REFORMASI BIROKRASI KATA PENGANTAR

REFORMASI BIROKRASI

KATA PENGANTAR

Sebagai bagian dari implementasi kebijakan nasional sesuai dengan RPJP tahun 2005 - 2025 dan RPJMN Tahun 2010 - 2014, dalam rangka pelaksanaan program Reformasi Birokrasi selama ini Lembaga Administrasi Negara telah melakukan serangkaian upaya perbaikan yang menyangkut refromasi sistem diklat aparatur, peningkatan kualitas kajian bidang administrasi negara dan pengembangan ilmu administrasi negara. Sejak tahun 2010 telah tersedia berbagai draft dokumen reformasi birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.15 tahun 2008. Terkait dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-1014, maka Lembaga Administrasi Negara telah melakukan sejumlah penyesuain program dan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi. Program dan kegiatan reformasi birokrasi Lembaga Administrasi Negara Tahun 20102014 telah melibatkan seluruh unit kerja, baik pimpinan maupun staf. Program dan kegiatan reformasi birokrasi pada Lembaga Administrasi Negara ini diharapkan akan mampu mendorong perubahan ke arah peningkatan kinerja baik bidang diklat, kajian administrasi negara, pengembangan ilmu administrasi negara, maupun pelayanan internal. Pada akhirnya langkah-langkah stratejik reformasi birokrasi Lembaga Administrasi Negara akan berkontribusi bagi pengembangan sumberdaya Proposal Reformasi Birokrasi LAN

i

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

aparatur negara, pembangunan nasional, dan tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara. Jakarta, April 2011 Kepala Lembaga Administrasi Negara

Asmawi Rewansyah

ii

Proposal Reformasi Birokrasi LAN

REFORMASI BIROKRASI

A. Nama Instansi

D. Latar Belakang

B. Alamat Instansi

E. Tujuan

C. Tim Kerja Reformasi Birokrasi

F. Sasaran

MAKARTI BHAKTI NAGARI


1


A.

NAMA INSTANSI


B.

ALAMAT INSTANSI

Jl. Veteran Nomor 10 Jakarta Pusat Kode Pos 10110 Telp : 021-3868201-5, 3455021-5 Fax : 021- 3455022, 3848792 Web : http//www.lan.go.id

C.

TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Tim Reformasi Birokrasi Lembaga Administrasi Negara terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Pendukung (Satgas dan Pokja) I. TIM PENGARAH Tim Pengarah terdiri dari Ketua Tim, Sekretaris, dan anggota yang mempunyai tugas memberikan arahan dan pengendalian

perencanaan,

pelaksanaan,

dan

memobilisasi sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Lembaga Administrasi Negara.

SUSUNAN TIM PENGARAH : 1. Dr. Asmawi Rewansyah, M.Sc NIP : 195110071972011001 Ketua Tim Pengarah

2

Kepala Lembaga Administrasi Negara Telp. : 021- 3811322 Hp : 0818706065 E-mail : [email protected]


REFORMASI BIROKRASI

SUSUNAN TIM PENGARAH : 2. Drs. Panani, MA NIP : 195704251978031001 Sekretaris Tim Pengarah

3. Sri Hadiati Wk, SH, MBA NIP : 195907151986032001 Anggota Tim Pengarah

4. Drs. Noorsyamsa Djumara, M.Si NIP : 195105151978031001 Anggota Tim Pengarah

Sekretaris Utama Telp. : 021- 38682015, ext.115 Hp : 0811837311 E-mail : [email protected] Deputi Bidang Kajian Kinerja Sumber Daya Aparatur dan kelembagaan Telp. : 021- 3865102 Hp : 0811954767 E-mail : [email protected] Deputi Bidang Kajian Manajemen Kebijanan dan Pelayanan Telp. : 021- 3800187 Hp : 0811825835 E-mail : noorsyamsa@ yahoo. com


3


SUSUNAN TIM PENGARAH : 5. Drs. Desi Fernanda, M.Soc.Sc NIP : 195812041986031001 Anggota Tim Pengarah

Deputi Administrasi Pembangunan dan Otomatisasi Administrasi Negara Telp. : 021-3865201 Hp : 08122112555 E-mail : desifernanda@yahoo. com

6. Prof. Dr. Endang Wirjatmi, Deputi Pembinaan M.Si Diklat Aparatur NIP : 195410141981032001 Anggota Tim Pengarah

Telp. : 021- 3800188 Hp : 0811223566 E-mail : wirjatmi01@ yahoo. com

7. Prof. Dr. Ismail Said, SH, Deputi Bidang Diklat M.Hum SPIMNAS NIP : 19550615 198603 1 001 Anggota Tim Pengarah

4

Telp. : 021 53677838 Hp : 08114102340 E-mail : prof.ismailsaid@yaho o.com


REFORMASI BIROKRASI

II. TIM PELAKSANA Tim Pelaksana terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan anggota-anggota, yang

bertugas

operasional

mempersiapkan

sesuai

arahan

dari

langkah-langkah Tim

Pengarah,

memberikan dukungan dan mengelola Tim Satgas dan Pokja agar program dan kegiatan reformasi birokrasi

di

lingkungan

Lembaga

Administrasi

Negara dapat dilaksanakan.

SUSUNAN TIM PELAKSANA : 8. Drs. Panani, MA NIP : 195704251978031001 Ketua Tim Pelaksana

9. Dr. Adi Suryanto, M.Si NIP : 196912081994031001

Sekretaris Utama Telp. : 021-38682015 ext.115 Hp : 0811837311 E-mail : [email protected] Kepala Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah

Wakil Ketua Tim Pelaksana Telp. : 021-3868201-5 ext.167 Hp : 081510303908 E-mail : aditgs@yahoo. com


5


SUSUNAN TIM PELAKSANA : 10. Drs. Guntur Karnaeni, M.Si NIP : 196012311987031001 Sekretaris Tim Pelaksana

Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Kerjasama Telp. : 021- 3455021, ext. 137 Hp : 0811877445 E-mail : gkarnaeni@ yahoo.com

11. Drs. Eddy Kusponco W, M.Si NIP : 196305311989031001

Kepala Biro Umum Telp. : 021- 3455021, ext. 118 Hp : 082111505563 E-mail : edy_kusponco@ yahoo.com

Wakil Sekretaris Tim Pelaksana

12. Dr. M.P. Marpaung, M.Ed NIP : 196005301987031001

Kepala Pusat Kajian Administrasi Internasional

Anggota Tim Pelaksana Telp. : 021- 3504658 Hp : 0818177176 E-mail : pmmarps@ yahoo.com

6


REFORMASI BIROKRASI

SUSUNAN TIM PELAKSANA : 13. Drs.Achmad Sjihabuddin, Kepala Pusat Kajian M.Si Manajemen NIP : 195210201986101001 Pelayanan Anggota Tim Pelaksana

14. Dr. Sukari, M.Pd NIP : 196302121989031001

Telp. : 021- 3455021, ext.172 Hp : 081188274 E-mail : sjihabuddin@ yahoo.com Kepala Direktorat Pembinaan Widyaiswara

Anggota Tim Pelaksana Telp. : 021- 53679757 Hp : 08129378800 E-mail : [email protected] .id 15. Drs. Gering Supriyadi, M.Si NIP : 195404071975011001 Anggota Tim Pelaksana


Kepala PKP2A Bandung Telp. : 022- 7790048 Hp : 0811800387 E-mail : [email protected]

