KATA PENGANTAR. Ternate, 22 Februari 2017 KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI MALUKU UTARA. Dwi Tugas Waluyanto Kepala Perwakilan

FEBRUARI 2017

KATA PENGANTAR Tugas Bank Indonesia berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta

mengatur dan menjaga kelancaran sistem

pembayaran. Pelaksanaan tugas pokok tersebut ditujukan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Sejalan dengan undang-undang tersebut, keberadaan Kantor Bank Indonesia di daerah merupakan bagian dari jaringan kerja Kantor Pusat Bank Indonesia yang berperan sebagai pelaksana kebijakan Bank Indonesia dan tugas-tugas pendukung lainnya di daerah. Sebagai jaringan kerja Kantor Pusat Bank Indonesia di bidang ekonomi dan moneter, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara berperan memberikan masukan dengan menyusun dan menerbitkan suatu produk yaitu Kajian Ekonomi Regional yang pokok bahasannya terdiri atas Perkembangan Ekonomi, Perkembangan Inflasi Regional, Kinerja Perbankan dan Sistem Pembayaran Provinsi Maluku Utara dan Prospek Ekonomi. Kajian ini diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi salah satu bahan informasi bagi penentu kebijakan di daerah. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa mengharapkan kritik dan saran serta kerjasama dari semua pihak agar kualitas dan manfaat laporan ini menjadi lebih baik di waktu yang akan datang. Akhirnya, kepada pihak-pihak yang membantu tersusunnya laporan ini, kami sampaikan penghargaan dan ucapkan terima kasih.

Ternate, 22 Februari 2017 KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI MALUKU UTARA

Dwi Tugas Waluyanto Kepala Perwakilan

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR GRAFIK

i iii iv iv v

INDIKATOR EKONOMI DAN PERBANKAN PROVINSI MALUKU UTARA

ix

RINGKASAN EKSEKUTIF

xi

BAB I

PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH 1.1 Kondisi Umum 1.2 Perkembangan PDRB dari Sisi Permintaan 1.3 Perkembangan Ekonomi dari Sisi Penawaran

1 2 3 11

BAB II

KEUANGAN PEMERINTAH 2.1 Struktur APBD 2.2 Realisasi Pendapatan APBD 2.3 Realisasi Belanja APBD 2.4 Rekening Pemerintah

21 22 24 26 28

BAB III

INFLASI DAERAH 3.1 Perkembangan Inflasi Tw IV-2016 3.2 Tracking Perkembangan Inflasi Triwulan Berjalan 3.3 Koordinasi Pengendalian Inflasi di Maluku Utara

31 32 36 38

BOKS

UPAYA PENGENDALIAN INFLASI KOTA TERNATE TAHUN 2017 A. TPID Kota Ternate B. Rencana Aksi TPID Kota Ternate 2017

41 41 41

BAB IV

ANALISIS STABILITAS KEUANGAN DAERAH 4.1 Asesmen Sektor Rumah Tangga 4.2 Asesmen Sektor Korporasi 4.3 Asesmen Institusi Keuangan (Perbankan) 4.4 Pengembangan Akses Keuangan

47 48 53 56 63

BAB V

PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN 5.1 Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai 5.2 Perkembangan Transaksi Pembayaran Non Tunai

65 66 67

BAB VI

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN 6.1 Perkembangan Ketenagakerjaan 6.2 Nilai Tukar Petani (NTP) 6.3 Tingkat Kesejahteraan

71 72 72 74

BAB VII

PROSPEK PEREKONOMIAN 7.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi 7.2 Outlook Inflasi Daerah

77 78 81

DAFTAR TABEL 1 Tabel 2 Tabel Tabel Tabel 3 Tabel Tabel BOKS

4 Tabel Tabel Tabel 5 Tabel Tabel 6 Tabel Tabel Tabel

1.1

Pertumbuhan dan Andil PDRB Sisi Penggunaan

4

2.1 2.2 2.3

Penyesuaian APBD Maluku Utara Realisasi Pendapatan APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 Realisasi Belanja APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan IV2016

22 25 28

3.1 3.2

Inflasi Tahunan Berdasarkan Kelompok Komoditas Rekomendasi Rakorwil TPID se-KTI

32 39

1 2 3 4 5 6 7

Rencana Aksi Dinas Pertanian Kota Ternate

43 43 43 44 44 44 44

4.1 4.2 4.3

Alokasi Pendapatan Masyarakat per Kategori berdasarkan Penggunaan Jumlah Rekening Perbankan Masyarakat berdasarkan Kelompok Nilai Kondisi Likuiditas Korporasi

52 52 54

5.1 5.2

Kegiatan Kas Keliling di Maluku Utara Perkembangan Cek BG Kosong di Maluku Utara

67 68

6.1 6.2 6.3

Perkembangan Ketenagakerjaan di Maluku Utara Agustus (ribu jiwa) Nilai Tukar Petani (NTP) Wilayah Sulampua Perkembangan Upah Minimum Provinsi Maluku Utara

72 73 75

Rencana Aksi Dinas Ketahanan Pangan Kota Ternate Rencana Aksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate Rencana Aksi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Ternate Rencana Aksi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Rencana Aksi Dinas Perhubungan Kota Ternate Rencana Aksi BAPELITBANGDA, Administrasi Pembangunan, dan Bina Perekonomian Setda Kota Ternate

DAFTAR GAMBAR 3 Gambar 7 Gambar

iv

3.1

Kerjasama Antara Daerah “Segitiga Emas Halbar-Ternate-Tidore (SEHaTTi)”

38

7.1

Perkiraan Sifat Hujan pada Musim Hujan 2016/2017

82

DAFTAR GRAFIK 1 Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik

1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22

Grafik Grafik Grafik 2 Grafik Grafik Grafik Grafik

1.23 1.24 1.25

Grafik Grafik Grafik

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

3 Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

Grafik

3.8

Struktur PDRB Sisi Penggunaan pada Triwulan IV-2016 Perkembangan Pendapatan Rumah Tangga Perkembangan Kredit Konsumsi Lokasi Proyek Rata-Rata Penggunaan Penghasilan Rumah Tangga Perkembangan Konsumsi Semen Perkembangan PMDN di Maluku Utara Perkembangan PMA di Maluku Utara Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Maluku Utara per Triwulan Perkembangan Volume Ekspor Luar Negeri Perkembangan Nilai Ekspor Luar Negeri Perkembangan Volume Impor Luar Negeri Perkembangan Nilai Impor Luar Negeri Perkembangan Ekspor Antar Provinsi Maluku Utara Perkembangan Impor Antar Provinsi Maluku Utara Andil Pertumbuhan Sektoral PDRB Sisi Penawaran Triwulan IV-2016 Perkembangan Sektoral PDRB Sisi Penawaran Struktur PDRB Sisi Penawaran Jumlah Tangkapan Ikan Perkembangan Harga Kopra Dunia Indeks Konsumsi Barang-Barang Kebutuhan Tahan Lama Pengeluaran Konsumen untuk Belanja Bahan Makanan Saldo Bersih Realisasi Kinerja Pelaku Usaha Sektor Industri Pengolahan Perkembangan Pembangunan Smelter di Maluku Utara Perkembangan Ekspor Maluku Utara Perkembangan APBD Provinsi Maluku Utara sisi Pendapatan

5 5 5 6 7 8 8 9 10 10 10 10 11 11 12 12 14 15 15 16 16 18 18 19 19

Perubahan Struktur APBD Akun Pendapatan Tahun 2015 dan 2016 Perubahan Struktur APBD Akun Belanja Tahun 2015 dan 2016 Perkembangan Realisasi Pendapatan Tiap Triwulan Perbandingan Akumulasi Sisi Pendapatan Realisasi APBD Tahun 2015 dan Tahun 2016 Perkembangan Realisasi Belanja Tiap Triwulan Perbandingan Sisi Realisasi APBD Tahun 2015 dan Tahun 2016 Perkembangan DPK Pemda di Perbankan Maluku Utara (dalam miliar rupiah)

23 23 24

Laju Inflasi Tahunan (yoy) Kota Ternate dan Nasional Disagregasi Inflasi Maluku Utara Perkembangan Inflasi Rokok Perkembangan Inflasi Bensin Perkembangan Inflasi Angkutan Laut dan Udara Perkembangan Biaya Sandang Perkembangan Harga Makanan Jadi, Ikan Diawetkan, dan Bahan Makanan Lainnya Perkembangan Harga Ikan Cakalang dan Ikan Kembung

32 33 34 34 34 35

26 26 27 29

35 36

Grafik Grafik Grafik BOKS Grafik 4 Grafik Grafik Grafik

3.9 Perkembangan Inflasi Terkini Ternate 3.10 Perkembangan Harga Bahan Bakar Rumah Tangga 3.11 Perkembangan Harga Cakalang/Sisik dan Cakalang Asap

Grafik Grafik

4.4 4.5

Grafik Grafik Grafik

4.6 4.7 4.8

Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik 5 Grafik Grafik Grafik 6 Grafik Grafik 7 Grafik

vi

37 37 37

1

Perkembangan Bongkar Muat Cargo Bandara Sultan Babullah (kg)

42

4.1 4.2 4.3

48 49

4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21

Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga pada PDRB Maluku Utara Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga pada PDRB Maluku Utara Perkiraan Perkembangan Perubahan Harga dan Proyeksi Inflasi di Maluku Utara Ekspektasi Konsumen terhadap Kondisi Ekonomi 6 Bulan Mendatang Perkiraan Perkembangan Perubahan Harga dan Proyeksi Inflasi di Maluku Utara Perkiraan Perkembangan Perubahan Harga berdasarkan Komoditi Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga di Maluku Utara Pangsa DPK Perseorangan dan Bukan Perseorangan di Maluku Utara Komposisi DPK Perseorangan di Maluku Utara Pangsa Kredit Perseorangan Berdasarkan Jenis Penggunaan Perkembangan Dunia Usaha per Sektor Ekonomi Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Jenis Penggunaan NPL Kredit Korporasi NPL Kredit Korporasi per Kategori Debitur Perkembangan Aset Bank Umum di Maluku Utara (miliar rupiah) Perkembangan DPK (miliar rupiah) Perkembangan Kredit di Maluku Utara (miliar rupiah) Perkembangan LDR Bank Umum di Maluku Utara Perkembangan NPL Perbankan di Malut Perkembangan Perbankan Syariah Perkembangan BPR/BPRS (juta rupiah)

5.1 5.2 5.3

Perkembangan Transaksi Tunai di Maluku Utara Perkembangan Kliring di Maluku Utara Perkembangan Jumlah Agen LKD di Maluku Utara

66 68 69

6.1 6.2

Perkembangan NTP Maluku Utara NTP Tiap Subsektor di Maluku Utara

73 74

7.1

Perkembangan PDRB Malut dan Proyeksinya

78

49 49 50 50 50 51 51 53 54 55 56 56 57 58 59 59 60 61 62

INDIKATOR EKONOMI DAN PERBANKAN PROVINSI MALUKU UTARA A. Inflasi dan PDRB INDIKATOR Indeks Harga Konsumen (Kota Ternate) Laju Inflasi Tahunan (yoy %) PDRB - harga konstan (juta Rp) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

2015 Tw.4 % yoy

Tw.1

% yoy

Tw.2

2016 % yoy Tw.3

% yoy

Tw.4

% yoy

128,50

5,07

127,64

5,45

128,46

3,87

129,78

4,05

130,27

1,38

4,52

-51,61

5,45

-31,19

3,87

-52,92

4,05

-38,64

1,91

-57,77

5219,40

6,07 5176,39

5,17 5340,98

5,72 5478,46

5,61 5560,49

6,54

1163,20

0,62 1190,82

1,09 1233,92

2,97 1265,61

5,40 1252,22

7,65

Pertambangan dan Penggalian

493,01

0,94

489,14

-4,27

484,06

-9,85

519,82

0,95

530,49

7,60

Industri Pengolahan

273,75

0,30

301,81

9,88

304,86

10,61

334,22

23,04

320,59

17,11

5,63

22,66

5,70

31,98

6,11

29,90

5,73

24,99

5,81

3,29

Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

4,86

8,03

4,76

7,17

4,97

8,63

4,90

4,48

5,01

3,09

Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

356,52

12,92

347,98

12,71

353,17

9,70

357,28

4,26

378,02

6,03

926,65

5,56

944,43

6,30

971,30

6,89 1003,57

7,29

997,15

7,61

Transportasi dan Pergudangan

293,19

6,77

297,15

7,79

308,53

7,59

321,31

9,90

322,72

10,07 9,12

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

23,33

7,77

24,57

16,59

24,17

11,34

24,92

14,12

25,46

Informasi dan Komunikasi

227,84

8,73

236,08

9,25

235,42

7,44

245,85

9,60

246,75

8,30

Jasa Keuangan dan Asuransi

158,11

10,80

161,29

10,25

167,68

19,82

166,77

10,96

175,84

11,21

Real Estate

6,29

9,51

6,33

9,68

6,40

9,76

6,52

8,05

6,60

4,97

Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

17,86

9,20

17,99

8,18

18,22

8,32

18,75

8,43

18,78

5,17

923,87

13,04

813,85

7,02

878,41

10,89

846,75

-1,79

914,57

-1,01

Jasa Pendidikan

187,16

12,21

179,37

8,35

182,20

6,58

191,07

4,38

193,34

3,31

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

114,79

7,50

110,55

5,22

116,45

8,80

119,23

5,62

120,67

5,12

43,37

11,03

44,56

11,35

45,12

10,47

46,16

8,55

46,47

7,13

Jasa lainnya

Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta)

2,93

-5,49

6,90 436,98

0,00

-100,00

13,26

223,53

14,71

401,89

Volume Ekspor Nonmigas (ribu ton)

5,58

-14,39

11,25 329,00

0,00

-100,00

19,16

132,75

15,52

178,21

Nilai Impor Nonmigas (USD Juta)

27,80 334,61

70,23 237,45

64,58

542,68

72,13

2270,61

34,95

25,71

Volume Impor Nonmigas (ribu ton)

43,16 661,20

111,90 688,58

56,23

2366,23

165,56

894,35

57,63

33,52

B. Perbankan 2015 2016 Tw.4 % yoy Tw.1 % yoy Tw.2 % yoy Tw.3 % yoy Tw.4 % yoy

INDIKATOR PERBANKAN Bank Umum: Total Aset (Rp miliar) DPK (Rp miliar) - Tabungan - Giro - Deposito Kredit (Rp miliar) - Modal Kerja - Konsumsi - Investasi LDR Kredit UMKM (Rp miliar) Kredit Mikro (Rp miliar) Kredit Kecil (Rp miliar) Kredit Menengah (Rp miliar) NPL

8120,09 13,61 6229,51 19,41 3742,30 14,44 1222,78 45,72 1264,44 14,17 5685,83 12,22 1473,18 10,88 3738,04 14,21 474,62 2,02 91,27 -6,03 1614,49 15,41 417,68 21,08 793,85 8,85 402,96 24,13 1,83 -20,09

8078,51 13,70 6501,46 13,20 3425,44 14,13 1671,90 12,55 1404,12 11,76 5833,12 12,11 1493,41 8,97 3867,20 14,77 472,50 2,09 89,72 -0,96 1599,55 12,03 463,05 30,27 788,71 8,29 347,78 1,11 1,91 -24,51

8252,50 10,92 8224,07 6,41 8461,06 6511,80 4,42 6248,34 -4,20 6306,79 3570,97 16,20 3531,98 4,75 3774,69 1555,70 -15,30 1383,65 -19,09 989,57 1385,14 4,41 1332,71 -7,48 1542,53 6094,95 12,29 6197,49 12,19 6405,98 1614,79 10,81 1652,11 13,69 1663,31 4003,24 14,32 4074,35 13,02 4286,91 476,91 1,69 471,03 1,11 455,77 93,60 7,54 99,19 17,11 101,57 1714,24 12,80 1744,43 11,54 1751,19 496,82 34,04 494,31 32,86 491,42 826,18 8,38 847,24 6,16 872,92 391,22 1,15 402,88 2,31 386,85 1,86 -20,34 1,97 -4,83 1,66

4,20 1,24 0,87 -19,07 21,99 12,67 12,91 14,68 -3,97 11,29 8,47 17,65 9,96 -4,00 -9,41

C. Sistem Pembayaran INDIKATOR SISTEM PEMBAYARAN Inflow (Rp miliar) Outflow (Rp miliar) Volume Kliring (lembar) Nominal Kliring (Rp miliar) Cek/BG Kosong (lembar)

x

Tw.3 388,13 831,62 4718,00 237,26 28,00

2015 % yoy Tw.4 21,63 64,78 -6,07 -13,57 -31,71

124,63 842,44 5132,00 265,17 31,00

% yoy -31,00 23,49 -6,18 -0,22 -16,22

Tw.1 351,77 160,92 5190,00 260,46 23,00

% yoy 5,96 -23,30 1,15 13,07 -25,81

2016 Tw.2 % yoy

Tw.3

187,12 895,74 5160,00 246,12 36,00

486,62 456,47 4676,00 244,49 32,00

15,66 74,55 0,58 3,99 33,33

% yoy 25,38 -45,11 -0,89 3,05 14,29

Ringkasan Eksekutif Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2016 tercatat sebesar 6,54% (yoy) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,61% (yoy). Dari sisi permintaan, akselerasi pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2016 bersumber dari terjaganya tingkat konsumsi masyarakat dan adanya perbaikan perdagangan luar negeri Maluku Utara pada triwulan tersebut. Namun demikian, kontraksi konsumsi pemerintah dan perlambatan konsumsi rumah tangga masih membayangi pertumbuhan tersebut. Sementara itu dari sisi penawaran, akselerasi pertumbuhan sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan besar dan eceran menjadi motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV2016. Kestabilan harga-harga produk pertanian menjaga pendapatan petani dari subsektor tabama dan hortikultura pada level yang baik. Selain itu, peningkatan permintaan produk rempah-rempah dan kopra dari Jawa Timur menyebabkan pendapatan dari subsektor tanaman perkebunan tersebut pada level yang tinggi. Pada triwulan berjalan diperkirakan akan terjadi perlambatan pertumbuhan meski tidak terlalu signifikan, seiring dengan terhambatnya pengesahan APBD yang menimbulkan dampak lanjutan pada tertundanya pembangunan beberapa infrastruktur dan tertundanya pembayaran kewajiban pada pihak ketiga yang cukup besar. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan

I-2017

diperkirakan

melambat

dibanding

triwulan

IV-2016.

Adapun

pertumbuhan tersebut diestimasikan sebesar 5,66% (yoy) – 6,06% (yoy) dengan kecenderungan bias ke atas.

Keuangan Pemerintah Pada triwulan IV-2016, realisasi pendapatan pemerintah tumbuh negatif 19,65% (yoy) dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh nilai realisasi PAD yang mengalami penurunan. Sementara itu, penurunan pendapatan juga berdampak pada penurunan realisasi belanja APBD triwulan IV-2016 yang terkontraksi lebih dalam dibandingkan triwulan III-2016 dari terkontraksi 7,25% (yoy) menjadi 17,12% (yoy). Kendati demikian, realisasi akumulai

belanja pada tahun 2016 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

xi

Inflasi Daerah Terjaganya ketersediaan pangan berkat melimpahnya hasil tangkapan ikan laut dibarengi adanya panen komoditas barito menjaga tingkat inflasi Kota Ternate pada tingkat yang rendah. Adanya kerjasama antar daerah juga memberikan andil dalam menjaga tingkat inflasi. Dengan demikian, inflasi Kota Ternate pada triwulan IV-2016 tercatat sebesar 1,91% (yoy). Angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,05% (yoy). Rendahnya tekanan inflasi pada triwulan IV-2016 diestimasikan tidak berlanjut pada triwulan I-2017. Pola musiman ikan tangkap yang menunjukkan keterbatasan pasokan diawal tahun perlu menjadi perhatian, terutama setelah harga komoditas ikan segar seperti ikan cakalang dan kembung yang sudah turun di akhir tahun 2016. Dengan demikian, inflasi hingga akhir triwulan I-2017 diperkirakan berada pada kisaran 2,50% ±1% (yoy).

