KATA PENGANTAR
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Pengadilan Agama Bangli adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bangli mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan
basis
akrual sehingga akan
mampu
menyajikan
informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Bangli. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
-1-
DAFTAR ISI
Hal Kata Pengantar Daftar Isi
1 2
Pernyataan Tanggung Jawab
3
Ringkasan I. Laporan Realisasi Anggaran II. Neraca III. Laporan Operasional IV. Laporan Perubahan Ekuitas V. Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas F. Pengungkapan Penting Lainnya VI. Lampiran dan Daftar
4
-2-
6 7 8 10 11 11 23 32 49 56 58 60
PENGADILAN AGAMA BANGLI JL. MERDEKA NO. 140 BANGLI BALI 80614 TELEPON 0366 91143, FAXIMILE 0366 91143
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bangli yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan
Keuangan
tersebut
telah
disusun
berdasarkan
sistem
pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
-3-
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bangli Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidahkaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi: 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2016. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp5.301.320 atau mencapai 95,11 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp5.573.520. Realisasi Belanja Negara pada TA 2016 adalah sebesar Rp1.595.930.473 atau
mencapai
63,50
persen
dari
alokasi
anggaran
sebesar
Rp2.513.212.000. 2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2016. Nilai Aset per 30 Juni 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.808.326.530 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp22.114.550; Aset Tetap (neto) sebesar Rp2.773.211.980; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp13.000.000. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp21.000.000 dan Rp2.787.326.530. 3. LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisitLO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp5.301.320,
-4-
sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp1.373.000.931 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(1.367.699.611). Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan
sebesar
Rp0
sehingga
entitas
mengalami
Defisit-LO
sebesar
Rp(1.367.699.611). 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp2.563.967.138 dikurangi Defisit-LO
sebesar
Rp(1.367.699.611)
kemudian
ditambah
dengan
Penyesuaian Nilai Aset sebesar Rp111.250, ditambah Transaksi Antar Entitas
sebesar
Rp1.590.947.753
dan
Kenaikan
Ekuitas
sebesar
Rp223.359.392 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2016 adalah senilai Rp2.787.326.530.
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian
informasi
yang
diharuskan
dan
dianjurkan
oleh
Standar
Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2016 disusun dan disajikan dengan basis akrual.
-5-
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGADILAN AGAMA BANGLI LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016 DAN 2015 (Dalam Rupiah)
-6-
II. NERACA PENGADILAN AGAMA BANGLI NERACA PER 30 JUNI 2016 DAN 2015 (DalamRupiah)
-7-
III. LAPORAN OPERASIONAL PENGADILAN AGAMA BANGLI LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016 DAN 2015 (Dalam Rupiah)
-8-
-9-
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PENGADILAN AGAMA BANGLI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016 DAN 2015 (Dalam Rupiah)
- 10 -
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Bangli Dasar Hukum
Pengadilan Agama Bangli didirikan sebagai salah satu
Entitas dan
upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan
Rencana
Keuangan
Strategis
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009
Kementerian
Negara/Lembaga
sebagaimana
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989
tentang
Peradilan
Agama.
Entitas
berkedudukan di Jalan Merdeka No. 140, Bangli, Bali. Pengadilan Agama Bangli mempunyai tugas dan fungsi dalam
memberikan
bimbingan
dan
dukungan
implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian
Negara/Lembaga.
Melalui
peran
tersebut
diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan. Untuk mewujudkan tujuan di atas Pengadilan Agama Bangli
berkomitmen
dengan
visi
“mewujudkan
pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah
menuju
Kementerian/Negara mewujudkannya
Laporan
yang
akan
Keuangan
berkualitas.”
dilakukan
beberapa
Untuk langkah-
langkah strategis sebagai berikut:
Menyelenggarakan implementasi
yang
berkelanjutan
berkaitan
akuntansi
pemerintah
kepada
Kementerian Negara/Lembaga.
Membina secara efektif
Kementerian Negara/Lembaga
dalam
informasi
pemanfaatan
dihasilkan
oleh - 11 -
sistem
keuangan akuntansi
yang yang
diimplementasikan.
Mengembangkan
sistem
yang
profesional
dan
terpercaya.
Menyelenggarakan keputusan
yang
sistem andal
dukungan kepada
pengambilan
para
pemangku
kepentingan. Pendekatan
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan
Agama
Bangli.
Laporan
Keuangan
ini
dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian
prosedur
terkomputerisasi
mulai
manual dari
maupun
yang
pengumpulan
data,
pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari
Laporan
Realisasi
Anggaran,
Neraca,
Laporan
Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara
serta laporan
manajerial lainnya. Basis Akuntansi
A.3. Basis Akuntansi Pengadilan Agama Bangli menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. - 12 -
Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas
atau setara kas diterima atau dibayarkan.
Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dasar
A.4. Dasar Pengukuran
Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Bangli dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran
pos-pos
laporan
keuangan
menggunakan
mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
Kebijakan
A.5. Kebijakan Akuntansi
Akuntansi
Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016
- 13 -
telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi
konvensi,
aturan-aturan,
dan
praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan
dalam penyusunan
dan
penyajian
laporan
keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Bangli.
