2012, tanggal 20 Desember 2012 Perihal Penyampaian LAKIP Tahun 2013

LAKIP PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA TAHUN 2013

Hal.

1

KATA PENGANTAR Memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor : 676-1/SEK/KU.01/l 2/2012, tanggal 20 Desember 2012 Perihal Penyampaian LAKIP Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013, telah disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 dan Penetapan Kinerja Tahun 2013 Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor: SE/31/M.PAN/1 2/2004, tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2013 Kalimantan Tengah. Seperfi diketahui bahwa Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagaimana terurai, dalam DIPA Tahun 2013 menerima 3 (tiga) macam Program yaitu: a) Program

Dukungan

Manajemen

dan Pelaksanaan

Tugas

Teknis

Lainnya Mahkamah Agung b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung c) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Dengan adanya Program-program yang berfungsi untuk mencapai Visi dan Misi Pengadilan Visi

Negeri

Palangka

Raya

yang

rnengacu

dan

pada

dan Misi Mahkamah Agung Rl fersebut, maka Pengadilan Negeri

Palangka Raya berupaya untuk menyusun Indikator Kinerja Utama yang nantinya

akan

berfungsi untuk perencanaan

dan

evaluasi

sesuai

dengan Perencanaan Strafegis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Palangka Raya

Periode

2010-2014.

Salah

satu bentuk pengevaluasi Rencana

Kerja Tahunan yang merupakan penjabaran dari RENSTRA adalah LAKIP Tahun 2013 ini dan Penetapan Kinerja Tahun 2013 Pengadilan Negeri Palangka Raya.


Hal.

2

Semoga dengan adanya LAKIP ini memberikan semangat untuk terus mencapai kinerja yang maksimal demi terwujudnya Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Palangka Raya,

Januari 2014

Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya,

HARIS MUNANDAR, S.H., M.Hum NIP. 19580520 198303 1 006


Hal.

3

IKHTISAR EKSEKUTIF Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban dan perencanaan strategis merupakan langkah awal unfuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pengadilan

serta

agar

mampu

sangat cepat seperti dewasa ini,

eksis dalam lingkungan yang berubah maka Pengadilan Tinggi

Kalimantan

Tengah sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Bagi

manajemen

yang

berorientasi

pada

hasil

perencanaan

strategis merupakan hal penting. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Palangka Raya telah berupaya dicapai

untuk

mendefinisikan

apa

yang

okan

oleh organisasi, mengidentifikasikan strategi, memperjelas prioritas

organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Dengan kata lain, perencanaan strategis Pengadilan Negeri Palangka Raya ini disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok dalam fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri. Akhirnya, LAKIP Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun 2013 ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dalam: a) Penyusunan rencana kinerja; b) Penyusunan rencana kerja dan anggaran; c) Menyusun penetapan kinerja; d) Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan pengadilan Negeri Palangka Raya;


Hal.

4

Dengan adanya pemberian tunjangan remunerasi berbasis kinerja ielah mendorong Pengadilan

Negeri

Palangka

Raya

untuk

melakukan

pembaharuan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas Pengadilan dalam melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsi yang

penyelenggaraan

peradilan

bersih, berwibawa, mandiri dan transparan kepada publik atau

masyarakat khususnya pencari keadilan [client service). diupayakan dengan memanfaatkan prioritas

manajemen sumber daya manusia yang ada dan

teknologi

reformasi

akuntabilitas, dan

Hal tersebut

Informasi

yudisial akses

menuju

Mahkamah

terhadap

terwujudnya salah satu

Agung

informasi

PI

yaitu

transparansi,

peradilan

yang

harus

ditangani secara sistematis dan berkelanjutan. Tugas Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan

Kehakiman

dan

sebagai

Voorpost

Mahkamah

Agung Rl. adalah Menerima, Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan perkara pada tingkat pertama baik perkara pidana maupun perdata, sesuai dengan

ketentuan

Undang-undang

Nomor

43 Tahun

2009

tentang

Kekuasaan Kehoktman dan Undang - undana Nomor 49 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-undcna Nomor 2 Tahun 1986

tentang

Peradilan

Umum

beserta

Penjelasannya

yang meliputi

penyelesaian sengketa pidana dan perdata. Mengingat pentingnya pelaksanaan tugas pengadilan yang efektif dan efisien, Pengadilan Negeri Palangka Raya menyusun LAKIP dengan upaya dan langkah sebagai berikut: 1.

Analisis

Tugas

Kepegawaian

dan

Mengadakan

Peningkatan

Kualitas kepegawaian/SDM yang ada, guna mengembangkan dan melaksanakan sistem

manajemen

kepegawaian

yang

berbasis

kinerja dengen dukungan pembinaan, pelatihan, studi banding dan kegiatan yang dapat memberikan nilai plus wawasan SDM.


Hal.

5

2. Efisiensi ketatalaksanaan, sebagai upaya menyempurnakan sistem tatalaksana

penyelenggaraan

terciptanya

efisiensi

dan

manajemen efektivitas

dan

tafa

administrasi

hubungan

kewenangan dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dengan sistem

mengembangkan dan

prosedur

kerja

dan

dan

Fungsi,

program antara lain: penyederhanaan

kerja

yang

dituangkan

dalam

tugas (Job Description), penyempurnaan administrasi dengan memanfaatkan

guna

uraian

perkantoran

teknologi informasi dan penyempurnaan

system pengelolaan sarana dan prasarana kerja, penataan dan pengembangan sistem kearsipan dan kepustakaan yang tertib dan teratur.

Pengembangan program tersebut

diwujudkan dengan

diferapkannya Standart Operating Procedure (SOP) sistem

pengelolaan

administrasi

pada semua

peradilan baik administrasi

perkara maupun administrasi umum. 3. Peningkatan

akuntabilitas,

kinerja pelaksanaan

dalam mempertanggungjawabkan

penggunaan sumber daya,

dimana dalam

pelaksanaannya perlu disusun dan dikembangkan suatu standard knteria penilaian akuntabilitas. Yang selanjutnya kinerja tersebut dilakukan penilaian dan evaluasi. 4. Peningkatan

kualitas

pelayanan

mewujudkan manajemen produk

pelayanan

pelayanan yang cepat,

akuntabel,

dan

tepat,

publik,

sebagai

upaya

prima,

dalam

pengertian

pasti,

efisien,

transparan,

biaya murah bagi masyarakaf,

dengan

mengupayakan penataan, antara lain : pengembangan Sistem Informasi Peradilan dengan mengembangkan website Pengadilan Negeri Palangka Raya

dengan maksud sebagai

akses informasi

publik yang lebih efektif, efisien dan transparan. 5. Peningkatan sistem pengawosan, meloiui upaya mengoptimalkan dan pelaksanaan pengawasan berjenjang dalam setiap unit kerja melalui pengawasan melekat (waskat). LAKIP PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA TAHUN 2013

Hal.