Analisis Stabilitas Keuangan Daerah Meskipun konsumsi rumah tangga tumbuh melambat, ketahanan sektor rumah tangga masih dalam tren yang terkendali. Risiko kredit dari sektor rumah tangga tercatat pada level yang rendah. NPL pada sektor tersebut tercatat hanya sebesar 0,47% lebih rendah dibandingkan triwulan III-2016 sebesar 0,52%. Sementara itu, stabilitas keuangan sektor korporasi masih terjaga walaupun tumbuh melambat. Risiko kredit sektor korporasi menunjukan perbaikan dengan rasio di bawah 5%. Namun demikian, pertumbuhan perbankan syariah berada pada level yang sangat rendah dan perlu menjadi perhatian untuk ke depan. NPL sektor korporasi tercatat mengalami perbaikan dari 4,74% menjadi 4,06%.

Perkembangan Sistem Pembayaran Dari sisi sistem pembayaran tunai, aliran uang kartal pada triwulan IV-2016 di Maluku Utara tercatat net-ouflow. Pada triwulan IV-2016, aliran uang keluar (outflow) tercatat sebesar Rp737,04 miliar, sementara aliran uang masuk (inflow) sebesar Rp237,28 miliar sehingga menghasilkan net outflow sebesar Rp499,76 miliar. Peningkatan net-outflow terjadi karena adanya pola traksaksi ekonomi yang meningkat pada akhir tahun. Sementara itu, fasilitas kliring pada periode triwulan IV-2016 tercatat sebesar Rp252,73 miliar

xii

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Kesejahteraan masyarakat Provinsi Maluku Utara terindikasi mengalami penurunan. Pada triwulan laporan, NTP Maluku Utara memiliki nilai lebih rendah daripada NTP Nasional. Maluku Utara mengalami penurunan NTP terbesar di wilayah Sulampua (Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat). Tingkat kemiskinan di Maluku Utara per September 2016 juga masih tercatat mengalami peningkatan menjadi 76,40 ribu orang dari 72,65 ribu orang pada periode waktu setahun sebelumnya. Namun demikian, tingkat ketimpangan pengeluaran di Maluku Utara yang tercermin dalam gini ratio menunjukkan tingkat yang sangat rendah, bahkan Maluku Utara termasuk tiga terendah secara nasional.

Prospek Perekonomian Perekonomian Maluku Utara pada triwulan II-2017 diperkirakan tumbuh meningkat dari triwulan berjalan dan berada pada kisaran 5,89% - 6,39% (yoy) dengan kecenderungan bias ke bawah.

Dari sisi permintaan, akselerasi akan terjadi pada

konsumsi rumah tangga seiring pergeseran hari raya Idul Fitri serta komponen ekspor seiring meningkatnya produksi komoditas unggulan. Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi dipicu dari membaiknya kinerja sektor utama khususnya sektor perdagangan besar dan eceran, sektor pertambangan, dan sektor administrasi pemerintah. Relaksasi UU Minerba diperkirakan menjadi akselerator pertumbuhan pada tahun ini. Sementara itu, masih terbatasnya kapasitas fiskal diperkirakan kembali menjadi risiko penghambat pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, pertumbuhan tahun 2017 diperkirakan lebih tinggi dari 2016, yakni mencapai kisaran 5,88% (yoy) – 6,28% (yoy). Tekanan inflasi kota Ternate pada triwulan II-2017 diperkirakan berada pada kisaran 4,32% ± 1% (yoy) atau mengalami peningkatan dibanding inflasi triwulan berjalan. Penyesuaian tarif listrik dan pergeseran periode puncak konsumsi masyarakat menjadi penyebab kondisi tersebut. Sementara itu, tren peningkatan harga minyak dunia ditengarai dapat menjadi risiko utama pemicu tekanan inflasi sepanjang 2017. Dengan memperhatikan risiko-risiko tersebut, inflasi pada 2017 diperkirakan mencapai 4,21% ± 1% (yoy).

xiii

xiv

BAB I PERTUMBUHAN EKONOMI “Perekonomian Maluku Utara Tumbuh Meningkat”

Pertumbuhan yoy Tw-IV 2016

6,54%

 Perekonomian Maluku Utara pada triwulan IV-2016 tumbuh sebesar 6,54% (yoy), terakselerasi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 5,61% (yoy). Akselerasi pertumbuhan Maluku Utara dari sisi permintaan terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga yang terjaga, meningkatnya ekspor luar negeri, dan berkurangnya impor luar negeri.

 Perekonomian Maluku Utara pada triwulan berjalan diperkirakan akan mengalami perlambatan pertumbuhan. Realisasi belanja pemerintah yang terhambat, akan memberikan dampak ke melambatnya pertumbuhan beberapa sektor antara lain sektor konstruksi, sektor jasa keuangan, serta administrasi pemerintahan. Hal tersebut diperkirakan akan menjadi faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan pada triwulan I-2017.

Pertumbuhan qtq Tw III-2016

1,50%

1.1 Kondisi Umum Ekonomi Maluku Utara pada triwulan IV-2016 meningkat dibandingkan triwulan III-2016. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2016 tercatat sebesar 6,54% (yoy) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,61% (yoy). Dari sisi permintaan, akselerasi pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2016 bersumber dari terjaganya tingkat konsumsi masyarakat dan adanya perbaikan perdagangan luar negeri Maluku Utara pada triwulan tersebut. Namun demikian, kontraksi konsumsi pemerintah dan perlambatan konsumsi rumah tangga masih membayangi pertumbuhan tersebut. Dari sisi penawaran, akselerasi pertumbuhan sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan besar dan eceran menjadi motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2016. Kestabilan harga-harga produk pertanian menjaga pendapatan petani dari subsektor tabama dan hortikultura pada level yang baik. Selain itu, peningkatan permintaan produk rempah-rempah dan kopra dari Jawa Timur menyebabkan pendapatan dari subsektor tanaman perkebunan tersebut pada level yang tinggi. Peningkatan permintaan tersebut juga mendorong akselerasi pertumbuhan pada sektor perdagangan besar dan eceran. Dari sisi pertambangan, dengan bertambahnya satu smelter pengolahan nikel yang beroperasi di Maluku Utara dan rencana relaksasi UU Minerba, khususnya terkait pemberian izin ekspor mineral mentah, mendorong perusahaan-perusahaan tambang untuk meningkatkan target produksinya di triwulan IV-2016. Berdasarkan informasi dari hasil liaison, BUMN yang bergerak di bidang pertambangan nikel meningkatkan target produksinya dari 1,6 juta ton/tahun menjadi hampir 10 juta ton/tahun. Pada triwulan berjalan diperkirakan akan terjadi perlambatan pertumbuhan meski tidak terlalu signifikan, seiring dengan terhambatnya pengesahan APBD yang menimbulkan dampak lanjutan pada tertundanya pembangunan beberapa infrastruktur dan tertundanya pembayaran kewajiban pada pihak ketiga yang cukup besar. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2017 diperkirakan

melambat

dibanding

triwulan

IV-2016.

Adapun

pertumbuhan

tersebut

diestimasikan sebesar 5,86% (yoy) dengan kecenderungan bias ke atas. Dari sisi permintaan, perlambatan pertumbuhan konsumsi pemerintah dan masih lambatnya investasi daerah diperkirakan menjadi penghambat utama akselerasi pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan I-2017. Dari sisi penawaran, risiko perlambatan muncul hampir di seluruh sektor, antara lain telah berakhirnya masa panen produk rempah-rempah dan kelapa, tertundanya realisasi proyek pemerintah yang berdampak pada melambatnya pertumbuhan sektor konstruksi,

2

berakhirnya musim liburan yang menyebabkan pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan juga melambat, serta pertumbuhan sektor administrasi pemerintahan yang masih lambat. Risiko yang perlu mendapat perhatian lebih adalah berlarut-larutnya proses pengesahan APBD dan sengkarut kondisi politik di tingkat provinsi, berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi lebih dalam lagi, sebab realisasi program pemerintah menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ditengah perlambatan pertumbuhan yang berlangsung, sampai dengan triwulan IV2017, Maluku Utara memiliki potensi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonominya. Diberikannya izin ekspor nikel mentah, mulai beroperasinya dua pabrik smelter, peningkatan rencana proyek pemerintah pusat di Maluku Utara, dan tren perbaikan perdagangan antar daerah diperkirakan menjadi pendorong utama akselerasi pertumbuhan Maluku Utara. Berdasarkan perkembangan ekonomi tersebut diatas, maka perekonomian Maluku Utara pada tahun 2017 diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,78% - 6,28% (yoy) dengan kecenderungan bias ke atas.

1.2 Perkembangan PDRB dari Sisi Permintaan Dari sisi permintaan, akselerasi pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2016 bersumber dari perbaikan perdagangan luar negeri dan antar daerah Maluku Utara pada triwulan tersebut. Pertumbuhan pada kedua sektor tersebut menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Bahkan pertumbuhan sektor net perdagangan antar daerah yang sebelumnya terkontraksi cukup dalam, pada triwulan IV-2016 ini tercatat tumbuh cukup tinggi yakni 6,58% (yoy). Pertumbuhan impor luar negeri juga tercatat menurun secara signifikan, sehingga nilai perdagangan luar negeri Maluku Utara tercatat tumbuh positif. Namun demikian, kontraksi konsumsi pemerintah dan perlambatan konsumsi rumah tangga masih membayangi pertumbuhan tersebut.

3

Tabel 1.1 Pertumbuhan dan Andil PDRB Sisi Penggunaan

Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Pengeluaran Konsumsi LNPRT Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Pembentukan Modal Tetap Bruto Perubahan Inventori Ekspor Luar Negeri Impor Luar Negeri Net Ekspor Antar Daerah

PDRB

Pertumbuhan (%) Andil (%) Tw III 2016 Tw IV 2016 Tw III 2016 Tw IV 2016 5,34 4,82 3,11 2,78 4,38 3,08 0,05 0,04 0,67 -0,76 0,21 -0,29 8,95 4,63 2,48 1,29 -92,14 -103,34 0,25 -0,10 271,37 309,68 6,69 8,57 1565,33 20,32 203,04 1,29 -46,29 6,58 3,45 -1,43 5,61

6,54

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Berdasarkan perkembangan tersebut, struktur perekonomian Maluku Utara dari sisi permintaan pada triwulan IV-2016 masih didominasi oleh konsumsi, khususnya konsumsi rumah tangga yang meski mengalami penurunan namun pangsanya masih sebesar 57,57%. Pangsa terbesar kedua berasal dari konsumsi pemerintah yang meningkat menjadi 38,68% dari keseluruhan PDRB Maluku Utara, meningkat dari triwulan sebelumnya yang hanya 31,11%. Sementara itu pangsa komponen investasi (PMTB) adalah sebesar 27,78% tidak banyak berubah dari pangsanya pada triwulan III-2016 yang mencapai 27,68%. Selanjutnya, kinerja ekspor Maluku Utara masih belum terlalu banyak mengalami perbaikan akibat belum berlangsungnya produksi dari smelter nikel baru di Pulau Obi, dengan kondisi demikian pangsa ekspor luar negeri Maluku Utara masih berkisar 2,77% sedikit meningkat dari sebelumnya yang sebesar 2,46%. Sementara, pangsa impor luar negeri yang didominasi oleh impor bahan baku pengolahan smelter menunjukkan penurunan pangsa pasca selesainya pembangunan smelter Pulau Obi, turun dari 12,97% pada triwulan sebelumnya, menjadi 6,36% pada triwulan IV-2016. Lebih jauh lagi, masih tingginya ketergantungan Maluku Utara terhadap pasokan dari luar provinsi menyebabkan terjadinya net impor antar daerah yang tercatat meningkat menjadi sebesar 21,71%, yang menjadi pangsa negatif bagi struktur perekonomian Maluku Utara.

4

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 1.1 Struktur PDRB Sisi Penggunaan pada Triwulan IV-2016

1.2.1 Konsumsi Masyarakat dan LNPRT Konsumsi rumah tangga pada triwulan IV-2016 terpantau masih terjaga meski mengalami perlambatan, dari 5,34% (yoy) pada triwulan III-2016 menjadi 4,82% (yoy) pada triwulan IV-2016. Sementara itu, konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) pada triwulan IV-2016 tumbuh 3,08% (yoy), mengalami perlambatan dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,38% (yoy). Dengan kondisi pertumbuhan yang demikian, konsumsi masyarakat memberikan andil sebesar 2,81% pada pertumbuhan ekonomi Maluku Utara.


Grafik 1.2 Perkembangan Pendapatan Rumah Tangga

Sumber : LBU, diolah

Grafik 1.3 Perkembangan Kredit Konsumsi Lokasi Proyek

Konsumsi rumah tangga yang melambat dari triwulan IV-2016 dipengaruhi oleh menurunnya indeks pendapatan rumah tangga.. Berdasarkan rilis BPS Provinsi Maluku Utara,

5

indeks pendapatan rumah tangga terkoreksi dari 107,15 pada triwulan sebelumnya, menjadi 105,14 pada triwulan IV-2016. Hal ini salah satunya ditengarai sebagai dampak dari terhambatnya pembayaran PNS serta beberapa vendor pemerintah provinsi akibat terbatasnya APBD Provinsi Maluku Utara. Di samping itu, berdasarkan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia, pada triwulan IV-2016, rata-rata penghasilan rumah tangga lebih banyak dialokasikan untuk tabungan dengan pangsa 31,1% meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang hanya 27,5% sementara itu alokasi untuk konsumsi ditekan menjadi 53,5% lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang memiliki pangsa sebesar 61,9%.

Sumber : Survei Konsumen Bank Indonesia

Grafik 1.4 Rata-Rata Penggunaan Penghasilan Rumah Tangga

Pada triwulan sebelumnya, tingkat konsumsi masyarakat terpantau juga mengalami perlambatan pasca berakhirnya

berbagai kegiatan

kemasyarakatan seperti

syukuran

keberangkatan dan kepulangan haji, serta perayaan Idul Adha. Perlambatan tersebut masih berlanjut hingga triwulan IV-2016, dimana tren perbaikan ekonomi yang meski terus berjalan namun masih lambat, serta tidak adanya tambahan insentif pendapatan. Pada triwulan berjalan, diperkirakan kondisi perekonomian akan sedikit melambat. Namun demikian, meskipun konsumsi

masyarakat

mengalami

perlambatan,

Survei

Konsumen

Bank

Indonesia

mengindikasikan pertumbuhan ekonomi pada triwulan berjalan ekspektasi dan keyakinan konsumen masih dalam rentang optimistis.

1.2.2 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Pertumbuhan investasi atau modal tetap domestik bruto (PMTB) pada triwulan IV-2016 tercatat sebesar 4,63% (yoy) melambat dari triwulan sebelumnya sebesar 8,95% (yoy). Investasi di Maluku Utara utamanya didorong oleh pembangunan smelter, pembangunan cold storage, dan proyek infrastruktur pemerintah. Perlambatan pertumbuhan ekonomi secara

6

nasional turut menekan pertumbuhan investasi di Maluku Utara, PMA dan PMDN juga terpantau melambat pertumbuhannya. Berdasarkan data BKPM, pada triwulan IV-2016, investasi dalam negeri yang berlokasi proyek di Maluku Utara tercatat sebanyak 1 investasi dengan nilai sebesar Rp5 miliar atau meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang realisasinya hanya sebesar Rp3,3 miliar. Sementara untuk PMA, tercatat terdapat 16 investasi dengan nilai 148 miliar USD atau melambat dibanding triwulan sebelumnya yang realisasinya mencapai 181,95 miliar USD. Pertumbuhan pengadaan semen, yang biasanya menjadi indikator laju pertumbuhan investasi di Maluku Utara juga terpantau berada dalam tren perlambatan, setelah menurun dari 74,87% pada triwulan II-2016 menjadi 14,90% pada triwulan III-2016, kini pada triwulan IV-2016 menjadi 12,72%. Upaya promosi investasi dan optimalisasi PTSP guna meningkatkan indeks kemudahan berusaha di Maluku Utara harus terus ditingkatkan. Berdasarkan rilis BKPM, posisi hingga September 2016, dari sisi nilai investasi PMDN Maluku Utara berada pada peringkat 31 dari 33 provinsi, sementara PMA pada peringkat 14 dari 34 provinsi. Kemudian, pada posisi Desember 2016, kondisi tersebut mengalami penurunan dimana Maluku Utara berada pada peringkat 33 dari 34 provinsi dari total nilai realisasi PMDN dan peringkat 13 dari 34 provinsi untuk total nilai realisasi PMA. Meskipun berdasarkan penelitian dari Lee Kuan Yew School of Public Policy, peringkat daya saing Maluku Utara berada pada peringkat 32 dari 33 provinsi, namun realisasi PMA Maluku Utara menunjukkan tren peningkatan.

Sumber : Asosiasi Semen Indonesia (ASI)

Grafik 1.5 Perkembangan Konsumsi Semen

7

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, diolah

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, diolah

Grafik 1.6 Perkembangan PMDN di Maluku Utara

Grafik 1.7 Perkembangan PMA di Maluku Utara

.

1.2.3 Pengeluaran Pemerintah Masih adanya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga yang tertunda oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, serta minimnya penerimaan PAD menekan pertumbuhan konsumsi pemerintah pada triwulan IV-2016. Secara tahunan, konsumsi pemerintah pada triwulan IV-2016 terkontraksi sebesar 0,76% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,67% (yoy). Belanja pemerintah yang cukup gencar pada triwulan I dan II 2016 menyebabkan realisasi belanja pada triwulan III-2016 menyusut dibanding periodeperiode sebelumnya, demikian juga pada triwulan IV-2016 yang menyusut lebih dalam dibanding periode sebelumnya. Namun demikian, belanja yang gencar tersebut tidak diimbangi dengan aksi pengumpulan pendapatan yang lebih gencar lagi menyebabkan APBD Pemerintah Provinsi pada triwulan IV-2016 juga masih tercatat defisit. Pada triwulan berjalan, diperkirakan pertumbuhan konsumsi pemerintah akan terkoreksi cukup dalam sehubungan dengan belum disetujuinya APBD-2017 Pemerintah Provinsi Maluku Utara oleh Kementerian

Dalam Negeri. Sengkarut pembahasan APBD diperkirakan

memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan sektor ini. Pemerintah pusat yang berupaya untuk mempercepat penyaluran dana transfer 2017 guna mendorong percepatan realisasi diharapkan akan disambut oleh akselerasi realisasi program oleh pemerintah daerah, agar multiplier effect yang bersumber dari belanja pemerintah berlangsung lebih awal

8

Grafik 1.8 Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Maluku Utara per Triwulan

1.2.4 Kegiatan Ekspor – Impor Pada triwulan IV-2016, komponen ekspor luar negeri dalam PDRB tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 309,68% (yoy), meningkat signifikan dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 271,37% (yoy). Produksi smelter perusahaan pertambangan swasta di Pulau Gebe yang terus berlangsung, mendorong peningkatan ekspor luar negeri Maluku Utara, berdasarkan data BPS, Provinsi Maluku Utara tercatat melakukan ekspor dengan nilai sebesar 14,70 juta USD pada triwulan IV-2016. Di lain sisi, pada triwulan IV-2016 pertumbuhan impor luar negeri tercatat melambat cukup signifikan, menjadi sebesar 20,32% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 1565,33% (yoy). Berdasarkan data BPS Provinsi Maluku Utara, komoditas impor luar negeri masih didominasi oleh mesin dan pesawat mekanik (21,54 juta USD), bahan bakar mineral (7,79 juta USD), perangkat listrik, dan semen. Impor luar negeri tersebut terutama akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan smelter dan pembangkit listrik.

9


Grafik 1.9 Perkembangan Volume Ekspor Luar Negeri


Grafik 1.11 Perkembangan Volume Impor Luar Negeri


Grafik 1.10 Perkembangan Nilai Ekspor Luar Negeri


Grafik 1.12 Perkembangan Nilai Impor Luar Negeri

Ditilik dari sisi perdagangan antar daerah, seiring dengan meningkatnya produksi sektor pertanian dan sektor industri pengolahan, pertumbuhan ekspor antar daerah cenderung mengalami peningkatan. Sementara adanya gangguan cuaca terhadap tanaman pangan lokal pada triwulan IV-2016, menyebabkan tren penurunan impor antar provinsi pada tiga triwulan belakangan harus berakhir. Pada triwulan IV-2016 tercatat impor antar provinsi mengalami peningkatan pertumbuhan. Kondisi yang demikian, menyebabkan secara keseluruhan Maluku Utara tercatat mengalami net impor antar daerah. Net impor tercatat tumbuh 6,58% (yoy) pada triwulan IV-2016, setelah sebelumnya terkontraksi 46,29% (yoy) pada triwulan III-2016 karena ekspor antar daerah yang terus membaik.

