BANJARMASIN 2012 LAPORAN PELAKSANAAN QUICK WIN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

LAPORAN PELAKSANAAN QUICK WIN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

BANJARMASIN 2012

Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

0

PENDAHULUAN Sebagai salah satu k a w a l d e p a n M a h k a m a h A g u n g , Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin niscaya wajib d a n

turut

serta

m e n g awal

reformasi birokrasi yang telah dicanangkan Mahkamah Agung sejak tahun 2007.

Stressing reformasi birokrasi diarahkan dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, pelaksanaan tugas pokok instansi (tupoksi) dan sebagainya untuk memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, Peradilan Agama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menempatkan posisi Peradilan Agama secara yudisial maupun non yudisial berada di bawah Mahkamah Agung. Konsekuensi dari perubahan struktur kelembagaan Peradilan Agama tersebut membuat Peradilan Agama secara kelembagaan berada di bawah Mahkamah

Agung.

Dengan

demikian

maka

Pengadilan

Tinggi

Agama

Banjarmasin wajib selalu berkoordinasi dengan Badan Peradilan yang menaunginya

dalam

melaksanakan

koordinasi,

pembinaan,

perencanaan.

pengorganisasian dan finansial. Begitu juga terkait dengan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin secara mutatis mutandis juga berkewajiban melaksanakan komitmen tersebut dengan tetap berpegang pada koridor yang sudah digariskan Mahkamah Agung melalui program quick wins yang sesuai dengan karakteristik lembaga dan terutama yang menyentuh pada aspekaspek bersentuhan dengan kebutuhan publik dengan bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Program quick wins MA adalah: 1. Transparansi putusan 2. Pengembangan Teknologi Informasi 3. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 4. Kode etik hakim Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

1

5. Manajemen SDM, khususnya analisa pekerjaan, evaluasi pekerjaan dan sistem remunerasi (dalam hal ini yang dimaksud adalah tunjangan kinerja) Kemudian

sehubungan

dengan

adanya

auidit

kinerja

maka

Mahkamah Agung melakukan pembaruan yang difokuskan pada 8 (delapan) area yakni; Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan), Penataan Peraturan

Perundang-undangan,

Penataan Tatalaksana,

Penataan

dan

Penguatan

Organisasi,

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur,

Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.


2

PROGRAM QUICK WINS Sebagai bagian dari lembaga peradilan di bawah MA, program

quick wins menjadi perhatian sekaligus prioritas PTA Banjarmasin dalam menata pola pelayanan kepada para pencari keadilan sekaligus perbaikan administrasi yustisial dan non yustisial lembaga peradilan. Program quick wins yang sudah dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin antara lain; 1. Transparansi putusan Sejak tahun 2008, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah membuat portal layanan info perkara yang mendukung keterbukaan informasi di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin di http://perkara.pta-banjarmasin.go.id/. Portal tersebut dimaksudkan untuk menyajikan informasi seputar perkara yang ditangani Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, informasi yang menyajikan di luar perkara telah tersaji secara lengkap di website PTA Banjarmasin yakni http://pta-banjarmasin.go.id/. Dalam perkembangannya portal tersebut tidak hanya menyajikan data dan informasi perkara yang ada di database portal tersebut tetapi telah terkoneksi dengan berbagai website penting seperti http://putusan.mahkamahagung.go.id/,

http://infoperkara.badilag.net/

dan

http://perkara.net/. Informasi yang disajikan dalam portal tersebut antara lain putusan perkara yang sudah dikaburkan identitasnya, Daftar Perkara Diputus, Statistik Perkara, dan info perkara. Putusan yang sudah tersedia di Portal tersebut yakni putusan tahun 2008, 2009, 2011 dan 2012 yang saat ini berjumlah 234 putusan.


3

Portal layanan info perkara sebagaimana tersebut di atas juga dibuat untuk pengadilan agama seluruh Kalsel yakni 12 PA (tidak termasuk PA Batulicin, karena baru beroperasi Desember 2011). Alamat portal tersebut adalah; 1. http://perkara-bjm.pta-banjarmasin.go.id 2. http://perkara-bjb.pta-banjarmasin.go.id 3. http://perkara-mtp.pta-banjarmasin.go.id 4. http://perkara-plh.pta-banjarmasin.go.id 5. http://perkara-kgn.pta-banjarmasin.go.id 6. http://perkara-brb.pta-banjarmasin.go.id 7. http://perkara-ngr.pta-banjarmasin.go.id 8. http://perkara-amt.pta-banjarmasin.go.id 9. http://perkara-ttb.pta-banjarmasin.go.id 10. http://perkara-ktb.pta-banjarmasin.go.id 11. http://perkara-mrb.pta-banjarmasin.go.id Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

4

12. http://perkara-rtu.pta-banjarmasin.go.id Selain upload putusan melalui Portal Info Perkara, PTA Banjarmasin juga mengupload putusan di Portal Putusan Mahkamah Agung yakni di http://putusan.mahkamahagung.go.id/. Saat ini PTA mengupload putusan berjumlah sebanyak 176 putusan dari perkara tahun 2008-2012.