6

6. Optimalisasi koordinasi program Pengadilan, dilakukan koordinasi penyusunan program

masing-masing unit

kerja

dalam

satuan

kerja Pengadilan Negeri Palangka Raya sebelum dlusulkan menjadi bahan Rencana Kinerja Tahunan (RKTJ). Pelaksanaan koordinasi dilakukan melalui Rapat Koordinasi se-wilayah

Pengadilan Tinggi

Kalimantan Tengah.


Hal.

7

BAB I. PENDAHULUAN Pengadilan

Negeri Palangka Raya sebagai

salah

satu

badan yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman adalah Peradilan Tingkat Pertama yana dalam

melaksanakan

tugas

pokok

dan

fungsinya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain baik di Pengadilan Negeri Palangka Raya sendiri maupun di Pengadilan Tingkat Banding. Prinsip

Independensl peradilan

merupakan

prinsip

penting

dalam negara demokrasi. Prinsip tersebut menghendaki agar lembaga peradilan terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, balk secara langsung maupun tidak langsung

dari

kekuasaan

maupun

lembaga lain serta pihak-pihak lain diluar peradilan. Prinsip independen ini merupakan salah satu komponen utama dalam sebuah negara hukum. Karena itulah beberapa instrumen hukum internasional secara khusus mengatur mengenal pentlngnya peradilan yang independen antara lain Universal declaration of Human Right (Pasal 10). International Covenant On Civil and Political Right

(pasal

14]

Internet or d Bar

Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence. Konsep independen ini menghendaki bahwa tidak ada campur tangan

lembaga

eksekutif

atau

departemen

dalam

rnengelola

Pengadilan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang ditegaskan dalam kalimat

“Kekuasaan

Kehakiman

adalah

kekuasaan

negara

yang

merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan beradasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Pepublik Indonesia". Dengan demikian di dalam menyelenggarakan peradilan termasuk diadalamnya

Pembentukan

Pengadilan


dan

Peningkatan

Hal.

klas

8

Pengadilan menjadi wewenang dan tanggung jawab Mahkamah Agung sebagaimana Keppres No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, Administrasi dan finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung Rl. Sebagai Lembaga Peradilan Negara, Mahkamah Agung Republik Indonesia membawahi 4 (empat) Lingkungan Peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama / mahkamah Syar'iyah / Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

berkedudukan

di

ibukota

kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten / kota (Pasal 4 ayaf (1) Undang-undang No. 08 tahun 2004, Pasal 6 (1) undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, Pasai 4 ayaf ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989), kecuali ditentukan lain (penjelasan pasal). Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran dibentuk dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, tentang Peradilan Militer dan Keputusan Panglima TNI, Nomor. Kep/6/X/2003, tanggal 20 Okfober 2003 tentang nama, tempat, kedudukan, daerah hukum Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Pertempuran serta Oditurat Militer. Oditurat Militer Tinggi dan Oditurat Militer Pertempuran. Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang merupakan bagian Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terbentuk melalui Undang-Undang No. 08 Tahun 1980 dibawah Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Peradilan Tingkat Banding. Dalam hal Pelaksanaan program pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata

dalam suatu sistem perencanaan disertai

dengan perwujudan sistem perenccnaan

akuntabilitas.

Oleh

karena

itu,

dan akuntabilitas mutlak diperlukan. Instruksi Presiden


Hal.

9

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah

Pemerintah (LAKIP) merupakan

untuk

melaksanakan

good

keinginan

govermance

dari

dalam

penyelenggaraan kehidupan bernegara. Salah

satu

unsur pokok dari penjabaran sistem

akuntabilitas

adalah penyusunan Laporan Akuntabilifas Kinerja Instansi Pusat (LAKIP) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi, sehingga segala bentuk kegiafan dilaksanakan secara lebih terencana dan terstruktur. Suatu perencanaan yang tidak strategis sama halnya merencanakan suatu kegagalan yang tentunya hal tersebut tidak dikehendaki bersama. Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai kawal depan (Vooq post) Mahkamah Agung selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nonnor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dalam pasai 51 menyatakan : 1.

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenong mengadili perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat Pertama.

2.

Pengadilan Negeri juga bertugas unfuk meneruskannya ke tingkat Banding di wilayah dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama dan lerakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Dalam melaksanakan tugas fersebut, Pengadilan Negeri Palangka Raya menyelenggarakan fungsi sebagai berikuf : 1)

Fungsi

Mengadili

[judicial

power),

yakni

memeriksa

dan

mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dalam tingkat bending, dan berwenang mengadili di tingkat


Hal.

10

pertama dan terakhir "sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.” 2) Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun

administrasi

umum,

pertengkapan,

keuangan,

kepegawaian, dan pembangunan. 3)

Fungsi

Pengawasan,

yakni

mengadakan

pengawasan

afas

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris. Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya difingkaf

seda

pengawasan dalam hal

Pengadilan

Negeri

agar

sistem

fungsi

peradilan

peradilan

dapat

diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekrefariatan serta pembangunan (vide UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). 4)

Fungsi Admimstratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

5)

Fungsi Lainnya : a.

Pelayanaan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (vide : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor KMA/004/SK/II/199I)

b.

Pelayanan pelaksanaan registrasi Pengacara Praktek kuasa insidentill yang akan beracara di Pengadilan Negeri se- wilayah Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Dasar dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai kawal depan Mahkamah Agung memiiiki peran LAKIP PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA TAHUN 2013

Hal.

11

untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Untuk memenuhi Pelayanan kepada masyarakat

ini

diperlukan

suatu

sistem

keterbukaan informasi di Iembaga Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya.

Untuk

hal

tersebut

Ketua

Mahkamah

Agung

telah

menggariskan suatu Keputusan tentang Keterbukaan Informasi Peradilan

berdasarkan

SK

Nomor

di

144/KMA/SK/VIII/2007 yang

kemudian diubah dengan SEMA Nomor 06 Tahun 2010 dan SK Nomor 01144/KMA/SK/I/2011. Dalam hal keterbukaan informasi ini, Mahkamah Agung telah melakukan kebijakan progresif yang belum banyak dilakukan oleh Iembaga negara atau Iembaga publik lainnya. Keputusan tersebut bahkan ditetapkan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun informasi publik yang bersumber dari badan publik telah pula dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dasar filosofis lahirnya undang-undang ini, antara lain: 1.

Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;

2.

Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;

3.

Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimaikan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;

4.

Bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;


Hal.

