanggulangan bancana alam disemua tingkatan; d) Membangun prosedur standar yang mengatur hubungan antara Senkom Mitra Polri dengan lembag-lembaga atau organisasi lain yang keputusannya ditetapkan dalam bentuk nota kesepahaman; e) Melakukan kerjasama kemitraan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam pemanfaatan data, dilaksanakan ditingkat Nasional.

7. Tugas dan wewenang Ketua Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (DEP.KUMHAM) adalah : a) Melaksanakan TOT dasar-dasar hukum, peradilan dan pendampingan peradilan ditingkat Nasional. b) Melaksanakan pendidikan dan latihan dasardasar hukum, peradilan dan pendampingan peradilan disemua tingkatan. 8. Tugas dan wewenang Ketua Departemen Perlengkapan, Peralatan dan Kesehatan (DEP.PPK) adalah : a) Menyediakan, mengadakan, dan mendistribusikan, Seragam, Atribut, Pin, KTA, Kelengkapan dan Peralatan organisasi; b) Bertanggungjawab terhadap keamanan, keutuhan dan keberadaan peralatan organisasi; c) Menyediakan Tenaga Medis dan obat-obatan yang dibutuhkan organisasi. 9. Tugas dan wewenang Ketua Departemen Pemuda dan Olah Raga (DEP.PORA) adalah : a) Membuat jaringan kerja dan bersinergi dengan organisasi kepemudaan (OKP) dalam kaitannya dengan visi misi Senkom; b) Bekerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan instansi terkait lainnya dalam mengembangkan potensi pemuda Senkom dan berperan dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan Kemenpora serta instansi lainnya yang

berhubungan dengan Kepemudaan dan olah raga; c) Membuat pelatihan-pelatihan kreatifitas dan kemandirian pemuda; d) Membuat database pemuda dan mahasiswa. BAB VI KOORDINATOR BIDANG DAN KOORDINATOR WILAYAH Pasal 16 Koordinator Bidang 1. Tugas Koordinator Bidang adalah: a. Melakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan lingkup tugasnya agar pelaksanaan program oleh Departemen terkait dapat berjalan optimal; b. Melakukan koordinasi dilingkungan SENKOM MITRA POLRI sesuai bidang tugasnya agar terwujudnya misi SENKOM MITRA POLRI secara optimal ditengah-tengah masyarakat. 2. Pembagian tugas dalam bidang-bidang tertentu serta tugas koordinasi bidang bagi para Ketua dan para Wakil Sekretaris Jenderal, ditetapkan sebagaimana tertera dalam daftar Lampiran-1 Peraturan Organisasi ini; 3. Pembagian pembidangan tugas sebagaimana di maksud dalam ayat 2, apabila dianggap perlu dapat

diubah/diperbaiki antar waktu melalui Rapat Pleno PENGURUS PUSAT SENKOM MITRA POLRI.

1.

2.

3.

4.

Pasal 17 Koordinator Wilayah Koordinator Wilayah bertugas sebagai berikut : a. Melakukan pembinaan, pemantauan terhadap potensi daerah berdasarkan kultur wilayah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia diwilayah kerjanya; b. Mendorong terciptanya dinamisasi aktivitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat diwilayah binaannya, serta menjalin kerjasama kemitraan dengan lembaga dan instansi terkait dengan bidangnya; c. Menyelesaikan masalah-masalah organisasi SENKOM MITRA POLRI yang ada diwilayah kerjanya. Pembagian tugas koordinator wilayah untuk wilayah Provinsi tertentu bagi para Ketua dan para Wakil Sekretaris Jenderal, ditetapkan sebagaimana tertera dalam Lampiran-2 Peraturan Organisasi ini; Apabila dianggap perlu para fungsionaris lainnya (para Bendahara dan Ketua-Ketua Departemen) dapat ditetapkan sebagai anggota Koordinator Wilayah; Pembagian Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, apabila perlu dapat di

ubah/diperbaiki antar waktu melalui Rapat Pleno PENGURUS PUSAT SENKOM MITRA POLRI.

1.

2.

3.

4.

BAB VII Pasal 18 Tugas Piket Fungsionaris Untuk meningkatkan efektivitas tugas-tugas fungsionaris sesuai dengan tuntutan fungsi dan peranan PENGURUS PUSAT SENKOM MITRA POLRI, maka perlu penugasan fungsionaris secara merata dan menyangkut seluruh aspek kegiatan, sehingga berdayaguna secara maksimal; Untuk itu perlu diadakan tugas Piket Harian para fungsionaris (pengurus Harian PENGURUS PUSAT SENKOM MITRA POLRI), sebagai tim kerja penyelenggaraan kegiatan organisasi sehari-hari; Para fungsionaris yang bertugas piket harian, bertanggungjawab atas tugas sehari-hari organisasi dan menangani masalah-masalah organisasi pada kebijakan tingkat awal; Komposisi dan personalia tugas piket harian fungsionaris ditetapkan oleh PENGURUS PUSAT SENKOM MITRA POLRI dan dapat diubah dan diperbaiki secara berkala sesuai dengan kondisi dan situasi.

BAB VIII PENUTUP Pasal 19 1. Tata Kerja PENGURUS PUSAT SENKOM MITRA POLRI merupakan pedoman dan panduan organisasi dalam penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan program organisasi dalam rangka mewujudkan cita-cita perjuangan SENKOM MITRA POLRI; 2. Tata Kerja ini bersifat mengikat bagi seluruh jajaran organisasi SENKOM MITRA POLRI, untuk dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Kerja ini akan diatur kemudian dalam pelaksanaannya. Ditetapkan di Pada tanggal

: Jakarta : 10 Januari 2013

PENGURUS PUSAT SENKOM MITRA POLRI Ketua Umum, Sekretaris Jenderal,



Lampiran-1 SURAT KEPUTUSAN SENKOM MITRA POLRI Nomor : KEP-01/PO/PP-SK.MP/I/2013 Tanggal : 10 Januari 2013 PEMBAGIAN TUGAS KOORDlNATOR BIDANG KETUA PENGURUS PUSAT SENKOM MITRA POLRI No Nama Ketua Bidang Dep. yang menjadi tanggungjawab 1. Ir.Amir.BS.M.Sc DEP. OKK 2. Drs. Subiyanto, DEP. KUMHAM SH.MH.MKN 3. Drs.H.Saprudin,M.Si DEP. LITBANG dan DEP.DIKLAT 4. Lukman Abd. DEP. TELEMATIKA dan Fatah,M.Si DEP. PHMAL 5. H.Semoga Jaya, DEP. PPK Bc.Ku 6. Utung Maulana, S.H DEP. PPB dan DEP. PORA Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 10 Januari 2013 PENGURUS PUSAT SENKOM MITRA POLRI Ketua Umum, Sekretaris Jenderal,



Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 10 Januari 2013 PENGURUS PUSAT SENKOM MITRA POLRI Ketua Umum, Sekretaris Jenderal,



SURAT KEPUTUSAN SENKOM MITRA POLRI NOMOR: KEP-02/PO/PP-SK.MP/I/2013 TENTANG PROSEDUR SURAT MENYURAT SENKOM MITRA POLRI MASA BHAKTI 2012 – 2017 Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Kuasa Menimbang

: 1. Bahwa dalam rangka mendayagunakan dan menggerakkan administrasi organisasi secara baik perlu dibangun jaringan komunikasi yang lancar, baik intern maupun ekstern secara vertikal maupun horizontal; 2. Bahwa untuk membangun jaringan komunikasi sebagaimana dimaksud pada butir a di atas diperlukan adanya prosedur surat menyurat yang seragam agar sejalan dengan misi organisasi dan mendukung jalannya roda organisasi Senkom;

3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diterbitkan suatu Peraturan Organisasi. Mengingat : 1. Sejarah Senkom Mitra Polri; 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SENKOM MITRA POLRI; 3. Keputusan-Keputusan MUNAS II SENKOM MITRA POLRI. Memerhatikan : Saran dan Pendapat dalam MUNAS II SENKOM MITRA POLRI tanggal 6 – 7 Juni 2012. MEMUTUSKAN Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN SENKOM MITRA POLRI NOMOR: KEP-02/PO/PP-SK. MP/I/2013 PERATURAN ORGANISASI TENTANG SURAT MENYURAT SEN TRA KOMUNIKASI MITRA POLRI MASA BHAKTI 2012 – 2017. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 10 Januari 2013 PENGURUS PUSAT SENKOM MITRA POLRI Ketua Umum, Sekretaris Jenderal,



BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Prosedur Surat Menyurat Senkom Mitra Polri yang selanjutnya dalam Peraturan Organisasi ini disebut “PSM Senkom” merupakan mekanisme Korespondensi yang digunakan oleh seluruh jajaran Senkom dari Pusat sampai Kecamatan, baik untuk keperluan intrn maupun ekstrn. Pasal 2 PSM Senkom disusun dalam rangka memberikan pedoman bagi semua tingkatan kepengurusan Senkom, agar dalam menjalankan tugasnya terdapat keseragaman guna memudahkan koordinasi dan sinkronisasi dalam melakukan komunikasi dan korespondensi secara formal. Pasal 3 Penyelenggaraan PSM Senkom meliputi perangkat yang terdiri dari fungsi-fungsi sekretariat, korespondensi dan pengaturan tentang klasifikasi surat keluar dan surat masuk, tata cara penggunaan stempel, wewenang penandatanganan surat, serta kelengkapan surat menyurat berupa kop surat, stempel, amplop dan map.