10

Sumber : BPS, diolah

Sumber : BPS, diolah

Grafik 1.13 Perkembangan Ekspor Antar Provinsi Maluku Utara

Grafik 1.14 Perkembangan Impor Antar Provinsi Maluku Utara

Dengan demikian, neraca perdagangan Maluku Utara secara keseluruhan (antar daerah dan luar negeri) pada triwulan IV-2016 mengalami net impor sebesar Rp1.311,6 miliar. Secara tahunan, net impor mengalami perlambatan dari triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 19,94% (yoy) menjadi 0,18% (yoy). Pada triwulan berjalan, net impor diperkirakan semakin melambat, seiring implementasi relaksasi UU Minerba dan peningkatan produksi smelter yang diperkirakan akan meningkatkan ekspor Maluku Utara secara cukup signifikan. Selain itu, peningkatan produksi tanaman pangan lokal dan penguatan kerjasama antar daerah di wilayah Maluku Utara, diperkirakan akan semakin mengurangi ketergantungan provinsi ini terhadap produk impor dari provinsi lain.

1.3 Perkembangan Ekonomi Sisi Penawaran Pada triwulan IV-2016, akselerasi pertumbuhan perekonomian Maluku Utara, dari sisi penawaran, terutama dipengaruhi oleh peningkatan yang cukup signifikan pada sektor pertanian, sektor pertambangan, dan sektor konstruksi. Sektor-sektor utama tersebut tercatat mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, sektor pertanian sebagai sektor dengan pangsa terbesar tercatat tumbuh 7,65% (yoy) pada triwulan IV-2016 menyusul adanya peningkatan produksi tanaman perkebunan baik kelapa maupun rempah, rempah. Selain itu, peningkatan

produksi perusahaan-perusahaan

tambang

juga

mendorong

peningkatan

pertumbuhan sektor pertambangan secara cukup signifikan, yakni menjadi 7,60% (yoy) pada triwulan IV-2016. Lebih jauh lagi, sektor konstruksi yang tercatat sempat tumbuh melambat pada triwulan sebelumnya, pada triwulan IV-2016 menunjukkan perbaikan kinerja pasca

11

penyelesaian sebagian pembayaran kewajiban kepada pelaksana pekerjaan proyek-proyek infrastruktur, sektor ini tumbuh 6,03% (yoy) pada triwulan IV-2016.


Grafik 1.15 Andil Pertumbuhan Sektoral PDRB Sisi Penawaran Triwulan IV-2016


Grafik 1.16 Perkembangan Sektoral PDRB Sisi Penawaran

Secara umum, pertumbuhan sektor-sektor utama menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Sektor pertanian, mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,65% (yoy) pada triwulan IV2016, setelah pada triwulan III-2016 hanya tumbuh sebesar 5,40% (yoy). Sektor pertambangan, yang sudah mulai pulih ini, pada triwulan IV-2016 mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,60% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya hanya tumbuh sebesar 0,95% (yoy). Selanjutnya, sektor perdagangan besar dan eceran, meskipun peningkatan pertumbuhannya tidak terlalu signifikan, namun pada triwulan IV-2016 tumbuh sebesar 7,61% (yoy) lebih tinggi dari triwulan

12

sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,29% (yoy). Selain itu, sektor konstruksi dan sektor transportasi dan pergudangan juga mencatatkan peningkatan pertumbuhan. Sektor tersebut masing-masing mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,03% (yoy) dan 10,07% (yoy) pada triwulan IV-2016, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,26% (yoy) dan 9,90% (yoy). Ditengah perbaikan perekonomian Maluku Utara, pertumbuhan sektor industri pengolahan yang selama tiga triwulan terakhir menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, namun di triwulan IV-2016 ini justru melambat pertumbuhannya, meskipun masih tetap tinggi. Sektor ini tercatat tumbuh sebesar 17,11% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh hingga 23,04% (yoy). Sementara, kontraksi pada sektor administrasi pemerintahan, masih terus berlanjut pada triwulan IV-2016 ini. Setelah pada triwulan III-2016 lalu sektor administrasi pemerintahan tercatat terkontraksi 1,79% (yoy), pada triwulan IV-2016 sektor ini terkontraksi sebesar 1,01% (yoy). Peningkatan pertumbuhan pada triwulan IV-2016 terpantau cukup signifikan, yang ditengarai didorong oleh peningkatan pertumbuhan sektor-sektor ekstraktif. Kondisi demikian menimbulkan kerentanan terhadap pertumbuhan perekonomian Maluku Utara, sebab hargaharga komoditas pada sektor ekstraktif tersebut cenderung berfluktuasi. Guna memitigasi risiko kerentanan tersebut, pemerintah daerah perlu merancang strategi pembangunan ekonomi Maluku Utara yang lebih berkesinambungan. Seiring peningkatan promosi pariwisata Maluku Utara dan penetapan Morotai sebagai 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, sektor transportasi dan sektor akomodasi dan makanan minuman memiliki potensi untuk terus dioptimalkan pertumbuhannya. Invetasi di sektor ini tercatat sedang dalam tren meningkat, adanya pembangunan beberapa resort di Pulau Morotai, Pulau Widi, dan rencana pembukaan beberapa rute penerbangan baru, dapat menjadi pemicu awal akselerasi sektor ini. Selain itu, sektor industri pengolahan juga perlu untuk terus didorong melalu promosi-promosi investasi, pada tahun 2016 lalu sudah ada investasi dari untuk pabrik pengepakan semen, pabrik smelter, dan pabrik pengolahan bijih besi. Pada tahun 2017, diharapkan adanya promosi investasi yang lebih gencar dan dibarengi dengan peningkatan efisiensi pengurusan izin investasi akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Maluku Utara secara lebih baik lagi.

13


Grafik 1.17 Struktur PDRB Sisi Penawaran

Di tengah pembangunan ekonomi yang terus berlangsung di Maluku Utara yang disertai berbagai fluktuasi pertumbuhan sektoral, secara umum struktur perekonomian Maluku Utara pada triwulan IV-2016 tidak banyak mengalami perubahan. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih mendominasi dengan pangsa sebesar 24,31% dari total PDRB. Disusul oleh sektor perdagangan besar dan eceran dengan pangsa sebesar 17,40% dari total PDRB. Sementara itu, sektor administrasi pemerintah yang meskipun pada triwulan IV-2016 mengalami kontraksi cukup dalam, masih memiliki pangsa sebesar 16,67%. Sedangkan sektor pertambangan yang selama ini terus mengalami kontraksi, pada triwulan III-2016 dan triwulan IV-2016 menunjukkan pertumbuhan yang positif dan mengambil sebagian pangsa sektor pertanian, sehingga sektor pertambangan kini memiliki pangsa sebesar 8,72%, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang hanya 8,63%. Sementara akumulasi dari sektor-sektor lainnya pangsanya hanya sebesar 32,90% dengan struktur yang juga tidak banyak bergeser.

1.3.1 Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pada triwulan IV-2016, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh sebesar 7,65% (yoy) meningkat cukup signifikan dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,40% (yoy). Akselerasi ini terutama didorong oleh meningkatnya pasokan ikan, puncak panen tanaman hortikultura, khususnya aneka cabai dan bawang yang berlangsung selama bulan Oktober, serta peningkatan produksi tanaman perkebunan, baik itu kelapa maupun rempahrempah. Meski sempat terganggu oleh fenomena La Nina, namun demikian hasil panen ikan, hortikultura, dan perkebunan rakyat masih memberikan hasil yang sangat baik. Penjadwalan

14

masa tanam yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah nampaknya semakin menunjukkan hasil yang positif. Penjadwalan masa tanam tersebut menyebabkan masa panen yang tidak bersamaan di setiap daerahnya, sehingga petani dari masing-masing daerah dapat menikmati harga yang optimal dan masyarakat mendapat pasokan dan harga yang lebih stabil. Dari subsektor perkebunan produksi kelapa juga diperkirakan tetap meningkat seiring harga kopra yang terus menunjukan tren positif.

Sumber: PPN Ternate, diolah

Grafik 1.18 Jumlah Tangkapan Ikan

Sumber: Index Mundi, diolah

Grafik 1.19 Perkembangan Harga Kopra Dunia

Tinggi gelombang yang relatif stabil serta kembali normalnya suhu air laut pasca El Nino 2015 menjadi faktor pendorong laju pertumbuhan subsektor perikanan. Sehingga subsektor ini memberikan sumbangan yang cukup besar pada pertumbuhan sektor pertanian. Berdasarkan data PPN Ternate, hasil tangkapan ikan selama triwulan IV-2016 yang mulai membaik pasca terkontraksi cukup dalam pertumbuhannya. Pada triwulan IV-2016 tercatat hasil tangkapan ikan sebanyak 1795 ton atau terkontraksi 8,19%, jauh membaik dari triwulan sebelumnya yang kontraksinya mencapai 31,13%. Pada triwulan berjalan, akselerasi pada sektor pertanian diperkirakan tidak berlanjut. Seiring berakhirnya puncak panen tanaman pangan, aneka tanaman hortikultura, dan perkebunan rakyat, pertumbuhan sektor ini diperkirakan melambat pada triwulan I-2017. Hal ini didukung dengan hasil SKDU Bank Indonesia yang mencatat saldo bersih tertimbang ekspektasi harga jual sektor pertanian yang diperkirakan tidak mengalami peningkatan. Pada survei tersebut, saldo bersih ekspektasi kinerja sektor pertanian tercatat turun dari 7 menjadi 7,45 menjadi 0.

15

1.3.2 Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh sebesar 7,61% (yoy) pada triwulan IV-2016, lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yang mencapai 7,29% (yoy). Persiapan masyarakat jelang perayaan Natal dan Tahun Baru memberikan dampak pada peningkatan pertumbuhan sektor ini dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pola kebiasaan masyarakat untuk memperbaharui perabot rumah tangga dan beberapa barang rumah tangga dengan barang baru di awal tahun ditengarai menjadi pendorong peningkatan pertumbuhan sektor ini. Di samping itu, adanya peningkatan produksi komoditas ekspor dari sektor perkebunan telah memacu aktivitas perdagangan untuk keperluan ekspor sehingga meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebelumnya.

Sumber: SK Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.20 Indeks Konsumsi Barang-Barang Kebutuhan Tahan Lama

Sumber: SK Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.21 Pengeluaran Konsumen untuk Belanja Bahan Makanan

Pada triwulan IV-2016, kecenderungan belanja masyarakat terindikasi meningkat, utamanya untuk pembelian barang-barang kebutuhan tahan lama seperti sandang, perabot, dan kendaraan. Berdasarkan survei konsumen Bank Indonesia, tendensi pengeluaran konsumen untuk belanja bahan makanan cenderung menurun, dari 163 menjadi 158. Sementara itu, tendensi masyarakat untuk membeli barang-barang tahan lama justru tercatat mengalami peningkatan signifikan dari 95 menjadi 118. Perilaku konsumen Maluku Utara yang cenderung untuk memberil barang-barang baru jelang tahun baru ditengarai menjadi penyebab peningkatan tersebut. Sektor perdagangan besar dan eceran, menjadi salah satu sektor yang terus berkembang di Maluku Utara. Peningkatan pendapatan masyarakat secara umum dan semakin meningkatnya masyarakat berpendapatan menengah mendorong tumbuhnya pusat-pusat perbelanjaan baru dan memicu peningkatan penjualan para pelaku usaha di sektor ini. Selain

16

itu, produktivitas perkebunan rakyat yang menghasilkan kelapa, cengkih, dan pala juga masih terjaga dengan baik, sehingga perdagangan antar wilayah tumbuh dengan baik. Terlebih lagi pada triwulan III-2016 lalu, pemerintah daerah di Maluku Utara juga menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendorong akselerasi perdagangan antar kedua wilayah tersebut. Sektor perdagangan diperkirakan mengalami akselerasu pada triwulan I-2017, seiring dengan adanya perbaikan daya beli masyarakat pasca adanya kenaikan UMP yang cukup signifikan. Tingkat inflasi yang sangat terkendali juga diperkirakan turut mendukung akselerasi sektor ini pada triwulan perdana di tahun 2017 ini. Hasil survei konsumen menunjukkan memperkuat perkiraan tersebut, dimana indeks ekspektasi pengeluaran 3 bulan mendatang tercatat meningkat dari 155,6 menjadi 160.

1.3.3 Sektor Industri Pengolahan Pasca tumbuh signifikan hingga 23,04% (yoy) pada triwulan sebelumnya, sektor industri pengolahan pada triwulan IV-2016 tumbuh melambat menjadi sebesar 17,11% (yoy). Meski demikian, sektor ini masih menunjukkan performa yang baik pasca dibangunnya beberapa pabrik smelter di Maluku Utara. Perlambatan tersebut, ditengarai disebabkan oleh menurunnya jumlah nikel yang diolah di smelter Pulau Gebe. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya rencana relaksasi UU Minerba, yang akan mengizinkan pelaksanaan ekspor mineral mentah namun dengan izin khusus. Hal tersebut, menyebabkan perusahaan tambang menahan persediaan bahan galian mereka untuk tidak segera diolah, mesti secara kapasitas produksi mereka mengalami peningkatan. Hasil SKDU juga menunjukan hasil yang searah, saldo bersih kinerja usaha sektor industri pengolahan tumbuh melambat menjadi 4,23%, setelah sebelumnya tercatat sebesar 7,05%. Pada triwulan berjalan, sektor industri pengolahan diperkirakan akan mengalami perlambatan. Pasca dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas PP No.23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada awal Januari 2017, diperkirakan produksi bijih nikel dari perusahaaperusahaan tambang akan cenderung langsung diekspor guna memanfaatkan peluang yang ada dan mengejar peningkatan pendapatan ditengah prediksi adanya peningkatan konsumsi nikel dunia. Selain itu, masih tingginya intensitas hujan pada triwulan I-2017 diperkirakan akan menghambat pengolahan kopra dan pengeringan cengkih, pala, dan fuli.

17

100%

100%

100%

90%

80% 70% 60% 50% 40%

35%

30%

30% 20%

15%

15%

10%

10%

10% 0%

0%

Smelter 1 smelter 2 Smelter 3 Smelter 4 Smelter 5 Smelter 6 Smelter 7 Smelter 8 Smelter 9

Sumber: SKDU Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.22 Saldo Bersih Realisasi Kinerja Pelaku Usaha Sektor Industri Pengolahan

Sumber: Dinas ESDM Prov. Maluku Utara, diolah

Grafik 1.23 Perkembangan Pembangunan Smelter di Maluku Utara

Menilik progress pembangunan smelter di Maluku Utara yang total mencapai 9 perusahaan yang telah mengantongi izin. Diperkirakan multiplier effect dari operasionalisasi smelter tersebut baru akan dapat semakin dirasakan pada tahun 2017 dan setelahnya. Hal tersebut mempertimbangkan pula rencana beroperasinya smelter salah satu perusahaan tambang nikel milik swasta selambatnya pada triwulan II-2017 mendatang. Smelter tersebut rencananya akan memiliki kapasitas produksi sebesar 180.000-200.000 metric ton per tahun.

1.3.4 Sektor Pertambangan dan Sektor Lainnya Sektor pertambangan pada triwulan IV-2016 tumbuh semakin tinggi menjadi sebesar 7,60% (yoy), pasca mengalami kontraksi pada triwulan I dan triwulan II-2016 lalu. Pertumbuhan didorong utamanya oleh peningkatan produksi nikel salah satu perusahaan tambang terbesar di Maluku Utara sebagai respon dari membaiknya harga nikel global dan penyerapan nikel dalam negeri yang cukup tinggi. Selain komoditas nikel, peningkatan hasil tambang juga terjadi pada komoditas emas setelah beroperasinya kembali tambang emas terbesar di Maluku Utara secara normal, pasca runtuhnya salah satu terowongannya pada paruh pertama 2016 lalu. Perkembangan harga komoditas dunia dan relaksasi UU Minerba, utamanya pada komoditas nikel, mendorong optimalisasi produksi perusahaan tambang di Maluku Utara. Pada triwulan IV2016, tercatat Maluku Utara melakukan dua kali ekspor, yakni pada bulan Oktober dan Desember, dimana komoditas utama yang diekspor adalah hasil olahan nikel, yakni nickel pig iron dan ferronickel.

18

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 1.24 Perkembangan Ekspor Maluku Utara

Sumber: Biro Keuangan Prov. Maluku Utara, diolah

Grafik 1.25 Perkembangan APBD Provinsi Maluku Utara sisi Pendapatan

Di lain sisi, sektor administrasi pemerintahan justru masih terkontraksi cukup dalam. Realisasi PAD yang masih jauh dari target dan adanya beban pembayaran kepada pihak ketiga yang tertunda, menyebabkan APBD berada pada kondisi negatif, utamanya pada APBD Provinsi. Selain itu, tidak adanya pendorong lonjakan belanja pemerintah, seperti kegiatan pilkada serentak yang berlangsung pada 2015 lalu, dan masih adanya dana bagi hasil perusahaan tambang yang belum dibayar menjadi salah satu penghambat pertumbuhan sektor ini. Lebih jauh lagi, sektor transportasi dan pergudangan di Maluku Utara dari waktu ke waktu menunjukkan pertumbuhan yang semakin baik. Dibukanya beberapa rute penerbangan baru baik menuju maupun keluar Ternate dan penambahan armada penyeberangan, mendorong peningkatan pertumbuhan sektor ini.

19

20

BAB II KEUANGAN PEMERINTAH

Realisasi Pendapatan Tw IV-2016

“Kinerja realisasi belanja pemerintah pada triwulan IV-2016 tumbuh melambat”

Rp400,08 miliar 

Pada triwulan IV-2016, realisasi pendapatan pemerintah tumbuh negatif 19,65% (yoy) dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh

Realisasi Belanja Tw IV-2016

nilai realisasi PAD yang mengalami penurunan.



Rp614,81 miliar

Sementara itu, penurunan pendapatan juga berdampak pada penurunan realisasi belanja APBD triwulan IV-2016 yang terkontraksi sebesar 17,12% (yoy). Kendati demikian,

akumulai belanja

tahun 2016

lebih

tinggi dibandingkan

sebelumnya.

21

tahun

2.1 Struktur APBD Anggaran pendapatan Pemprov Maluku Utara dalam APBD 2016 adalah sebesar Rp2,24 triliun atau meningkat 22,61% dari anggaran pendapatan pada APBD 2015. Sementara itu, anggaran belanja pada APBD 2016 tercatat sebesar Rp2,34 triliun atau meningkat 28,34% dari anggaran belanja tahun sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 tanggal 15 Desember 2016, APBD di Maluku Utara mengalami penyesuaian sebagai berikut: Tabel 2.1 Penyesuaian APBD Maluku Utara

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Maluku Utara

Pada anggaran pendapatan, kenaikan anggaran terutama bersumber dari pendapatan transfer sebesar 5,64% (yoy). Pendapatan transfer adalah pendapatan yang didapatkan dari pemerintah pusat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Secara struktur pendapatan transfer ini masih menjadi sumber pendapatan terbesar pemerintah Maluku Utara yaitu sebesar 80,63% pada APBD 2016, dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum dapat menjadi tonggak utama keuangan daerah mengingat belum optimalnya penyerapan pajak, masih rendahnya pendapatan perusahaan daerah, serta dampak penerapan UU Minerba pada sektor pertambangan nikel di Maluku Utara. Adapun rencana perolehan PAD Maluku Utara turun 41,51% (yoy) dibandingkan pada anggaran tahun sebelumnya seiring dengan adanya pembatalan beberapa Perda yang berpengaruh dengan PAD.

