KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT Nomor: W9-A1/93/OT.01.3/I/2015 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT TAHUN 2015-2019 KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT MENIMBANG

MENGINGAT

:

:

a.

Bahwa untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5(lima) tahun perlu adanya rencana strategis;

b.

Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Rencana Strategis Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2015-2019;

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

2.

Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019;

3.

Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;

5.

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 004/SEK/SK/I/2010 tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;; MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT TAHUN 2015-2019; Memberlakukan Rencana Strategis Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

PERTAMA

:

KEDUA

:

Memerintahkan kepada seluruh pegawai Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip kordinasi, integritas, dan sinkronisasi untuk tercapainya Rencana Strategis tersebut;

KETIGA

:

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini , akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya; Ditetapakan di Pada tanggal KETUA ,

: :

Jakarta 2 Januari 2015

ttd Dra. Hj. ROKHANAH, SH., MH. NIP. 196002121987032002 Tembusan: Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth: 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI; 2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Cq. Kepala Biro Perencanaan Dan Organisasi; 3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta; 4. Pertinggal.

RENSTRA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2015-2019

KATA PENGANTAR Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Jakarta Pusat sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor W9-A1/93/OT.01.3/I/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan

Agama Jakarta Pusat Tahun 2015-2019. Renstra

ini

menguraikan

tentang

Tujuan

yang

disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2015 s/d Tahun 2019. Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2014 dan jajaran

Peradilan

dibawahnya

dan

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kementerian/Lembaga

perencanaan

untuk

periode

5

(RPJM) (lima)

yaitu

tahun

dokumen

dan

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode

20

(dua puluh)

tahun

serta

peraturan

perundang-

undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dengan

tersusunnya

Renstra

ini,

diharapkan

adanya

peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan

i


Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Mahkamah

Agung

Tahun

2015-2019

yang

lebih

akuntabel

Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan Mahkamah Agung yang berada di wilayah propinsi DKI Jakarta. Renstra optimal,

ini

namun

kekurangannya,

telah

diupayakan

kami

maka

penyusunannya

menyadari

tidak

tertutup

apabila

secara

masih

kemungkinan

ada

adanya

perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/ prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Semoga Review Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung “Mendukung

visi

Pengadilan

Terwujudnya

Agama Peradilan

Jakarta yang

Pusat

yaitu

Agung

Dan

Berwibawa Pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.”

Jakarta, 2 Januari 2015 Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat ttd

Dra. Hj. ROKHANAH, SH., MH. NIP. 196002121987032002

ii


DAFTAR ISI

Hal KATA PENGANTAR …………………………………………………

i

DAFTAR ISI ………………………………..…………………………

iii

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………

1

1.1.

Kondisi Umum ..……………………………………

1

1.2.

Potensi dan Permasalahan ………………………

2

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN ……..…………………………

6

2.1.

Visi ….…………………………………………………

6

2.2.

Misi ….…………………………………………………

7

2.3.

Tujuan dan Sasaran Strategis ………………….

7

2.4.

Indikator Kinerja Utama ………………………….

8

2.5.

Program dan Kegiatan .……………………………

9

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ....................... 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Jakarta Pusat ................................................. BAB IV PENUTUP …………………………………………………

12 12 14

LAMPIRAN Matriks Rencana Strategis Pengadilan Agama Jakarta Pusat

iii


BAB I – PENDAHULUAN 1.1. KONDISI UMUM Reformasi

sistem

peradilan

membawa

perubahan

yang

mendasar bagi peran Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam menjalankan

tugas

dan

Administrasi,

Organisasi,

fungsi

pokoknya,

Perencanaan

dan

di

bidang

Keuangan.

Pengadilan Agama Jakarta Pusat merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai kawal depan MA RI bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Perencanaan

strategis

merupakan

suatu

proses

yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Rencana Strategis (renstra) ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Renstra ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia

(SDM)

yang

kompeten,

ditunjang

sarana

dan

prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis. Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya 1


visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. 1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Jakarta Pusat mencakup halhal

yang

memang

sudah

perundang-undangan

diatur

sampai

dalam

dengan

peraturan/

hal-hal

yang

dikembangkan kemudian, mencakup: 1. Merupakan vrovost (kawal depan) di wilayah propinsi DKI Jakarta. 2. Memiliki kewenangan untuk mengusulkan peningkatan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat selaku Pengadilan Tingkat Pertama. B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dirinci dalam beberapa aspek: 1. Aspek Proses Peradilan  Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat;  Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  Pengadilan Agama Jakarta Pusat belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan; 2


 Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan  Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja. 4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan  Belum

optimalnya

sistem

manajemen

perkara

berbasis teknologi informasi. 5. Aspek Sarana dan Prasarana  Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Jakarta Pusat dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan. C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek: 1. Aspek Proses Peradilan  Adanya website Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang

memberikan

informasi

kepada

masyarakat

tentang alur proses berperkara. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  Adanya

tunjangan

kinerja/remunerasi

sebagai

motivasi dalam peningkatan kinerja;  Adanya sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Jakarta Pusat maupun Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3


3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan  Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik dari internal maupun eksternal ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan  Dukungan dan koordinasi yang baik antar pegawai Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 5. Aspek Sarana dan Prasarana  Telah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat berupa internet, website

Pengadilan

Agama

Jakarta

Pusat,

dan

sebagainya. D. Tantangan yang Dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1. Aspek Proses Peradilan  Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  Personil di Pengadilan Agama Jakarta Pusat belum seluruhnya

memahami

visi

dan

misi

Pengadilan

Agama Jakarta Pusat. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan  Belum adanya sistem reward dan punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

4


4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan  Kurangnya personil di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sehingga banyak pegawai yang mempunyai tugas ganda.  Kurangnya sarana dan prasarana pendukung. 5. Aspek Sarana dan Prasarana  Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

5


BAB II – VISI, MISI, TUJUAN 2.1. VISI Rencana Strategis Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2015–2019

merupakan

komitmen

bersama

dalam

menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan

terprogram

penertiban, sistem

secara

perbaikan

kebijakan

dan

sistematis

pengkajian, peraturan

melalui

penataan,

pengelolaan

terhadap

perundangan-undangan

untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015–2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015–2019. Visi

adalah

suatu

gambaran

yang

menantang

tentang

keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Visi Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut: ”Mendukung Terwujudnya Peradilan Yang Agung dan Berwibawa Pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.”

6


2.2. MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan

peradilan

yang

sederhana,

cepat,

biaya

ringan, dan transparan. 2. Melaksanakan

tertib

administrasi

dan

manajemen

peradilan yang efektif dan efisien. 3. Mengupayakan

tersedianya

sarana

dan

prasarana

peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah sebagai berikut: 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi. 2. Setiap masyarakat dan pencari keadilan dapat mengakses informasi tentang perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat memenuhi butir 1 dan 2 di atas. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun

2019,

sasaran

strategis

yang

hendak

dicapai

Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah sebagai berikut: 7


1. Meningkatnya penyelesaian perkara; 2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim; 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara; 4. Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice); 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan; 6. Meningkatnya kualitas pengawasan. 2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut: NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1

2

3

1.

Meningkatnya penyelesaian perkara

2.

Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat

8


4.

5.

6.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Meningkatnya kualitas pengawasan

waktu c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling c. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti

2.5. PROGRAM DAN KEGIATAN Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah: 9


1. Pembayaran gaji dan tunjangan; 2. Penyelenggaraan

operasional

dan

pemeliharaan

perkantoran; a. Perawatan gedung kantor, b. Perawatan kendaraan dinas roda dua, c. Perawatan inventaris kantor, d. Langganan daya dan jasa, e. Jasa pos/giro/sertifikat, f.

Operasional perkantoran dan pimpinan.

3. Pembinaan dan konsultasi; 4. Perawatan kendaraan dinas roda empat; 5. Pengadaan pakaian sopir/cleaning servis/satpam; 6. Pelantikan/pengambilan sumpah jabatan; 7. Rapat koordinasi; 8. Penyusunan program anggaran. b. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Program

Peningkatan

Manajemen

Peradilan

Agama

merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam

hal

penyelesaian

perkara,

tertib

administrasi

perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah: 1. Penanganan perkara prodeo 2. Penyelesaian Administrasi Perkara 3. Pengiriman Berkas Perkara 4. Penyelesaian Putusan 5. Penyelenggaraan Pos Pelayanan Hukum

10


c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Jakarta Pusat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Jakarta Pusat bertujuan untuk mencapai sasaran strategis

dalam

penyediaan

Kegiatan

pokok

program

ini

sarana adalah

dan

prasarana.

mengusulkan/

mengajukan anggaran peningkatan sarana dan prasarana.