Disamping
diterapkan
itu,
dalam
kaidah-kaidah
penyusunannya
telah
pengelolaan keuangan
yang
sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bangli adalah sebagai berikut: Pendapatan-
(1) Pendapatan- LRA
LRA
Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi
pendapatan-LRA
dilaksanakan
berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan nettonya
bruto, (setelah
dan
tidak
mencatat
dikompensasikan
jumlah dengan
pengeluaran). Pendapatan-LRA
disajikan
menurut
klasifikasi
sumber pendapatan. PendapatanLO
(2) Pendapatan- LO
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat
timbulnya hak
atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- 14 -
Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut: o Pendapatan
Jasa
Pelatihan
diakui
setelah
diakui
secara
pelatihan selesai dilaksanakan o Pendapatan
Sewa
Gedung
proporsional antara nilai dan periode waktu sewa. o Pendapatan
Denda
dikeluarkannya
diakui
surat
pada
saat
denda
atau
keputusan
dokumen lain yang dipersamakan Akuntansi
pendapatan-LO
dilaksanakan
berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan nettonya
bruto,
dan
(setelah
tidak
mencatat
jumlah
dikompensasikan
dengan
pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. Belanja
(3) Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih
dalam
peride
bersangkutan
yang
tahun tidak
anggaran akan
yang
diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus
pengeluaran
melalui
bendahara
pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban
atas
pengeluaran
tersebut
disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja
dan
selanjutnya
klasifikasi
berdasarkan
organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 15 -
Beban
(4) Beban
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi
jasa
dalam
menurunkan
periode
ekuitas,
pelaporan
yang
dapat
yang berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban
diakui
pada
saat
timbulnya
kewajiban;
terjadinya konsumsi aset; terjadinya
penurunan
manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja
dan
selanjutnya
klasifikasi
berdasarkan
organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset
(5) Aset
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya. Aset Lancar
a. Aset Lancar Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga
disajikan
sebesar
nilai
perolehan
sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal. Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut: a) Piutang
yang
timbul
dari
Tuntutan
Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung
Jawab
dikeluarkannya
- 16 -
Mutlak surat
dan/atau keputusan
telah yang
mempunyai kekuatan hukum tetap. b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo
dan
pemerintah.
upaya
penagihan
Perhitungan
yang
dilakukan
penyisihannya
adalah
sebagai berikut:
Kualitas Piutang
Lancar
Uraian Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo
Penyisihan 0.5%
Satu bulan terhitung sejak Kurang
tanggal Surat Tagihan
Lancar
Pertama tidak dilakukan
10%
pelunasan Satu bulan terhitung sejak Diragukan
tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan
50%
pelunasan 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan Macet
pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN
- 17 -
100%
Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti
Rugi
(TP/TGR)
yang
akan
jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA. Nilai
Persediaan
dicatat
berdasarkan
hasil
inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan: harga
pembelian
terakhir,
apabila
diperoleh
dengan pembelian; harga
standar
apabila
diperoleh
dengan
memproduksi sendiri; harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya. Aset Tetap
b. Aset Tetap Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan
oleh
pemerintah
maupun
untuk
kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nilai
Aset
tetap
disajikan
berdasarkan
harga
perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah); b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya
sama
dengan
atau
lebih
dari
Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah); c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai
minimum - 18 -
kapitalisasi
tersebut
di
atas,
diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan
organisasi
yang
makin
berkembang,
rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang
(RUTR),
atau
masa
kegunaannya
telah
berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya. Aset
tetap
yang
secara
permanen
dihentikan
penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
di
bidang
pengelolaan
BMN/BMD. Penyusutan Aset Tetap
c. Penyusutan Aset Tetap Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan
dengan penurunan kapasitas dan
manfaat dari suatu aset tetap. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a. Tanah; b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada
Pengelola
Barang
untuk
dilakukan
penghapusan. Penghitungan Tetap
dan
dilakukan
- 19 -
pencatatan
Penyusutan
Aset
setiap akhir semester tanpa
memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan
Aset
menggunakan
Tetap
metode
dilakukan
dengan
garis lurus yaitu dengan
mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. Masa
Manfaat
berpedoman
Aset
Tetap
ditentukan
dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor:
59/KMK.06/2013
tentang
Tabel
Masa
Manfaat
Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut: Penggolongan Masa anfaat Aset Tetap Kelompok Aset Tetap
Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin
2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan
10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi
5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)
Piutang Jangka Panjang
4 tahun
d. Piutang Jangka Panjang Piutang
Jangka
Panjang
adalah
piutang
yang
diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
Tagihan Tuntutan
Penjualan
Angsuran
(TPA),
Perbendaharaan/Tuntutan
Tagihan
Ganti
Rugi
(TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.
- 20 -
Aset Lainnya
e. Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi ATB dengan masa
manfaat terbatas
dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Aset
Lain-lain
berupa
aset
tetap
pemerintah
disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Kewajiban
(6) Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
Kewajiban
pemerintah
diklasifikasikan
kedalam
kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar
- 21 -
Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban
diklasifikasikan
sebagai
kewajiban
jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban sebesar
dicatat
nilai
sebesar
kewajiban
nilai
nominal,
pemerintah
yaitu
pada
saat
pertama kali transaksi berlangsung. Ekuitas
(7) Ekuitas
Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Implementasi
(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama
Akuntansi
Kali
Pemerintah
Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan
Berbasis
akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.
Akrual
71
Pertama Kali
Tahun
2010
Pemerintahan.
tentang
Implementasi
Standar tersebut
Akuntansi memberikan
pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2015 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi
berbasis
akrual.
Kedua,
keterbandingan
penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan
Ekuitas
tidak
dapat
dipenuhi.
Hal
ini
diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.
- 22 -
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Bangli telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan pejabat perbendaharaan dan tidak merubah jumlah
anggaran.
