INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA TAHUNA TAHUN 2015
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TAHUNA NOMOR :W18-A3/15.b/OT.01.2/I/2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA TAHUNA KETUA PENGADILAN AGAMA TAHUNA Menimbang
: a.
b.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemeintah; Bahwa dengan akan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 - 2014, dan menyongsong Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014 maka Pengadilan Agama Tahuna perlu menegaskan kembali penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).
Mengingat
:
Memperhatikan
: Hasil Rapat Tanggal 29 Desember 2014 tentang Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2015 - 2019.
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TAHUNA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA TAHUNA 2015
Pertama
: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2019.
Kedua
: Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Mahkamah Agung RI
1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. 6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja. 7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. 8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator 10. Kinerja.
Ketiga
rangka lebih meningkatkan efektiitas pelaksanaan : Dalam keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang dibeikan tugas untuk : a. Melakukan monitoring dan pembinaan atas capaian kinerja yang dilaksanakan oleh aparat pada satuan kerja Pengadilan Agama Tahuna dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja. b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna
Keempat
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Pada Tanggal
: :
Tahuna 02 Januari 2015
Wakil Ketua Pengadilan Agama Tahuna
Ttd Drs. SATRIO A.M. KARIM NIP 19660101 199303 1 011
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA TAHUNA
NO
1.
KINERJA UTAMA
Meningkatnya penyelesaian perkara
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3.
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
a. Persentase mediasi yang diselesaikan
Jmlah Perkara yang dimediasi X 100% Jml Perkara yang masuk Catatan : Berdasarkan PERMA NO : 01/2008 tentang perkara yang masuk harus melalui mediasi
Ketua majelis, Hakim Mediator dan Panitera
Laporan Bulanan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan
b. Persentase mediasi yang berhasil didamaikan c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian X 100% Jumlah perkara yang di mediasi Jml sisa perkara yang diselesaikan X 100% Jml sisa perkara yang harus diselesaikan
Hakim Mediasi Panitera/Sekretaris Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
d. Persentase perkara yang diselesaikan:
Jml perkara yang diselesaikan X 100% Jml perkara yang harus diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)
Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 5 bulanX 100% Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)
Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan X 100% Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan
Majelis Hakim Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum X 100% Jumlah putusan
Majelis Hakim
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi secara lengkap X 100% Jumlah berkas yang diajukan Kasasi
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
f.
2.
INDIKATOR KINERJA
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap
Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B
b. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap
Jml berkas perkara yang diajukan PK secara lengkap X 100% Jumlah berkas yang diajukan PK
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B
4.
5.
c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis X 100% Jml berkas perkara yang diterima
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. X 100% Jml putusan
Panitera/Sekretaris dan Juru Sita
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
e. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat
Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat X 100% Jumlah permohonan penyitaan
Panitera/Sekretaris dan Juru Sita
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara g. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan
Perbandingan jumlah perkara dengan jumlah Majelis Hakim
Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris
Jml responden yang puas terhadap proses peradilan X 100% Jumlah responden yang disurvey
Ketua Pengadilan & Pan/Sek
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan hasil survey independen
Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100% Jumlah perkara prodeo Jml perkara yang diselesaikan dilokasi sidang keliling X 100% Jumlah perkara yang harus diselesaikan secara sidang keliling
Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris
Jml permohonan eksekusi perkara tertentu yang ditindaklanjuti X 100% Jml permohonan eksekusi perkara tertentu
Ketua Pengadilan & Pan/Sek
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Jml pengaduan yang ditindaklanjuti X 100% Jumlah pengaduan yang diterima Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis
Ketua Pengadilan & Pan/Sek
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Jumlah temuan intrnal/eksternal yang ditindaklanjuti X100% Jumlah temuan internal/eksternal
Ketua Pengadilan & Pan/Sek
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Peningkatan a. aksesibilitas masyarakat b. terhadap peradilan (acces to justice) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Catatan: Perkara tertentu : - Warisan - Gono-gini - eksekusi anak 6.
Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti
masyarakat
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.