11


BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang

ditetapkan,

Pengadilan

Agama

Jakarta

Pusat

menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut: 1. Peningkatan kinerja. Peningkatan

kinerja

sangat

menentukan

dalam

meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat

memperoleh

mempengaruhi perkara,

kepastian

tinggi

proses

hukum.

rendahnya

peradilan

yang

Kinerja

angka

sangat

penyelesaian

cepat,

sederhana,

transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal

yang

perlu

diperhatikan

untuk

mendukung

kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:  Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi;  Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang

akuntabel,

dan

memenuhi

rasa

keadilan

masyarakat;  Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya;  Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja. 12


2. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan halhal sebagai berikut:  Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur

dengan

penyelenggaraan

jelas pelayanan

hak

dan

kewajiban

maupun

penerima

layanan;  Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;  Meningkatkan

sarana

prasarana

dan

teknologi

informasi untuk pelayanan publik.

13


BAB IV – PENUTUP Rencana strategis Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun 20152019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan. Rencana stretegis Pengadilan Agama Jakarta Pusat harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Jakarta Pusat memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat terwujud dengan baik.

14

MATRIK RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT TAHUN 2015-2019 Visi Misi

: :

Tujuan :

NO 1

1.

“Mendukung terwujudnya Peradilan yang Agung dan Berwibawa pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.” 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan. 2. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien. 3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi. 2. Setiap masyarakat dan pencari keadilan dapat mengakses informasi tentang perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

2

3


a. b. c.

d.

e.

f.

2.

Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

TARGET KINERJA

KEBIJAKAN

PROGRAM 10

2015

2016

2017

2018

2019

4

5

6

7

8

9

23%

24%

25%

26%

27%

3,5%

3,6%

3,8%

3,9%

4%

99%

99%

100%

100%

100%

Persentase perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan

84%

86%

88%

90%

92%

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

93%

95%

97%

99%

100%

 Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan.  Penyelesaian Administrasi Perkara yang Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel dilingkungan Peradilan Agama.

7%

6,8%

6,6%

6%

6%

98% 68% 0

98,6%

98,8%

99% 74% 0

99% 76% 0

Persentase mediasi yang diselesaikan Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

70% 0

72% 0

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.  Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a.

b.

c. d.

5.

6.

96%

97%

98%

99%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

80%

85%

87%

89%

90%

1:145

1:143

1:141

1:139

1:137

f.

Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

96%

98%

99%

100%

100%

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100%

100%

100%

100%

100%

b.

Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

0

0

0

0

0

70%

75%

80%

85%

90%

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Meningkatnya kualitas pengawasan

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

e.

4.

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

c.

a.

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

b.

Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti

RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT TAHUN 2016 NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

Persentase mediasi yang diselesaikan Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan d. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan : f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling c. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

24%

1.

2.

3.

4.

5.


Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

a. b.

3,6% 99% 86% 95% 6,8%

98,6% 70% 0 97% 100% 100% 85% 1 : 143 98% 100% 0 75% 100%

6.

Meningkatnya kualitas pengawasan

a. b.

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti

100% 100%

Jakarta, 2 Januari 2015 KETUA, ttd Dra. Hj. ROKHANAH, SH., MH. NIP. 196002121987032002

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangaka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini : Nama

: Drs. H. UJANG, SH., MH.

Jabatan

: Panitera/Sekretaris

Selanjutnya disebut: Pihak Pertama Nama

: Dra. Hj. ROKHANAH, SH., MH.

Jabatan

: Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut: Pihak Kedua Pihak Pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2015 Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ttd

ttd

Dra. Hj. ROKHANAH, SH., MH. NIP. 196002121987032002

Drs. H. UJANG, SH., MH. NIP. 195704031984031002

PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT TAHUN 2015 NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

Persentase mediasi yang diselesaikan Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan d. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan : f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling c. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

23%

1.

2.

3.

4.

5.


Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

a. b.

3,5% 99% 84% 93% 7%

98% 68% 0 96% 100% 100% 80% 1 : 145 96% 100% 0 70%

100%

6.

Meningkatnya kualitas pengawasan

a. b.

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti

100% 100%

Jakarta, 2 Januari 2015 KETUA, ttd Dra. Hj. ROKHANAH, SH., MH. NIP. 196002121987032002

KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Recommend Documents