12

Undang-undang ini secara garis besar memuat hal-hal sebagai berikut:

ketentuan umum,

asas

dan

tujuan hak dan

kewajiban

pemohon/pengguna informasi den badan publik, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, informasi yang dikecualikan, mekanisme memperoleh informasi, komisi informasi, ketentuan pidana dan Iain-Iain. Dalam ketentuan umumnya dirumuskan bahwa yang dlmaksud informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yong mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi

informasi

dan

komunikasi

secara

elektronik

ataupun

nonelektronik. Adapun

informasi

publik

adalah

informasi

yang

dihasilkan,

disimpan, dikelolo.dlkirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan

penyelenggara

dan

penyelenggaraan

negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Untuk memastikan terlaksananya undang-undang keterbukaan informasi dan surat keptusan tersebut. Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 06 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi di kalangan Pengadilan. Selain itu untuk meningkatkan SDM Mahkamah

Agung

aparat

Pengadilan,

mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Rl

Nomor 1 4 Tahun 2011 tentang tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Demikian pula mengenai pelaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Palangka Raya, maka diperlukan alokasi dana untuk dapat memberi kelancaran bagi pelaksanaannya. Alokasi dana pada tahun 2013 berasal dari APBN yaitu sebesar LAKIP PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA TAHUN 2013

Rp. 12.230.881.000.-

Hal.

13

(Dua Belas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah). Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai kawai depan (Voorj post) Mahkamah Agung selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas aan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tohun 1986 Tentang Peradilam Umum.dalampasai 51 menyatakan : Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat Pertama. Pengadilan Negeri juga betugas untuk meneruskannya ke tingkat Banding di wi layah dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama dan terakhir sengketa kewenangan. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Palangka Raya mempunyai peran yang strategis untuk menciptakan supremasi

hukum

yang

mandiri,

efektif,

efisien

serta

mendapat

kepercayaan publik, profesional dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik. Susunan Organisasi Pengadilan Negeri Palangka Raya terdiri dari : 1.

Ketua

2.

Wakil Ketua

3.

Hakim

4.

Panitera / Sekretaris

5.

Wakil Panitera / Wakil Sekretaris

6.

Panitera Muda / Kepala Sub Bagian

7.

Panitera Pengganti

8.

Staf


Hal.

14


Hal.

15

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Palangka Raya selama tahun 2013 sebagai acuan unfuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. LAKIP ini disusun sesuai dengan Peraturan Mentsri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Insfansi

Pemerinfah

Kepufusan Kepala

Akuntabilitas

Kinerja

dan penyusunannya berpedoman kepada Surat LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instamsi Pemeriniah Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Palangka Raya Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Bab I

Pendahuluan

Menggambarkan secara ringkas mengenai latar belakang, aspek strategi Pengadilan Negeri Palangka Raya, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Struktur Organisasi; Bab II Kebijakan Pengadilan Negeri Palangka Raya Menjelaskan berbagai kebijakan umum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang telah, sedang dan akan diterapkan; Bab III Rencana Sfrafegis dan Penetapan Kinerja Menjelaskan renecna sfrategis Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun 20102014 dan Penerapan Kinerja tahun 2013; Bab IV Akuntabilitas Kinerja Menjelaskan

cnajfsis

pencapaian

kinerja

Pengadilan

Negeri

Palangka Raya Bab V Penutup Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dcri laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Palangka Raya Tahun 2013, saran dan harapan yang ingin dicapai untuk tahun mendatang.


Hal.

16

B A B I I . PE RE NC A NA A N D A N PE R J A N J I A N K I NE R J A

a) Dasar Penyusunan Rencana Strategis -

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari KKN;

-

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD;

-

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

-

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

-

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

b)

Alur Pikir Rencana Strategis Pengadilan Negeri Palangka Raya 2010-2014 disusun berdasarkan kondisi lingkungan strategis

Pengadilan Negeri

Palangka Raya yang telah diuraikan dalam Visi Miahkamah Agung. Visi dimaksud dijabarkan ke dalam Misi yang kemudian melahirkan sfrategi kegiatan. Dalam rangka oerumusan kebijakan kegiatan, strategi tersebut dikaitkan dengan isu-isu strategis. Hasil analisis dari isu-isu strategis adalah rumusan kebijakan yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program. Kebebasan memperoleh Informasi Publik merupakan menjadi salah satu tuiuan untuk mewuiudkan mfsi Mahkamah Agung yaitu meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peracilon. Untuk mewujudkan misi ini maka perlu dilakukzn penguatan terhaadp segi IT. Begitu pentingnya akses informasi ini hingga sebelurn UU No 1 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di sahkan, Mahkcmch Agung RI telah merespon gagasan keferbukaan informasi publik df Pengadilan melalui dikeluarkannya Suraf Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. LAKIP PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA TAHUN 2013

Hal.

17

Tak lama setelah UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disahkan dan diberlakukan dua tahun kemudian, Mahkamah Agung kemudian

mefakukan

pembaharuan

terhadap

akses

informasi

di

Pengadilan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Respon Mahkamah Agung ini kemudian menjadikan Pengadilan Negeri Palangka Raya berupaya mengembangkan Rencana Strategis yang menguatkan IT di dalam kegiatan Tahunannya sehingga cita-cita misi Mahkamah Agung dapat dicapai. Rencana Sfrategis tersebut selanjutnya dijabarkan ke Rencana Kinerja tahunan Pengadilan Negeri Palangka Raya. Hasil pelaksanaan Rencana Sfrategis/Rencana Kinerja tahunan, kemudian dievaluasi dan diakumulasi menjadi progres report tahunan dan lima tahun Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Keterangan : SDA SDM SDB ALI ALE ALO

: : : : : :

Sumberdaya Alam Sumberdaya Manusia Sumberdaya Buatan Analisis Lingkungan Internal Analisis Lingkungan Eksternal Analisis Lingkungan Organisasi


Hal.

18

1 ) Analisis Lingkungan Strategis Penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, kegiatan dan pelayanan pada Pengadilan Negeri Palangka Raya bertumpu pada issu-issu strategis, analisa faktor-faktor strategis baik internal maupun eksternal dari lingkungan organisasi yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pembangunan. Analisis tersebut di lakukan dengan menggunakan pendekatan Resources (Sumberdaya) dan Organization (Organisasi) yang ada dan tumbuh serta berkembang dalam instansi. a. Analisis Lingkungan Internal Lingkungan internal berpengaruh terhadap kinerja peradilan yang ciapaf mengopfimaikan kekuatan dan menganalisa kelemahan dalam menunjana perumusan kebijakan, program dan pelaksanaan kegiatan.

a) Kekuatan. -

Potensi sumberdaya manusia yang cukup memadai

-

Tersedianya sarana dan prasardna yang cukup memadai

-

Potensi lingkungan infernal yang memadai

b) Kelemahan. -

Masih kurang memadainya struktur eselonisasi Pengadilan Negeri Palanga Raya, sehlngga volume dan irama kerja masih belum tersusun dengan baik. Sebagai contoh Sub Bagian Keuangan seharusnya terbagi lagi menjadi

sub bagian terkecil seperti seksi perencanaan, seksi

pelaksanaan anggaron, seksi akuntansi dan pelaporan (aklap) dan seksi monitoring dan evaiuosi (monev). -

Kurangnya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan

Sumber Daya

Manusia di Lingkungan Peradilan secara internal Peradilan menyangkut masalah pengelolaan Teknologi laformasi (TI) masih dirasakan sangat kurang padahal untuk mencapal misi Mahkamah Agung tentang pelayanan publik, maka sektor di internal Pengadilan yang harus diperbaiki adalah Sarana dan Prasarana IT.


