LAKIP BPKAD 2013 BAB I PENDAHULUAN

LAKIP BPKAD 2013 BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH 1. Latar Belakang Sistem AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada dasarnya merupakan system manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrument untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan issue yang paling terkemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Hal tersebut dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantara adalah Inpres 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Atas dasar tekat dan semangat untuk perwujudan good governance itu, maka beban tugas dan tanggung jawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai perangkat daerah pada Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat dirasakan semakin berat, karena aparatur daerah dituntut untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan itu maka diperlukan pengembangan dan penetapan system serta prosedur kerja yang cepat, tepat, tegas dan nyata serta dapat di pertanggung jawabkan sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat harus bisa berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

1

LAKIP BPKAD 2013 Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut maka disusunlah Laporan Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

yang

didalamnya

berisi

perencanaan strategis dan implementasinya serta tolak ukur keberhasilan berbagai indicator yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi organisasi.

2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 45 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan

teknis

pengelolaan

keuangan

dan

asset

daerah,

melaksanakan fungsi Bendaharawan Umum Daerah, menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, serta menyusun laporan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat memiliki fungsi : 1. Perumusan teknis di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, bina keuangan

dan

dana

perimbangan,

perencanaan

dan

pengadaan

asset,

pengamanan dan pemeliharaan asset; 2. Perumusan dan pengkoordinasian kebijakan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah; 3. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD Pemerintah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2

LAKIP BPKAD 2013 5. Penyusunan laporan neraca pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan asset daerah pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 8. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan; 9. Pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah yang diserahkan oleh Gubernur. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah terdiri dari : a. Kepala Badan Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan dan memfasilitasi,

menyelenggarakan,

mengawasi,

mengevaluasi,

dan

mengendalikan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum serta pengelolaan keuangan dan asset. Sekretariat membawahi :

3

LAKIP BPKAD 2013 1. Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, rencana strategis, serta monitoring dan evaluasi. 2. Sub Bagian Umum dan Aparatur, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan mengolah dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, serta urusan umum. 3. Sub Bagian Keuangan dan Asset, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pengelolaan keuangan dan asset. c. Bidang Anggaran Bidang

Anggaran

mempunyai

tugas

penyiapan

bahan,

perumusan

dan

pengkoordinasian kebijakan pemerintah daerah di bidang penyusunan anggaran wilayah I dan anggaran wilayah II.

Bidang Anggaran membawahi: 1. Subbidang Anggaran Wilayah I, mempunyai tugas mengumpul, mengolah, merumuskan dan mengkoordinasikan serta melaksanakan penyusunan dan perubahan APBD pada Anggarah Wilayah I. 2. Subbidang Anggaran Wilayah II, mempunyai tugas mengumpul, mengolah, merumuskan dan mengkoordinasikan serta melaksanakan penyusunan dan perubahan APBD pada Anggaran Wilayah II. d. Bidang Perbendaharaan

4

LAKIP BPKAD 2013 Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas penyiapan bahan, perumusan dan pengkoordinasian kebijakan pemerintah daerah di bidang perbendaharaan wilayah I, perbendaharaan wilayah II. Bidang Perbendaharaan membawahi : 1. Subbidang Perbendaharaan Wilayah I, mempunyai tugas mengumpul, mengolah,

merumuskan

dan

mengkoordinasikan

serta

melaksanakan

perbendaharaan wilayah I. 2. Subbidang Perbendaharaan Wilayah II, mempunyai tugas mengumpul, mengolah,

merumuskan

dan

mengkoordinasikan

serta

melaksanakan

perbendaharaan II. e. Bidang Akuntansi Bidang

Akuntansi

mempunyai

tugas

penyiapan

bahan,

perumusan

dan

pengkoordinasian kebijakan pemerintah daerah di bidang akuntansi, pendapatan dan belanja daerah dan penyusunan laporan neraca pengelolaan keuangan daerah. Bidang Akuntansi membawahi: 1. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah I, mempunyai tugas mengumpul, mengolah, akuntansi

