REFORMASI BIROKRASI KATA PENGANTAR

REFORMASI BIROKRASI

KATA PENGANTAR Dalam rangka mempercepat pembangunan dan pencapaian tujuan nasional dilakukan berbagai upaya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Strategi ini diyakini dapat meningkatkan percepatan pembangunan nasional. Untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut dilakukan berbagai program yang salah satunya adalah evaluasi kinerja aparatur pemerintah. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan membandingkan antara standar kompetensi dengan kompetensi yang dimiliki aparatur dengan tujuan untuk menerapkan reward sistem yang berbasis kinerja. Landasan hukum sistem tersebut adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, khususnya di Pasal 7 ayat (1) bahwa setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya. Kata-kata “adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya” memiliki makna bahwa ada perbedaan pemberian gaji yang berdasarkan kinerja. Selanjutnya ditegaskan di ayat (2) bahwa gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya. Amanat yang terkandung dalam Pasal tersebut adalah perlu adanya standar penilaian. Salah satunya adalah standar kompetensi yang merupakan acuan bagi evaluasi penilaian kinerja pegawai dan pejabat. Dengan demikian untuk menjaga kualitas SDM dan kesinambungan pengembangan organisasi di masa depan, khususnya peningkatan kompetensi pegawai, maka diperlukan standar kompetensi jabatan di lingkungan LAN. Standar kompetensi ini untuk memfasilitasi para pengambil keputusan dalam menempatkan dan menilai pejabat/pegawai yang tepat pada posisi tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Lembaga Administrasi Negara berinisiatif menyusun Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara ini. Atas nama Lembaga Administrasi Negara, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim RB yang telah bekerja keras menyusun Standar kompetensi ini.

i Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Kami sangat menyadari bahwa standar kompetensi ini jauh dari sempurna. Dengan segala kekurangan yang ada, kami mohon kesediaan pembaca untuk dapat memberikan masukan yang konstruktif guna penyempurnaan selanjutnya. Semoga standar kompetensi ini bermanfaat bagi kita sekalian. Jakarta, April 2011

Dr. Asmawi Rewansyah, M.Sc

ii

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................................................... i DAFTAR ISI .............................................................................................................................. iii PENDAHULUAN ....................................................................................................................... 1 A.

Latar Belakang ............................................................................................................. 1

B.

Maksud dan Tujuan ..................................................................................................... 2

C.

Ruang Lingkup ............................................................................................................. 3

D.

Pengertian ................................................................................................................... 3

PROSES PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN ...................................................... 5 A.

Pembentukan Tim Analis Kompetensi Jabatan (TAKJ) ................................................ 5

B.

Proses Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan ...................................................... 5

GAMBARAN PETA JABATAN DI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA ..................................... 10 A.

Gambaran Struktur Organisasi LAN .......................................................................... 10

B. Gambaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Di Lembaga Administrasi Negara ............................................................................................................................... 14 STANDAR KOMPETENSI JABATAN DI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA ............................ 29 A.

Model Standar Kompetensi Jabatan LAN.................................................................. 29

B.

Standar Kompetensi Jabatan LAN ............................................................................. 33

Penutup ............................................................................................................................... 159

iii Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

REFORMASI BIROKRASI

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Manajemen kinerja telah menjadi bahasan dalam manajemen publik sejak tahun 1990-an. Keberadaan manajemen kinerja dengan pengukuran kinerjanya (performance measurement) telah digunakan di berbagai negara sebagai alat untuk monitoring and reporting berbagai aktivitas pemerintah dalam rangka akuntabilitas (accountability). Sebagai sebuah sistem yang terintegrasi, manajemen kinerja diyakini dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, peningkatan kualitas pelayanan dan pelaporan instansi pemerintah. Di dalam manajemen kinerja, sistem manajemen internal dan organisasi digunakan untuk mencapai keluaran dan hasil (output and outcomes oriented) dan bahkan manfaat (benefit) serta dampak (impact). Oleh karenanya perlu pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja sesungguhnya hanyalah merupakan salah satu bagian dari manajemen kinerja, selain perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan review kinerja. Meski demikian, pengukuran (measurement) ini hanya mungkin dilaksanakan jika terdapat acuan atau standard. Artinya, untuk dapat mengukur kinerja organisasi, maka standard kinerja organisasi harus sudah tersedia terlebih dahulu. Demikian pula, untuk dapat mengukur kinerja individu/pegawai, maka standar kinerja individu pun harus tersedia. Berbagai hasil kajian menegaskan perlunya dilakukan perubahan atau reformasi birokrasi untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut, seperti perlu adanya suatu ”Blue Print Reformasi Birokrasi” yang diharapkan dapat memberikan arah dan tujuan yang jelas sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Dalam blueprint’ tersebut ditegaskan pula perlunya peningkatan kualitas sumber daya aparatur/PNS sebagai key leverage dalam melakukan reformasi birokrasi. Dari hasil kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu reformasi birokrasi terletak pada bagaimana kualitas sumber daya manusia aparaturnya. Dapat dipahami dan dimengerti bahwa masalah yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini sebetulnya bermuara pada masalah manusianya. Rendahnya moral dan etika sumber daya aparatur menyebabkan semakin suburnya KKN di dalam birokrasi Indonesia. Rendahnya kualitas pelayanan masyarakat merupakan dampak dari tidak profesionalnya sumber daya 1 Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

aparatur. Tidak efektifnya suatu peraturan/kebijakan adalah karena lemahnya kompetensi yang dimiliki penyusunnya. Dari gambaran tersebut, dapat dipahami bahwa reformasi birokrasi di bidang sumber daya aparatur merupakan suatu kemutlakan. Paling tidak ada dua (2) strategi utama yang ditawarkan untuk melakukan reformasi birokrasi di Lembaga Administrasi Negara (LAN). Pertama, strategi reformasi teknikal yang berupa kegiatan-kegiatan yang terencana secara baik dalam melakukan reformasi birokrasi dan kedua, strategi reformasi spriritual yang berupa perubahan paradigma para birokrat maupun masyarakat dalam melakukan reformasi birokrasi. Strategi teknikal dalam melakukan reformasi birokrasi paling tidak mencakup tiga (3) hal utama, yaitu (1) memperbaiki kinerja sumber daya manusianya, (2) memperbaiki kinerja organisasinya dan (3) memperbaiki mekanisme kinerjanya. Memperbaiki kinerja sumber daya manusia terkait dengan peningkatan kompetensi sehingga mereka mempunyai kemampuan yang profesional. Strategi tersebut dapat ditempuh melalui pembekalan berbagai kemampuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan riil. Agar dapat memenuhi kebutuhan riil tersebut, maka peningkatan kemampuan dan keterampilan ini perlu didahului dengan adanya training need assessment. Peningkatan kompetensi meliputi kompetensi teknikal, manajerial, sosial dan stratejik serta peningkatan kompetensi etikanya. Lima kompetensi ini harus ditingkatkan agar sumber daya manusia dapat bekerja secara maksimal dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Dengan demikian dimensi SDM menjadi key leverage dan prioritas dalam menyelesaikan permasalahan dimensi lainnya. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM menjadi dimensi yang harus dicapai terlebih dahulu. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka ditetapkan kegiatan Penataan Sistem Sumber Daya Aparatur sebagai kegiatan utama dan kegiatan Standar Kompetensi Jabatan Lembaga Administrasi Negara sebagai salah satu bagian dari kegiatan utama.

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan standar kompetensi jabatan ini dimaksudkan untuk merumuskan model kompetensi dan standar kompetensi jabatan struktural dan non struktural, dengan format standar dan dengan menyebutkan tingkat kompetensi yang dipersyaratkan (required competency level – RCL) untuk setiap jabatan yang ada di LAN. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan standar kompetensi jabatan ini adalah untuk dijadikan acuan dalam menerapkan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi 2

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

(Competency Based Human Resource Management) sehingga akan tercapai profesionalisme aparatur di LAN. Diharapkan dengan adanya standar kompetensi jabatan yang jelas dapat menjadi dasar bagi kebijakan di bidang kepegawaian antara lain: rekrutmen, pengangkatan dalam jabatan, promosi dan mutasi jabatan, pengembangan pegawai, penilaian kinerja pegawai serta dalam kebijakan remunerasi.

C. Ruang Lingkup Adapun ruang lingkup dari penyusunan standar kompetensi jabatan dalam kegiatan ini adalah untuk merumuskan model kompetensi dan standar kompetensi jabatan khususnya untuk jabatan strucktural eselon II, III, dan IV di lingkungan Lembaga Administrasi Negara.

D. Pengertian Dalam Penyusunan Standar kompetensi jabatan ini yang dimaksud dengan : 1. Penyusunan Standar Kompetensi adalah rangkaian kegiatan sejak pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun standar kompetensi jabatan struktural sampai tercapainya kesepakatan dari semua pihak terkait di LAN untuk menetapkan standar kompetensi jabatan struktural LAN. 2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. 3. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugas secara professional, efektif dan efisien. 4. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan unit organisasi di Lembaga Administrasi Negara. 5. Pejabat Struktural yang dimaksud dalam standar kompetensi jabatan ini adalah untuk jabatan struktural Eselon II, III, dan Eselon IV. 6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Kepala Lembaga Administrasi Negara. 3 Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

7. Standar Kompetensi Jabatan Struktural yang selanjutnya disebut standar kompetensi jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil LAN dalam pelaksanaan tugas jabatan struktural. 8. Kompetensi Dasar/Pokok adalah kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pejabat struktural. 9. Kompetensi Bidang/ Generik/ Manajerial adalah kompetensi yang diperlukan oleh setiap pejabat struktural sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tangguung 10. Kompetensi Khusus atau Unik merupakan kompetensi yang spesifik untuk satu atau beberapa pegawai atau sekelompok kecil pegawai yang sedang melaksanakan fungsi khusus atau unik. Dengan kata lain kompetensi ini merupakan prasyarat teknis atau profesional yang mungkin hanya berlaku untuk satu jenis pekerjaan 11. Ikhtisar Jabatan adalah uraian tugas yang disusun secara ringkas dalam bentuk satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan. 12. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menajdi hasil kerja dalam kondisi tertentu. 13. Kamus Kompetensi Jabatan adalah kumpulan kompetensi jabatan yang meliputi nama kompetensi, definisi, indikator perilaku, dan tingkat kemahiran.

4

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

BAB II PROSES PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN

Proses penyusunan standar kompetensi jabatan di Lembaga Administrasi Negara terbagi menjadi beberapa tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan tersebut adalah sebagaimana dijelaskan dalam bagian di bawah ini. A. Pembentukan Tim Analis Kompetensi Jabatan (TAKJ) Untuk kelancaran penyusunan Standar Kompetensi Jabatan di Lembaga Administrasi Negara, Pejabat Pembina Kepegawaian membentuk Tim Analis Kompetensi Jabatan (TAKJ). Tim ini mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun, menganalisis data dan informasi yang diperlukan dalam rangka penyusunan standar kompetensi jabatan struktural di LAN. Hasil penyusunan kompetensi jabatan selanjutnya ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Jabatan Lembaga Administrasi Negara. Susunan keanggotaan TAKJ terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota; seorang Sekretaris merangkap anggota; dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota. Untuk menjamin objektivitas dalam penyusunan standar kompetensi jabatan struktural, anggota TAKJ berjumlah ganjil. B. Proses Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Proses penyusunan standar kompetensi jabatan meliputi tahap-tahap sebagai berikut: 1. Pengumpulan Data Dalam tahap ini, TAKJ melakukan pengumpulan data yang terdiri dari struktur organisasi dan tata kerja, visi dan misi organisasi, serta ikhtisar jabatan dan uraian tugas masing-masing jabatan di Lembaga Administrasi Negara. Struktur organisasi dan tata kerja yang memuat nama jabatan dan tugas pokok dan fungsi. Visi dan misi organisasi diperlukan sebagai landasan untuk menentukan kompetensi jabatan pada setiap tingkatan. Sedangkan ikhtisar jabatan dan uraian tugas diperlukan sebagai informasi yang lebih spesifik untuk menentukan kompetensi dari setiap jabatan.

5 Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

2. Identifikasi Kompetensi Jabatan Kompetensi jabatan meliputi Kompetensi Dasar/Pokok, Kompetensi Bidang/ Generik dan Kompetensi Khusus. a. Kompetensi dasar mutlak dimiliki oleh setiap pemegang jabatan meliputi: No.

Kompetensi Dasar/ Pokok

Kode

1.

Pengelolaan Diri

PeDi

2.

Pemberian Pengaruh

PePe

3.

Integritas

INTG

4.

Fleksibilitas

FLEX

5.

Berfikir Kreatif

BKREA

6.

Komunikasi Organisasi

KORG

7.

Pengambilan Keputusan

PKEPT

Tingkat kemahiran Kompetensi dasar/pokok yang diperlukan (required comptency level) untuk setiap jenjang jabatan bervariasi tergantung dari karakteristik masing-masing jabatan. Perbedaan standar kompetensi dasar/pokok antara jabatan sruktural satu dengan jabatan struktural lainnya ditentukan oleh tingkat kemahirannya. b. Kompetensi Bidang/Generik dipilih dari kompetensi yang tersedia dalam Kamus Kompetensi Jabatan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Daftar kompetensi Bidang/Generik yang terdapat di Lembaga Administrasi Negara adalah seperti dalam daftar standar kompetensi di bawah ini.

No.

6

Kompetensi Bidang/Generik

Kode

1.

Pengelolaan Visi

VISIO

2.

Penyelarasan

ALIGN

3.

Pengelolaan SDM

MSDM

4.

Pembelajaran berkelanjutan

PLANJ

5.

Penugasan dan Pendelegasian wewenang

PPW

6.

Pengelolaan kebijakan

KEBJ Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

7.

Perencanaan

PERN

8.

Pengelolaan program

M PROG

9.

Pengelolaan anggaran

ANGGR

10.

Pengelolaan akuntabilitas

AKUNT

11.

manajemen informasi

MINF

12.

Membangun jejaring kerja

JRNG

13.

Beorientasi pada kualitas

QUAL

14.

Pengelolaan konflik

15.

Pengelolaan keberagaman

PRAG

16.

Pengelolaan Resiko

P RISK

17.

Negosiasi

18.

Bekerja dalam Tim

19.

Pelayanan berorientasi pada pelanggan

MKONF

NEG TWORK CUST

Identifikasi kompetensi jabatan dilakukan oleh TAKJ untuk menentukan kompetensi bidang/generik dengan melakukan identifikasi bidang setiap jabatan berdasarkan langkah sebagai berikut: 1). Menentukan nama jabatan yang akan diidentifikasi kompetensinya; 2). Menuangkan ikhtisar jabatan; 3). Merinci setiap uraian tugas menjadi kegiatan-kegiatan utama tersebut untuk menentukan kata kunci dari tugas pekerjaan; 4). Kata kunci yang diperoleh dari uraian tugas digunakan untuk menentukan kompetensi dan tingkat kemahiran kompetensi dengan berpedoman pada Kamus Kompetensi Jabatan. c. Kompetensi Khusus atau Unik merupakan kompetensi yang spesifik untuk satu atau beberapa pegawai atau sekelompok kecil pegawai yang sedang melaksanakan fungsi khusus atau unik. Dengan kata lain kompetensi ini merupakan prasyarat teknis atau profesional yang mungkin hanya berlaku untuk satu jenis pekerjaan.


3. Penyusunan Daftar sementara Kompetensi Jabatan. Daftar Sementara Kompetensi Jabatan memuat Kompetensi dasar/Pokok dan Kompetensi Bidang/Generik dari suatu jabatan struktural. Kompetensi Bidang/Generik yang diperoleh dari hasil identifikasi kompetensi jabatan, selanjutnya dituangkan ke dalam Daftar Sementara Jabatan Kompentesi (DSKJ). 4. Validasi Kompetensi Jabatan Dalam tahap ini, TAKJ melakukan konfirmasi kompetensi jabatan kepada pihak-pihak yang terkait yaitu atasan pemegang jabatan dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pejabat Kepegawaian atau Pejabat Pembina Kepegawaian. Konfirmasi keabsahan kompetensi jabatan dilakukan kepada atasan pemegang jabatan dengan mengundang mereka untuk memperoleh kepastian apakah kompetensi yang telah dirumuskan dalam Daftar Sementara Kompetensi Jabatan telah sesuai dengan jabatan atau pekerjaan yang akan ditetapkan kompetensinya. Berdasarkan hasil konfirmasi tersebut DSKJ ditetapkan menjadi Daftar Kompetensi Jabatan dengan menentukan urutan peringkat kompetensi dari yang mutlak, penting dan perlu yang dilakukan oleh atasan pemegang jabatan. a.

Mutlak, artinya kompetensi tersebut mutlak harus ada. Ketiadaan kompetensi ini akan menyebakan pekerjaan tidak lancar, karena ketiadaan kompetensi ini tidak dapat digantikan kompetensi lain.

b.

Penting, artinya ketiadaan kompetensi ini tidak menyebabkan pekerjaan tidak lancar, karena dapat digantikan/diwakili oleh kompetensi lain.

c.

Perlu, artinya kompetensi ini baik, tetapi tidak begitu diperlukan dalam jabatan yang bersangkutan. Tanpa kompetensi ini tidak berpengaruh pada organisasi.

5. Penentuan Kompetensi Jabatan Setelah melakukan konfirmasi kepada pihak terkait, pada tahap ini dirumuskan standar kompetensi jabatan dengan proses sebagai berikut: a.

8

Hasil konfirmasi terhadap Daftar Kompetensi jabatan digunakan untuk menentukan standar kompetensi jabatan; Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

b.

Daftar Kompetensi Jabatan ditetapkan menjadi standar kompetensi jabatan di LAN;

c.

Standar Kompetensi Jabatan yang disusun oleh TAKJ dihimpun dan ditetapkan serta disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Kepala LAN .


BAB III GAMBARAN PETA JABATAN DI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA A. Gambaran Struktur Organisasi LAN Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005, Lembaga Administrasi Negara mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Lembaga Administrasi Negara menyelenggarakan fungsi: 1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang administrasi negara; 2. Pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam rangka pembangunan administrasi negara dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur; 3. Pengkajian dan pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara; 4. Penelitian dan pengembangan administrasi pembangunan dan otomasi administrasi negara; 5. Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Diklat) Aparatur Negara; 6. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAN; 7. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi negara; 8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, 10

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 4 Tahun 2004, Kepala LAN dibantu oleh: 1. Kedeputian, yang terdiri dari: a. Kedeputian Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur; b. Kedeputian Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan; c. Kedeputian Bidang Litbang Administrasi Pembangunan dan Otomasi Administrasi Negara; d. Kedeputian Bidang Pembinaan Diklat Aparatur, dan e. Kedeputian Bidang Diklat Sekolah Pimpinan Administrasi Nasional. 2. Sekretariat Utama, dipimpin oleh seorang Sekretaris Utama; 3. Inspektorat, dipimpin oleh seorang Inspektur; 4. Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A), yang terdiri dari: a. b. c. d.

PKP2A I LAN di Jatinangor; PKP2A II LAN di Makassar; PKP2A III LAN di Samarinda, PKP2A IV LAN di Nangro Aceh Darussalam.

5. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) LAN, yang terdiri dari: a. STIA LAN Jakarta; b. STIA LAN Bandung; c. STIA LAN Makassar. Dalam rangka menghadapi dinamika perkembangan administrasi negara, LAN sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berperan untuk memberikan dukungan melalui pengkajian dan pengembangan kebijakan pembangunan Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, serta Diklat untuk meningkatkan kompetensi SDM aparatur negara. Berdasarkan Renstra LAN Tahun 2010-2014 yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan LAN, berikut disampaikan visi, misi, tujuan serta sasaran pencapaian visi dan misi untuk kurun waktu 5 tahun mendatang. 1. Visi Untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta menjawab tantangan lingkungan stratejik yang dihadapi, LAN mempunyai visi sebagai berikut: 11 Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Menjadi institusi yang handal dalam pengembangan Sistem Administrasi Negara dan peningkatan kompetensi SDM penyelenggara negara.

2. Misi Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka dirumuskan misi LAN adalah: “ memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, melalui: Perumusan kebijakan dalam bidang administrasi negara; Pengkajian, penelitian, dan pengembangan dalam bidang administrasi negara; Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Aparatur Negara ; Pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur negara; Perkonsultasian dan advokasi dalam bidang administrasi negara; Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi; dan Peningkatan kapasitas organisasi LAN Dari visi yang telah dirumuskan tersebut mengandung penjelasan bahwa: a. Pada jangka panjang, LAN diharapkan dapat menjadi institusi yang handal sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya, yaitu dalam bidang kajian kebijakan, pembangunan sistem administrasi negara dan penyelenggaraan Diklat Aparatur Negara. b. Untuk menjadi institusi yang handal sebagaimana diharapkan, LAN harus memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik di Indonesia. Keberhasilan LAN dalam memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik akan meningkakan peran LAN secara nasional dan menarik perhatian lembaga-lembaga internasional serta negara-negara lain untuk menjadikan LAN sebagai model c. Untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata, LAN harus mampu menghasilkan kajian-kajian kebijakan, pembangunan sistem administrasi negara dan penyelenggaraan Diklat bagi Aparatur negara yang berkualitas, sehingga mampu mendorong terwujudnya kepemerintahan yang baik d. Sejalan dengan upaya memberikan kontribusi yang nyata tersebut, LAN juga harus melakukan perbaikan-perbaikan dalam berbagai aspek internal untuk mendukung upaya tersebut Atas dasar penjelasan tersebut di atas, pencapaian visi dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: a.

12

Tahapan Pembangunan Kembali Pada tahapan ini diharapkan terjadi peningkatan kapasitas internal dan peningkatan kontribusi LAN dalam rangka pembangunan Aparatur Negara. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, selain ditempuh melalui pelaksanaan Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

tugas dan fungsi dalam kaitannya dengan pemberian kontribusi nyata di bidang pembangunan Aparatur Negara melalui pengembangan penelitian, pelayanan informasi, kajian kebijakan, konsultasi, serta Diklat, LAN melaksanakan pula berbagai upaya penguatan internal yang meliputi penguatan kompetensi SDM, peningkatan sarana dan prasarana, serta kapasitas kelembagaan LAN. b.

Tahapan Pengembangan Pada tahapan ini diharapkan terjadi peningkatan peran LAN dalam pembangunan Aparatur Negara secara nasional dan mempersiapkan diri untuk mengambil peran dalam skala internasional. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan tugas dan fungsi LAN dalam pembangunan Aparatur Negara ditempuh melalui berbagai program yang diarahkan untuk meningkatkan peran LAN dalam pemerintahan secara nasional. Sejalan dengan meningkatnya kapasitas internal LAN, diharapkan mampu diperoleh hasil kajian, perkonsultasian dan Diklat yang berkualitas, yang akan mendorong peningkatan peran LAN dalam pembangunan Aparatur Negara secara nasional. Upaya ini diikuti juga dengan program peningkatan kapasitas internal LAN secara berkesinambungan, agar kualitas hasil-hasil kajian, Diklat, dan perkonsultasian dapat terus ditingkatkan. Setelah melalui tahapan pengembangan ini, diperoleh pengalaman untuk melanjutkan apa yang telah dilakukan, dalam rangka mempersiapkan diri untuk menjadi lembaga yang handal di forum internasional. Oleh karenanya, programprogram pembangunan Aparatur Negara yang akan dilaksanakan pada tahapan selanjutnya tidak hanya bersifat nasional semata, melainkan juga bersifat internasional.

c.

Tahapan Peningkatan secara Terus Menerus Pada tahapan ini, dilakukan upaya peningkatan secara terus menerus, baik dalam kaitannya dengan pengembangan kapasitas internal maupun terhadap berbagai program yang akan dilaksanakan LAN.

3. Tujuan dan Sasaran Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara yang mencakup tatanan organisasi pemerintahan negara dan manajemen pemerintahan negara, serta sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsi LAN maka rumusan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai untuk 5 (lima) tahun 2010-2014 sebagai berikut: a. Tujuan 1) Menghasilkan rumusan rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan sistem/pedoman melalui kajian dan litbang administrasi negara 13 Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

2) Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pembinaan dan penyelenggaraan Diklat Aparatur negara, serta pendidikan tinggi kedinasan di bidang administrasi negara 3) Menyelenggarakan perkonsultasian di bidang administrasi negara 4) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi internal LAN b. Sasaran 1) Terumuskannya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan sistem/pedoman di bidang organisasi pemerintahan negara 2) Terumuskannya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan sistem/pedoman di bidang manajemen pemerintahan negara 3) Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pembinaan Diklat yang berkualitas 4) Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui penyelenggaraan Diklat yang berkualitas 5) Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pendidikan tinggi kedinasan dalam bidang ilmu administrasi 6) Meningkatnya perkonsultasian dalam bidang administrasi negara 7) Meningkatnya kapasitas dan kompetensi internal LAN

B. Gambaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Di Lembaga Administrasi Negara Sebagaimana disebutkan didalam Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara, disebutkan bahwa Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalah Lembaga Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Dalam melaksanakan tugasnya ini, LAN dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara. Sesuai dengan kedudukannya, disebutkan bahwa LAN mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Kedudukannya, dan untuk menyelenggarakan Tugas dan Fungsinya tersebut, susunan organisasi LAN terdiri dari : 1. Kepala 2. Sekreatariat Utama 3. Deputi Bidang Kajian Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur 4. Deputi Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan 5. Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan Administrasi Pembangunan Otomasi Administrasi Negara 14

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

6. Deputi Bidang Pembinaan Pendidikan dan Pelataihan Aparatur 7. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Pimpinan Administrasi Nasional 8. Inspektorat 9. Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur. 10. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Secara lebih rinci, berdasarkan susunan organisasi yang ada, dapat digambarkan deskripsi tugas pokok dari jabatan eselon II, III dan IV di Lembaga Administrasi Negara adalah sebagai berikut: 1. Sekretariat Utama Sekretariat Utama terdiri dari Biro Umum dan Biro Perencanaan, Organsasi dan Kerjasama. 1.1.

Biro Umum. Biro umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kepegawaian, dukungan pelayanan teknis dan administrasi umum, keuangan, pelayanan pengadaan barang dan jasa, serta pembinaan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya. Biro Umum terdiri dari :

1.1.1 Bagian Kepegawaian : mempunyai tugas melaksanakan tata usaha kepegawaian, mutasi, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai serta jabatan fungsional di lingkungannya. 1.1.1.1 Subbagian Tata Usaha Kepegawaian : mempunyai tugas melakukan penghimpunan, penyusunan dan pemeliharaan tata naskah kepegawaian, serta penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan peraturan kepegawaian. 1.1.1.2 Subbagian Mutasi :mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana formasi pengadaan, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, dan pemensiunan pegawai. 1.1.1.3 Subbagian Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai: mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program pengembangan dan kesejahteraan Pegawai. 1.1.2 Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.


1.1.2.1 Subbagian Perbendaharaan : mempunyai tugas melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pembayaran atau penyerahan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. 1.1.2.2 Subbagian Verifikasi : mempunyai tugas melakukan verifikasi atas pengelolaan keuangan. 1.1.2.3 Subbagian Akuntansi : mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan. 1.1.3. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan : mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan, perjalanan, dan pengelolaan kampus pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil. 1.1.3.1. Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan, pengamanan kantor dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. 1.1.3.2. Subbagian Perlengkapan dan Perjalanan: mempunyai tugas melakukan perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran barang persediaan dan urusan administrasi perjalanan dinas serta pelayanan angkutan pegawai. 1.1.3.3. Subbagian Pengelolaan Kampus mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan, dan keamanan di lingkungan Kampus pendidikan dan pelatihan PNS. 1.1.3.4. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan perencanaan, penerimaan, pendistribusian, inventarisasi, rencana penghapusan dan pelaporan barang milik negara. 1.1.4. Bagian Tata Usaha Pimpinan: mempunyai tugas melaksanakan urusan kearsipan dan ekspedisi, tata usaha kepala, keprotokolan serta koordinasi tata usaha Pimpinan. 1.1.4.1. Subbagian Protokol : mempunyai tugas melakukan pemberian layanan teknis dan administratif kepada Kepala serta urusan keprotokolan. 1.1.4.2. Subbagian Arsip dan Ekspedisi : mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kearsipan, pengiriman surat dan dokumen, serta penggandaan. 16

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

1.1.5 Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa. 1.1.5.1 Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa Satu mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa yang anggarannya dibiayai dari jenis belanja barang. 1.1.5.2 Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa Dua mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa yang anggarannya dibiayai dari jenis belanja modal. 1.2.