BAB II STANDARISASI Pasal 4 Standarisasi adalah penyeragaman bentuk, warna, ukuran, dan tulisan dari alat-alat yang dipergunakan dalam PSM Senkom. Pasal 5 Standarisasi meliputi korespondensi, klasifikasi dan derajat surat, bentuk dan ukuran kertas surat organisasi, stempel organisasi, bentuk, warna, ukuran dan tulisan kop, amplop surat dan map.

BAB III KORESPONDENSI Pasal 6 Korespondensi adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian surat-surat dan berita, baik tertulis maupun lisan, yang timbul dari pencatatan, laporan, perencanaan program atau keputusan yang mungkin masih menimbulkan adanya permintaan penjelasan sehingga pengarahan atau pengurusan semua kegiatan dapat dilakukan secara tepat dan benar,

Pasal 7 1) Yang dimaksud dengan surat adalah alat untuk menyampaikan berita secara tertulis, yang isinya sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Peraturan Organisasi ini; 2) Prinsip pokok pembuatan surat terdiri dari menentukan maksud dan tujuan penulisan surat maupun merancang, yaitu mewujudkan ide agar isi surat menjadi urut dan menggunakan tata bahasa yang baik, dengan penulisan yang singkat dan jelas tanpa mengurangi etika dan kelengkapan. Pasal 8 1) Surat resmi terdiri dari surat intern dan surat ekstern; 2) Surat intern adalah surat yang ditujukan kepada personil atau pengurus di lingkungan Senkom pada semua tingkatan/jenjang; 3) Surat ekstern adalah surat yang ditujukan kepada pilhak diluar Senkom. Pasal 9 1) Surat dapat memuat keputusan, perintah, instruksi, pemberitahuan, pertanyaan, pernyataan, permohonan dan lain-lain yang di anggap penting; 2) Tujuan umum surat-menyurat adalah menyampaikan bentuk tulisan agar tindakan yang dikehendaki dapat tercapai secara tepat dan cepat.

Pasal 10 1) Jenis surat dalam PSM Senkom terdiri dari surat biasa dan surat yang bersifat mengatur; 2) Surat biasa terdiri dari : a) Laporan, yaitu surat yang memuat uraian hasil atau pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, penyampaian keterangan tertulis sehubungan dengan suatu masalah atau kegiatan tertentu; b) Undangan, yaitu surat permintaan untuk menghadiri suatu kegiatan senkom, baik yang bersifat intern maupun ekstern; c) Telegram, radiogram, telex, maupun faksimili adalah surat yang memuat berita yang perlu segera mendapat perhatian atau penyelesaian, isinya singkat, padat dan disusun dengan gaya bahasa tertentu; d) Surat Keterangan, berisi keterangan resmi organisasi yang diberikan kepada pengurus atau anggota Senkom untuk digunakan sesuai dengan isi keterangan; e) Surat Pengantar, yaitu surat yang berisi pemberitahuan mengenai asal dan maksud surat-surat lain; f) Surat Permohonan, yaitu surat yang berisi permohonan kepada perorangan atau institusi, baik internal maupun eksternal agar memenuhi

maksud tertentu sebagaiamana dimaksud pada pokok surat; g) Surat Pemberitahuan, yaitu surat yang berisi informasi mengenai suatu hal yang harus diketahui oleh pengurus atau anggota Senkom; h) Surat Jalan, surat yang diberikan kepada anggota/pengurus yang akan melakukan perjalanan dinas organisasi Senkom Mitra Polri. 3) Surat yang bersifat mengatur teridiri dari : a) Keputusan, yaitu surat yang dibuat berdasarkan hasil rapat pengurus, yang memuat suatu kebijakan pokok yang harus ditaati oleh seluruh atau sebagian anggota Senkom; b) Instruksi Perintah/Surat Mandat/Surat Tugas, yaitu surat pernyataan pelimpahan suatu wewenang dari organisasi setingkat dibawahnya atau seorang atau beberapa orang pengurus atau anggota atau orang lain, untuk bertindak atas nama organisasi, melakukan sesuatu dengan perintah/mandat/tugas yang diberikan, dan berlaku dalam jangka waktu tertentu. Surat Perintah/Surat Mandat/Surat Tugas harus dipertanggung jawabkan oleh yang menerimannya; c) Surat Edaran, yaitu pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada pengurus atau anggota, yang berisi penjelasan atau petunjuk mengenai cara betindak atas suatu peraturan atau atas suatu

kejadian yang berhubungan dengan organisasi tanpa memuat suatu kebijakan pokok. BAB IV KLASIFIKASI DAN SIFAT SURAT Pasal 11 1) Klasifikasi, yaitu penentuan dan penegasan mengenai pentingnya suatu surat, yang berhak menerima, membaca dan betanggungjawab, serta cara penanganan dan pengamanannya; 2) Klasifikasi ini terdiri dari : a) Surat Rahasia, yaitu surat yang hanya diketahui oleh kalangan terbatas dalam organisasi dan berisi keterangan yang bila disebarluaskan kepada pihak yang tidak berhak dapat berakibat menurunnya derajat dan kewibawaan organisasi, yang pada akhirnya merugikan organisasi; b) Surat Terbatas, yaitu surat yang dianggap perlu untuk diketahui oleh pengurus tertentu saja, dan bila pelaksaannya telah berjalan, maka klasifikasi keterbatasannya tidak berlaku lagi; c) Surat Biasa, yaitu surat yang sifatnya umum dan tidak memerlukan pengamanan khusus. 3) Yang berwenang untuk menentukan klasifikasi surat adalah Ketua Umum, Para Ketua, Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal;

4) Menurut klasifikasinya teknis penggunaan amplop dan pengiriman surat diatur dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratuan Organisasi ini. Pasal 12 1) Sifat surat adalah kecepatan sampainya surat kepada si alamat berdasarkan waktu penyampaian atau pengirimannya; 2) Sifat surat terbagi atas 3 (tiga) tingkatan, yaitu : a) Sangat Segera, yaitu surat yang penyampaiannya harus segera dilakukan pada hari yang sama dengan waktu penandatanganan surat; b) Segera, yaitu surat yang penyampaiannya dilakukan secepat mungkin setelah penandatanganan surat; c) Biasa, yaitu surat yang penyampaiannya dilakukan sesuai jadwal pengirimannya yang ada. 3) Sifat surat dibubuhkan pada pojok kiri atas amplop. BAB V SURAT KELUAR DAN SURAT MASUK Pasal 13 1. Tata cara penyelenggaraan surat-menyurat meliputi penyelesaian surat keluar dan surat masuk;