merumuskan pendapatan

dan dan

mengkoordinasikan

belanja

daerah

dan

serta

melaksanakan

penyusunan

laporan

pengelolaan keuangan daerah. 2. Subbidang mengumpul,

Akuntansi

dan

mengolah,

Pelaporan

merumuskan

Wilayah dan

II,

mempunyai

tugas

mengkoordinasikan

serta

melaksanakan akuntansi pendapatan dan belanja daerah dan penyusunan laporan pengelolaan keuangan daerah. f. Bidang Bina Keuangan Kabupaten / Kota dan Dana Perimbangan

5

LAKIP BPKAD 2013 Bidang Bina Keuangan Kabupaten / Kota dan Dana Perimbangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang bina keuangan kabupaten / kota, dana perimbangan, pinjaman daerah dan BUMD. Bidang Bina Keuangan Kabupaten / Kota dan Dana Perimbangan membawahi :

6

LAKIP BPKAD 2013

7

LAKIP BPKAD 2013

8

LAKIP BPKAD 2013

1. Subbidang Bina Keuangan Kabupaten / Kota, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang bina keuangan kabupaten / kota. 2. Subbidang Dana Perimbangan, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan mengkoordinasikan alokasi dana perimbangan, pinjaman daerah dan BUMD. g. Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Asset Bidang Perencanaan, pengadaan dan pemanfaatan asset mempunyai tugas menyiapkan

bahan

dan

merumuskan

dan

mengkoordinasikan

kebijakan

pemerintahan daerah di bidang perencanaan, pengadaan, penggunaan, asset dan pemanfaatan, penyimpanan dan distribusi asset. Bidang perencanaan, pengadaan dan pemanfaatan asset membawahi 1. Subbidang

Perencanaan

Pengadaan

dan

Penggunaan

Asset

bertugas

mengkoordinasikan dan memfasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan, pengadaan dan penggunaan asset. 2. Subbidang

Pemanfaatan,

Penyimpanan

dan

Distribusi

Asset

bertugas

mengumpul, mengolah dan merumuskan dan mengkoordinasikan serta melaksanakan pemanfaatan, penyimpanan dan distribusi asset.

9

LAKIP BPKAD 2013 h. Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Asset Bidang pengamanan dan pemeliharaan asset mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengamanan, pemeliharaan, penghapusan dan pemindahtanganan asset. Bidang pengamanan dan pemeliharaan asset membawahi: 1. Subbidang Pengamanan dan Pemeliharaan Asset 2. Subbidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Asset

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sejalan dengan visi dan misi Badan serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Unit Organisasi, sampai dengan bulan Desember 2013, jumlah staf / pegawai di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebanyak 82 orang dengan rincian sebagai berikut : TABEL 1 PEGAWAI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN No

Tingkat Pendidikan

Jumlah (orang)

1.

Pasca Sarjana

14

2.

Sarjana

28

3.

Sarjana Muda (D. 3)

16

10

LAKIP BPKAD 2013 4.

Sarjana Muda (D.4)

1

5.

Sekolah Menengah Atas

23

Jumlah

82

Tabel 2 PEGAWAI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN PANGKAT / GOL. RUANG No

Tingkat Pendidikan

Jumlah (Orang)

1.

Pembina Utama Muda (IV/c)

1

2.

Pembina Tk.I (IV/b)

3

3.

Pembina (IV/a)

3

4.

Penata Tk.I (III/d)

8

5.

Penata (III/c)

18

6.

Penata Muda Tk.I (III/b)

25

7.

Penata Muda (III/a)

12

11

LAKIP BPKAD 2013 8.

Pengatur Tk.I (II/d)

5

9.

Pengatur (II/c)

4

10.

Pengatur Muda Tk. I (II/b)

3

11.