Perubahan
tersebut
berdasarkan
sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut: 2016 Uraian
ANGGARAN ANGGARAN AWAL SETELAH REVISI
Pendapatan Pendapatan Jasa
0
0
Pendapatan Lain-lain
5.573.520
5.573.520
Jumlah Pendapatan
5.573.520
5.573.520
1.750.342.000
1.750.342.000
Belanja Barang
431.870.000
431.870.000
Belanja Modal
331.000.000
331.000.000
2.513.212.000
2.513.212.000
Belanja Belanja Pegawai
Jumlah Belanja
Realisasi
B.1 Pendapatan
Pendapatan Rp
Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada
5.301.320
30
Juni
2016
adalah sebesar
Rp
5.301.320
atau
mencapai 95,11 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp5.573.520. Pendapatan Pengadilan Agama
Bangli
terdiri
dari
Pendapatan
Jasa
dan
Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:
- 23 -
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan No.
Uraian
Estimasi
Realisasi
%
0
0
0,00
0
0
0,00
Pendapatan 1.
Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan
2.
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)
3.
Pendapatan Ongkos Perkara
0
0
0,00
4.
Pendapatan Kejaksanaan dan
0
0
0,00
5.573.520
5.301.320
95,11
0
0
0,00
5.573.520
5.301.320
95,11
Peradilan Lainnya 5.
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji
6.
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Total Pendapatan
Realisasi Pendapatan TA 2016 mengalami kenaikan 9,62 persen dibandingkan TA 2015. Hal ini disebabkan karena pada TA 2016 terdapat pendapatan yang berasal dari penerimaan kembali persekot/uang muka gaji yang lebih besar dibandingkan TA 2015.
Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2016 dan 2015 Perubahan Uraian
TA 2016
Pendapatan Legalisasi
2015 Rp.
%
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Tanda Tangan Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan) Pendapatan Ongkos Perkara
- 24 -
Pendapatan Kejaksanaan
0
0
0
0,00
5.301.320
4.833660
467.660
9,67
0
2.160
(2.160)
(0,05)
5.301.320
4.835.820
465.500
9,62
dan Peradilan Lainnya Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Total Pendapatan
Realisasi Belanja Negara Rp1.595.930.472
B.2 Belanja Realisasi Belanja instansi pada TA 2016 adalah sebesar Rp1.595.930.473 atau 63,50% dari anggaran belanja sebesar Rp2.513.212.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2016 adalah sebagai berikut:
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2016 30 Juni TA 2016 Uraian Pagu
Realisasi
%
1.750.342.000
1.049.154.758
59,94
Belanja Barang
431.870.000
231.071.335
53,50
Belanja Modal
331.000.000
315.704.380
92,35
2.513.212.000
1.595.930.473
63,50
0
0
0
2.513.212.000
1.595.930.473
63,50
Belanja Pegawai
Total Belanja Bruto Pengembalian Belanja Total Belanja Netto
- 25 -
Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:
2.000.000.000 1.800.000.000 1.600.000.000 1.400.000.000 1.200.000.000 1.000.000.000
Anggaran
800.000.000
Belanja
600.000.000 400.000.000 200.000.000 Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Dibandingkan dengan TA 2015, Realisasi Belanja TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 54,22% dibandingkan realisasi
belanja
pada
tahun
sebelumnya.
Hal
ini
disebabkan antara lain: 1. Belanja Pegawai yang lebih besar pada TA 2016. 2. Pengadaan belanja modal yang lebih besar pada TA 2016.
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2016 dan 2015
Uraian
TA 2016
Naik (Turun)
TA 2015
Rp. Belanja Pegawai
%
1.049.154.758
899.034.675
150.120.083
16,69
Belanja Barang
231.071.335
135.758.569
95.312.766
70,20
Belanja Modal
315.704.380
0
315.704.380
100
1.595.930.473
1.034.792.524
561.137.949
54,22
Total Belanja
- 26 -
Belanja Pegawai B.3 Belanja Pegawai Rp 1.049.154.758
Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015 adalah masing - masing sebesar Rp. 1.049.154.758 dan Rp. 899.034.675.
Belanja
Pegawai
adalah
belanja
atas
kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang
ditetapkan
berdasarkan
peraturan
perundang-
undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintahyang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 16,69 persen dari TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh: 1. Adanya
penambahan
mendukung
pegawai
program
maupun
dalam
rangka
kegiatan
dalam
beberapa tahun mendatang. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015 Uraian
TA 2016
TA 2015
423.549.400
306.514.940
117.034.460
38,18
Belanja Pembulatan Gaji PNS
5.290
12.821
(7.531)
(58,73)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
32.208.180
25.702.304
6.505.876
25,31
Belanja Tunj. Anak PNS
11.975.978
8.788.932
3.187.046
36,26
Belanja Tunj. Struktural PNS
14.560.000
9.780.000
4.780.000
48,87
Belanja Tunj. Fungsional PNS
414.890.000
420.960.000
(6.070.000)
(1,44)
Belanja Tunj. PPh PNS
56.369.490
54.152.258
2.217.232
4,09
Belanja Tunj. Beras PNS
21.798.420
24.817.420
(3.019.000)
(12,16)
Belanja Uang Makan PNS
44.138.000
46.326.000
(2.188.000)
(4,72)
1.260.000
1.980.000
(720.000)
(36,36)
Belanja Uang Lembur
28.400.000
0
28.400.000
100
Total Belanja Brutto
1.049.154.758
899.034.675
150.120.083
16,69
0
(720)
720
100
1.049.154.758
899.033.955
150.120.803
16,69
Belanja Gaji Pokok PNS
Belanja Tunjangan Umum PNS
Pengembalian Belanja Total Belanja Netto
- 27 -
Naik(Turun)
%
Belanja Barang Rp 231.071.335
B.4 Belanja Barang Realisasi Belanja Barang TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing 135.758.569.
sebesar Realisasi
Rp
dan
231.071.335
Belanja
Barang
TA
Rp 2016
mengalami kenaikan (70,20)% dari Realisasi Belanja Barang TA 2015. Hal
ini
antara
lain
disebabkan
oleh
penambahan
anggaran belanja barang tahun 2016.