Biro Perencanaan, Organisasi dan Kerjasama Biro Perencanaan, Organisasi dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan kegiatan dan program, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pembinaan organisasi, administrasi kerjasama dalam dan luar negeri, kehumasan dan publikasi serta pembinaan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya. Biro Perencanaan , Organisasai dan Kerjasama terdiri dari : 1.2.1 Bagian Perencanaan dan Pelaporan : mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan rutin dan program pembangunan, koordinasi dan evaluasi program, pelaporan, serta pembinaan jabatan fungsional di lingkungannya. 1.2.1.1. Subbagian Perencanaan : mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, baik rutin maupun program pembangunan. 1.2.1.2. Subbagian Pelaporan : mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan dan penyiapan bahan evaluasi kegiatan rutin dan program pembangunan serta penyiapan bahan pidato kenegaraan. 1.2.2 Bagian Hukum dan Organisasi : mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan, pelayanan dan bantuan hukum, serta penelaahan, analisis, evaluasi dan penyiapan penataan kelembagaan seluruh satuan unit di lingkungan Lembaga. 1.2.2.1. Subbagian Hukum dan Perundang-undangan : mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 17

Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penyusunan dokumentasi dan penyiapan informasi hukum, penyuluhan dan pelayanan konsultasi hukum, dan pertimbangan kontrak dan perjanjian dalam dan luar negeri yang berkaitan dengan tugas Lembaga. 1.2.2.2. Subbagian Organisasi : mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data untuk bahan, penelaahan, analisis, dan evaluasi serta penyiapan bahan penataan kelembagaan semua satuan unit di lingkungan Lembaga. 1.2.3 Bagian Administrasi Kerjasama Luar Negeri : mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, penyiapan keberangkatan ke luar negeri, pengkoordinasian dan evaluasi program kerjasama luar negeri bilateral dan multilateral. 1.2.3.1. Subbagian Kerjasama Bilateral : mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan program kerjasama bilateral. 1.2.3.2. Subbagian Kerjasama Multilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan program kerjasama multilateral. 1.2.4 Bagian Hubungan Masyarakat dan Publikasi : mempunyai tugas melaksanakan penyiapan informasi di bidang administrasi negara, hubungan masyarakat dan publikasi serta pembinaan jabatan fungsional di lingkungannya. 1.2.4.1. Subbagian Humas: mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan informasi di bidang administrasi negara dan urusan hubungan masyarakat. 1.2.4.2. Subbagian Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan publikasi kegiatan LAN dan kajian di bidang administrasi negara.

2.

18

Deputi Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

Terdiri dari Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan, Pusat Kajian Kinerja Sumber Daya Aparatur, dan Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah. Dalam melaksanakan tugas ini, masing-masing Kapus terdiri dari : Bagian Administrasi dan Kelompok Jabatan Fungsional. 2.1. Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan: mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, penelaahan kebijakan, pengkajian dan evaluasi pelaksanaan program kajian kinerja kelembagaan, serta pemberian bantuan teknis dan administratif kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional dilingkungannya. Jabatan structural yang ada di Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan yaitu: 2.1.1. Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan teknis dan administrative kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya 2.2. Pusat Kajian Kinerja Sumber Daya Aparatur : mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, penelaahan kebijakan, pengkajian dan evaluasi pelaksanaan program kajian kinerja sumber daya aparatur, serta pemberian bantuan teknis dan administratif kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional dilingkungannya. Jabatan structural yang ada di Pusat Kajian Kinerja Sumber Daya Aparatur yaitu: 2.2.1. Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan teknis dan administrative kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya 2.3.

Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah : mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, penelaahan kebijakan , pengkajian dan evaluasi pelaksanaan program kajian kinerja otonomi daerah, serta pemberian bantuan teknis dan administratif kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional dilingkungannya. Jabatan structural yang ada di Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah yaitu: 2.3.1. Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan teknis dan administrative kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya

3. Deputi Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan


Terdiri dari Pusat Kajian Manajemen Kebijakan dan Pusat Kajian Manajemen Pelayanan. Dalam melaksanakan tugas ini, masing-masing Kapus terdiri dari Bagian Administrasi dan Kelompok Jabatan Fungsional. 3.1. Pusat Kajian Manajemen Kebijakan: mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, penelaahan kebijakan, pengkajian dan evaluasi pelaksanaan program kajian manajemen kebijakan dan pembangunan, manajemen perekonomian negara serta pemberian bantuan teknis dan administratif kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional dilingkungannya. Jabatan structural yang ada di Pusat Kajian Manajemen Kebijakan yaitu: 3.1.1. Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan teknis dan administrative kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya 3.2. Pusat Kajian Manajemen Pelayanan: mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, penelaahan kebijakan, pengkajian dan evaluasi pelaksanaan program kajian manajemen pelayanan serta pemberian bantuan teknis dan administratif kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional dilingkungannya. Jabatan structural yang ada di Pusat Kajian Manajemen Pelayanan yaitu: 3.2.1. Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan teknis dan administrative kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya

4. Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan Administrasi Pembangunan dan Otomasi Administrasi Negara. Terdiri dari Pusat Kajian Administrasi Internasional, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Informasi dan Otomasi Administrasi Negara, dan Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara. Dalam melaksanakan tugas ini, masing-masing Kapus terdiri dari : Bagian Administrasi dan Kelompok Jabatan Fungsional. 4.1. Pusat Kajian Administrasi Internasional: mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, penelaahan kebijakan , pengkajian dan evaluasi pelaksanaan program kajian perbandingan administrasi pembangunan, kerjasama regional dan internasional serta pemberian bantuan teknis dan administratif kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional dilingkungannya. Jabatan structural yang ada di Pusat Kajian Administrasi Internasional yaitu: 20

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

4.1.1. Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan teknis dan administrative kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya 4.2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Informasi dan Otomasi Administrasi Negara: mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, penelitian, pengkajian dan evaluasi pelaksanaan program penelitian dan pengembangan sistem informasi dan otomasi administrasi negara serta pemberian bantuan teknis dan administratif kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional dilingkungannya. Jabatan structural yang ada di Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Informasi dan Otomasi Administrasi Negara yaitu: 4.2.1. Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan teknis dan administrative kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya 4.3. Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara: mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, penelaahan kebijakan, pengkajian dan evaluasi pelaksanaan program kajian hukum administrasi negara serta pemberian bantuan teknis dan administratif kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional dilingkungannya. Jabatan structural yang ada di Pusat Kajian Administrasi Internasional yaitu: 4.3.1.Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan teknis dan administrative kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya

5. Deputi Bidang Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Deputi Bidang Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur terdiri dari Direktorat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Direktorat Pembinaan Widyaiswara. 5.1 Direktorat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur: mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, Pendidikan, Pelatihan Kepemimpinan, Ujian Dinas, Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan dan Peltihan Fungsional, standarisasi, akreditasi, sertifikasi, dan sistem informasi pendidikan dan pelatihan aparatur, serta pemberian bantuan teknis dan administratif kepada Direktorat dan kelompok jabatan fungsional dilingkungannya. 21 Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Direktorat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur terdiri dari 5.1.1. Bagian Administrasi: mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan teknis dan administratif kepada Direktorat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya. 5.1.2. Sub Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Struktural : mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rancangan pedoman pembinaan, pengembangan kurikulum dan bahan ajar, bahan pengendalian mutu, pemantauan, evaluasi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Ujian Dinas, standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi serta sistem informasi pendidikan dan pelatihan aparatur. 5.1.2.1 Seksi Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Ujian Dinas, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan pembinaan, pengembangan kurikulum dan bahan ajar, pengendalian mutu, pemantauan, dan pedoman evaluasi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Ujian Dinas; 5.1.2.2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan : mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan pembinaan, pengembnagan kurikulum dan bahan ajar, pengendalian mutu, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 5.1.2.3. Seksi Akreditasi, Sertifikasi, dan Sistem Informasi Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan standarisasi, akreditasi, sertifikasi, dan sistem informasi pendidikan dan pelatihan aparatur. 5.1.3. Sub Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional : mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rancangan pedoman pembinaan, pedoman pengembangan kurikulum dan bahan ajar, bahan pengendalian mutu, standarisasi pemantauan serta pedoman evaluausi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional. 5.2. Direktorat Pembinaan Widyaiswara mempunyai tugas melaksanakan pembinaan jabatan fungsional Widyaiswara di lingkungan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan instansi lainnya, baik di Pusat maupun di Daerah, pemberian bantuan teknis 22

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

dan administratif kepada Direktorat dan kelompok jabatan fungsional dilingkungannya, serta pembinaan jabatan fungsional Widyaiswara. Direktorat Pembinaan Widyaiswara terdiri dari : 5.1.1. Bagian Administrasi mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan teknis dan administratif kepada Direktorat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya. 5.2.2. Sub Direktorat Seleksi dan Pengembangan Widyaiswara mempunyai tugas penyiapan perencanaan kebutuhan widyaiswara, penyiapan seleksi calon widyaiswara, dan penyusunan pedoman dan pengembangan jabatan fungsional widyaiswara. 5.1.2.1. Seksi Seleksi Widyaiswara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan seleksi calon widyaiswara di lingkungan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Instansi lainnya baik di Pusat maupun di Daerah. 5.1.2.2. Seksi Pengembangan Widyaiswara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana pengembangan widyaiswara dan pengembangan sistem informasi widyaiswara. 5.2.3. Sub Direktorat Evaluasi dan Penempatan Widyaiswara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pembinaan, evaluasi kinerja dan angka kredit informasi penempatan widyaiswara, serta pengembangan sistem informasi evaluasi dan pelaporan kinerja serta angka kredit Widyaiswara di Lingkungan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Instansi lainnya baik di Pusat maupun di Daerah.

6.

Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Tinggi Pimpinan Administrasi Nasional, terdiri dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan SPIMNAS Bidang Kepemimpinan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan SPIMNAS Bidang Teknik manajemen dan Kebijakan Pembangunan serta Balai Pendidikan dan Pelatihan Bahasa. 6.1. Pusdiklat SPIMNAS Bidang Kepemimpinan, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan program Pengembangan Eksekutif Nasional serta evaluasi, pemberian pelayanan informasi dan bahan pustaka di bidang administrasi Negara, dan pemberian bantuan teknis dan administrative kepada Pusat dan 23


kelompok jabatan fungsional di lingkungannya. Jabatan yang ada di Pusdiklat SPIMNAS Bidang Kepemimpinan terdiri dari : 6.1.1. Bagian Administrasi di Pusdiklat SPIMNAS Bidang Kepemimpinan mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan teknis dan administrastif kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya. Terdiri dari : 6.1.1.1. Subbagian Keuangan mempunyai tugas : melakukan penyiapan penyusunan anggaran, pengelolaan kas, perbendaharaan, pembukuan, dan verifikasi pelaksanaan anggaran pusat. 6.1.1.2. Subbagian tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan penyusunan laporan. 6.1.2. Bagian Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengelolaan, pelayanan, dokumentasi, serta publikasi informasi dan bahan pustaka di bidang administrasi negara, pengembangan, kerjasama antar perpustakaan, serta pembinaan jabatan fungsional di lingkungannya. 6.1.3. Bidang Akademis dan Pembinaan Alumni mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan bahan pengembnagan kurikulum dan bahan ajar Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan (Diklatpim) dan Program PEN, penyispan bahan pengendalian dan evaluasi pengembangan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) dan Program PEN, serta pembinaan alumni. Terdiri dari : 6.1.3.1. Subbidang Akademis : mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pengembangan kurikulum dan bahan ajar Pendidikan dan Pelatihan Kepempinan (Diklatpim) dan Program PEN, pengendalian dan evaluasi pengembangan kurikulum. 6.1.3.2. Subbidang Peserta dan Pembinaan Alumni : mempunyai tugas melakukan pendataan dan penyiapan bahan pemanggilan calon peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) dan Program PEN, penyiapan bahan monitoring dan evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) dan Program PEN. 24

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

6.1.4. Bidang Pengajaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana penyelenggaraan program pengajaran, pendidikan dan pelatihan di bidang kepemimpinan dan program PEN, serta penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan program pengajaran. 6.1.4.1. Subbidang Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana penyelenggaraan program pengajaran dan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) dan Program PEN. 6.1.4.2. Subbidang Evaluasi Pengajaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan program pengajaran Pendidikan dan Pelatihan Kepempinan (Diklatpim) dan Program PEN. 6.2. Pusat Diklat Teknis Manajemen Kebijakan dan Pembangunan (TMKP) mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyiapan ahan perumusan kebijakan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Teknik Manajemen, Fungsional, dan Kebijakan Pembangunan, evaluasi, dan pemberian bantuan teknis dan administrative kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya. Jabatan di Pusdiklat SPIMNAS Bidang TMKP terdiri dari:

6.2.1. Bidang Akademis (TMKP) mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan teknis dan administratif kepada Pusat dan Kelompok jabatan Fungsiona; di lingkungannya. 6.2.2. Bidang Pengajaran (TMKP) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana penyelenggaraan program pengajaran, Pendidikan dan Pelatihan Teknik Manajemen, Fungsional, dan Kebijakan Pembangunan serta penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan program pengajaran. 6.2.3. Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan teknis dan administrative kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya. 6.3.1. Balai Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bahasa bagi pegawai negeri sipil dan pegawai BUMN/BUMD dan instansi pemerintah lainnya. Jabatan struktural yang ada di Balai Bahasa, yaitu:


6.3.1.1. Kasubbag Tata Usaha Balai Bahasa mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, penjadualan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, administrasi akademik, penyiapan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, urusan ketatausahaan widyaiswara, urasan keuangan, penyusunan laporan kerja Balai.

7.

Inspektorat Mempunyai tugas membantu Kepala LAN dalam melaksanakan pengawasan dan membuat laporan hasil pengawasan di lingkungan LAN serta pemberian bantuan teknis dan administratif kepada inspektorat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya. 7.1 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian bantuan teknis dan administratif kepada inspektorat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya, penyusunan laporan hasil pengawasan, dan pelaksanaan bimbingan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya.

8.

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mempunyai tugas menyelenggarakan kajian/penelitian dan pengembangan di bidang administrasi negara dan pendidikan dan pelatihan aparatur negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Kepala LAN. PKP2A terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha b. Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur c. Bidang Kajian Manajemen Kebijakan, Pelayanan dan Otomasi Administrasi d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur e. Kelompok Jabatan Fungsional lainnya. 8.3. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis dan administratif kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya. 8.3.1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, suratmenyurat dan kearsipan. 8.3.2. Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan tata usaha kepegawaian, penyiapan bahan mutasi kepegawaian, pengembangan dan kesejahtaeraan pegawai, serta pelayanan rumah tangga, keamanan kantor, protokol dan humas, perlengkapan, dan perjalanan dinas.

26

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

8.3.3. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan tata usaha keuangan, penganggaran, verifikasi dan pembukuan. 8.4. Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan , pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur. 8.5. Bidang Kajian Manajemen Kebijakan, Pelayanan, dan Otomasi Administrasi mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, evaluasi pelaksanaan program dan kebijakan administrasi negara yang meliputi bidang pemerintahan umum, pembangunan, perekonomian negara, amanajemen kebijakan dan pelayanan, dan otomasi administrasi, serta pengelolaan dan pengembangan perpustakaan , dokumentasi dan publikasi administrasi. 8.6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan Pelataihan Prajabatan, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim), Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, serta pembinaan Diklat dan Widyaiswara yang meliputi sosialisasi, bimbingan, perkonsultasian, pemantauan dan pengendalian. Lembaga Administrasi Negara memiliki 4 (empat) PKP2A, yaitu PKP2A I Jatinangor, PKP2A II Makassar dan PKP2A III Samarinda, serta PKP2A IV Nangro Aceh Darussalam. Empat PKP2A ini mempunyai tugas dan fungsi yang sama termasuk dalam struktur organisasinya.

9.

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan gelar kesarjanaan dan pengembangan ilmu di bidang administrasi negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Kepala LAN. STIA terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha b. Bagian Akademik c. Kelompok Jabatan Fungsional lainnya. 9.3. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis dan administratif kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya.


9.3.1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, suratmenyurat dan kearsipan. 9.3.2. Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan tata usaha kepegawaian, penyiapan bahan mutasi kepegawaian, pengembangan dan kesejahtaeraan pegawai, serta pelayanan rumah tangga, keamanan kantor, protokol dan humas, perlengkapan, dan perjalanan dinas. 9.3.3. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan tata usaha keuangan, penganggaran, verifikasi dan pembukuan. Sesuai dengan judul dan ruang lingkup dalam Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Lembaga Administrasi Negara, maka deskripsi tugas sebagaimana penjelasan di atas akan dikelompokkan berdasarkan bidang-bidang pekerjaan/ rumpun pekerjaan yang mempunyai karakteristik yang sama. Pengelompokkan tersebut, tentunya akan memudahkan dalam penetapan standar kompetensi Jabatan struktural.

28

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

BAB IV

STANDAR KOMPETENSI JABATAN DI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA A. Model Standar Kompetensi Jabatan LAN Model Kompetensi LAN untuk Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV terdiri dari tiga unsur: Klasifikasi kompetensi berdasarkan jenis, indikator perilaku untuk masing-masing kompetensi, dan Skala Kemahiran atau Tingkat Kompetensi yang dibutuhkan oleh setiap pejabat struktural eselon II, III dan IV. Model Kompetensi Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV LAN terdiri dari: 1. Klasifikasi Kompetensi berdasarkan jenis dan definisinya, 2. Deskripsi masing-masing kompetensi berdasarkan indikator perilaku, dan 3. Skala Kemahiran atau Tingkat Kompetensi yang dibutuhkan oleh setiap pejabat struktural eselon II, III dan IV. 1. Jenis Kompetensi Klasifikasi ini menjabarkan jenis-jenis kompetensi yang sangat berbeda. a.

Kompetensi Dasar. Kompetensi Dasar/Pokok adalah kompetensi yang harus dimiliki atau dapat ditunjukkan oleh para pegawai yang akan menjadi pejabat struktural eselon II, III dan IV. Bila beberapa Kompetensi Pokok tersebut telah berada pada tataran tinggi sebelum memasuki golongan manajer tingkat menengah, maka Kompetensi Bidang/Generiklah yang akan ditingkatkan. Jadi Kompetensi Dasar/Pokok merupakan sebagian dari langkah-langkah mendasar yang dibutuhkan agar dapat menunjukkan Kompetensi Bidang/ Generik dengan baik. Kompetensi Dasar dapat dianggap sebagai kompetensi yang harus dikuasai sebelum melakukan Kompetensi Bidang untuk Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV. Kompetensi Dasar menjamin bahwa semua pejabat eselon II, III dan IV memiliki kemampuan dan keterampilan dasar prasyarat yang sama yang pada gilirannya akan mendukung kemampuan para manajer untuk bekerja sama dengan cara yang umum dengan pelanggan internal dan eksternal sesuai dengan Peraturan yang berlaku.


b. Kompetensi Bidang/ Manajerial/Generik Kompetensi Bidang/ Generik adalah kompetensi yang dibutuhkan oleh para pejabat eselon II, III dan IV untuk melaksanakan hampir seluruh tugas dan kegiatan Pelayanan Publik dalam organisasinya atau unitnya. Kompetensi ini tidak termasuk kompetensi jabatan khusus atau kompetensi profesional. c.

Kompetensi Khusus atau Unik Kompetensi Khusus atau Unik merupakan kompetensi yang spesifik untuk satu atau beberapa pegawai atau sekelompok kecil pegawai yang sedang melaksanakan fungsi khusus atau unik. Dengan kata lain kompetensi ini merupakan prasyarat teknis atau profesional yang mungkin hanya berlaku untuk satu jenis pekerjaan.

Kompetensi Dasar/Pokok untuk Pejabat Eselon II, III dan IV adalah sebagai berikut: Tabel 4. 1 Kompetensi Dasar/ Pokok Jabatan Struktural Kompetensi Dasar/ Pokok

Kode

Eselon II

1.

Pengelolaan Diri

PeDe

2.

Pemberian Pengaruh

3.

No.

Eselon III

Eselon IV

3

2

1

PePe

3

2

1

Integritas

INTG

3

2

1

4.

Fleksibilitas

FLEX

3

2

1

5.

Berfikir Kreatif

BKREA

3

2

1

6.


KORG

3

2

1

7.


PKEPT

3

2

1

Perbedaan standar kompetensi pokok antara jabatan sruktural satu dengan jabatan struktural lainnya ditentukan oleh tingkat kemahirannya. Makin tinggi jabatan struktural makin tinggi tingkat kemahiran kompetensinya. Begitupula untuk standar kompetensi manajerial dan khusus.

30

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

Kompetensi Bidang/ Generik bagi Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV dapat dilihat di tabel berikut ini: Tabel 4.2 Kompetensi Bidang/ Generik Jabatan Struktural No.

Kompetensi Bidang/Generik

Kode

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

1.

Pengelolaan Visi

VISIO

3

2

1

2.

Penyelarasan

ALIGN

3

2

1

3.

Pengelolaan SDM

MSDM

3

2

1

4.


PLANJ

3

2

1

5.


PPW

3

2

1

6.


KEBJ

3

2

1

7.

Perencanaan

PERN

3

2

1

8.

Pengelolaan program

M PROG

3

2

1

9.


ANGGR

3

2

1

10.


AKUNT

3

2

1

11.

Manajemen informasi

MINF

3

2

1

12.


JRNG

3

2

1

13.


QUAL

3

2

1

14.

Pengelolaan konflik

MKONF

3

2

1

15.


PRAG

3

2

1

16.

Pengelolaan Resiko

PRISK

3

2

1

17.

Negosiasi

NEG

3

2

1

18.

Bekerja dalam Tim

TWORK

3

2

1

19.


3

2

1

CUST

Kompetensi Khusus bagi Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV dapat dilihat di tabel berikut ini:


Tabel 4.3 Kompetensi Khusus Jabatan Struktural No.

Kompetensi Khusus

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

1.

Kajian

3

2

1

2.

Diklat

3

2

1

3.

Sekretariat

3

2

1

4.

STIA

3

2

1

2. Indikator Perilaku Setelah ditentukan jenis kompetensinya, maka langkah selanjutnya adalah menggambarkan indikator perilaku yang mencerminkan keseluruhan deskripsi kompetensi jabatan tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Indikator Perilaku: Menjelaskan gambaran kompetensi jabatan yang diharapkan. Setelah itu kemudian dibuatlah Skala Kemahiran. 3. Skala Kemahiran Skala Kemahiran dibagi menjadi tiga jenis tingkatan kemahiran sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini: Tabel 4.4 Tingkat Kemahiran Dasar Tingkat kemahiran yang dibutuhkan untuk mampu melaksanakan tugas pada tataran “pejabat baru” atau pegawai yang hanya dapat menangani kompetensi pada tataran dasar yang membutuhkan pengawasan dan pengarahan.

32

Kompeten

Mahir

Indikator perilaku yang dimiliki pegawai untuk melaksanakan kompetensi yang dibutuhkan pada tataran minimal. Kompetensi ini merupakan standar yang akan dicapai dalam program atau pelatihan atau upaya pembinaan peningkatan kemahiran

Indikator perilaku yang kompetensinya telah sepenuhnya dimiliki oleh pegawai untuk dapat bekerja tanpa pengawasan, mampu memberikan instruksi pada kompetensi tersebut kepada yang lain, dan mampu menerapkan kompetensi tersebut dalam berbagai situasi baru atau situasi yang berbeda.

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

B. Standar Kompetensi Jabatan LAN Dari hasil analisis kompetensi jabatan, maka dapat disusun standar kompetensi jabatan di lingkungan Lembaga Administrasi Negara. Format standar kompetensi jabatan LAN adalah sebagai berikut:

STANDAR KOMPETENSI JABATAN Nama Jabatan Eselon Unit Kerja eselon I

No

: : :

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

Kompetensi Dasar

Kompetensi Bidang

Kompetensi Khusus


1. Sekretariat Utama STANDAR KOMPETENSI JABATAN Nama Jabatan Eselon Unit Kerja eselon I

: : :

Kepala Biro Umum II – a Sekretariat Utama

No KOMPETENSI

Kompetensi Dasar Pengelolaan Diri Pemberian Pengaruh Integritas Fleksibilitas Berfikir Kreatif Komunikasi Organisasi Pengambilan Keputusan Kompetensi Bidang Pengelolaan Visi Penyelarasan Pengelolaan SDM Pembelajaran berkelanjutan Penugasan dan Pendelegasian wewenang Pengelolaan kebijakan Perencanaan Pengelolaan program Pengelolaan anggaran Pengelolaan akuntabilitas Manajemen informasi Membangun jejaring kerja Beorientasi pada kualitas Pengelolaan konflik Pengelolaan keberagaman Pengelolaan Resiko Negosiasi Bekerja dalam Tim Pelayanan berorientasi pada pelanggan Kompetensi Khusus Pemahaman Peraturan Kepegawaian Pemahaman Peraturan keuangan Manajemen Gedung Manajemen ATK

34

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi PePe INTG FLEX BKREA KORG PKEPT

3 3 3 3 3 3 3

VISIO ALIGN MSDM PLANJ PPW KEBJ PERN M PROG ANGGR AKUNT MINF JRNG QUAL MKONF PRAG P RISK NEG TWORK CUST

3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2

PPKepeg PPKeu MGED MATK

3 3 3 3

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Bagian Kepegawaian III – a Sekretariat Utama

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

2

Berfikir Kreatif

BKREA

2


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

2

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

3


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

2

Perencanaan

PERN

2

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

2

NEG

2

TWORK

3

CUST

3

KONSEL PPKepeg

3 3

Kompetensi Dasar Pengelolaan Diri

Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik

Negosiasi Bekerja dalam Tim Pelayanan berorientasi pada pelanggan Kompetensi Khusus Konseling Kepegawaian Pemahaman Peraturan Kepegawaian



No

: : :

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepegawaian IV – a Sekretariat Utama

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

2

Pemberian Pengaruh

PePe

2

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

2

Berfikir Kreatif

BKREA

2


KORG

2


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

2

Penyelarasan

ALIGN

2

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

2


KEBJ

1

Perencanaan

PERN

1

Pengelolaan program

M PROG

2


ANGGR

2


AKUNT

2

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

2


QUAL

2

MKONF

2


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

2

NEG

2

TWORK

2

CUST

2

KONSEL PPKepeg

2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik


36

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Sub Bagian Mutasi IV – a Sekretariat Utama

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

2

Pemberian Pengaruh

PePe

2

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

2


KORG

2


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

2

Penyelarasan

ALIGN

2

Pengelolaan SDM

MSDM

3


PLANJ

3


PPW

2


KEBJ

1

Perencanaan

PERN

1

Pengelolaan program

M PROG

2


ANGGR

2


AKUNT

2

Manajemen informasi

MINF

2


JRNG

2


QUAL

2

MKONF

2


PRAG

2

Pengelolaan Resiko

P RISK

2

NEG

2

TWORK

2

CUST

2

KONSEL PPKepeg

2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik




No

: : :

Kepala Sub Bagian Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai IV – a Sekretariat Utama

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

2

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

2

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

2


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

2

Penyelarasan

ALIGN

2

Pengelolaan SDM

MSDM

3


PLANJ

2


PPW

2


KEBJ

2

Perencanaan

PERN

1

Pengelolaan program

M PROG

2


ANGGR

1


AKUNT

2

Manajemen informasi

MINF

2


JRNG

2


QUAL

2

MKONF

2


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

2

NEG

2

TWORK

2

CUST

2

KONSEL PPKepeg

2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik


38

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Bagian Keuangan III – a Sekretariat Utama

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

2


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

2

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

2


PPW

3


KEBJ

2

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

2


ANGGR

3


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

2


QUAL

2

MKONF

2


PRAG

2

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

2

TWORK

2

CUST

2

Acount PPKeu

3 3


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik

Negosiasi Bekerja dalam Tim Pelayanan berorientasi pada pelanggan Kompetensi Khusus Akuntansi Pemahaman Peraturan keuangan



No

: : :

Kepala Sub Bagian Perbendaharaan IV – a Sekretariat Utama

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

2

Pemberian Pengaruh

PePe

2

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

2


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

2

Penyelarasan

ALIGN

2

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

2


PPW

2


KEBJ

2

Perencanaan

PERN

2

Pengelolaan program

M PROG

2


ANGGR

3


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

2


JRNG

2


QUAL

2

MKONF

2


PRAG

2

Pengelolaan Resiko

P RISK

2

NEG

2

TWORK

2

CUST

2

Acount PPKeu

2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik


40

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Sub Bagian Verifikasi IV – a Sekretariat Utama

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

2

Pemberian Pengaruh

PePe

2

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

2


KORG

2


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

2

Penyelarasan

ALIGN

2

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

2


PPW

1


KEBJ

1

Perencanaan

PERN

1

Pengelolaan program

M PROG

2


ANGGR


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

2


JRNG

2


QUAL

2

MKONF

2


PRAG

2

Pengelolaan Resiko

P RISK

2

NEG

1

TWORK

2

CUST

2

Acount PPKeu

2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik


3



No

: : :