2. Surat Keluar Internal, yaitu surat organisasi yang dikirimkan atau disampaikan kepada pengurus atau anggota Senkom pada semua jenjang; 3. Surat Eksternal, yaitu semua surat organisasi yang dikirimkan atau disampaikan kepada pihak luar organisasi Senkom; 4. Surat Masuk, yaitu semua surat/tulisan atau berita yang diterima organisasi dari pihak lain, baik internal maupun eksternal organisasi Senkom. Pasal 14 1. Penerimaan surat masuk dipusatkan di Sekretariat, untuk selanjutnya didistribusikan; 2. Penelitian surat masuk didasarkan pada klasifikasi dan sifat surat; 3. Surat masuk rahasia dan terbatas diteruskan kepada yang berhak menerimanya dalam keadaan sampul tertutup, sedangkan surat biasa dapat dibuka oleh pengurus Sekretariat yang diberi wewenang serta dicatat dan diteruskan kepada yang berhak menerimanya; 4. Semua surat, tulisan atau berita yang masuk harus dicatat oleh pengurus sekretariat sesuai dengan sifat surat tersebut kedalam : a. Buku agenda, untuk umum mencatat semua surat masuk yang berklasifikasi biasa;

b. Buku agenda rahasia, untuk mencatat semua surat masuk yang berklasifikasi rahasia maupun terbatas; c. Diberi lembar disposisi (contoh pada Lampiran 2) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini. Pasal 15 1. Susunan, Cara Penulisan Surat Keluar, Tata Cara Penomoran Surat dan Kode Struktur Kepengurusan diatur sebagaimana tercantum pada lampiran 3; 2. Penomoran surat diawali dengan singkatan jenis surat dimaksud, disertai angka numerik secara berurutan yang dimulai dari nomor 01 dan diikuti dengan tingkatan kepengurusan, bulan serta tahun penerbitan; 3. Tanggal surat dimulai dari tanggal 1 Januari dan diakhiri pada tanggal 31 Desember setiap tahun; 4. Khusus untuk keputusan dan peraturan organisasi yang diterbitkan oleh Pengurus Pusat Senkom diberikan nomor urut tersendiri yang terpisah dari penomoran surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, yang disesuaikan dengan masa bhakti kepengurusan; 5. Untuk tertib administrasi dan pengamanan korespondensi dilingkungan Senkom Mitra Polri ditetapkan kode struktur kepengurusan dalam PSM

6.

7.

8.

9.

Senkom, yang secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 4; Apabila surat keluar memerlukan lebih dari 1 (satu) halaman, hanya lembar pertama yang menggunakan kop surat; Apabila di dalam Keputusan atau Surat Perintah/ Surat Mandat/Surat Tugas diperlukan adanya lampiran, maka cukup disebutkan urutan lampiran dengan mencantumkan nomor dan tanggal keputusan atau Surat Perintah/Surat Mandat/Surat Tugas tersebut; Tembusan surat dapat dibuat bila diperlukan sebagai laporan atau pemberitahuan kepada pejabat atau pihak lain yang berkepentingan; Tandatangan dan stempel organisasi untuk surat keluar, khususnya untuk surat keluar ekstern harus asli dan tidak boleh menggunakan foto copy, sedangkan untuk surat keluar intern organisasi tandatangan dapat di foto copy, namun stempel organisasi harus asli.

BAB VI KELENGKAPAN SURAT MENYURAT Pasal 16 Kelengkapan surat menyurat, antara lain meliputi kop surat, amplop, memo, stempel/cap organisasi dan map

1. Kop Surat, yaitu lembar kertas surat resmi Senkom berwarna putih ukuran F4 (21cm x 33cm), yang diatasnya terdapat gambar lambang dan tulisan tingkat kepengurusan Senkom berwarna hitam. Penulisan alamat Sekretariat lengkap termasuk mencantumkan Kode Pos setempat, faksimile, dan e-mail. Dan tuliskan website www.senkom.or.id dengan garis bawah berwarna merah-putih (Lampiran 5); 2. Amplop, yaitu sampul surat resmi ukuran standar, yang diatasnya terdapat gambar dan tingkat kepengurusan Senkom Mitra Polri sebagaimana halnya dalam kop surat dengan ukuran panjang lambang dan tulisan setengah dari panjang amplop, untuk lebih jelasnya lihat lampiran 6; 3. Memo, lembar kertas putih ukuran ½ A4 (10,5 cm x 14,85 cm). Dipergunakan untuk surat antar fungsionaris (lampiran 7); 4. Stempel, yaitu cap yang berbentuk oval, bertuliskan tingkat kepengurusan Senkom Mitra Polri berukuran 6 cm x 4 cm. Khusus untuk Ketua Umum dan Ketua Provinsi berbentuk bulat dengan diameter 4 cm, digunakan untuk dokumendokumen yang hanya ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua Provinsi dan atau dengan Pembina (misalnya SK, MoU). Lihat lampiran 8; 5. Map, ukuran standar dengan warna dasar kuning (Lampiran 9).

BAB VII PENANDATANGAN SURAT Pasal 17 1. Pada dasarnya, setiap surat keluar hanya dianggap sah apabila ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, dibuat diatas kop surat dan dibubuhi stempel organisasi; 2. Keikutsertaan Bendahara Umum atau Bendahara menandatangani surat keluar hanya untuk yang berkaitan dengan Dana (Keuangan); 3. Khusus untuk Surat Keputusan sah apabila ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Pembina dan Surat Keluar Biasa yang menyangkut sikap organisasi keluar dan bersifat prinsipil formal organisatoris, hanya dianggap sah apabila ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal; 4. Sejauh mungkin diupayakan, apabila Ketua Umum berhalangan penandatanganan surat dapat dilakukan oleh salah satu Ketua, namun unsur Sekretaris harus oleh Sekretaris Jenderal langsung. Kecuali Surat Keputusan Pengurus tidak boleh di ganti/ diwakili tandatanganya; 5. Demikian pula halnya apabila Sekretaris Jenderal berhalangan, penandatanganan dapat dilakukan oleh salah satu Wakil Sekretaris Jenderal, namun unsur Ketua harus oleh Ketua Umum langsung;

6. Untuk surat keluar yang berkaitan dengan pelaksanaan program dapat dilakukan oleh Ketua DepartemenIKetua Pelaksana Program yang bersangkutan diketahui oleh Ketua Umum atau Ketua dan Sekretaris Jenderal atau wakil sekretaris Jenderal. BAB VIII Pasal 18 1. Hubungan surat menyurat dapat dilakukan secara vertikal, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas; 2. Hubungan langsung dari atas ke bawah dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) tingkat, dengan tembusan diberikan kepada kepengurusan 1 (satu) tingkat diatas yang dituju; 3. Hubungan langsung dari bawah ke atas hanya dapat dilakukan 1 (satu) tingkat di atasnya. Pasal 19 1. Apabila hendak melakukan hubungan langsung dari bawah ke atas sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (3), 2 (dua) tingkat sekaligus, maka harus melalui Kepengurusan di atasnya; 2. Untuk keperluan yang amat mendesak dan sangat penting, dimungkinkan untuk dilakukan hubungan 2 (dua) tingkat ke atasnya melalui pemberian tembusan surat dimaksud.

BAB IX PENUTUP Pasal 20 1. Prosedur Surat Menyurat PENGURUS PUSAT SENKOM MITRA POLRI merupakan pedoman dan panduan organisasi dalam rangka mendayagunakan dan menggerakkan administrasi secara baik dalam rangka mewujudkan cita-cita perjuangan SENKOM MITRA POLRI; 2. Prosedur Surat Menyurat ini mengikat bagi seluruh jajaran organisasi SENKOM MITRA POLRI, untuk dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Prosedur Surat Menyurat ini akan diatur kemudian dalam pelaksanaannya. Ditetapkan di Pada tanggal





Lampiran-1 SURAT KEPUTUSAN SENKOM MITRA POLRI Nomor : KEP-02/PO/PP-SK.MP/I/2013 Tanggal : 10 Januari 2013 TEKNIS PENGGUANAAN AMPLOP DAN PENGIRIMAN SURAT MENURUT KLASIFIKASINYA A. TEKNIS PENGGUNAAN AMPLOP a. Surat Rahasia, menggunakan amplop ganda, isi surat dimasukan kedalam amplop pertama, kemudian di lem/lak/selotif dan diberi stempel pada sambungan amplop bagian belakang, serta dibubuhi stempel klasifikasi surat pada pojok kiri atas amlop, lalu dimasukan ke amplop kedua dan dicantumkan alamat yang hendak dituju, serta dibubuhi stempel organisasi dan di stempel klasifikasi surat pada pojok kiri atas amplop; b. Surat Terbatas, menggunakan amplop tunggal, dengan dibubuhi stempel organisasi dan stempel klasifikasi surat pada pojok kiri atas amplop; c. Surat Biasa, disampaikan menurut prosedur biasa.

B. TENKNIS PENGIRIMAN SURAT a. Surat Rahasia, harus disampaikan kurir khusus dengan pesan yang jelas dan diperintahkan untuk menyampaikan langsung surat dimaksud kepada yang berhak menerimanya, dan apabila keadaan memaksa surat dimaksud dapat dikirim memlalui pos tercatat (kilat khusus) atau sarana lain secara tercatat; b. Surat Terbatas, disampaikan oleh kurir kepada yang berhak menerimanya atau dapat dikirim melalui pos tercatat (kilat khusus) atau sarana lainnya secara tercatat; c. Surat Biasa, disampaikan menurut prosedur biasa. Ditetapkan di Pada tanggal





Lampiran-2 SURAT KEPUTUSAN SENKOM MITRA POLRI Nomor : KEP-02/PO/PP-SK.MP/I/2013 Tanggal : 10 Januari 2013 LEMBAR DISPOSISI

Catatan : - Lembar disposisi dibuat pada kertas putih polos ukuran A4 (21 cm x 29,7 cm) tanpa menggunakan Lambang; - Pada pojok kiri atas lembar disposisi dicantumkan struktur/tingkat kepengurusan Senkom; - Penerusan lembar disposisi kepada personil Pengurus disesuaikan dengan struktur Kepengurusan Senkom pada masing-masing tingkat/jenjang.