Perbandingan Belanja Barang TA 2016 dan 2015 Uraian
TA 2016
TA 2015
Realisasi
Realisasi
91.512.890
70.874.500
20.638.390
29,11
0
2.450.000
(2.450.000)
(100)
5.819.745
6.195.372
(375.627)
(6,06)
Belanja Pemeliharaan
74.210.140
12.088.497
62.121.643
513,89
Belanja Perjalanan Dinas
59.528.560
44.150.200
15.378.360
34,83
231.071.335
135.758.569
95.312.766
70,20
0
0
0
0
231.071.335
135.758.569
95.312.766
70,20
Belanja Barang Operasional Belanja Non Operasional Belanja Jasa
Total Belanja Brutto Pengembalian Belanja Total Belanja Netto
Belanja Modal Rp315.704.380
Perubahan Rp.
%
B.5 Belanja Modal Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing
sebesar
Rp.
315.704.380
dan
Rp.
240.500.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada kenaikan
sebesar
31,27%
TA 2016 mengalami
dibandingkan
TA
2015
disebabkan oleh adanya belanja modal gedung dan - 28 -
bangunan berupa penataan tata ruang gedung kantor, peralatan dan mesin berupa 5 (lima) unit perangkat PC.
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015 REALISASI TA. 2016
URAIAN
Belanja Modal Tanah
NAIK (TURUN) %
REALISASI TA. 2015 0
0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
131.000.000
41.500.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
184.704.380
199.000.000
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
0
0
0
Belanja Modal Lainnya
0
0
0
315.704.380
240.500.000
0
0
315.704.380
240.500.000
Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Jumlah Belanja
0 215,66
(7,18)
31,27 0 31,27
B.5.1 Belanja Modal Tanah Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada Realisasi belanja modal tanah pada TA 2016 hal ini disebabkan Pengadilan Agama Bangli tidak mempunyai pagu dipa Belanja Modal Tanah.
B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016 adalah sebesar Rp. 131.000.000, mengalami kenaikan sebesar
215,66
persen
bila
dibandingkan
dengan
realisasi TA 2015 sebesar Rp. 41.500.000. Hal ini disebabkan oleh adanya belanja modal berupa lima unit
- 29 -
perangkat PC dan AC.
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015 Perubahan Uraian
TA 2016
TA 2015 Rp.
Pengolah Data dan
%
106.000.000
0
106.000.000
100
25.000.000
0
25.000.000
100
0
41.500.000
(41.500.000)
(100)
131.000.000
41.500.000
89.500.000
215,66
0
0
0
131.000.000
41.500.000
89.500.000
Informasi Fasilitas Perkantoran Pengadaan Server Total Belanja Brutto Pengembalian Belanja Total Belanja Netto
0 215,66
B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2016 dan
TA
2015
adalah
masing-masing
sebesar
Rp.
184.704.380 dan Rp. 199.000.000. Realisasi Belanja Modal TA 2016 mengalami penurunan sebesar (7,18) persen dibandingkan Realisasi TA 2015. Belanja Gedung dan Bangunan ini berupa Penataan Tata Ruang Gedung Kantor. Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2016 dan 2015 Perubahan Uraian
TA 2015
TA 2014 Rp.
Renovasi Ruang Sidang
%
0
199.000.000
(199.000.000)
(100)
184.704.380
0
184.704.380
100
184.704.380
199.000.000
(14.295.620)
(7,18)
0
0
0
0
184.704.380
199.000.000
(14.295.620)
(7,18)
dan Jembatan Penataan Tata Ruang Gedung Kantor Total Belanja Brutto Pengembalian Belanja Total Belanja Netto
- 30 -
B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan
Jaringan
pada
TA
2016
hal
ini
disebabkan
Pengadilan Agama Bangli tidak mempunyai pagu dipa Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.
B.5.5 Belanja Modal Lainnya Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada Realisasi Belanja Modal Lainnya pada TA 2016 hal ini disebabkan Pengadilan Agama Bangli tidak mempunyai pagu dipa Belanja Modal Lainnya.
Belanja
B.6 Belanja Bantuan Sosial
Bantuan Sosial
Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2016 dan TA 2015
Rp0
adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada TA 2016 hal ini disebabkan Pengadilan Agama Bangli tidak mempunyai pagu dipa Belanja Bantuan Sosial.
- 31 -
C. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 21.000.000
PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2016 dan
2015
adalah
masing-masing
sebesar
Rp.
21.000.000 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut: Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran No.
Jenis
TA 2015
1.
Uang Tunai di brankas
21.000.000
0
2.
Uang di rekening bank
0
0
3.
Kuitansi
0
0
21.000.000
0
Jumlah
Kas di
TA 2016
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan
Bendahara Penerimaan
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30
Rp0
Juni 2016 dan 2015 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada
di
bawah
tanggung
jawab
Bendahara
Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- 32 -
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan No. 1.
Jenis
TA 2016
TA 2015
Kas di Bendahara
0
0
0
0
Penerimaan Jumlah
Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas No. 1.
Jenis
TA 2016
Kas Lainnya dan Setara
TA 2015
0
0
0
0
Kas Jumlah
Piutang PNBP
C.4 Piutang PNBP
Rp0
Saldo
Piutang PNBP per tanggal 30 Juni 2016 dan
2015 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang
PNBP
merupakan
hak
atau
pengakuan
pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang
telah
diberikan
pembayarannya.
namun
Rincian
sebagai berikut:
- 33 -
belum
Piutang
diselesaikan
PNBPdisajikan
Rincian Piutang PNBP No. 1.