Kepala Sub Bagian Akuntansi IV – a Sekretariat Utama

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

2

Pemberian Pengaruh

PePe

2

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

2


KORG

2


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

2

Penyelarasan

ALIGN

2

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

2


PPW

1


KEBJ

1

Perencanaan

PERN

1

Pengelolaan program

M PROG

2


ANGGR

3


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

2


JRNG

2


QUAL

2

MKONF

2


PRAG

2

Pengelolaan Resiko

P RISK

2

NEG

1

TWORK

2

CUST

2

Account PPKeu

2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik


42

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan III – a Sekretariat Utama

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

2


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

2

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

2


PPW

3


KEBJ

2

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

2


ANGGR

3


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

2


QUAL

2

MKONF

2


PRAG

2

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

2

TWORK

2

CUST

2

MGED MATK

3 3


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik

Negosiasi Bekerja dalam Tim Pelayanan berorientasi pada pelanggan Kompetensi Khusus Manajemen Gedung Manajemen ATK



No

: : :

Kepala Sub Bagian Rumah Tangga IV – a Sekretariat Utama

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

2

Pemberian Pengaruh

PePe

2

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

2


KORG

2


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

2

Penyelarasan

ALIGN

2

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

2


PPW

1


KEBJ

1

Perencanaan

PERN

1

Pengelolaan program

M PROG

2


ANGGR

3


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

2


JRNG

2


QUAL

2

MKONF

2


PRAG

2

Pengelolaan Resiko

P RISK

2

NEG

1

TWORK

2

CUST

2

MGED

2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik

Negosiasi Bekerja dalam Tim Pelayanan berorientasi pada pelanggan Kompetensi Khusus Manajemen Gedung

44

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Sub Bagian Pengelola Kampus IV – a Sekretariat Utama

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

2

Pemberian Pengaruh

PePe

2

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

2


KORG

2


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

2

Penyelarasan

ALIGN

2

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

2


PPW

1


KEBJ

1

Perencanaan

PERN

1

Pengelolaan program

M PROG

2


ANGGR

3


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

2


JRNG

2


QUAL

2

MKONF

2


PRAG

2

Pengelolaan Resiko

P RISK

2

NEG

1

TWORK

2

CUST

2

MGED

2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik

Negosiasi Bekerja dalam Tim Pelayanan berorientasi pada pelanggan Kompetensi Khusus Manajemen Gedung



No

: : :

Kepala Sub Bagian Penatausahaan Barang milik Negara IV – a Sekretariat Utama

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

2

Pemberian Pengaruh

PePe

2

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

2


KORG

2


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

2

Penyelarasan

ALIGN

2

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

2


PPW

1


KEBJ

1

Perencanaan

PERN

1

Pengelolaan program

M PROG

2


ANGGR

3


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

2


JRNG

2


QUAL

2

MKONF

2


PRAG

2

Pengelolaan Resiko

P RISK

2

NEG

1

TWORK

2

CUST

2

MGED MATK

2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik

Negosiasi Bekerja dalam Tim Pelayanan berorientasi pada pelanggan Kompetensi Khusus Manajemen Gedung Manajemen ATK

46

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Perjalanan IV – a Sekretariat Utama

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

2

Pemberian Pengaruh

PePe

2

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

2


KORG

2


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

2

Penyelarasan

ALIGN

2

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

2


PPW

1


KEBJ

1

Perencanaan

PERN

1

Pengelolaan program

M PROG

2


ANGGR

3


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

2


JRNG

2


QUAL

2

MKONF

2


PRAG

2

Pengelolaan Resiko

P RISK

2

NEG

1

TWORK

2

CUST

2

MATK

2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik

Negosiasi Bekerja dalam Tim Pelayanan berorientasi pada pelanggan Kompetensi Khusus Manajemen ATK



No

: : :

Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan III – a Sekretariat Utama

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

2

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

2


PPW

3


KEBJ

2

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

2


ANGGR

3


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

2


QUAL

2

MKONF

2


PRAG

2

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

2

TWORK

2

CUST

2

MARS PROT

3 3


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik

Negosiasi Bekerja dalam Tim Pelayanan berorientasi pada pelanggan Kompetensi Khusus Manajemen Arsip Protokol

48

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Sub Bagian Protokol IV – a Sekretariat Utama

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

2

Pemberian Pengaruh

PePe

2

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

2


KORG

2


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

2

Penyelarasan

ALIGN

2

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

2


PPW

1


KEBJ

1

Perencanaan

PERN

1

Pengelolaan program

M PROG

2


ANGGR

3


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

2


JRNG

2


QUAL

2

MKONF

2


PRAG

2

Pengelolaan Resiko

P RISK

2

NEG

1

TWORK

2

CUST

2

PROT

2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik

Negosiasi Bekerja dalam Tim Pelayanan berorientasi pada pelanggan Kompetensi Khusus Protokol



No

: : :

Kepala Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi IV – a Sekretariat Utama

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

2

Pemberian Pengaruh

PePe

2

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

2


KORG

2


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

2

Penyelarasan

ALIGN

2

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

2


PPW

1


KEBJ

1

Perencanaan

PERN

1

Pengelolaan program

M PROG

2


ANGGR

3


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

2


JRNG

2


QUAL

2

MKONF

2


PRAG

2

Pengelolaan Resiko

P RISK

2

NEG

1

TWORK

2

CUST

2

MARS

2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik

Negosiasi Bekerja dalam Tim Pelayanan berorientasi pada pelanggan Kompetensi Khusus Manajemen Arsip

50

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah III – a Sekretariat Utama

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

2

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

2


PPW

3


KEBJ

2

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

2


ANGGR

3


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

2


QUAL

2

MKONF

2


PRAG

2

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

2

TWORK

2

CUST

2

MBARJ

3


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik

Negosiasi Bekerja dalam Tim Pelayanan berorientasi pada pelanggan Kompetensi Khusus Manajemen Pengadaan Barjas



No

: : :

Kepala Sub Bagian Layanan Barjas Satu IV – a Sekretariat Utama

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

2

Pemberian Pengaruh

PePe

2

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

2


KORG

2


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

2

Penyelarasan

ALIGN

2

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

2


PPW

1


KEBJ

1

Perencanaan

PERN

1

Pengelolaan program

M PROG

2


ANGGR

3


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

2


JRNG

2


QUAL

2

MKONF

2


PRAG

2

Pengelolaan Resiko

P RISK

2

NEG

1

TWORK

2

CUST

2

MBARJ

2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik


52

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Sub Bagian Layanan Barjas Dua IV – a Sekretariat Utama

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

2

Pemberian Pengaruh

PePe

2

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

2


KORG

2


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

2

Penyelarasan

ALIGN

2

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

2


PPW

1


KEBJ

1

Perencanaan

PERN

1

Pengelolaan program

M PROG

2


ANGGR

3


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

2


JRNG

2


QUAL

2

MKONF

2


PRAG

2

Pengelolaan Resiko

P RISK

2

NEG

1

TWORK

2

CUST

2

MBARJ

2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik




No

: : :

Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Kerjasama II – a Sekretariat Utama

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

PRUU FMOU PPREN

3 3 3


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik

Negosiasi Bekerja dalam Tim Pelayanan berorientasi pada pelanggan Kompetensi Khusus Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangan Penyusunan konsep Naskah Perjanjian Kerjasama Penyusunan dan Pengintegrasian rencana Program dan Kegiatan

54

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan III – a Sekretariat Utama

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

2


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

2

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

2

MKONF

2


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

2

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

PPREN

3

PPLAP

3


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik

Negosiasi Bekerja dalam Tim Pelayanan berorientasi pada pelanggan Kompetensi Khusus Penyusunan dan Pengintegrasian rencana Program dan Kegiatan Penyusunan dan Pengintegrasian Laporan Program dan Kegiatan



No

: : :

Kepala Sub Bagian Perencanaan IV – a Sekretariat Utama

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

2

Pemberian Pengaruh

PePe

2

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

2


KORG

2


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

2

Penyelarasan

ALIGN

2

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

2


PPW

1


KEBJ

2

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

2


ANGGR

2


AKUNT

2

Manajemen informasi

MINF

2


JRNG

2


QUAL

2

MKONF

2


PRAG

2

Pengelolaan Resiko

P RISK

2

NEG

2

TWORK

2

CUST

2

PPREN

2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik

Negosiasi Bekerja dalam Tim Pelayanan berorientasi pada pelanggan Kompetensi Khusus Penyusunan dan Pengintegrasian rencana Program dan Kegiatan

56

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Sub Bagian Pelaporan IV – a Sekretariat Utama

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

2

Pemberian Pengaruh

PePe

2

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

2


KORG

2


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

2

Penyelarasan

ALIGN

2

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

2


PPW

1


KEBJ

2

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

2


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

2


JRNG

2


QUAL

2

MKONF

2


PRAG

2

Pengelolaan Resiko

P RISK

2

NEG

2

TWORK

2

CUST

2

PPLAP

2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik

Negosiasi Bekerja dalam Tim Pelayanan berorientasi pada pelanggan Kompetensi Khusus Penyusunan dan Pengintegrasian Laporan Program dan Kegiatan



No

: : :

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi III – a Sekretariat Utama

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

2


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

2

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

2

MKONF

2


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

2

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

PRUU PPBH PDPIH

3 3 3

PKPDLN PAEPK

3 3


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik

Negosiasi Bekerja dalam Tim Pelayanan berorientasi pada pelanggan Kompetensi Khusus Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangan Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum Penyusunan Dokumentasi dan Penyajian Informasi Hukum Pertimbanagn Kontrak Perjanjian Dalam dan Luar Negeri Penelahaan Analisis, Evaluasi dan Penataan Kelembagaan

58

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan IV – a Sekretariat Utama

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

2

Pemberian Pengaruh

PePe

2

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

2


KORG

2


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

2

Penyelarasan

ALIGN

2

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

2


PPW

1


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

2

Pengelolaan program

M PROG

2


ANGGR

2


AKUNT

2

Manajemen informasi

MINF

2


JRNG

2


QUAL

2

MKONF

2


PRAG

2

Pengelolaan Resiko

P RISK

2

NEG

2

TWORK

2


CUST

2

Kompetensi Khusus Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangan

PRUU

2

Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum

PPBH

2

Penyusunan Dokumentasi dan Penyajian Informasi Hukum Pertimbanagn Kontrak Perjanjian Dalam dan Luar Negeri

PDPIH


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik

Negosiasi Bekerja dalam Tim

PKPDLN

2 2



No

: : :

Kepala Sub Bagian Organisasi IV – a Sekretariat Utama

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

2

Pemberian Pengaruh

PePe

2

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

2


KORG

2


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

2

Penyelarasan

ALIGN

2

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

2


PPW

1


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

2

Pengelolaan program

M PROG

2


ANGGR

2


AKUNT

2

Manajemen informasi

MINF

2


JRNG

2


QUAL

2

MKONF

2


PRAG

2

Pengelolaan Resiko

P RISK

2

NEG

2

TWORK

2

CUST

2

PDPIH

2

PKPDLN PAEPK

2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik

Negosiasi Bekerja dalam Tim Pelayanan berorientasi pada pelanggan Kompetensi Khusus Penyusunan Dokumentasi dan Penyajian Informasi Hukum Pertimbanagn Kontrak Perjanjian Dalam dan Luar Negeri Penelahaan Analisis, Evaluasi dan Penataan Kelembagaan

60

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Bagian Administrasi Kerjasama Luar Negeri III – a Sekretariat Utama

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

2

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

2

MKONF

2


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

2

NEG

3

TWORK

3

CUST

3

KBAHASA KMOU FKERMA

3 3 3


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik

Negosiasi Bekerja dalam Tim Pelayanan berorientasi pada pelanggan Kompetensi Khusus Kemampuan Bahasa Asing Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama Fasilitasi Penandatanganan Kerjasama



No

: : :

Kepala Sub Bagian Kerjasama Bilateral IV – a Sekretariat Utama

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

2

Pemberian Pengaruh

PePe

2

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

2


KORG

2


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

2

Penyelarasan

ALIGN

2

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

2


PPW

1


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

2

Pengelolaan program

M PROG

2


ANGGR

2


AKUNT

2

Manajemen informasi

MINF

2


JRNG

3


QUAL

2

MKONF

2


PRAG

2

Pengelolaan Resiko

P RISK

2

NEG

2

TWORK

2

CUST

2

KBAHASA

2

KMOU

2

FKERMA

2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik


62

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Sub Bagian Kerjasama Multilateral IV – a Sekretariat Utama

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

2

Pemberian Pengaruh

PePe

2

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

2


KORG

2


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

2

Penyelarasan

ALIGN

2

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

2


PPW

1


KEBJ

2

Perencanaan

PERN

2

Pengelolaan program

M PROG

2


ANGGR

2


AKUNT

2

Manajemen informasi

MINF

2


JRNG

3


QUAL

2

MKONF

2


PRAG

2

Pengelolaan Resiko

P RISK

2

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

KBAHASA

2

KMOU

2

FKERMA

2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik




No

: : :

Kepala Bagian Humas dan Publikasi III – a Sekretariat Utama

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

2


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

2

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

2

MKONF

2


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

2

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

PR PUBL

3 3


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik

Negosiasi Bekerja dalam Tim Pelayanan berorientasi pada pelanggan Kompetensi Khusus Kehumasan Kepublikasian

64

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat IV – a Sekretariat Utama

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

2

Pemberian Pengaruh

PePe

2

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

2


KORG

2


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

2

Penyelarasan

ALIGN

2

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

2


PPW

1


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

2

Pengelolaan program

M PROG

2


ANGGR

2


AKUNT

2

Manajemen informasi

MINF

2


JRNG

2


QUAL

2

MKONF

2


PRAG

2

Pengelolaan Resiko

P RISK

2

NEG

2

TWORK

2

CUST

2

PR

2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik

Negosiasi Bekerja dalam Tim Pelayanan berorientasi pada pelanggan Kompetensi Khusus Kehumasan



No

: : :

Kepala Sub Bagian Publikasi IV – a Sekretariat Utama

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

2

Pemberian Pengaruh

PePe

2

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

2


KORG

2


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

2

Penyelarasan

ALIGN

2

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

2


PPW

1


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

2

Pengelolaan program

M PROG

2


ANGGR

2


AKUNT

2

Manajemen informasi

MINF

2


JRNG

2


QUAL

2

MKONF

2


PRAG

2

Pengelolaan Resiko

P RISK

2

NEG

2

TWORK

2

CUST

2

PUBL

2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik

Negosiasi Bekerja dalam Tim Pelayanan berorientasi pada pelanggan Kompetensi Khusus Kepublikasian

66

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

2. Deputi Bidang Kajian Kinerja KLB dan SDA STANDAR KOMPETENSI JABATAN Nama Jabatan Eselon Unit Kerja eselon I

No

: : :

Kepala Pusat Kajian Kinerja SDA II – a Deputi I

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

Pengelolaan Diri

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

Mpen PeKaj Penul Subs

3 3 3 3

Kompetensi Dasar

Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik

Negosiasi Bekerja dalam Tim Pelayanan berorientasi pada pelanggan Kompetensi Khusus Metodologi Penelitian Pengelolaan Kajian Penulisan karya ilmiah Substansi Unit



No

: : :

Kepala Bagian Administrasi Pusat Kajian Kinerja SDA III – a Deputi I

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

2


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

2

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

3


PLANJ

2


PPW

2


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

2

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

2

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

2

TWORK

2

CUST

2


3 3 3 3


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik


68

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan II – a Deputi I

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2


3 3 3 3


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik




No

: : :

Kepala Bagian Administrasi Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan III – a Deputi I

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

2


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

2

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

3


PLANJ

2


PPW

2


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

2

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

2

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

2

TWORK

2

CUST

2


3 3 3 3


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik


70

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah II – a Deputi I

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2


3 3 3 3


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik




No

: : :

Kepala Bagian Administrasi Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah III – a Deputi I

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

2


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

2

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

3


PLANJ

2


PPW

2


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

2

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

2

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

2

TWORK

2

CUST

2


3 3 3 3


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik


72

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

3.Deputi Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan STANDAR KOMPETENSI JABATAN Nama Jabatan Eselon Unit Kerja eselon I

No

: : :

Kepala Pusat Kajian Manajemen Kebijakan II – a Deputi II

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2


3 3 3 3


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik




No

: : :

Kepala Bagian Administrasi Pusat Kajian Manajemen Kebijakan III – a Deputi II

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

2


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

2

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

3


PLANJ

2


PPW

2


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

2

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

2

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

2

TWORK

2

CUST

2


3 3 3 3


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik


74

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Pusat Kajian Manajemen Pelayanan II – a Deputi II

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2


3 3 3 3


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik




No

: : :

Kepala Bagian Administrasi Pusat Kajian Manajemen Pelayanan III – a Deputi II

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

2


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

2

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

3


PLANJ

2


PPW

2


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

2

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

2

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

2

TWORK

2

CUST

2


3 3 3 3


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik


76

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

4. Deputi Bidang Peneliitian dan Pengembangan Administrasi Pembangunan dan Otomasi Administrasi Negara STANDAR KOMPETENSI JABATAN Nama Jabatan Eselon Unit Kerja eselon I

No

: : :

Kepala Pusat Kajian Administrasi Internasional II – a Deputi III

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2


3 3 3 3


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik




No

: : :

Kepala Bagian Administrasi Pusat Kajian Administrasi Internasional III – a Deputi III

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

2


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

2

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

3


PLANJ

2


PPW

2


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

2

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

2

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

2

TWORK

2

CUST

2


3 3 3 3


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik


78

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

STANDAR KOMPETENSI JABATAN Nama Jabatan

:

Eselon Unit Kerja eselon I

: :

No

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Informasi dan Otomasi Administrasi Negara II – a Deputi III

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2


3 3 3 3


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik




:


: :

No

Kepala Bagian Administrasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Informasi dan Otomasi Administrasi Negara III – a Deputi III

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

2


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

2

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

3


PLANJ

2


PPW

2


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

2

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

2

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

2

TWORK

2

CUST

2


3 3 3 3


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik


80

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara II – a Deputi III

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2


3 3 3 3


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik




No

: : :

Kepala Bagian Administrasi Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara III – a Deputi III

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

2


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

2

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

3


PLANJ

2


PPW

2


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

2

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

2

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

2

TWORK

2

CUST

2


3 3 3 3


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik


82

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

5. Deputi Bidang Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur STANDAR KOMPETENSI JABATAN Nama Jabatan Eselon Unit Kerja eselon I

No

: : :

Direktorat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II – a Deputi IV

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

3


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

2

Perencanaan

PERN

2

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

PSUBSTD DEKEBD MONEV MDIK

3 3 3 3


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik

Negosiasi Bekerja dalam Tim Pelayanan berorientasi pada pelanggan Kompetensi Khusus Pengelolaan Substansi Diklat Desain Kebutuhan DIklat Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pelaksanaan Pelatihan



:


: :

No

Kepala Bagian Administrasi Direktorat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III – a Deputi IV

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

MARK DEKEBD MONEV

2 2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik

Negosiasi Bekerja dalam Tim Pelayanan berorientasi pada pelanggan Kompetensi Khusus Marketing Desain Kebutuhan DIklat Monitoring dan Evaluasi

84

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Sub Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Struktural III – a Deputi IV

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2


3 2 2 3


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik




No

: : :

Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan Prajab dan Ujian Dinas IV – a Deputi IV

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2


2 2 2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik


86

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan IV – a Deputi IV

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2


2 2 2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik




No

: : :

Kepala Seksi Akreditasi, Sertifikasi dan SIDA IV – a Deputi IV

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2


2 2 2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik


88

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Sub Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional III – a Deputi IV

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2


3 3 2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik




No

: : :

Direktorat Pembinaan Widyaiswara II – a Deputi IV

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

3


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

2

Perencanaan

PERN

2

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2


3 3 3 3


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik


90

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Bagian Administrasi Direktorat Pembinaan Widyaiswara III – a Deputi IV

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

MARK DEKEBD MONEV MDIK

2 2 2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik

Negosiasi Bekerja dalam Tim Pelayanan berorientasi pada pelanggan Kompetensi Khusus Marketing Desain Kebutuhan DIklat Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pelaksanaan Pelatihan



No

: : :

Kepala Sub Direktorat Seleksi dan Pengembangan Widyaiswara III – a Deputi IV

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2


2 2 2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik


92

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Seksi Seleksi Widyaiswara IV – a Deputi IV

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2


2 2 2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik




No

: : :

Kepala Seksi Pengembangan Widyaiswara IV – a Deputi IV

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2


2 2 2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik


94

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Sub Direktorat Evaluasi dan Penempatan Widyaiswara III – a Deputi IV

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2


2 2 2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik



10. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Tinggi Pimpinan Administrasi Nasional (SPIMNAS) STANDAR KOMPETENSI JABATAN Nama Jabatan Eselon Unit Kerja eselon I

No

: : :

Kepala Pusat Diklat Spimnas Bidang Kepemimpinan II – a Deputi V

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

3


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

2

Perencanaan

PERN

2

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2


3 3 3 3


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik


96

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Bagian Administrasi Pusdikat Spimnas Bidang Kepemimpinan III – a Deputi V

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2


2 2 2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik




No

: : :

Kepala Sub Bagian Keuangan Pusdikat Spimnas Bidang Kepemimpinan IV – a Deputi V

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

Acount PPKeu

2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik


98

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


:


: :

No

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdikat Spimnas Bidang Kepemimpinan IV – a Deputi V

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

MDIK

2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik

Negosiasi Bekerja dalam Tim Pelayanan berorientasi pada pelanggan Kompetensi Khusus Pengelolaan Pelaksanaan Pelatihan



:


: :

No

Kepala Bidang Akademis dan Pembinaan Alumni Pusdikat Spimnas Bidang Kepemimpinan III – a Deputi V

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2


2 2 2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik

Negosiasi Bekerja dalam Tim Pelayanan berorientasi pada pelanggan Kompetensi Khusus Pengelolaan Substansi Diklat Desain Kebutuhan DIklat Monitoring dan Evaluasi Diklat Pengelolaan Pelaksanaan Pelatihan

100

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Sub Bidang Akademis Pusdikat Spimnas Bidang Kepemimpinan IV – a Deputi V

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2


2 2 1 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik

Negosiasi Bekerja dalam Tim Pelayanan berorientasi pada pelanggan Kompetensi Khusus Pengelolaan Substansi Diklat Desain Kebutuhan Diklat Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pelaksanaan Pelatihan



:


: :

No

Kepala Sub Bidang Peserta dan Pembinaan Alumni Pusdikat Spimnas Bidang Kepemimpinan IV – a Deputi V

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2


CUST

2

Kompetensi Khusus Pengelolaan Database Kepesertaan dan Alumni Monitoring dan Evaluasi

PDPA MONEV

2 1


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik

Negosiasi Bekerja dalam Tim

102

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Bidang Pengajaran Pusdikat Spimnas III – a Deputi V

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2


2 2 2 3


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik




No

: : :

Kepala Sub Bidang Perencanaan Program Pusdikat Spimnas IV – a Deputi V

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2


2 2 2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik


104

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Sub Bidang Evaluasi Pengajaran Pusdikat Spimnas IV – a Deputi V

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2


1 1 2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik



7. Inspektorat STANDAR KOMPETENSI JABATAN Nama Jabatan Eselon Unit Kerja eselon I

No

: : :

Inspektorat II – a Sekretariat Utama

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

Pengelolaan Diri

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

3


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

2

Perencanaan

PERN

2

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

MDIK PeKaj PPKeu Mbarj

3 3 3 3

Account Adit

3 3

Kompetensi Dasar

Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik

Negosiasi Bekerja dalam Tim Pelayanan berorientasi pada pelanggan Kompetensi Khusus Pengelolaan Pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan Pelaksanaan Pengkajian Pengelolaan Peraturan Pengelolaan Keuangan Pemahaman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Pemahaman Akuntansi Auditing

106

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat IV – a Sekretariat Utama

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

Acount PPKeu Audit

2 2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik

Negosiasi Bekerja dalam Tim Pelayanan berorientasi pada pelanggan Kompetensi Khusus Akuntansi Pemahaman Peraturan keuangan Auditing


8.Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur STANDAR KOMPETENSI JABATAN Nama Jabatan

:

Eselon

:

No

Kepala Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Jatinangor II – a

KOMPETENSI

Kompetensi Dasar Pengelolaan Diri Pemberian Pengaruh Integritas Fleksibilitas Berfikir Kreatif Komunikasi Organisasi Pengambilan Keputusan Kompetensi Bidang Pengelolaan Visi Penyelarasan Pengelolaan SDM Pembelajaran berkelanjutan Penugasan dan Pendelegasian wewenang Pengelolaan kebijakan Perencanaan Pengelolaan program Pengelolaan anggaran Pengelolaan akuntabilitas Manajemen informasi Membangun jejaring kerja Beorientasi pada kualitas Pengelolaan konflik Pengelolaan keberagaman Pengelolaan Resiko Negosiasi Bekerja dalam Tim Pelayanan berorientasi pada pelanggan Kompetensi Khusus Pemahaman Peraturan Kepegawaian Penyusunan dan Pengintegrasian rencana Program dan Kegiatan Pemahaman Peraturan keuangan Pengelolaan Administarsi Kajian Pengelolaan Pelaksanaan Pelatihan

108

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN


3 3 3 3 3 3 2


3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2

PPKepeg PPREN

3 2

PPKeu PeKaj MDIK

3 3 3

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

STANDAR KOMPETENSI JABATAN Nama Jabatan Eselon Unit Kerja eselon II

No

: : :

Kepala Bagian Tata Usaha III – a Kepala PKP2A I Jatinangor

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

PPKepeg PPREN

3 3

PPKeu

2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik

Negosiasi Bekerja dalam Tim Pelayanan berorientasi pada pelanggan Kompetensi Khusus Pemahaman Peraturan Kepegawaian Penyusunan dan Pengintegrasian rencana Program dan Kegiatan Pemahaman Peraturan keuangan



No

: : :

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum IV – a Kepala PKP2A I Jatinangor

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

KONSEL PPKepeg MGED MATK

2 2 2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik

Negosiasi Bekerja dalam Tim Pelayanan berorientasi pada pelanggan Kompetensi Khusus Konseling Kepegawaian Pemahaman Peraturan Kepegawaian Pengelolaan Gedung Pengelolaan ATK

110

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan IV – a Kepala PKP2A I Jatinangor

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

PPREN

2

PPLAP

2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik




No

: : :

Kepala Sub Bagian Keuangan IV – a Kepala PKP2A I Jatinangor

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

Acount PPKeu

2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik


112

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


:

Eselon Unit Kerja eselon II

: :

No

Kepala Bidang Kajian Manajemen Kebijakan, Pelayanan dan Otomasi Administrasi Negara III – a Kepala PKP2A I Jatinangor

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2


2 2 2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik

Negosiasi Bekerja dalam Tim Pelayanan berorientasi pada pelanggan Kompetensi Khusus Metodologi Penelitian Pengelolaan Administarsi Kajian Penulisan karya ilmiah Substansi Unit



No

: : :

Kepala Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur III – a Kepala PKP2A I Jatinangor

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2


2 2 2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik


114

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III – a Kepala PKP2A I Jatinangor

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2


2 2 2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik




:


: :

No

Kepala Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Makassar II – a Kepala LAN

KOMPETENSI


116

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN


3 3 3 3 3 3 2

VISIO ALIGN MSDM PLANJ PPW KEBJ PERN M PROG ANGGR AKUNT MINF JRNG QUAL MKONF PRAG P RISK NEG TWORK

3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2

CUST

2

PPKepeg PPREN

3 2

PPKeu PeKaj MDIK

3 3 3

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Bagian Tata Usaha III – a Kepala PKP2A II Makassar

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

PPKepeg PPREN

3 3

PPKeu

2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik




No

: : :

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum IV – a Kepala PKP2A II Makassar

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2


2 2 2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik


118

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan IV – a Kepala PKP2A II Makassar

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

PPREN

2

PPLAP

2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik




No

: : :

Kepala Sub Bagian Keuangan IV – a Kepala PKP2A II Makassar

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

Acount PPKeu

2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik


120

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


:

Eselon Unit Kerja eselon II

: :

No

Kepala Bidang Kajian Manajemen Kebijakan, Pelayanan dan Otomasi Administrasi Negara III – a Kepala PKP2A II Makassar

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2


2 2 2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik




No

: : :

Kepala Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur III – a Kepala PKP2A II Makassar

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2


2 2 2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik


122

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III – a Kepala PKP2A II Makassar

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2


2 2 2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik




:


: :

No

Kepala Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Samarinda II – a Kepala LAN

KOMPETENSI


124

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN


3 3 3 3 3 3 2


3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2

PPKepeg PPREN

3 2

PPKeu PeKaj MDIK

3 3 3

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Bagian Tata Usaha III – a Kepala PKP2A III Samarinda