Pengatur Muda (II/a)

0

JUMLAH

82

Jumlah jabatan struktural yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebanyak 22 Pejabat struktural yang terdiri dari : Kepala Badan

=

1 orang

Sekretaris Badan

=

1 orang

Kepala Sub Bagian

=

3 orang

Kepala Bidang

=

6 orang

Kepala Subbidang

=

11 orang

B. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP TAHUN 2013 Maksud penyusunan LAKIP BPKAD adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi BPKAD. Tujuan Penyusunan LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran BPKAD. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LAKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan dating sehingga dapat meningkatkan kinerja LKPP.

12

LAKIP BPKAD 2013

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A. Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2011-2013 1. Visi Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah “ Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Profesional dan Berorientasi pada Kepentingan Publik”. 2. Misi Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah : a) Tersusunnya dokumen anggaran SKPD , Dokumen APBD dan APBD Perubahan yang

transparan,

akuntabel

dan

realistis

serta

memperhatikan

aspek

kemampuan dalam menghimpun pendapatan.

13

LAKIP BPKAD 2013 b) Pengembangan standarisasi prosedur system pelayanan administrasi pencairan dana yang andal dan terpercaya serta ketepatan dalam pembayaran hak-hak pegawai. c) Secara proaktif membantu memfasilitasi SKPD dalam penyusunan Laporan Keuangan serta senantiasa mengambil kebijakan strategis dalam upaya terlaksananya system akuntansi pelaporan yang andal. d) Pembinaan administrasi keuangan daerah kabupaten / kota guna mewujudkan Good Governance dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah. e) Terlaksananya

penyaluran

bantuan

keuangan

dan

pembinaan

terhadap

bendaharawan. f) Pengelolaan sumber daya baik manusia, informasi maupun organisasi yang efektif, terencana dan strategis guna meningkatkan kemampuan teknis dan profesionalisme Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat. g) Meningkatkan peranan perencanaan dan pelayanan penyediaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar. h) Meningkatkan tertib administrasi, pengamanan dan pendayagunaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. i)

Meningkatkan Peranan Pemeliharaan dan Penghapusan Asset / Barang Milik Daerah.

3. Tujuan Strategis Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja factor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa datang. Tujuan strategis tersebut kami tuangkan dalam tabel berikut : TABEL TUJUAN STRATEGIS BPKAD Misi

Tujuan Strategis

1. Tersusunnya dokumen anggaran SKPD,

1. Sebagai pedoman bagi masing-masing

14

LAKIP BPKAD 2013 Dokumen APBD dan APBD perubahan

SKPD dalam mengalokasikan anggaran

yang transparan, akuntabel dan realistis

kegiatan

serta memperhatikan aspek kemampuan dan menghimpun pendapatan

2. Tersusun dan tersedianya data APBD berupa buku perhitungan APBD Prov. Kalbar 3. Terkendalinya anggaran APBD di Satuan Kerja 4. Tersedianya SDM yang terampil dalam menyusun

anggaran

kegiatan

Satuan

Kerja 2. Pengembangan

Standarisasi

Prosedur

Sistem Pelayanan Administrasi Pencairan Dana yang Andal dan Terpercaya serta Ketepatan dalam Pembayaran Hak-Hak Pegawai

1. Meningkatkan mutu pelayanan pencairan dana oleh para user 2. Tersusunnya

laporan

rekonsiliasi

data

pelaksanaan APBD 3. Meningkatnya pelayanan kepada seluruh PNS

3. Secara Proaktif membantu memfasilitasi SKPD

dalam

penyusunan

laporan

keuangan serta senantiasa mengambil kebijakan

strategis

terlaksananya

dalam

sistem

pelaporan yang andal

upaya akuntansi

1. Tersusunnya

neraca

daerah

Provinsi

Kalbar 2. Terlaksananya Program Akuntansi BUD secara

komputerisasi

sehingga

data

keuangan daerah dapat di akses dengan cepat 3. Tersusunnya

Juknis

tentang

SAP

di

Pemerintah Provinsi Kalbar 4. Tersusunnya LKPJ Gubernur Kalbar di Bidang Keuangan 5. Tersusunnya memiliki