22


Grafik 2.1 Perubahan Struktur APBD Akun Pendapatan Tahun 2015 dan 2016

Kenaikan juga terjadi pada anggaran belanja seiring adanya kenaikan pada anggaran pendapatan. Kenaikan terbesar terdapat pada belanja modal yaitu sebesar 22,25% (yoy). Kenaikan pada nominal belanja modal tersebut menjadi harapan meningkatnya pembangunan sarana publik/infrastruktur pada tahun berjalan. Secara struktural, pangsa dari anggaran belanja tidak mengalami banyak perubahan. Belanja operasional masih mendominasi struktur belanja dengan pangsa sebesar 63,15%.


Grafik 2.2 Perubahan Struktur APBD Akun Belanja Tahun 2015 dan 2016

23

2.2 Realisasi Pendapatan APBD Jumlah total realisasi pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada triwulan IV-2016 sebesar Rp400,08 miliar. Terkontraksi lebih dalam sebesar 19,65% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya terkontraksi 7,25% (yoy). Hampir seluruh komponen mengalami kontraksi kecuali Dana Perimbangan. Dari komponen pembentuknya, Pendapatan Asli Daerah mengalami kontraksi sebesar 93,96% (yoy). Sementara itu, Dana Perimbangan tumbuh tinggi sebesar 164,84% (yoy). Berdasarkan komponen pembentuknya, realisasi tertinggi pendapatan Pemerintah Provinsi Maluku Utara berasal dari Dana Perimbangan yang menyumbang sebanyak 96,45%, dari total pendapatan. Masih terbatasnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Maluku Utara, menyebabkan struktur APBD Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota di Maluku Utara, khususnya di sisi pendapatan, masih didominasi oleh Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat.


Grafik 2.3 Perkembangan Realisasi Pendapatan Tiap Triwulan

Sebagian besar komponen pendapatan daerah mengalami kontraksi yang lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya. Belum adanya peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu faktor penahan realisasi pendapatan daerah pada triwulan IV2016.

24

Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara Tahun 2016


Hingga akhir triwulan IV-2016, realisasi pendapatan mencapai Rp1.790,83 miliar atau 82,83% dari total target anggaran pendapatan 2016 yang sebesar Rp2.161,94 miliar. Secara persentase realisasi, besaran pada triwulan IV-2016 ini lebih tinggi dari realisasi pendapatan pada periode yang sama di tahun 2015 yang sebesar Rp1.710,86 miliar atau 75,77%. Akumulasi realisasi PAD hingga akhir triwulan IV-2016 hanya mencapai 19,75%, pencapaian tersebut jauh lebih rendah dari realisasi periode yang sama di tahun 2015 yang sebesar 34,91%. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan tahun 2015, pendapatan pajak daerah yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Tanah, dan Pajak Rokok juga menurun dikarenakan berkurangnya penghasilan yang didapatkan dari pelaku usaha serta belanja masyarakat yang melemah dibandingkan tahun sebelumnya. Komponen Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tercatat terealisasi sebanyak Rp871,59 juta. Hal ini ditengarai karena adanya pelaku usaha tambang yang beroperasi pada triwulan IV-2016. Di sisi lain, realisasi komponen pendapatan transfer menunjukkan kinerja yang lebih baik. Komponen pendapatan yang menguasai 80,63% dari keseluruhan anggaran pendapatan ini, mencatatkan realisasi sebesar 98,83%, lebih tinggi dari pencapaian pada periode yang sama di tahun 2015 sebesar 90,87%. Secara nominal realisasi pendapatan transfer meningkat 14,89% (yoy). Hal ini didorong realisasi penyampaian DAU yang mencapai 100% dari rencana.

25


Grafik 2.4 Perbandingan Akumulasi Sisi Pendapatan Realisasi APBD Tahun 2015 dan Tahun 2016

2.3 Realisasi Belanja APBD Total realisasi belanja daerah pada triwulan IV-2016 mencapai Rp614,80 miliar atau terkontraksi sebesar 17,12% (yoy), turun setelah pada triwulan III-2016 tumbuh sebesar 4,19% (yoy). Kontraksi ini sejalan dengan konsumsi pemerintah di PDRB yang juga mengalami kontraksi sebesar 0,76% (yoy). Perlambatan ini terutama disumbang oleh komponen Belanja Modal yang menurun dari 2,73% (yoy) pada triwulan III-2016 menjadi terkontraksi sebesar 12,33% (yoy) pada triwulan IV-2016. Rendahnya belanja modal di akhir tahun ditengarai karena sudah ada realisasi lebih awal pada triwulan I sampai III-2016.


Grafik 2.5 Perkembangan Realisasi Belanja Tiap Triwulan

26

Setelah pada triwulan III-2016 menunjukkan penurunan dibandingkan triwulan II-2016, realisasi belanja pada triwulan IV-2016 menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini didorong oleh realisasi Dana Alokasi Umum telah disampaikan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan anggaran. Realisasi juga sejalan dengan tren belanja Pemerintah yang meningkat di akhir tahun. Secara kumulatif, realisasi belanja Pemerintah hingga akhir triwulan IV-2016 mencapai Rp1.981,83 miliar atau 74,85% dari total anggaran belanja sebesar Rp2.647,80 miliar. Tingginya realisasi secara akumulatif dikarenakan ditetapkannya APBD lebih awal dibandingkan tahun 2015 serta tingginya belanja hibah yang digunakan untuk dana Biaya Operasional Sekolah. Belanja Modal hingga akhir triwulan IV-2016 mencatatkan nilai realisasi yang lebih tinggi, yakni sebesar Rp590,28 miliar. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah realisasi sebesar Rp409,68 miliar pada periode yang sama di tahun 2015. Sebagian besar realisasi belanja modal terjadi pada triwulan II dan IV-2016. Belanja modal terbesar berada pada komponen belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan.Sementara itu, pada komponen Belanja Operasi, sumbangan realisasi khususnya bersumber dari Belanja Barang yang telah terealisasi sebesar Rp539,50 miliar atau 27,22% dari total realisasi belanja, dan Belanja Pegawai yang terealisasi sebesar Rp429,82 miliar atau 21,68% dari total realisasi belanja.


Grafik 2.6 Perbandingan Sisi Realisasi APBD Tahun 2015 dan Tahun 2016

27

Tabel 2.3 Realisasi Belanja APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan IV-2016


2.4 Rekening Pemerintah Meski mengalami kontraksi apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi keuangan Pemerintah menunjukkan perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Bahkan, jumlah realisasi belanja Pemerintah di triwulan IV-2016 merupakan yang paling besar di tahun 2016, baik pada komponen belanja operasi maupun belanja modal. Perbaikan ini mampu mendorong sektor konstruksi yang bergantung pada keuangan Pemerintah sehingga tumbuh sebesar 6,03% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Kegiatan ekonomi masyarakat yang tercermin dari sektor perdagangan juga tumbuh meningkat dari 7,29% (yoy) menjadi 7,61% (yoy). Secara triwulanan, terjadi defisit anggaran sebesar Rp214,73 miliar. Akibatnya, kelebihan surplus realisasi akumulatif tergerus dari Rp23,72 miliar pada triwulan III-2016 menjadi defisit Rp191,00 miliar di akhir tahun 2016. Masih lesunya sektor pertambangan ditengarai menjadi penyebab rendahnya realisasi pendapatan, utamanya PAD, pada triwulan laporan. Dana pemerintah daerah yang tersimpan dalam bentuk giro tercatat tumbuh 44,39% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 16,81% (yoy). Sementara itu, simpanan likuid lainnya yakni tabungan tercatat tumbuh sebesar 166,18% (yoy) dan simpanan dalam bentuk deposito terkontraksi sebesar 73,29% (yoy).

28

Sumber : Data Perbankan

Grafik 2.7 Perkembangan DPK Pemda di Perbankan Maluku Utara (dalam miliar rupiah)

29

30

BAB III INFLASI “Tekanan Inflasi pada 2016 terendah selama sepuluh tahun terakhir”

Inflasi yoy Tw-IV 2016

1,91%

Seiring dengan terjaganya pasokan pangan serta didorong kerjasama strategis antar wilayah di dalam provinsi, inflasi Maluku Utara yang diwakili Kota Ternate tercatat sebesar 1,91% (yoy), terendah dalam sepuluh tahun terakhir. Memasuki pola historis awal tahun, diperkirakan tekanan inflasi akan meningkat seiring perkembangan harga

komoditas pangan yang mulai menanjak.

Inflasi yoy Tw-IV 2015

4,52%

3.1 Perkembangan Inflasi Tw IV-2016 Inflasi Maluku Utara yang diwakili oleh inflasi Kota Ternate pada akhir triwulan IV-2016 tercatat sebesar 1,91% (yoy), lebih rendah dari inflasi pada akhir triwulan III-2016 lalu yang hanya sebesar 4,05% (yoy). Dengan demikian, secara tahunan inflasi tahunan Maluku Utara pada tahun 2016 jauh lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada tahun 2015 lalu yang tercatat sebesar 4,52% (yoy). Pencapaian inflasi ini tercatat menjadi yang terendah dalam sepuluh tahun terakhir.


Grafik 3.1 Laju Inflasi Tahunan (yoy) Kota Ternate dan Nasional Tabel 3.1 Inflasi Tahunan Berdasarkan Kelompok Komoditas

Kelompok Barang dan Jasa Bahan Makanan Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Sandang Kesehatan Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan Inflasi Tahunan (yoy ) Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

I 3,66 5,68 10,20 10,03 11,19 10,98 14,38 8,80

2014 II III 10,16 8,07 9,36 12,93 11,44 11,36 9,73 9,75

4,06 12,31 3,07 17,41 10,17 7,2 1,71 5,40

IV

I

6,75 12,45 7,34 -5,87 18,34 -21,72 18,60 9,34

9,00 8,73 5,53 20,1 10,51 5,85 7,52 7,92

2015 II III 7,62 6,92 4,89 22,40 10,62 5,42 14,20 8,22

5,75 4,10 4,62 15,24 7,38 5,29 12,32 6,60

IV

I

11,72 4,69 2,80 12,63 1,30 4,00 -2,90 4,52

4,13 6 6,2 6,9 1,7 4,5 5,6 5,45

2016 II III 3,56 7,54 5,23 4,20 1,61 4,34 -1,86 3,87

4,38 8,25 4,39 3,85 2,26 3,55 -0,36 4,05

IV -4,27 8,33 3,43 3,60 3,95 3,77 0,05 1,91

Andil -0,95 1,13 1,22 0,21 0,14 0,16 0,01 4,05

Secara bulanan, pada triwulan IV-2016, Kota Ternate mengalami satu kali deflasi dan dua kali inflasi. Pada bulan Oktober 2016, Kota Ternate mengalami deflasi sebesar -0,21% (mtm). Selanjutnya pada bulan November dan Desember 2016 terjadi inflasi masing-masing sebesar 0,26% (mtm) dan 0,32% (mtm). Kenaikan inflasi bulanan di Kota Ternate sepanjang

32

triwulan IV-2016 terutama disebabkan oleh gangguan cuaca serta momen akhir tahun di mana terdapat libur sekolah dan libur perayaan natal tahun baru. Rendahnya inflasi pada tahun 2016, utamanya dipengaruhi oleh deflasi pada kelompok volatile food dan terjaganya inflasi pada kelompok core inflation. Melimpahnya hasil tangkapan ikan, terutama ikan kembung, melimpahnya hasil panen tomat sayur dan cabai rawit di Maluku Utara dan sekitarnya menjadi faktor yang mendorong deflasi inflasi volatile food pada triwulan IV-2016. Inflasi volatile food tercatat menurun dari 1,98% (yoy) pada triwulan III-2016 menjadi 3,84% (yoy) pada triwulan IV-2016. Namun demikian, inflasi tercatat masih tinggi pada kelompok administered pricess menyusul adanya kenaikan tarif angkutan udara dan cukai rokok.


Grafik 3.2 Disagregasi Inflasi Maluku Utara

Berdasarkan disagregasinya, tercatat bahwa kelompok volatile food sangat terjaga volatilitasnya, bahkan tercatat beberapa kali mengalami deflasi. Meski dihantui dengan fenomena el nino pada awal hingga pertengahan tahun, namun pasokan bahan makanan kepada masyarakat masih dapat terjaga dengan baik. Upaya pemerintah daerah guna meningkatkan produktivitas pertanian lokal dan mendorong substitusi bahan pangan strategis yang selama ini harus didatangkan dari provinsi lain, mulai menunjukkan dampaknya. Komoditas yang selama ini cukup rutin menyumbang inflasi, seperti cabai merah, cabai rawit, tomat sayur, dan kol putih/kubis, terpantau terjaga pasokannya, sehingga justru komoditaskomoditas tersebut turut menyumbang deflasi pada triwulan IV-2016.

33

Terkendalinya tekanan inflasi pada triwulan IV-2016 dipengaruhi oleh inflasi volatile food yang mengalami deflasi sebesar 4,07% (yoy). Sementara itu kedua jenis inflasi lainnya berada pada level yang terkendali. Inflasi inti hanya mencapai 2,79% (yoy). Sementara itu, inflasi administered prices mencapai 4,52% (yoy).


Grafik 3.3 Perkembangan Inflasi Rokok


Grafik 3.4 Perkembangan Inflasi Bensin

Penurunan harga BBM juga turut mempengaruhi inflasi pada tarif angkutan laut dan angkutan udara. Provinsi Maluku Utara yang berupa kepulauan dan terpisahkan oleh laut memang sangat mengandalkan sarana transportasi laut dan udara untuk mencapai wilayahwilayahnya. Belum tersedianya SPBU khusus untuk kapal, belum diterapkannya standarisasi tarif angkutan laut, dan tingginya pengaruh cuaca menyebabkan gejolak tarif angkutan laut sering berfluktuasi. Namun dengan adanya penurunan harga BBM tersebut, cukup signifikan memberikan dampak terhadap penurunan tarif angkutan laut. Sementara untuk angkutan udara sendiri, tren menunjukkan inflasi pada triwulan III dan IV-2016. Adapun event yang mendorong kenaikan tarif angkutan udara adalah liburan Natal dan Tahun Baru.

Grafik 3.5 Perkembangan Inflasi Angkutan Laut dan Udara Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

34

Pada kelompok inflasi inti, tekanan inflasi terjaga pada nilai 2,79% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tercatat sebesar 4,60% (yoy). Melemahnya tekanan inflasi inti dipengaruhi oleh perekonomian Maluku Utara yang sempat lesu di triwulan III-2016, utamanya untuk komoditas sandang, tempat tinggal, dan sarana penunjang transpor. Sementara untuk komoditas bahan makanan dan makanan jadi pada inflasi inti, relatif masih terjaga pasokannya, sebagai dampak dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga pasokan.


Grafik 3.6 Perkembangan Biaya Sandang


Grafik 3.7 Perkembangan Harga Makanan Jadi, Ikan Diawetkan, dan Bahan Makanan Lainnya

Sementara itu, tekanan inflasi kelompok volatile food pada triwulan IV-2016 menunjukkan deflasi sebesar 4,07% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tercatat inflasi 2,02% (yoy). Selama triwulan IV-2016 deflasi terutama terjadi pada beberapa komoditas favorit masyarakat Maluku Utara yakni ikan cakalang, ikan kembung, cabai rawit, dan beras. Normalnya kondisi ikan di laut pasca el nino 2015 serta berjalannya berbagai program ketahanan pangan pemerintah berhasil menahan laju harga komoditas pangan yang biasanya melonjak di akhir tahun. Deflasi paling besar pada subkelompok ikan segar, buah-buahan, dan kacangkacangan. Subkelompok ikan segar deflasi 12,23% (yoy) setelah inflasi 6,37% (yoy) pada triwulan III-2016. Sementara, subkelompok buah-buahan deflasi semakin dalam dari 7,54% (yoy) menjadi 11,82% (yoy). Selanjutnya, untuk subkelompok kacang-kacangan juga mengalami pendalamanan deflasi dari 18,32% (yoy) pada triwulan III-2016 menjadi 8,82% (yoy) pada triwulan IV-2016. Keadaan cuaca yang jauh lebih mendukung dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya menyebabkan terjaganya harga ikan dengan sangat baik. Deflasi ikan cakalang meningkat dari 11,99% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 24,94% (yoy)

35

pada triwulan IV-2016. Kemudian, penurunan harga pada ikan kembung juga terjadi dari 27,63% (yoy) menjadi 37,93% (yoy) pada triwulan IV-2016.


Grafik 3.8 Perkembangan Harga Ikan Cakalang dan Ikan Kembung

3.2 Tracking Perkembangan Inflasi Triwulan Berjalan Tekanan inflasi pada triwulan I-2017 diestimasikan meningkat. Pada bulan Januari 20167 Kota Ternate mengalami inflasi sebesar 0,63% (mtm), meningkat dibandingkan bulan Desember 2016 yang mengalami inflasi sebesar 0,32% (mtm). Secara tahunan, inflasi Maluku Utara tercatat sebesar 2,02% (yoy) lebih tinggi dibandingkan Desember 2016 sebesar 1,91% (yoy). Dengan inflasi tersebut, secara akumulatif hingga bulan Januari 2017 inflasi Maluku Utara menjadi 0,63% (ytd). Meningkatnya tekanan inflasi pada bulan Januari 2017 terutama disebabkan oleh inflasi pada kelompok bahan makanan, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, serta pada kelompok kesehatan. Kelompok bahan makanan tercatat mengalami inflasi sebesar 2,32% (mtm) atau menyumbang andil sebesar 0,49% pada inflasi Januari 2017. Kemudian, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar mengalami inflasi sebesar 0,30% (mtm), menyumbang andil sebesar 0,011% pada keseluruhan inflasi. Sementara, untuk kelompok kesehatan tercatat mengalami inflasi sebesar 0,58% (mtm), atau menyumbang andil sebesar 0,02% pada total inflasi Januari 2017. Berdasarkan disagregasinya, kelompok inflasi inti dan inflasi administered pricess tercatat menurun sementara inflasi volatile food tercatat meningkat dibanding bulan sebelumnya. Inflasi inti menurun dari 2,79% (yoy) menjadi 1,10% (yoy), sementara inflasi administered pricess mengalami penurunan inflasi dari 4,52% (yoy) menjadi sebesar 1,10% (yoy), kemudian inflasi volatile food tercatat mengalami inflasi sebesar 3,69% (yoy), setelah

36

pada bulan sebelumnya mengalami deflasi sebesar 3,69% (yoy). Meningkatnya tekanan pada inflasi volatile food ditengarai karena harga komoditas bahan makanan sudah kembali meningkat karena stok dari panen yang terjadi pada triwulan III dan IV-2016 sudah menipis.

Grafik 3.9 Perkembangan Inflasi Terkini Ternate

Inflasi administered pricess pada bulan Oktober juga tercatat mengalami penurunan dari inflasi 4,52% (yoy) menjadi inflasi 4,08% (yoy). Hal ini merupakan dampak adanya penyesuaian harga BBM pada tahun 2016 serta terjaganya pasokan BBM di Kota Ternate. Meski begitu, terjadinya penyesuaian harga BBM, dan TDL pada bulan Januari 2017 perlu diwaspadai sebagai pendorong inflasi pada triwulan I-2017.


Grafik 3.10 Perkembangan Harga Bahan Bakar Rumah Tangga


Grafik 3.11 Perkembangan Harga Cakalang/Sisik dan Cakalang Asap

37

Tekanan inflasi diperkirakan meningkat pada akhir triwulan berjalan. Pola musiman ikan tangkap yang menunjukkan keterbatasan pasokan di awal tahun perlu menjadi perhatian, terutama setelah harga komoditas ikan segar seperti ikan cakalang dan kembung yang sudah turun di akhir tahun 2016. Dengan demikian, inflasi hingga akhir triwulan I-2017 diperkirakan berada pada kisaran 2,50% ±1% (yoy).

3.3 Koordinasi Pengendalian Inflasi di Maluku Utara Hingga bulan Januari 2017, sudah terdapat 1 TPID di level provinsi dan 5 TPID di level Kabupaten/Kota, yakni TPID Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Timur, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Barat, dan Kabupaten Pulau Morotai. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten Kepulauan Sula juga telah membentuk TPID melalui SK No. 137/KPTS.05/KS/2015. Namun demikian, Pemerintah Kepulauan Sula berencana untuk merevisi SK Pembentukan TPID tersebut pada tahun 2017.