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

PPKepeg PPREN

3 3

PPKeu

2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik




No

: : :

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum IV – a Kepala PKP2A III Samarinda

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2


2 2 2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik


126

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan IV – a Kepala PKP2A III Samarinda

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

PPREN

2

PPLAP

2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik




No

: : :

Kepala Sub Bagian Keuangan IV – a Kepala PKP2A III Samarinda

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

Acount PPKeu

2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik


128

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Bidang Kajian Kinerja Aparatur III – a Kepala PKP2A III Samarinda

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2


2 2 2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik

Negosiasi Bekerja dalam Tim Pelayanan berorientasi pada pelanggan Kompetensi Khusus Metodologi Penelitian Pengelolaan Administrasi Kajian Penulisan karya ilmiah Substansi Unit



No

: : :

Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III – a Kepala PKP2A III Samarinda

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2


2 2 2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik


130

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


:


: :

No

Kepala Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV Nangroe Aceh Darussalam II – a Kepala LAN

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

3


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

2

Perencanaan

PERN

2

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

PPKepeg PPREN

3 2

PPKeu PeKaj MDIK

3 3 3


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik

Negosiasi Bekerja dalam Tim Pelayanan berorientasi pada pelanggan Kompetensi Khusus Pemahaman Peraturan Kepegawaian Penyusunan dan Pengintegrasian rencana Program dan Kegiatan Pemahaman Peraturan keuangan Pengelolaan Administarsi Kajian Pengelolaan Pelaksanaan Pelatihan



No

: : :

Kepala Bagian Tata Usaha III – a Kepala PKP2A IV Nangroe Aceh Darussalam

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

Acount PPKeu

3 3


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik


132

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum IV – a Kepala PKP2A IV Nangroe Aceh Darussalam

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2


2 2 2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik




No

: : :

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan IV – a Kepala PKP2A IV Nangroe Aceh Darussalam

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

PPREN

2

PPLAP

2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik


134

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Sub Bagian Keuangan IV – a Kepala PKP2A IV Nangroe Aceh Darussalam

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

Acount PPKeu

3 3


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik




No

: : :

Kepala Bidang Kajian Aparatur III – a Kepala PKP2A IV Nangroe Aceh Darussalam

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2


2 2 2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik

Negosiasi Bekerja dalam Tim Pelayanan berorientasi pada pelanggan Kompetensi Khusus Metodologi Penelitian Pengelolaan Administrasi Kajian Penulisan karya ilmiah Substansi Unit

136

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III – a Kepala PKP2A IV Nangroe Aceh Darussalam

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2


2 2 2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik



9.Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STANDAR KOMPETENSI JABATAN Nama Jabatan Eselon Unit Kerja eselon II

No

: : :

Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan III – a Ketua STIA LAN Jakarta

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

PAkPen PMhs

3 3


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik

Negosiasi Bekerja dalam Tim Pelayanan berorientasi pada pelanggan Kompetensi Khusus Pengelolaan Akademik Pendidikan Pengelolaan Kemahasiswaan

138

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kerjasama IV – a Ketua STIA LAN Jakarta

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

PAkPen

2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik

Negosiasi Bekerja dalam Tim Pelayanan berorientasi pada pelanggan Kompetensi Khusus Pengelolaan Akademik Pendidikan



No

: : :

Kepala Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan IV – a Ketua STIA LAN Jakarta

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

PMhs

2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik

Negosiasi Bekerja dalam Tim Pelayanan berorientasi pada pelanggan Kompetensi Khusus Pengelolaan Kemahasiswaan

140

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Bagian Administrasi Umum III – a Ketua STIA LAN Jakarta

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

KONSEL PPKepeg MGED MATK Acount PPKeu

3 3 2 2 3 3


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik

Negosiasi Bekerja dalam Tim Pelayanan berorientasi pada pelanggan Kompetensi Khusus Konseling Kepegawaian Pemahaman Peraturan Kepegawaian Pengelolaan Gedung Pengelolaan ATK Akuntansi Pemahaman Peraturan keuangan



No

: : :

Kepala Sub Bagian Kepegawaian IV – a Ketua STIA LAN Jakarta

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

KONSEL PPKepeg

2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik


142

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Sub Bagian Keuangan IV – a Ketua STIA LAN Jakarta

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

Acount PPKeu

2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik




No

: : :

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga IV – a Ketua STIA LAN Jakarta

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

MGED MATK

2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik

Negosiasi Bekerja dalam Tim Pelayanan berorientasi pada pelanggan Kompetensi Khusus Pengelolaan Gedung Pengelolaan ATK

144

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan III – a Ketua STIA LAN Bandung

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

PAkPen PMhs

3 3


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik




No

: : :

Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kerjasama IV – a Ketua STIA LAN Bandung

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

PAkPen

2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik


146

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan IV – a Ketua STIA LAN Bandung

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

PMhs

2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik




No

: : :

Kepala Bagian Administrasi Umum III – a Ketua STIA LAN Bandung

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2


3 3 2 2 3 3


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik


148

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Sub Bagian Kepegawaian IV – a Ketua STIA LAN Bandung

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

KONSEL PPKepeg

2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik




No

: : :

Kepala Sub Bagian Keuangan IV – a Ketua STIA LAN Bandung

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

Acount PPKeu

2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik


150

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga IV – a Ketua STIA LAN Bandung

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

MGED MATK

3 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik




No

: : :

Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan III – a Ketua STIA LAN Makassar

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

PAkPen PMhs

3 3


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik


152

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kerjasama IV – a Ketua STIA LAN Makassar

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

PAkPen

2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik




No

: : :

Kepala Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan IV – a Ketua STIA LAN Makassar

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

PMhs

2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik


154

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Bagian Administrasi Umum III – a Ketua STIA LAN Makassar

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2


3 3 2 2 3 3


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik




No

: : :

Kepala Sub Bagian Kepegawaian IV – a Ketua STIA LAN Makassar

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

KONSEL PPKepeg

2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik


156

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI


No

: : :

Kepala Sub Bagian Keuangan IV – a Ketua STIA LAN Makassar

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

Acount PPKeu

2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik




No

: : :

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga IV – a Ketua STIA LAN Makassar

KOMPETENSI

KODE

TINGKAT KEMAHIRAN

PeDi

3

Pemberian Pengaruh

PePe

3

Integritas

INTG

3

Fleksibilitas

FLEX

3

Berfikir Kreatif

BKREA

3


KORG

3


PKEPT

2

Pengelolaan Visi

VISIO

3

Penyelarasan

ALIGN

3

Pengelolaan SDM

MSDM

2


PLANJ

3


PPW

3


KEBJ

3

Perencanaan

PERN

3

Pengelolaan program

M PROG

3


ANGGR

2


AKUNT

3

Manajemen informasi

MINF

3


JRNG

3


QUAL

3

MKONF

3


PRAG

3

Pengelolaan Resiko

P RISK

3

NEG

3

TWORK

2

CUST

2

MGED MATK

2 2


Kompetensi Bidang

Pengelolaan konflik


158

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

Bab IV

Penutup 1. Pelaksanaan penyusunan standar kompetensi pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan LAN merupakan salah satu upaya dalam menerapkan reformasi birokrasi di kalangan instansi pemerintah. Penyusunan standar kompetensi ini nantinya diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja instansi dan individu sehingga nantinya pencapaian tujuan organisasi dapat secara efektif dan efisien tercapai. 2. Penyusunan standar kompetensi ini juga merupakan bagian dari reformasi di bidang kepegawaian. Penetapan standar kompetensi bertujuan untuk menerapkan prinsip keadilan dalam pemberian kompensasi dan imbalan yang sesuai dengan kinerjanya. Hal ini sesuai dengan amanat dari UU No 43 tahun 1999. 3. Penyusunan standar kompetensi pejabat eselon II,

III dan IV di LAN

merupakan langkah awal bagi reformasi kepegawaian di LAN yang perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan standar kompetensi pejabat eselon I serta pejabat lainnya dan bahkan standar kompetensi bagi seluruh pegawai LAN. Dengan adanya penyusunan standar kompetensi jabatan ini diharapkan tidak ada lagi kecemburuan sosial yang selama ini terjadi karena penilaian dilakukan berdasarkan kompetensi dan kinerja pegawai. 4. Penyusunan standar kompetensi ini perlu didukung oleh instrumeninstrumen lainnya yang dapat mengukur kompetensi pejabat/pegawai sehingga dengan lengkapnya instrumen tersebut, maka reformasi kepegawaian dan reformasi birokrasi yang diidamkan dapat tercapai dalam waktu yang tidak terlalu lama.


REFORMASI BIROKRASI

LAMPIRAN Kamus Standar Kompetensi Jabatan Struktural di Lembaga Administrasi Negara Format standar kompetensi jabatan eselon II, III dan IV di LAN terdiri dari Basic Competency atau Feeder Competency yang merupakan kompetensi inti atau Dasar/Pokok yang harus dimiliki oleh seorang pejabat yang menduduki suatu posisi di LAN. Selain itu kompetensi yang lainnya adalah generic competency atau managerial competency yaitu kompetensi bidang/manajerial pejabat yang menduduki posisi tertentu. Selain kedua kompetensi tersebut di atas, terdapat pula kompetensi yang berhubungan langsung dengan tugas atau pekerjaan dari pejabat tersebut atau disebut sebagai job specific competency atau kompetensi khusus. A. Kompetensi Dasar/Pokok Jabatan Struktural LAN Sebagai seorang pejabat struktural Eselon II, III, dan IV di Lembaga Administrasi Negara kompetensi dasar yang harus dimiliki adalah : 1. Self Management/Pengelolaan Diri / PeDi 2. Pemberian Pengaruh/ PePe 3. Integritas/ INTG 4. Fleksibilitas/FLEX 5. Creative Thinking/BKREA 6. Komunikasi Organisasional/KORG 7. Pengambilan keputusan/PKEPT Adapun Kamus kompetensinya adalah sebagai berikut:



Judul Kompetensi / Kode (1) PENGELOLAAN DIRI / PeDi

Definisi Harus mampu menggunakan teknik-teknik pengelolaan diri, evaluasi diri, dan instrospeksi agar secara proaktif dan terus menerus meningkatkan perilaku dan kinerjanya sendiri.

Indikator Perilaku: 1. Menilai secara realistis kekuatan dan kelemahan diri sendiri serta dampaknya terhadap orang lain terkait dengan tuntutan pekerjaan. 2. Mencari dan menggunakan umpan balik dari orang lain secara efektif untuk menilai dan meningkatkan kecakapan pribadi. 3. Mengelola waktu sendiri secara efektif 4. Mencari untuk meningkatkan kecakapan pribadi dan melaksanakan tindakan korektif untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang telah diketahui. 5. Bertanggung jawab penuh terhadap prestasi pribadi 6. Gigih dalam menghadapi hambatan-hambatan kinerja demi tercapainya tujuan pekerjaan. 7. Secara konsisten memilih alur tindakan yang sesuai dengan etika perilaku lingkungan kerja. 8. Dapat diandalkan, tepat waktu dan penuh pertimbangan DASAR  Berupaya untuk mengelola waktunya apabila mempunyai banyak waktu luang  Menerima umpan balik terhadap kinerjanya.  Mempunyai kesabaran ketika menghadapi hambatan.  Mengetahui kode etik organisasi dan perilaku yang diharapkan di tempat kerja.  Biasanya tepat waktu dan dapat dipercaya.  Menyelesaikan pekerjaan satu persatu.

KOMPETEN  Mengelola waktu secara efektif dan efisien.  Memberikan dan mencari umpan balik atas kinerjanya.  Tabah dalam menghadapi hambatan dalam pencapaian tujuan kerja/organisasi.  Secara konsisten memilih tindakan yang etis dalam perilaku kerja.  Dapat dipercaya dan tepat waktu.  Secara konsisten menerapkan kejujuran, keterbukaan dan integritas.  Menyiapkan dan mengorganisasikan rapat, kontribusi tim dan penugasan dengan baik .  Membentuk hubugan dengan senior, staf, dan rekan kerja yang meningkatkan kepercayaan dan kedekatan.

MAHIR  Pengelolaan waktu dan pengorganisasian diri secara alamiah.  Proaktif mendapatkan umpan balik atas kinerja dan mempebaiki kinerja secara sukarela.  Secara umum berhasil mengatasi hambatan di tempat kerja.  Senang akan keterbukaan, kejujuran dan integritas.  Memikirkan secara secara matang dan terorganisasi dengan baik pada kegiatan dan tugas yang ada.  Proaktif, dapat memprioritaskan tugas dan kegiatan.  Mengelola waktu dan membimbing orang lain dalam strategi pengelolaan diri secara efektif.

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

Judul Kompetensi / Kode (2) PEMBERIAN PENGARUH / PePe Definisi Kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Indikator Perilaku: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Memotivasi orang lain. Berkomunikasi secara efektif Berwibawa Mengambil keputusan secara tepat. Mengelola konflik secara efektif. Keberanian dalam mengambil resiko. Menerapkan sistem reward dan punishment secara tepat. Mengendalikan semua sumber daya secara tepat. Berwawasan visioner. Mendelegasikan wewenang dengan tepat.

DASAR  Umumnya belum mampu memotivasi bawahan secara optimal  Melakukan komunikasi dengan orang lain secara intensif hanya jika terjadi konflik  Pegambilan keputusan selalu menunggu arahan dari pimpinan yang lebih tinggi  Kurang berani mengambil resiko  Belum sepenuhnya menerapkan sistem reward and punishment karena tidak memiliki akses terhadap sumber daya (resources) secara memadai  Lebih mengedepankan pandangan jangka pendek  Melakukan pendelegasian wewenang secara minimal kepada bawahan

 



 



  

KOMPETEN Kecakapan memotivasi bawahan tidak perlu diragukan Melaksanakan komunikasi efektif dengan atasan dan bawahan langsung Mampu melakukan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangannya Mampu dan berani mengambil resiko Secara konsisten menerapkan reward and punishment terhadap setiap kinerja dan pelanggaran Memiliki kewibawaan yang memadai dalam memimpin organisasi/unit kerjanya Mampu mengelola sumber daya (resources) secara efektif dan efisien Mampu berpandangan jauh ke depan Mendelegasikan sebagian wewenang kepada bawahan secara proporsional


MAHIR  Aktivitas memotivasi bawahan menjadi bagian terpenting dalam rangka membina organisasi/unit kerjanya  Secara proaktif melakukan komunikasi efektif dengan stakeholders  Pengambilan keputusan merupakan tugas utama pimpinan  Konsisten dalam menerapkan sistem reward and punishment dalam organisasi/unitnya  Memiliki kewibawaan yang terbentuk dari gabungan antara sikap, perilaku dan intelektualitas  Menganggap setiap sumber daya tidak hanya sebagai aset tetapi mampu mendayagunakannya secara efektif, efisien dan bijaksana  Senantiasa berpikir holistik dan jauh ke depan/visioner dengan mempertimbangkan setiap faktor pendukung maupun penghambatnya  Memperlakukan wewenang sebagai mandat yang harus dijaga dan dilaksanakan secara optimal melalui berbagai cara, termasuk dengan melimpahkan/mendelegasikan kepada bawahannya.


Judul Kompetensi / Kode ( 3 ) INTEGRITAS / INTG

Definisi Melakukan dan mendorong penethical prapan kode etik di seluruh kegiatan dalam organisasi.

Indikator Perilaku: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

membangun kepercayaan melalui kejujuran dan konsistensi antara perkaataan dan perbuatan. berani bertanggung jawab mempraktekkan standar yang tinggi dalam bertindak dan berperilaku. Mengaplikasikan persyaratan dan prosedur yang dibangun sesuai dengan kode etik. Berinterasi secara objektif and bekerja tanpa adanya agenda yang tersembunyi. Mempertanyakan praktek-praktek dan tindakan-tindakan yang memperlihatkan perilaku tidak etis atau hal-hal yang tidak mengikuti aturan. Menghindari perilaku-perilaku dan tindakan-tindakan yang mungkin menimbulkan konflik kepentingan.

DASAR  Berusaha melaksanakan nilai kejujuran  Mencoba bersikap konsisten antara perkataan dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya  Berusaha bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku  Cenderung memiliki agenda tersembunyi dalam bekerja dan membangun hubungan  Mencoba menghindari perbuatan yang mengarah pada konflik kepentingan

KOMPETEN  Melaksanakan nilai kejujuran dalam setiap tindakannya secara konsisten  Bersikap konsisten dalam setiap tindakannya  Bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku  Tunduk pada semua prosedur dan persyaratan yang berkaitan dengan etika  Mengedepankan hubungan yang obyektif dengan orang lain/bawahan serta menghilangkan kepentingan sendiri  Mendorong terlaksananya perbuatan-perbuatan yang menjauhkan diri pada terjadinya konflik kepentingan

MAHIR  Menganggap nilai kejujuran sebagai sesuatu yang selalu melekat (embeded) dalam dirinya  Secara kontinyu, selalu konsisten dalam berbicara dan bertindak serta menularkannya kepada orang lain  Bukan hanya rule driven, tetapi vision driven, sehingga kepatuhan bukan karena adanya aturan tetapi karena visi hidup yang telah terbentuk karena kematangan pribadinya.  Senantiasa memenuhi prosedur dan persyaratan yang diminta berkenaan dengan implementasi etika dalam kehidupan organisasi  Memandang dan memperlakukan hubungan dengan orang lain sebagai modal utama dalam rangka membangun jejaring dan mewujudkan kinerja organisasi  Menekan setiap kemungkinan yang dapat mengarah kepada konflik kepentingan

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

Judul Kompetensi / Kode ( 4 ) FLEKSIBILITAS / ADAPTABILITAS / FLEX

Definisi Kemampuan untuk menyesuaikan diri dan bekerja secara efektif dalam situasi dan kondisi yang berbeda dan dengan berbagai individu atau unit kerja lain; menyesuaiakan diri dan bekerja secara efektif artinya menghargai pendapat yang berbeda dan dapat menerima dengan mudah perubahan dalam organisasi. Indikator Perilaku: 1. Menilai kesempatan-kesempatan yang ada 2. Terbuka untuk menerima ide-ide baru. 3. Mengambil keputusan dan tindakan yang tepat dalam kondisi ketidakpastian. 4. Terbuka terhadap hal-hal baru meliputi : struktur organisasional, prosedur dan teknologi. 5. Mereview keputusan dan tindakan ketika terdapat informasi baru berkaitan dengan keputusan/tindakan tersebut. 6. Mengganti/merubah strategi atau tindakan yang ternyata tidak berjalan dengan baik . 7. Mempertahankan efektivitas ketika mengalami perubahan-perubahan besar yang dihadapi.      

DASAR Berupaya untuk mengelola waktunya apabila mempunyai banyak waktu luang Menerima umpan balik terhadap kinerjanya. Mempunyai kesabaran ketika menghadapi hambatan. Mengetahui kode etik organisasi dan perilaku yang diharapkan di tempat kerja. Biasanya tepat waktu dan dapat dipercaya. Menyelesaikan pekerjaan satu persatu.

      



KOMPETEN Mengelola waktu secara efektif dan efisien. Memberikan dan mencari umpan balik atas kinerjanya. Tabah dalam menghadapi hambatan dalam pencapaian tujuan kerja/organisasi. Secara konsisten memilih tindakan yang etis dalam perilaku kerja. Dapat dipercaya dan tepat waktu. Secara konsisten menerapkan kejujuran, keterbukaan dan integritas. Menyiapkan dan mengorganisasikan rapat, kontribusi tim dan penugasan dengan baik . Membentuk hubugan dengan senior, staf, dan rekan kerja yang meningkatkan kepercayaan dan kedekatan.


 

  

 

MAHIR Pengelolaan waktu dan pengorganisasian diri secara alamiah. Proaktif mendapatkan umpan balik atas kinerja dan mempebaiki kinerja secara sukarela. Secara umum berhasil mengatasi hambatan di tempat kerja. Senang akan keterbukaan, kejujuran dan integritas. Memikirkan secara secara matang dan terorganisasi dengan baik pada kegiatan dan tugas yang ada. Proaktif, dapat memprioritaskan tugas dan kegiatan. Mengelola waktu dan membimbing orang lain dalam strategi pengelolaan diri secara efektif.


Judul Kompetensi / Kode ( 5 ) BERFIKIR KREATIF / BKREA Definisi Mampu mengeluarkan gagasan, pandangan yang menyegarkan, dan pendekatan inovatif untuk menyelesaikan masalah, menangani kendala dan memberikan solusi-solusi baru terhadap masalah yang muncul. Indikator Perilaku: 1. Menghasilkan gagasan-gagasan baru, konsep, rencana atau pendekatan dan menemukan solusi yang berbeda, luar biasa tapi efektif terhadap masalah atau peluang. 2. Mengembangkan wawasan terhadap lingkungan yang mengelilingi masalah atau isu 3. Mengembangkan solusi “diluar kotak” terhadap masalah 4. Mendorong pendekatan imajinatif dan non-tradiional terhadap penyelesaian tugas-tugas harian dan resolusi terhadap masalah-masalah yang rumit. 5. Tetap terbuka terhadap saran dan gagasan dari orang lain. 6. Mengenali cara-cara yang unik untuk menghasilkan peluang bisnis baru. 7. Berinteraksi dengan orang lain dengan cara mengajak orang lain untuk berpikir berbeda dan orisinal DASAR  Kadang-kadang mengembangkan peningkatan yang orisinil dan segar terhadap area pekerjaan sendiri.  Menggunakan teknik-teknik “pengorganisasian” untuk mengorganisasikan dan memproses informasi yang menghasilkan pendekatan baru atau berbeda untuk memenuhi tujuan pekerjaan  Memeriksa hubungan antara dua atau lebih item atau objek dan mengenali aturan atau prinsip yang dapat digunakan untuk menyelesaikan satu masalah atau lebih.  Menerapkan pendekatan yang luar biasa terhadap analisa dan penyelesaian masalah  Kadang-kadang menggunakan analogi, contoh-contoh yang sesuai, biografi dsb untuk menyampaikan pesan utama  Menghasilkan kombinasi baru dari produk dan layanan yang ada untuk memenuhi harapan baru

KOMPETEN  Mengembangkan atau mendukung pengenalan metode, prosedur, atau teknologi baru atau telah disempurnakan untuk menyelesaikan masalah  Mengenali bila sesuatu tidak berjalan sebagaimana mestinya dan mampu merubah taktik atau arahan yang lebih sesuai  Memperlakukan setiap masalah dari berbagai perspektif dan sudut pandang serta mencari solusi yang bisa dilakukan, tidak serta merta memilih solusi pertama yang muncul di benak  Mendorong orang lain untuk menerapkan pendekatan yang inovatif, tidak tradisional dalam penyelesaian tugas sehari-hari.  Merubah sikap “status quo” dan “dari yang biasa dilakukan” melalui gagasan dan pemikiran yang radikal  Secara sukarela menerima ide-ide baru dari orang lain dan melihat penerapannya pada situasi saat ini

MAHIR  Mengembangkan gagasan yang solid dan terstruktur dengan baik berdasarkan identifikasi masalah, analisis yang menyeluruh dan sintesa terhadap isu-isu dan permasalahan yang kompleks dan kronis.  Mengungkapkan keuntungan kompetitif atau nilai-nilai melalui gagasan dan inisiatif baru  Melatih penilaian untuk memastikan keterlibatan personel yang lebih senior dan para ahli teknis dalam hal substansi dan perumusan gagasan.  Biasanya mengeluarkan gagasan-gagasan baru yang memiliki dampak yang signifikan di lingkungan kerja melalui penciptaan layanan baru atau peningkatan layanan, lebih efektif dari segi biaya,dan memberikan nilai yang lebih baik kepada pelanggan.

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

Judul Kompetensi / Kode ( 6 ) KOMUNIKASI ORGANISASIONAL / KORG Definisi Menyampaikan dan menerima informasi, pendapat, ide, pesan dengan jelas kepada atau dari pihak lain dan membantu mereka untuk memahami informasi atau pendapat, ide, pesan yang disampaikan secara lisan maupun tulisan sesuai kebutuhan. Harus dapat melahirkan proposal bisnis secara tertulis dan teknik komunikasi dan laporan yang komunikatif dalam suatu pertemuan, penyajian, percakapan dan interview dalam rangka menyampikan pesan dan mengkomunikasikan konsep, pesan, keputusan dan kebijakan. . Indikator Perilaku: 1. Memberikan petunjuk pelaksanaan pekerjaan secara jelas. 2. Mengidentifikasi permasalahan dengan tepat dan memberikan solusi nya. 3. Mengembangkan dan memelihara hubungan baik . 4. Memahami dan mencerna pokok-pokok pikiran, informasi, ide, pesan orang lain. 5. Mengenali kebutuhan atau perlunya berkomunikasi dengan pemilihan waktu dan media serta format yang tepat. 6. Mengenali siapa dan karakteristik komunikan. 7. Mampu mengorganisasikan meeting. 8. Menyajikan pokok pikiran secara sistematis dan logis sehingga dapat dipahami secara benar. DASAR  Berbicara dengan jelas dalam konteks komunikasi satu lawan satu atau dalam pertemuan kecil.  Melakukan penyajian dihadapan public tanpa menggunakan alat Bantu, seperti flip charts, overhead projector, computer-based aids, dll.  Membuat laporan yang harus direview oleh orang lain dalam rangka mengklarifikasi konsep, mengorganisasikan kembali layout dokumen dan menyusun pengorganisasian ide.  Menulis laporan dasar dengan jelas.

KOMPETEN  Berbicara dengan jelas sehingga dapat meningkatkan pengertian dan pemahaman yang baik.  Melakukan penyajian dihadaan publik dengan menggunakan alat bantu penyajian secara efektif, seperti overhead projector, public address systems, MS- Power Point presentations.  Melakukana dan memimppin pertemuan secara efektif.  Menulis laporan dengan jelas dan berdasarkan fakta yang menggunakan tatabahasa yang benar.  Menulis laporan yang memiliki struktur yang jelas dengan ringkasan yang logis berdasarkan struktur laporan termasuk pembuatan kesimpulan, rekomendasi dan proposal.  Menyajikan proposal dengan jelas, bekerja dan idea yang berasal dari kelompok kerja untuk diserahkan ke senior management dan orang lain.


MAHIR  Menyajikan bahan kepada publik menarik, jelas dan padat.  Menjadi terampil dalam segala macam alat Bantu penyajian dan dengan mudah menggabungkan penyajiannya kepada publik seperti mengembangkan sendiri PowerPoint slides, dll.  Dikenal sebagai pemimpin rapat dan fasilitator yang efektif .  Menulis laporan yang dapat menyajikan ide yang kompleks dan konsep yang sulit secara padat dan jelas dengan menggunakan bahasa sehari-hari .


Judul Kompetensi / Kode ( 7 ) PENGAMBILAN KEPUTUSAN / PKEPT Definisi Mendefinisikan isu-isu, masalah-masalah, dan kesempatan, menghasilkan berbagai langkah tindakan, mengevaluasi hambatan-hambatan dan resiko yang identik dengan masing-masing tindakan yang teridentifikasi dan menyeleksi pilihan-pilihan yang mungkin dalam rangka menyelesaikan permasalahan dan atau kesempatan yang teridentifikasi.

Indikator Perilaku: 1. Menentukan tujuan dan kesempatan yang perlu diputuskan. 2. Menciptakan pilihan-pilihan yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan/kesempatan yang teridentifikasi. 3. Mengidentifikasi masalah dan resiko yang identik dengan pilihan-pilihan yang teridentifikasi. 4. Mengidentifikasi dan mengevaluasi keuntungan/manfaat yang identik dengan pilihan-pilihan yang teridentifikasi. 5. Mempertimbangkan dan mengevaluasi alternatif langkah-langkah tindakan yang teridentifikasi. 6. Menyeleksi pilihan yang efektif berdasarkan informasi yang tersedia pada saat itu. 7. Bertindak dengan tegas melalui komitmen terhadap pilihan yang telah dipilih dalam mengambil langkah tindakan. 8. Mempertahankan pilihan dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memastikan kesinambungan/ketahanan terhadap keputusan yang telah diambil. DASAR  Memberikan respon terhadap permasalahan, isuisu dan kesempatan pada saat muncul.  Mengidentifikasi pemecahan masalah yang telah teridentifikasi.  Mengembangkan metode-metode penanganan terhadap hambatanhambatan yang telah diidentifikasi.  Mengidentifikasi keputusan yang akan diambil.  Menunggu ijin/dukungan guna menjalankan keputusan yang teridentifikasi.