7


SUSUNAN TIM PELAKSANA : 16. Tri Widodo WU, SH, MA NIP : 196807151994011001

Kepala Pusat Kajian Manajemen Kebijakan

Anggota Tim Pelaksana Telp. : 021-3868201-5, ext. 179 Hp : 08195034500 E-mail : triwidodowu@ yahoo. com III. TIM PENDUKUNG (Satuan Tugas/Satgas) Tim Pendukung (Satuan Tugas/Satgas) terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan anggota-anggota yang bertugas melaksanakan penyiapan dokumen-dokumen program-program reformasi birokrasi, Quick Wins, dan Manajemen Perubahan agar program dan kegiatan reformasi birokrasi dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi. SUSUNAN TIM PENDUKUNG (SATUANTUGAS/SATGAS): 17. Dr. Adi Suryanto, M.Si NIP : 196912081994031001

Kepala Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah

Ketua Tim Satgas Telp. : 021-3868201-5 ext.167 Hp : 081510303908 E-mail : aditgs@yahoo. com

8


REFORMASI BIROKRASI

SUSUNAN TIM PENDUKUNG (Satuan Tugas/Satgas) : 18. Drs. Anwar Sanusi, Ph.D NIP : 196811171994031001 Sekretaris Tim Satgas

Kepala Bagian Administrasi Negara pada Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan Telp. : 021-3868201-5 EXT.148 Hp. : 0856137441 E-mail : anwaru@rocketmail. com

19.Tri Widodo WU, SH, MA NIP : 196807151994011001 Anggota Tim Satgas

Kepala Pusat Kajian Manajemen Kebijakan Telp. : 021- 3868201-5, ext. 179 Hp : 08195034500 E-mail : triwidodowu@yahoo. com


9


SUSUNAN TIM PENDUKUNG (Satuan Tugas/Satgas) : : 20. Drs. Eddy Kusponco W, M.Si NIP : 196305311989031001

Kepala Biro Umum Telp. : 021- 3455021, ext. 118 Hp : 082111505563 E-mail : edy_kusponco@yahoo . com

Anggota Tim Satgas

21. Dra. Etty Kurniasih, MM NIP : 195802171986022001

Inspektur Telp. : 021-3455021, ext. 189 Hp. : 0811978370 E-mail : gitafitriane@ yahoo.com

Anggota Tim Satgas

22. Dr. Muhammad Taufiq, DEA NIP : 196711171994011001

Pembantu Ketua Bidang Akademik STIA LAN jakarta

Anggota Tim Satgas Telp. : 021-5329996 Hp. : 081319991235 E-mail : [email protected]

10


REFORMASI BIROKRASI

SUSUNAN TIM PENDUKUNG (Satuan Tugas/Satgas) : 23. Dra. Reni Suzana, MPM NIP : 196808311994012001

Kepala Bidang Akademik pada Pusat SPIMNAS

Anggota Tim Satgas Telp. : 021 53677838 Hp. : 08158845950 E-mail : renisuzana@ yahoo.co.id IV. TIM PENDUKUNG/POKJA-POKJA Tim Pokja memiliki tugas menyiapkan dokumen dan rencana umum program dan kegiatan yang meliputi: Manajemen Perubahan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penataan Tatalaksana, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Monitoring dan Evaluasi, Peningkatan Pelayanan Publik dan Quick Wins. SUSUNAN TIM PENDUKUNG (POKJA A) : 24. Hartoto, S.IP, M.Si NIP : 197107071999021001 Sekretaris Pokja A


Kasubag Perencanaan pada Biro POK Telp. : 0213868201-5 ext 314 Hp. : 08161142919 E-mail : hartotos@ yahoo.com

11


SUSUNAN TIM PENDUKUNG (POKJA A) : 25. Dr. Muhammad Taufiq, DEA NIP : 196711171994011001

Pembantu Ketua Bidang Akademik STIA LAN jakarta

Anggota Pokja A Telp. : 0215329996 Hp. : 081319991235 E-mail : [email protected] 26. Erna Irawati, S.Sos,M.Pol.Admin NIP : 197112201997022001 Anggota Pokja A

Telp. : 0213868201-5, 181 Hp. : 0811832119 E-mail : ernairawati99@yahoo .com

27. Yogi Suwarno, SIP, MA NIP : 197506092000021001 Anggota Pokja A

Kabagmin Pusat Kajian Manajemen Kebijakan

Staf Pusat Kajian Administrasi Internasional/Dosen STIA LAN Telp. : 021 3868201-5 ext 133 Hp. : 081218202000 E-mail : yogisubki@ yahoo.co.jp

12


REFORMASI BIROKRASI

SUSUNAN TIM PENDUKUNG (POKJA) : 28. Mariman Darto, SE, M.Si NIP :19720207200 5011001 Anggota Pokja

29. Budiarjo, S.sos, MA NIP : 197201051998021001 Anggota Pokja A

Peneliti Madya Pada Pusat Kajian Manajemen Kebijakan Telp. : 021 3868201-5 ext 183 Hp. : 081318702393 E-mail : marimandarto@ yahoo.com Peneliti Pada Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan Telp. : 021 3868201-5 ext 148 Hp. : 081384899248 E-mail : budilan@yahoo. com

30. Octa Soehartono, SIP NIP : 198310042009121001 Anggota Pokja A

Staf Pelaksana Pada Pusat Kajian Manajemen Kebijakan Telp. : 021 3868201-5 ext. 183 Hp. : 081802117391 E-mail :


13


SUSUNAN TIM PENDUKUNG (POKJA) : 31. Dra. Puji Hastuti, M.Pd NIP : 195910141981032001 Sekretaris Pokja B

32. Dra. Army Winarty, M.Si NIP : 196912051994012001 Anggota Pokja B

33. Akhyar Effendi, SE,M.Si NIP : 196802231993031001 Anggota Pokja B

Kepala Bagian Kepegawaian Telp. : (021) 3455021-24 Ext. 110 Hp. : 08129159865 E-mail : [email protected]. uk Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan pada Biro POK Telp. : (021) 3455021-24 Ext. 131 Hp. : 08161362399 E-mail : arwien2002@ yahoo.com Kepala Bagian Administrasi pada Pusat Kajian Kinerja SDA Telp. : (021) 3455021-24 Ext. 153 Hp. : 0811960161 E-mail : khyareffendi@ yahoo.com

14


REFORMASI BIROKRASI

SUSUNAN TIM PENDUKUNG (POKJA) : 34.Dra. Elly Fatimah, M.Si NIP : 196612081994012001 Anggota Pokja B

35. Drs. M. Iqbal F, MA NIP : 196703031995031001 Anggota Pokja B

Kabagmin pada Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah Telp. : (021) 3455021-24 Ext. 111 Hp. : 085881705700 E-mail : ellyfatimah93@yaho o.co.id Kepala Bagian Administrasi Kerjasama Luar Negeri Telp. : (021) 3455021-24 Ext. 145 Hp. : 081584034565 E-mail : [email protected]

36. Parjiyono, S.Sos NIP : 196707051989031001 Anggota Pokja B


Analis Kepegawaian Madya Telp. : (021) 3455021-24 Ext. 116 Hp. : 08128266864 E-mail : parjiyono_gunkit@y ahoo.com

15


SUSUNAN TIM PENDUKUNG (POKJA) : 37. Dra. Isti Heriyani, MA NIP : 196710211994012001 Anggota Pokja B

38.