Gambar 3.1 Kerjasama Antara Daerah “Segitiga Emas Halbar-Ternate-Tidore (SEHaTTi)”

Selama triwulan IV-2016 sampai dengan Januari 2017, program TPID yang dilaksanakan TPID Provinsi Maluku Utara dan TPID Kota Ternate berfokus pada pengendalian inflasi selama liburan Natal dan Tahun Baru. Terkait hal tersebut, TPID telah berkoordinasi

38

dengan pemasok pangan untuk menjamin ketersediaan pangan pada rentang waktu tersebut. Selain itu, terbentuk MoU Kerjasama antara tiga daerah (Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, dan Kabupaten Halmahera Barat) yang saat ini sudah berjalan untuk program kerjasama di bidang Pertanian, yakni komoditas bawang merah dan cabai yang dipasok dari Halmahera untuk kebutuhan pasar di Kota Ternate. Hal ini dimaksudkan agar dapat mendorong swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan dari daerah lain di luar Maluku Utara sehingga dapat menekan laju inflasi khususnya terhadap komoditas bawang merah dan cabai. Hal tersebut sudah tertuang pula dalam Masterplan Kerjasama antara Tiga Daerah (Masterplan Segitiga Emas) yang saat ini sudah disusun oleh Sekretariat Daerah Kota Ternate. Cakupan kerjasama di tiga bidang yakni: (1) Pertanian Ketahanan Pangan; (2) Kelautan dan Perikanan; (3) Pariwisata. Pada bulan Oktober 2016 dilaksanakan Rapat Koordinasi Wilayah TPID se-Kawasan Timur Indonesia. Pada kegiatan tersebut disepakati beberapa rekomendasi bagi pemerintah pusat oleh pengurus TPID se-Kawasan Timur Indonesia, antara lain: Tabel 3.2 Rekomendasi Rakorwil TPID se-KTI

No.

Rekomendasi Rakorwil TPID se-KTI

Perlu adanya pedoman operasi pasar yang menegaskan tidak hanya dilaksanakan pada periode-periode 1 tertentu (hari raya, dll) tapi juga dengan mempertimbangkan data ekspektasi inflasi BPS agar dapat menambah jumlah kota sampel perhitungan inflasi agar lebih dapat memberikan gambaran 2 nyata di lapangan Memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota 3 dalam rangka mejaga stabilitas harga (mengantisipasi penimbun, pungli, dsb) Perlu adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat melalui aturan batas minimal APBD yang 4 diperuntukkan bagi upaya stabilitas harga 5 Memasukkan usulan pemanfaatan Dana Insentif Desa (DID) untuk kegiatan stabilitasi harga Meningkatkan penguasaan komoditas yang telah diatur oleh Bulog, sehingga peran Bulog sebagai stock 6 buffer sekaligus pengendali harga dapat lebih ditingkatkan Penambahan kapasitas armada tol laut dan penambahan pelabuhan feeder untuk meningkatkan efektivitas 7 jalur tol laut yang sudah tersedia Penetapan batas atas dan bawah bagi tarif angkutan yang tidak terlalu lebar range -nya dan pemberian 8 sanksi yang tegas bagi maskapai yang melanggar aturan ini Diperlukannya instruksi dari setiap Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam TPI Nasional yang dapat 9 diselaraskan dengan roadmap TPID secara nasional/wilayah Dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait untuk memasukkan kegiatan stabilitasi harga sebagai bagian 10 kegiatan pengendalian inflasi dan/atau tidak menutup kemungkinan untuk membentuk Kementerian/Lembaga khusus yang menangani inflasi

TPID Provinsi Maluku Utara dan TPID Kota Ternate terus mengawal hasil kesepakatan rakorwil di Ternate tersebut, dan membawa hasil kesepakatan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi, yakni pada Rapat Koordinasi Pusat-Daerah TPID yang berlangsung di Jakarta. Hasil-

39

hasil rekomendasi tersebut disampaikan kepada tim Pokjanas TPI, yang antara lain beranggotakan Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Bank Indonesia. Pada tahun 2017, sudah dilaksanakan rapat koordinasi TPID Kota Ternate untuk menghimpun rencana aksi dari seluruh anggota TPID Kota Ternate. Berdasarkan informasi yang didapatkan, fokus dalam pengendalian inflasi di Maluku Utara tidak hanya sebatas menjaga pasokan bahan pangan, namun juga meningkatkan kapasitas produksi di dalam Maluku Utara sendiri. Bank Indonesia akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengawal inflasi di Maluku Utara.

40

BOKS INFLASI

UPAYA PENGENDALIAN INFLASI KOTA TERNATE TAHUN 2017 A. TPID Kota Ternate Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate merupakan TPID pertama di Maluku Utara yang dibentuk pada tahun 2014 berdasarkan Keputusan Walikota Ternate No.121/III.2/KT/2014. Dasar dari pembentukan TPID tersebut adalah dikarenakan Kota Ternate merupakan satu-satunya kota perhitungan inflasi di Provinsi Maluku Utara. Sesuai dengan namanya, tugas utama TPID Kota Ternate adalah mengawal inflasi di Kota Ternate agar terjaga pada tingkat yang rendah sehingga tidak menggerogoti daya beli masyarakat. Tugas-tugas yang dilaksanakan dalam rangka mengendalikan inflasi bukanlah hal yang baru bagi Pemerintah Kota Ternate mengingat program yang disusun sejalan dengan pengendalian inflasi. Salah satu contohnya adalah penguatan hasil pertanian lokal dan penyediaan pasokan bahan pangan kepada masyarakat. Pada tahun 2016, banyak hal yang telah dilakukan oleh TPID Kota Ternate dalam rangka mengendalikan inflasi, di antaranya adalah sidak ke pasar-pasar pada Bulan Ramadhan serta melakukan kerjasama antar daerah dengan Tidore Kepulauan dan Halmahera

Barat

dalam

rangka

peningkatan

ekonomi.

Berkat

program-program

pengendalian inflasi tersebut, Kota Ternate mampu mencapai angka inflasi tahunan sebesar 1,92% (yoy) pada tahun 2016, angka terendah dalam lima tahun terakhir.

B. Rencana Aksi TPID Kota Ternate 2017 Inflasi yang sangat terjaga selama tahun 2016 merupakan prestasi yang patut dibanggakan. Kendati

demikian, pencapaian tersebut hendaknya

tidak membuat

Pemerintah Kota Ternate dan seluruh stakeholders menutup mata atas risiko tekanan inflasi yang cukup tinggi pada tahun 2017. Tren harga minyak yang naik, kenaikan bea cukai dan rokok, serta rencana Pemerintah Pusat untuk menaikkan TDL dan risiko kenaikan harga minyak yang dapat meningkatkan harga BBM merupakan ancaman yang dapat mendongkrak kenaikan harga pada tahun 2017. Di luar ancaman yang datang dari eksternal Maluku Utara, keterbatasan pasokan pangan di tengah peningkatan ekonomi di Maluku Utara dapat mendorong inflasi dari sisi permintaan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pasokan komoditas di Kota Ternate masih mengandalkan provinsi lain. Hal ini juga dapat dilihat dari data bongkar muat di

41

BOKS INFLASI pelabuhan dan bandara yang menunjukkan bahwa kegiatan membongkar lebih banyak dibandingkan memasukkan muatan untuk dikirim ke luar Maluku Utara.


Grafik 1. Perkembangan Bongkar Muat Cargo Bandara Sultan Babullah (kg)

Dalam rangka menghadapi ancaman-ancaman pendorong tingginya angka inflasi tersebut serta meningkatkan kemampuan Provinsi Maluku Utara, khususnya Kota Ternate, dalam memproduksi komoditas yang banyak dikonsumsi masyarakat, TPID Kota Ternate berinisiatif untuk mengadakan rapat koordinasi secara rutin setiap bulan. Sebagai permulaan, seluruh instansi yang tergabung dalam TPID Kota Ternate menyiapkan rencana aksi untuk dijadikan panduan kegiatan selama satu tahun ke depan. Adapun rencana aksi yang telah disusun oleh setiap instansi merupakan program kerja rutin dari yang bersangkutan. Rencana aksi dari tiap instansi dikompilasi agar kegiatankegiatan tersebut dapat disinergikan sehingga hasil yang didapat dapat lebih maksimal. Secara garis besar, rencana aksi yang telah disusun oleh TPID Kota Ternate erat kaitannya dengan bidang pertanian, perhubungan, dan sarana penunjang distribusi barang. Penyusunan rencana aksi mempertimbangkan bidang tersebut mengingat beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan harga yang antara lain adalah biaya produksi, biaya transportasi, dan ketersediaan pasar. Adapun Sekretariat Kota Ternate bertugas untuk mengkoordinasikan instansi terkait agar program yang dijalankan tidak saling tumpang tindih.

42

BOKS INFLASI Tabel 1. Rencana Aksi Dinas Pertanian Kota Ternate Kegiatan

Target

Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan Pendampingan desa mandiri organik berbasis komoditi perkebunan Pengembangan tanaman tomat, cabai, bawang dan sayuran Pemeliharaan kebun bibit holtikultura

Adanya pasokan pangan dari dalam Provinsi

Prehabilitasi tanaman perkebunan Pemeliharaan ayam pedaging

Produksi tanaman perkebunan meningkat 60 Ha Produksi daging ayam 1500 ekor

Budidaya ternak itik dan kambing

Meningkatkan pendapatan peternak

Waktu Tw I

Tw II

Tw III

Tw IV

Mutu dan kualitas produksi perkebunan meningkat 25 Ha Tercapainya pertumbuhan dan produksi tanaman petani 8 Ha Luas Tanaman Holtikultura produktif 1.50 Ha

Pengembangan sumber air dan embung Tersedianya sumber air dan embung bagi petani Pengadaan Rumah Pengolahan Pupuk Tersedianya rumah pengolahan pupuk kompos Organik

Tabel 2. Rencana Aksi Dinas Ketahanan Pangan Kota Ternate Kegiatan

Target

Koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan Koordinasi pembinaan dan pemantauan distribusi pangan strategis Pemantauan dan analisis perkembangan harga strategis Pembinaan, pemantauan, dan pengawasan keamanan pangan Penyusunan peta rawan pangan dan gizi

Waktu Tw I

Tw II

Tw III

Tw IV

Terjaganya harga jual pangan Memperlancar distribusi pangan strategis

Dapat mengetahui perkembangan harga strategis Konsumsi pangan masyarakat aman dan tejaga Tersedia peta rawan pangan dan gizi kota ternate mandiri Dapat meningkatkan produksi pangan

Sosialisasi program desa pangan Koordinasi pengembangan infrastruktur pangan Demplot pangan organik/keamanan pangan Penyusunan pola menu sehat berdasarkan potensi wilayah

Dapat mengetahui kebutuhan infrastruktur pangan Demplot pangan organik Dokumen pola menu sehat

Tabel 3. Rencana Aksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate Kegiatan

Target

Stabilisasi harga

Kebutuhan masyarakat terjamin

Revitalisasi objek pelaku usaha pasar

Tertata tempat pelaku usaha pasar

Pembangunan pasar

Terjamin prasarana bangunan pasar

Pemeliharaan prasarana penunjang pasar

Bangunan pasar lebih terjaga

Waktu Tw I

Tw II

Tw III

Tw IV

43

BOKS INFLASI Tabel 4. Rencana Aksi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Ternate Kegiatan

Waktu

Target

Pemasangan paving di areal pasar rakyat Fasilitas pengembangan sarana promasi hasil produksi (bantuan kemasan & peralatan)

Tw I

Tw II

Tw III

Tw IV

Tersedianya sarana jalan pasar rakyat yang memadai Meningkatnya daya saing UMKM

Tabel 5. Rencana Aksi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Kegiatan

Waktu

Target

Tw I

Pengadaan kapal penangkap ikan

Pengadaan armada penangkapan ikan

Pengadaan ketinting

Pengadaan armada ketinting

Pengadaan alat dan prasarana Tingginya nilai jual produk olahan kemasan produk olahan perikanan Tersedianya tambatan labuh kecil Pembuatan marine boy bongkar muat ikan

Tw II

Tw III

Tw IV

bagi

Tabel 6. Rencana Aksi Dinas Perhubungan Kota Ternate Kegiatan

Waktu

Target

Survei lokasi pembangunan pelabuhan dan pengadaan fasilitas transportasi angkutan orang dan barang antar kabupaten Survei lokasi pembangunan jembatan serta pengadaan fasilitas transportasi angkutan orang dan barang antar kecamatan Kota Ternate

Tw I

Tw II

Tw III

Tw IV

Fasilitas pelabuhan trasnportasi yang memadai tersedia sehingga mampu menekan biaya transportasi Fasilitas pelabuhan trasnportasi yang memadai tersedia sehingga mampu menekan biaya transportasi

Tabel 7. Rencana Aksi BAPELITBANGDA, Administrasi Pembangunan, dan Bina Perekonomian Setda Kota Ternate Instansi

BAPELIT-BANGDA

Kegiatan

Target

Waktu

Koordinasi kerjasama antar daerah Koordinasi pengembangan ekonomi dan Pengendalian Inflasi Kota Ternate

Sepanjang 2017 Sepanjang 2017

Bina Perekonomian Setda Kota Ternate

Operasi Pasar Murah

Terpenuhinya Pokok Murah Ramadhan

Administrasi Pembangunan

Memfasilitasi dan koordinasi tim pengendallian inflasi daerah kota ternate

Terlaksananya 2017

Kebutuhan Menjelang Rakor

TPID

Triwulan II-2017

Triwulan I-2017

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara sebagai bagian dari TPID Kota Ternate juga berperan aktif dalam pengendalian inflasi di pusat perekonomian Maluku Utara. Program yang akan dijalankan selama tahun 2017 antara lain meliputi pengembangan klaster yang sudah berjalan untuk cabai, ikan laut, dan bawang, serta pengembangan klaster baru, yakni padi organik. Dalam rangka penguatan produksi

44

BOKS INFLASI komoditas pendorong inflasi, Bank Indonesia juga berencana untuk membangun screen house di beberapa wilayah di Maluku Utara. Selain itu, untuk mendorong terbentuknya TPID di seluruh Kabupaten/Kota di Maluku Utara serta meningkatkan koordinasi TPID antar daerah, Bank Indonesia juga akan melakukan roadshow TPID. Dalam roadshow yang akan dilaksanakan selama satu tahun ke depan, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran setiap Pemerintah Daerah untuk saling melengkapi satu sama lain demi Maluku Utara yang lebih baik.

45

BOKS INFLASI

46

NPL Sektor Rumah Tangga

0,52%

BAB IV ANALISIS STABILITAS KEUANGAN DAERAH “Stabilitas Keuangan Daerah Tumbuh Terkendali”  Secara umum, meskipun konsumsi rumah tangga tumbuh melambat ketahanan sektor rumah tangga masih terkendali. Risiko kredit dari sektor rumah tangga tercatat

NPL Korporasi

4,06%

pada level yang rendah.  Sementara itu, walaupun tumbuh melambat stabilitas keuangan sektor korporasi masih terjaga. Risiko kredit sektor korporasi menunjukan perbaikan dengan rasio di bawah 5%. Namun demikian, pertumbuhan perbankan syariah berada pada level yang sangat rendah dan perlu menjadi perhatian untuk ke depan. 47

4.1. Asesmen Sektor Rumah Tangga 4.1.1. Kondisi Terkini dan Sumber Kerentanan Sektor Rumah Tangga Perekonomian Maluku Utara pada sisi pengeluaran, secara konsisten didominasi oleh Konsumsi Rumah Tangga, dengan pangsa lebih dari 55% selama setidaknya satu dekade terakhir. Permintaan domestik menjadi penggerak utama perekonomian Maluku Utara, meski secara perlahan mulai berkurang pangsanya seiring peningkatan pangsa dari investasi swasta dan konsumsi pemerintah. Hal tersebut terlihat pada pangsa konsumsi rumah tangga di triwulan IV-2016 tercatat sebesar 58,48%, menurun tipis dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 58,83%. Sejalan dengan penurunan pangsa rumah tangga, pertumbuhan konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh melambat pada triwulan IV-2016 yakni sebesar 5,35% (yoy) lebih rendah dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,53% (yoy). Pada akhir tahun terdapat beberapa komoditas yang mengalami hambatan dalam logistiknya dikarenakan cuaca buruk sehingga ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat mengalami keterhambatan. Pangsa thd PDRB (%)

% (yoy)

Pangsa

62,0

g_Konsumsi RT (rhs)

7,0 6,0

60,0

5,0

58,0

4,0 56,0 3,0 54,0

2,0

52,0

1,0

50,0

0,0 I

II III IV 2012

I

II III IV 2013

I

II III IV 2014

I

II III IV 2015

I

II III IV 2016

Grafik 4.1 Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga pada PDRB Maluku Utara Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Walaupun sektor konsumsi rumah tangga tersebut menunjukan adanya tren penurunan, namun masyarakat tetap optimis terhadap kondisi perekonomian saat ini dibanding enam bulan yang lalu dan enam bulan mendatang, yang tercermin dari hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat naik dari 115 menjadi 124, begitu pula dengan Indeks Ekspektasi Konsumen yang mengalami kenaikan dari 124 menjadi 131.

48

150

140

131,00 124,00 117,00

Pesimis Optimis

130 120

110 100 90

80 70 60

I

II

III

IV

I

2015

II

III

IV

2016 IKK (Keyakinan Konsumen) IKE (Kondisi Ekonomi Saat Ini) IEK (Ekspektasi Konsumen)

Grafik 4.2 Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga pada PDRB Maluku Utara Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah

Melambatnya perekonomian khususnya pada semester I-2016 dan keterlambatan pembayaran tunjangan PNS pemerintah provinsi Maluku Utara, menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi di tahun ini. Namun faktor penghambat tersebut dinilai sebagai suklus musiman sehingga di triwulan IV 2016 secara umum rumah tangga tidak menurunkan konsumsi barang-barang tahan lama seperti elektronik, kendaraan, dan furniture. Hasil SK juga menunjukan adanya kenaikan indeks konsumsi barang tahan lama dari 95 menjadi 118. 160

180

140

160

120

140 120

100

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0

0

Penghasilan Saat Ini

Ketersediaan Lapangan Kerja 2015 IV

2016 III

Pembelian Barang Tahan Lama

Ekspektasi Penghasilan Konsumen

2016 IV

Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja

2015 IV

2016 III

Ekspektasi Kegiatan Usaha

2016 IV

Grafik 4.3. Perkiraan Perkembangan Perubahan Harga dan Proyeksi Inflasi di Maluku Utara

Grafik 4.4. Ekspektasi Konsumen terhadap Kondisi Ekonomi 6 Bulan Mendatang

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah


Dari sisi harga, tekanan terhadap kerentanan keuangan rumah tangga sangat rendah seiring dengan tingkat inflasi yang terjaga di level rendah. Secara umum, masyarakat menilai kenaikan harga sepanjang triwulan IV-2016 tidak setinggi triwulan sebelumnya. Hal tersebut ditunjukan bahwa indeks perubahan harga secara umum pada 3 bulan mendatang akan mengalami sedikit penurunan dari 163 menjadi 162.