KOMPETEN  Merumuskan tujuan dan kesempatan yang akan diambil secara lebih spesifik.  Menciptakan pilihan-pilihan yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan/kesempatan yang teridentifikasi.  Mengindentifikasikan masalah-masalah dan resikoresiko dengan pilihan yang teridentifikasi.  Mempertimbangkan, mengevaluasi dan meminta pendapat orang lain tentang alternatif langkah tindakan.  Menyeleksi pilihan yang efektif berdasarkan informasi yang ada pada saat itu.  Bertindak secara tegas dengan komitmen terhadap pilihan yang telah dipilih atas suatu langkah tindakan.  Menunjukkan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan ketika ditentang.

MAHIR  Menciptakan pilihan yang relevan dan kreatif.  Menghasilkan pilihan-pilihan yang memungkinkan untuk maslaah-masalah atau kesempatan yang teridentifikasi.  Menentukan implikasi jangka panjang atas setiap pilihan atau hambatan sebelum menyeleksi suatu pilihan.  Menyertakan orang-orang yang sesuai dalam pengambilan keputusan pada saat dan ketika dibutuhkan.  Menggunakan penilaian dalam menentukan keputusan mana yang perlu didukung dan diamanahkan oleh orang-orang yang tingkatnya lebih tinggi.  Memastikan bahwa penerimaan dan pemahaman keputusan yang diambil sebelum berkomitmen pada tindakan.  Mengimplementasikan keputusan atau komitmen terhadap tindakan keputusan dalam jangka waktu yang tepat.

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

B. KOMPETENSI BIDANG/ GENERIK JABATAN STRUKTURAL LAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Pengelolaan visi (Visioning) / VISIO Penyelarasan (Aligning)/ ALIGN Perencanaan / PERNC Pengelolaan kebijakan / KEBJ Pengelolaan program / M PROG Pengelolaan Anggaran /ANGGR Pengelolaan SDM/ MSDM Pengelolaan akuntabilitas/ AKUNT Pelayanan beorientasi pada customer (Customer-oriented Service)/ CUST Membangun jejaring kerja (Networking)/ JARNG Negosiasi/ NEG Teamwork/ T WORK Pengelolaan resiko (Risk Management)/ P RISK Manajemen informasi/ M INF Peningkatan Berkelanjutan (Continuous Improvement)/ P LANJ Pengelolaan Keberagaman (Diversity Management)/ P RAG Orientasi pada kualitas (quality orientation) /QUAL Penugasan dan Pendelegasian Wewenang (PPW) Pengelolaan Konflik (M KONF)



Judul Kompetensi / Kode ( 1 ) PENGELOLAAN VISI (VISIONING) / VISIO

Definisi Pemahaman dan penyebarluasan visi organisasi pada tingkat yang lebih tinggi dan menjadikannya sebagai dasar perumusan visi organisasi yang bersangkutan serta mengarahkan seluruh pandangan dan langkah organisasi menuju visi.

Indikator Perilaku 1. memahami dan menyebarluaskan visi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan visi unit organisasi tingkat eselon II kepada seluruh pegawai di unit organisasi yang bersangkutan; 2. merumuskan “visi” unit organisasi tingkat eselon III yang bersangkutan 3. mengarahkan semua rumusan dan pelaksanaan kegiatan menuju pada visi unit organisasi yang bersangkutan; 4. mengarahkan semua pegawai pada unit organisasi yang bersangkutan untuk mempunyai komitmen dan menjadikan visi unit menjadi inspirasi dalam menjalan semua aktivitas dalam unit organisasi yang bersangkutan.  



DASAR Mengetahui dan memahami visi organisasi Mencoba menerjemahkan visi organisasi dalam pelaksanaan kegiatannya Berusaha menjadikan visi organisasi sebagai inspirasi dalam menjalankan aktivitas organisasi

 





KOMPETEN Melaksanakan visi organisasi secara konsisten Secara proaktif menerjemahkan dan mengimplementasikan visi organisasi dalam pelaksanaan kegiatannya Mengelola visi organisasi sedemikian rupa sehingga mampu mengarahkan organisasi dalam pencapaian tujuan Menjadikan visi organisasi sebagai inspirasi dalam menjalankan semua aktivitas organisasi









MAHIR Senantiasa melaksanakan dan menyebarluaskan visi (shared vision) kepada pihak lain secara konsisten dan berkesinambungan Menyepakati pentingnya visi sebagai ”bintang pengarah” dalam pencapaian tujuan organisasi serta mengimplementasikannya dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan Secara sadar, mengelola setiap kegiatan dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, melalui pencapain sasaran, tujuan, dan misi secara berjenjang Secara bertahap, mengubah pernyataan visi menuju pencapaian visi yang lebih tinggi dan sesuai dengan perkembangan lingkungan stratejik.

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

Judul Kompetensi / Kode ( 2 ) PENYELERASAN (ALIGNING) / ALIGN

Definisi Pemahaman dan penguasaan tehadap tugas pokok dan fungsi dan menjadikannya dasar dalam perumusan misi organisasi serta memastikan seluruh rumusan dan pelaksanaan kegiatan terpusat pada dan sejalan dengan misi.

Indikator Perilaku 1. Mengetahui dan menguasai tugas dan fungsi unit organisasi yang bersangkutan beserta dasar hukumnya; 2. Mengupayakan setiap pimpinan eselon IV dan seluruh staf pada unit organisasi eselon III yang bersangkutan mengetahui dan menguasai tugas pokok dan fungsi unit organisasi eselon III yang bersangkutan; 3. merumuskan misi unit organisasi tingkat eselon III yang bersangkutan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan; 4. mengarahkan semua rumusan dan pelaksanaan kegiatan terpusat dan sejalan dengan tupoksi dan misi unit organisasi yang bersangkutan; 5. mengarahkan semua pegawai pada unit organisasi yang bersangkutan untuk mempunyai komitmen dan menjadikan visi unit menjadi inspirasi dalam menjalan semua aktivitas dalam unit organisasi yang bersangkutan. DASAR  Berusaha melaksanakan tugas popkok dan fungsi unit organisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.  Mencoba bersikap konsisten antara perkataan dan perbuatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara bertanggungjawab.  Berusaha bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku

KOMPETEN  Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam setiap tindakannya secara konsisten  Berupaya untuk menyelaraskan pelaksanaan kegiatan dengan tugas pokok dan fungsi.  Bersikap konsisten dalam setiap tindakannya untuk menyelaraskan kegiatan dengan misi dan visi organisasi.  Tunduk pada semua prosedur dan persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi  Mengedepankan hubungan yang obyektif dengan orang lain/bawahan serta menghilangkan kepentingan sendiri


MAHIR Menganggap visi, misi, tugas pokok dan fungsi sebagai sesuatu yang selalu melekat (embeded) dalam dirinya  Secara kontinyu, selalu konsisten dalam berbicara dan bertindak serta menularkannya kepada orang lain  Senantiasa memenuhi prosedur dan persyaratan yang diminta berkenaan dengan implementasi tupoksi dalam kehidupan organisasi  Menekan setiap kemungkinan yang dapat mengarah kepada penyimpangan dan pelanggaran terhadap pelaksanan tupoksi . 


Judul Kompetensi / Kode ( 3 ) PERENCANAAN / PERNC

Definisi Penetapan rencana kegiatan sejalan dengan Rencana Kinerja tahunan unit organisasi tingkat eselon II dan berdasarkan kebutuhan, rumusan hasil yang akan diwujudkan, dan tinjauan/evaluasi terhadap kegiatan dan kinerja tahun sebelumnya.

Indikator Perilaku 1. Memahami dan menguasai konsep dan aplikasi tentang perencanaan berbasis kinerja (performance-based planning), khususnya pada lingkup Lembaga Administrasi Negara (LAN); 2. Memahami dan mengusai berbagai kebijakan/ketentuan LAN yang menyangkut perencanaan; 3. Memahami secara benar Rencana Stratejik dan Rencana Kinerja Unit Kerja Tingkat eselon II dan tugas pokok dan fungsi serta misi unit organisasi tingkat eselon III dan atau eselon IV yang bersangkutan; 4. Melakukan tinjauan dan evaluasi atas kegiatan-kegiatan beserta kinerja yang dicapai pada tahun sebelumnya; 5. Menghimpun data baik dari internal maupun eksternal unit organisasi yang bersangkutan yang diperlukan dalam perencanaan; 6. Memberikan penjelasan dan pengarahan serta pemantauan kepada bawahan dalam merumuskan usulan/rancangan kegiatan berdasarkan Rencana Kinerja unit. 7. Melakukan pembahasan bersama dan menetapkan kegiatan-kegiatan dalam cakupan program sesuai dengan lingkup dan tingkatan kewenangan yang bersangkutan; 8. Mengkoordinasikan penetapan pembiayaan kegiatan-kegiatan dalam cakupan program;  

 

 

DASAR Memahami dasar-dasar konsep perencanaan berbasis kinerja. Memahami berbagai kebijakan yang menyangkut perencanaan. Memahami Renstra dan rencana kinerja unit. Mengumpulkan data internal dan eksternal unit yang diperlukan dalam perencanaan. Mengikuti pembahasan bersama dalam penetapan kegiatan. Memahami kebutuhan pembiayaan kegiatan.





  

 

KOMPETEN Memahami dan menguasai dasar-dasar konsep dan aplikasi perencanaan berbasis kinerja. Memahami dan menguasai berbagai kebijakan yang menyangkut perencanaan. Memahami secara benar Renstra dan rencana kinerja unit. Melakukan tinjauan atas kinerja kegiatan pada tahun sebelumnya. Mengidentifikasi data internal dan eksternal unit yang diperlukan dalam perencanaan. Melakukan pembahasan bersama dalam penetapan kegiatan. Merencanakan pembiayaan kegiatan.





  

 

MAHIR Menguasai dan mampu menjelaskan konsep dan aplikasi perencanaan berbasis kinerja. Memahami, menguasai dan mampu menterjemahkan berbagai kebijakan yang menyangkut perencanaan. Memahami dan mampu menjelaskan Renstra dan rencana kinerja unit. Melakukan tinjauan dan evaluasi atas kinerja kegiatan pada tahun sebelumnya. Memanfaatkan data internal dan eksternal unit yang diperlukan dalam perencanaan. Mengkoordinasikan pembahasan bersama dalam penetapan kegiatan. Mengkoordinasikan penetapan pembiayaan kegiatan.

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

Judul Kompetensi / Kode ( 4 ) PENGELOLAAN KEBIJAKAN / KEBIJ

Definisi Pengidentifikasian kebutuhan perumusan dan/atau perubahan dan penyempurnaan kebijakan operasional/teknis serta penyediaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam lingkup dan tingkatan kewenangan yang bersangkutan.

Indikator Perilaku 1. Mengetahui dan menguasai berbagai kebijakan yang berkaitan dengan lingkup tugas pokok dan fungsi organisasi yang bersangkutan, kebijakan skala nasional pada umumnya dan kebijakan yang dikeluarkan oleh LAN dan lebih spesifik yang dikeluarkan oleh unit organisasi yang bersangkutan; 2. Mengidentifikasi perlunya perumusan dan/atau perubahan serta penyempurnaan kebijakan oprasional/teknis berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh LAN dan lebih spesifik yang dikeluarkan oleh unit organisasi; 3. Menyediakan berbagai bahan dan menyiapkan usulan serta rancangan kebijakan atau perubahan/penyempurnaan kebijakan sesuai lingkup dan tingkat kewenangan yang dimiliki; 





DASAR Mengetahui berbagai kebijakan yang berkaitan dengan lingkup tugas pokok dan fungsi organisasi. Memahami perlunya perumusan dan/atau perubahan serta penyempurnaan kebijakan operasional /teknis organisasi. Mengumpulkan berbagai bahan rancangan kebijakan atau perubahan/penyempurnaan kebijakan sesuai lingkup dan tingkat kewenangan yang dimiliki;







KOMPETEN Memahami berbagai kebijakan yang berkaitan dengan lingkup tugas pokok dan fungsi organisasi. Mengidentifikasi perlunya perumusan dan/atau perubahan serta penyempurnaan kebijakan operasional/teknis organisasi. Menyediakan berbagai bahan usulan serta rancangan kebijakan atau perubahan/penyempurnaa n kebijakan sesuai lingkup dan tingkat kewenangan yang dimiliki;








MAHIR Menguasai berbagai kebijakan yang berkaitan dengan lingkup tugas pokok dan fungsi organisasi. Mengusulkan atau merumuskan perubahan serta penyempurnaan kebijakan oprasional/teknis organisasi. Menyediakan berbagai bahan dan menyiapkan usulan serta rancangan kebijakan atau perubahan/penyempur naan kebijakan sesuai lingkup dan tingkat kewenangan yang dimiliki;


Judul Kompetensi / Kode ( 5 ) PENGELOLAAN PROGRAM / MPROG

Definisi Pengkoordinasian rencana dan kerangka kerja pelaksanaan kegiatan, penggunaan sumber daya, pemantauan, dan pencatatan/pengumpulan data kemajuan dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan dokumen rencana program yang telah ditetapkan.

Indikator Perilaku 1. Mengkoordinasikan perencanaan terhadap pelaksanakan kegiatan dalam kerangka program (termasuk aspek waktu), baik menyangkut waktu, pembiayaan, maupun aspek administrasi sesuai dengan dokumen rencana program yang telah ditetapkan; 2. Mengkoordinasikan penyusunan kerangka kerja pencatatan/pengumpulan data kemajuan dan pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan pelaporan kegiatan dalam lingkup program yang menjadi kewenangannya; 3. Mengkoordinasikan penggunaan/pemanfaatan sumberdaya manusia untuk berbagai kegiatan dalam cakupan program, baik dari dalam maupun dan luar satuan unit kerja yang bersangkutan; 4. Memonitor dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam cakupan program yang menjadi kewenangan yang bersangkutan. 







DASAR Memahami perencanaan pelaksanakan kegiatan dalam kerangka program baik menyangkut waktu, pembiayaan, maupun aspek administrasi sesuai dengan dokumen rencana program yang telah ditetapkan; Memahami cara penyusunan kerangka kerja pencatatan/ pengumpulan data kemajuan dan pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan pelaporan kegiatan dalam lingkup program yang menjadi kewenangannya; Memahami penggunaan/ pemanfaatan sumberdaya manusia untuk berbagai kegiatan dalam cakupan program Memonitor pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam cakupan program yang menjadi kewenangan yang bersangkutan.









KOMPETEN Merencanakan pelaksanakan kegiatan dalam kerangka program, baik menyangkut waktu, pembiayaan, maupun aspek administrasi sesuai dengan dokumen rencana program yang telah ditetapkan; Melaksanakan penyusunan kerangka kerja pencatatan/ pengumpulan data kemajuan dan pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan pelaporan kegiatan dalam lingkup program yang menjadi kewenangannya; Menggunakan/ memanfaatkan sumberdaya manusia untuk berbagai kegiatan dalam cakupan program. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam cakupan program yang menjadi kewenangan yang bersangkutan.









MAHIR Mengkoordinasikan perencanaan terhadap pelaksanakan kegiatan dalam kerangka program, baik menyangkut waktu, pembiayaan, maupun aspek administrasi sesuai dengan dokumen rencana program yang telah ditetapkan; Mengkoordinasikan penyusunan kerangka kerja pencatatan/ pengumpulan data kemajuan dan pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan pelaporan kegiatan dalam lingkup program yang menjadi kewenangannya; Mengkoordinasikan penggunaan/ pemanfaatan sumberdaya manusia untuk berbagai kegiatan dalam cakupan program. Memonitor, mengevaluasi dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam cakupan program yang menjadi kewenangan yang bersangkutan.

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

Judul Kompetensi / Kode ( 6 ) PENGELOLAAN ANGGARAN / ANGGR

Definisi Penyusunan dan pelaksanaan kerangka kerja pengelolaan yang mencakup pengaturan, pencatatan, pemantauan, pengawasan dan pelaporan penggunaan anggaran.

Indikator Perilaku 1. Memahami dan menguasai konsep dan aplikasi tentang penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting), 2. Memahami dan mengusai berbagai kebijakan/ketentuan yang menyangkut pengelolaan dan pengadministrasi anggaran; 3. Mengembangkan kerangka kerja (pengaturan, pencatatan, dan pelaporan) pengelolaan anggaran pada lingkup unit organisasi eselon III yang bersangkutan; 4. Mengupayakan penyerapan anggaran sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah ditetapkan; 5. Memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan kegiatan dan ketentuan yang berlaku; 6. Memonitor penggunaan anggaran pada lingkup unit organisasi eselon III yang bersangkutan;











DASAR Memahami konsep penganggaran berbasis kinerja (performancebased budgeting), Memahami berbagai kebijakan/ketentuan yang Jakarta menyangkut pengelolaan dan pengadministrasi anggaran; Memahami kerangka kerja pengelolaan anggaran pada lingkup unit organisasi Mengupayakan penyerapan anggaran sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah ditetapkan; Memonitor penggunaan anggaran pada lingkup unit organisasi.











KOMPETEN Memahami dan menguasai konsep tentang penganggaran berbasis kinerja (performancebased budgeting), Memahami dan mengusai berbagai kebijakan/ketentuan yang menyangkut pengelolaan dan pengadministrasi anggaran; Mengembangkan kerangka kerja pengelolaan anggaran pada lingkup unit organisasi; Mengelola penyerapan anggaran sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah ditetapkan; Memonitor dan mengevaluasi penggunaan anggaran pada lingkup unit organisasi.












MAHIR Memahami dan menguasai konsep dan aplikasi tentang penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting), Memahami , mengusai dan mampu menterjemahkan berbagai kebijakan/ketentuan yang menyangkut pengelolaan dan pengadministrasi anggaran; Mengkoordinasikan penyusunan kerangka kerja pengelolaan anggaran pada lingkup unit organisasi; Mengkoordinasikan penyerapan anggaran sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah ditetapkan; Memonitor, mengevaluasi, dan mengarahkan penggunaan anggaran pada lingkup unit organisasi.


Judul Kompetensi / Kode ( 7 ) PENGELOLAAN SDM / MSDM

Definisi Menyusun perencanaan, pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan pemerhentian sesuai dengan lingkup kewenangan jabatan yang dimiliki.

(maintenance)

serta

Indikato Perilaku: 1. Mengidentifikasi kebutuhan dan persediaan pegawai dalam pelaksanaan kegiatan tupoksi unit 2. Mengkoordinasikan pengadaan pegawai untuk mndukung pelaksanaan kegiatan 3. Memberikan bimbingan/ supervisi dan penugasan-penuugasan pegawai yang mengarah pada pengembangan karir pegawai 4. Memahami dan menguasai system reward dan punishment di lingkup unit organisasi 5. Memahami dan menguasai system pemberhentian pegawai di lingkup unit organisasi. DASAR  Memahami kebutuhan dan persediaan pegawai dalam pelaksanaan kegiatan tupoksi unit  Memahami konsep system pengadaan pegawai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.  Memahami konsep sistem pengembangan karir pegawai.  Memahami system reward dan punishment di lingkup unit organisasi.  Memahami system pemberhentian pegawai di lingkup unit organisasi.

KOMPETEN  Mengidentifikasi kebutuhan dan persediaan pegawai dalam pelaksanaan kegiatan tupoksi unit  Menguasai dan mengaplikasikan konsep system pengadaan pegawai untuk mndukung pelaksanaan kegiatan.  Mengaplikasikan bimbingan/ supervisi dan penugasanpenuugasan pegawai yang mengarah pada pengembangan karir pegawai  Memahami dan menguasai system reward dan punishment di lingkup unit organisasi  Memahami dan menguasai system pemberhentian pegawai di lingkup unit organisasi.

MAHIR 



 



Mengusulkan kebutuhan dan persediaan pegawai dalam pelaksanaan kegiatan tupoksi unit Mengkoordinasikan pengadaan pegawai untuk mndukung pelaksanaan kegiatan. Memperbaiki system pengembangan karir pegawai Memahami, menguasai dan mengaplikasikan system reward dan punishment di lingkup unit organisasi Memahami , menguasai dan mengaplikasikan system pemberhentian pegawai di lingkup unit organisasi.

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

Judul Kompetensi / Kode ( 8 ) AKUNTABILITAS / AKUNT

Definisi Penyusunan dan pelaksanaan kerangka pencatatan, pengukuran, dan pelaporan kinerja yang mengarahkan dan menggerakkan setiap pegawai untuk mempunyai komitmen dan mewujudkan kinerja individu dan organisasi serta mengambil tanggung jawab penuh atas kinerja organisasi.

Indikator Perilaku 1. Memahami dan menguasai berbagai konsep dan aplikasi tentang akuntabilitas, khususnya sebagaimana dengan kebijakan dan dalam lingkup LAN; 2. Memahami secara komprehensif kriteria-kriteria dan ukuran-ukuran kinerja berbagai kegiatan dalam cakupan program atau satuan unit kerja tingkat eselon ; 3. Menyusun dan menet apkan pola dan mekanisme pertangungjawaban kinerja tingkat kegiatan dalam cakupan program atau satuan unit kerja tingkat eselon yang bersangkutan; 4. Menyusun dan menetapkan sistem pencatatan/pendataan (database) berbabagi hal dalam rangka penyusunan laporan kinerja tingkat kegiatan dalam cakupan program atau satuan unit kerja tingkat eselon yang bersangkutan; 5. Mengarahkan dan memastikan semua orang dalam satuan unit kerja tingkat eselon mewujudkan kinerja individu dan kinerja tingkat kegiatan di lingkungan unit kerja yang bersangkutan; 6. Memastikan bahwa selalu mendapatkan informasi tentang perkembangkan pencapaian kinerja tdari berbagai kegiatan; 7. Menyusun laporan kinerja satuan unit kerja tingkat eselon yang bersangkutan; 8. Mengambil tanggungjawab penuh atas kinerja satuan unit kerja tingkat eselon yang bersangkutan;

    

DASAR Mengetahui konsep dan aplikasi akuntabilitas Mengetahui criteria dan ukuran kinerja kegiatan dan program Menerapkan konsep akuntabilitas untuk memenuhi kewajiban Mengumpulkan bahan laporan kinerja Menyiapkan pengukuran kinerja individu dan organisasi

    

KOMPETEN memahami konsep dan aplikasi akuntabilitas Memahami criteria dan ukuran kinerja kegiatan dan program Secara sadar menerapkan konsep akuntabilitas Menganalisi bahan laporan kinerja Menerapkan pengukuran kinerja individu dan organisasi


    

MAHIR Menerapkan konsep dan aplikasi akuntabilitas Menerapkan kriteria dan ukuran kinerja kegiatan dan program Menerapkan akuntabilitas sebagai suatu kebutuhan Menginterpretasikan laporan kinerja Mengukur kinerja individu dan organisasi secara efektif dan efisien


Judul Kompetensi / Kode ( 9 ) PELAYANAN BERORIENTASI PADA CUSTOMER / CUST

Definisi Keinginan untuk melayani atau membantu orang lain dengan sikap dan perilaku yang positif dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Artinya berusaha untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan, harapan dan persyaratan dari pelanggan. Pelanggan diartikan secara luas, yaitu meliputi pelanggan internal dan eksternal.

Indikator Perilaku: 1. Mendengarkan dan merespon terhadap kebutuhan pelanggan sesuai dengan petunjuk. 2. Mengklarifikasi kebutuhan dan harapan pelanggan, ketika keraguan muncul dari pelanggarn, 2. Mendapatkan pemahaman tentang kebutuhan dan persyaratan khusus dari pelanggan, 3. Melaksanakan perjanjian yang telah disepakati oleh pelanggan atau memberikan pemberitahuan sebelumnya jika terjadi penyimpangan. 4. Menyediakan waktu untuk merespon terhadap keluhan, umpan balik dan saran yang diajukan pelanggan. 5. Secara aktif menginformasikan keinginan pelanggan. 

  





DASAR Memberikan respons segera tanpa memeriksa masalah atau kebutuhan pelanggan yang sebenarnya Menindaklanjuti permintaan, pelayanan dan keluhan pelanggan Mengabarkan pelanggan tentang kemajuan proyek Memelihara komunikasi yang baik dengan pelanggan mengenai harapan bersama. Memonitor kepuasan pelanggan. Menyampaikan informasi yang berguna kepada pelanggan. Memberikan pelayanan yang ramah dan menyenangkan

  



 

KOMPETEN Mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah pelayanan. Tidak melemparkan atau lepas tangan dari masalah pelanggan yang ditangani Menyelesaikan masalah secara cepat dan tidak depensif, walaupun harus mengalami kerugian. Menyediakan diri setiap saat, terutama pada saat pelanggan sedang dalam masa kritis. Bertindak lebih dari yang biasa diharapkan pelanggan Memahami bisnis pelanggan dan/atau mencari informasi mengenai kebutuhan mendasar yang sesungguhnya dari pelanggan lebih dari apa yang pernah diutarakannya.

MAHIR  Memberikan jasa atau produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan (memakai perspektif pelanggan).  Bekerja dengan menggunakan perspektif jangka panjang dalam menjawab masalah pelanggan.  Bertindak sebagai penasihat yang terpercaya.  Mencari keuntungan jangka panjang untuk pelanggan.  Terlibat dalam proses pengambilan keputusan di pihak pelanggan.

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

Judul Kompetensi / Kode ( 10 ) JEJARING KERJA / JARNG

Definisi Pengembangan dan pelaksanaan pola hubungan baik formal maupun informal dengan berbagai unit organisasi baik di pusat, regional, maupun di luar LAN dalam rangka kelancaran dan peningkatan pelayanan dan kinerja unit organisasi yang bersangkutan.

Indikator Perilaku 1. Memahami dan menguasasi karakteristik hubungan administasi dan pemerintahan antara Pemerintah tingkat Pusat dan tingkat wilayah 2. Mendorong seluruh pimpinan dan pegawai pada unit organisasi tingkat eselon III yang bersangkutan untuk membuka, melakukan dan memelihara komunikasi dan hubungan kerja dengan berbagai unit organisasi yang terkait dengan lingkup , baik dalam maupun di luar lingkup LAN; 3. Menghadiri forum-forum informal dalam lingkungan LAN dan tingkat wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk komunikasi dalam rangka kelancaran dan peningkatan pelayanan dan kinerja unit organisasi yang bersangkutan; 4. Melakukan evaluasi terhadap jaringan kerja yang telah dibangun untuk peningkatan manfaat yang dapat diproleh dan pengembangan jaringan krja yang lebih luas dan leebih baik. 5. Mengenali dan mengidentifikasi kebutuhan melakukan kerjasama baik formal maupun informal dan baik dalam lingkup unit organisasi tingkat eselon III, lingkup LANtermasuk tingkat wilayah, maupun dengan pihak luar sesuai dengan lingkup tugas, tanggung jawab dan kewenangan; 6. Mengembangkan sistem, pola dan mekanisme pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kerjasama; 7. Menyusun dan mengarahkan pelaksanaan kerjasama dengan prinsip saling membantu dan saling mendapatkan manfaat; 8. Mengkoordinasikan pengaturan penggunaan sumberdaya baik fisik maupun manusia dalam pelaksanaan kerjasama; 9. Bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan dan kinerja kerjasama dalam lingkup tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang bersangkutan.     

 

DASAR Membangun hubungan dan kemitraan di seluruh lembaga. Menyadari keunggulan pribadi dan orang lain. Membagi pengetahuan professional di lingkungan lembaga. Meminta informasi dari pihak lain. Mengembangkan pemahaman pribadi terhadap ruang lingkup layanan lembaga. Mengembangkan jejaring kerja lembaga dan pribadi untuk mencapai tujuan. Memberikan sumbangsih pengetahuan baru kepada









KOMPETEN Membangun dan memelihara sekutu dan jejaring kerja dengan pelanggan, rekan kerja dan interest group di dalam dan luar lembaga dan unit kerja. Berbagi informasi yang didapat dengan rekan kerja melalui partisipasi dalam proyek bersama. Menggunakan kesempatakesempatan informal untuk menghadiri pertemuanpertemuan kantor atau satuan kerja atau mendapatkan akses ke kesempatan pengembangan yang sangat bermanfaat. Membangun kemampuan








MAHIR Membangun, mengembangkan dan memelihara jejaring kerja dengan para pemangku kepentingan. Menggunakan jejaring kerja yang mengenali individu, budaya dan perbedaan gender, yang biasanya memberikan manfaat yang bisa diidentifikasi bagi para pelanggan. Berpartisipasi dalam forum-forum professional menggunakan rangkaian strategi komunikasi untuk memenuhi




 



database pengetahuan lembaga Berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan dan konstituen sebelum mengambil keputusan yang mempengaruhi mereka. Mengikuti perkembangan proyek-proyek lintas unit Menggunakan pengetahuan dan ketrampilan orang lain untuk mendukung pekerjaan sendiri, sambil mengkaji kemampuan mereka untuk digunakan di masa yang akan dating. Meningkatkan kreativitas pribadi dengan melihat gagasan-gagasan dari perspektif orang lain.







menciptakan visi dengan meningkatkan kualitas kerja, mempublikasikan pekerjaan, mengajar dan mengembangkan orang lain, mengkomunikasikan ketrampilan dan menonjol di antara orang banyak (diingat). Mengenali orang-orang yang seharusnya menjadi bagian dari jejaring kerja dan hal-hal yang bisa mereka sumbangkan. Mengembangkan hubungan kerja yang baik sehingga mereka dapat membalasnya bersasarkan pada pengetahuan yang baik tentang kualitas pekerjaan anda, pengetahuan dan tingkat kepercayaan yang tinggi. Meningkatkan keunggulan pribadi dengan lebih produktif dengan membuat persekutuan dengan orang lain yang memiliki ketrampilan yang berbeda namun saling melengkapi dengan menemukan ketrampilan baru dan caracara baru dalam bekerja.