Giri Saptoaji, SS, MA NIP : 197103121996031001 Anggota Pokja B

Dosen pada STIA LAN Jakarta Telp. : (021) 53651793 Hp. : 08158827711 E-mail : isti_alia@yahoo. co.id Kasi. Diklatpim pada Ditbin. Diklat Aparatur Telp. : (021) 3455021-24 Ext. 191 Hp. : 081384007644 E-mail : giri.saptoaji@ gmail.com

39. Drs. RN Afsdy Saksono,MA NIP : 196811031994011001 Anggota Pokja B

16

Dosen pada LAN Jakarta

STIA

Telp. : (021) 53651793 Hp. : 08119100288 E-mail : [email protected] m


REFORMASI BIROKRASI

SUSUNAN TIM PENDUKUNG (POKJA) : 40. Suandi, S.Sos, MM NIP : 196204011984081001 Anggota Pokja B

Kasubbag. Tata Usaha Kepegawaian Telp. : (021) 3455021-24 Ext. 110 Hp. : 08159886968 E-mail : [email protected]

41. Ferdi Febiansyah NIP : 198519022009021001 Anggota Pokja B

Fungsional Umum pada Bagian Kepegawaian Telp. : (021) 3455021-24 Ext. 116 Hp. : 085722422679 E-mail : [email protected]

42. Bambang Giyanto, S.H., M.PD NIP : 196108161981031001

Sekretaris Pokja C


Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Telp. : 021-3868201-5 Ext. 163 Hp. : 08128214112 E-mail : bambang_giyanto07 @yahoo.com

17


SUSUNAN TIM PENDUKUNG (POKJA) : 43. Ani Suprihartini, SE NIP : 196902111995032001 Anggota Pokja C

Telp. : 021-3868201-5 Ext. 144 Hp. : 08581034974 E-mail : anisudaryanto@yah oo.com

44. M.Yusup Gunawan I, S.Ip, M.E. NIP : 197206051998021001 Anggota Pokja C

45. Rusma Dwiyana, S.H., M.Hum. NIP : 197411272000022001 Anggota Pokja C

18

Kepala Bagian Keuangan LAN

Kasubag Keuangan Telp. : 5300431, 53679585 ext. 111/112 Hp. : 08128003575 E-mail : [email protected] m Kasubag Hukum dan Perundangundangan Telp. : 021-3868201-5 Ext. 160 Hp. : 08156722022 E-mail : r2yana@yahoo. com


REFORMASI BIROKRASI

SUSUNAN TIM PENDUKUNG (POKJA) : 46. Dian Alin M, S.Sos, Kasubag Pelaporan MT.,M.Sc pada Biro POK NIP : 197603292000022001 Anggota Pokja C

47.

Mulyadin, A.Md. NIP : 197805282006041003

Anggota Pokja C

48. Pujiatmo Subarkah, S.E.Ak, M.Si. NIP : 197712282003121001 Anggota Pokja C


Telp. : 021-3868201-5 Ext. 111 Hp. : 081908310141 E-mail : [email protected] m Fungsional Umum Pada Inspektorat Telp. : 021-3868201-5 Ext. 190 Hp. : 0818212200 E-mail : mul_yadin@ yahoo.com

Fungsional Umum Telp. : 021-3868201-5 Ext. 190 Hp. : 0817895991 E-mail : pujiatmo.subarkah@ gmail.com

19


SUSUNAN TIM PENDUKUNG (POKJA) : 49.

Aditya Budi Laksana, SH NIP : 198503072009021003

Fungsional Umum Telp. : 021-3868201-5 Ext. 163 Hp. : 081808000743 E-mail : laks_lyt@yahoo. com

Anggota Pokja C

50. Dra. Damayani Tyastianti, M.QM NIP : 196809031994012001 Sekretaris Pokja D

Kabagmin pada Pusat Kajian Manajemen Pelayanan Telp. : 3455021-25 ext 171 Hp. : 08161385354 E-mail : dtyastianti@ yahoo.com

51.

20

Erfi Muthmainah, SS.MA NIP : 197102091995032005

Kabag Humas dan Publikasi

Anggota Pokja D

Telp. : 3455021 ext 131 Hp. : 0818847511 E-mail: erfi_muthmainah@y ahoo.com


REFORMASI BIROKRASI

SUSUNAN TIM PENDUKUNG (POKJA) : 52.

Istyadi Insani, S.Sos, M.Si NIP : 197006151996031001 Anggota Pokja D

53. Agustinus Sulistyo P, SIP, M.Si NIP : 197208081998021001 Anggota Pokja D

54. Bambang Suhartono, SE, ME NIP : 196610101986011001 Anggota Pokja D

Dosen STIA-LAN Telp. : 3455021 ext 168 Hp. : 081210048959 E-mail : Istyadi_insani@ yahoo.com

Peneliti pada Pusat Kajian SDA Telp. : 3455021-25 ext 152 Hp. : 081284177053 E-mail : Agoes_tinoes@ yahoo.com

Kasubag Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai Telp. : 3455021-25 ext : 114 Hp. : 08129986144 E-mail : Suhartono_bm@ yahoo.com


21


SUSUNAN TIM PENDUKUNG (POKJA) : 55. Tatar Marpaung, Amd NIP : 197912092009021006 Anggota Pokja D

Telp. : 3455021-25 ext: 123 Hp. : 081381754710 E-mail : paung_raja@ yahoo.co.id

56. Rudy Masthofani, ST, M.Si NIP : 196811101995031001 Anggota Pokja D

Kasubbag Publikasi Bagian Humas Telp. : 3455021-25 ext: 130 Hp. : 08129079117 E-mail : t_fany@yahoo .com

57. Dra. Reni Suzana, MPPM NIP : 19680831 199401 2001 Sekretaris Pokja E

Staf pada Bag Rumah Tangga

Kabid Akademis & Pembinaan Alumni Pusdiklat SPIMNAS Kepemimpinan Telp. : (021) 53677838 Hp. : 08158845950 E-mail : renisuzana@ yahoo.co.id

22


REFORMASI BIROKRASI

SUSUNAN TIM PENDUKUNG (POKJA) : 58. Sait Abdullah, S.Sos, M.Pol.Adm NIP : 197112011996031001 Anggota Pokja E

59. Antun Nastri Sidik R.K., S.IP., M.Si NIP : 197202291998021001 Anggota Pokja E

60. Septiana Dwiputrianti, Ph.D NIP : 19690923 199401 2 001 Anggota Pokja E

Kabid Diklat PKP2A IV Aceh Telp. : (0651) 7552569 Hp. : 081316734013 E-mail : abdu0074@ yahoo.com Peneliti Muda Pada Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara Telp. : (021) 3868201-04 ext 168. Hp. : 08161967892 E-mail : nastri_sidik@yahoo. com Fungsional Dosen dan Koordinator Program Pascasarjana STIA LAN Bandung Telp. : (022) 42200921 ext 209 Hp. : 08122002295 E-mail : septiana_dwi@ yahoo.com


23


SUSUNAN TIM PENDUKUNG (POKJA) : 61. Muhammad Firdaus, MBA, PhD NIP : 19660303 199402 1 001 Anggota Pokja E

62. Eris Yustiono, SIP, MPA NIP : 196704071994011001 Anggota Pokja E

63. Dr. R. Luki Karunia, MA NIP : 197106011995031001 Anggota Pokja E

Kabid KMKPOA PKP2A II LAN Telp. : (0411) 490101 Hp. : 081355526286 E-mail : muhf2@yahoo. com Dosen Tetap STIA LAN Bandung (Pembantu Ketua I Bidang Akademik) Telp. : (022) 42200921 Hp. : 0812 239 0858 E-mail : oncom_tea@ yahoo.com dan erisyustiono@ gmail.com Dosen Tetap STIA LAN Jakarta (Pembantu Ketua II Bidang Administrasi) Telp. : (021) 5329996 Hp. : 0816773374 E-mail : karunialuki@ yahoo.com

24


REFORMASI BIROKRASI

SUSUNAN TIM PENDUKUNG (POKJA) : 64. Muzani Mansoer, SE, MPM NIP : 197207311997031001 Anggota Pokja E

