REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA KATA PENGANTAR

REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

KATA PENGANTAR Keterpihakan Pengadilan Agama Jakarta Utara serta dukungan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu amanah yang harus diikuti dengan akuntabilitas yang tinggi baik dalam pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri maupun dalam pengelolaan anggarannya, oleh karenanya dalam penyelenggaraan program dan kegiatan dituntut pengelolaan yang efisien, efektif dan akuntabel serta transparan sehingga output dan outcome-nya bisa dirasakan oleh stakeholder Mahkamah Agung.

Dalam rangka pelaksanaan reformasi tersebut, Pengadilan Agama Jakarta Utara berupaya terus untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya, salah satu bentuk keberhasilan dan menguatkan akuntabilitas kinerjanya, yaitu dengan penilaian kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KEMENPAN) pada tahun 2015 ini Mahkamah Agung mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang artinya baik. Penilaian yang dilakukan KEMENPAN ini merupakan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja yang telah dilakukan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut.

Peningkatan dan penguatan akuntabilitas kinerja organisasi di lingkungan Mahkamah Agung dilakukan dengan mengembangkan system manajemen kinerja organisasi dimana telah ditetapkannya IKU Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menggambarkan hasil capaian keberhasilan terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai dan juga melakukan pembenahan terstruktur terhadap pedoman evaluasi LAKIP di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri.

Dokumen ini berisi apa yang hendak dibangun dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Utara sebagai AREA VII : PEDOMAN EVALUASI PENGUATAN AKUNTABILITAS i | P a g e


salah satu prasyarat usulan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diharapkan dokumen ini dapat termanfaatkan sebagai mana mestinya. Jakarta,

Juli 2016

Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara

H. Achmad Zainullah, SH.MH.

AREA VII : PEDOMAN EVALUASI PENGUATAN AKUNTABILITAS ii | P a g e


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………………………………….

i

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………

ii

BAB I PENGANTAR ………………………………………………………………….

1

A. Latar Belakang ……………………………………………………………………

1

B. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………………

1

C. Dasar Hukum …………………………………………………………………….

2

BAB II PENGUATAN AKUNTABILITAS …………………………………………...

3

A. Keterlibatan Pimpinan …………………………………………………………...

3

B. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja ……………………………………………..

5

BAB III PENUTUP ……………………………………………………………………

8

LAMPIRAN ……………………………………………………………………………

9

AREA VII : PEDOMAN EVALUASI PENGUATAN AKUNTABILITAS iii | P a g e


BAB I PENGANTAR A.

Latar Belakang

Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik atau Good Governance haruslah

dijalankan

dengan

prinsip

akuntabilitas

dan

transparansi

(keterbukaan) sehingga pengelolaan pemerintah benar mencapai tujuan yang diharapkan. Akuntabilitas sendiri berdasar pengertiannya merupakan bentuk pemberian

pertanggungjawaban,

berdasarkan

hal

tersebut

setiap

penyelenggaraan pemerintahan harus mempertanggungjawabkan secara untuk pelaksanaannya.

Bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah setiap tahunnya menerbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang menggambarkan pencapian Kinerja LAN dalam satu tahun anggaran dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran sarta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Utara, program peningkatan akuntabilitas salah satu program kelompok kerja (Pokja) menyusun penguatan akuntabilitas kinerja tersendiri sebagai akuntabilitas dari hasil evaluasi atas akuntabilitas.

B.

Maksud dan tujuan

Tujuan dari pedoman pengautan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Utara ini adalah untuk memberikan pedoman bagi tim penguatan akuntabilitas terhadap laporan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Utara.

Sasaran yang diharapkan dapat dicapai melalui pedoman ini adalah meningkatnya akuntabilitas pada lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Utara. AREA VII : PEDOMAN EVALUASI PENGUATAN AKUNTABILITAS 1 | P a g e


C.

1.

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang dibersihkan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;

2.

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

5.

Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

AREA VII : PEDOMAN EVALUASI PENGUATAN AKUNTABILITAS 2 | P a g e


BAB II PENGUATAN AKUNTABILITAS

A. Keterlibatan Pimpinan

Keterlibatan pimpinan dalam rangka Penguatan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Utara dapat kita lihat dari beberapa area, meliputi :

1. Penyusunan RENSTRA Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama tugas

dan

fungsi

Perencanaan

dan

Jakarta

pokoknya, Keuangan.

Utara

dalam

menjalankan

dibidang Administrasi, Organisasi,

Pengadilan

Agama

Jakarta

Utara

merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Jakarta Utara sebagai kawal depan Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia

bertugas

dan

berwenang

menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara

sistematis

dan

bersinambungan

dengan

memperhitungkan

potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Utara. Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Adapun potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam menyusun RENSTRA terletak pada Kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangan yang dihadapi. AREA VII : PEDOMAN EVALUASI PENGUATAN AKUNTABILITAS 3 | P a g e


Dalam mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut:

NO 1.

2.

3.

4.

5.

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan

b. Persentase mediasi yang menjadi akte perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan Peningkatan Persentase tidak mengajukan upaya hukum: aksepbilitas - Banding putusan Hakim - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan pengelolaan verset disampaikan penyelesaian secara lengkap perkara b. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat. c. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang secaraperkara lengkapyang dan tepat d. disampaiakan Persentase berkas diajukan kasasi yang disampaiakan secarayang lengkap dan tepat e.Presentase berkas diregister dan siap didistribusikan ke Majelis f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara g. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan waktu, tempat danresponden para pihak yang h. tepat Prosentase puas terhadap proses peradilan Peningkatan a. Persentase perkara prodeo yang aksesibilitas diselesaikan masyarakat terhadap peradilan b. Persentase perkara yang dapat (acces to justice) diselesaikan dengan cara sidang keliling Meningkatnya Persentase permohonan eksekusi atas kepatuhan putusan perkara terhadap perdata yang berkekuatan hukum tetap yang putusanpengadilan ditindaklanjuti



6.

Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pengawasan

2. Penyusunan Penetapan Kinerja Dalam penyusunan Penetapan Kinerja dilakukan dengan cara melalui rapat-rapat asistensi dan pendalaman tentang penetapan kinerja yang dilakukan secara berkala. Hal ini bertujuan agar penetapan kinerja tercapai secara optimal. Adapun data-data pendukung yang berkaitan dengan penetapan kinerja terlampir.

3. Pemantauan Pencaipaian Kinerja Dalam pemantauan pencapaian kinerja pada tahun 2015 dilakukan secara berkala melalui rapat bulanan yang diadakan pada setiap hari Rabu minggu ke 2 (dua) bulan berjalan yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara. Adapun penggunaan aplikasi SIPP dan e-LLK dalam proses pemantauan pencapaian kinerja baru di implementasikan pada Tahun 2016 di satuan kerja masing-masing. Untuk data pendukung proses pencapaian kinerja di Tahun 2015 dapat dilihat melalui data fisik terlampir.

B. Pengelolaan Akuntabilaitas Kinerja

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Utara dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan demi tercapainya sistem organisasi yang baik. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja dapat diwujudkan dengan cara sebagai berikut : 1. Peningkatan Kapasitas SDM Peningkatan kapasitas SDM (sumber daya manusia) di Pengadilan Agama Jakarta Utara telah dilakukan secara berkesinambungan melalui AREA VII : PEDOMAN EVALUASI PENGUATAN AKUNTABILITAS 5 | P a g e


asistensi dan konsolidasi oleh tim pusat, maupun inisiatif satker dalam melaksanakan DDTK dengan mengundang narasumber dari instansi terkait maupun pusat. Selain itu peningkatan kapasitas SDM pula dilakukan secara internal melalui DDTK dengan narasumber dari Hakim maupun pegawai yang mempunyai kapasitas dalam bidang tertentu untuk mencapai kinerja organisasi Pengadilan Agama Jakarta Utara yang optimal.

2. Pedoman Akuntabilitas Kinerja Pedoman Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara dilaksanakan melalui komitmen dalam membuat komponen sistem Akuntabilitas sesuai dengan sistem tersebut. Hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan surat edaran dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Urusan Administrasi Peradilan Agama guna peningkatan akuntabilitas di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

3. Pengukuran Kinerja Berbasis Elektronik Dalam melaksanakan Pengukuran Kinerja Berbasis Elektronik di Pengadilan

Agama

Jakarta

Utara,

pimpinan

berkomitmen

untuk

meningkatkan kualitas Teknologi Informasi (TI) berupa kemampuan sumber daya manusia maupun sarana pendukung.

4. Sistem Pengukuran Kinerja Saat ini Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan pihak ketiga telah mewujudkan Sistem Pengukuran Kinerja yaitu SIPP dan e-LLK. System ini di implementasikan melalui pembinaan-pembinaan dari tingkat pusat serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tersebut. Akan tetapi system tersebut baru berjalan pada tahun 2016, sedangkan ditahun 2015 Pengadilan Agama Jakarta Utara masih menggunakan SIADPA dan SKP.



5. Pemutakhiran Data Kinerja Pemutakhiran data kinerja dapat dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, hal ini harus didukung melalui pengalokasian anggaran untuk memaksimalkan Teknologi Informasi serta integritas SDM.



BAB III PENUTUP

Penguatan dilaksanakan

Akuntabilitas

untuk

kemajuan

Pengadilan

Agama

Jakarta

pelaksanaan

Reformasi

utara

Birokrasi

di

lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia di bidang pengautan akuntabilitas kinerja. Upaya penguatan akuntabilitas kinerja sangatlah dibutuhkan peran serta pimpinan dan jajarannya dalam melaksanakan tuntutan reformasi birokrasi. Seluruh Pimpinan telah terlibat secara langsung pada saat penyusunan RENSTRA dengan ditetapkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

:

40/KMA/SK/III/2014

tentang

pembentukan

tim

penyusuan

RENSTRA Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015-2019. Seluruh unit organisasi telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja denga melaksanakan kegiatan asistensi dan konsolidasi ke pengadilan tingkat banding dan kegiatan LAKIP angkatan I dan II pada Badan Peradilan Litbang



DAFTAR LAMPIRAN 1. Surat dari Sekretaris MA atau Badan Urusan Administrasi untuk menyusun dokumen SAKIP 2. Dokumen Fisik LAKIP 3. Undangan Rapat Penyusunan LAKIP 4. Notulen Rapat Penyusunan LAKIP 5. Absensi Rapat Penyusunan LAKIP 6. Dokumentasi Rapat (Publikasi website) 7. Dokumen Fisik RENSTRA 8. Dokumen Fisik IKU (Indikator Kinerja Utama) 9. Dokumen Fisik RKT 10. Dokumen Fisik PKT 11. Aplikasi e-LLK (Pegawai) 12. Aplikasi SIPP (Hakim) 13. Laporan Hasil Kegiatan Asistensi dan Konsolidasi 14. Surat dari Sekretaris MA atau Badan Urusan Administrasi untuk menyusun dokumen SAKIP 15. SK. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Tentang Penyusunan LAKIP (RENSTRA, IKU, PKT, RKT) 16. Profil di website SIMARI 17. Profil di website KOMDANAS


REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA KATA PENGANTAR

Recommend Documents