 



kebutuhan pelanggan. Membentuk ikatanikatan baru di dalam dan luar lingkungan organisasi untuk membangun jejaring kerja yang professional dan stratejik. Berbai informasi dan mendapatkan dukungan. Menciptakan jejaring kerja yang luas dengan para narasumber di lingkungan profesinya dan bidang profesi lainnya yang terkait di dalam dan luar lingkungan pelayanan public untuk berkontribusi terhadap pengembangan profesi. Menggunakan jejaring kerja untuk pengembangan pribadi melalui intervensi informal dari rekan kerja yang lebih berpengalaman yang bertindak sebagai mentor atau pembimbing.

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

Judul Kompetensi / Kode ( 11 ) NEGOSIASI / NEG

Definisi Secara efektif menggali pilihan dan posisi/kekuasaan sehingga bisa mendapatkan hasil yang didukung dan diterima oleh semua pihak.

Indikator Perilaku : 1. 2. 3. 4.

Melakukan kompromi Memahami/mengerti keinginan dan pandangan orang lain Menyampaikan dengan jelas maksud dan pandangan kepada orang lain secara jelas Berpikir diluar kebiasaan untuk

DASAR  Berusaha mencari cara lain untuk kompromi yang memberikan manfaat yang optimal bagi organisasi  Mengetahui keinginan dan pandangan orang lain  Mampu menyampaikan pandangan kepada orang lain

KOMPETEN  Kreatif dan inovatif untuk mencari kompromi yang memberikan manfaat yang optimal bagi organisasi  Memahami keinginan dan pandangan orang lain  Membuat orang lain paham akan pandangan yang disampaikan


MAHIR  Mencapai kompromi yang memberikan manfaat yang optimal bagi organisasi  Toleran terhadap keinginan dan pandangan orang lain  Mampu meyakinkan orang lain akan pandangannya


Judul Kompetensi / Kode ( 12 ) TEAMWORK / TWORK Definisi Pengembangan dan pelaksanaan kerja antar seluruh komponen internal dan eksternal unit dalam rangka kelancaran dan peningkatan pelayanan dan kinerja unit organisasi yang bersangkutan

Indikator Perilaku : I: 1. 2. 3.

   

memahami dan menguasai karakteristik hubungan kerja tim antara pegawai. mendorong kerja tim antara pegawai pada unit organisasi menyusun dan mengerahkan pelaksanaan kerjasama tim dengan prinsip saling menghormat igikuti berbagai

DASAR Mengetahui pendapat dan pandangan rekan sekerja Mendorong untuk bekerja sama Mendorong untuk menunmbuhkan saling percaya sesama rekan kerja Mendorong untuk menumbuhkan rasa saling memiliki

  



KOMPETEN Memahami pendapat dan pandanagan rekan sekerja Mampu membangun kesadaran untuk bekerja bersama Menyadari akan pentingnya saling mempercayai sesama rekan kerja Menumbuhkan rasa saling memiliki



  

MAHIR Toleran terhadap pendapat dan pandangan rekan sekerja Mampu membangun kebutuhan untuk bekerja bersama Mampu membangun saling mempercayai sesama rekan kerja Mampu membangun solidaritas sesama rekan kerja

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

Judul Kompetensi / Kode (13 ) PENGELOLAAN RESIKO / P RISK

Definisi Keberanian dalam melakukan tindakan untuk mencapai keuntungan/manfaat berdasarkan pada perhitungan resiko yang akan muncul.

Indikator perilaku : 1. 2. 3.

Secara aktif mencari kesempatan Menghitung resiko yang mungkin muncul Keberanian melakukan tindakan

DASAR  Mencoba mencari peluang  Menerima umpan balik untuk mengurangi resiko.  Menghindari resiko yang mungkin terjadi  Berusaha untuk memenuhi target yang sudah ada.  Menyelesaikan permasalahan secara berurutan.

KOMPETEN  Mencari peluang dengan memperhitungkan waktu  Mencari umpan balik untuk mendapatkan peluang.  Gigih saat menemui resiko kinerja demi tercapainya tujuan pekerjaan  Selalu memenuhi target untuk menghindari resiko .  Menyelesaikan permasalahan secara serentak/bersamaan.


MAHIR  Peluang merupakan komponen alami dalam setiap pengambilan keputusan.  Secara aktif memberi dan mencari umpan balik terhadap peluang yang ada.  Umumnya dapat menangani resiko yang ada di lingkungan kerja  Melebihi target yang tinggi dengan memperhitungkan peluang.  Proaktif menyelesaikan permasalahan secara komprehennsif.


Judul Kompetensi / Kode ( 14 ) MANAJEMEN INFORMASI / M INF

Definisi Mengumpulkan data dan informasi, menganalisa data dan menerjemahkan informasi menjadi ilmu pengetahuan untuk perencanaan, pengambilan keputusan atau pelaporan manajemen serta untuk mengkomunikasikan dan mendistribusikannya ke berbagai kalangan yang berbeda dengan menggunakan beragam teknologi informasi dan komunikasi (seperti intranet, email, videoconference, telekomunikasi, dll.) dalam rangka menyediakan dan menyampaikan informasi untuk pengambilan keputusan, pelaporan, penyimpanan dokumen dan perencanaan.

Indikator Perilaku : 1. Mengenali kebutuhan data terkait dengan lingkup jabatan. 2. Memanfaatkan data dan informasi dalam menganalisis permasalahan. 3. Memanfaatkan informasi dalam pengambilan keputusan secara tepat. 4. Memahami dan memanfaatkan IT secara tepat. DASAR  Mendistribusikan informasi yang didapat dari sumbersumber lain.  Menggunakan model teknologi non-elektronik dan kertas untuk pengumpulan informasi dan pendistribusian yang diberikan kepada unit kerja.  Mengetahui tentang manajemen pengetahuan dan komponenkomponennya.  Memahami informasi terkini dan teknologi komunikasi yang ada di unit kerja dan departemen lain.  Mengumpulkan data, informasi dan grafik untuk digunakan di masingmasing unit kerja.  Menggunakan informasi dan data secara efektif untuk meyakinkan dan mendukung suatu jabatan.

KOMPETEN  Menganalisa sumber-sumber data dan merubahnya ke dalam bentuk laporan dan presentasi.  Mengembangkan database dan alat untuk laporan dan pendistribusian melalui website.  Menyediakan informasi dalam suatu format yang menarik dan bermanfaat.  Mengevaluasi keefektifan pengumpulan data dan jalurjalur distribusi (seperti halaman website, pusat layanan telepon, penanganan keluhan).  Meng-install dan menjaga sistem penyimpanan, pengelolaan, pengambilan dokumen.  Menjaga saluran komunikasi yang efektif yang dimungkinkan dengan penggunaan teknologi yang ada.

MAHIR  Memaksimalkan penggunaan data base untuk memberikan informasi yang bermanfaat, “ diakui secara luas”, dan ramah bagi pengguna bagi departemen lain, unit-unit kerja lain, pelanggan dan masyarakat .  Mengidentifikasi informasi baru dan teknologi komunikasi baru yang meningkatkan sistem yang ada dan layanan yang diberikan.  Menjadi teladan dalam pengumpulan dan penyediaan data dan informasi untuk digunakan dalam Pusat Manajemen Pengetahuan departemen atau instansi.  Mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas fungsi informasi dan komunikasi di lingkungan unit kerja masing-masing.

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

Judul Kompetensi / Kode ( 15 ) PENINGKATAN BERKELANJUTAN / P LANJ

Definisi Mengidentifikasi secara aktif area-area baru untuk pembelajaran, secara reguler menciptakan dan memanfaatkan kesempatan untuk berkembang dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan dan teknologi terbaru dalam pekerjaan dan prosesnya.


Mengidentifikasi secara tepat area-area baru pembelajaran Menciptakan kesempatan untuk berkembang Memberikan pekerjaan secara konsisten dan akurat Menerapkan pengetahuan, keterampilan dan teknologi yang diperoleh dalam pembelajaran

DASAR  Mengamati dan mengevaluasi secara sistematis alasan kegiatan yang serupa dikerjakan berbeda dalam situasi yang berbeda.  Mengevaluasi secara sistematis alasan tujuantujuan yang telah disepakati tidak tercapai, sangat jauh dari harapan.  Mengevaluasi secara sistematis alasan kesalahan terjadi atau terulang.  Memfasilitasi diskusi tentang apa yang diharapakan pelanggan dari departemen dan menegosiasikan harapanharapan masing-masing.  Merefleksikan hasil dan dampak-dampak dari proses dan bukan dari kegiatan.  Menentukan hasil-hasil tugas dari segi kualitas dan efisiensi internal (manajemen waktu dan sumber daya yang langka).  Mengidentifikasi faktorfaktor yang kritis dan yang membatasi.  Menentukan prasyarat minimum yang dibutuhkan untuk mencapai setiap

KOMPETEN  Menerapkan pengetahuan khusus dari satu bidang proses bisnis dan memahami proses-proses terkait untuk menghasilkan hasil kerja.  Menyesuaikan metode yang pas untuk mengindentifikasi kebutuhan perbaikan.  Menjaga kredibilitas dan fasilitas melalui diskusi yang efektif dengan pemangku kepentingan utama dan hubungan yang mendukung dengan rekan kerja.  Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman terdahulu untuk mengembangkan, mengadakan dan mempertahankan kesimpulan dan rekomendasi serta strategi pelaksanaan.  Mengembangkan dan merekomendasikan perbaikan-perbaikan atau mendisain ulang prosesproses.  Mengevaluasi dan melaksanakan proses-proses perbaikan solusi.  Berperan dalam pengembangan kapasitas dan proses perbaikan dasar


MAHIR  Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman untuk mendisai dan melaksanakan solusi perbaikan organisasi secara luas terhadap masalah-masalah yang rumit.  Mengidentifikasi dan mengacu pada faktorfaktor kunci keberhasilan untuk perbaikan proyek atau inisiatif peningkatan yang rumit.  Menjamin komitmen dan keterlibatan dari pegawai tingkat senior dengan mendukung dan meningkatkan hubungan serta memimpin presentasi kritis proyek.  Diakui sebagai ahli dalam suatu substansi di luar bisnis unit masing-masing dan sebagai penasihat teknis untuk tim proyek.  Menerapkan pengetahuan teknis yang dalam untuk memberikan produkproduk dan layanan pelanggan lintas tahapan yang banyak dalam organisasi di dalam lingkungan pemerintahan yang rumit.


tugas dan proses dari segi SDM, sumber dana, dan sumber-sumber teknis.  Merefleksikan tentang bagaimana departemen bekerja sama dan berkoordinasi dalam bekerja serta menentukan gabungan yang ideal antara lembaga dan kelompok dalam menyampaikan masukan (seperti pemerintah, swasta dan masyarakat madani) dalam rangka meningkatkan koordinasi masukan.  Menggunakan pengetahuan teknis atau pengalaman terdahulu untuk mengembangkan dan menghadirkan alternatif-alternatif dan rekomendasi-rekomendasi

pengetahuan melalui masukan dari best practice dan mendefinisikan ulang alat-alat dan teknik-teknik sebagaimana mestinya.  Menyampaikan nilai tambah atau manfaat yang riil dari suatu proyek perbaikan dengan memetakan tindakan, target, tujuan dan kinerja yang spesifik.

 Mengkaji solusi-solusi perbaikan dokumendokumen yang bisa dipelajari dan perbaikan yang direkomendasikan.  Mendidentifkasi dan menyelesaikan isu-isu perbaikan rumit dan kritis di dalam jejaring kerja organisasi yang menghasilkan dan menukarkan layanan seperti pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan LSM.

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

Judul Kompetensi / Kode ( 16 ) PENGELOLAAN KEBERAGAMAN / P RAG Definisi Beradaptasi terhadap kebudayaan, adat istiadat, nilai-nilai, norma-norma individu dan kelompok dalam rangka memenuhi keadilan; memberikan kontribusi dalam perubahan kinerja unit dan organisasi. Indikator Perilaku : 1. Mengakui peran yang dilakukan oleh para individu dibalik perbedaan budaya, agama, suku, jenis kelamin, atau perbedaan individual lainnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. 2. Mempertimbangkan kesesuaian antara budaya organisasi dan harapan pelanggan. 3. Memberikan kesempatan untuk meningkatkan SDM menjadi lebih baik yang mampu mencapai tujuan unit kerja 4. Mendorong kepatuhan terhadap keadilan bekerja dan inisiatif dan tindakan yang positif 5. Mengambil langkah-langkah aktif untuk menghilangkan tindakan, perilaku dan perkataan yang menimbulkan diskriminasi dan prasangka 6. Memastikan bahwa semua tindakan manajemen yang dilaksanakan bebas dari diskriminasi sosial, gender, agama, suku dan ketidakberuntungan fisik, dan budaya. 7. Memberikan kesempatan perekrutan yang akan meningkatkan SDM menjadi lebih baik sehingga mampu mencapai tujuan unit kerja 8. Menggunakan metode formal dan informal untuk meningkatkan sensitivitas terhadap orang lain yang berbeda. DASAR  Memahami dan mau menerima kebiasaankebiasaan, adat istiadat, nilai-nilai dan normanorma orang lain atau kelompok lain.  Menghargai dan menghormati perbedaanperbedaan orang lain dan mencari cara untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman baru terhadap orang lain atau kelompok lain melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan pekerjaan.  Melakukan tindakan positif dan tujuan-tujuan yang adil serta prasyarat dengan cara yang telah ditentukan.











KOMPETEN Memberikan kesempatan yang akan meningkatkan tenaga kerja yang lebih beragam dan memberikan kesempatan serta akses yang sama terhadap pengembangan tidak perduli ras, gender, dan latar belakang budaya. Mendorong kepatuhan terhadap keadilan kepegawaian dan kebijakan dan tujuan tindakan positif Mengambil tindakan disipliner terhadap segala diskriminasi dan kesewenangan gender. Melakukan usaha yang gigih untuk menghilangkan prasangka, diskriminasi dan hambatan-hambatan sistemik yang ada di lingkungan kerja. Memastikan bahwa semua praktek dan kebijakan manajemen bebas dari diskriminasi.






   

MAHIR Secara aktif mendukung perbedaan melalui kegiatankegiatan yang terencana yang ditujukan pada penanaman sensitivitas dan dukungan terhadap orang lain. Secara aktif membantu dan mendukung program-program yang memang ditujukan untuk mendukung perbedaan Membantu dan mendukung orang lain dalam usahanya menangani perbedaan. Secara aktif mencoba merubah prasangka dalam lingkungan yang ada. Mendidik orang lain tentang nilai keberagaman. Mengembangkan solusi-solusi untuk menangani hambatanhambatan yang mengganggu pencapaian keadilan bekerja dan strategi tindakan positif serta inisiatif-inisiatif dan prasyarat ekonomi pribumi.


Judul Kompetensi / Kode ( 17 ) BERORIENTASI PADA KUALITAS / Qual Definisi Beradaptasi terhadap kebudayaan, adat istiadat, nilai-nilai, norma-norma individu dan kelompok dalam rangka memenuhi keadilan; memberikan kontribusi dalam perubahan kinerja unit dan organisasi. Indikator Perilaku : 1. Mengakui peran yang dilakukan oleh para individu dibalik perbedaan budaya, agama, suku, jenis kelamin, atau perbedaan individual lainnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. 2. Mempertimbangkan kesesuaian antara budaya organisasi dan harapan pelanggan. 3. Memberikan kesempatan untuk meningkatkan SDM menjadi lebih baik yang mampu mencapai tujuan unit kerja 4. Mendorong kepatuhan terhadap keadilan bekerja dan inisiatif dan tindakan yang positif 5. Mengambil langkah-langkah aktif untuk menghilangkan tindakan, perilaku dan perkataan yang menimbulkan diskriminasi dan prasangka 6. Memastikan bahwa semua tindakan manajemen yang dilaksanakan bebas dari diskriminasi sosial, gender, agama, suku dan ketidakberuntungan fisik, dan budaya. 7. Memberikan kesempatan perekrutan yang akan meningkatkan SDM menjadi lebih baik sehingga mampu mencapai tujuan unit kerja 8. Menggunakan metode formal dan informal untuk meningkatkan sensitivitas terhadap orang lain yang berbeda. DASAR  Memahami dan mau menerima kebiasaankebiasaan, adat istiadat, nilai-nilai dan norma-norma orang lain atau kelompok lain.  Menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan orang lain dan mencari cara untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman baru terhadap orang lain atau kelompok lain melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan pekerjaan.  Melakukan tindakan positif dan tujuantujuan yang adil serta prasyarat dengan cara yang telah ditentukan.

KOMPETEN  Memberikan kesempatan yang akan meningkatkan tenaga kerja yang lebih beragam dan memberikan kesempatan serta akses yang sama terhadap pengembangan tidak perduli ras, gender, dan latar belakang budaya.  Mendorong kepatuhan terhadap keadilan kepegawaian dan kebijakan dan tujuan tindakan positif  Mengambil tindakan disipliner terhadap segala diskriminasi dan kesewenangan gender.  Melakukan usaha yang gigih untuk menghilangkan prasangka, diskriminasi dan hambatan-hambatan sistemik yang ada di lingkungan kerja.  Memastikan bahwa semua praktek dan kebijakan manajemen bebas dari diskriminasi.

MAHIR  Secara aktif mendukung perbedaan melalui kegiatankegiatan yang terencana yang ditujukan pada penanaman sensitivitas dan dukungan terhadap orang lain.  Secara aktif membantu dan mendukung program-program yang memang ditujukan untuk mendukung perbedaan  Membantu dan mendukung orang lain dalam usahanya menangani perbedaan.  Secara aktif mencoba merubah prasangka dalam lingkungan yang ada.  Mendidik orang lain tentang nilai keberagaman.  Mengembangkan solusi-solusi untuk menangani hambatanhambatan yang mengganggu pencapaian keadilan bekerja dan strategi tindakan positif serta inisiatif-inisiatif dan prasyarat ekonomi pribumi.

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

Judul Kompetensi / Kode ( 18 ) PENGELOLAAN KONFLIK/ (M KONF) Definisi Mengatasi konflik yang terjadi pada orang lain dengan cara menyesuaikan nilai-nilai yang ada pada orang-orang tersebut untuk mengatasi konflik yang terjadi. Indikator Perilaku : 1. Membuka pertemuan antar orang yang berkonflik dengan tidak membedakan mereka. 2. Mengupayakan keterbukaan antara orang yang berkonflik sehingga mereka percaya dan yaikin bahwa konflik yang dihadapi akan dapat terpecahkan. 3. Menggali pendapat-pendapat dari pegawai dalam uit untuk mencari alternatif solusi pemecahan konflik yang terjadi di unit atau organisasi. 9. Mengambil keputusan. Informasi yang terkumpul dapat digunakan untuk membuat alternative solusi yang akan diambil dalam konflik tersebut dan setelah adanya analisis cost and benefit maka dilakukan pengambilan keputusan yang memiliki prinsip mencari resiko yang kecil bagi kedua belah pihak yang berkonflik. DASAR  Memulai pembicaraan dan menjelaskan situasi yang terjadi saat ini  Mengisyaratkan bahwa semua pihak harus terbuka untuk penyelesaian masalah.  Memancing untuk menjelaskan terjadinya konflik

KOMPETEN  Mengumpulkan informasi dan data dalam rangka menyelesaikan konflik  Mengembangkan pendapat-pendapat untuk menyelesaikan masalah  Menggunakan pengalaman dan keterampilan yang ada untuk memecahlan permasalahan


MAHIR  Menentukan hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatasi konflik.  Menciptakan lingkungan yang dapat memecahkan konflik  Menjaga sikap yang potensial terhadap munculnya kesalah pahaman dan konflik


Judul Kompetensi / Kode ( 19 ) PENUGASAN DAN PENDELEGASIAN WEWENANG / PPW

Definisi Melimpahkan kewenangan pengambilan keputrusan kepada bawahan agar pelaksanaan pekerjaan lebih efisien dan efektif.

Indikator Perilaku : 1. Menyerahkan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya. 2. Menentukan batas kewenangan. 3. Mempercayai kewenangan yang diberikan kepada bawahan. 4. Memberikan bimbingan kepada bawahan yang diserahi kewenangan. 5. Memonitor pelaksanaan tugas DASAR  Menyerahkan sebagian tugas weweang dan tanggung jawab kepada bawahan sesuai dengan jenjang pangkat dan jabatan untuk menyelesaikan tugas pekerjaan.

KOMPETEN  Menentukan pelimpahan kewenangan kepada bawahan yang sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya atau sesuai dengan bidang tugasnya.  Memberikan kepercayaan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

MAHIR  Membimbing bawahan yang diserahi kewenangan apabila menemukan kesulitan dalam pelaksanaan tugas.  Memantau secara aktif pelaksanaan tugas bawahan untuk mengetahui hasil kerja yang didelegasikan.

C. KOMPETENSI KHUSUS JABATAN STRUKTURAL LAN

Dalam bagian ini diuraikan berbagai contoh standar kompetensi yang berhubungan dengan core business (tugas inti) dari masing –masing unit eselon III dan IV di LAN. Dengan demikian tidak semua jabatan Eselon III dan IV dijelaskan dan dideskripsikan standar kompetensinya. Hanya beberapa jabatan core business saja yang dijelaskan standar kompetensinya. Adapun model kompetensi masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

Judul Kompetensi / Kode

Definisi:

Indikator Perilaku :

Dasar

Kompeten

Mahir

Adapun deskripsi standar kompetesi tersebut adalah sebagai berikut:



Judul Kompetensi / Kode PENGELOLAAN ADMINISTRASI KAJIAN Definisi: Merencanakan program dan kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi unit.

Indikator Perilaku : 1. Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya yang diperlukan dan memanfaatkannya dalam pelaksanaan kajian. 2. Mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan 3. Memahami administrasi keuangan negara/anggaran mulai dari perencanaan sampai pelaporan 4. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan.

Dasar

Kompeten

Mahir

 Berusaha menyusun perencanaan kajian sesuai aturan yang berlaku  Berusaha mengelola kajian sesuai aturan yang berlaku  Mem-break-down kegiatan administrasi kajian dengan bantuan  Menyusun laporan pertanggungjawaban kajian sesuai aturan yang belaku 

 Menyusun perencanaan kajian sesuai aturan yang berlaku  Melaksanakan pengelolaan kajian sesuaiaturan yang berlaku  Mem-break-down kegiatan administrasi kajian tanpa bantuan  Menyusun laporan pertanggungjawaban kajian sesuai aturan yang berlaku tepat waktu

 Memastikan perencanaan kajian sesuai aturan yang berlaku  Memastikan pengelolaan kajian sesuai aturan yang berlaku  Mem-break-down kegiatan administrasi kajian dan dapat menjelaskannya kepada staf kerja yang lain  Memastikan laporan pertanggungjawaban kajian sesuai aturan yang berlaku tepat waktu

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

Judul Kompetensi / Kode METODOLOGI PENELITIAN Definisi: Serangkaian proses sistematis dan ilmiah dalam memecahkan permasalahan atau menemukan fakta-fakta baru yang terkait dengan tugas dan fungsinya. Indikator Perilaku : 1. Melakukan identifikasi masalah penelitian yang relevan . 2. Memahami dan mengkoordinasikan penyusunan Proposal Penelitian, Rancangan Penelitian, Instrumen, Pengumpulan Data, Analisis dan Laporan Penelitian. 3. Menguasai teknik penulisan karya ilmiah.

Dasar

Kompeten

Mahir

 Berusaha mengembangkan metodologi penelitian sesuai tujuan kajian  Berusaha merancang mekanisme pengembangan metodologi penenelitian sesuai kajian

 Mengembangkan metodologi peneleitian sesuai tujuan kajian  Merancang mekanisme pengembangan metodologi peneleitian sesuai kajian

 Memastikan metodologi penelitian sesuai dengan tujuan kajian  Mengevaluasi mekanisme pengembangan metodologi penelitian



Judul Kompetensi / Kode PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH Definisi: Serangkaian proses penulisan karya tulis yang sistematis dan ilmiah dalam memecahkan permasalahan atau menemukan fakta-fakta baru yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Perilaku : 1. Melakukan identifikasi masalah penelitian yang relevan . 2. Memahami dan mengkoordinasikan penyusunan Proposal Penelitian, Rancangan Penelitian, Instrumen, Pengumpulan Data, Analisis dan Laporan Penelitian. 3. Menguasai teknik penulisan karya ilmiah. 4. Memahami bahasa tulisan akademik

Dasar

Kompeten

Mahir

 Berusaha merancang standar kualitas penulisan karya tulis ilmiah sesuai substansi unit  Berusaha merancang mekanisme penulisan karya tulis ilmiah sesuai substansi unit  Berusaha merancang mekanisme pengendalian penulisan karya tulis ilmiah sesuai substansi unit  Berusaha merancang mekanisme peningkatan mutu penulisan karya tulis ilmiah sesuai substansi unit

 Merancang mekanisme penjaminan mutu penulisan karya tulis ilmiah sesuai substansi unit  Merancang mekanisme pengendalian mutu penulisan karya tulis ilmiah sesuai substansi unit  Merancang mekanisme peningkatan mutu penulisan karya tulis ilmiah sesuai substansi unit

 Memandang bahwa standar kualitas penulisan karya tulis ilmiah sesuai substansi unit merupakan suatu hal yang penting  Mengembangkan mekanisme penjaminan mutu penulisan karya tulis ilmiah sesuai substansi unit Mengembangkan mekanisme pengendalian mutu Diklat Teknis Fungsional  Mengembangkan mekanisme peningkatan mutu penulisan karya tulis ilmiah sesuai substansi unit

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

Judul Kompetensi / Kode PEMAHAMAN SUBSTANSI UNIT KAJIAN (PSUBS)

Definisi: Pemahaman terhadap ruang lingkup kajian sesuai tugas dan fungsi unit kerja.

Indikator Perilaku : 1. Mengidentifikasi isu-isu strategik sesuai bidang kerjanya. 2. Merumuskan isu-isu strategik sesuai bidang kerjanya. 3. Mengkomunikasikan hasil kajian .

Dasar

Kompeten

Mahir

 Mengetahui struktur substansi kajian di unitnya  Mengetahui mekanisme pelaksanaan administrasi substansi kajian di unit

 Memahami struktur substansi kajian di unitnya  Memahami mekanisme pelaksanaan administrasi substansi kajian di unitnya

 Menguasai struktur substansi kajian di unitnya beserta filosofinya  Menguasai mekanisme pelaskanaan administrasi substansi kajian di unitnya



Judul Kompetensi / Kode PENGELOLAAN ANGGARAN DAN KEUANGAN DIKLAT (PAKD) Definisi: Merencanakan program dan kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi unit

Indikator Perilaku : 1. Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya yang diperlukan dan memanfaatkannya dalam pelaksanaan Diklat. 2. Mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan 3. Memahami administrasi keuangan negara/anggaran mulai dari perencanaan sampai pelaporan 4. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan.

Dasar

Kompeten

Mahir

 Berusaha menyusun perencanaan anggaran dan keuangan sesuai aturan yang berlaku  Berusaha mengelola anggaran dan keuangan sesuai aturan yang berlaku  Mem-break-down satuan biaya Diklat dengan bantuan  Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Diklat sesuai aturan yang belaku

 Menyusun perencanaan anggaran dan keuangan sesuai aturan yang berlaku  Melaksanakan pengelolaan anggaran dan keuangan sesuai aturan yang berlaku  Mem-break-down satuan biaya Diklat tanpa bantuan  Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Diklat sesuai aturan yang berlaku tepat waktu

 Memastikan perencanaan anggaran dan keuangan sesuai aturan yang berlaku  Memastikan pengelolaan anggaran dan keuangan sesuai aturan yang berlaku  Mem-break-down satuan biaya Diklat dan dapat menjelaskannya kepada staf kerja yang lain  Memastikan laporan pertanggungjawaban keuangan Diklat sesuai aturan yang berlaku tepat waktu

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

Judul Kompetensi / Kode PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA DIKLAT (PSARPRAS)

Definisi: Kemampuan dalam pengelolaan kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan diklat.

Indikator Perilaku : 1. Mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana diklat. 2. Memahami proses pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan. 3. Mengelola sarana dan prasarana diklat secara efektif dan efisien.