Hal.

19

-

Kurangnya alokasi anggaran di dalam pengembangan IT sebagai sarana pelayanan publik

-

Belum meratanya kemampuan Sumber Daya Manusia pegawai

-

Pelayanan publik belum maksimal

-

Masih terbatasnya infrastruktur pelayanan publik.

-

Belum meratanya volume pekerjaan tiap personil yang menggambarkan volume pekerjaan sesungguhnya

-

Kurangnya

Pelatihan-pelatihan

unluk

meningkatkan

Sumber

Daya

Manusia di Lingkungan Peradilan secara Internal Peradilan menyangkut Kepaniteraan dan Kesekretariatan -

Kurangnya Pegawai yang mendukung pelaksanaan TUPOKSI

-

Pekerjaan masih berorientasi pada input bukan output dan outcome

b. Analisis Lingkungan eksternal Lingkungan eksternal dalam hal ini dimaksudkan adalah faktor lingkungan yang dapat berpengaruh pada kinerja pada Instansi Pengadilan Negeri Palangka Raya : o

Dukungan dari institusi-institusi pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat setempat



Letak Geografis, lingkungan dan keadaan sosial budaya masyarakat setempat



Kurang

maksimalnya

analisis

terhadap

pengadaan

Barang

dan

Jasa menyebabkan tidak maksimalnya penggunaan Barang dan Jasa

c) Visi dan Misi Dalam rangka rnemberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan Tugas. Pokok dan Fungsi Pengadilan


Hal.

20

Negeri Palangka Raya yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Rl. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah, tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas

dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin

diwujudkan. Sejalan dengan tujuan dan keinginan sebagaimana telah diuraikan dalam kebijaksanaan umum peradilan yang ada di Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagaimana diuraikan dalam Blueprint Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia,

yang

merupakan sebuah

pedoman/arah pendekatan yang akan ditempuh.

Visi Mahkamah Agung Rl :

"Terwujudnya Supremasi Hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang Mandiri, Efekfif,

Efesien

serta

mendapatkan

kepercayaan

publik,

professional

dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, efis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat senta mampu menjawab panggilan pelayanan publik ". Visi

ini

kemudian

berhasil

direview

Mahkamah

Agung

pada

tanggal

10 September 2009, yang dirumuskan menjadi : "TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG "

Visi Pengadilan Negeri Palangka Raya dapat dirumuskan sebagai berikut: -

Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Ringan;

-

Meningkatkan Kualitas Sumber

-

Meningkatkan Pengawasan yang Efekfif dan Efisien;

-

Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat;

-

Meningkatkan Kualitas Administrasi dan Manajemen Peradilan;

-

Meningkatkan Sarana dan Prasarana Peradilan;


Daya dan Sarana Aparatur Peradilan;

Hal.

21

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu: -

Mewujudkan rasa

keadilan sesuai dengan

Undang-Undang dan

Peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat; -

Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan Independen, bebas dari campur tangan pihak lain;

-

Memperbaiki akses pada layanan hukum dan peradilan;

-

Memperbaiki kualitas input internal pada proses Peradilan;

-

Mewuj'udkan

Institusi Peradilan

yang

efekfif, efisien dan

bermartabat serta dihormati; -

Melaksanakan

Kekuasaan

Kehakiman

yang

mandiri,

tidak

memihak dan transparan.

d)

Faktor-fakfor Kunci Keberhasilan Guna mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan Lingkungan Sfrategis berpengaruh cukup menentukan, yang berdasarkan analisis SWOT (Strenghts / kekuatan, Weaknesses / kelemahan, Oppurtuniiies / peluang dan Threats / hambatan) adalah sebagai berikut : 1) Strengths (Kekuatan) meliputi : a. Komitmen Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya beserta segenap pihak yang terlibat daiam institusi Pengadilan Tinggi b. Sumber Daya manusia yang cukup memadai ; c. Koordinasi Internal yang cukup mantap ; d. Adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi (TUPOKSI);

2) Weaknesses (kelemahan) meliputi : a. Kemampuan dan keterampilan pegawai yang belum merata ;


Hal.

22

b. Belum meratanya volume pekerjaan tiap personil c. Pengolahon data yang belum tertata secara baik d. Pemahaman pegawai terhadap tata kerja dan prosedur belum merata e. Orientasi kerja masih berpaku pada orientasi lama ; f.

Kurangnya pemahaman terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI).

3) Opportunities (peluang) meliputi: a. Adanya peraturan perundangan untuk landasan peradilan; b. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampikan c. Sudan adanya mekanisme kena yang memadai ditinjau dari peraturan yana ada. d. Sudah adanya rangsangan Lingkungan kerja yang diberikan atasan; 4) Threats (hambatan) meliputi; a. Terbafasnya sumber dana ; b. Terbatasnya sarana dan prasarana; c. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada. d. Eselonisasi Pengadilan Tingkat Pertama masih

dirasakan sangat

rendah jika dibandingkan dengan volume kerja dan tugasnya sebagai perpanjangan tangan Mahkamah Agung. Berdasarkan analisis SWOT maka sebagai faktor pendorong dalam mencapai

tujuan

dan

sasaran

adalah

strengths

(kekuatan)

dan

opportunities (peluang) dan faktor penghambatnya adalah weaknesses (kelemahan) dan Threaths (hambatan). Guna memanfaatkan faktor pendorong dan mengatasi faktor penghambat telah dilakukan antara lain : LAKIP PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA TAHUN 2013

Hal.

23

1)

Mengupayakan

perbaikan

system

pelayanan

publik

dengan

meningkatkan profesionalisme; 2)

Melakukan konsolidasi kepada semua jajaran dan Satuan Kerja;

3)

Melakukan harmonisasi Lingkungan Kerja yang baik antar sesame pegawai atau staf;

e)

4)

Mengupayakan ketranparansian dalam system pelayanan;

5)

Mengupayakan peningkafan kualitas dan kinerja aparalur;

Tujuan dan Sasaran Sfrategis Pemberian remunerasi berbasis kinerja telah mendorong Pengadilan Negeri Palangka Raya efisiensi

untuk

melakukan

pembaharuan

peningkatan

dan efektivitas pengadilan dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsi (tupoksi) penyelenggaraan peradilan dan

dan

mandiri

keadilan

kepada

(client

publik

yang

bersih,

cfau masyarakat khususnya

service),

berwibawa pencari

Hal tersebut diupayakan dengan

Memanejemen Sumber Daya Manusia yang ada dan memanfaatkan teknologi informasi menuju ferwujudnya salah satu prioritas reformosi yudisiai Mahkamah Agung Rl yaitu transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi

peradilan

yang

harus

ditangani

secara

sistematis

dan

berkelanjutan. Tugas Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah Menerima, Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan perkara pada tingkat pertama baik perkara pidana maupun perkara perdata, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004. Mengingat pentingnya pelaksanaan tugas

pengadilan yang efektif dan

efisien Pengadilan Negeri Palangka Raya menyusun rencana strategis 20152019 dengan upaya dan langkah sebagai berikut:


Hal.