Bagian Lancar
Jenis
TA 2016
TA 2015
Piutang PNBP
0
0
Jumlah
0
0
C.5
Bagian
Lancar
Tagihan
Tuntutan
Tagihan TP/TGR Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp0
Saldo
Bagian
Lancar
Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR
yang
belum
diselesaikan
pada
tanggal
pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut: Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2016 dan 2015 No.
Jenis
TA
TA 2015
2016 1.
Bagian Lancar TP/TGR
0
0
Jumlah
0
0
Bagian Lancar
C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
TPA
Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Rp0
(TPA) per tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 masingmasing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut: Rincian Bagian Lancar TPA No.
Jenis
- 34 -
TA 2016
TA 2014
1.
Bagian Lancar TPA
0
0
Jumlah
0
0
Penyisihan
C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang
Piutang Tak
Lancar
Tertagih – Piutang Lancar Rp 0
Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar No. 1.
Jenis Penyisihan Piutang Tak
TA 2016
TA 2015 0
0
0
0
Tertagih – Piutang Lancar Jumlah
Beban Dibayar
C.8 Beban Dibayar di Muka
di Muka Rp0 Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp8.955.210. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:
- 35 -
Rincian Beban Dibayar di Muka No. 1.
Jenis
TA 2016
TA 2015
Persekot Gaji
0
8.955.210
Jumlah
0
8.955.210
Pendapatan
C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Masih Harus
Pendapatan yang Harus Diterima per tanggal 30 Juni
Diterima Rp0
2016 dan 2015 masing-masing adalahsebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun
belum
diserahkan
tagihannya
kepada
penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
berdasarkan
jenis
pendapatan
sebagai
berikut: Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2016 dan 2015 No. 1.
Jenis
TA 2016
Pendapatan yang masih
TA 2015
0
0
0
0
harus diterima Jumlah
Persediaan Rp 1.114.550
C.10 Persediaan Nilai Persediaan per 30 Juni 2016 dan 2015 masingmasing
adalah
sebesar
Rp.
1.114.550
dan
Rp1.277.550. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan
- 36 -
yang
dimaksudkan
untuk
mendukung
kegiatan
operasional
pemerintah,
dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka
pelayanan
kepada
masyarakat.
Rincian
Persediaan per 30 Juni 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Rincian Persediaan No.
Uraian
30 Juni 2016
1
Barang Konsumsi
2
Bahan Untuk Pemeliharaan
3
Pita Cukai, Materai dan Leges
4 5
31 Desember 2015
760.550
1.098.550
54.000
179.000
300.000
0
Suku Cadang
0
0
Persediaan lainnya
0
0
1.114.550
1.277.550
Total
Semua
jenis
persediaan
pada
tanggal
pelaporan
berada dalam kondisi baik.
Tagihan
C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan
TP/TGR
Ganti Rugi (TP/TGR)
Rp0
Nilai
Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.
Tuntutan
Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum
yang
Sedangkan
mengakibatkan
Tuntutan
Ganti
kerugian
Rugi
adalah
negara. tagihan
kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan
- 37 -
Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut: Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2016 dan 2015 No. 1.
Tagihan
Jenis
TA 2016
TA 2015
Tagihan TP/TGR
0
0
Jumlah
0
0
C.12 Tagihan Penjualan Angsuran
Penjualan Angsuran
Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni
Rp0
2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:
Rincian Tagihan TPA No. 1.
Jenis Tagihan Penjualan
TA 2016
TA 2015
0
0
0
0
Angsuran Jumlah
Penyisihan
C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang
Piutang Tak
Jangka Panjang
Tertagih – Piutang Jangka
Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang
Panjang
Jangka Panjang per 30 Juni 2016 dan 2015 adalah
Rp0
masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan
- 38 -
Piutang
Tak
Tertagih–
Piutang
Jangka
Panjang
merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masingmasing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka
Panjang
untuk
masing-masing
kualitas
piutang adalah sebagai berikut: Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2016 No. 1.
Jenis Penyisihan Piutang Tak
TA 2016
TA 2015
0
0
0
0
Tertagih – Jangka Panjang Jumlah
Tanah Rp578.750.000
C.14 Tanah Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 578.750.000 dan Rp. 578.750.000. Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Tanah yang terletak di Jalan Merdeka No. 140 Bangli tidak mengalami kenaikan atau tetap karena sepanjang tahun 2016 tidak terdapat pagu belanja modal pengadaan Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Tanah. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2015
578.750.000
Mutasi Tambah Pembelian
0
Mutasi Kurang Penyitaan Pengadilan
0
Saldo per 30 Juni 2016
578.750.000
- 39 -
Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut: Rincian Tanah No
KIB
Luas (m2)
. 1.
No.
Atas Nama
Peruntuka
Sertifikat 2.01.01.04.001
1.250
23
(1)
Jumlah
n Pemerinta
Bangunan
h Republik
Gedung
Indonesia
Kantor
578.750.00 0
Cq. Mahkama h Agung Republik Indonesia Jumlah
578.750.00 0
Peralatan dan
C.15 Peralatan dan Mesin
Mesin
Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30
Rp1.545.932.682
Juni 2016 dan 2015 adalah Rp1.545.932.682 dan Rp1.414.932.682. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2015
1.414.932.682
Mutasi Tambah Pembelian
131.000.000
Mutasi Kurang Kehilangan
0
Penghentian dari penggunaan
0
Saldo per 30 Juni 2016
1.545.932.682
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2016 Nilai Buku 30 Juni 2016
(1.265.608.768) 280.323.914
Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa: a. Pembelian Alat Pengolah Data dan Informasi senilai
- 40 -
Rp. 106.000.000; b. Pembelian Peralatan dan Fasilitas Perkantoran senilai Rp. 25.000.000. Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. Gedung dan Bangunan Rp2.070.222.000
C.16 Gedung dan Bangunan Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2016 dan 2015
adalah
Rp.