65. Dr. Baban Sobandi, SE, M.Si NIP : 196705011993031001 Anggota Pokja E

66. Marsono, SE, MM NIP : 196404051985031002 Anggota Pokja E

Kabid Akademis & Pembinaan Alumni Pusdiklat SPIMNAS TMKP Telp. : (021) 5329587 pesw 119 Hp. : 081316552332 E-mail : [email protected] om Kabid Diklat PKP2A I Bandung Telp. : 022 7782178 Hp. : 08122262733 E-mail : kangbaban@ yahoo.com Peneliti Madya Pada Pusat kajian Manajemen Pelayanan Telp. : 021 3868201 ext. Hp. : 081519303598 E-mail : marsonoahmad@ya hoo.co.id


25


SUSUNAN TIM PENDUKUNG (POKJA) : 67. Abdul Muis, S.Sos, MM NIP : 195904091986021001

Peneliti Madya Pada Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah

Anggota Pokja E Telp. : 021 3868201 ext.182 Hp. : 081281567600 E-mail : abdulmuis0459@yah oo.com 68. Drs. Lukman S, M.Si NIP : 196808031994021002 Anggota Pokja E

Kabid Adm Akademik & Kemahasiswaan STIIA-LAN Makassar Telp. : 0411 490101 Hp. : 085242447000 E-mail : lukmansamboteng@ ymail.com

69. Denny Junanto, SE, MA NIP : 197605212000021001 Anggota Pokja E

26

Kasi Pengembangan Widyaiswara Telp. : (021) 53679757 Hp. : 0811804344 E-mail : junanto@gmail. com


REFORMASI BIROKRASI

SUSUNAN TIM PENDUKUNG (POKJA) : 70. Dr. Joni Dawud, DEA NIP : 19680531199401001

Kabid Kajian KKSD Pada PKP2A Bandung

Anggota Pokja E

71. Drs. Riyadi, M.Si NIP : 196711301994031001 Anggota Pokja E

72. Drs. Makmun NIP : 196103051981031001 Anggota Pokja E


Telp. : 022 7782041 Hp. : 08122189633 E-mail : jonidawud@ yahoo.com Kabid Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan dan Otomatisasi Administrasi negara Pada PKP2A Bandung Telp. : 022 7782178 Hp. : 081321205465 E-mail : Rydonks10@ gmail.co Kabag Rumah Tangga Pada Biro Umum Telp. : 021 3868201 Hp. : 08129573451 E-mail : makmunlan@ yahoo.co.id 27


SUSUNAN TIM PENDUKUNG (POKJA) : 73. Trixsaningtyas NIP : 197308182000022001 Anggota Pokja E

74. Evi Trisulo, SH NIP : 197303182001122001

75. Syam Wahidin, S.Sos, M.Si NIP : 196606271989031001

28

Telp. : 021 3868201-05 Hp. : 08121086684 E-mail : trixie.junanto@ gmail.com Kasubag Humas Telp. : 021 3868201-05 Hp. : 0818702197 E-mail :

Anggota Pokja E

Anggota Pokja E

Kasubag Perbendaharaan

Kasubag Rumah Tangga Telp. : 021 3868201-05 Hp. : 08159227207 E-mail :


REFORMASI BIROKRASI

D. LATAR BELAKANG

P

ercepatan perubahan yang terjadi menuntut organisasi untuk terus menerus

mempersiapkan

diri

dalam

mengantisipasi

dan

menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Salah satu bentuk

perubahan

yang

dilakukan

oleh

organisasi

pemerintah

dalam

mengantisipasi dinamika tersebut adalah dengan melakukan Reformasi Birokrasi.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai organisasi publik dan sesuai dengan visi-nya yaitu menjadi institusi yang handal dalam sistem dalam pengembangan Sistem Administrasi Negara dan peningkatan kompetensi SDM penyelenggara negara bertekad untuk melaksanakan birokrasi. LAN menyadari bahwa

reformasi

Reformasi Birokrasi menjadi suatu

bagian penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan clean government tentunya reformasi dilakukan dengan menitikberatkan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis dan terpadu.

Sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, terdapat 8 area perubahan yang harus dilakukan dalam reformasi birokrasi. Area perubahan pertama adalah bidang kelembagaan, dimaksudkan untuk mewujudkan organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi. Area perubahan kedua, yaitu ketatalaksanaan (business process) dimaksudkan untuk menciptakan efisisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Area perubahan ketiga, yakni penyelarasaan peraturan perundangan yang tumpang tindih. Proposal Reformasi Birokrasi LAN

29


Area perubahan keempat, yakni bidang SDM Aparatur. Sedangkan area perubahan kelima, bidang pengawasan. Lalu keenam, bidang akuntabilitas, ketujuh berupa bidang pelayanan publik, dan area perubahan ke delapan adalah pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) aparatur

Mengacu kepada 8(delapan) area perubahan tersebut, perubahan – perubahan yang dilakukan sesuai dengan kondisi yang ada saat ini di lingkungan LAN dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Area

Perubahan

Kelembagaan,

secara

umum

terdapat

dua

permasalahan kelembagaan yang dihadapi oleh LAN saat ini, yaitu permasalahan dari sisi internal dan permasalahan dari sisi eksternal. Dari sisi internal, persoalan yang dihadapi LAN saat ini adalah antara lain;

(1)

kurang

terinternalisasinya

visi

bersama,

(2)

adanya

ketidakserasian kegiatan antar unit organisasi, (3) kurang seimbangnya struktur organisasi dengan beban kerja, (4) belum optimalnya dalam pelaksanaan fungsi pembinan dan (5) rendahnya mutu penyelenggaraan diklat aparatur. Sementara dari sisi eksternal, antara lain; (1) masih terjadinya

overlapping

dalam

pelaksanaan

tugas,

fungsi

dan

kewenangan dengan instansi pemerintah yang lain, (2) adanya ketidakpastian/ kerancuan kedudukan baik dari segi struktur organisasi pemerintahan maupun segi substansi kewenangan, (3) kurang jelasnya kedudukan LAN sebagai lembaga supporting staff Presiden, dan (4) belum adanya kesamaan persepsi publik terhadap luasnya cakupan administrasi negara.

Dalam rangka menyusun struktur kelembagaan LAN ke depan tersebut, agar lebih efektif, efisien dan optimal maka perlu diidentifikasi 30


REFORMASI BIROKRASI

pengungkit (leverage points) mengapa struktur organisasi perlu dilakukan penguatan yaitu : (1) Adanya kebutuhan untuk melakukan pembaharuan (reformasi), (2) Adanya perubahan lingkungan strategis eksternal baik secara nasional maupun global dan (3) Adanya perubahan kebijakan nasional yang menuntut adanya perubahan struktur LAN.

Penguatan dilakukan pada struktur dibawah Kedeputian

dalam

mendukung fungsi lini LAN dan struktur dibawah Sekretariat Utama (Sestama) dalam rangka memperkuat fungsi supporting unit dalam mendukung reformasi Biokrasi LAN. Penguatan dimaksud dilakukan melalui sinkronisasi fungsi pada kedeputian dengan fungsi pusat Kajian yang ada saat ini. Kemudian, di bidang Kediklatan, dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan diklat aparatur secara nasional maka perlu dilakukan penjaminan mutu secara terus menerus.