24

1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang ada Guna

mengembangkan

dan

melaksanakan

system

manajemen

kepegawaian yang berbasis kinerja yang didukung oleh adanya pembinaan, pelatihan dan lain-lain. 2)

Efisiensi Ketatalaksanaan Sebagai

upaya

menyempurnakan

system

tata

laksana

penyelenggaraan manajemen dan administrasi guna terciptanya efisiensi dan efektifitas tata hubungan kerja dan kewenangan dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi, dengan mengembangkan program antara lain : penyederhanaan system dan prosedur kerja yang dituang dalam uraian tugas (Job Description).

Penyempurnaan

administrasi perkantoran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan penyempurnaan system pengelolaan sarana dan prasarana kerja, penataan dan pengembangan system kearsipan dan kepustakaan. 3)

Peningkatan akuntabilitas, daiam mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan

penggunaan

sumber

daya,

dimana

dalam

pelaksanaannya perlu disusun dan dikembangkan kriteria penilaian akuntabilitas, Selanjutnya kinerja tersebut dievaluasi dan dinilai. 4)

Peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai upaya mewujudkan manajemen pelayanan prima, dalam pengertian produk pelayanan yang cepat, tepat, pasti, efisien, transparan, akuntabel, dan biaya mur'ah

bagi

masyarakat, dengan mengupayakan penataan, anfara

lain: perencanaan pembangunan situs Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan maksud sebagai akses publik yang efisien dan efekfif. Berikut daftar norma satuan kerja dan domain yang dapaf di akses oleh semua kalangan baik pemerintah, swasta,

maupun

masyarakat

umum dan pencari keadilan. 5)

Peningkatan sistem

pengawasan,

dengan

mengopfimalkan

pelaksanaan pengawasan berjenjang dalam setiap unit kerja melalui pengawasan melekat (waskat), dan melakukan pengawasan secara LAKIP PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA TAHUN 2013

Hal.

25

periodik ke Pengadilan-pengadilan Negeri dan pengawasan secara mendadak (Sidak), sewaktu-waktu bila diperlukan. 6)

Optimalisasi koordinasi program Pengadilan, dilakukan koordinasi penyusunan program masing-masing unit kerja dalam satuan kerja sewilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sebelum diusulkan menjadi bahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Pelaksanaan koordinasi dilakukan melalui Rapat Koordinasi se-wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah.

7) Peningkatan Kualifas Laporan Keuangan dan Asset, dilakukan dengan mengadakan pelatihan, sosialisasi dan verifikasi pelaporan keuangan dan asset.

Rencana strategis ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran tahunan yang diukur dengan seperangkat indikafor kinerja berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) seda program untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya. Bahwa dalam kerangka mencapai tujuan, visi dan misi, sesuai dengan program kerja tahun 2014, sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinfah (Bagian ke-2), Rencana strategis (renstra) dimaksudkan sebagai program-program utama yang akan dicapai dalam kurun waktu (periode) 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahunan. Dalam butir ke-3 dari Instruksi Presiden tersebut menyoatakan bahwa renstra harus mencakup uraian tentang

visi,

organisasi,

misi,

uraian

strategi

dan

berbagai

faktor

kunci

keberhasilan

tentang tujuan, sasaran dan aktifitas organisasi, serta

uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

f) Strategi Pencapaian Tujuan / Sasaran Strategis: Strategi pencapaian tujuan / sasaran strategis yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah sebagai berikut : LAKIP PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA TAHUN 2013

Hal.

26

1. Kebijakan a. Kebijakan Interna! -

Membentuk

kesatuan

pandang,

kesatuan

persepsi dan

kesafuan gerak langkah, dalam menghayati dan memahami setiap tugas dan tanggung jawab masing-masing -

Menumbuhkan

dan

meningkatkan

disiplin

diri

serta

kesadaran untuk memahami apa yang menjadi tugas dan apa -

yang harus dikerjakan Menumbuhkan dmamnka dan kreativitas bagi para hakim, pejabat struktural, pejabat fungsional, dan seluruh karyawan guna mewujudkan kewibawaan dan bedanggung jawab

-

Merespons sesegera mungkin permasalaban yang dialami / diajukan masyarakat pancari keadilan

yang ferdapat dalam

media informasi maupun pengaduan dari masyarakat -

Memberikan Job description yang jelas pada setiap sub bagian dan setiap aparat peradilan

-

Melakukan evaluasi secara fermin / tiap bulan atas kinerja pada tiap unit kerja sub bagian.

-

Membentuk

Tim

yang

solid

dalam

pengembangan

sistem

informasi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dan aksesibilitas publik. -

Melakukan rapat rutin, yang diikuti semua unit atau setiap bagian, dan seluruh karyawan permasalanan,

memberi

guna mengidentifikasi permasalahanmasukan,

solusi

dan

membentuk

kesatuan pemahaman atau persepsi dan gerak langkah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tiap personil / staf. -

Mencari alternative solusi atas permasalahan-permasalahan yang didapat didalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing.


Hal.

27

-

Melakukan diskusi di kalangan para hakim untuk mendapatkan pemecahan atas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan aspek-aspek teknis dan menampung

usul-usul dan buah-buah

pikiran yang berkembang dalam diskusi. -

Melakukan pengawasan internal.

b. Kebijakan Eksternal -

Menciptakan hubungan kerja yang seimbang antar sesama penegak hukum.

-

Pengembangan aplikasi atau pemrograman software untuk keterbukaan informasi perkara yang handal.

-

Menciptakan hubungan yang serasi dengan sesama unsur Muspida tingkat propinsi.

-

Meningkatkan kerukunan hidup berumah tangga para Hakim, Pejabat

Kepaniteraan

dan

Pejabat

Kesekretariatan

serta

Karyawan dan Karyawati. -

Melakukan pembinaan hubungan masyarakat yang

dapat

membangun citra dan cita Pengadilan melalui media masa (pers, TV dan radio). -

Menumbuhkembangkan semangat dan aktifitas aparat untuk mengikuti dan aktif dalam berbagai organisasi yaitu :

-

o

IKAHI

o

KORPRI

o

DHARMAYUKTI KARINI

o

IPASPI

o

KOPERASI

o

ORGANISASI KEOLAHRAGAAN

o

PTWP

Menumbuhkembangkan

kepercayaan

masyarakat

terhadap

Lingkungan Peradilan. -


Hal.

28

g) Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Palangka Raya Tahun 2013 Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Palangka Raya Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

NO 1

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS

Program peningkatan

Meningkatnya

Manajemen peradilan

Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA OUTPUT a.

Prosentase mediasi yang

TARGET

REALISASI

80 %

80 %

20 %

100 %

80 %

99,22 %

80 %

100 %

80 %

100 %

20 %

12 %

diselesaikan b.