Dasar

Kompeten

Mahir

 Berusaha menyusun rencana kebutuhan sarpras Diklat  Melakukan pemeliharaan sarpras sewaktu-waktu  Menyiapkan sarpras satu bulan sebelum pelaksanaan suatu program Diklat  Berusaha memenuhi kebutuhan sarpras secara mendadak

 Menyusun kebutuhan sarpras Diklat secara lengkap  Melakukan pemeliharaan sarpras secara berkala  Menyiapkanr sarpras dua bulan sebelum pelaksanaan suatu program Diklat  Menyadari bahwa kebutuhan sarpras dapat berubah sewaktu-waktu

 Memastikan kebutuhan sapras Diklat telah tersusun dan siap pakai  Menentukan jadwal pemeliharaan sarpras seesuai kondisi setempat  Menyiapkan sarpras seluruh program Diklat di awal tahun anggaran  Menyiapkan rencana antisipasi terhadap kebutuhan sarpras yang mendadak



Judul Kompetensi / Kode MARKETING (MARK)

Definisi: Proses dalam mempromosikan program diklat, sehingga pihak lain terterik untuk menyelenggarakan/mengikuti program diklat tersebut.

Indikator Perilaku : 1. Menguasai teknik-teknik pemasaran yang efektif. 2. Memahami program-program diklat yang diselenggarakan.

Dasar  Memahami konsep pemasaran  Berusaha mencari pasar baru potensial  Berusaha “menjual” secara efektif

Kompeten  Melaksanakan pemasaran sesuai kebutuhan  Menyusun strategi memperluas jaringan pemasaran  “Menjual” secara efektif dan efisien

Mahir  Memandang pemasaran sebagai sarana menjalin hubungan  Menguasai strategi penyusunan strategi memperluas jaringan pemasaran  Merancang “penjualan” secara efektif dan efisien

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

Judul Kompetensi / Kode PENGELOLAAN SUBSTANSI DIKLAT (PSUBSTD)

Definisi: Pemahaman terhadap ruang lingkup diklat sesuai tugas dan fungsi unit kerja.

Indikator Perilaku : 1. Mengidentifikasi isu-isu strategik sesuai bidang kerjanya. 2. Merumuskan isu-isu strategik sesuai bidang kerjanya. 3. Mengembangkan program-program Diklat yang inovatif bagi stakeholder.

Dasar  Mengetahui struktur kurikulum Diklat  Mengetahui mekanisme pelaksanaan administrasi Diklat

Kompeten  Memahami struktur kurikulum Diklat  Memahami mekanisme pelaskanaan administrasi Diklat


Mahir  Menguasai struktur kurikulum Diklat beserta filosofinya  Menguasai mekanisme pelaskanaan administrasi Diklat


Judul Kompetensi / Kode DESAIN KEBUTUHAN DIKLAT (DEKEBD)

Definisi: Mengembangkan desain program-program diklat yang dibutuhkan para stakeholders.

Indikator Perilaku : 1. Mengidentifikasi kebutuhan program-program diklat para stakeholder. 2. Menyusun dan mengembangkan program diklat mulai dari penyusunan dan pengembangan kurikulum, silabi, bahan ajar, metodologi pengajaran.

Dasar  Memahami pentingnya menyusun kebutuhan Diklat  Berusaha menyusun kebutuhan Diklat  Mengetahui teknik kebutuhan Diklat  Berusaha membuat laporan hasil analisis kebutuhan Diklat

Kompeten  Mendorong adanya kebutuhan Diklat  Merancang kebutuhan Diklat  Melaksanakan teknik kebutuhan Diklat  Membuat laporan hasil analisis kebutuhan diklat

Mahir  Memandang kebutuhan Diklat sebagai suatu langkah yang penting bagi sebuah program Diklat  Mengevaluasi kebutuhan Diklat  Mengorganisasi teknik kebutuhan Diklat  Membuat dan menyiapkan distribusi laporan hasil analisis kebutuhan diklat

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

Judul Kompetensi / Kode MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) DIKLAT

Definisi: Penyiapan bahan pengendalian dan pengembangan evaluasi akademis serta pembinaan alumni.

Indikator Perilaku : 1. Penyiapan instrumen untuk melakukan monitoring dan evaluasi. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi akademis. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi luaran.

Dasar  Mengetahui konsep monitoring dan evaluasi Diklat  Menyusun hasil monitoring dan evaluasi Diklat  Berusaha menyusun laporan monev Diklat

Kompeten  Menerapkan monitoring dan evaluasi Diklat  Menganalisis hasil monitoring dan evaluasi Diklat  Membuat laporan monev Diklat


Mahir  Menguasai monitoring dan evaluasi Diklat  Menilai hasil monitoring dan evaluasi Diklat  Mengevaluasi laporan monev Diklat


Judul Kompetensi / Kode PENGELOLAAN PELAKSANAAN PELATIHAN (MDIK)

Definisi: Melakukan pelaksanaan penyelenggaraan program-program diklat bagi stakeholders.

Indikator Perilaku : 1. Mempersiapkan komponen-komponen untuk pelaksanaan diklat (peserta, instruktur, penyelengggara) 2. Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat. 3. Menyelenggarakan monitoring evaluasi penyelenggaraan diklat. 4. Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi.

Dasar  Berusaha mempersiapkan pelaksanaan Diklat  Memonitor pelaksanaan Diklat  Berusaha mendokumentasikan pelaksanaan Diklat

Kompeten  Mempersiapkan pelaksanaan Diklat  Memonitor pelaksanaan Diklat secara rutin  Mendokumentasikan pelaksanaan Diklat

Mahir  Mengevaluasi persiapan pelaksanaan Diklat  Memastikan pelaksanaan Diklat termonitor dengan baik  Mendokumentasikan pelaksanaan Diklat secara sistematis

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

Judul Kompetensi / Kode PEMAHAMAN PERATURAN KEPEGAWAIAN

(PPKEPEG)

Definisi: Peraturan Perundang-Udangan berkaitan dengan Formasi, Pengadaan, Penempatan, Pengembangan, Kinerja, Kenaikan Pangkat,Gaji Berkala, Pemberhentian pegawai LAN

Indikator Perilaku : 1. Menghitung kebutuhan SDM LAN sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 2. Melaksanakan pengadaan SDM LAN sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 3. Menempatkan SDM LAN pada berbagai unit sesuai dengan kompetensi yang dimiliki tiap pegawai sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 4. Menyusun pengembangan jalur karir, melakukan analisis kebutuhan diklat, merancang program diklat, melaksanakan program diklat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 5. Menyusun instrument, mengumpulkan, mencatat, mengolah, dan menyajikan informasi Kinerja SDM LAN sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 6. Mengusuikan, membuat SK, dan menyampaikan SK, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala kepada pegawai LAN sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 7. Mengusulkan, membuat Sk dan menyampaikan SK pemberhentian pegawai sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Dasar  Mencoba menghitung formasi kebutuhan SDM LAN sesuai kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku  Mencoba melaksanakan pengadaan SDM LAN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku  Mencoba menempatkan SDM LAN pada berbagai unit sesuai dengan

Kompeten

Mahir

 Mampu menghitung formasi kebutuhan SDM LAN sesuai kompetensi yang dibutuhkan secara benar sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku  Melaksanakan pengadaan SDM LAN secara benar dan proporsional, sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku  Mampu menempatkan

 Mampu mengarahkan staf dalam pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan pendistribusian data dan informasi yang berkaitan dengan SDM LAN secara benar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku  Senantiasa mengarahkan staf dalam menghitung formasi kebutuhan SDM LAN sesuai kompetensi yang dibutuhkan secara











kompetensi kompetensi jabatan yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Mencoba menyusun pengembangan jalur karir, melakukan analsis kebutuhan diklat, merancang program diklat, melaksanakan program diklatsesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Mencoba menyusun instrument, mengumpulkan, mencatat, mengolah, dan menyajikan informasi Kinerja SDM LAN, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Mencoba mengusulkan, membuat SK, dan menyampaikan SK, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala kepada pegawai LAN, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Mencoba membuat usulan, membuat Sk dan menyampaikan SK pemberhentian pegawai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,









SDM LAN pada berbagai unit sesuai dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan, sesuai dengan pertaturan perundang-undangan yang beralku Mampu menyusun pengembangan jalur karir, melakukan analsis kebutuhan diklat, merancang program diklat, melaksanakan program diklat secara benar, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku Menyusun instrument, mengumpulkan, mencatat, mengolah, dan menyajikan informasi Kinerja SDM LAN secara benar, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku Mampu melakukan koreksi dan monitoring usulan SK kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala, dan menyampaikan SK, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala kepada pegawai LAN secara benar dan tepat waktu, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku Mampu melakukan koreksi dan monitoring usulan pemberhentian , pembuatan Sk dan penyampaian SK pemberhentian pegawai secara benar dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku











benar, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku Senantiasa mampu mengarahkan staf dalam pmelaksanaan pengadaan SDM LAN sesuai dengan kompetensi jabatan yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku Mampu mengarahkan staf dalam menempatkan SDM LAN pada berbagai unit sesuai dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Senantiasa mengarahkan staf dalam: penyusunan pengembangan jalur karir, analsis kebutuhan diklat, merancang program diklat, dan melaksanakan program diklat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku Mampu mengarahkan dan mengkoordinir staf dalam penyusunan instrument, mengumpulkan, mencatat, mengolah, dan menyajikan informasi Kinerja SDM LAN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Senantiasa mengarahkan staf dalam mengusulkan, membuat SK, dan menyampaikan SK, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala kepada pegawai LAN

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

secara benar dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku  Senantiasa mengarahkan staf dalam mengusulkan, membuat Sk dan menyampaikan SK pemberhentian pegawai secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



Judul Kompetensi / Kode KONSELING (KONSEL)

Definisi: Pembedahan, pemberian saran penyelesaian permasalahan SDM secara individu

Indikator Perilaku : 1. Melakukan bedah kasus bagi pegawai yang membutuhkan 2. Memberikan sara-saran penyelesaian permasalahan pribadi pegawai yang membutuhkan

Dasar

Kompeten

Mahir

 Berusaha melakukan bedah kasus pegawai yang membutuhkan  Mencoba memberikan sarasaran penyelesaian permasalahan pribadi pegawai yang membutuhkan

 Mampu melakukan bedah kasus pegawai yang membutuhkan secara tepat, dengan metoda tertentu  Mampu memberikan sarasaran penyelesaian permasalahan pribadi pegawai yang membutuhkan secara tepat sesuai dengan kebutuhan pegawai

 Mampu melakukan bedah kasus pegawai yang membutuhkan dengan berbagai metoda  Senantiasa mampu meberikan saran-saran yang tepat dalam memberikan sara-saran penyelesaian permasalahan pribadi pegawai yang membutuhkan

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

Judul Kompetensi / Kode PEMAHAMAN PERATURAN KEUANGAN (PPKEU) Definisi: Kebendaharaan penerimaan dan pengeluaran uang dan surat berharga di lingkungan LAN sesuai peraturan perundangan yang berlaku

Indikator Perilaku : 1. Melakukan penerimaan atas pendapatan negara, yang selanjutnya menyetorkan kepada Negara, sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 2. Membuat surat pertanggungjawaban uang yang diterima dan disetorkan, sesuai peraturan perundangan yang berlaku 3. Melakukan pembayaran atas tagihan kepada Negara baik secara langsung maupun melalui Daftar Isian Pelaksananan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan, sesuai peraturan perundangan yang berlaku 4. Membuat Surat Pertanggungjawaban uang yang dikeluarkan, sesuai peraturan perundangan yang berlaku

Dasar 





Mencoba melakukan penerimaan atas pendapatan negara, yang selanjutnya menyetorkan kepada Negara, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berusaha membuat surat pertanggungjawaban uang yang diterima dan disetorkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku Mencoba melakukan pembayaran atas tagihan kepada Negara baik secara langsung maupun melalui Daftar Isian Pelaksananan

Kompeten

Mahir

 Mampu melakukan penerimaan atas pendapatan negara, yang selanjutnya menyetorkan kepada Negara secara benar, sesuai peraturan perundangan yang berlaku  Mampu membuat surat pertanggungjawaban uang yang diterima dan disetorkan secara benar, sesuai peraturan perundangan yang berlaku  Mampu melakukan pembayaran atas tagihan kepada Negara

 Mampu memberikan arahan yang tepat kepada staf dalam melakukan penerimaan atas pendapatan negara, yang selanjutnya menyetorkan kepada Negara, sesuai peraturan perundangan yang berlaku  Selalu benar dalam membuat surat pertanggungjawaban uang yang diterima dan disetorkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku  Mampu memberikan arahan kepada staf dan mampu memberikan koreksi pembuatan dalam melakukan pembayaran atas tagihan kepada Negara





Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan, sesuai peraturan perundangan yang berlaku Berusaha membuat Surat Pertanggungjawaban uang yang dikeluarkan, sesuai peraturan perundangan yang berlaku

baik secara langsung maupun melalui Daftar Isian Pelaksananan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan, secara benar, sesuai peraturan perundangan yang berlaku .  Mampu membuat Surat Pertanggungjawaban uang yang dikeluarkan, secara benar, . sesuai peraturan perundangan yang berlaku

baik secara langsung maupun melalui Daftar Isian Pelaksananan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan, sesuai peraturan perundangan yang berlaku , apabila terjadi kesalahan sebelum dipertanggungjawabkan  Mampu memberikan arahan kepada staf dan mampu memberikan koreksi terhadap Surat Pertanggungjawaban uang yang dikeluarkan, sesuai peraturan perundangan yang berlaku

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

Judul Kompetensi / Kode AKUNTANSI (ACOUNT) Definisi: Melakukan Analisis Transaksi, Membuat Jurnal, Melakukan Posting jurnal ke buku besar, Menyusun Neraca Saldo, Menyusun Jurnal Penyesuaian, Membuat Neraca Lajur, Membuat Jurnal Penutup , Menyusunan Laporan Keuangan, Menyusun Neraca Saldo setelah penutupan, Menyusun Jurnal Balik Indikator Perilaku : 1. Melakukan Analisis Transaksi, 2. Membuat Jurnal, 3. Melakukan Posting jurnal ke buku besar, 4. Menyusun Neraca Saldo, 5. Menyusun Jurnal Penyesuaian, 6. Membuat Neraca Lajur, 7. Membuat Jurnal Penutup , 8. Menyusunan Laporan Keuangan, 9. Menyusun Neraca Saldo setelah penutupan, 10. Menyusun Jurnal Balik

Dasar

Kompeten

Mahir

 Berupaya melakukan Analisis Transaksi sebelum melakukan pencatatan dalam buku kas,  Memahami cara membuat Jurnal,  Memahami cara Posting jurnal ke buku besar,  Mencoba menyusun Neraca Saldo,  Berusaha menyusun Jurnal Penyesuaian,  Mencoba membuat Neraca Lajur,  Mencoba membuat Jurnal Penutup,  Mencoba menyusunan Laporan Keuangan,  Berusaha menyusun

 Melakukan Analisis Transaksi dengan benar,  Mampu membuat Jurnal dengan benar,  Mampu melakukan Posting jurnal ke buku besar dengan benar,  Mampu menyusun Neraca Saldo dengan benar,  Menyusun Jurnal Penyesuaian dengan benar,  Membuat Neraca Lajur dengan benar,  Mampu membuat Jurnal Penutup dengan benar,  Mampu menyusun Laporan Keuangan

 Senantiasa melakukan Analisis Transaksi dengan benar,  Senantiasa mengarahkan dan memberikan koreksi Jurnal, apabila terjadi kesalahan  Mampu memberikan arahan dan memberikan koreksi terhadap hasil Posting jurnal ke buku besar,  Dapat memastikan penyusunan Neraca Saldo sudah benar benar,  Senantiasa mengarahkan penyusunan Jurnal Penyesuaian dengan benar,  Mampu memberikan arahan dan mengoreksi penyusunan Neraca Lajur dengan benar,  Senantiasa mengarahkan dan memberikan koreksi penyusunan Jurnal Penutup dengan benar, apabila terjadi kesalahan  Mampu mengarahkan dan mengoreksi penyusunan Laporan Keuangan dengan



Neraca Saldo setelah penutupan,  Mencoba menyusun Jurnal Balik

dengan benar,  Mampu menyusun Neraca Saldo setelah penutupan dengan benar,  Mampu menyusun Jurnal Balik dengan benar

benar, apabila terjadi kesalahan sebelum laporan disampaikan kepaa pihak terkait  Mampu mengarahkan staf dalam menyusun Neraca Saldo setelah penutupan dengan benar, dan mampu mengoreksi apabila terjadi kesalahan  Mampu mengarahkan dan mengoreksi penyusunan Jurnal Balik dengan benar

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

Judul Kompetensi / Kode MANAJEMEN GEDUNG (MGED)

Definisi: Pengelolaan tentang: pembersihan dan perawatan gedung beserta perabot serta halaman/parkir/; Sanitasi dan Pengharum Ruangan, Pencegahan hama/binatang pengganggu; Pemeliharaan Tanaman Indoor dan Outdoor


Melaksanakan pembersihan & perawatan gedung beserta perabot, halaman/parkir Melaksanakan pekerjaan sanitasi dan pengharum ruangan. Melakukan pencegahan hama & binatang pengganggu Melakukan pemeliharaan tanaman indoor dan outdoor.

Dasar

Kompeten

 Memahami teknik pembersihan & perawatan gedung beserta perabot serta halaman  Memahami teknik Pengamanan kendaraan di area parker  Memahami teknik Pengaturan kendaraan keluar masuk di area parkir  Mengetahui pelaksanakan pekerjaan sanitasi dan pengharum ruangan  Mengetahui pelaksanaan pekerjaan pencegahan hama & binatang pengganggu  Memahami pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan tanaman indoor dan outdoor

 Mampu menyusun rencana dan melakukan monitoring pekerjaan pembersihan & perawatan gedung beserta perabot serta halaman  Mampu menerapkan teknik Pengamanan kendaraan di area parker  Mampu menerapkan teknik Pengaturan kendaraan keluar masuk di area parkir  Mampu menyusun rencana dan melakukan monitoring pelaksanakan pekerjaan sanitasi dan pengharum ruangan  Mampu menyusun rencana dan melakukan monitoring pelaksanaan pekerjaan pencegahan hama & binatang pengganggu


Mahir  Mampu mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana dan monitoring pelaksanakan pekerjaan pembersihan & perawatan gedung beserta perabot  Mampu mengarahkan dan mengkoordinasikan penerapan teknik Pengamanan kendaraan di area parker  Mampu mengarahkan dan mengkoordinasikan penerapan teknik Pengaturan kendaraan keluar masuk di area parkir  Mampu mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana dan monitoring pelaksanakan pekerjaan sanitasi dan pengharum ruangan  Mampu mengarahkan dan mengkoordinasikan


 Mampu menyusun rencana dan melakukan monitoring pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan tanaman indoor dan outdoor

penyusunan rencana dan monitoring pelaksanaan pekerjaan pencegahan hama & binatang pengganggu  Mampu mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana dan monitoring pekerjaan pemeliharaan tanaman indoor dan outdoor

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

Judul Kompetensi / Kode MANAJEMEN PERJALANAN DINAS (MJADIN)

Definisi: Pengelolaan: pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, penyusutan dan penghapusan mobil jemputan untuk Pegawai (pejabat dan non pejabat), pembuatan Surat Perintah Perjalanan Dinas Pegawai.

Indikator Perilaku: 1. Melaksanakan pekerjaan pengadaan mobil jemputan dan bahan bakar untuk Pegawai (pejabat dan non pejabat), 2. Melaksanakan pekerjaan penyimpanan mobil jemputan untuk Pegawai (pejabat dan non pejabat), 3. Melaksanakan pekerjaan pendistribusian mobil jemputan dan bahan bakar untuk Pegawai (pejabat dan non pejabat), 4. Melaksanakan pekerjaan pemeliharaan mobil jemputan untuk Pegawai (pejabat dan non pejabat), 5. Melaksanakan pekerjaan penghapusan dan penyusutan mobil jemputan untuk Pegawai (pejabat dan non pejabat) 6. Melaksanakan pembuatan Surat Perintah Perjalanan Dinas Pegawai

Dasar

Kompeten

Mahir

 Memahami prosedur pengadaan mobil jemputan dan bahan bakar untuk Pegawai (pejabat dan non pejabat),  Memahami prosedur dan teknik penyimpanan mobil jemputan untuk Pegawai (pejabat dan non pejabat),  Memahami prosedur dan teknik pendistribusian mobil jemputan dan bahan bakar untuk Pegawai (pejabat dan non pejabat)  Memahami prosedur dan teknik pemeliharaan mobil jemputan untuk Pegawai

 Mampu menerapkan prosedur pengadaan mobil jemputan dan bahan bakar untuk Pegawai (pejabat dan non pejabat),  Mampu menerapkan prosedur dan teknik penyimpanan mobil jemputan untuk Pegawai (pejabat dan non pejabat),  Mampu menerapkan prosedur dan teknik pendistribusian mobil jemputan dan bahan bakar untuk Pegawai (pejabat dan non pejabat)  Mampu menerapkan

 Mampu mengarahkan staf dan mengkoordinir pelaksanaan pengadaan mobil jemputan dan bahan bakar untuk Pegawai (pejabat dan non pejabat),  Mampu mengarahkan staf dan mengkoordinir pelaksanaan prosedur dan teknik penyimpanan mobil jemputan untuk Pegawai (pejabat dan non pejabat),  Mampu mengarahkan staf dan mengkoordinir pelaksanaan pendistribusian mobil



(pejabat dan non pejabat),  Memahami prosedur dan teknik pekerjaan penghapusan dan penyusutan mobil jemputan untuk Pegawai (pejabat dan non pejabat)  Memahami prosedur dan teknik pembuatan Surat Perintah Perjalanan Dinas Pegawai

prosedur dan teknik pemeliharaan mobil jemputan untuk Pegawai (pejabat dan non pejabat),  Mampu menerapkan prosedur dan teknik pekerjaan penghapusan dan penyusutan mobil jemputan untuk Pegawai (pejabat dan non pejabat)  Mampu menerapkan prosedur dan teknik pembuatan Surat Perintah Perjalanan Dinas Pegawai

jemputan dan bahan bakar untuk Pegawai (pejabat dan non pejabat)  Mampu mengarahkan staf dan mengkoordinir pelaksanaan pemeliharaan mobil jemputan untuk Pegawai (pejabat dan non pejabat),  Mampu mengarahkan staf dan mengkoordinir pelaksanaan pekerjaan penghapusan dan penyusutan mobil jemputan untuk Pegawai (pejabat dan non pejabat)  Mampu mengarahkan staf dan mengkoordinir pelaksanaan pembuatan Surat Perintah Perjalanan Dinas Pegawai

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

Judul Kompetensi / Kode MANAJEMEN KEAMANAN (MKAM) Definisi: Pengelolaan: Pengamanan & Penyelamatan Sistem Keadaan Darurat (Gempa Bumi, Kebakaran, Ancaman Bom, Huru-hara dan banjir) Sistem evakuasi gedung

Indikator Perilaku : 1. Pengamanan & Penyelamatan 2. Melakukan tindakan pada saat Keadaan Darurat (Gempa Bumi, Kebakaran, Ancaman Bom, Huru-hara dan banjir) 3. Melakukan tindakan evakuasi gedung

Dasar

Kompeten

 Memahami prosedur  Mampu melaksanakan Pengamanan & prosedur Pengamanan & Penyelamatan kerja Penyelamatan kerja apabila terjadi gangguan  Memahami prosedur keamanan dan penanganan Keadaan keselamatan kerja Darurat (Gempa Bumi, Kebakaran, Ancaman  Mampu menerapkan Bom, Huru-hara dan prosedur penanganan banjir) Keadaan Darurat (Gempa Bumi, Kebakaran,  Memahami pelaksanaan Ancaman Bom, Huru-hara prosedur evakuasi gedung dan banjir)  Mampu menerapkan pelaksanaan prosedur evakuasi gedung


Mahir  Mampu mengarahkan staf dalam memprediksi dan mencegah terjadinya gangguan kemanan dan keselamatan kerja  Mampu mengarahkan staf dan mengkoordinir pelaksanaan penanganan Keadaan Darurat (Gempa Bumi, Kebakaran, Ancaman Bom, Huru-hara dan banjir) sesuai prosedur  Mampu mengarahkan staf dan mengkoordinir pelaksanaan prosedur evakuasi gedung


Judul Kompetensi / Kode MANAJEMEN PERLENGKAPAN (MATK) Definisi: Pengelolaan: Pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, penyusutan dan penghapusan tentang: ATK, Mesin-mesin kantor (Komputer: hardware dan soft ware, Foto copy, Telepon, Faximile, diesel dll jenis mesin kantor),

Indikator Perilaku : 1. Melaksanakan pekerjaan pengadaan: ATK, Mesin-mesin Kantor (Komputer: hard ware dan soft ware, foto copy, telepon, faximile, genset dll jenis mesin kantor) 2. Melaksanakan pekerjaan penyimpanan: ATK, Mesin-mesin Kantor (Komputer: hard ware dan soft ware, foto copy, telepon, faximile, genset dll jenis mesin kantor) 3. Melaksanakan pekerjaan pendistribusian: ATK, Mesin-mesin Kantor (Komputer: hard ware dan soft ware, foto copy, telepon, faximile, genset dll jenis mesin kantor) 4. Melaksanakan pekerjaan pemeliharaan: ATK, Mesin-mesin Kantor (Komputer: hard ware dan soft ware, foto copy, telepon, faximile, genset dll jenis mesin kantor) 5. Melaksanakan pekerjaan penyusutan dan penghapusan: ATK, Mesin-mesin Kantor (Komputer: hard ware dan soft ware, foto copy, telepon, faximile, genset dll jenis mesin kantor)

Dasar

Kompeten

 Memahami pelaksanaan  Mampu menyusun pekerjaan pengadaan: rencana dan melakukan ATK, Mesin-mesin Kantor monitoring pekerjaan (Komputer: hard ware dan pengadaan: ATK, Mesinsoft ware, foto copy, mesin Kantor (Komputer: telepon, faximile, genset hard ware dan soft ware, dll jenis mesin kantor) foto copy, telepon, faximile, genset dll jenis  Memahami pelaksanaan mesin kantor pekerjaan penyimpanan: ATK, Mesin-mesin Kantor  Mampu menyusun (Komputer: hard ware dan rencana dan melakukan soft ware, foto copy, monitoring pekerjaan telepon, faximile, genset penyimpanan: ATK, dll jenis mesin kantor) Mesin-mesin Kantor (Komputer: hard ware dan  Memahami pelaksanaan soft ware, foto copy, pekerjaan pendistribusian: telepon, faximile, genset ATK, Mesin-mesin Kantor dll jenis mesin kantor) (Komputer: hard ware dan

Mahir  Mampu mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana dan monitoring pelaksanakan pengadaan: ATK, Mesinmesin Kantor (Komputer: hard ware dan soft ware, foto copy, telepon, faximile, genset dll jenis mesin kantor)  Mampu mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana dan monitoring pelaksanakan penyimpanan: ATK, Mesinmesin Kantor (Komputer: hard ware dan soft ware, foto copy, telepon,

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

soft ware, foto copy, faximile, genset dll jenis  Mampu menyusun telepon, faximile, genset mesin kantor) rencana dan melakukan dll jenis mesin kantor) monitoring pekerjaan  Mampu mengarahkan dan  Memahami pelaksanaan pendistribusian: ATK, mengkoordinasikan pekerjaan pemeliharaan: Mesin-mesin Kantor penyusunan rencana dan ATK, Mesin-mesin Kantor (Komputer: hard ware dan monitoring pelaksanakan (Komputer: hard ware dan soft ware, foto copy, pendistribusian: ATK, soft ware, foto copy, telepon, faximile, genset Mesin-mesin Kantor telepon, faximile, genset dll jenis mesin kantor) (Komputer: hard ware dan dll jenis mesin kantor) soft ware, foto copy,  Mampu menyusun telepon, faximile, genset rencana dan melakukan  Memahami pelaksanaan dll jenis mesin kantor) pekerjaan penyusutan dan monitoring pekerjaan penghapusan: ATK, Mesinpemeliharaan: ATK,  Mampu mengarahkan dan mesin Kantor (Komputer: Mesin-mesin Kantor mengkoordinasikan hard ware dan soft ware, (Komputer: hard ware dan penyusunan rencana dan foto copy, telepon, soft ware, foto copy, monitoring pelaksanakan faximile, genset dll jenis telepon, faximile, genset pemeliharaan: ATK, mesin kantor) dll jenis mesin kantor) Mesin-mesin Kantor (Komputer: hard ware dan  Mampu menyusun soft ware, foto copy, rencana dan melakukan telepon, faximile, genset monitoring pekerjaan dll jenis mesin kantor) penyusutan dan penghapusan: ATK, Mesin-  Mampu mengarahkan dan mesin Kantor (Komputer: mengkoordinasikan hard ware dan soft ware, penyusunan rencana dan foto copy, telepon, monitoring pelaksanakan faximile, genset dll jenis penyusutan dan mesin kantor) penghapusan: ATK, Mesinmesin Kantor (Komputer: hard ware dan soft ware, foto copy, telepon, faximile, genset dll jenis mesin kantor)



Judul Kompetensi / Kode MANAJMEN KEPROTOKOLAN (MPROT) Definisi: Pengelolaan pengaturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Tokoh Masyarakat Indikator Perilaku : 1. Mengatur urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam suatu acara kenegaraan atau acara resmi 2. Mengatur upacara pada acara kenegaraan atau acara resmi. 3. Mengatur pelaksanaan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam suatu acara kenegaraan atau acara resmi Dasar

Kompeten

Mahir

 Mencoba mengatur Urutan Tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, dan Tokoh Masyarakat tertentu pada suatu acara kenegaraan atau acara resmi  Memahami aturan upacara kenegaraan atau acara resmi pada suatu acara kenegaraan atau acara resmi  Memahami aturan pemberian hormat kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, dan Tokoh Masyarakat pada suatu acara kenegaraan atau acara resmi

 Mampu menempatkan bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, dan Tokoh Masyarakat tertentu pada suatu acara kenegaraan atau acara resmi  Mampu menyelenggarakan upacara kenegaraan atau acara resmi pada suatu acara kenegaraan atau acara resmi .  Mampu menerapkan aturan pemberian hormat kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, dan Tokoh Masyarakat pada suatu acara kenegaraan atau acara resmi

 Senantiasa menempatkan seseorang bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam suatu acara kenegaraan atau acara resmi  Mampu memberikan arahan kepada staf dan mengkoordinir pelaksanaan upacara kenegaraan atau acara resmi  Mampu mengarahkan staf dalam menyelenggarakan pemberian hormat kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, dan Tokoh Masyarakat

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

Judul Kompetensi / Kode MANAJMEN KEARSIPAN (MARS) Definisi: Pengelolaan semua informasi yang dibutuhkan LAN mulai dari penciptaan, atau penerimaan arsip, kemudian pemrosesan, pendistribusian, pengorganisasian, penyimpanan, sampai pada akhir pemusnahan arsip.