2. Pengembangan Teknologi Informasi Pemanfaatan teknologi informasi di Lingkungan PTA Banjarmasin juga telah berjalan mulai tahun 2008. Saat itu PTA Banjarmasin sudah memiliki Website di http://www.pta-banjarmasin.go.id/ segala informasi tersaji secara lengkap di webite tersebut.


5

Informasi yang disajikan dalam website ini mulai dari Profil Lembaga, Profil Kepegawaian, Transparansi Perkara, Statistik Perkara, Transparansi Anggaran, Program dan Kegiatan, Pengawasan, Layanan Informasi dan Pengaduan, Peraturan Perundang-undangan, yang berhubungan dengan Tugas Pokok Instansi serta informasi lainnya yang memberikan manfaat kepada masyarakat, baik masayarakat pencari keadilan maupun masyarakat umum lainnya yang memerlukan informasi seputar Peradilan Agama. Menu website PTA Banjarmasin ini yang disajikan juga telah menyesuaikan dengan KMA : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, dengan peta menu sebagai berikut: A

INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA I

Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan 1

Profil Pengadilan, meliputi:


6

a. Fungsi, tugas dan yurisdiksi Pengadilan; b. Struktur organisasi Pengadilan; c. Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi Pengadilan; d. Daftar nama pejabat dan hakim di Pengadilan; e. Profil singkat pejabat struktural; dan f. LHKPN yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK. 2

Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan.

3

Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan.

4 II

Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama.

Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat 1

Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.

2

Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;

3

Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai.

4

Tata

cara

memperoleh

pelayanan

informasi,

tata

cara

mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi.

III

5

Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.

6

Biaya untuk memperoleh salinan informasi.

Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja 1

Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: a. Nama program dan kegiatan; Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

7

b. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi; c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan; d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, proposal, dan sebagainya. 2

Ringkasan Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

3

Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: a. Rencana dan laporan realisasi anggaran; dan b. Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

4

Ringkasan daftar aset dan inventaris.

5

Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

IV

Informasi Laporan Akses Informasi Ringkasan laporan akses informasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas: a. Jumlah permohonan informasi yang diterima; b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi; c. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak; dan d.

V

Alasan penolakan permohonan informasi.

Informasi Lain Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pengadilan.


8

C

Informasi yang Wajib Tersedia setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik I

Umum 1

Seluruh informasi pada poin A di atas.

2

Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat: a. Nomor; b. Ringkasan isi informasi; c. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menyediakan informasi; d. Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi; e. Waktu dan tempat pembuatan informasi; f. Bentuk informasi yang tersedia (cetak atau elektronik); dan g. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

II

Informasi tentang Perkara dan Persidangan 1

Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi).

III

2

Informasi dalam Buku Register Perkara.

3

Data statistik perkara, antara lain; jumlah dan jenis perkara.

4

Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara.

5

Laporan penggunaan biaya perkara.

Informasi tentang Pengawasan dan Pendispilinan 1

Jumlah,

jenis,

dan

gambaran

umum

pelanggaran

yang

ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindaklanjutnya. 2

Langkah yang tengah dilakukan Pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim atau Pegawai yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik).

3

Jumlah Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

9

dijatuhkan. 4

Inisial nama dan unit/satuan kerja Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan.

5 IV

Putusan Majelis Kehormatan Hakim.

Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian 1

Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan.

2

Naskah seluruh Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan yang mengikat dan/atau berdampak penting bagi publik, yang sekurangkurangnya terdiri atas: a. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, dalam hal dokumen tersebut memang dipersiapkan; b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, dalam hal tersedia; c. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut dalam tahap setelah draft awal sudah siap disikusikan secara lebih luas; d. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; e. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tsb.

3

Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundangundangan.

4

Rencana strategis dan rencana kerja Pengadilan.

5

Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan.


10

6

Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat Pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

V

Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan 1

Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan Pengadilan.

2

Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan.

3

Profil Hakim dan Pegawai yang meliputi: a. Nama; b. Riwayat pekerjaan; c. Posisi; d. Riwayat pendidikan; dan e. Penghargaan yang diterima.

4

Data statistik kepegawaian, yang meliputi, antara lain, jumlah, komposisi dan penyebaran Hakim dan pegawai.