49

Indeks 200,00

inflasi yoy, % 9,0

180,00

8,0 7,0

160,00

180 160 140

6,0

120

140,00

5,0

100

120,00

4,0

80

3,0

60

100,00

2,0

80,00

1,0

60,00

0,0 I

II

III

IV

I

II

2015

III

IV

2016

I*

20 0

Bahan makanan

2017

Perubahan harga secara umum 3 bulan mendatang

40

Makanan Perumahan Sandang Kesehatan TransKom Pendidikan jadi & BB 2016 I

Inflasi (rhs)

2016 II

2016 III

2016 IV

2017 I*

Grafik 4.5. Perkiraan Perkembangan Perubahan Harga dan Proyeksi Inflasi di Maluku Utara

Grafik 4.6. Perkiraan Perkembangan Perubahan Harga berdasarkan Komoditi



4.1.2. Kinerja Keuangan dan Intermediasi Perbankan pada Sektor Rumah Tangga Dari sisi penghasilan, masyarakat Maluku Utara terindikasi memiliki pendapatan yang lebih baik. Indeks penghasilan saat ini tercatat terus mengalami peningkatan dalam 3 triwulan terakhir dari 104 menjadi 111 pada akhir triwulan IV-2016. Peningkatan UMP 2016 yang cukup signifikan serta inflasi yang terjaga di level yang rendah menjadi faktor pendorong penghasilan masyarakat Maluku Utara. Pada triwulan IV-2016, terjadi penurunan alokasi penghasilan masyarakat untuk konsumsi dari 61,85% menjadi 53,47%. Hal ini juga direfleksikan pada melambatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada PDRB Maluku Utara. Konsumsi terutama dilakukan untuk komoditas non durable good dan komoditas lainnya yang bersifat jasa seperti pendidikan, kesehatan, serta jasa transportasi khususnya dengan angkutan udara. Di lain sisi, alokasi penghasilan masyarakat untuk tabungan meningkat dari 27,53% menjadi 31,10%. Konsumsi

Cicilan pinjaman

Tabungan

100% 90%

24,69

25,70

26,15

80% 70%

15,19

12,85

14,25

60%

27,67

37,31

15,35 11,12

27,53

30,27

17,61

19,49

31,10

17,65

50% 40% 30%

60,12

60,00

63,25

57,68

III

IV

54,51

20%

52,45

61,85

53,47

III

IV

10% 0%

I

II 2015

I

II 2016

Grafik 4.7. Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga di Maluku Utara Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah

50

Alokasi penghasilan yang digunakan untuk menabung mengalami kenaikan dari 27,53% menjadi 31,0%. Hal ini juga terkonfirmasi dari kondisi Pangsa penghimpunan Dana Pihak Ketiga perseorangan yang tumbuh membaik dari dari 78,45% pada triwulan IV-2015 menjadi 84,22% pada triwulan IV-2016. Dari sisi komposisi simpanan masyarakat, tabungan masih mendominasi komposisi DPK nasabah perseorangan. Perseorangan

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

69,59% 54,58%

7,13%

Bukan Perseorangan

5,67%

9,88%

15,61% 21,55% 15,78%

30,41% 45,42% 92,87% 94,33% 90,12% 84,39% 78,45% 84,22% III

IV

III

IV

III

IV

III

IV

2016

2016

2016

2016

Giro

Tabungan

Deposito

Total

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

25,57% 24,72% 23,98% 21,87% 25,43% 24,11% 24,50% 24,51%

63,71% 61,63% 62,27% 67,85% 66,51% 66,01% 66,92% 67,03%

10,71% 13,65% 13,75% 10,28% I

II

III

IV

8,06%

9,88%

8,58%

8,46%

I

II

III

IV

2015

2016 GIRO

TABUNGAN

DEPOSITO

Grafik 4.8. Pangsa DPK Perseorangan dan Bukan Perseorangan di Maluku Utara

Grafik 4.9. Komposisi DPK Perseorangan di Maluku Utara

Sumber: LBU, diolah

Sumber: LBU, diolah

Berdasarkan kategori pendapatan, masyarakat dengan pendapatan tinggi (4-5 juta) cenderung mengalokasikan pendapatannya untuk konsumsi lebih tinggi daripada rata-rata seluruh kategori (53,14%). Sementara itu, masyarakat dengan pendapatan menengah dan tinggi (≥ 3 juta) cenderung menempatkan pengeluaran untuk pembayaran cicilan hutang dan menabung lebih tinggi. Alokasi penghasilan untuk menabung tertinggi ada pada masyarakat dengan kategori pendapatan 3-4 juta yakni rata-rata 36,67% dari pendapatannya. Sementara itu alokasi penghasilan untuk membayar cicilan tertinggi berada pada masyarakat pada kategori pendapatan Rp2-3 juta. Namun demikian, secara umum alokasi penghasilan masyarakat untuk cicilan juga turun dari 16,87% menjadi 16,15%. Hal ini terutama disebabkan oleh berkurangnya masyarakat yang mengajukan kredit baru dalam rangka membiayai konsumsinya. Terjaganya harga di level yang rendah serta suku bunga tabungan dan deposito yang terus mengalami penurunan, menyebabkan preferensi masyarakat untuk menggunakan dananya sendiri dalam melakukan konsumsi.

51

Penggunaan

Pendapatan Rp 1 - 2 juta

Rp 2 - 3 juta

Rp 3 - 4 juta

Rp 4 - 5 juta

> Rp 5 juta

Rata-rata

Konsumsi

53,71

52,62

50,00

56,25

-

53,14

Cicilan pinjaman

17,71

18,57

13,33

15,00

-

16,15

Tabungan

31,24

30,25

36,67

28,75

-

31,73

Tabel 4.1. Alokasi Pendapatan Masyarakat per Kategori berdasarkan Penggunaan Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah

Di lain sisi, walaupun nilai DPK Perseorangan tumbuh melambat dari 19,45% di triwulan IV-2015 (yoy) menjadi 0,68% di triwulan IV-2016, namun pertumbuhan jumlah rekening masyarakat di perbankan tercatat menunjukkan adanya peningkatan dari 5,23% pada triwulan IV-2015 (yoy) menjadi 12,85% pada triwulan IV-2016 (yoy). Akan tetapi, pertumbuhan tersebut masih lebih lambat dibandingkan triwulan III-2016 sebesar 15,95% (yoy). Pertumbuhan jumlah rekening yang mengalami peningkatan berasal dari kelompok nilai Rp1 Miliar s.d. Rp5 Miliar dan >Rp10 Miliar. Sementara itu, jumlah rekening dari kelompok nilai lainnya cenderung tumbuh melambat atau mengalami penurunan dibanding triwulan sebelumnya.

276 -9,21 327 -2,68 314 13,77 433 32,42

136 72,15 170 -20,56 103 -24,26 239 40,59

10 -37,50 35 16,67 17 70,00 48 37,14

12 500,00 10 42,86 3 -75,00 11 10,00

0 0,00 1 -75,00 0 0,00 5 400,00

>20M

529 -0,94 608 -8,57 628 18,71 722 18,75

>15M - 20M

5.237 16,30 7.076 30,79 7.341 40,18 8.232 16,34

>10M -15M

>5M - 10M

50.785 8,22 57.388 10,13 54.597 7,51 58.056 1,16

>2 M - 5M

IV

475.433 2,17 497.918 4,00 555.292 16,80 565.580 13,59

>1 M - 2 M

III 2016

535.947 3,20 565.662 5,23 621.431 15,95 638.368 12,85

>500JT - 1 M

IV

Jml yoy (%) Jml yoy (%) Jml yoy (%) Jml yoy (%)

>100JT - 500JT

III 2015

Rekening

>10 JT - 100 JT

Maluku Utara

<10 JT

Kelompok Nilai

10 233,33 4 -42,86 2 -80,00 6 50,00

Tabel 4.2. Jumlah Rekening Perbankan Masyarakat berdasarkan Kelompok Nilai Sumber: LBU, diolah

Sementara, kinerja penyaluran kredit perseorangan menunjukkan pertumbuhan dari 11,62% (yoy) pada triwulan III-2016 menjadi 18,33% (yoy) pada triwulan IV 2016. Namun demikian, pangsa penyaluran kredit perseorangan justru mengalami sedikit penurunan dari 93,43% pada triwulan III-2016 menjadi 93,19% pada triwulan IV-2016. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan kredit bukan perseorangan yang cukup signifikan di bulan Oktober 2016 sebesar Rp719.55 Miliar. Berdasarkan jenis penggunaan, kredit perseorangan untuk keperluan konsumsi memiliki pangsa 65,91%, sementara untuk modal kerja sebesar 20,74% dan untuk investasi sebesar

52

6,54%. Kredit konsumsi perseorangan tersebut, sebagian besar digunakan untuk keperluan multiguna dengan pangsa 51,24%, sementara untuk keperluan KPR hanya sebesar 10,14%, KKB sebesar 0,48%, dan pembelian peralatan rumah tangga sebesar 0,50%.

20,74% 6,54%

Bukan Perseorangan Perseorangan Modal Kerja Perseorangan Investasi

6,81%

93,19%

65,91%

Perseorangan Konsumsi

Grafik 4.10. Pangsa Kredit Perseorangan Berdasarkan Jenis Penggunaan Sumber: LBU, diolah

Dari sisi risiko kredit, NPL sektor rumah tangga tercatat di level yang sangat rendah yakni hanya sebesar 0,49% atau sedikit lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 0,52%. Penurunan NPL terjadi hampir pada semua jenis kredit yang digunakan sektor rumah tangga mulai dari kredit multiguna, kredit untuk kendaraan bermotor, dan kredit untuk pembelian barang elektronik dan furniture.

4.2. Asesmen Sektor Korporasi 4.2.1. Kondisi Terkini dan Sumber Kerentanan Sektor Korporasi Perekonomian Maluku Utara pada triwulan IV-2016 tumbuh melambat cukup signifikan. Secara sektoral perlambatan terutama terjadi pada sektor pertanian, perkebunan dan peternakan serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Rendahnya produksi ikan tangkap dikarenakan cuaca buruk di akhir tahun. Namun demikian, pertumbuhan sektor utama yakni sektor pertambangan, sektor industri pengolahan dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sementara, berdasarkan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia, pada triwulan IV-2016 korporasi di Maluku Utara kinerjanya juga cenderung menurun dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan saldo bersih tertimbang 1,58%, jauh lebih rendah dari triwulan

53

sebelumnya sebesar 9,35%. Penurunan utamanya didorong oleh Sektor pertanian dengan saldo bersih tertimbang meningkat dari 2,62% menjadi -9,96%. 15%

9,35%

10% 5%

1,58%

0% -5% -10% -15%

2016 Tw 3

2016 Tw 4

Grafik. 4.11. Perkembangan Dunia Usaha per Sektor Ekonomi Sumber: SKDU Bank Indonesia, diolah

Perlambatan dunia usaha tersebut dipengaruhi oleh semakin berkurangnya pasokan tenaga kerja di sektor-sektor terkait. Hal ini diindikasikan dengan adanya penurunan tenaga kerja di sektor pertanian sebesar -2,62% di triwulan IV-2016. Secara total, jumlah tenaga kerja korporasi di Maluku Utara per Desember 2016 menurun sebesar -2,84% (qtq). Selain faktor tenaga kerja, perlambatan juga dipengaruhi oleh akses penyaluran kredit yang cenderung mengalami hambatan khususnya di sektor-sektor terkait. Berdasarkan akses kredit, kondisi keuangan perusahaan tidak sebaik triwulan III-2016. Q 3 2016

Kondisi Keuangan Akses Kredit Kondisi keuangan perusahaan berdasarkan likuiditas Kondisi keuangan perusahaan berdasarkan rentabilitas

Baik

Cukup

0,00% 100,00%

Buruk

Q 4 2016 Saldo Bersih (%Baik-%Buruk)

Baik

Buruk

Saldo Bersih (%Baik-%Buruk)

0,00%

0,00%

0,00%

66,67%

33,33%

-33,33%

52,00%

44,00%

4,00%

48,00%

52,00%

44,00%

4,00%

48,00%

54,00%

44,00%

2,00%

52,00%

52,00%

46,00%

2,00%

50,00%

Tabel 4.3 Kondisi Likuiditas Korporasi Sumber: SKDU Bank Indonesia, diolah

54

Cukup

4.2.2. Penyaluran Kredit pada Sektor Korporasi Kredit pada sektor korporasi hanya memiliki pangsa sebesar 49,43% atau dengan nilai nominal Rp2,12 triliun. Penyaluran kredit korporasi pada triwulan IV-2016 menunjukkan adanya perlambatan, yakni sebesar 9,39% (yoy) lebih rendah dari triwulan sebelumnya 11,79% (yoy). Perlambatan ini salah satunya dipengaruhi oleh tidak lancarnya pembayaran permerintah daerah terhadap beberapa rekanan di sektor konstruksi dan jasa. Berdasarkan jenis penggunaan, kredit modal kerja menguasai pangsa sektor korporasi dengan share 78,49%, sementara kredit investasi memiliki pangsa sebesar 21,51%. Penyaluran kredit modal kerja pada sektor korporasi di Maluku Utara mengalami peningkatan, pada triwulan IV-2016 pertumbuhannya mencapai 13,62% (yoy) melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 15,15% (yoy). Begitu pula kredit investasi pertumbuhannya melambat menjadi 3,70 (yoy) pada triwulan IV-2016 dari 1,40% (yoy) di triwulan sebelumnya. Modal Kerja

455,77 22%

1.663,31 78%

13,62%

-3,70% I

Modal Kerja

Investasi

35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00%

Investasi

II

III

2014

IV

I

II

III

IV

I

2015

II

III

IV

2016

Grafik 4.12. Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Jenis Penggunaan Sumber: LBU, diolah

Kredit korporasi didominasi oleh penyaluran pada Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dengan pangsa 70,68%, disusul oleh Sektor Konstruksi dengan pangsa 10,74%, dan sisanya terbagi rata di seluruh sektor. Pada kedua sektor utama tersebut, pertumbuhan penyaluran kredit pada triwulan III-2016 menunjukkan adanya peningkatan. Seiring dengan perbaikan pada kinerja perekonomian Maluku Utara. Kredit korporasi sektor perdagangan tumbuh 13,33% (yoy) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang hanya 9,57% (yoy). Sementara, pada sektor konstruksi, penyaluran kredit korporasi tumbuh 3,68% (yoy) meningkat dari triwulan sebelumnya yang hanya sebesar 3,37% (yoy). Melambatnya kinerja sektor konstruksi di tengah tingginya penyaluran kredit korporasi ke sektor tersebut, berdampak pada meningkatnya risiko kredit dari sektor korporasi. NPL

55

sektor korporasi tercatat sebesar 4,74% meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,34%. NPL sektor konstruksi tercatat mencapai 8,79%. Tingginya NPL pada sektor ini salah satunya dipengaruhi oleh penundaan pembayaran beberapa proyek infrastruktur akibat keterbatasan anggaran pemda.. Berdasarkan kategori debiturnya, kredit korporasi didominasi oleh debitur UMKM dengan pangsa sebesar 82,64%, sedikit meningkat dari triwulan sebelumnya yang hanya sebesar 82,16%. Kredit korporasi pada debitur UMKM juga terus meningkat secara nominal, yakni Rp1,75 triliun pada triwulan IV-2016, meningkat dari triwulan sebelumnya yang sebesar Rp1,74 triliun. Pertumbuhan kredit korporasi UMKM juga tumbuh positif, 9,18% (yoy) melambat dari triwulan sebelumnya yang sebesar 12,82% (yoy). Terbatasnya kemampuan likuiditas korporasi UMKM, menyebabkan golongan ini rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Namun demikian, risiko kredit korporasi dengan skala UMKM terindikasi menurun. NPL korporasi UMKM pada triwulan IV-2016 tercatat 4,80% lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,34%. 9,00%

NPL UMKM

8,00% 7,00%

6,00%

5,33%

4,74% 4,06%

5,00%

4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% I

II

III

2014

IV

I

II

III

IV

2015

I

II

5,34% 4,80%

1,99% 0,54% I

IV

II

III

2014

2016

Grafik 4.13. NPL Kredit Korporasi Sumber: LBU, diolah

III

NPL Non-UMKM

16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% IV

I

II

III

IV

2015

I

II

III

IV

2016

Grafik 4.14. NPL Kredit Korporasi per Kategori Debitur Sumber: LBU, diolah

4.3. Asesmen Institusi Keuangan (Perbankan) 4.3.1. Perkembangan Kinerja Perbankan Total aset bank umum di Provinsi Maluku Utara pada triwulan IV-2016 tercatat sebesar Rp8,46 triliun. Secara tahunan, aset perbankan Malut tumbuh sebesar 4,20% (yoy) melambat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,41% (yoy). Secara umum, perlambatan pertumbuhan aktiva perbankan di Malut terjadi di semua kelompok bank, namun utamanya disumbang oleh penurunan aktiva bank swasta nasional dari 10,19% di triwulan III-2016 (yoy) turun menjadi -1,52% di triwulan IV-2016 (yoy). Sementara itu, berdasarkan jenis operasinya,

56

aset perbankan konvensional pada triwulan IV-2016 tercatat hanya tumbuh 4,46% (yoy) lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,79% (yoy). Begitupula dengan kinerja perbankan syariah yang mengalami penurunan cukup signifikan dari triwulan sebelumnya dari 17,89% (yoy) di triwulan III-2016 turun menjadi -0,66% (yoy) di triwulan IV-2016. Namun demikian, secara umum stabilitas keuangan daerah masih tetap terjaga.

Miliyar Rupiah

AKTIVA 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

g AKTIVA yoy (%) 8.120 13,61%

8,26%

I

II

III

IV

I

2014

II

III

IV

I

2015

II

8.224 8.461 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 4,20% 2,00% 0,00% III IV

2016

Grafik 4.15. Perkembangan Aset Bank Umum di Maluku Utara (miliar rupiah) Sumber : LBU, diolah

4.3.2. Intermediasi Perbankan Dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan yang beroperasi di Maluku Utara pada posisi akhir triwulan IV-2016 tercatat sebesar Rp 6,30 triliun, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar Rp 6,24 triliun. Secara tahunan, pertumbuhan DPK mengalami eskalasi sebesar 1,24% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 4,20% (yoy). Jumlah simpanan tabungan pada akhir triwulan IV-2016 mencapai Rp3,77 triliun, atau tumbuh 1,09% (qtq). Secara tahunan, tabungan tumbuh melambat dari 4,75% (yoy) menjadi 0,87%

(yoy).

Melambatnya

pertumbuhan

tabungan

salah

satunya

dipengaruhi oleh

meningkatnya preferensi masyarakat dalam menggunakan dana milik sendiri untuk melakukan kegiatan konsumsi akibat meningkatnya ketidakpastian kondisi perekonomian pada periode mendatang. Sementara itu, simpanan giro pada akhir triwulan IV-2016 terkontraksi cukup dalam menjadi Rp1,38 triliun. Secara tahunan giro menyusut sebesar -19,07% (yoy) atau sedikit meningkat dibanding penyusutan pada triwulan sebelumnya sebesar -19,09% (yoy). Perlambatan simpanan giro ini dipengaruhi oleh menurunnya giro sektor pemerintah. Tidak tercapainya target pendapatan pemerintah, mendorong penggunaan giro pemerintah di perbankan untuk membiayai belanja pada triwulan IV-2016.

57

Walaupun simpanan giro dan tabungan mengalami perlambatan, simpanan deposito justru mengalami akselerasi setelah mengalami kontraksi pada triwulan sebelumnya. Pada akhir triwulan IV-2016, jumlah simpanan dalam bentuk deposito tercatat sebesar Rp1,54 triliun. Secara tahunan deposito tumbuh sebesar 21,99% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya mengalami penyusutan yang dalam sebesar -7,48% (yoy). Modal Kerja

Investasi

Konsumsi

g Kredit yoy (%)

7.000 Miliyar Rupiah

6.000 5.000

12,13%

4.000 3.000 2.000 1.000 0 I

II

III

2014

IV

I

II

III

IV

2015

I

20,00% 18,00% 16,00% 12,88% 12,59% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% II III IV 2016

Grafik 4.16. Perkembangan DPK (miliar rupiah) Sumber : LBU, diolah

Dari sisi penyaluran kredit, jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan di Maluku Utara pada triwulan IV-2016 tercatat sebesar Rp6,40 triliun. Secara tahunan, penyaluran kredit tumbuh 12,88% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 12,59% (yoy). Akselerasi ini terutama terjadi pada kredit modal kerja yang tercatat tumbuh 13,62% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 15,15% (yoy). Meningkatnya aktivitas perdagangan menyebabkan kredit modal kerja di sektor perdagangan tumbuh meningkat dari 14,20% (yoy) menjadi 15,61% (yoy). Sementara itu, kredit investasi tercatat mengalami kontraksi sebesar 3,70% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,40% (yoy). Lambatnya perbaikan ekonomi negara mitra dagang utama, adanya pilkada serentak pada bulan Februari 2017, serta tarik ulur relaksasi ekspor barang tambang mentah menyebabkan tingginya ketidakpastian kondisi ekonomi pada periode mendatang. Hal ini menyebabkan para pelaku usaha cenderung memilih untuk tidak mengajukan kredit investasi baru.