Prosentase sisa perkara yang diselesaikan

c.

Prosentase perkara yang diselesaikan

d.

Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

e.

Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan

f.

Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

Peningkatan

Persentase perkara yang

Aksepbilitas putusan

tidak mengajukan upaya

hakim

Hukum : -

Banding

80 %

80 %

-

Kasasi

80 %

90 %

-

Peninjauan Kembali

95 %

95 %

a.

Prosentase berkas yang

80 %

100 %

90 %

100 %

90 %

95 %

80 %

80 %

60 %

18 %

Program peningkatan

Peningkatan Efektifitas

Manajemen Peradilan

pengelolaan

diajukan kasasi dan PK

penyelesaian perkara

yang disampaikan secara lengkap b.

Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

c.

Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentasi akta cerai yang diserahkan Penggugat/Pemohon)

d.

Prosentase penyitaan Tepat waktu dan tempat

e.

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara


Hal.

29

Program peningkatan

Peningkatan

Manajemen peradilan

aksesibilitas

a.

Prosentase perkara

60 %

Prodeo yang diselesaikan

Masyarakat terhadap

b.

Prosentase perkara yang

Peradilan (acces to

dapat diselesaikan

justice)

dengan cara siding

10 %

Keliling c.

Prosentase (amar)

5%

putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus d.

Prosentase pencari

5%

keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) Program peningkatan

Meningkatnya

Prosentase permohonan

20 %

Manajemen Peradilan

kepatuhan terhadap

Eksekusi atas putusan perkara

putusan pengadilan

Perdata yang berkekuatan Hukum tetap yang ditindaklanjuti

2.

Program dukungan

Meningkatnya kualitas

manajemen dan

pengawasan

a.

Persentase pengaduan

80 %

masyarakat yang

pelaksanaan tugas

ditindaklanjuti

teknis lainnya MA

b.

Persentase temuan hasil

80 %

pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

h)

Perjanjian Kinerja (Dokumen Kinerja) Tahun 2013 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam

rentang

waktu

satu

tahun

tertentu

dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, tranparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Palangka Raya menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.


Hal.

30

Penetapan Kinerja Tahun 2013 Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai berikut :

NO 1

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS

Program peningkatan

Meningkatnya

Manajemen peradilan


INDIKATOR KINERJA OUTPUT a.

TARGET


80 %

diselesaikan b.

Prosentase sisa perkara

20 %

yang diselesaikan c.


80 %

diselesaikan d.


80 %

diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e.


80 %

diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan f.


20 %

diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Peningkatan




hakim

Hukum : -

Banding

80 %

-

Kasasi

80 %

-

Peninjauan Kembali

95 %

a.


80 %

Program peningkatan


Manajemen Peradilan

pengelolaan





90 %

diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c.

Prosentase penyampaian

90 %

pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentasi akta cerai yang diserahkan Penggugat/Pemohon) d.

Prosentase penyitaan

80 %

Tepat waktu dan tempat e.

Ratio Majelis Hakim

60 %

terhadap perkara


Hal.

31

Program peningkatan

Peningkatan

Manajemen peradilan

aksesibilitas Masyarakat terhadap

a.

Prosentase perkara

60 %

Prodeo yang diselesaikan b.


Peradilan (acces to

dapat diselesaikan

justice)

dengan cara siding

10 %

Keliling c.

Prosentase (amar)

5%

putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus d.

Prosentase pencari

5%

keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) Program peningkatan

Meningkatnya


Manajemen Peradilan

kepatuhan terhadap


putusan pengadilan

Perdata yang berkekuatan

20 %

Hukum tetap yang ditindaklanjuti 2.

Program dukungan


manajemen dan

pengawasan

a.

80 %

masyarakat yang

pelaksanaan tugas teknis lainnya MA

Persentase pengaduan ditindaklanjuti

b.


80 %



Hal.

32

Lampiran matrik Pengukuran Pencapaian Sasaran :

SASARAN URAIAN Meningkatnya

INDIKATOR a.



SATUAN

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

KET

perkara

diselesaikan b.


c.


d.


e.


f.


Peningkatan




hakim

Hukum :


-

Banding

-

Kasasi

-

Peninjauan Kembali

a.


pengelolaan





c.


d.


e.



Hal.

33

Peningkatan

a.

aksesibilitas Masyarakat

Prosentase perkara Prodeo yang diselesaikan

b.


terhadap

dapat diselesaikan

Peradilan (acces to

dengan cara siding

justice)

Keliling c.

Prosentase (amar) putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

d.

Prosentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)

Meningkatnya


kepatuhan terhadap


putusan pengadilan



a.

pengawasan

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

b.

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti


Hal.

34

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA A. Akuntabilitas Kinerja Sebagaimana pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri

Palangka

Raya

Tahun

2013

dilakukan

dengan

cara

membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada table berikut. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2013 ini. Dari 6 (enam) sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan 19 (Sembilan belas) indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang.

NO 1

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS

Program peningkatan

Meningkatnya

Manajemen peradilan


a.

INDIKATOR KINERJA OUTPUT

TARGET

REALISASI

CAPAIAN


80 %

1,3 %

1,3 %

20 %

100 %

100 %

80 %

99,20 %

99,20 %

80 %

100 %

100 %

80 %

100 %

100 %

20 %

12 %

12 %

diselesaikan b.


c.


d.


e.


f.


Peningkatan




hakim

Hukum : -

Banding

80 %

80 %

80 %

-

Kasasi

80 %

80 %

80 %

-

Peninjauan Kembali

95 %

95 %

95 %


Hal.

35

Program peningkatan


Manajemen Peradilan

pengelolaan

a.

Prosentase berkas yang diajukan kasasi dan PK


yang disampaikan secara

80 %

100 %

100 %

90 %

100 %

100 %

90 %

95 %

95 %

80 %

80 %

80 %

60 %

18 %

80 %

60 %

60 %

60 %

10 %

10 %

10 %

5%

5%

5%

5%

5%

5%

20 %

20 %

20 %

lengkap b.


c.


d.


e.


Program peningkatan

Peningkatan

Manajemen peradilan

aksesibilitas Masyarakat terhadap

a.

Prosentase perkara Prodeo yang diselesaikan

b.


Peradilan (acces to

dapat diselesaikan

justice)

dengan cara siding Keliling c.

Prosentase (amar) putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

d.

Prosentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)

Program peningkatan

Meningkatnya


Manajemen Peradilan

kepatuhan terhadap


putusan pengadilan


2.

Program dukungan


manajemen dan

pengawasan

a.

80 %

masyarakat yang

pelaksanaan tugas teknis lainnya MA

Persentase pengaduan ditindaklanjuti

b.


80 %



Hal.

36

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Pada akhir tahun 2013, Pengadilan Negeri Palangka Raya telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut : 1. Tercapainya Penyelesaian Perkara Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 6 (enam) indikator kinerja yaitu : a. Prosentase mediasi yang diselesaikan b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan c. Prosentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan f.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut : NO 1

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS

Program peningkatan

Meningkatnya

Manajemen peradilan


a.