2.070.222.000
dan
Rp.
2.070.222.000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2015
2.070.222.000
Mutasi Tambah Renovasi Ruang Sidang dan Jembatan
0
Mutasi Kurang
0
Saldo per 30 Juni 2016
2.070.222.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2016
(369.558.614)
Nilai Buku 30 Juni 2016
1.700.663.386
Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.
Jalan,Jaringan
C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
dan Irigasi
Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2016
Rp10.000.000
dan
2015
adalah
masing-masing
sebesar
Rp10.000.000 dan Rp10.000.000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi,
dan Jaringan pada tanggal
pelaporan adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2015 Mutasi Tambah
10.000.000 0
- 41 -
Mutasi Kurang
0
Saldo per 30 Juni 2016
10.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2016
(1.000.000)
Nilai Buku 30 Juni 2016
Rincian
aset
9.000.000
tetap
Jalan,
Irigasi
dan
Jaringan
disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. Aset Tetap
C.18 Aset Tetap Lainnya
Lainnya
Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak
Rp19.770.300
dapat
dikelompokkan
dalam
tanah,peralatan
dan
mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2016 dan 2015 adalah Rp19.770.300 dan Rp19.451.700. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. Konstruksi
C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
Dalam
Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2016
Pengerjaan
dan
Rp184.704.380
Akumulasi
2015
adalah
masing-masing
sebesar
Rp184.704.380 dan Rp0.
C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Penyusutan
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni
Aset Tetap Rp
2016
(1.636.167.382)
dan
2015
adalah
masing-masing
Rp(1.636.167.382) dan Rp(1.552.555.454). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).
- 42 -
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap No
Uraian
.
Nilai
Akumulasi
Perolehan
Penyusutan
Nilai Buku
1
Peralatan dan Mesin
1.545.932.682
(1.265.608.768)
280.323.914
2
Gedung dan Bangunan
2.070.222.000
(369.558.614)
1.700.663.386
3
Jalan , Irigasi, dan Jaringan
10.000.000
(1.000.000)
9.000.000
4
Aset Tetap Lainnya
19.770.300
0
19.770.300
3.645.924.982
(1.636.167.382)
2.009.757.600
Jumlah
Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini. Aset Tak Berwujud Rp13.000.000
C.21 Aset Tak Berwujud Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2016 dan 2015 adalah Rp13.000.000 dan Rp13.000.000. Aset Tak
Berwujud
merupakan
aset
yang
dapat
diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Agama Bangli berupa software yang digunakan untuk menunjang
operasional
kantor.
Mutasi
transaksi
terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2015
13.000.000
Mutasi Tambah
0
Mutasi Kurang
0
Saldo per 30 Juni 2016
13.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2016 Nilai Buku 30 Juni 2016
0 13.000.000
- 43 -
Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut: Rincian Aset Tak berwujud No. 1.
Aset Lain-Lain Rp 32.134.000
Uraian
Nilai
Software Komputer
13.000.000
Jumlah Total
13.000.000
C.22 Aset Lain-Lain Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2016 dan 2015 adalah Rp 32.134.000 dan Rp 32.134.000. Aset Lainlain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2015
32.134.000
Mutasi Tambah Reklasifikasi
0
Mutasi Kurang Penghapusan BMN
0
Saldo per 30 Juni 2016
32.134.000
Akumulasi penyusutan
(32.134.000)
Nilai buku per 30 Juni 2016
0
Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keungan ini.
- 44 -
Akumulasi
C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset
Penyusutan dan
Lainnya
Amortisasi Aset Lainnya Rp(32.134.000)
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni
2016
dan
Rp(32.134.000)
2015
dan
adalah
masing-masing
Rp(32.134.000).
Akumulasi
Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset
Lainnya
yang
disajikan
berdasarkan
pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan
penurunan
kapasitas
dan
manfaat
Aset
Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut: Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Akumulasi
N
Uraian
o.
Nilai Perolehan
Nilai Buku
Amortisasi
1
Aset Tak Berwujud
13.000.000
0
13.000.000
2
Aset Lain-lain
32.134.000
(32.134.000)
0
45.134.000
(32.134.000)
13.000.000
Jumlah
Uang Muka dari
Penyusutan/
C.24 Uang Muka dari KPPN
KPPN Rp 21.000.000
Saldo Uang Muka dari KPPN per per 30 Juni 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp 21.000.000 dan Rp 0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerjadan masih berada
pada
atau
dikuasai
Pengeluaran pada tanggal pelaporan.
- 45 -
oleh
Bendahara
Utang kepada
C.25 Utang kepada Pihak Ketiga
Pihak Ketiga
Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2016 dan
Rp0
2015 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp66.650. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Akuntansi Istimewa Papua per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Uraian
Jumlah
Potongan pajak yang belum disetor
0
-
Utang kepada pihak ketiga lainnya
0
-
Total
Pendapatan
Penjelasan
0
C.26 Pendapatan yang Ditangguhkan
yang Ditangguhkan Rp0
Nilai Pendapatan Ditangguhkan per 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan
yang
Ditangguhkan
merupakan
pendapatan negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBP, pengembalian belanja, serta
pungutan/potongan
pajak
yang
belum
disetorkan ke kas negara pada tanggal 30 Juni 2016. Rincian
Pendapatan
Pengadilan
Agama
yang
Bangli
disajikan sebagai berikut:
- 46 -
Ditangguhkan per
tanggal
pada
pelaporan
Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan Uraian
Jumlah
Pendapatan PNBP
0
PPh yang belum disetor
0 Total
0
Pendapatan
C.27 Pendapatan Diterima di Muka
Diterima di
Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2016
Muka
dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan
Rp0
Rp0.