5

Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.

6

Surat-surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.

7

Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia.

8

Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja.

Selain website http://www.pta-banjarmasin.go.id/, sejak awal tahun 2012 PTA Banjarmasin juga menyediakan Portal Kegiatan di http://kegiatan.ptabanjarmasin.go.id/. Portal tersebut berisikan informasi tentang kegiatan atau program yang akan dilaksanakan oleh PTA Banjarmasin. Term of Reference, jadwal kegiatan, modul, makalah dan lain-lain tersaji secara lengkap di portal tersebut. Portal ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti kebijakan Ketua PTA Banjarmasin tahun 2012 bahwa setiap kegiatan pelatihan/sosialisasi dan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

11

sebagainya bersifat paperless, dimana semua bahan tersedia dalam bentuk softcopy. Kebijakan ini juga tidak terlepas dari Kegiatan Rakernas tahun 2011 di Jakarta yang juga bersifat paperless, sehingga kebijakan pembuatan portal ini terinspirasi dari Rakernas Mahkamah Agung tahun 2011. Portal ini memberi manfaat luar biasa bagi warga peradilan agama khususnya di Kalimantan Selatan, karena bahan-bahan kegiatan seminar/pelatihan dan sebagianya tersebut bukan hanya bisa dipelajari oleh para peserta yang ikut dalam kegiatan, tetapi juga bisa dipelajari warga peradilan agama lainnya yang kebetulan tidak diikutkan dalam kegiatan-kegiatan PTA Banjarmasin. Selain Portal kegiatan diatas PTA Banjarmasin juga menyediakan website lainnya seputar kegiatan yang dilakukan oleh organisasi yang berhubungan dengan lembaga seperti Dharmayukti Karini dan Persatuan Tenis Warga Peradilan. Website-website Pengadilan Agama di wilayah PTA Banjarmasin juga telah tersedia dan dapat diakses oleh publik. Setidaknya ada 12 Pengadilan Agama di Wilayah PTA Banjarmasin telah memiliki website sendiri sejak tahun 2008 yang lalu. Hanya Pengadilan Agama Batulicin yang saat ini masih dalam proses pembuatan website karena baru beroperasi sejak Desember 2011 yang lalu. Menu dan konten yang tersedia di website PA se Kalimantan Selatan juga tidak jauh berbeda dengan website PTA Banjarmasin. Alamat website tersebut adalah; 1. http://pa-banjarmasin.pta-banjarmasin-go.id/ 2. http://pa-banjarbaru.pta-banjarmasin-go.id/ 3. http://pa-martapura.pta-banjarmasin-go.id/ 4. http://pa-rantau.pta-banjarmasin-go.id/ 5. http://pa-kandangan.pta-banjarmasin-go.id/ 6. http://pa-negara.pta-banjarmasin-go.id/ 7. http://pa-barabai.pta-banjarmasin-go.id/ 8. http://pa-tanjung.pta-banjarmasin-go.id/ 9. http://pa-kotabaru.pta-banjarmasin-go.id/ 10. http://pa-marabahan.pta-banjarmasin-go.id/ Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

12

11. http://pa-amuntai.net/ 12. http://pa-pelaihari-go.id/ 3. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pemerintah mengatur jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dengan Peraturan Pemerintah melalui PP No 53 tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI Pengadilan Tinggi Agama telah secara rutin melaksanakan Peraturan Pemerintah ini dengan memungut biaya Pendaftaran setiap perkara banding yang masuk ke PTA Banjarmasin sesuai dengan PP No 53 tahun 2008 sejak peraturan tersebut diberlakukan. Ketua PTA Banjarmasin telah membentuk pengelola biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bertugas untuk mengelola, menyetorkan dan melaporkan setiap Penerimaan Negara Bukan Pajak yang masuk ke PTA Banjarmasin. Selain

itu,

PTA

Banjarmasin

juga

merekapitulasi

jumlah

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ada pada Pengadilan Agama di wilayah PTA Banjarmasin untuk dilaporkan ke Mahkamah Agung. 4. Kode etik hakim Untuk memperdalam pengetahuan para Hakim se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang profesional, memiliki integritas dan kemampuan dalam proses beracara, sehingga tersedia Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

13

aparat

penegak

hukum

yang

profesional

dan

berintegritas,

PTA

Banjarmasin telah melaksanakan kegiatan sosiaslisasi Pedoman Prilaku Hakim sebagai standar etik bagi para hakim. Kegiatan

tersebut

melibatkan

para

hakim,

agar

mereka

memahami dan mampu melaksanakan segala ketentuan yang tertuang dalam Kode Etik Hakim yakni Keputusan Agung

RI

dan

Ketua

047/KMA/SK/IV/2009

Komisi

Bersama Ketua Mahkamah

Yudisial

RI

Nomor

:

1.