Ditetapkan di Pada tanggal





Lampiran-3 SURAT KEPUTUSAN SENKOM MITRA POLRI Nomor : KEP-02/PO/PP-SK.MP/I/2013 Tanggal : 10 Januari 2013 SUSUNAN DAN CARA PENULISAN SURAT Susunan dan cara penulisan surat keluar diatur sebagai berikut : 1. Kepala Surat, terdiri dari : a. Nama, yaitu kepada siapa surat ditujukan; b. Tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan surat; Contoh: Jakarta, 10 Januari 2013 c. Nomor Surat, diawali dengan singkatan jenis surat disertai angka numerik secara berurutan, diawali dari nomor 01 dan seterusnya, dimulai dari tanggal 1 Januari dan diakhiri pada tanggal 31 Desember setiap tahun. Cara penomoran surat dilakukan sebagai berikut: - Singkatan jenis surat - Nomor Urut - Kode struktur Kepengurusan (PP, PENGPROV, PENGKAB/KOT, PENGCAM) - Bulan (angka romawi) - Tahun Contoh : KEP-001/PP-SK.MP/XII/2012 E-002/PENGPROV.A-SK.MP/I/2013

d. Klasifikasi, hanya dipakai apabila surat tersebut masuk dalam katagori rahasia dan terbatas; e. Lampiran, disebutkan jumlahnya dan bila perlu dengan jenis, macam atau nama lampiran tersebut; f. Perihal, memuat pokok surat dengan singkat; g. Alamat, ditulis sebagai berikut : Dalam Surat: Yang terhormat, Saudara Ketua Pengurus Provinsi Senkom Mitra Polri Provinsi Kalimantan Barat Jl. Wonosobo I No. 18 Pontianak Pada Amplop: Kepada Yth,: Saudara Ketua Pengurus Provinsi Senkom Mitra Polri Provinsi Kalimantan Barat Jl. Wonosobo I No. 18 Pontianak h. u.p. adalah singkatan “untuk perhatian”, dipergunakan untuk surat yang ditujukan kepada pihak tertentu agar surat tersebut langsung di terima. Nama di belakang u.p. tersebut di

tuliskan, baik di dalam surat maupun pada amplop surat. Contoh: Dalam Surat: Yang Terhormat, Menteri Dalam Negeri u.p. Dirjen Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Jl. Merdeka Utara No.10 JAKARTA Pada Amplop: Kepada Yth,: Menteri Dalam Negeri u.p. Dirjen Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Jl. Merdeka Utara No.10 JAKARTA 2. Pembukaan Bila perlu mengguakan kata ”Dengan hormat” atau kata-kata lain yang lazim digunakan; 3. Isi Surat Isi Surat harus jelas, singkat dan padat, dengan pembagian sebagai berikut: Isi surat dibagi menjadi beberapa alinea (bila perlu); Setiap alinea diusahakan memuat satu pokok pikiran.

4. Penutup Penutup diusahakan diakhiri dengan pernyataan terima kasih; 5. Tembusan (bila perlu) Tembusan disampaikan kepada pejabat atau pihak lain yang berkepentingan. 6. Singkatan Jenis Surat KEP : Keputusan PO : Peraturan Organisasi UM : Pengumuman E : Edaran I : Instruksi SP : Surat Perintah SM : Surat Mandat ST : Surat Tugas SJ : Surat Jalan JUKLAK : Petunjuk Pelaksanaan JUKNIS : Petunjuk Teknis KET : Keterangan UND : Undangan LAP : Laporan SUM : Surat Umum, meliputi: Surat Pengantar, Surat Permohonan dan Surat Pemberitahuan FAX : Faximili.






Lampiran-4 SURAT KEPUTUSAN SENKOM MITRA POLRI Nomor : KEP-02/PO/PP-SK.MP/I/2013 Tanggal : 10 Januari 2013 KODE STRUKTUR KEPENGURUSAN

Catatan: Kode Struktur Kepengurusan Kab/Kota ditetapkan oleh Pengurus Provinsi, dengan mencantumkan kode Provinsi ditambah 1 (satu) digit untuk kode Kab/Kota.






Lampiran-5 SURAT KEPUTUSAN SENKOM MITRA POLRI Nomor : KEP-02/PO/PP-SK.MP/I/2013 Tanggal : 10 Januari 2013 CONTOH KOP SURAT PUSAT

PROVINSI

KABUPATEN/KOTA

KECAMATAN






Lampiran-6 SURAT KEPUTUSAN SENKOM MITRA POLRI Nomor : KEP-02/PO/PP-SK.MP/I/2013 Tanggal : 10 Januari 2013 CONTOH AMPLOP PUSAT

PROVINSI

KABUPATEN/KOTA

KECAMATAN






Lampiran-7 SURAT KEPUTUSAN SENKOM MITRA POLRI Nomor : KEP-02/PO/PP-SK.MP/I/2013 Tanggal : 10 Januari 2013 CONTOH MEMO PUSAT

Memo




Lampiran-8 SURAT KEPUTUSAN SENKOM MITRA POLRI Nomor : KEP-02/PO/PP-SK.MP/I/2013 Tanggal : 10 Januari 2013 BENTUK STEMPEL STEMPEL PENGURUS PUSAT KETUA UMUM SEKRETARIAT PP

SETEMPEL PENGURUS PROVINSI KETUA PROVINSI SEKRETARIAT PROVINSI

STEMPEL PENGURUS KABUPATEN/KOTA

STEMPEL PENGURUS KECAMATAN




Lampiran-9 SURAT KEPUTUSAN SENKOM MITRA POLRI Nomor : KEP-02/PO/PP-SK.MP/I/2013 Tanggal : 10 Januari 2013 CONTOH MAP PENGURUS PUSAT

PENGURUS PROVINSI




SURAT KEPUTUSAN SENKOM MITRA POLRI NOMOR: KEP-03/PO/PP-SK.MP/I/2013 TENTANG LAGU, LAMBANG, PANJI, BENDERA, DAN PAPAN NAMA SENKOM MITRA POLRI MASA BHAKTI 2012 – 2017 Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Kuasa Menimbang : 1. Bahwa untuk keseragaman Lagu, Lambang, Panji, Bendera, Papan Nama, Kop Surat dan Stempel Organisasi perlu adanya Peraturan Oraganisasi yang mengatur masalah penyelenggaraan tata kerja dan tatalaksana administrasi organisasi dan pembagian tugas fungsionaris dilingkungan SENKOM MITRA POLRI; 2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas ditetapkan suatu Peraturan Organisasi tentang Lagu, Lambang, Panji, Bendera, Papan Nama, Kop Surat dan Stempel SENKOM MITRA POLRI dengan Surat Keputusan.

Mengingat

Sejarah Senkom Mitra Polri; 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SENKOM MITRA POLRI; 3. Keputusan-Keputusan MUNAS II SENKOM MITRA POLRI. Memerhatikan : Saran dan Pendapat dalam MUNAS II SENKOM MITRA POLRI tanggal 6 – 7 Juni 2012. Menetapkan

PERTAMA

:

1.

MEMUTUSKAN : SURAT KEPUTUSAN SENKOM MITRA POLRI NOMOR: KEP-03/PO/PP-SK. MP/I/2013 PERATURAN ORGANISASI TENTANG LAGU, LAMBANG, PANJI, BENDERA DAN PAPAN NAMA, SENKOM MITRA POLRI MASA BHAKTI 2012 – 2017. : Peraturan Organisasi tentang Lagu, Lambang, Panji, Bendera, Papan Nama, Kop Surat dan Stempel SENKOM MITRA POLRI Masa Bhakti 2012 – 2017 secara lengkap sebagaimana termaktub dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Peraturan Organisasi tentang Lagu, Lambang, Panji, Bendera, Papan Nama, Kop Surat dan Stempel SENKOM MITRA POLRI ini merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh jajaran unit organisasi dilingkungan Unit SENKOM MITRA POLRI.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.