2. Area Perubahan Ketatalaksanaan, berbagai persoalan yang dihadapi oleh instansi pemerintah terutama LAN saat ini antara lain; (1) belum dilaksanakannya secara optimal berbagai pedoman yang telah dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan, (2) sistem perencanaan program kerja kurang terpola secara jelas, (3) lemahnya koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program, dan (4) minimnya penerapan manajemen pengelolaan yang berbasis teknologi informasi. Berdasarkan

permasalahan tersebut di atas, LAN dalam Reformas

Birokrasi terutama terkait dengan aspak ketatalaksanaan melaksanakan berbagai hal dalam rangka menanggapi perubahan yang harus


31


dilakukan secara terencanaa dan berkesinambungan diantaranya adalah : (a) Menyusun Standar Operating Procedure (SOP) dimana secara keseluruhan berjumlah 771 buah SOP, terdiri dari SOP Sekretariat sebanyak 122, SOP Kajian dan Litbang sebanyak 39, SOP Diklat sebanyak 272, SOP PKP2A LANsebanyak 179 dan SOP STIA-LAN sebanyak 159. SOP ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan pejabat/pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangannya sehingga bisa memberikan kontribusi secara maksimal bagi unit organisasinya. (b) Mengoptimalkan

pemanfaatan teknologi informasi atau suatu

sistem informasi yang berbasis komputer (terotomasi) dan dapat terhubung secara online (berbasis web) seperti E-Office, E-Library, E-Arsip, E-Procurement, E-Lakip dan Sistem Informasi Diklat Aparatur (SIDA)

untuk

meningkatkan peran aparatur negara

dalam melaksanakan tugas pelayanan publik.

3. Area Perubahan Penataan Peraturan Perundang - Undangan, Sejak berdirinya

LAN

pada

tahun

1957

hingga

2010

terdapat

127

peraturan/keputusan yang telah ditetapkan oleh LAN. Sebagian besar substansi pengaturannya dalam bidang pembinaan diklat. Peraturanperaturan ini cenderung mengalami disharmoni antar peraturan perundang-undangan.

Akibat

yang

ditimbulkan

dari

terjadinya

disharmoni antar peraturan ini cukup signifikan dalam proses administrasi

maupun

hukum,

diantaranya

adalah

timbulnya

(1)Perbedaan penafsiran dalam penerapan di lapangan, hal ini tentunya mengakibatkan ketidakpastian hukum; (2) Peraturan perundang32


REFORMASI BIROKRASI

undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien; (3)Disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur. Dalam rangka mengetahui efektifitas peraturan serta meminimalisir terjadinya konflik/disharmoni antar peraturan yang telah ditetapkan oleh LAN maka diperlukan adanya penataan terhadap semua peraturan yang telah diterbitkan oleh LAN. Penataan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui (1) Keberlakuan dari peraturan-peraturan yang ada; (2) Mereviuw materi muatan dari peraturan, apakah substansi peraturan yang satu dan lainnya terjadi duplikasi ataupun bahkan saling bertentangan; (3) Meninjau hubungan antara peraturan dan pelayanan yang diberikan oleh stakeholders, apakah peraturan mendukung atau menghambat pemberian pelayanan; (4) Memperbaharui materi muatan peraturan untuk disesuaikan dengan kondisi terkini; dan terakhir (5) Merencanakan peraturan atas bidang-bidang yang belum pernah diatur sebelumnya.

4. Area Perubahan Bidang SDM, Secara kuantitas, berdasarkan data kepegawaian sampai dengan Desember 2010, jumlah pegawai LAN mencapai 788 orang, yang tersebar di seluruh unit kerja baik di Jakarta, Bandung, Makassar maupun di Samarinda. Jumlah pegawai LAN sebagian besar berada di Jakarta. PKP2A IV di Aceh memiliki pegawai paling sedikit, hanya 27 orang. Pada Tabel 2.1 di bawah dapat dilihat distribusi pegawai LAN menurut unit kerja dan jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan pegawai LAN ternyata sangat bervariasi, mulai dari yang terendah

(Sekolah Dasar) sampai yang tertinggi yaitu S-3.


33


Sebanyak 37 orang (4,70%) berpendidikan S3, S2 berjumlah 233 orang (29,57%), S1 sebanyak 220 orang (27,92%), dan Diploma III sebanyak 73 orang (9,26%). Selanjutnya, pegawai yang berpendidikan SLTA tercatat sebanyak 192 orang (24,37%), SLTP 25 orang (3,17%) dan sisanya 8 orang (1,02%) berpendidikan Sekolah Dasar.

34


REFORMASI BIROKRASI

Tabel 1 Jumlah Pegawai LA N Menurut Unit Kerja dan Tingkat Pendidikan

NO

UNIT KERJA

TINGKAT PENDIDIKAN S3

S2

S1

D3

SLA

SMP

SD

0

Jml

1

Kepala LAN

1

1

0

0

0

0

2

Sekretariat Utama

0

27

49

20

83

14

3

Deputi Bid. Kajian Kinerja Kelembagaan & SDA

2

20

9

1

4

0

0

36

4

Deputi Bid. Kajian Manajemen Kebijakan & Pelayanan

0

12

6

0

2

0

0

20

2

3 196

5

Deputi Bid. Litbang Adm. Pembangunan & Otomasi Adm. Negara

1

14

6

2

3

0

0

26

6

Deputi Bid. Pembinaan Diklat Aparatur

4

20

16

5

12

1

0

58

7

Deputi Bid. Diklat SPIMNAS

3

39

26

1

22

2

0

93

8

INSPEKTORAT

0

2

4

2

1

0

0

9


35


NO

TINGKAT PENDIDIKAN

UNIT KERJA

S3

S2

S1

SLA

SMP

SD

Jml

9

PKP2A I LAN Bandung

2

13

24

10

22

4

2

77

10

PKP2A II LAN Makassar

4

13

16

7

16

1

1

58

11

PKP2A III LAN Samarinda

2

5

21

4

4

0

0

36

12

PKP2A IV LAN Aceh

0

6

10

9

2

0

0

27

13

STIA LAN Jakarta

11

25

5

6

10

1

0

58

14

STIA LAN Bandung

2

18

11

3

6

2

0

42

15

STIA LAN Makassar

4

14

14

3

5

0

2

42

16

Pegawai dipekerjakan pada unit lain

1

4

3

0

0

0

0

8

73 192

25

37 233 220 Sumber : Bagian Kepegawaian LAN, 2010

36

D3


8 788

REFORMASI BIROKRASI

Berdasarkan tingkat pendidikan, maka komposisi pegawai LAN saat ini dapat dilihat pada grafik berikut : 298

300 233 237

250

237

237

220

200

Kondisi Th. 2011

150

Kondisi Th. 2014 100

50

81 37

0 S3

S2

S1

S0

Grafik 2.1 Perbandingan Existing dengan Kebutuhan Pegawai Untuk Tingkat Pendidikan Tertentu

Dengan kondisi tersebut, maka terdapat surplus pegawai yang berpendidikan S0, yaitu sebanyak 65 orang. Sedangkan untuk pegawai dengan tingkat pendidikan S3, S2, dan S1 terdapat kesenjangan jumlah yang akan dipenuhi melalui pemberian tugas dan ijin belajar kepada sejumlah pegawai, dengan perincian sebagai berikut.