TARGET

REALISASI

CAPAIAN


80 %

1,3 %

1,3 %

20 %

100 %

100 %

80 %

99,20 %

99,20 %

80 %

100 %

100 %

80 %

100 %

100 %

20 %

12 %

12 %

diselesaikan b.


c.


d.


e.


f.


Peningkatan Manajemen Peradilan (dalam hal menerima, memeriksa, memutus perkara) secara umum telah tercapai, artinya antara target dan realisasi hamper berjalan dengan baik dan sesuai dengan sebagaimana mestinya masih kurang dalam hal penyelesaian perkara secara mediasi karena dari target 80 % hanya tercapai 1,30 % yang selesai dengan cara mediasi atau 2 perkara selesai dengan cara mediasi dari 155 perkara yang masuk. LAKIP PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA TAHUN 2013

Hal.

37

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 4 (empat) indikator kinerja yaitu : 1. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap. 2. Prosentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis. 3. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon) 4. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat 5. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO 1

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS a.


TARGET

REALISASI


80 %

100 %

90 %

100 %

90 %

95 %

80 %

80 %

60 %

18 %



Pengelolaan

pengelolaan






c.


d.


e.


Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara secara umum hamper tercapai seluruhnya, namun masih terdapat beberapa diantaranya yang belum tercapai yaitu ratio Majelis Hakim terhadap perkara masih kecil jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk, artinya di Pengadilan Negeri Palangka Raya masih kekurangan Hakim. Namun diharapkan dimasa mendatang akan segera terealisasi dengan penambahan jumlah hakim yang masuk sehingga kinerja Hakim menjadi lebih tinggi.


Hal.

38

Ratio kinerja Hakim terhadap perkara yang putus disajikan pada tabel berikut : PERKARA NO

BULAN

MSK

PTS

JS KINERJA

Sisa tahun 2012

51

1

Januari

50

34

35

8

22,86

21

60

6

17,14

2

Pebruari

52

36

34

8

23,53

21

61,76

6

17,65

3

Maret

57

41

36

8

22,22

20

55,56

6

16,67

4

April

46

41

52

8

15,38

20

38,46

6

11,54

5

Mei

54

43

35

7

20,00

20

57,14

6

17,14

6

Juni

55

48

47

8

17,02

20

42,55

6

12,77

7

Juli

49

54

60

8

13,33

19

31,67

7

11,67

8

Agustus

44

23

28

6

21,43

18

64,29

7

25,00

9

September

39

38

43

6

13,95

18

41,86

7

16,28

10

Oktober

40

34

33

5

15,15

18

54,55

7

21,21

11

Nopember

32

23

31

5

16,13

18

58,06

7

22,58

12

Desember

55

57

34

5

14,71

18

52,94

7

20,59

55

472

486

6,83

17,97

19,25

51,57

6,5

17,5

Jumlah

3.

SISA

SUMBER DAYA MANUSIA HAKIM PP JLH KINERJA JLH KINERjA JLH

KET

Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Peningkatan




hakim

Hukum :

TARGET

REALISASI

-

Banding

80 %

80 %

-

Kasasi

80 %

90 %

-

Peninjauan Kembali

95 %

95 %

Peningkatan Aksepbilitas putusan hakim yang ditargetkan telah tercapai seluruhnya artinya masih dominan masyarakat yang menerima putusan


Hal.

39

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya

Persentase permohonan .eksekusi

Kepatuhan terhadap

Atas putusan perkara perdata

Putusan Pengadilan

yang berkekuatan hukum tetap

TARGET

REALISASI

20 %

20 %

yang ditindaklanjuti

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan secara umum tercapai seluruhnya, namun persentasenya masih kecil, diharapkan dimasa mendatang akan segera dapat dilaksanakan dengan baik, tepat dan patut.

6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu : 1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 2. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO 1

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya

INDIKATOR KINERJA a.

kualitas pengawasan

Persentase pengaduan

TARGET

REALISASI

80 %

masyarakat yang Ditindaklanjuti b.


80 %

Pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Peningkatan pengawasan yang ditargetkan belum dapat karena Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tahun 2013 belum mendapat pengaduan dari masyarakat setempat terkait tingkah laku aparatur Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menyimpang. Namun setiap pengaduan maupun temuan akan kami jadikan pelajaran yang berharga untuk perbaikan dan citra Pengadilan Negeri yang akan datang.


Hal.

40

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyedia anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2013 yang terdiri dari : 1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. 2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang. Pada

tahun

2013

jumlah

anggaran

DIPA

seluruhnya

sebesar

Rp.

10.779.725.000 (sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah). Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun anggaran 2013, rincian Pagu awal dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut : 1. Pagu dan Realisasi DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

No

Kegiatan

1

Belanja Pegawai

2

Belanja Barang

Pagu Awal (Rp.) 7.102.860.000

Realisasi (Rp.) 7.729.823.197

108.83

650.880.000

570.607.596

87.67

468.485.000

330.691.400

70.59

2.285.000

2.258.565.000

98.84

10.507.225.000

10.889.687.193

103.64

%

Operasional 3

Belanja Barang Non Operasional

4

Belanja Modal Jumlah

1)

Belanja Pegawai Belanja Pegawai meliputi Belanja Pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji

dan

tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.


Hal.

41

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2013 di lingkungan Pengadilan Negeri Palangka Raya sebesar Rp. 7.102.860.000 (tujuh milyar seratus dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). b. Pelaksanaan Anggaran Dari Pagu awal belanja dalam DIPA Tahun Anggaran 2013 di lingkungan Pengadilan Negeri Palangka Raya sebesar Rp. 7.102.860.000 (Tujuh milyar seratus dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), anggaran yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 7.729.823.197 (tujuh milyar tujuh dua ratus dua puluh Sembilan delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus Sembilan tujuh rupiah) atau minus sebesar Rp. 626.963.197 (enam ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh tujuh rupiah). Dapat dilihat pada Pagu Belanja Pegawai yang telah terserap sebesar 108.83 % dengan rincian belanja sebagai berikut : NO

KODE AKUN

KEGIATAN

1

511111

Belanja Gaji Pokok PNS

2

511119

3

PAGU

REALISASI

(Rp)

(Rp)

%

1.200.639.000

1.782.236.500

148.44

Pembulatan gaji PNS

48.000

45.902

95.63

511121

Tunjangan suami/istri

96.030.000

135.899.140

141.52

4

511122

Tunjangan anak PNS

34.199.000

37.056.694

108.36

5

511123

Tunjangan Struktural

76.960.000

57.020.000

74.09

6

511124

Tunj. Fungsional PNS

2.491.305.000

2.465.930.000

98.98

7

511125

PPH PNS

75.942.000

409.537.361

539.28

8

511126

Beras PNS

56.210.000

104.537.300

185.98

9

511129

Uang makan PNS

315.700.000

284.913.000

90.25

10

511151

Tunjangan Umum PNS

37.538.000

62.697.300

167.02

11

511332

Kehormatan Pejabat

230.629.000

31.125.000

13.50

182.250.000

171.450.000

94.07

7.102.860.000

7.729.823.197

108.83

Negara 12

512211

Lembur

Total Belanja Pegawai


Hal.