Lampiran Keputusan : SURAT KEPUTUSAN SENKOM MITRA POLRI NOMOR: KEP-03/PO/PP-SK.MP/I/2013 TENTANG LAGU, LAMBANG, PANJI, BENDERA, DAN PAPAN NAMA SENKOM MITRA POLRI MASA BHAKTI 2012 – 2017 BAB I PENDAHULUAN Pasal 1 Dasar Pemikiran 1. SENKOM MITRA POLRI sebagai organisasi kemasyarakatan untuk dapat berperan dalam menghadapi perkembangan bangsa, menyongsong masa depan yang lebih baik dituntut harus mempersiapkan diri dengan berbagai upaya dan memperbaharui langkah-Iangkah konsolidasi terutama dengan menegaskan visi masa depan dengan merubah keberadaan dan penampilan organisasi dari yang bersifat mobilisasi massa kearah organisasi modern profesional yang mampu menjawab tantangan jaman;

2. Penataan Organisasi yang ditempuh melalui Keputusan Musyawarah Nasional II SENKOM MITRA POLRI bertujuan untuk melakukan pengembangan organisasi secara optimal, untuk itu diperlukan penataan keadministrasian Senkom Mitra Polri yang meliputi penetapan tentang Lagu, Lambang, Panji, Bendera, Papan Nama Organisasi, Kop Surat dan Stempel SENKOM MITRA POLRI sehingga dapat berjalan secara efektif, efisien dan profesional sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis yang dihadapi; 3. Oleh karena itu perlu adanya Peraturan Organisasi yang mengatur masalah administrasi SENKOM MITRA POLRI yang memuat ketentuan-ketentuan tentang Lagu, Lambang, Panji, Bendera, Papan Nama Organisasi, Kop Surat dan Stempel SENKOM MITRA POLRI. Pasal 2 Lagu Lagu Senkom Mitra Polri adalah lagu Hymne dan Mars Senkom Mitra Polri ciptaan Brigjend. Pol (Purn) Drs. H. Tukiman.

Pasal 3 Lambang

Arti Lambang Senkom Mitra Polri: 1. Bintang bersudut lima 2. Pita warna Merah Putih 3. 4. 5. 6. 7.

: Pancasila : Bendera Republik Indonesia Warna Hitam : Ketegaran dalam melaksanakan tugas Warna Kuning : Kematangan berpikir Tugu Monas : Tegar dalam berorganisasi Tulisan Senkom Mitra Polri : Turut menciptakan pengamanan Enam sudut pada bagian luar: Enam Watak Luhur

Pasal 4 Panji dan Bendera PANJI 1. Panji organisasi adalah tanda kebesaran dan identitas keberadaan Senkom Mitra Polri sebagai Organisasi Kemasyarakatan; 2. Bentuk Panji harus sedemikian rupa, lambang organisasi ditempatkan ditengah-tengah panji dengan ukuran perbandingan lambang dan latar yang sesuai (harmonis); 3. Panji Senkom Mitra Polri berada ditingkat Kepengurusan Pusat, Provinsi, Kab/Kota dan Kecamatan, masing-masing dengan ukuran yang sama; 4. Ukuran dan Bahan Panji : a) Ukuran Lebar : 90 cm Panjang : 135 cm b) Standar Panjang Tiang : 250 cm Tinggi Mahkota : 10 cm c) Bahan Warna Kain : Kuning Jumbai : Kuning Emas d) Ukuran lambang dan mahkota pada panji organisasi disesuakan sehingga tanpak kompak dan serasi.

BENDERA 1. Bendera Senkom Mitra Polri adalah tanda kebesaran yang berada dan disimpan disemua tingkat kepengurusan; 2. Bendera Senkom Mitra Polri berukuran panjang 120 cm dan lebar 80 cm, terbuat dari kain berwarna kuning dengan lambang ditengahnya.

Pasal 5 Papan Nama Organisasi 1. Papan nama Senkom Mitra Polri adalah tanda pengenal yang menunjukkan tempat keberadaan organisasi dan tempat dimana pengurus Senkom bekerja; 2. Papan nama organisasi harus ditempatkan pada tempat kegiatan Sekretariat organisasi dan/atau pada tempat-tempat yang strategis dengan menunjukkan alamat yang tepat dan memiliki nomor telpon yang mudah dihubungi; 3. Pemasangan papan nama harus sedemikian rupa sehingga tidak mudah roboh dan diberi penerangan agar mudah dikenali pada malam hari; 4. Papan nama organisasi dipasang dengan mengindahkan ketentuan pemerintah Daerah tentang pemasangan papan nama organisasi kemasyarakatan di wilayah tersebut; 5. Pengurus Senkom Mitra Polri diperkenankan membuat papan penunjuk arah yang dibuat dengan ukuran sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan semua pihak yang berkepentingan dalam mencari alamat sekretariat dan/atau tempat kegiatan Senkom di daerah; 6. Papan nama Senkom Mitra Polri dibuat dengan warna dasar Kuning dan tulisan hitam, dengan ukuran secara rinci dibawah ini:

PUSAT Ukuran 180 cm x 130 cm

PROVINSI Ukuran 160 cm x 110 cm

KABUPATEN/KOTA Ukuran 140 cm x 90 cm

KECAMATAN Ukuran 120 cm x 70 cm




SURAT KEPUTUSAN SENKOM MITRA POLRI NOMOR: KEP-04/PO/PP-SK.MP/I/2013 TENTANG ATURAN UPACARA MUNAS, MUSPROV, MUSKOT. MUSKAB, PELANTIKAN DAN PELATIHAN SENKOM MITRA POLRI MASA BHAKTI 2012 – 2017 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Upacara pada kegiatan organisasi perlu adanya Peraturan Organisasi yang mengatur masalah Upacara saat Munas, Musprov, Muskot / Muskab, Pelantikan dan Pelatihan SENKOM MITRA POLRI; b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan suatu Peraturan Organisasi tentang Peraturan Upacara SENKOM MITRA POLRI. Mengingat : 1. Sejarah berdirinya Senkom Mitra Polri; 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SENKOM MITRA POLRI;

3. Keputusan-Keputusan MUNAS II SENKOM MITRA POLRI. Memerhatikan : Saran dan Pendapat yang muncul dalam MUNAS II SENKOM MITRA POLRI tanggal 6 – 7 Juni 2012.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : SURAT KEPUTUSAN SENKOM MITRA POLRI NOMOR: KEP-04/PO/PP-SK. MP/I/2013 SENKOM MITRA POLRI TENTANG ATURAN UPACARA MUNAS, MUSPROV, MUSKOT/MUSKAB, PELANTIKAN DAN PELATIHAN SENKOM MITRA POLRI MASA BHAKTI 2012 – 2017.

PERTAMA

: Peraturan Organisasi tentang ATURAN UPACARA MUNAS, MUSPROV, MUSKOT/MUSKAB, PELANTIKAN DAN PELATIHAN SENKOM MITRA POLRI MASA BHAKTI 2012 – 2017 secara lengkap sebagaimana termaktub dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Peraturan Organisasi tentang Tata Kerja SENKOM MITRA POLRI ini me-

rupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh jajaran unit organisasi dilingkungan SENKOM MITRA POLRI; KETIGA





Lampiran Keputusan : PERATURAN ORGANISASI SENKOM MITRA POLRI NOMOR: KEP-04/PO/PP-SK.MP/I/2013 TENTANG ATURAN UPACARA MUNAS, MUSPROV, MUSKOT/MUSKAB, PELANTIKAN DAN PELATIHAN SENKOM MITRA POLRI MASA BHAKTI 2012 – 2017 I.

Tata Cara Upacara Pembukaan Munas 1. Pembukaan MC 2. Menyanyikan Lagu Indonesia raya 3. Menyanyikan Hymne Senkom Mitra Polri 4. Laporan Komandan Upacara 5. Laporan Ketua panitia 6. Sambutan Ketua Umum 7. Sambutan Ketua Dewan Pembina 8. Sambutan Presiden/Kapolri Sekaligus Membuka Acara Munas 9. Menyanyikan Mars Senkom Mitra Polri 10. Menyanyikan Bagimu Megeri 11. Do’a 12. Laporan Komandan Upacara.

13. Foto bersama 14. Ramah tamah. II.

III.