Indikator Perilaku : 1. Menciptakan/menerima berbagai informasi yang butuhkan LAN dalam melaksanakan tupoksi 2. Memproses berbagai informasi yang butuhkan LAN dalam melaksanakan tupoksi 3. Mendistribusikan berbagai informasi yang dibutuhkan LAN dalam melaksanakan tupoksi 4. Mengorganisir berbagai informasi yang dibutuhkan LAN dalam melaksanakan tupoksi 5. Menyimpan berbagai informasi yang dibutuhkan LAN dalam melaksanakan tupoksi 6. Memusnahkan berbagai informasi yang dibutuhkan LAN dalam melaksanakan tupoksi

Dasar

Kompeten

 Mencoba menciptakan/menerima berbagai informasi yang butuhkan LAN dalam melaksanakan tupoksi

 Mampu menciptakan/menerima berbagai informasi yang butuhkan LAN dalam melaksanakan tupoksi

 Mengetahui cara dan prosedur pemrosesan berbagai informasi yang butuhkan LAN dalam melaksanakan tupoksi

 Mampu menggunakan cara/ mampu menerapkan prosedur pemrosesan berbagai informasi yang butuhkan LAN dalam melaksanakan tupoksi

 Mencoba mendistribusikan berbagai informasi yang dibutuhkan LAN dalam melaksanakan tupoksi  Mengorganisir berbagai informasi yang dibutuhkan LAN dalam melaksanakan tupoksi

 Mampu melakukan distribusi berbagai informasi yang dibutuhkan LAN dalam melaksanakan tupoksi, tepat waktu dan tetpat sasaran  Mampu mengorganisir berbagai informasi yang dibutuhkan LAN dalam


Mahir  Mampu mengarahkan staf dalam menciptakan/menerima berbagai informasi yang butuhkan LAN dalam melaksanakan tupoksi  Mampu mengarahkan staf dalam menggunakan berbagai cara/ mampu menerapkan prosedur pemrosesan berbagai informasi yang butuhkan LAN dalam melaksanakan tupoksi  Mampu menginstrusikan staf dalam melakukan distribusi berbagai informasi yang dibutuhkan LAN dalam melaksanakan tupoksi,


 Menyimpan berbagai informasi yang dibutuhkan LAN dalam melaksanakan tupoksi  Memusnahkan berbagai informasi yang dibutuhkan LAN dalam melaksanakan tupoksi

melaksanakan tupoksi  Mampu mempraktekkan system penyimpanan berbagai informasi yang dibutuhkan LAN dalam melaksanakan tupoksi yang tepat

tepat waktu dan tetpat sasaran  Mampu mengarahkan staf dalam mengorganisir berbagai informasi yang dibutuhkan LAN dalam melaksanakan tupoksi  Mampu mengarahkan staf dalam mempraktekkan berbagai system penyimpanan berbagai informasi yang dibutuhkan LAN dalam melaksanakan tupoksi yang tepat

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

Judul Kompetensi / Kode MANAJMEN PENGADAAN BARJAS (MBARJAS)

Definisi: Pengelolaan untuk memperoleh barang dan jasa pemerintah oleh suatu instansi, mulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Indikator Perilaku : 1. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa; 2. mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa; 3. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat; 4. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan; 5. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya; 6. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku; 7. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa; 8. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya; 9. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; 10. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan; 11. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai

Dasar  Berusaha menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;

Kompeten  Mampu menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;


Mahir  Mampu mengarahkan staf dalam menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;


 Membantu pengangkatan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;  Membantu pelaksanaan penetapan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat; 









 Mengusulkan pengangkatan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;

 Mampu merencanakan pelaksanaan penetapan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok Berusaha menetapkan dan masyarakat; mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS),  Mampu membuat usulan jadual, tata cara penetapan dan pelaksanaan dan lokasi pengesahan harga pengadaan yang disusun perkiraan sendiri (HPS), panitia pengadaan; jadual, tata cara pelaksanaan dan lokasi Membantu atasan dalam pengadaan yang disusun menetapkan dan panitia pengadaan; mengesahkan hasil pengadaan  Mampu membuat usulan panitia/pejabat draft penetapan dan pengadaan sesuai pengesahan hasil kewenangannya; pengadaan panitia/pejabat Membantu atasan dalam pengadaan sesuai menetapkan besaran uang kewenangannya; muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa  Mampu membuat usulan sesuai ketentuan yang penetapan besaran uang berlaku; muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa Membantu atasan dalam sesuai ketentuan yang menyiapkan dan berlaku; melaksanakan perjanjian/kontrak dengan  Mampu menyiapkan dan pihak penyedia melaksanakan barang/jasa; perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia Membantu atasan dalam barang/jasa; melaporkan pelaksanaan/penyelesaian  Mampu membuat laporan pengadaan barang/jasa pelaksanaan/penyelesaian

 Mampu mengarahkan staf dalam pengusulkan pengangkatan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa  Mampu mengarahkan pelaksanaan penetapan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;  Mampu mengarahkan staf dalam pembuatan usulan penetapan dan pengesahan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;  Mampu memberikan arahan kepada staf dalam penetapan dan pengesahan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya  Mampu mengarahkan staf dalam membuat usulan penetapan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;  Mampu mengarahkan staf dalam membuat laporan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

kepada pimpinan;  Membantu atasan dalam mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;  Membantu atasan dalam menyusun dokumen penyerahan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Pemimpin Lembaga dengan berita acara penyerahan;  Membantu atasan dalam persiapan penandatanganan pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai

pengadaan barang/jasa kepada pimpinan;  Mampu mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak  Mampu menyusun dokumen penyerahan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Pemimpin Lembaga dengan berita acara penyerahan;  Mampu mempersiapkan penandatanganan pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai


kepada pimpinan;  Mampu mengarahkan staf dalam mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak  Mampu mengarahkan staf dalam menyusun dokumen penyerahan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Pemimpin Lembaga dengan berita acara penyerahan;  Mampu mengarahkan staf dalam mempersiapkan penandatanganan pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai


Judul Kompetensi / Kode KEMAMPUAN BAHASA ASING (KBAHASA)

Definisi: Berkomunikasi secara aktif dengan menggunakan Bahasa Asing (Inggris, Perancis, Jerman) baik secara lisan maupun tertulis

Indikator Perilaku : 1. Bomunikasi secara timbal balik dengan menggunakan Bahasa asing 2. Mendapatkan berbagai informasi berbahasa asing yang diperlukan dalam rangka kerjasama bilateral/multilateral 3. Menyajikan berbagai informasi berbahasa asing kepada pimpinan/pegawai LAN

Dasar  Berusaha berkomunikasi menggunakan bahasa asing  Mencoba mencari informasi melaui sumber informasi berbahasa asing  Berusaha menyajikan berbagai informasi dari LN kepada pimpinan / pegawai LAN

Kompeten

Mahir

 Mampu Berkomunikasi menggunakan bahasa asing pada saat-saat tertentu

 Siap setiap saat berkomunikasi menggunakan bahasa asing

 Mampu mencari informasi melalui sumber informasi berbahasa asing sesuai permintaan

 Mampu mengarahkan staf dalam mencari informasi melalui berbagai sumber informasi berbahasa asing

 Mampu menyajikan berbagai informasi dari LN kepada pimpinan / pegawai LAN pada saat diperlukan

 Mampu mengarahkan staf dalam menyajikan berbagai informasi yang diperlukan dari LN kepada pimpinan / pegawai LAN

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

Judul Kompetensi / Kode PENYUSUNAN KONSEP NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA (KMOU)

Definisi: Melakukan persiapan bahan-bahan penyusunan konsep naskah perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral, Menyusun konsep bagian-bagian naskah perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral,

Indikator Perilaku : 1. Menyusun konsep bagian-bagian perjanjian kerjasama Bilateral dan Multilateral 2. Menyusun konsep materi tiap bagian perjanjian kerjasama Bilateral dan Multilateral 3. Mengkomunikasikan konsep naskah perjanjian kerjasama Bilateral dan Multilateral dengan instansi terkait

Dasar

Kompeten

 Berusaha menyusun  Mampu menyusun konsep konsep bagian-bagian bagian-bagian perjanjian naskah perjanjian ilateral dan multilateral kerjasama bilateral dan dengan kesalahan minimal multilateral  Mampu menyusun konsep  Berusaha menyusun materi tiap bagian naskah konsep materi tiap bagian perjanjian kerjasama naskah perjanjian bilateral dan multilateral kerjasama bilateral dan dengan kesalahan minimal multilateral  Mampu  Berusaha meng mengkomunikasikan dan komunikasikan naskah mendiskusikan konsep perjanjian kerjasama naskah perjanjian bilateral dan multilateral kerjasama Bilateral dan dengan instansi terkait Multilateral dengan instansi terkait


Mahir  Menyusun konsep bagianbagian naskah perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral tanpa kesalahan  Mampu mengarahkan staf dalam menyusun konsep materi tiap bagian naskah perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral tanpa kesalahan  Mampu mengarahkan staf dalam mengkomunikasikan, mendiskusikan dan memberikan saran-saran pada konsep naskah perjanjian kerjasama Bilateral dan Multilateral dengan instansi terkait


Judul Kompetensi / Kode FASILITASI PENANDATANGANAN KERJASAMA (FKERMA)

Definisi: Melakukan persiapan koordinasi bahan, waktu, dan tempat penandatanganan kerjasama bilateral dan multilateral

Indikator Perilaku : 1. Menyiapkan koordinasi persiapan bahan penandatanganan kerjasama bilateral dan multi-lateral 2. Melakukan persiapan koordinasi waktu penandatanganan kerjasama bilateral dan multi-lateral 3. Melakukan persiapan koordinasi tempat penandatanganan kerjasama bilateral dan multi-lateral 4. Melakukan persiapan monitoring pelaksanaan penandatanganan kerjasama bilateral dan multilateral 5. Melakukan persiapan evaluasi pelaksanaan penandatangan kerjasama bilateral dan multi-lateral

Dasar  Berusaha menyiapkan koordinasi persiapan bahan penandatanganan kerjasama bilateral dan multilateral  Mencoba melakukan persiapan koordinasi waktu penandatanganan kerjasama bilateral dan multilateral  Mencoba melakukan persiapan koordinasi tempat penandatanganan kerjasama bilateral dan multilateral  Berupaya melakukan persiapan monitoring pelaksanaan penandatanganan

Kompeten

Mahir

Mampu penyiapkan  Mampu mengarahkan staf koordinasi persiapan bahan dalam menyiapkan penandatanganan koordinasi persiapan kerjasama bilateral dan bahan penandatanganan multilateral dengan baik kerjasama bilateral dan multilateral dengan baik  Mampu melakukan persiapan koordinasi waktu  Mampu mengarahkan penandatanganan staf dalam melakukan kerjasama bilateral dan persiapan koordinasi multilateral dengan baik waktu penandatanganan kerjasama bilateral dan Mampu melakukan multilateral dengan persiapan koordinasi akurat tempat penandatanganan kerjasama bilateral dan  Mampu mengarahkan staf multilateral dengan baik dalam melakukan persiapan koordinasi Mampu mersiapan waktu penandatanganan monitoring pelaksanaan kerjasama bilateral dan penandatanganan multilateral dengan tepat kerjasama bilateral dan

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

kerjasama bilateral dan multilateral  Berusaha melakukan persiapan evaluasi pelaksanaan penandatangan kerjasama bilateral dan multilateral

multilateral dengan baik Mampu melakukan persiapan evaluasi pelaksanaan penandatangan kerjasama bilateral dan multilateral dengan baik


 Mampu mengarahkan staf dalam melakukan persiapan monitoring pelaksanaan penandatanganan kerjasama bilateral dan multilateral secara sempurna  Mampu mengarahkan staf dalam melakukan persiapan evaluasi pelaksanaan penandatangan kerjasama bilateral dan multilateral dengan baik


Judul Kompetensi / Kode PENYUSUNAN DAN PENGINTEGRASIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN LAN (PPREN)

Definisi: Menghimpun data dan informasi tentang rencana program dan kegiatan; mengelompokkan data dan informasi tentang rencana program dan kegiatan; mengolah data dan informasi tentang rencana program dan kegiatan; menyajikan data dan informasi tentang rencana program dan kegiatan seluruh unit di lingkungan LAN; membahas rencana program dan kegiatan seluruh unit di lingkungan LAN dengan instansi terkait

Indikator Perilaku : 1. Menghimpun data dan informasi tentang rencana program dan kegiatan 2. Mengelompokkan data dan informasi tentang rencana program dan kegiatan 3. Mengolah data dan informasi tentang rencana program dan kegiatan; 4. Menyajikan rencana program dan kegiatan seluruh unit di lingkungan LAN 5. Membahas rencana program dan kegiatan seluruh unit di lingkungan LAN dengan instansi terakit

Dasar

Kompeten

Mahir

 Berusaha menghimpun data dan informasi tentang rencana program dan kegiatan  Mencoba mengelompokkan data dan informasi tentang rencana program dan kegiatan  Berusaha mengolah data dan informasi tentang rencana program dan kegiatan  Mencoba Menyajikan rencana program dan kegiatan seluruh unit di lingkungan LAN  Berusaha membahas rencana program dan kegiatan seluruh unit di lingkungan LAN dengan instansi terakit

 Mampu menghimpun data dan informasi tentang rencana program dan kegiatan secara lengkap  Mampu mengelompokkan data dan informasi tentang rencana program dan kegiatan dengan benar  Mengolah data dan informasi tentang rencana program dan kegiatan; dengan benar  Mampu menyajikan rencana program dan kegiatan seluruh unit di lingkungan LAN dengan benar  Mampu meyakinkan instansi terkait pada saat pembahasan rencana program dan kegiatan

 Mampu mengarahkan staf dalam menghimpun data dan informasi tentang rencana program dan kegiatan secara lengkap dan akurat  Mampu mengarahkan staf dalam mengelompokkan data dan informasi tentang rencana program dan kegiatan dengan benar dan tepat  Mampu mengarahkan staf dalam mengolah data dan informasi tentang rencana program dan kegiatan dengan benar dan tepat;  Mampu mengarahkan staf dalam menyajikan rencana program dan kegiatan seluruh unit di

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

seluruh unit di lingkungan LAN


lingkungan LAN dengan benar dan akurat  Mampu mengarahkan staf dalam meyakinkan instansi terkait pada saat pembahasan rencana program dan kegiatan seluruh unit di lingkungan LAN


Judul Kompetensi / Kode PENYUSUNAN DAN PENGINTEGRASIAN LAPORAN PROGRAM DAN KEGIATAN LAN (PPLAP)

Definisi: Menghimpun data dan informasi tentang laporan program dan kegiatan; mengelompokkan data dan informasi tentang laporan program dan kegiatan; mengolah data dan informasi tentang laporan program dan kegiatan; menyajikan laporan program dan kegiatan seluruh unit di lingkungan LAN;

Indikator Perilaku : 1. Menghimpun data dan informasi tentang laporan program dan kegiatan 2. Mengelompokkan data dan informasi tentang laporan program dan kegiatan 3. Mmengolah data dan informasi tentang laporan program dan kegiatan; 4. Menyajikan laporan program dan kegiatan seluruh unit di lingkungan LAN;

Dasar

Kompeten

Mahir

 Berusaha menghimpun data dan informasi tentang laporan program dan kegiatan  Mencoba mengelompokkan data dan informasi tentang laporan program dan kegiatan  Berusaha mengolah data dan informasi tentang laporan program dan kegiatan  Mencoba Menyajikan laporan program dan kegiatan seluruh unit di lingkungan LAN

 Mampu menghimpun data dan informasi tentang laporan program dan kegiatan secara lengkap  Mampu mengelompokkan data dan informasi tentang laporan program dan kegiatan dengan benar  Mampu mengolah data dan informasi tentang laporan program dan kegiatan; dengan benar  Mampu menyajikan laporan program dan kegiatan seluruh unit di lingkungan LAN dengan benar

 Mampu mengarahkan staf dalam menghimpun data dan informasi tentang laporan program dan kegiatan secara lengkap dan akurat  Mampu mengarahkan staf dalam mengelompokkan data dan informasi tentang laporan program dan kegiatan dengan benar dan tepat  Mengolah data dan informasi tentang laporan program dan kegiatan dengan benar dan tepat;  Menyajikan laporan program dan kegiatan seluruh unit di lingkungan LAN dengan benar dan akurat

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

Judul Kompetensi / Kode PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANGAN (PPRUU)

Definisi: Melakukan persiapan penelaahan dan penyusunan peraturan perundangundangan.Melakukan penelusuran informasi peraturan perundang-undangan. Melakukan telaahan peraturan perundang-undangan. Melakukan sinkronisasi peraturan perundangundangan. Melakukan persiapan penyusunan peraturan perundang-undangan. Melakukan persiapan draft peraturan perundang-undangan.Melakukan pembinaan pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan

Indikator Perilaku : 1. Melakukan persiapan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan. 2. Melakukan penelusuran informasi peraturan perundang-undangan. Melakukan telaahan peraturan perundang-undangan. 3. Melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan persiapan penyusunan peraturan perundang-undangan. 5. Melakukan persiapan draft peraturan perundang-undangan. 6. Melakukan pembinaan pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan

Dasar  Mencoba melakukan persiapan penelaahan dan penyusunan peraturan perundangundangan.  Mencoba melakukan penelusuran informasi peraturan perundangundangan.  Mencoba melakukan telaahan peraturan perundang-undangan.  Berusaha mMelakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.  Mencoba melakukan persiapan penyusunan peraturan perundangundangan.

Kompeten  Mampu melakukan persiapan penelaahan dan penyusunan peraturan perundangundangan.secara benar  Mampu melakukan penelusuran informasi peraturan perundangundangan secara teliti .  Mampu melakukan telaahan peraturan perundang-undangan dengan benar  Mampu melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan teliti .  Mampu melakukan persiapan penyusunan


Mahir  Mampu mengarahkan staf dalam melakukan persiapan penelaahan dan penyusunan peraturan perundangundangan.  Mampu mengarahkan staf dalam melakukan penelusuran informasi peraturan peruneliti dangundangan secara t.  Mampu mengarahkan staf dalam melakukan telaahan peraturan perundangundangan dengan benar .  Mampu mengarahkan staf dalam melakukan sinkronisasi deng perundang-undangan dengan teliti.  Mampu mengarahkan staf


 Mencoba melakukan persiapan draft peraturan perundangundangan.  Mencoba melakukan pembinaan pejabat fungsional perancang peraturan perundangundangan

peraturan perundangundangan dengan benar .  Mampu melakukan persiapan draft peraturan perundang-undangan dengan benar .  Mampu melakukan pembinaan pejabat fungsional perancang peraturan perundangundangan sewaktu-waktu

dalam melakukan persiapan penyusunan peraturan perundang-undangan dengan benar.  Mampu mengarahkan staf dalam melakukan persiapan draft peraturan perundangundangan dengan benar.  Mampu mengarahkan staf dalam melakukan pembinaan pejabat fungsional perancang peraturan perundangundangan

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

Judul Kompetensi / Kode PEMBERIAN PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM (PPBH)

Definisi: Melakukan persiapan telaahan dan analisis hukum terhadap permasalahan yang ada. Melakukan persiapan pemberian saran hukum sehingga permasalahan hukum yang ada terpecahkan

Indikator Perilaku : 1. Melakukan persiapan telaahan dan analisis hukum terhadap permasalahan yang ada. 2. Melakukan persiapan pemberian saran hukum

Dasar 



Mencoba melakukan persiapan telaahan dan analisis hukum terhadap permasalahan yang ada. Berinisiatif melakukan persiapan pemberian saran hukum

Kompeten 



Mampu melakukan persiapan telaahan dan analisis hukum terhadap permasalahan yang ada secara benar Mampu melakukan persiapan pemberian saran hukum secara tepat .


Mahir 



Mampu mengarahkan staf dalam melakukan persiapan telaahan dan analisis hukum terhadap permasalahan yang ada secara benar Mampu mengarahkan staf dalam melakukan persiapan pemberian saran hukum secara tepat


Judul Kompetensi / Kode PENYUSUNAN DOKUMENTASI DAN PENYAJIAN INFORMASI HUKUM (PDPIH)

Definisi: Melakukan identifikasi terhadap dokumen hukum yang ada. Melakukan penelusuran informasi peraturan perundang-undangan. Mengumpulkan dokumen hukum. Melakukan pengelompokkan dokumen hukum. Melakukan penyusunan dokumentasi dan penyajian informasi hukum.

Indikator Perilaku : 1. Melakukan identifikasi terhadap dokumen hukum yang ada. 2. Melakukan penelusuran informasi peraturan perundang-undangan. 3. Mengumpulkan dokumen hukum. 4. Melakukan pengelompokkan dokumen hukum. 5. Melakukan penyusunan dokumentasi dan penyajian informasi hukum.

Dasar

Kompeten

Mahir

 Berusaha melakukan identifikasi terhadap dokumen hukum yang ada.  Mencoba melakukan penelusuran informasi peraturan perundangundangan.  Berusaha mengumpulkan dokumen hukum.  Mencoba melakukan pengelompokkan dokumen hukum.  Berusaha melakukan penyusunan dokumentasi dan penyajian informasi hukum.

 Mampu melakukan identifikasi terhadap dokumen hukum yang ada secara lengkap dan benar.  Mampu melakukan penelusuran informasi peraturan perundangundangan secara benar.  Mampu mengumpulkan dokumen hukum sesuai kebutuhan instansi.  Mampu melakukan pengelompokkan dokumen hukum sesuai secara benar  Mampu melakukan penyusunan dokumentasi dan penyajian informasi hukum secara lengkap

 Mampu mengarahkan staf melakukan identifikasi terhadap dokumen hukum yang ada secara lengkap dan benar.  Mampu mengarahkan staf melakukan penelusuran informasi peraturan perundang-undangan secara benar. .  Mampu mengarahkan staf mengumpulkan dokumen hukum sesuai kebutuhan instansi.  Mampu mengarahkan staf melakukan pengelompokkan dokumen hukum. Secara benar  Mampu mengarahkan staf melakukan penyusunan dokumentasi dan penyajian informasi hukum.

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

Judul Kompetensi / Kode PEMBERIAN PERTIMBANGAN KONTRAK PERJANJIAN DALAM DAN LUAR NEGERI (PPKPDLN)

Definisi: Melakukan penelusuran informasi yuridis yang berkaitan dengan kontrak dan perjanjian. Membuat draft penelaahan materi kontrak dan perjanjian. Menyiapkan pemberian pertimbangan yuridis terhadap kontrak perjanjian

Indikator Perilaku : 1. Melakukan penelusuran informasi yuridis yang berkaitan dengan kontrak dan perjanjian. 2. Membuat draft penelaahan materi kontrak dan perjanjian. 3. Menyiapakan pemberian pertimbangan yuridis terhadap kontrak perjanjian

Dasar  Mencoba melakukan penelusuran informasi yuridis yang berkaitan dengan kontrak dan perjanjian.  Berusaha membuat draft penelaahan materi kontrak dan perjanjian.  Mencoba menyiapkan pemberian pertimbangan yuridis terhadap kontrak perjanjian

Kompeten  Mampu melakukan penelusuran informasi yuridis yang berkaitan dengan kontrak dan perjanjian secara benar.  Mampu membuat draft penelaahan materi kontrak dan perjanjian secara benar.  Mampu menyiapkan pemberian pertimbangan yuridis terhadap kontrak perjanjian secara tepat


Mahir 





Mampu mengarahkan staf melakukan penelusuran informasi yuridis yang berkaitan dengan kontrak dan perjanjian secara benar. . Mampu mengarahkan staf membuat draft penelaahan materi kontrak dan perjanjian secara benar. Mampu mengarahkan staf menyiapkan pemberian pertimbangan yuridis terhadap kontrak perjanjian secara tepat


Judul Kompetensi / Kode PENELAAHAN, ANALISIS, EVALUASI DAN PENATAAN KELEMBAGAAN (PAEPK)

Definisi: Melakukan identifikasi tugas dan fungsi yang ada pada satuan unit organisasi di lingkungan LAN. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan unit organisasi di lingkungan LAN. Melakukan persiapan telaahan penataan kelembagaan. Melakukan persiapan evaluasi telaahan penataan kelembagaan. Melakukan penyiapan bahan penataan kelembagaan seluruh satuan unit di lingkungan LAN.

Indikator Perilaku : 1. Melakukan identifikasi tugas dan fungsi yang ada pada satuan unit organisasi di lingkungan LAN. 2. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan unit organisasi di lingkungan LAN. 3. Melakukan persiapan telaahan penataan kelembagaan. 4. Melakukan persiapan evaluasi telaahan penataan kelembagaan. 5. Melakukan penyiapan bahan penataan kelembagaan seluruh satuan unit di lingkungan LAN.

Dasar 



 



Mencoba melakukan identifikasi tugas dan fungsi yang ada pada satuan unit organisasi di lingkungan LAN. Berusaha melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan unit organisasi di lingkungan LAN. Berusaha melakukan persiapan telaahan penataan kelembagaan. Mencoba melakukan persiapan evaluasi telaahan penataan kelembagaan. Berusaha melakukan

Kompeten  Mampu melakukan identifikasi tugas dan fungsi yang ada pada satuan unit organisasi di lingkungan LAN secara lengkap dan benar.  Mampu melakukan pengumpulan dan peng olahan data yang berkaitan dengan unit organisasi di lingkungan LAN secara akurat.  Mampu melakukan persiapan telaahan penataan kelembagaan secara komprehensif.  Mampu melakukan persiapan evaluasi telaahan penataan

Mahir 







Mampu mengarahkan staf melakukan identifikasi tugas dan fungsi yang ada pada satuan unit organisasi di lingkungan LAN secara lengkap dan benar . Mampu mengarahkan staf melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan unit organisasi di lingkungan LAN. Mampu mengarahkan staf melakukan persiapan telaahan penataan kelembagaan. Mampu mengarahkan

Standar Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

penyiapan bahan penataan kelembagaan seluruh satuan unit di lingkungan LAN.

kelembagaan secara benar dan menyeluruh .  Mampu melakukan penyiapan bahan penataan kelembagaan seluruh satuan unit di lingkungan LAN secara tepat.




staf kontinyu melakukan persiapan evaluasi telaahan penataan kelembagaan. secara benar dan menyeluruh Mampu mengarahkan staf melakukan penyiapan bahan penataan kelembagaan seluruh satuan unit di lingkungan LAN secara tepat.


78

Standar Kompetensi Jabatan Struktural

REFORMASI BIROKRASI KATA PENGANTAR

Recommend Documents