42

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah direalisasi, tercatat minus pagu belanja pegawai sebesar Rp. 626.963.197 (Enam ratus

dua puluh enam juta

Sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh tujuh rupiah). Minus anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 8.83 % dari total pagu yang tersedia.

2 ) Belanja Pegawai Belanja Pegawai meliputi belanja barang operasional dan non operasional. a . Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) Pagu awal belanja barang seluruhnya dalam DIPA tahun anggaran 2013 di lingkungan Pengadilan Negeri Palangka Raya sebesar Rp. 1.119.365.000,- (satu milyar seratus Sembilan belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah). b . Pelaksanaan Anggaran Dari Pagu awal belanja dalam DIPA Tahun Anggaran 2013

di

lingkunan

Pengadilan

Negeri

Palangka

Raya

s e b e s a r R p . 1 . 1 1 9 . 3 6 5 . 0 0 0 , - ( s a t u satu milyar seratus Sembilan belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) anggaran yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 901.298.996 (Sembilan ratus satu juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan p u l u h enam rupiah) atau sebesar 80.52 %. Dapat

dilihat pada

Pagu belanja barang yang telah terserap dengan rincian sebagai berikut : No 1

KODE AKUN 52

Kegiatan Belanja Barang

Pagu Awal (Rp.) 650.880.000

Realisasi (Rp.) 570.607.596

87.67

468.485.000

330.691.400

70.59

1.119.365.000

901.298.996

80.52

%

Operasional 2

52

Belanja Barang Non Operasional

Total Belanja Barang LAKIP PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA TAHUN 2013

Hal.

43

c . Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan Pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah direalisasi, tercatat sisa Pagu abelanja barang sebesar Rp. 218.066.004 (dua ratus delapan belas juta enam puluh enam ribu empat rupiah) sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 19.48 % dari total pagu yang tersedia. 3) Belanja Modal Belanja

modal

yaitu

pengeluaran

yang

dilakukan

dalam

rangka

menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan fisik yang mendukung untuk tupoksi.

a.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu awal belanja Modal dalam DIPA Tahun Anggaran 2013 di lingkungan Pengadilan Negeri Palangka Raya sebesar Rp. 2.285.000.000 (dua milyar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah). Digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Negeri Palangka Raya.

b.

Pelaksanaan Anggaran

No 1

KODE AKUN 1072.996.53

Kegiatan Pengadaan

Pagu Awal (Rp.) 75.000.000


60.000.000

60.000.000

100

125.000.000

124.800.000

99.84

25.000.000

24.800.000

99.20

2.000.000.000

1.974.165.000

98.71

2.285.000.000

2.258.565.000

98.84

% 99.70

Komputer PC 2

1072.996.53

Pengadaan Audio visual untuk Tipikor

3

1072.996.53

Pengadaan teralis

4

1072.996.53

Pengadaan Gordyn kantor

5

1072.996.53

Prototype dan perluasan gedung

Total Belanja Barang


Hal.

44

c . Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan Pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah direalisasi, tercatat sisa Pagu

belanja modal sebesar Rp.

26.435.000

(dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar 1.16 % dari total pagu yang tersedia. 2. Pagu dan Realisasi DIPA (03) Badan Peradilan Umum Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

No 1

Pagu Awal (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

272.500.000

176.220.925

66.67

272.500.000

176.220.925

66.67

Kegiatan Belanja Barang Jumlah

B e l a n j a B a r a n g p a d a DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang egiatan operasional persidangan dan meningkatkan kualitas aparatur tehnis peradilan. a. Pelaksanaan Anggaran

1

KODE AKUN 521211

Belanja Bahan

2

521219

Belanja Barang Non

No

Kegiatan

Pagu Awal (Rp.) 122.850.000


77.53

110.500.000

75.166.150

68.02

39.150.000

5.805.000

14.83

272.500.000

176.220.925

64.67

%

Operasional lainnya 3

524119

Belanja perjalanan lainnya

Total Belanja Barang

b . Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan Pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah direalisasi, tercatat sisa Pagu belanja barang sebesar Rp. 96.279.075 (Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah) dengan prosentase sebesar 35.33 %.


Hal.

45

BAB IV. PENUTUP A. Kesimpulan Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) tahun 2013 yang memuat laporan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Palangka Raya selama kurun waktu tahun 201 3 yang dituangkan menjadi 7 target sasaran. Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari Pengadilan

Negeri

Palangka

Raya

merupakan

suatu

perwujudan

transparansi dan akuntabelnya lembaga peradilan, karena pada Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Palangka Raya ini melaporkan suatu capaian kinerja (Performance Result)

selama

tahun

2013

dibandingkan

dengan

rencana

kerja

(Performance Plan) yang mengacu pada Rencana Strategis (Strategic Plan) Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun 2010-2014. Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun 2013 make dlharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja lembaga Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai institusi yang berada di bawah Mahkamah Agung yang lebih beribawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan. Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Negeri Palnagka Raya akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistematis dan terprogram secara komprehensif. Dengan diterbitkan Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun 2013, diharapkan bisa terlihat kinerja Pengadilan Negeri Palangka Raya secara transparan dan akuntabel sehingga bisa menjadi patokan pencapaian kinerja lembaga Pengadilan Negeri Parangka Raya pada tahun yang akan datang.


Hal.

46

B. Saran

1. Perlu peningkatan kcmitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam

mengelola

prasarana serta keterampilan sumber

daya

sarana dan

manusia

untuk

peningkatan penyelesaian perkara pada seluruh tingkat peradilan di empat lingkungan peradilan. 2. LAKIP sebagai akhir dari SAKIP

dapat

dioptimalisasi pemanfaatan

LAKIP sebagai alat evaluasi kinerja bagi instansi kami. 3. Adanya

penghargaan

dan

sanksi

dalam

melakukan

proses

pemanfaatan LAKIP, merupakan instrument objektif yang tidak berpihak. 4. Kelayakan LAKIP sebagai instrument punish and reward merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama penetapan kinerja dan evaluasi LAKIP) yang harus optimal. 5. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan LAKIP. 6. Perlu adanya Kesadaran dan koordinasi dari masing-masing bagian atas tanggung jawab yang ditemban di dalam penyusunan LAKIP, Renstra, IKU dan RKT dan bukan pekerjaan satu orang atau operator saja. 7. Perlu adanya kerja sama dan dukungan dari semua pihak (dalam hal ini bagian kesekretariatan dan kepaniteraan agar kinerja Pengadilan Negeri Palangka Raya dapaf terus meningkat.


Hal.

47

2012, tanggal 20 Desember 2012 Perihal Penyampaian LAKIP Tahun 2013

Recommend Documents