Tata Cara Upacara Musprov, Muskot/Muskab sama dengan Munas dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Tata Cara Upacara Pelantikan Pengurus Senkom Mitra Polri 1. Pembukaan MC 2. Menyanyikan Lagu Indonesia raya 3. Menyanyikan Hymne Senkom Mitra Polri 4. Laporan Komandan Upacara 5. Laporan Ketua panitia 6. Prosesi Pelantikan a. Pembacaan surat Keputusan oleh Sekjen; b. Nama-nama yang tercantum dalam Pengurus maju baris sesuai urutan dimulai dari Ketua, Sekretaris, perwakilan Pembina, diikuti Pengurus Harian lainnya dan diikuti oleh Pengurus Biro; c. Pembawa Pataka dan bendera merah putih menuju ke tempat pengurus yang akan di lantik dan berhenti tepat lurus di Ketua, Bendera Pataka dan bendera Merah Putih di arahkan ke Ketua,

d.

e.

f. g.

h.

selanjutnya Ketua mengambil ujung kedua bendera tersebut untuk diletakan di dada; Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina didampingi oleh Kapolda dan Gubernur membacakan Naskah Pelantikan; Penyerahan Bendera Pataka Kepada Ketua terpilih yang diserahkan oleh Pembina kepada Ketua Terpilih. Pada saat menyerahkan bendera Pembina menyampaikan pesan kepada ketua terpilih “Kibarkan Panji-panji Senkom Mitra Polri di seluruh wilayah provinsi” Ketua terpilh setelah menerima pataka di kibarkan sambil mengatakan “kami bersedia mengibarkan panji-panji senkom mitra polri di seluruh wilayah provinsi”; Bendera Pataka dan Bendera merah putih kembali ketempat semula; Pembacaan ikrar dari salah satu pengurus yang telah dilantik di ikuti oleh seluruh pengurus; Ketua Umum, Pembina, Kapolda dan Gubernur dipersilahkan kembali ke

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. IV.

tempat semula sambil memberikan ucapan selamat; i. Pengurus yang telah dilantik kembali ke tempat masing-masing; Sambutan Ketua Umum Sambutan Ketua Dewan Pembina Sambutan dari Kapolda Pengarahan dari Gubernur Penyerahan Cendera mata Menyanyikan Mars Senkom Mitra Polri Menyanyikan Bagimu Megeri Do’a Laporan Komandan Upacara. Foto bersama Ramah tamah

Tata Cara Upacara Pelatihan 1. Pembukaan MC 2. Menyanyikan Lagu Indonesia raya 3. Menyanyikan Hymne Senkom Mitra Polri 4. Laporan Komandan Upacara 5. Laporan Ketua panitia 6. Sambutan Ketua Umum 7. Sambutan Ketua Dewan Pembina

8.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Sambutan Kapolri/ Kapolda/Kapolres sesuai tingkatannya Sekaligus Membuka Acara Pelatihan Penyematan Tanda Peserta Menyanyikan Mars Senkom Mitra Polri Menyanyikan Bagimu Negeri Do’a Laporan Komandan Upacara. Foto bersama Ramah tamah

Catatan : Upacara di ruangan tidak menggunakan Topi, kalau di luar menggunakan topi/baret. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 10 Januari 2013 PENGURUS PUSAT SENKOM MITRA POLRI Ketua Umum, Sekretaris Jenderal,



SURAT KEPUTUSAN SENKOM MITRA POLRI NOMOR: KEP-05/PO/PP-SK.MP/I/2013 TENTANG PENGAWASAN INTERNAL PENEGAK KETERTIBAN/PROVOS SENKOM MITRA POLRI MASA BHAKTI 2012 – 2017 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban organisasi Senkom Mitra Polri perlu dibentuk petugas Pengawasan Internal/Penegak Ketertiban / Provos SENKOM MITRA POLRI; b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan suatu Peraturan Organisasi tentang satuan Pengawas Internal/ Penegak Ketertiban / Provos SENKOM MITRA POLRI dengan Surat Keputusan. Mengingat : 1. Sejarah berdirinya Senkom Mitra Polri; 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SENKOM MITRA POLRI;

3. Keputusan-Keputusan MUNAS II SENKOM MITRA POLRI. Memerhatikan : Saran dan Pendapat yang muncul dalam MUNAS II SENKOM MITRA POLRI tanggal 6 – 7 Juni 2012. MEMUTUSKAN Menetapkan

:

SURAT KEPUTUSAN SENKOM MITRA POLRI NOMOR: KEP-05/PO/ PP-SK.MP/I/2013 SENKOM MITRA POLRI TENTANG PENGAWASAN INTERNAL/PENEGAK KETERTIBAN/ PROVOS SENKOM MITRA POLRI MASA BHAKTI 2012 – 2017.

PERTAMA

:

Peraturan Organisasi tentang PENGAWASAN INTERNAL / PENEGAK KETERTIBAN / PROVOS SENKOM MITRA POLRI MASA BHAKTI 2012 – 2017 secara lengkap sebagaimana termaktub dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Peraturan Organisasi tentang PENGAWASAN INTERNAL/PENEGAK KETERTIBAN / PROVOS SENKOM MITRA POLRI yang mengikat bagi seluruh jajaran unit organisasi dilingkungan SENKOM MITRA POLRI;

KETIGA





Lampiran Keputusan : PERATURAN ORGANISASI SENKOM MITRA POLRI NOMOR: KEP-05/PO/PP-SK.MP/I/2013 TENTANG PENGAWASAN INTERNAL PENEGAK KETERTIBAN/PROVOS SENKOM MITRA POLRI MASA BHAKTI 2012 – 2017 1. Pakaian dan Atribut Provos sesuai dengan gambar

2. Logo di sebelah kanan disesuaikan dengan wilayah masing-masing (Mabes/Polda/Polres/Polresta); 3. Provos Pusat bertanggungjawab kepada Ketua Umum melalui Ketua Bidang Pengamanan, sedangkan Provos Provinsi bertanggungjawab kepada Ketua Provinsi dan Provos Kab/Kota bertanggungjawab kepada Ketua Kab/Kota; 4. Tugas dan kewajiban Provos : a. Menegakan Ketertiban Anggota; b. Menegur Anggota yang melanggar, dengan cara lisan dan tertulis; c. Memeriksa anggota yang melanggar aturan organisasi (AD/ART/Peraturan Organisasi); d. Membuat laporan hasil pemeriksaan kepada Ketua Umum/Ketua wilayah masing-masing (Ketua Provinsi/Ketua Kab/Kota); e. Mengajukan sangsi yang akan di berikan kepada anggota yang melanggar aturan Organisasi kepada Ketua Umum/Ketua wilayah masingmasing (Ketua Provinsi/Ketua Kab/Kota); f. Menjaga kewibawaan Organisasi.




SURAT KEPUTUSAN SENKOM MITRA POLRI NOMOR: KEP-06/PO/PP-SK.MP/I/2013 TENTANG PENGGUNAAN ALAT KOMUNIKASI SENKOM MITRA POLRI MASA BHAKTI 2012 – 2017 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Komunikasi dalam Organisasi Senkom Mitra Polri perlu dibentuk aturan dalam menyampaikan Komunikasi di udara melalui alat komunikasi SENKOM MITRA POLRI; b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan suatu Peraturan Organisasi tentang tatacara dan etika penggunaan alat Komunikasi SENKOM MITRA POLRI dengan Surat Keputusan. Mengingat : 1. Sejarah berdirinya Senkom Mitra Polri; 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SENKOM MITRA POLRI;

3. Keputusan-Keputusan MUNAS II SENKOM MITRA POLRI. Memerhatikan : Saran dan Pendapat yang muncul dalam MUNAS II SENKOM MITRA POLRI tanggal 6 – 7 Juni 2012.