Pendapatan
Diterima
di
Muka
merupakan
pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa
konsultasi
akuntansi
yang
jangka
waktu
kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:
Rincian Pendapatan Diterima di Muka Uraian
Jumlah
-
0
Total
0
Beban yang
C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar
Masih Harus
Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2016
Dibayar Rp0
dan 2015 sebesar Rp0 dan Rp66.650, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal
pelaporan
- 47 -
keuangan
belum
diterima
tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:
Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2016 dan TA 2015 Uraian
Tahun 2016
Belanja Pegawai yang Masih Harus
Tahun 2015 0
0
0
66.650
0
66.650
Dibayar Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Jumlah
Ekuitas
C. 29 Ekuitas
Rp2.787.326.530
Ekuitas per 30 Juni 2106 dan 2015 adalah masingmasing
sebesar
2.563.967.138.
Rp
2.787.326.530
Ekuitas
adalah
dan
kekayaan
Rp
bersih
entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.
Rincian
lebih
lanjut
tentang
disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
- 48 -
ekuitas
D.PENJELASAN
ATAS
POS-POS
LAPORAN
OPERASIONAL Pendapatan PNBP
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp 5.301.320
Rp 5.301.320
dan Rp 4.833.660. Pendapatan tersebut terdiri dari: Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2016 dan 2015 Naik Uraian
TA 2016
TA 2015
(Turun) %
Pendapatan Negara Bukan
5.301.320
4.833.660
-
5.301.320
4.833.660
-
Pajak Lainnya Jumlah
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji. Beban Pegawai Rp 1.058.109.968
D.2 Beban Pegawai Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 1.058.109.968 dan Rp 907.398.435. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan
peraturan
perundang-undangan
yang
diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang
belum
berstatus
PNS
sebagai
imbalan
atas
pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- 49 -
Rincian Beban Pegawai Tahun 2016 dan 2015 Naik Uraian
TA 2016
TA 2015
(Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS
431.612.160
314.681.060
37,15
Beban Pembulatan Gaji Pokok PNS
5.402
12.204
(55,73)
Beban Beban Tunj. Suami/Istri PNS
33.014.456
26.518.916
24,49
Beban Tunj. Anak PNS
12.062.040
9.115.577
32,32
Beban Tunj. Struktural PNS
14.560.000
9.780.000
48,87
Beban Tunj. Fungsional PNS
414.890.000
420.960.000
(1,44)
Beban Tunj. PPh PNS
56.369.490
54.152.258
4,09
Beban Tunj. Beras PNS
21.798.420
24.817.420
(12,16)
Beban Uang Makan PNS
44.138.000
45.381.000
(2,73)
Beban Tunj. Umum PNS
1.260.000
1.980.000
(36,36)
28.400.000
-
100
1.058.109.968
907.398.435
16,60
Beban Uang Lembur Jumlah
Beban Persediaan Rp 8.552.300
D.3 Beban Persediaan Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 8.552.300 dan Rp0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang termasuk
barang-barang
hasil
yang
habis pakai,
produksi
baik
yang
dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
- 50 -
Rincian Beban Persediaan Tahun 2016 dan 2015
Uraian
TA 2016
Naik (Turu n)
TA 2015
% Beban Persediaan Konsumsi
11.888.000
461.750
2.475
-
-
-
120.000
-
100
12.008.000
-
-
Beban Persediaan Lainnya Beban Persediaan bahan baku Jumlah
Beban Barang
D.4 Beban Barang dan Jasa
dan Jasa Rp85.407.335
Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2016 dan 2015 adalah
masing-masing
sebesar
Rp85.407.335
dan
Rp78.598.931. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2016 dan 2015 Uraian
TA 2016
TA 2015
Naik (Turu n) %
Beban Keperluan Perkantoran
50.767.140
52.838.000
(3,91)
852.000
847.000
0,59
15.550.000
16.150.000
(3,71)
2.800.000
500.000
460
Beban Bahan
0
950.000
(100)
Beban Barang Non Operasional Lainnya
0
1.500.000
(100)
4.016.000
4.500.000
(10,75)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Beban Honor Operasional Satuan Kerja Beban Barang Operasional Lainnya
Beban Langganan Listrik
- 51 -
Beban Langganan Telepon
1.394.545
976.781
42,76
342.650
337.150
1,63
9.685.000
-
100
85.407.335
78.598.931
8,66
Beban Langganan Air Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tak Berwujud - BLU Jumlah
Beban Pemeliharaan Rp 74.335.140
D.5 Beban Pemeliharaan Beban Pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing
sebesar
Rp
74.335.140
dan
Rp
12.081.997. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015
Uraian
TA 2016
Naik (Turu n)
TA 2015
% Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
30.740.830
-
100
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
43.469.310
12.088.497
259
125.000
(6.500)
125
74.335.140
12.081.997
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan Jumlah
515
Beban
D.6 Beban Perjalanan Dinas
Perjalanan
Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015 adalah
Dinas
masing-masing
Rp59.528.560
sebesar
Rp
59.528.560
dan
Rp
44.150.200. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi
untuk
perjalanan
dinas
dalam
rangka
pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban
- 52 -
Perjalanan Dinas untuk Tahun 2016 dan 2014 adalah sebagai berikut: Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015 Uraian
TA 2016
Naik (Turu n)
TA 2015
% Belanja Perjalanan Biasa
Jumlah
Beban Barang untuk
D.7
Beban
Barang
59.528.560
44.150.200
34,83
59.528.560
44.150.200
34,83
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Diserahkan kepada
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Masyarakat
Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar
Rp0
Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
merupakan
beban
pemerintah
dalam
bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Bangli untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015.