37


Tabel 2 Target Penyelesaian Tugas Belajar Program SPIRIT Tahun 2011 – 2017

S3

S2

S3

S2

S2

MAG OS

OS

OS

DOM

DOM

LINK

OS

OS

DOM

2011

1

2

1

1

1

1

12

16

2012

2

3

1

6

1

2

16

16

2013

2

5

1

6

1

2

20

16

2014

-

3

-

2

2

1

20

18

2015

-

5

-

6

2

1

16

17

2016

-

-

-

-

-

1

16

16

Jumlah

5

18

3

21

7

8

100

99

Pendidikan THN

Sumber: Bagian Kepegawaian LAN, 2011

38


NDT

NDT DOM

REFORMASI BIROKRASI

Jumlah pegawai LAN menurut unit kerja memperlihatkan komposisi yang tidak berimbang. Untuk unit kerja yang dipimpin oleh eselon I seperti Deputi Bidang Kajian dan Deputi Bidang Pembinaan Diklat, jumlah pegawainya bervariasi antara 21 orang sampai 86 orang. Jumlah pegawai yang berada di bawah unit kerja yang dipimpin oleh eselon II (kecuali Biro Umum) lebih lecil lagi, khususnya di Jakarta. Tabel 3 di bawah ini merinci jumlah pegawai LAN menurut pembagian lokasi yang dibagi atas Jakarta, Bandung, Makassar dan Samarinda. Tabel 3 Jumlah Pegawai LAN menurut Lokasi Tingkat Pendidikan No

Lokasi S3

S2

S1

D3

SLTA

SLTP

SD

Total

1

Jakarta *)

22

160

121

37

137

18

3

498

2

Bandung *)

4

31

35

13

28

6

2

119

3

Makassar *)

8

27

30

10

21

1

3

100

4

Samarinda

2

5

21

4

4

-

-

36

5

Aceh

-

6

10

9

2

-

-

27

6

Unit Dipekerjakan

1

4

3

-

-

-

-

8

37

233

220

73

192

25

8

788

*) Termasuk STIA. Sumber : Bagian Kepegawaian LAN, 2009


39


Perbandingan jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Utama dengan keseluruhan pegawai LAN adalah 26,97 %. Artinya satu orang pegawai Sekretariat melayani sekitar empat orang pegawai LAN yang berada di unit lini. Rasio ini dinilai kurang ideal karena secara persentase pegawai “yang melayani‟ lebih banyak dari mereka yang „dilayani‟. Untuk organisasi pemerintah seperti LAN ini, jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat tidak perlu sebanyak ini. Sebagai sebuah knowledge institution, LAN pada dasarnya lebih banyak membutuhkan tenaga fungsional yang menggerakkan fungsifungsi sesuai mandat formal yang dimiliki LAN. Tenaga fungsional yang dibutuhkan baik secara relevansi directness dan immedieteness dengan tupoksi

LAN

menggerakkan

maupun organisasi

kebutuhan secara

dukungan

sistem

adalah

(supporting) tenaga

untuk

fungsional

widyaiswara, tenaga fungsional peneliti, dan tenaga fungsional dosen, tenaga fungsional perencana, tenaga fungsional analis kepegawaian, pustakawan, tenaga fungsional pranata humas, dan tenaga fungsional auditor. Berikut ini adalah jenis dan jumlah jabatan fungsional di LAN berdasarkan database kepegawaian, sebagai berikut :

40


REFORMASI BIROKRASI

Tabel 4 Jenis dan Jumlah Fungsional di LAN Tahun 2009 No

Jenis

Jumlah (Orang)

1

Analis Kepegawaian

9

2

Arsiparis

3

3

Auditor

1

4

Paramedis

2

5

Dosen

87

6

Peneliti

34

7

Perencana

4

8

Pranata Humas

15

9

Pustakawan

9

10

Widyaiswara

50 214

Sumber : Bagian Kepegawaian, 2011

Tabel 2.4 di atas menggambarkan jumlah peneliti yang dimiliki LAN saat ini hanya 26 peneliti. Dengan kondisi jumlah unit kajian yang ada di lingkungan LAN ada 12 unit Kajian/Puslitbang di Jakarta, dan 3 di PKP2A, maka persebaran peneliti di masing-masing unit belum merata. Bahkan untuk beberapa unit kajian belum memiliki pejabat fungsional peneliti.


41


Memperhatikan kebijakan tentang Reformasi Birokrasi, perkembangan konsep dan praktek manajemen SDM saat ini serta adanya kebutuhan untuk menyelaraskan manajemen SDM dengan Rencanan Stratejik Lembaga Administrasi Negara, maka perlu dilakukannya penataan sistem manajemen SDM Aparatur Lembaga Administrasi Negara dimana Penataan tersebut pada dasarnya merupakan cakupan seluruh dimensi dalam manajemen SDM, mulai dari Perencanaan SDM, manajemen kompetensi,

sistem

rekrutmen,

penilaian

kinerja,

sistem

kompensasi/remunerasi, hingga sistem informasi manajemen SDM. Adapun ruang lingkup penataan sistem manajemen SDM LAN dan hasil yang diharapkan adalah : 

Penataan sistem rekrutmen pegawai dengan sasaran adalah Sistem rekrutmen dan seleksi yang terbuka, transparan dan akuntabel



Analisis Jabatan dengan sasaran tersusunnya peta dan uraian jabatan



Evaluasi Jabatan dengan sasaran tersusunnya Peringkat (job grade) dan harga jabatan (job price)



Penyusunan standar kompetensi jabatan dengan sasaran kualifikasi jabatan



Assessmen

individu

berdasarkan

kompetensi

dengan

sasaran

dengan

sasaran

tersusunnya Peta profil kompetensi individu 

Penerapan

sistem

penilaian

kinerja

individu

tersusunnya Kinerja individu yang terukur (sistem penilaian dan hasil penilaian kinerja) 

Pembangunan/pengembangan database pegawai dengan sasaran ketersediaan data pegawai yang mutakhir dan akurat



Pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi dengan sasaran Pendidikan dan pelatihan pegawai

42


REFORMASI BIROKRASI

berbasis kompetensi (sistem dan hasil analisis kebutuhan diklat, dan terlaksana

5. Area Perubahan bidang pengawasan, sesuai dengan Peraturan Kepala LAN No. 4 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara, Inspektorat LAN diberikan pelaksana

dalam hal

tugas sebagai

pengawasan internal di lingkungan LAN.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, Inspektorat LAN memiliki dua sasaran yang ingin dicapai yaitu (1) Mempertahankan opini Laporan Keuangan LAN yaitu

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); (2)

Meningkatnya hasil penilaian kinerja (LAKIP) oleh Kemen-PAN dan RB dari nilai “CC” (cukup) menjadi “B” (baik) Saat ini fungsi pengawasan tidak lagi hanya berperan sebagai “watch dog” semata tetapi juga harus bisa harus menjadi mitra sebagai early warning signs (pemberi peringatan dini), quality assurance dan advicory management. Dalam upaya perubahan peran tersebut, Inspektorat melaksanakan langkah – langkah strategis di bidang

penguatan

pengawasan sebagai berikut : Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan fungsional, bahwa pelaksanaan pengawasan fungsional harus didasarkan pada suatu standar keahlian dan keterampilan teknis yang memadai serta didukung integritas pribadi yang matang dan independen, Mendorong terlaksananya sistem pengendalian internal dan pengawasan melekat oleh para atasan langsung secara berjenjang, sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi, membangun dan mengembangkan SAKIP dengan menyusun panduan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja pada unit – unit kerja di Proposal Reformasi Birokrasi LAN

43


lingkungan LAN dan terakhir meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan melalui pembaharuan tata kerja atau pedoman pengawasan yang lebih refresentatif.

6. Area Perubahan bidang akuntabilitas, Tahun

1999

tentang

Akuntabilitas

berdasarkan

Kinerja

Instansi

Inpres No. 7 Pemerintah,

pemerintah mulai mendorong setiap instansi pemerintah untuk merubah orientasi dari orientasi output ke orientasi outcome.

Dalam

Reformasi Birokrasi yang dilakukan pada area perubahan bidang akuntabilitas ini, LAN membangun dan mengembangkan sistem manajemen kinerja dalam upaya mengoptimalkan sumber daya dan informasi yang dimilikinya untuk mencapai tujuan organisai secara efektif, efisien dan akuntabel.

Sistem Manajemen Kinerja tersebut diadaptasi

dengan pendekatan

Balanced Scorecard (BSC) yang memungkinkan adanya pemilahan atas perspektif pemangku kepentaingan (stakeholders), Proses Internal, inovasi dan pembelajaran serta keuangan dalam mensinergikan seluruh elemen organisasi LAN untuk mewujudkan

tujuan yang telah

ditetapkan.