2. 02/SKB/P.KY/IV/2009. Kegiatan yang pernah

dilakukan antara lain Sosialisasi Pedoman Prilaku Hakim pada bulan Juni 2011 di Hotel Sembilan Sembilan Banjarmasin. Kemudian pada tahun 2012 PTA Banjarmasin kembali berencana melakukan kegiatan serupa sesuai dengan DIPA PTA Banjarmasin tahun 2012 5. Manajemen SDM Sebagai

lembaga

yang

melaksanakan

Kekuasaan

Kehakiman.

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan jajaran lembaga peradilan dibawahnya sebagai

pemegang amanat Undang-Undang Dasar 1945

tentunya perlu didukung dan ditopang oleh sumber daya manusia yang memadai. Sumber Daya Manusia yang ada di lembaga peradilan terdin clan Sumber Daya Manusia yang menangani Tehnis Yudisial dan Sumber Daya Manusia yang menangani Non Tehnis Yudisial. Sumber Daya Manusia yang menangani Tehnis Yudisial di lembaga Peradilan Agama adalah terdiri dari Hakim. Panitera, dan Jurusita, sedangkan sumber daya manusia yang menangani Non Tehnis Yudisial adalah sumber daya

manusia

yang

tidak

menangani

tugas-tugas

tehnis,

namun

keberadaannya sangat dibutuhkan di lembaga peradilan sebagai unit pendukung lembaga peradilan. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/111/2006 Mahkamah

Agung

RI

tentang

Organisasi

pengelolaan

dan

sumber

Tata daya

Kerja

Sekretariat

manusia

yang

menangani bidang tehnis peradilan berada di Direktorat Jenderal masingmasing. Dengan demikian pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia Tehnis Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

14

Yudisial untuk lingkungan Peradilan Agama berada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Sumber Daya Manusia Non Tehnis Yudisial adalah sumber daya manusia yang melaksanakan tugas-tugas non tehnis Yudisial Tugastugas Non tehnis yudisial adalah tugas-tugas pendukung untuk kelancaran tugas pokok dan fungsi lembaga peradilan. Tugas-tugas tersebut diantaranya adalah tugastugas dibidang kepegawaian, keuangan dan administrasi umum. Keberadaan sumber daya manusia bidang non yudisial sangat diperlukan disuatu lembaga peradilan sebagai penunjang tupoksi peradilan itu sendiri. Administrasi umum yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia Non Tehnis Yudisial di lembaga peradilan mengacu pada peraturan p eru nda n g u n d an g an

y an g

b e r l a ku .

A d mi n is t r a s i

umum

y an g

dilaksanakan

biasanya berlaku umum dan sama untuk setiap instansi pemerintah. Adminisrasi umum yang dimaksud adalah administrasi Negara yang dilaksanakan oleh pemerintah, sedangkan administrasi tehnis yudisial adalah administrasi yang dilaksanakan di lembaga peradilan sebagai pelaksanaan dari Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang menangani bidang non tehnis yudisial berada pada Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama sebagai pejabat Pembina Kepegawaian. Selain Banjarmasin

itu,

Pengadilan

berupaya

Tingkat

memperkuat

Banding

khususnya

kapasitas

dan

PTA

kapabilitas

organisasinya untuk memastikan percepatan penyelesaian perkara, peningkatan

kualitas

kerja

serta

kejelasan

proses

kerja

dengan

menyusun standar prosedur operasional. Analisa

proses

kerja

dan

penetapan

standar

prosedur

operasional tidaklah diartikan secara sempit dengan mengurangi jalur birokrasi, akan tetapi bagaimana suatu organisasi me-redesain tugas dan fungsi setiap pegawai dalam jabatannya (job design), dengan mengadopsi

kelompok-kelompok

kerja,

dan

menciptakan

program-

program partisipasi pekerja yang dapat dilakukan melalui spesialisasi jabatan

( job

specialization ),

perputaran

jabatan

( job

rotation ),


15

perluasan jabatan (job enlargement), dan pemerkayaan jabatan ( job

enrichment ), sehingga tercapai pemberdayaan SDM peradilan yang profesional. Penetapan Standart Operasional Prosedur (SOP) akan lebih difokuskan pada peningkatan penyelesaian beban kerja pada setiap unit kerja. Informasi yang mutlak diperlukan adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk masing-masing posisi dalam menyelesaikan alur kerja sehingga akan dapat ditemukan estimasi waktu penyelesaian satu proses kerja. Dengan

demikian

mudah

mengukur

akuntabilitas

kinerja

karena disertai dengan alur kerja, estimasi waktu dan penanggung jawab setiap tahapan kerja.