58

Modal Kerja

Investasi

Konsumsi


6.000

10,51%

5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 I

II

III

IV

I

II

2014

III

IV

I

g Kredit yoy (%) 15,15% 13,62% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% II III IV

2015

2016

Grafik 4.17. Perkembangan Kredit di Maluku Utara (miliar rupiah) Sumber : LBU, diolah

Sementara, kredit konsumsi tercatat tumbuh 14,68%, sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan

pada

triwulan

sebelumnya

yang

mencapai 13,02%

(yoy).

Percepatan

pertumbuhan kredit konsumsi terutama dipengaruhi oleh tingginya penyaluran kredit multiguna dengan pertumbuhan sebesar 28,23% (yoy) pada triwulan IV-2016. Di lain sisi, KPR dan KKB mengalami penyusutan. Dengan perkembangan penghimpunan dana dan penyaluran kredit tersebut, peran intermediasi perbankan di Maluku Utara terindikasi meningkat. Hal ini tercermin dari tingkat LDR (Loan to Deposit Ratio) masih berada di level yang tinggi yakni 101,57%, meningkat dari triwulan sebelumnya yang sebesar 99,19%. Kredit (Rp Miliyar)

DPK (Rp Miliyar)

LDR (RHS)


101,57% 99,19%

91,10%

6.000

120,00% 100,00%

5.000

80,00%

4.000

60,00%

3.000

40,00%

2.000

20,00%

1.000 0

0,00% I

II

III

2014

IV

I

II

III

IV

2015

I

II

III

IV

2016

Grafik 4.18. Perkembangan LDR Bank Umum di Maluku Utara Sumber : LBU, diolah

Berdasarkan perkembangan intermediasi perbankan dan rendahnya risiko kredit yang dicerminkan dengan perkembangan Non Performing Loan (NPL) pada triwulan IV-2016, secara umum, ketahanan sektor lembaga keuangan yang diwakili perbankan masih berada dalam kondisi yang cukup baik. NPL masih berada di dalam batas aman, di bawah ambang batas

59

yang sebesar 5%. Pada triwulan IV-2016 NPL perbankan Maluku Utara tercatat hanya sebesar 4,06%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 4,74%. Penurunan NPL terutama terjadi pada perbaikan kredit yang disalurkan ke sektor korporasi baik UMKM maupun non-UMKM. Kredit (Rp Miliyar)

NPL's (RHS)


6.000 5.000

5,33%

4.000 3.000 2.000 1.000 0 I

II

III 2014

IV

I

II

III

IV

2015

I

II

9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 4,74% 4,06% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% III IV 2016

Grafik 4.19. Perkembangan NPL Perbankan di Malut Sumber : LBU, diolah

4.3.3. Perbankan Syariah Perbankan syariah secara umum memiliki pangsa aset sebesar 4,95% dari total seluruh perbankan di Maluku Utara. Aset perbankan syariah Maluku Utara pada triwulan IV2016 tercatat sebesar Rp418 miliar, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp467 Miliar. Secara tahunan, volume usaha perbankan syariah pada triwulan IV-2016 mengalami kontraksi, melambat -0,66% (yoy), jauh lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 17,89% (yoy). Hal senada ditunjukan dengan adanya penurunan volume usaha perbankan syariah di Maluku Utara yang tercemin dari penurunan pertumbuhan DPK dari 20,28% (yoy) di triwulan IV2016 menjadi 2,14% (yoy) di triwulan sebelumnya. Penurunan terutama terjadi pada simpanan jenis giro yang melambat dari sebelumnya tumbuh positif sebesar 263,43% (yoy) menyusut dalam menjadi sebesar -26,62% (yoy). Efek berkurangnya rate bagi hasil serta meningkatnya konsumsi masyarakat menyebabkan simpanan dalam bentuk tabungan syariah dan deposito syariah memiliki dampak cukup signifikan terhadap perlambatan dan penyusutan di sektor perbankan syariah. Tabungan syariah tercatat tumbuh melambat sebesar 8,89% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh 11,96% (yoy). Sementara itu deposito syariah mengalami kontraksi sebesar -10,53% (yoy), sedikit lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar -13,30% (yoy).

60

Sementara itu, pembiayaan perbankan syariah pada triwulan laporan mulai menunjukan perbaikan kinerja. Penyaluran pembiayaan oleh bank syariah di Maluku Utara pada triwulan IV-2016 tercatat sebesar Rp197,44 miliar, tumbuh sebesar 4,26% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 3,29% (yoy). Perbaikan kinerja terutama dialami oleh pembiayaan untuk modal kerja yang tercatat tumbuh meningkat dari 19,53% (yoy) menjadi 26,07% (yoy) seiring dengan kinerja sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan yang terus meningkat selama tahun 2016. Sementara itu, pembiayaan konsumtif tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 2,36% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya menyusut sebesar 2,51% (yoy). Adapun pembiayan investasi mengalami menyusut cukup dalam sebesar -17,87% (yoy) menyusut lebih dalam dari triwulan sebelumnya sebesar-0,65% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, pada triwulan IV-2016, FDR perbankan syariah Maluku Utara tercatat mengalami akselerasi menjadi 51,99% (yoy) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 46,11. Dari sisi risiko pembiayaan, non performing financing (NPF) mengalami kenaikan dibandingkan triwulan sebelumnya dari 2,35% menjadi 2,39%. Pembiayaan (Rp Juta)

DPK (Rp Juta)

450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0

FDR (RHS)

50,93%

I

II

III

IV

I

2014

II

III

IV

2015

I

80,00% 70,00% 51,99% 60,00% 46,11% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% II III IV 2016

Grafik 4.20. Perkembangan Perbankan Syariah Sumber : LBU, diolah

4.3.4. Bank Perkreditan Rakyat Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Maluku Utara pada triwulan IV-2016 mengalami perlambatan setelah pada triwulan sebelumnya mengalami percepata yang cukup signifikan. Aset BPR/S turun secara nominal menjadi Rp87,67 miliar, dengan pertumbuhan dari 87,81% (yoy) pada triwulan lalu, menjadi 28,40% (yoy) pada triwulan IV-2016. Hal ini dikarenakan pada triwulan sebelumnya terdapat penambahan modal oleh Pemda pada salah satu BPR/S.

61

DPK pada triwulan IV-2016 tercatat sebesar Rp49,27 miliar atau tumbuh melambat 43,26% (yoy), lebih rendah daripada triwulan sebelumnya yang tumbuh 143,61% (yoy). Perlambatan terutama terjadi pada jenis simpanan berbentuk tabungan yang hanya tumbuh 40,11% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh 103% (yoy). Adanya pencairan simpanan milik pemda menjadi salah satu pemicu kondisi ini. Dari sisi penyaluran dana, pada triwulan IV-2016 BPR/BPRS di Maluku Utara mencatatkan kredit/pembiayaan sebesar Rp53,62 miliar, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar Rp52,27. Namun secara tahunan, pertumbuhan kredit/pembiayaan tumbuh melambat 21,87% (yoy) di triwulan IV-2016, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 24,52% (yoy). Meningkatnya jumlah kredit pegawai khususnya dari pemerintah kota Ternate menjadi salah satu faktor pendorong kinerja penyaluran dana BPR/S pada triwulan IV-2016. DPK (Juta Rp)

Kredit (Juta Rp)

Aset (Juta Rp)

120.000 100.000

80.000 60.000 40.000

20.000 0 I

II

III 2014

IV

I

II

III

IV

I

II

2015

III

IV

2016

Grafik 4.21 Perkembangan BPR/BPRS (juta rupiah) Sumber : LBU, diolah

4.4. Pengembangan Akses Keuangan Kredit UMKM yang disalurkan perbankan Malut pada triwulan IV-2016 tercatat Rp1,75 triliun. Jumlah tersebut tumbuh sebesar 9,18% (yoy) melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,82% (yoy). Pelemahan harga komoditas perkebunan dan perikanan berdampak pada turunnya kinerja UMKM yang memiliki usaha pada sektor ini sehingga mereka tidak berminat mengajukan kredit baru. Jumlah debitur UMKM pada triwulan IV-2016 tercatat sebesar 24.343 rekening, melambat 10,21% (yoy) setelah sebelumnya tumbuh 12,10% (yoy). Penyaluran kredit UMKM meningkat pertumbuhannya, sejalan dengan melambatnya kinerja ekonomi Malut, peningkatan penyaluran kredit UMKM terjadi baik pada kredit modal kerja maupun kredit investasi. Kredit modal kerja yang disalurkan kepada debitur UMKM pada triwulan IV-2016 tumbuh sebesar 11,21% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang

62

tumbuh sebesar 14,63% (yoy). Sementara itu, kredit investasi UMKM tumbuh sebesar 0,49% (yoy) melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,30% (yoy). Dari sisi kualitas kredit, NPL debitur UMKM pada triwulan IV-2016 tercatat sebesar 4,80%, sedikit mengalami peningkatan kualitas dari triwulan sebelumnya sebesar 5,34%. Penurunan NPL tercatat terjadi pada sektor transportasi seiring kinerja subsektor perikanan dan perdagangan yang tidak optimal selama triwulan IV-2016 sehingga sektor penunjang seperti sektor transportasi juga ikut lesu. Masih tingginya NPL kredit untuk debitur UMKM menjadi indikasi bahwa masih diperlukan adanya program-program pendampingan UMKM, utamanya yang mengolah komoditas unggulan daerah. Selain mengoptimalisasi penyaluran KUR yang notabene mensyaratkan bunga bersubsidi, sehingga akan lebih meringankan UMKM. Upaya-upaya pelatihan literasi manajemen keuangan dan penguatan kelembagaan, diharapkan akan dapat membantu UMKM mengelola usahanya. Secara lokal, KPW BI Maluku Utara juga terus membina UMKM di berbagai wilayah di Provinsi Maluku Utara melalui berbagai progam bantuan teknis baik klaster maupun non klaster. Saat ini KPw BI Maluku Utara memiliki 7 klaster aktif dan 1 desa binaan yang tersebar di beberapa kabupaten kota. Di samping itu, untuk memperluas akses keuangan kepada masyarakat secara rutin KPW BI Maluku Utara bekerja sama dengan perbankan membuat program edukasi keuangan dan pengembangan Layanan Keuangan Digital. Secara khusus KPw BI Maluku Utara juga memiliki program pengembangan UMKM baru yang disebut Wirausaha Bank Indonesia Maluku Utara. Saat ini program tersebut sudah memiliki 2 angkatan di mana para pesertanya telah mendapatkan akses ke perbankan.

63

64

BAB V PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN “Transaksi tunai meningkat seiring kebutuhan masyarakat ”  Secara umum, transaksi keuangan tunai di Maluku Utara pada triwulan laporan mengalami net outflow, hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan aktivitas perekonomian di tengah masyarakat Maluku Utara.  Sementara, transaksi keuangan non tunai masih dalam tren perlambatan seiring

Net Outflow Tw IV-2016

Rp499,76 miliar Nominal Transaksi Kliring Tw IV-2016

Rp252,73 miliar

dengan berkurangnya kegiatan di perbankan.

65

5.1

Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai Aliran uang kartal pada triwulan IV-2016 di Maluku Utara menunjukkan net ouflow

(uang yang keluar lebih besar daripada jumlah uang yang masuk dari khasanah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara). Pada triwulan IV-2016, aliran uang keluar (outflow) tercatat sebesar Rp737,04 miliar, sementara aliran uang masuk (inflow) sebesar Rp237,28 miliar sehingga menghasilkan net outflow sebesar Rp499,76 miliar.

Sumber: Unit Pengelolaan Uang Rupiah KPw BI Maluku Utara

Grafik 5.1 Perkembangan Transaksi Tunai di Maluku Utara

Seiring dengan peningkatan aktivitas karena adanya percepatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2016, terjadi net outflow karena adanya pola traksaksi ekonomi yang meningkat pada akhir tahun. Hal tersebut menunjukkan kesesuaian dengan pola historisnya yang menunjukkan net outflow pada tiga tahun ke belakang. Pada triwulan IV-2016 jumlah uang masuk (inflow) meningkat signifikan sebesar 90,39% (yoy) dari triwulan IV-2015 yang berjumlah Rp124,63 miliar menjadi Rp237,28 miliar pada triwulan IV-2016, padahal triwulan sebelumnya hanya tumbuh sebesar 25,38% (yoy). Sedangkan jumlah uang keluar (outflow) terkontraksi sebesar 12,51% (yoy) dari triwulan IV-2015 yang berjumlah Rp842,43 miliar menjadi Rp737,04 miliar pada triwulan IV-2016, setelah pada triwulan sebelumnya terkontraksi lebih besar yaitu sebesar 45,11% (yoy).

66

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang Rupiah dalam kondisi yang masih relatif baru dan layak edar serta menjangkau masyarakat yang jauh dari wilayah perkotaan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara (KPw BI Provinsi Malut) melaksanakan layanan kas titipan bekerjasama dengan perbankan di Kota Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara yang telah berlangsung sejak bulan Maret 2016. Pada tahun 2017, KPw BI Provinsi Malut akan membuka Pelayanan kas titipan di Kota Labuha Kabupaten Halmahera Selatan, bekerjasama dengan perbankan setempat. Selain itu, KPw BI Provinsi Malut juga melakukan kegiatan kas keliling secara rutin ke berbagai kabupaten/kota di wilayah Provinsi Maluku Utara. Selama triwulan IV-2016 Unit Pengelolaan Uang Rupiah KPw BI Provinsi Malut telah melaksanakan 12 kali kas keliling ke luar Kota Ternate dan 25 kali kas keliling dalam kota. Bulan

Lokasi

Kota Ternate; Halmahera Barat; Halmahera Timur; dan Kepulauan Sula Kota Ternate; Halmahera Selatan; dan November Halmahera Tengah Oktober

Kota Ternate; Halmahera Selatan; Halmahera Desember Timur; Halmahera Barat; Halmahera Tengah; Halmahera Utara; dan Kepulauan Sula. Sumber: Unit Pengelolaan Uang Rupiah KPw BI Maluku Utara

Tabel 5.1 Kegiatan Kas Keliling di Maluku Utara

Pada triwulan IV-2016, ditemukan uang palsu sebanyak 17 lembar di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, jumlah ini menurun dari temuan triwulan sebelumnya dimana terdapat temuan sebanyak 18 lembar. Dalam rangka melindungi masyarakat dari tindak kriminal pemalsuan uang, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara secara periodik melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keaslian uang rupiah dan meminimalisir temuan uang palsu. Sosialisasi dilakukan di pusat-pusat perbelanjaan seperti pasar (baik modern maupun tradisional), pusat pendidikan seperti universitas dan sekolah atau kepada Pemerintah Daerah. Selain kegiatan sosialisasi secara langsung, Bank Indonesia juga melakukan publikasi tentang ciri-ciri keaslian uang rupiah melalui media massa baik cetak maupun elektronik.

5.2 Perkembangan Transaksi Pembayaran Nontunai Perkembangan transaksi pembayaran nontunai di Maluku Utara yang tercermin dari transaksi pada layanan kliring perbankan menunjukkan perlambatan. Secara tahunan, transaksi

67

kliring tumbuh melambat sebesar 4,69% (yoy). Sementara itu, layanan keuangan digital kepada masyarakat di Maluku Utara semakin gencar seiring dengan kebutuhan masyarakat akan akses keuangan digital yang kian tinggi.

5.2.1 Perkembangan Kegiatan Kliring Transaksi nontunai melalui fasilitas kliring pada periode triwulan IV-2016 tercatat sebesar Rp252,73 miliar, atau terjadi penurunan sebesar 4,69% (yoy) dari triwulan IV-2015 yang berjumlah sebesar Rp265,17 miliar. Padahal jika dilihat pada triwulan sebelumnya transaksi kliring tercatat tumbuh sebesar 3,05% (yoy) dibanding triwulan III-2015. Sedangkan jika dilihat dari segi pertumbuhan antar triwulan, juga telah terjadi peningkatan sebesar Rp8,24 miliar (3,4%) dari Rp244,49 miliar pada triwulan III-2016 menjadi Rp252,73 miliar pada triwulan IV-2016. Melambatnya pertumbuhan transaksi melalui kliring di Maluku Utara (yoy) ditengarai karena menurunnya kegiatan masyarakat dalam menggunakan fasilitas kliring perbankan sehingga perpindahan dana melalui kliring ikut berkurang. Perlambatan ditengarai karena adanya perubahan aturan dimana, transaksi pemindahbukuan senilai Rp100 juta dapat juga dilaksanakan menggunakan fasilitas RTGS. Selain itu, sektor usaha yang melambat sebagai salah satu dampak performa APBD yang kurang baik, juga berkontribusi pada pengurangan transaksi melalui kliring.

Sumber: Unit Operasional SP KPw BI Maluku Utara

Grafik 5.2 Perkembangan Kliring di Maluku Utara

68

Sumber: Unit Operasional SP KPw BI Maluku Utara

Tabel 5.2 Perkembangan Cek/ BG Kosong di Maluku Utara

Sementara itu, rasio cek dan bilyet giro (BG) kosong masih terjaga di level yang sangat rendah. Pada triwulan laporan, jumlah cek dan bilyet giro kosong tercatat sebesar 44 lembar atau meningkat 37,5% (qtq) dari triwulan sebelumnya yang berjumlah 32 lembar. Adapun rasio nilai nominal cek/BG kosong terhadap cek/BG yang diserahkan pada triwulan IV-2016 adalah sebesar 1,46%, meningkat dari rasio triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,66%.

5.2.2 Perkembangan Keuangan Digital Pada triwulan IV-2016, jumlah agen Layanan Keuangan Digital (LKD) tercatat sebanyak 571 agen yang tersebar di seluruh daerah di Provinsi Maluku Utara. Jumlah ini tumbuh signifikan sebesar 149% (yoy) dibandingkan periode triwulan IV-2015 yang baru berjumlah sebanyak 229 agen. Jika dilihat dari segi pertumbuhan antar triwulan, juga terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebesar 160 agen (39%) dari 411 agen pada triwulan III2016 menjadi 571 agen pada triwulan IV-2016. Dengan semakin banyaknya agen LKD di Maluku Utara, diharapkan masyarakat Maluku Utara mampu menggunakan layanan keuangan digital dalam transaksi keuangan yang dilakukan sehari-hari sehingga mewujudkan Less Cash Society.

Sumber: Unit Pengawasan SP, PUR & KI KPw BI Maluku Utara

Grafik 5.3 Perkembangan Jumlah Agen LKD di Maluku Utara

69

70

BAB VI KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

NTP

102,04%

Gini Ratio Maluku Utara

“Kesejahteraan masyarakat Maluku Utara terindikasi mengalami penurunan” 

Tingkat ketimpangan pengeluaraan penduduk Maluku Utara adalah sebesar 0,309, meningkat dibanding kondisi Maret 2016 yang sebesar 0,286. Meskipun terjadi pelebaran tingkat ketimpangan pengeluaran di Malut, namun distribusi

0,31%

pengeluaran di antara penduduk masih cukup merata. 

Pada triwulan laporan, NTP Maluku Utara memiliki nilai lebih rendah daripada NTP Nasional. Maluku Utara mengalami penurunan NTP terbesar di wilayah Sulampua (Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat).

71

6.1 Perkembangan Ketenagakerjaan Hingga triwulan III-2016, perkembangan ketenagakerjaan di Maluku Utara masih menunjukkan pertumbuhan yang baik. Pada Agustus 2016, BPS merilis bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) masih berada pada level yang baik, meski mengalami penurunan, yaitu 66,43% pada Agustus 2015 menjadi 66,19% pada Agustus 2016. Selain itu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menunjukkan kondisi yang baik, dimana pada Agustus 2015 tercatat sebesar 6,05% kemudian turun menjadi 4,01% pada Agustus 2016. Dari sisi pelaku usaha, penggunaan tenaga kerja pada triwulan III-2016, sesuai dengan periode waktu rilis BPS, masih berada pada level yang sama dibanding triwulan sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari pencapaian SBT realisasi penggunaan tenaga kerja yang tercatat tetap (0,00%). Sementara pada triwulan berjalan, diperkirakan penggunaan tenaga kerja akan mengalami peningkatan, yang ditengarai dengan SBT perkiraan yang mencatatkan nilai positif 3,68%. Penambahan tenaga kerja diperkirakan akan berasal dari sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan, dimana terdapat peningkatan target produksi dan dibukanya beberapa perusahaan baru.