Sebagai salah satu prasyarat dalam penerapan manajeman kinerja tersebut, LAN telah menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan LAN melalui Peraturan Kepala LAN No. 1 Tahun 2011. Indikator Kinerja (key performance indicator) yang dimaksudkan merupakan indikator yang terukur secara kuantitatif dan jelas batas waktunya. LAN

44


REFORMASI BIROKRASI

yang merupakan organisasi pemerintahan mendasarkan

ukuran

kinerjanya kepada berbagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

7. Area Perubahan bidang pelayanan publik, Untuk melaksanakan tugas fungsi dan kewenangan sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Kepala LAN Nomor 2 Tahun 2009 terutama dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada para stakeholder dan/atau mitra kerja LAN dalam bidang pelayanan tersebut. LAN memandang perlu untuk mengembangkan

suatu standar pelayanan yang menjadi jembatan

dalam mensinergikan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dijalankan oleh masing-masing unit kerja yang ada di lingkungan LAN dengan para mitra kerja LAN.

Penyusunan Standar Pelayanan yang dimaksud

mengacu pada

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana disebutkan bahwa Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Penyusunan Standar Pelayanan dilingkungan LAN dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu: pertama pengelompokan Standar Pelayanan yang didasarkan pada proses pelaksanaan kegiatan yang sekelompok misalnya kegiatan yang dilakukan oleh Deputi Kajian dan Litbang yang pada umumnya standar pelayanannya relatif sama karena kegiatan pengkajian atau penelitian yang diselenggarakan di tiga kedeputian Proposal Reformasi Birokrasi LAN

45


secara prinsip memiliki karakteristik tugas yang hampir sama, yang membedakan hanya fokus kajian atau penelitiannya.

Kedua,

pengelompokan

Standar

Pelayanan

dilakukan

dengan

pendekatan tugas dan fungsi dari unit kerja yang terkait, mengingat karakteristik unit ini tidak dapat disamakan tahapannya dengan unit lainnya. Unit-unit tersebut adalah Kedeputian Bidang Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (Deputi Bidang P3A atau Deputi IV), Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Pimpinan Administrasi Nasional (Deputi Bidang Diklat SPIMNAS atau Deputi V), Sekretariat Utama, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) di Jakarta, Bandung, Makassar, dan Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) di Bandung, Makassar, Samarinda dan Aceh.

8. Area Perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) aparatur, Bila dihadapkan pada perubahan, pegawai cenderung menolak meninggalkan pola sikap dan pelaksanaan pekerjaan yang sudah ia kenal selama bertahun tahun menjadi pegawai. Hal ini dapat dipahami

bahwa

suatu

perubahan

memerlukan

strategi

untuk

mengelola proses transisi dari keadaan saat ini kepada keadaan yang diinginkan Merubah

pola

pikir

(mindset)

dan

merubah

budaya

kerja

membutuhkan dorongan motivasi yang kuat untuk mau berubah.

.

Disamping itu juga setiap pegawai selain memakai tanda pengenal (name tage) juga memakai Pin yang bertuliskan “ Reformasi Birokrasi LAN” dan “Kami Siap Berubah”, ini diharapkan agar pemakai pin memiliki keberanian untuk melakukan perubahan baik sikap maupun 46


REFORMASI BIROKRASI

prilaku. Motivasi tersebut juga menanamkan kepada pegawai bahwa berubah

bukan

masalah

sepanjang

perubahan

tersebut

adalah

perubahan ke arah yang lebih baik bagi pegawai maupun organisasi.

Untuk merubah culture-set(budaya kerja), disamping system absensi di lingkungan LAN di Pusat yaitu Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat dan Jl. Penjompongan Jakarta Pusat yang dulunya manual sekarang sudah menggunakan system elektronik. Hal ini menyebabkan absen pegawai tidak bisa dimanipulasi, sehingga keberadaan pegawai harus selalu ditempat. Lebih lanjut,

dorongan motivasi juga diimplementasikan

dalam berbagai bentuk slogan di setiap ruangan unit kerja lingkungan LAN dimana terpampang slogan – slogan yang berisikan visi misi unit kerja dan kesiapan untuk dalam perubahan. Motivasi-motivasi untuk merubah pola pikir dan budaya kerja ini diharapkan agar setiap pegawai LAN dapat mempunyai tanggung jawab bersama dalam menciptakan perubahan yang dicita – citakan sesuai dengan visi LAN yaitu menjadi institusi yang handal dalam pengembangan sistem administrasi negara dan peningkatan kompetensi SDM aparatur negara.

E. TUJUAN Reformasi yang dilakukan harus mencakup semua aspek-aspek utama organisasi, dengan fokus utama pada pencapaian tujuan terkait dengan pertanyaan kondisi seperti apa yang ingin dicapai di masa mendatang. Adapun tujuan reformasi LAN adalah : 1. Menciptakan

aparatur

danbertanggungjawab


melalui

yang

bersih,

peningkatan

profesional, SDM

dengan

47


menerapkan sistem manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. 2. Menciptakan birokrasi di Lembaga Administrasi Negara yang efisien dan efektif sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang optimal.

F. SASARAN Untuk dapat mewujudkan tujuan reformasi LAN, maka harus dilakukan berbagai perubahan spesifik yang merupakan sasaran. Sasaran yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1.

Perubahan pola pikir(mindset) dan budaya kerja (culture set)

2.

Perubahan sistem manajemen administrasi pemerintahan, yaitu dari sisi: a.

Terwujudnya organisasi yang ramping, tepat fungsi dan tepat ukur

b. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi atau suatu sistem informasi yang berbasis komputer (terotomasi) dan dapat terhubung secara online dalam peningkatan pelayanan publik seperti E-Diklat, E-Kajian, E-Office, Sida, E-Library c.

Tersusunnya Standard Operational Procedure (SOP) yang jelas, efektif, efisien, terukur dan mudah diimplementasikan oleh seluruh unit kerja

d. Optimalisasi kompetensi dan pemerataan SDM berdasarkan formasi kebutuhan disetiap unitkerja. 48


REFORMASI BIROKRASI

e.

Tersusunnya Kinerja individu

yang memiliki integritas dan

kinerja yang terukur melalui sistem penilaian dan hasil penilaian kinerja f.

Tersusunnya regulasi birokrasi yang lebih tertib,tidak tumpang tindih dan kondusif berdasarkan SOP yang sudah dibakukan.

g. Terciptanya sistem pengawasan internal yang efisien dan efektif dalam rangka mencegah penyimpangan

yang terjadi dalam

organisasi dengan peranan sebagai mitra dan penjamin mutu pencapaian sasaran program dan kegiatan di lingkungan LAN. h. Tersedianya

sistem

manajemen

kinerja

dalam

upaya

mengoptimalkan segenap sumber daya dan informasi yang dimiliki untuk mencapai tujuan LAN sebagai organisasi secara efektif, efisien dan akuntabel. i.

Tersedianya standar pelayanan publik di lingkungan LAN yang tepat dan berdaya guna dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada para stakeholder dan/atau mitra kerja LAN dalam bidang pelayanan tersebut


49


G.

Prioritas dan Agenda Waktu

H.

Tenaga Pelaksana

I.

Anggaran Reformasi Birokrasi MAKARTI BHAKTI NAGARI

50


REFORMASI BIROKRASI

G. PRIORITAS DAN AGENDA WAKTU No. A.

PROGRAM

QUICK WINS

KERANGKA WAKTU 2010

2011

2012

2013

KETERANGAN 2014

1. E-service Bidang Kajian/Litbang

Termanfaatkannya hasil-hasil kajian oleh publik

2. E-service Bidang Diklat

Tersedianya sistem pelayanan Diklat Pim Tk. 1 dan 2 berbasis elektronik

3. E-service STIA

Peningkatan kualitas pelayanan belajar dan mengajar di STIA


51


No.