Menetapkan

:

PERTAMA

:

KEDUA

:

MEMUTUSKAN SURAT KEPUTUSAN SENKOM MITRA POLRI NOMOR: KEP-06/PO/ PP-SK.MP/I/2013 SENKOM MITRA POLRI TENTANG PENGGUNAAN ALAT KOMUNIKASI SENKOM MITRA POLRI MASA BHAKTI 2012 – 2017. Peraturan Organisasi tentang Penggunaan Alat Komunikasi SENKOM MITRA POLRI MASA BHAKTI 2012 – 2017 secara lengkap sebagaimana termaktub dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Peraturan Organisasi tentang Penggunaan Alat Komunikasi SENKOM MITRA POLRI yang mengikat bagi seluruh jajaran unit organisasi dilingkungan Unit SENKOM MITRA POLRI;

KETIGA





Lampiran Keputusan : PERATURAN ORGANISASI SENKOM MITRA POLRI NOMOR: KEP-06/PO/PP-SK.MP/I/2013 TENTANG PENGGUNAAN ALAT KOMUNIKASI SENKOM MITRA POLRI MASA BHAKTI 2012 – 2017 1. Macam-macam/jenis alat komunikasi Senkom Mitra Polri: Pada dasarnya segala bentuk dan merk alat Komunikasi bisa digunakan di Organisasi Senkom Mitra Polri sepanjang tidak mengganggu satu sama lain; 2. Sistem komunikasi Senkom Mitra Polri bisa menggunakan alat bantu yang berupa alat komunikasi dan bisa langsung menyampaikan ketemu yang bersangkutan; 3. Dalam menggunakan Alat Komunikasi maupun menyampaikan langsung dalam organisasi Senkom Mitra Polri harus menjaga etika, kesopanan, kepatuhan dan kepatutan;

4. Sistem Komunikasi dalam Senkom Mitra Polri bersifat Komando dalam arti apabila Pengurus Pusat/Ketua Umum sedang menggunakan sarana komunkasi milik Senkom maka seluruh jajaran harus mendahulukan dan yang boleh menjadi komando penggunaan alat Komunikasi Senkom Mitra Polri selain menurut hirarki yaitu yang bertugas khusus untuk menjadi Komando. 5. Sistem laporan situasi Nasional maupun Sektor mengikuti jadwal yang telah di putuskan dan harus ditaati oleh anggota Senkom Mitra Polri. 6. Cara-cara memimpin Laporan Situasi: a. Menyampaikan salam secara umum; b. Menyebutkan identitas yang akan memimpin (nama, jabatan dalam organisasi, asal Prov/ Kab/Kota; c. Membacakan aturan-aturan yang harus ditaati dalam memberikan laporan situasi termasuk hal hal yang wajib dilaporkan serta batasan waktu; d. Sebelum ditutup harus memberikan kesempatan kepada yang tertinggal Laporan Situasi dan membacakan instruksi dari PENGURUS PUSAT SENKOM dan himbauan-himbauan baik untuk internal maupun eksternal; e. Penutup dengan melaporkan peserta Laporan situasi dan mengucapkan syukur.




SURAT KEPUTUSAN SENKOM MITRA POLRI NOMOR: KEP-07/PO/PP-SK.MP/I/2013 TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM, ATRIBUT, PIN DAN TANDA JABATAN SENKOM MITRA POLRI MASA BHAKTI 2012 – 2017 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Penggunaan Pakaian Seragam, Atribut, PIN, Tanda Kewenangan dan Tanda Jabatan dalam Organisasi Senkom MItra Polri perlu dibentuk aturan dalam Penggunaannya; b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan suatu Peraturan Organisasi tentang tata cara Penggunaan Pakaian Seragam, Atribut, PIN, Tanda Kewenangan dan Tanda Jabatan dengan Surat Keputusan. Mengingat

: 1. Sejarah berdirinya Senkom Mitra Polri;

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SENKOM MITRA POLRI; 3. Keputusan-Keputusan MUNAS II SENKOM MITRA POLRI. Memerhatikan : Saran dan Pendapat yang muncul dalam MUNAS II SENKOM MITRA POLRI tanggal 6 – 7 Juni 2012.

Menetapkan

PERTAMA

MEMUTUSKAN : SURAT KEPUTUSAN SENKOM MITRA POLRI NOMOR: KEP-07/PO/PP-SK. MP/I/2013 SENKOM MITRA POLRI TENTANG PENGGUANAAN PAKAIAN SERAGAM, ATRIBUT, PIN, DAN TANDA JABATAN SENKOM MITRA POLRI MASA BHAKTI 2012 – 2017. : Peraturan Organisasi tentang Penggunaan Pakaian Seragam, Atribut, PIN, Tanda Kewenangan dan Tanda Jabatan SENKOM MITRA PORI Masa Bhakti 2012 – 2017 secara lengkap sebagaimana termaktub dalam Lampiran dan merupakan bagian

KEDUA

KETIGA

yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; : Peraturan Organisasi tentang Penggunaan Pakaian Seragam, Atribut, PIN, Tanda Kewenangan, dan Tanda Jabatan SENKOM MITRA POLRI mengikat bagi seluruh jajaran unit organisasi dilingkungan SENKOM MITRA POLRI; : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.




Lampiran Keputusan : PERATURAN ORGANISASI SENKOM MITRA POLRI NOMOR: KEP-07/PO/PP-SK.MP/I/2013 TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM, ATRIBUT, PIN, DAN TANDA JABATAN SENKOM MITRA POLRI MASA BHAKTI 2012 – 2017 Penggunaan Pakaian Seragam, Atribut, Pin, Tanda Kewenagan dan Tanda Jabatan SENKOM MITRA POLRI MASA BHAKTI 2012 – 2017 A. TOPI, TAS, BARET, ROMPI, SEPATU, KAOS, GESPER, KOPEL, TANDA JABATAN, PIN, PDH, PDL, PDU, DAN JAS SENKOM MITRA POLRI bentuk dan pemakaiannya di sesuaikan dengan contoh seperti di bawah ini: TOPI 1. Topi dengan garis kuning (Topi Ketua) hanya dipakai oleh seluruh Pengurus Pusat SENKOM MITRA POLRI, Ketua Provinsi, Ketua Kab/Kota dan Ketua Kecamatan, sedangkan Pengurus lain dan Anggota menggunakan topi tanpa garis kuning; 2. Disisi kanan topi bertuliskan NAMA dan dibawahnya JABATAN. Disisi kiri topi bertuliskan kewilayahan (Khusus Pusat bertuliskan MABES,

sedangkan Provinsi= Polda, Kab/Kota= Polres/ Polresta, Kecamatan= Polsek dan dilanjutkan dengan nama Polda, nama Polres/Polresta dan nama Polsek setempat).

TOPI KETUA Topi Sisi Kanan

Topi Sisi Kiri

TOPI ANGGOTA

ROMPI

KAOS DAN BAJU RESCUE

KAOS LENGAN PENDEK BERKERAH

GESPER

KOPEL

TAS

PIN

SENKOM

PELOPOR LALU-LINTAS

DD

SELAM (DASAR)

SAR (SRU)

PENGHARGAAN MABES POLRI

POLICE AWARDS

PAKAIAN SERAGAM PDH

PAKAIAN SERAGAM PDL

BAJU LENGAN PANJANG

PAKAIAN SERAGAM PDU & JAS

PDU

JAS

PAKAIAN SAFARI & JAS

B.

Waktu dan tempat menggunakan SERAGAM, ATRIBUT, PIN, TANDA KEWENANGAN DAN TANDA JABATAN Senkom Mitra Polri : 1. Pakaian PDH digunakan pada saat mengikuti acara kegiatan organisasi yang sifatnya tidak banyak dilapangan dan tidak banyak membutuhkan pergerakan dan pada saat ada pertemuan dengan instansi resmi yang bertempat di ruangan; 2. Pakaian PDL digunakan pada saat mengikuti acara kegiatan organisasi yang sifatnya banyak dilapangan, banyak membutuhkan pergerakan, saat upacara dan menggunakan baret bagi yang sudah melaksanakan pembaretan; 3. Pakaian PDU/JAS digunakan pada saat menghadiri undangan-undangan upacara yang sifatnya resmi/Kenegaraan; 4. Kaos digunakan pada saat acara dilapangan dan atau menyesuaikan situasi dan kondisi; 5. Rompi digunakan pada saat kegiatan dilapangan dan atau menyesuaikan situasi dan kondisi; 6. Sabuk digunakan pada semua celana seragam, kecuali PDL & Rescue menggunakan kopel;

7. Sepatu PDH/PDU/JAS pendek, PDL panjang; 8. Pin Senkom Mintra Polri digunakan pada saat menggunakan pakaian yang tidak beratribut dan pakaian resmi seperti Safari, jas, dan ditempatkan di atas saku sebelah kiri; 9. Pin Penghargaan dipasang di atas kantong baju PDH/PDL/PDU sebelah kiri; 10. Pin Kecakapan dipasang di atas kantong baju PDH/PDL/PDU sebelah kanan; 11. Khusus seragam PDL Pin Penghargaan ataupun Pin Kecakapan terbuat dari bordiran yang dijahit, termasuk nama dada; 12. Tanda Jabatan di Pasang di saku sebelah Kanan, Tanda Kewenangan diatas saku kiri. 13. Tanda Jabatan hanya dipakai oleh PP Senkom, Ketua Provinsi, Ketua Kab/Kota dan Ketua Kecamatan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 10 Januari 2013 PENGURUS PUSAT SENKOM MITRA POLRI Ketua Umum, Sekretaris Jenderal,



SURAT KEPUTUSAN SENKOM MITRA POLRI NOMOR: KEP-08/PO/PP-SK.MP/I/2013 TENTANG MOBIL OPERASIONAL SENKOM MITRA POLRI MASA BHAKTI 2012 – 2017 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa Menimbang : a. Bahwa untuk keseragaman Mobil Operasional organisasi Senkom Mitra Polri, maka perlu dibuat Peraturan Organisasi Senkom Mitra Polri tentang hal tersebut; b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan suatu Peraturan Organisasi tentang Mobil Operasional Organisasi Senkom Mitra Polri dengan Surat Keputusan. Mengingat : 1. Sejarah Berdirinya Senkom Mitra Polri; 2. Anggaran Dasar dan Anggaan Rumah Tangga SENKOM MITRA POLRI; 3. Keputusan-Keputusan MUNAS II SENKOM MITRA POLRI.