Beban Bantuan Sosial Rp0
D.8 Beban Bantuan Sosial Beban Bantuan Sosial Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang
atau
jasa
kepada
masyarakat
untuk
menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.
- 53 -
Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 83.611.928
D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 83.611.928 dan Rp 62.920.995. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2016 dan 2015 Uraian
TA 2016
TA 2015
Naik (Turun ) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
52.711.206
42.724.640
23,37
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
30.775.722
20.071.355
53,33
125.000
125.000
83.611.928
62.920.995
Beban Penyusutan Jaringan Jumlah
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0
32,88
D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban
untuk
mencatat
estimasi
ketidaktertagihan
piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.
- 54 -
Beban Lain-lain Rp0
D.11 Beban Lain-lain Jumlah Beban Lain-lain untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan
alokasi
belanja
modal
yang
tidak
menghasilkan aset tetap. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp0
D.12 Kegiatan Non Operasional Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok Dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan 2015
Uraian
TA 2016
TA 2015
Naik (Turu n) %
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar
-
-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar
-
(15.085.000)
Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya
-
Pendapatan
dari
Kegiatan
Non
Operasional Lainnya Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional
100 -
-
2.160
-
(15.082.840)
(100)
100
Pos Luar Biasa
D.13 Pos Luar Biasa
Rp0
Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.
- 55 -
E.
Ekuitas Awal Rp2.563.967.138
PENJELASAN ATAS PERUBAHAN EKUITAS
POS-POS
LAPORAN
E.1 Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 2.563.967.138 dan Rp 2.486.099.029.
Defisit LO Rp 1.367.699.611
E.2 Surplus (Defisit) LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni
2016
adalah
sebesar
Rp1.367.699.611
dan
Rp2.403.910.290. Defisit LO merupakan selisih kurang antara
surplus/deficit
kegiatan
operasional,
surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.
Koreksi Nilai Persediaan Rp0
E.3 Koreksi Nilai Persediaan Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi
pada periode
sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.
Koreksi Nilai
E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap
Aset Tetap Rp0 Koreksi atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 22.773.783. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut: - 56 -
RincianNilai Koreksi Aset Tetap Jenis Aset Tetap
Koreksi Atas Beban Rp0
Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
-
Jumlah
-
E.5 Koreksi Atas Beban Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas beban untuk tahun 2016 dan 2015 adalah masingmasing sebesar Rp0 dan Rp0.
Koreksi Atas
E.6 Koreksi Atas Pendapatan
Pendapatan
Koreksi
Rp0
Atas
Pendapatan
merupakan
koreksi
atas
kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi tambah atas Pendapatan untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.
Koreksi Hibah Masuk/ Keluar Rp0
E.7 Koreksi Hibah Masuk/Keluar Koreksi
Atas
Hibah
Masuk/Keluar
merupakan
pencatatan atas hibah masuk/keluar berupa hibah barang. Koreksi pencatatan aset tetap untuk tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.
Ekuitas Akhir Rp 2.787.326.530
E.8 Ekuitas Akhir Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 2.787.326.530 dan Rp 2.563.967.138.
- 57 -
F.
PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.
F.1
KEJADIAN-KEJADIAN
PENTING
SETELAH
TANGGAL NERACA Sampai dengan tersusunnya Laporan Keuangan ini tidak ada kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.
F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN Berdasarkan Pengadilan
Surat Agama
Keputusan Bangli
Sekretaris
Nomor
:
W22-
A14/38/KP.04.6/SK/III/2016 Tentang Perubahan atas
Surat
Keputusan
Panitera
Agama
Bangli
Pengadilan
/
Sekretaris Nomor
:
504/KP.04.6/SK/V/2015 Tanggal 01 Mei 2015 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan
Yang
Mengakibatkan
Pengeluaran
Anggaran Belanja / Penanggung Jawab Kegiatan / Pembuat
komitmen,
Kewenangan
Untuk
Pejabat menguji
Yang
Diberi
Tagihan
Kepada
Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran,
Bendahara
Penerimaan
dan
Staf
Keuangan pada Pengadilan Agama Bangli telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan : Semula: Kuasa Pengguna Anggaran
: Drs. Abd. Hamid, SH. MH.
Pejabat Pembuat Komitmen
: Lalu Munir, SH.
Pejabat Penandatangan SPM
: Dikky Ramdani, SH.
Bendahara Pengeluaran
: I Made Subadra
- 58 -
Bendahara Penerimaan
: Drs. Rusman
Staf Keuangan / PPABP
: Ramli
Menjadi: Kuasa Pengguna Anggaran/
: Asrinuddin, SH.
Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Penandatangan SPM
: Wawan Sunawan, SH.
Bendahara Pengeluaran
: I Made Subadra
Staf Keuangan / PPABP Staf Keuangan
- 59 -
: Dikky Ramdani, SH. : Ramli
Lampiran A1 Pengadilan Agama Bangli Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap Untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2016
- 60 -
Lampiran II :
Tabel Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
Pengadilan Agama Bangli Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2016 No.
Uraian
Lokasi
No. Kontrak
1.
Penataan Tata Ruang Gedung Kantor
PA. Bangli
W22-A14/203/ PL.01/IV/2016
Jumlah
Nilai Kontrak 200.000.000
200.000.000
- 61 -
Persentase Pengerjaan 95%
Nilai Pengerjaan 184.704.380
184.704.380
Ket Rupiah Murni