PROGRAM

A.

QUICK WINS

KERANGKA WAKTU 2010

2011

2012

2013

KETERANGAN 2014

4. E-Procurement

B.

Transparansi pengadaan barang dan jasa.

PROGRAM RB 2010

2011

2012

2013

2014

PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN 1. Pembentukan Perubahan

52

Tim

Manajemen

Tim Manjemen Perubahan

2. Penyusunan Strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi

Strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi

3. Sosialisasi Manajemen rangka RB

Terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen,konsistensi, serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai

dan Internalisasi Perubahan dalam


REFORMASI BIROKRASI

No. B.

PROGRAM

KERANGKA WAKTU

KETERANGAN

PROGRAM RB 2010

2011

2012

2013

2014

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Identifikasi peraturan perundangundangan yang dikeluarkan/diterbitkan sebagai dasar regulasi dan deregulasi

4. Penataan berbagai Per-UU-an yang dikeluarkan/diterbitkan oleh LAN PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 5. Restrukturisasi/penataan tugas unit kerja di LAN

Peta Tugas dan Fungsi Unit Kerja di LAN yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)

6. Penguatan Unit organisasi yang secara fungsional melaksanakan fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat

Unit organisasi organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran RB.

PROGRAM PENATAAN TATALAKSANA 7. Penyusunan Doklumen SOP Penyelenggaraan tugas dan fungsi yang disahkan Proposal Reformasi Birokrasi LAN

Doklumen SOP Penyelenggaraan tugas dan fungsi yang disahkan

53


No. B.

PROGRAM

KERANGKA WAKTU

KETERANGAN

PROGRAM RB 2010 8. Pembangunan/pengembangan office/e-government di LAN

2011

2012

2013

2014

e-

Tersedianya government di LAN

e-office/e-

PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR 9. Penataan pegawai

54

Sistem

Rekruitmen

Sistem Rekruitmen yag terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi

10. Analisis Jabatan

Dokumen peta dan Uraian Jabatan untuk seluruh posisi/pekerjaan dalam struktur organisasi

11. Evaluasi Jabatan

Peringkat dan Harga Jabatan

12. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

Dokumen Standar Kompetensi Jabatan

13. Assesment individu berdasarkan kompetensi

Peta Profil Kompetensi Individu


REFORMASI BIROKRASI

No. B.

PROGRAM

KERANGKA WAKTU

KETERANGAN

PROGRAM RB 2010

2011

2012

2013

2014

14. Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu

Indikator Kinerja Individu yang Terukur

15. Pembangunan/pengembangan data base pegawai

Ketersediaan Data Pegawai Yang Mutakhir dan akurat

16. Pengembangan Diklat berbasis Kompetensi

Sistem Diklat Kompetensi

Pegawai

Pegawai Berbasis

PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN 17. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi

18. Peningkatan Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan consulting.

Peningkatan Kinerja dan Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara


55


No. B.

PROGRAM

KERANGKA WAKTU

KETERANGAN

PROGRAM RB 2010

2011

2012

2013

2014

PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 19. Penguatan AKIP

Peningkatan Kualitas LAKIP

20. Pengembangan Sistem Manjemen Kinerja Organisasi

Sistem yang mendorong pencapaian kinerja organisasi yang terukut Indikator Kinerja Utama (IKU) LAN

21. Penyusunan Utama (IKU)

Indikator

Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 22. Penerapan Standar Pelayanan di setiap unit kerja

Peningkatan Kualitas pelayanan publik

PROGRAM MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN 23. Monitoring

56

Laporan Monitoring


REFORMASI BIROKRASI

No. B.

PROGRAM

KERANGKA WAKTU

KETERANGAN

PROGRAM RB 2010

2011

2012

2013

24. Evaluasi Tahunan

25. Evaluasi Menyeluruh kedua tahun 2014)


2014 Laporan Evaluasi Tahunan

(semester

Laporan Evaluasi Lima Tahunan

57


H. TENAGA PELAKSANA Tenaga pelaksana

reformasi birokrasi di Lembaga Administrasi

Negara terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Pendukung yang terdiri dari Tim Satgas dan kelompok Kerja (Pokja), serta unit-unit kerja. Adapun mekanisme kerja tim reformasi birokrasi dapat digambarkan sebagai berikut :

58


REFORMASI BIROKRASI


59


I. ANGGARAN No.

PROGRAM REFORMASI BIROKRASI 2010

KEBUTUHAN ANGGARAN (Jutaan) 2011 2012 2013

2014

JUMLAH (Jutaan)

QUICK WINS 1 2

E-service Bidang Diklat E-service STIA Jumlah Kebutuhan Program Quick Wins

250 180 430

250 180 430

PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN 1 2

Pembentukan Tim Manajemen Perubahan Penyusunan Strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi 3 Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam rangka RB Jumlah Kebutuhan Anggaran Program Manajemen Perubahan

50

50

250

100

100

350

300

100

100

500

70

40

40

150

70

40

40

150

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1

Penataan berbagai Per-UU-an yang dikeluarkan/diterbitkan oleh LAN Jumlah Kebutuhan Anggaran Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

60


REFORMASI BIROKRASI

No.



2014

JUMLAH (Jutaan)

PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 1

Restrukturisasi/penataan tugas unit kerja di LAN

Penguatan Unit organisasi yang secara fungsional melaksanakan fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat Jumlah Kebutuhan Anggaran Program Penataan dan Penguatan Organisasi

50

100

150

50

75

50

175

100

175

50

325

100

225

2

PROGRAM PENATAAN TATALAKSANA 1

Penyusunan dan penyempurnaan Dokumen SOP Penyelenggaraan tugas dan fungsi yang disahkan Pembangunan/pengembangan e-office/e2 government di LAN Jumlah Kebutuhan Anggaran Program Penataan Tatalaksana

125 570

175

100

100

945

570

300

100

200

1170

150

50 150 174

PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR 1 2 3

Penataan Sistem Rekruitmen pegawai Analisis Jabatan Evaluasi Jabatan


50 174 61


No.


4 5

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Assesment individu berdasarkan kompetensi 6 Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu pengembangan data base pegawai 7 8 Pengembangan Diklat Pegawai berbasis Kompetensi Jumlah Kebutuhan Anggaran Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

KEBUTUHAN ANGGARAN (Jutaan) 2011 2012 2013 100 800

2014

JUMLAH (Jutaan) 100

300

300

300

1.700

75

75

75

225

75

50

50

175

75

75

974

675

425

575

2649

180

75

75

75

405

150

50

50

250

180

225

125

125

655

75

50 150

50 75

50 75

225 300

PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN 1

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Peningkatan Peran Aparat Pengawas 2 Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan consulting. Jumlah Kebutuhan Anggaran Program Penguatan Pengawasan PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1 2 62

Penguatan AKIP Pengembangan Sistem Manjemen Kinerja


REFORMASI BIROKRASI

No.



Organisasi 3 Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah Kebutuhan Anggaran Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

75

2014

JUMLAH (Jutaan)

200

125

125

525

430

75

75

350

430

75

75

580

100 100

100 100

100 100

300 300

100

100

300

700

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1

Penerapan Standar Pelayanan di setiap unit kerja Jumlah Kebutuhan Anggaran Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik PROGRAM MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN 1 2 3

Monitoring Evaluasi Tahunan Evaluasi Menyeluruh (semester kedua tahun 2014) Jumlah Kebutuhan Anggaran Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

200

TOTAL KEBUTUHAN RB LAN TAHUN 2010-2014


200

7684

63

REFORMASI BIROKRASI KATA PENGANTAR

Recommend Documents