Memerhatikan : Saran dan Pendapat yang muncul dalam MUNAS II SENKOM MITRA POLRI tanggal 6 – 7 Juni 2012.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : SURAT KEPUTUSAN SENKOM MITRA POLRI NOMOR: KEP-08/PO/PP-SK. MP/I/2013 SENKOM MITRA POLRI TENTANG MOBIL OPERASIONAL ORGANISASI SENKOM MITRA POLRI MASA BHAKTI 2012 – 2017.

PERTAMA

: Peraturan Organisasi tentang Mobil Operasional Organisasi Senkom Mitra Polri Masa Bhakti 2012 – 2017 secara lengkap sebagaimana termaktub dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Peraturan Organisasi tentang Mobil Operasional Organisasi Senkom Mitra Polri mengikat bagi seluruh jajaran organisasi dilingkungan SENKOM MITRA POLRI;

KETIGA





Lampiran Keputusan : PERATURAN ORGANISASI SENKOM MITRA POLRI NOMOR: KEP-08/PO/PP-SK.MP/I/2013 TENTANG MOBIL OPERASIONAL SENKOM MITRA POLRI MASA BHAKTI 2012 – 2017 1. Bahwa sebagai sarana pendukung operasional organisasi Senkom Mitra Polri, maka diperlukan adanya Mobil Operasional Senkom Mitra Polri; 2. Bahwa bentuk dan asesoris Mobil Operasional Senkom Mitra Polri sesuai dengan gambar.




NOTA KESEPAHAMAN ANTARA SENTRA KOMUNIKASI MITRA POLRI DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: 236/PP-SK.MP/VII/2012 Nomor: B/31/VII/2012 TENTANG KEMITRAAN ANTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN SENTRA KOMUNIKASI MITRA POLRI Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas, yang bertanda tangan di bawah ini: 1.

H. MUHAMAD SIROT, S.H., S.Ip. selaku KETUA UMUM SENTRA KOMUNIKASI MITRA POLRI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sentra Komunikasi (Senkom) Mitra Polri,

berkedudukan di Jalan Kerajinan Nomor 2, Lt.3, Gajah Mada, Jakarta Barat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2.

KOMISARIS JENDERAL POLISI Drs. IMAM SUDJARWO, M.Si. selaku KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, berdasarkan Surat Perintah Kapolri Nomor: Sprin/1062/VI/2012 tanggal 12, Juni 2012 tentang Penunjukan dan Pendelegasian untuk Penandatanganan Nota Kesepahaman, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa PIHAK PERTAMA, adalah organisasi massa yang bergerak dibidang komunikasi dan informasi kamtibmas serta penanggulangan bencana, bersifat Nasional, Independen dan Mandiri; b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan

hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; c.

Bahwa setelah terbentuk Senkom Mitra Polri pada tanggal 1 Januari 2004, dan telah di bina oleh jajaran Polri, dalam hal ini Binmas Polri, sesuai Telegram Kapolri No. Pol.: ST/526/V/ 2007 tanggal 7 Mei 2007, dan pada perkembangannya telah demikian pesat dan masyarakat sadar Kamtibmas yang cukup besar dan solid; dan

d.

Bahwa PIHAK KEDUA sebelumnya telah memberikan Surat Telegram kepada PIHAK PERTAMA Nomor: ST / 526 / V / 2007 tanggal 7 Mei 2007, selanjutnya bersepakat untuk membuat kerjasama yang saling menguntungkan PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 30 tentang Bela Negara;

2.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

3.

Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 1986 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Nota Kesepahaman; dan

6.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Berdasarkan hal-hal diatas, PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan dan memperpanjang kerja sama dalam

rangka kemitraan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Sentra Komunikasi Mitra Polri, melalui Nota Kesepahaman, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut: BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1 (1)

Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk memberikan gambaran kerja sama pelaksanaan kemitraan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Senkom Mitra Polri.

(2)

Tujuan Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka kemitraan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Senkom Mitra Polri secara sinergi, terpadu dan terkoordinasi. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a.

Pembinaan Fungsi Kepolisian;

b.

Koordinasi dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi tindak pidana dilingkungan; dan

c.

Dukungan Penggunaan dan bimbingan teknis komunikasi. BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Pembinaan Fungsi Kepolisian Pasal 3

(1)

Penyertaan pengamanan yang diselenggarakan PIHAK KEDUA dalam giat kemanusiaan (pengamanan Hari Raya, Natal Tahun Baru Pengamanan Pemilukada, dll), dalam bentuk komunikasi radio dan informasi lainnya.

(2)

Penyertaan bantuan pengamanan PIHAK PERTAMA bersifat sukarela pada kegiatan pengamanan yang bersifat kemanusiaan, seperti Pengamanan hari raya, keagamaan, serta pengamanan Pemilu/kada, sebatas kemampuan dan wewenangnya dibidang komunikasi dan informasi.

Bagian Kedua Koordinasi Dalam Hal Ditemukan Dugaan Telah Terjadi Tindak Pidana Dilingkungan Pasal 4 (1)

Informasi adanya tindak pidana yang terjadi di lingkungan PIHAK PERTAMA berada (semua anggota PIHAK PERTAMA sampai tingkat Kelurahan) di laporkan kepada PIHAK KEDUA terdekat dengan penuh tanggung jawab.

(2)

PIHAK KEDUA dan seluruh jajaran menerima dan menindak lanjuti laporan/informasi yang disampaikan PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bagian Ketiga Dukungan Penggunaan dan Bimbingan Teknis Komunikasi Pasal 5

(1)

Pelatihan kemampuan anggota PIHAK PERTAMA dalam bidang-bidang sosial (pengamanan, pertolongan masyarakat, dll), sebatas sarana dan prasarana oleh PIHAK KEDUA.

(2)

Pelatihan guna meningkatkan kemampuan PIHAK PERTAMA dalam memberikan informasi

adanya gangguan kejahatan/Kamtibmas, maupun kejadian lainnya yang merugikan masyarakat dan Pelatihan tindakan-tindakan bantuan sosial lainnya, oleh PIHAK KEDUA. (3)

PIHAK PERTAMA menyertakan anggotanya dalam pelatihan-pelatihan dan pembinaanpembinaan PIHAK KEDUA dalam Binkamtibmas maupun bantuan sosial lainnya.

(4)

Masing-masing Pihak dapat memanfaatkan Fasilitas dan tanda-tanda yang dimiliki para Pihak sebatas tidak merugikan para Pihak sesuai tingkatannya.

(5)

Penggunaan Frekuensi radio PIHAK PERTAMA akan didukung dan dibina oleh PIHAK KEDUA.

(6)

Penggunaan Frekuensi bisa bergabung dengan Frekuensi pemantauan Ditingkat Polsek, Polres, Polda dan Mabes Polri atau sesuai tingatannya. BAB IV PENANGGUNG JAWAB Pasal 6

Penanggung jawab tindak lanjut penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh PARA PIHAK

dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan tugas dan fungsi masing-masing, yaitu: 1.

PIHAK PERTAMA menunjuk Ketua Umum Senkom Mitra Polri; dan

2.

PIHAK KEDUA menunjuk Kabaharkam Polri. BAB V ANALISIS DAN EVALUASI Pasal 7

PARA PIHAK sepakat melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 8 Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 9 (1)

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini didasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta kewenangan kelembagaan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

(2)

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu kesepakatan tambahan (addendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(3)

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII JANGKA WAKTU

(1)

(2)

(3)

Pasal 10 Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatangan Nota Kesepahaman ini. Nota kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan ketentuan pihak yang mengakhiri kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini. BAB IX PENUTUP Pasal 11

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut-

kan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangi PARA PIHAK. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

KATA PENGANTAR Drs. Ahmad Suarno, M.BA., Phd., Drs. H. Yusuf Harahap dan H. M. Sirot, SH., S.IP

Recommend Documents