Indikator

2013

Penduduk 15 Tahun Keatas 735 Angkatan Kerja 473 Bekerja 155 Pengangguran 18 Bukan Angkatan Kerja 262 TPAK 64,40% TPT 3,80%

2014 2015 2016 Agustus 753,8 773,18 792,5 481,5 513,6 524,5 456 482,54 503,5 25,5 31,06 21 272,3 259,58 268 63,90% 66,43% 66,19% 5,30% 6,05% 4,01%


Tabel 6.1 Perkembangan Ketenagakerjaan di Maluku Utara Agustus (ribu jiwa)

6.2 Nilai Tukar Petani (NTP) Pada akhir triwulan IV-2016, Nilai Tukar Petani (NTP) Maluku Utara tercatat sebesar 102,04, terkontraksi sebesar 1,37% (yoy) setelah pada triwulan III-2016 tumbuh 2,65% (yoy). Menurunnya NTP pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya antara lain disebabkan oleh menurunnya indeks harga hasil produksi pertanian, sementara indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian meningkat.

72


Grafik 6.1 Perkembangan NTP Maluku Utara

Pada triwulan laporan, NTP Maluku Utara memiliki nilai lebih rendah daripada NTP Nasional. Maluku Utara mengalami penurunan NTP terbesar di wilayah Sulampua (Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat). Meskipun mengalami kontraksi NTP, namun kesejahteraan petani di Maluku Utara masih terjaga. Hal tersebut terindikasi dari nilai NTP Maluku Utara yang masih lebih besar dari 100. Pada triwulan IV-2016, dari sepuluh provinsi di wilayah Sulampua, delapan provinsi mengalami penurunan NTP. Hanya Provinsi Sulawesi Selatan dan Gorontalo yang mengalami peningkatan NTP. Tabel 6.2 Nilai Tukar Petani (NTP) Wilayah Sulampua

Peringkat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Provinsi Sulut Sulteng Sulsel Sultra Gorontalo Sulbar Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Nasional

NTP 93,94 97,87 103,93 98,37 105,95 107,70 100,67 102,04 100,17 94,95 102,02


73

Menurunnya NTP Maluku Utara terjadi pada hampir seluruh sektor pertanian, kecuali hortikultura dan perikanan. Menurunnya NTP ini disebabkan oleh kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga dan harga produk penunjang produksi pertanian. Di lain sisi,

panen komoditas tanaman pangan, peternakan, dan tanaman

perkebunan rakyat pada triwulan laporan mendorong rendahnya pertumbuhan harga jual produksi pertanian.


Grafik 6.2 NTP per Subsektor di Maluku Utara

6.3 Tingkat Kesejahteraan Ditengah perbaikan perekonomian di triwulan IV-2016, tingkat kemiskinan di Maluku Utara per September 2016 masih tercatat mengalami peningkatan menjadi 76,40 ribu orang dari 72,65 ribu orang pada periode waktu setahun sebelumnya. Kondisi kemiskinan tersebut masih mencerminkan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III2016 lalu. Kenaikan UMP tahun 2016 yang jauh lebih rendah dari periode-periode sebelumnya ditengarai menjadi salah satu penyebab meningkatnya tingkat kemiskinan. Selain itu, meskipun inflasi tahun 2016 terjaga pada level yang rendah, namun inflasi pada komoditas yang memberikan sumbangan besar pada garis kemiskinan, seperti beras, rokok, dan perumahan tercatat meningkat. Hasil survei konsumen Bank Indonesia mencatat, indeks pengeluaran saat ini masyarakat juga meningkat dari 165 menjadi 169.

74

Tahun

UMP Malut

Pertumbuhan

2017 2016 2015 2014 2013

Rp 1.975.000,00 Rp 1.681.000,00 Rp 1.577.000,00 Rp 1.440.000,00 Rp 1.200.622,00

17,49% 6,59% 9,51% 19,94% 25,00%

Tabel 6.3 Perkembangan Upah Minimum Provinsi Maluku Utara

Namun demikian, dengan telah ditetapkannya UMP tahun 2017 yang meningkat dari Rp1.681.000,00 menjadi Rp1.975.000,00 atau meningkat sebesar 17,49% akan mampu mendorong peningkatan persepsi kesejahteraan masyarakat pada tahun 2017. Selain itu, kondisi perekonomian global yang mulai membaik, serta kembali bergeliatnya sektor pertambangan di Maluku Utara memberikan pengaruh positif pada ekspektasi masyarakat terhadap terhadap kondisi kesejahteraannya pada triwulan I-2017 hingga enam bulan ke depan. Hal tersebut tercermin pada peningkatan indeks ekspektasi konsumen dari 124 menjadi 131. Pada bulan September 2016, BPS Provinsi Maluku Utara juga merilis data mengenai kondisi Gini Ratio Maluku Utara. Berdasarkan rilis BPS, tingkat ketimpangan pengeluaraan penduduk Maluku Utara adalah sebesar 0,309, meningkat dibanding kondisi Maret 2016 yang sebesar 0,286. Gini ratio Maluku Utara berfluktuasi dari waktu ke waktu, namun masih di bawah 0,400 yang termasuk dalam kategori ketimpangan rendah, bahkan Malut termasuk dalam tiga terendah se-Indonesia. Meskipun terjadi pelebaran tingkat ketimpangan pengeluaran di Malut, namun distribusi pengeluaran di antara penduduk masih cukup merata.

75

76

BAB VII PROSPEK PEREKONOMIAN a

“Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat, namun masih dibayangi peningkatan tekanan inflasi” 

Perekonomian Malut pada triwulan II-2017 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dari triwulan I-2017 dan berada pada kisaran 5,89% (yoy) – 6,39% (yoy) dengan kecenderungan bias ke bawah.



Dengan mempertimbangkan kondisi terkini serta risiko lonjakan inflasi pada periode mendatang, inflasi pada triwulan II-2017 diproyeksikan pada kisaran 4,32% ± 1%

Proyeksi Ekonomi Tw II-2017

5,89% 6,39% Proyeksi Inflasi Tw II-2017

4,32% ± 1%

(yoy). 77

7.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi Perekonomian Maluku Utara pada triwulan II-2017 diperkirakan tumbuh meningkat dari triwulan berjalan dan berada pada kisaran 5,89% - 6,39% (yoy) dengan kecenderungan bias ke bawah. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga masih akan menjadi penggerak utama ekonomi Provinsi Maluku Utara pada triwulan mendatang. Sementara itu, perbaikan produksi sektor pertanian (termasuk perikanan) dan meningkatnya produksi nikel yang disertai dengan rencana relaksasi UU Minerba yang telah diimplementasi pada triwulan I-2017 diperkirakan akan berdampak pada meningkatnya ekspor baik antar daerah maupun luar negeri. 8

PDRB (rhs)

7000

g_yoy

6000

6

5000

5

4000

4 3000

3

Rp Miliar

Pertumbuhan PDRB (%)

7

2000

2 1

1000

0

0 I

II

III

2014

IV

I

II

III

IV

I

2015

II

III

IV

Ip

2016

IIp

IIIp

IVp

2017

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara dan Bank Indonesia, diolah

Grafik 7.1 Perkembangan PDRB Malut dan Proyeksinya

Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi dipicu dari membaiknya kinerja sektor utama khususnya sektor perdagangan besar dan eceran, sektor pertambangan, dan sektor industri pengolahan. Selanjutnya, di tengah perbaikan perekonomian global dan nasional yang masih berlangsung lambat, para pelaku usaha di Maluku Utara masih sangat optimis terhadap perkembangan usahanya pada tahun 2017 yang sedang berjalan. Hal tersebut dikonfimasi dari hasil SKDU Bank Indonesia yang menghasilkan saldo bersih tertimbang ekspektasi pelaku usaha yang meningkat dari 21,95% menjadi 26,99%.

78

Siklus La Nina yang masih akan berlangsung hingga akhir triwulan I-2017 mendatang, diperkirakan akan sedikit menekan hasil produksi pertanian dan perikanan pada triwulan setelahnya, namun masih dalam koridor yang terbatas. Secara umum diperkirakan hasil produksi pertanian dan perikanan masih akan meningkat. Selain itu, rencana relaksasi UU Minerba diperkirakan akan memberikan ruang lebih luas bagi peningkatan ekspor Maluku Utara, utamanya dari komoditas nikel. Relaksasi UU Minerba mejadi sebuah antitesis dari rencana pemerintah pusat untuk melakukan hilirisasi sektor pertambangan, namun demikian, bagi Maluku Utara pembangunan smelter yang tengah berlangsung diperkirakan tidak akan banyak terganggu oleh relaksasi UU Minerba tersebut. Hal tersebut disebabkan, smelter yang telah dibangun di Maluku Utara mendapatkan pasokan nikel dari perusahaan terafiliasi yang berada dalam satu kelompok usaha dengan smelter tersebut. Lebih jauh lagi, berdasarkan hasil liaison, pelonggaran kebijakan tersebut justru akan memberikan dorongan lebih kepada perusahaan tambang untuk membangun smelter, sebab izin terbatas ekspor konsentrat tersebut hanya akan diberikan kepada perusahaan yang berkomitmen akan membangun smelter-nya. Dengan memperhatikan perkembangan terkini dan faktor-faktor risiko, diperkirakan perekonomian Maluku Utara pada tahun 2017 akan tumbuh pada kisaran 5,88% - 6,28% (yoy).

7.1.1 Sisi Permintaan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2017 terutama didorong oleh terjaganya pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada level yang tinggi, dimana terdapat banyak kegiatan keagamaan, seperti Ramadhan, Idul Fitri, dan berbagai perayaan daerah yang mengikutinya. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan terjaga pada kisaran 6% (yoy) seiring dengan adanya peningkatan UMP sebesar 17,49%, jauh lebih tinggi dari peningkatan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 6,59%. Kondisi ini juga didukung dengan kecenderungan harga komoditas nikel, cengkih, fuli, dan pala yang diperkirakan terus membaik pada tahun 2017 mendatang sehingga berdampak positif pada pendapatan masyarakat Maluku Utara. Pasokan nikel dunia yang terus menurun akibat pengurangan produksi yang dilakukan negara produsen nikel menjadi faktor pendorong harga nikel hingga awal tahun 2017. Terlebih lagi Filipina, yang saat ini menjadi produsen utama nikel, pada tahun 2017 berencana akan menerapkan aturan pelarangan ekspor mineral mentah seperti yang dilakukan oleh Indonesia. Sementara itu, kegiatan ekspor baik luar negeri maupun antar daerah diprediksi mengalami peningkatan sebagai efek lanjutan dari mulai beroperasinya smelter di Pulau Gebe dan smelter Pulau Obi yang ditargetkan akan beroperasi pada triwulan II-2017 mendatang.

79

Peristiwa pengrusakan fasilitas smelter di Pulau Gebe yang sempat menghentikan produksi perusahaan tambang nikel di lokasi tersebut pada pertengahan November 2016 lalu dan insiden pengibaran bendera Tiongkok pada saat pembukaan smelter Pulau Obi, diharapkan tidak akan menimbulkan gangguan berarti terhadap produksi olahan nikel dari kedua smelter tersebut. Lebih jauh lagi, penguatan kerjasama antara Maluku Utara dengan Jawa Timur semakin memperluas dan memperkuat jaringan pasar bagi produk Maluku Utara, utamanya hasil bumi seperti cengkih, fuli, dan pala. Harga komoditas hortikultura utamanya aneka cabai dan bawang merah, yang masih berada pada level optimalnya, diperkirakan akan turut meningkatkan daya beli masyarakat. Faktor penghambat

pertumbuhan

terutama

berasal

dari

komponen

konsumsi

pemerintah. Masih belum disahkannya APBD Maluku Utara tahun 2017, dipastikan akan menunda realisasi belanja pemerintah, sehingga efek tularnya terhadap pertumbuhan konsumsi pemerintah juga akan semakin tertunda. Selain itu, terbatasnya ruang gerak fiskal karena pangsa APBD yang cukup banyak tergerus oleh pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga juga diperkirakan akan berdampak pada berkurangnya belanja modal di Maluku Utara. Disetujuinya utang pemprov kepada bank diperkirakan akan membayangi pertumbuhan komponen konsumsi pemerintah. Lebih jauh lagi, target peningkatan realisasi PAD yang sebagian besar bersumber dari bagi hasil perusahaan tambang masih disangsikan akan dapat dicairkan sepenuhnya pada tahun 2017 mendatang.

7.1.2 Sisi Penawaran Ditilik dari sisi penawaran, meningkatnya pertumbuhan pada triwulan II-2017 mendatang akan didorong oleh terjaganya kinerja sektor pertanian, meningkatnya sektor pertambangan, sektor administrasi pemerintahan, sektor perdagangan dan sektor konstruksi. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertumbuhannya diproyeksikan akan lebih tinggi dari triwulan II2017, meskipun siklus La Nina diperkirakan masih akan berlangsung hingga akhir triwulan I2016 dan diperkirakan masih akan berdampak terhadap produksi pertanian dan perikanan di Maluku Utara meski tidak akan terlalu signifikan. Kembali normalnya suhu permukaan air laut yang kembali normal diperkirakan dapat meningkatkan hasil tangkapan ikan selama tahun 2017 mendatang dibanding tahun sebelumnya.

80

Selanjutnya, meningkatnya produksi sektor pertanian serta pulihnya daya beli masyarakat diperkirakan mampu menjaga pertumbuhan sektor perdagangan untuk tumbuh mendekati level 9% pada triwulan II-2017. Pembukaan beberapa jalur transportasi laut dan udara baru diprediksi berdampak positif pada aktivitas perdagangan di Maluku Utara. Pembukaan pasar-pasar baru baik tradisional maupun modern di berbagai wilayah di Provinsi Maluku Utara juga diperkirakan akan meningkatkan kegiatan pada sektor ini. Sementara itu, sektor pertambangan tercatat semakin meningkat, seiring dengan membaiknya harga nikel, serta pelonggaran kebijakan pelarangan ekspor konsentrat. Perusahaan pertambangan nikel yang masih beroperasi tercatat meningkatkan target level produksinya setelah sebelumnya dipangkas akibat turunnya harga nikel selama pertengahan tahun 2016 dan masih belum selesainya pabrik smelter yang ingin mereka bangun. Selanjutnya, pada triwulan II-2017 sejalan dengan telah beroperasinya smelter-smelter baru, baik di Maluku Utara maupun di kawasan lain, juga menjadi peluang perluasan pasar bagi para penambang nikel sehingga turut menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan level produksi. Sektor-sektor utama diperkirakan seluruhnya mengalami akselerasi, sementara sektorsektor pendukung seperti sektor pengadaan air, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan, dan sektor jasa kesehatan diperkirakan akan mengalami perlambatan yang disebabkan oleh volatilitas musiman pada sektor-sektor tersebut. Pola pertumbuhan kredit pada triwulan II yang cenderung melambat serta rendahnya pertumbuhan simpanan dalam bentuk giro diperkirakan masih akan menjadi penghambat kinerja sektor keuangan pada triwulan II2017.

7.2 Outlook Inflasi Daerah Tekanan inflasi kota Ternate pada triwulan II-2017 diperkirakan akan mengalami peningkatan dibanding inflasi triwulan berjalan. Seiring dgn tren kenaikan harga minyak, tekanan terhadap inflasi berisiko untuk bertambah karena hal tersebut dapat berdampak pada naiknya harga BBM. Kemungkinan kenaikan harga BBM ini perlu diantisipasi agar second round effect tidak terlalu merembet hingga mempengaruhi harga-harga yang lain. Selain itu, data dari BMKG menyatakan bahwa fenomena La Nina masih akan berlangsung hingga bulan Mei 2017. Meskipun dengan intensitas rendah, namun fenomena tersebut telah menggeser awal musim hujan. Intensitas hujan yang berada di atas rata-rata, tercatat akan terjadi di beberapa daerah yang menjadi pemasok bahan makanan Maluku Utara,

81

seperti Jawa Timur, Sulut, dan Sulsel. Kondisi yang demikian ditengarai akan mempengaruhi stabilitas pasokan barang ke Maluku Utara, yang kemudian akan berdampak terhadap stabilitas harga pada triwulan berjalan hingga pertengahan triwulan selanjutnya. Selain di daerah-daerah pemasok di luar Maluku Utara, beberapa wilayah di Maluku Utara juga diperkirakan akan mengalami curah hujan di atas rata-rata dengan disertai angin. BMKG memperkirakan bahwa tren jumlah maksimum hari berturut-turut hujan di Maluku Utara akan cenderung bertambah pada paruh pertama 2017 ini. Kondisi tersebut ditengarai akan memberikan pengaruh terhadap hasil tangkapan ikan nelayan di Maluku Utara.

Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

Gambar 7.1 Perkiraan Sifat Hujan pada Musim Hujan 2016/2017

Risiko-risiko tersebut diperkirakan akan mendorong peningkatan inflasi di triwulan II2017 mendatang. Disamping itu, basis inflasi yang cukup rendah pada tahun 2016 menjadi risiko munculnya base effect inflasi pada tahun mendatang. Guna mengantisipasi lonjakan harga di tahun 2017, pemerintah daerah telah menyusun beberapa rencana aksi, antara lain peningkatan konektivitas pengangkutan komoditas bahan pangan strategis melalui penyediaan angkutan bersubsidi berupa truk dan kapal sewa. Selain itu, peningkatan produktivitas tanaman pangan dilakukan melalui ekstensifikasi dan pembudidayaan tanaman pangan dan tanaman

82

hortikultura penyebab inflasi seperti padi, aneka cabai, aneka bawang, dan sayur-sayuran. Pada tahun 2016, program-program tersebut telah memberikan dampak pada terjaganya level inflasi pada tingkat yang rendah. Selain itu, dengan meningkatnya produksi komoditas tersebut ketergantungan Kota Ternate pada pasokan dari luar provinsi juga semakin berkurang. Hingga triwulan II-2017, risiko peningkatan tekanan inflasi diperkirakan muncul terutama dari inflasi inti dan inflasi administered price. Dari inflasi inti, tekanan berasal dari pola tahunan komoditas pendidikan yang menyesuaikan tarif sumbangan pendidikan untuk berbagai level pendidikan mulai dari TK sampai dengan SLTA yang biasanya diawali di triwulan II setiap tahunnya. Meningkatnya pendapatan masyarakat sebagai efek dari peningkatan UMP serta perbaikan kinerja sektor utama berpotensi meningkatkan harga komoditas bahan bangunan dan perabot. Sementara itu, dari sisi inflasi administered price, peningkatan tekanan inflasi dipicu oleh implementasi kenaikan cukai rokok, yang kemudian biasanya diikuti dengan kenaikan tarif dasar listrik di bulan Maret dan Mei mendatang, serta perkiraan kenaikan harga minyak goreng di sekitar bulan April mendatang. Tekanan juga meningkat akibat ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan harga beras, pasca anjlok di triwulan berjalan ini. Dengan memperhatikan risiko-risiko tersebut, inflasi pada triwulan II-2017 diperkirakan berada pada kisaran 4,32% ± 1%. (yoy). Dengan mempertimbangkan kondisi terkini serta beberapa potensi risiko tersebut, inflasi pada akhir tahun 2017 diperkirakan mencapai 4,21% ± 1%. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui TPID perlu meningkatkan integrasi program ketahanan pangan dari seluruh SKPD. Untuk mengatasi permasalahan distribusi pangan yang menjadi masalah klasik inflasi di Maluku Utara, koordinasi lintas pemda khususnya Ternate sebagai pusat konsumsi dan pemerintah kabupaten/kota sentra produksi seperti Tidore, Halmahera Barat, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur perlu menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, pembentukan TPID dan aktivasi TPID di seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara menjadi krusial bagi terkendalinya inflasi di provinsi ini.

83

84

KATA PENGANTAR. Ternate, 22 Februari 2017 KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI MALUKU UTARA. Dwi Tugas Waluyanto Kepala Perwakilan

Recommend Documents