Waktu yg dibutuhkan: ....menit/ jam/hari



OUTPUT Selain

program

tersebut

di

atas,

untuk

menindaklanjuti

terlaksananya reformasi birokrasi, PTA Banjarmasin sebagai kawal depan MA telah mengambil langkah cepat yakni: 1. Menindaklanjuti kebijakan Ditjen Badilag dengan Surat Dirjen Badilag : a. Nomor 1859/DjA.2/HM.00/VI/2011, tanggal 20 Juni 2011, tentang sosialisasi 8 Program prioritas/program unggulan Ditjen Badilag yaitu : ‐

Pengawasan

‐

Peningkatan SDM.

‐

Pelayanan Publik. Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

16

‐

Meja Informasi.

‐

Penyelesaian Perkara.

‐

Pengembangan situsweb.

‐

Pos Bantuaan Hukum, Sidang keliling dan Prodeo.

‐

SMS Gateway (National Information Refository).

‐

Keputusan Dirjen Badilag nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011, tanggal 7 Juli 2011, tentang

Pedoman Pelayanan Meja Informasi di lingkungan

Peradilan Agama. b. Nomor : 2510/DjA.1/HK.00/VIII/2011, tanggal 2 Agustus 2011, tentang Penilaian Pelayanan Publik dan Mejaa Informasi. 2. Mengadakan sosialisasi 8 program prioritas unggulan Ditjen Badilag ke Pengadilan Agama sewilayah PTA Banjarmasin dengan Tim: ‐

Drs. H. Rodlin Afif, SH, (Wakil Ktua PTA)

‐

Drs. H. M. Manshur,MH, (Hakim Tinggi)

‐

Hakim Tinggi Pengawas Daerah masing-masing Pengadilan Agama.

‐

Saidan Pahmi , S,Pd.I. (Tim Siadpa nasional).

Sampai saat ini baru 5 PA yang sudah dilaksanakan. 3. Mengirim kuesioner monitoring pelaksanaan RB di Pengadilan agama. (sampai saat in baru 7 PA yang sudah mengisi). 4. Menetapkan tim Penilaian Pelayanan publik dan Meja informasi Pengadilan Agama sewilayah PTA Banjarmasin dengan susunan. a. Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, MHI, sebagai Ketua Tim b. Drs. H. M. Manshur, SH,MH, sebagai Sekretaris. c. Drs. H. Edy Noerfuady,HM, SH, MH, sebagai Anggota. d. Drs. M. Zaid, sebagai Anggota. e. Saidan Pahmi, S.Pd.I, sebagai Anggota. (SK Ketua PTA Banjarmasin Nomor :W15-A/961/HK.00/VIII/2011. Tanggal 11 Agustus 2011.


17

PENUTUP Demikian Laporan ini dibuat semoga dapat menyajikan gamaran ringkas

implementasi

prinsip-prinsip

transparansi

dan

akuntabilitas

sebagaimana yang diharapkan, namun setidaknya dapat diperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilaksanakan oleh jajaran Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Selanjutnya di masa yang akan datang Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan melakukan langkah-langkah penyempurnaan laporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita inginkan. Usaha-usaha yang dijalankan semua komponen Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin birokrasi

melalui

akan terus dilakukan dalam mewujudkan reformasi penyusunan

lembaga

yang

efektif,

efisien

serta

ketersediaan sumber daya manusia aparatur yang profesional, penerapan paradigma budaya publik

yang

kerja yang akhirnya dapat mewujudkan pelayanan

sesuai

dengan

harapan

kita

dan

khususnya

harapan

masyarakat Kalimantan Selatan. Dalam upaya tersebut, maka Insya Allah pada

tahun

mendatang

Pengadilan

Tinggi

Agama

Banjarmasin

akan

melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dan semua itu akan terwujud apabila semua komponen pendukungnya saling mengisi dan berkoordinasi secara terencana dan sistematis. Akhirnya kami berharap agar hasil kerja ini dapat menjadi sumber informasi

dalam

mengambil

keputusan

guna

peningkatan

kinerja

berlandaskan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, namun kami tidak menutup mata terhadap kelemahan dan kekurangan yang ada, dan mudahmudahan segala kelemahan dan kekurangan tersebut dapat teratasi pada tahun mendatang.


18

BANJARMASIN 2012 LAPORAN PELAKSANAAN QUICK WIN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Recommend Documents