PNS

yang

handal

pengetahuan

yang

tentang

pengelolaan keuangan daerah sesuai SAP 6. Tersedianya memiliki

PNS

yang

handal

pengetahuan

yang

tentang

pengelolaan keuangan daerah sesuai SAP 7. Terbinanya

tertib

admistrasi

dalam

15

LAKIP BPKAD 2013 pengelolaan

keuangan

pertanggungjawaban

dan

keuangan

pada

unit-unit kerja 4. Terlaksananya keuangan, dana

penyaluran

akuntabilitas

dekonsentrasi

serta

bantuan pengelolaan pembinaan

1. Terlaksananya

penyaluran

bantuan

kepada yang membutuhkan 2. Terlaksananya pembayaran TPT-GR

terhadap bendaharawan 5. Pembinaan Daerah

Administrasi

Kabupaten

/

Keuangan Kota

guna

mewujudkan Good Governance dalam penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Terlaksananya Siklus APBD mulai dari penganggaran sampai dengan pelaporan secara komputerisasi 2. Terbitnya surat Gubernur tentang Evaluasi APBD

kab

/

kota

berdasarkan

perundang-undangan yang berlaku 3. Memecahkan

masalah-masalah

yang

berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah kabupaten / kota 6. Pengelolaan Sumber Daya baik manusia, informasi,

maupun

organisasi

yang

efektif, terencana dan strategis guna meningkatkan kemampuan teknis dan profesionalisme

Badan

Pengelolaan

1. Terciptanya

pegawai

yang

profesional

guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas 2. Terciptanya

layanan

informasi

yang

gampang dan up to date

Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat 7. Meningkatkan peranan perencanaan dan

1. Mewujudkan peranan perencanaan dan

pelayanan penyediaan barang dan jasa di

standarisasi

lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar

barang dan jasa secara efektif dan efisien

8. Meningkatkan

tertib

administrasi,

1. Mewujudkan

harga

dalam

peningkatan

pengadaan sarana

dan

pengamanan dan pendayagunaan barang

prasarana kantor yang berdaya guna dan

milik

berhasil guna

daerah

(aset)

di

Lingkungan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

2. Mewujudkan pengelolaan lingkungan Kalimantan

ketertiban barang

administrasi

milik

Pemerintah Barat

yang

daerah

di

Provinsi akurat

berkesinambungan

16

LAKIP BPKAD 2013 3. Mewujudkan pengamanan aseet / barang milik daerah yang berkesinambungan 9. Meningkatkan peranan pemeliharaan dan

1. Mewujudkan pelayanan pemeliharaan dan

penghapusan asset / barang milik daerah

perubahan status asset yang berdaya guna dan berhasil guna

4. Indikator Kinerja Utama (Sasaran) Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahun. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat di capai dalam waktu tertentu. Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat selama 5 (lima) tahun periode 2013-2018 juga disertai dengan indicator kinerja utama / sasaran. Indicator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dan dijadikan patokan / tolok ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi. Berdasarkan pengertian tersebut maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan sasaran dan indicator kinerja sasarannya sebagai berikut : TABEL SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Sasaran 1. Penyusunan penganggaran

Indikator Kinerja Utama (Sasaran)

perencanaan APBD

berbasis

dan kinerja

(performance based budgeting)

a. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu b. Persentase kenaikan jumlah plafond APBD setiap tahunnya

2. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

a. Persentase kesesuaian antara Renja SKPD

Belanja Daerah dengan Prinsip-prinsip

dengan Penyusunan Rencana Kerja dan

Pemerintahan

Anggaran SKPD

yang

baik

(Good

17

LAKIP BPKAD 2013 Governance) 3. Penerapan aplikasi dalam penyusunan Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

a. Persentase

keakuratan

data

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Daerah 4. Meningkatkan

fungsi

pelayanan

yang

efisien dan efektif

a. Jumlah hari pelayanan penerbitan SP2D b. Persentase kelengkapan berkas pengajuan SP2D

5. Penyempurnaan sistem perbendaharaan

a. Persentase

kelancaran

operasional

perbendaharaan

6. Penyusunan

Laporan

Keuangan

a. Opini

BPK

meningkat

menjadi

Wajar

18

LAKIP BPKAD 2013 Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan

Tanpa Pengecualian (WTP)

Barat 7. Pemeliharaan

Sistem

Informasi

a. Persentase

sistem

Manajemen Keuangan Daerah Provinsi

sesuai

Kalimantan Barat

laporan keuangan

8. Pelaksanaan

tindak

Pemeriksaan

lanjut

BPK-RI,

Hasil IRJEN

dengan

aplikasi

prosedur

computer penyusunan

a. Jumlah temuan yang berhasil di tindak lanjuti

KEMENDAGRI dan ITWILPROF 9. Penyaluran Dana Hibah, Bantuan Sosial

a. Persentase

pemberian

dana

hibah,

dan Bantuan Keuangan serta Bagi Hasil

bantuan keuangan serta bagi hasil pajak

Pajak

tepat

sasaran

kepada

masyarakat,

organisasi sosial dan penyampaian SPJ nya tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 10. Pemantauan dan penyusunan Laporan Pengelolaan Dana Tugas

Dekonsentrasi dan

Pembantuan

di

Lingkungan

a. Jumlah

laporan

dekonsentrasi

dan

akuntabilitas tugas

dana

pembantuan

yang disampaikan tepat waktu dan akurat

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 11. Meminimalisir kerugian daerah

a. Jumlah Perda dan Peraturan Gubernur tentang TPTGR

12. Pembinaan dan asistensi pengelolaan keuangan provinsi, kabupaten / kota 13. Meningkatkan peranan perencanaan dan standarisasi barang

harga

dan

jasa

dalam di

pemerintah Provinsi Kalbar

a. Jumlah APBD Kab / Kota yang disahkan Gubernur Kalimantan Barat a. Jumlah Buku RKBD, RTBD dan DKBD

pengadaan

Pemerintah Provinsi Kalbar yang berhasil

lingkungan

di susun b. Jumlah Buku RKPBD, RTPBD dan DKPBD Pemerintah Provinsi Kalbar yang berhasil disusun c. Jumlah Buku Harga Satuan Umum (HSU) Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Kalbar yang berhasil disusun d. Jumlah

buku

Harga

Satuan

Pokok

19

LAKIP BPKAD 2013 Kegiatan

(HSPK)

Pemerintah

Provinsi

Kalbar yang berhasil disusun e. Jumlah Buku standarisasi mutu barang kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar 14. Meningkatnya kualitas aparat / petugas pengelolaan barang milik daerah

a. Jumlah

peserta

(RAKERDA)

Rapat

Kerja

Pengelolaan

Daerah

Barang

Milik

Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar b. Jumlah peserta pada bimbingan teknis pengelolaan

barang

milik

daerah

di

lingkungan pemerintah Provinsi Kalbar 15. Meningkatnya

sarana

dan

prasarana

a. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana

kantor di lingkungan pemerintah Provinsi

kerja di lingkungan pemerintah provinsi

Kalbar

kalbar b. Persentase

pelaksanaan

proses

surat

perjanjian kerja (SPK) pengadaan barang dan

jasa

di

lingkungan

pemerintah

provinsi Kalimantan Barat 16. Meningkatnya pengelolaan

ketertiban barang

milik

administrasi daerah

di

lingkungan pemerintah provinsi kalbar

a. Persentase pengelolaan

pembinaan

administrasi

barang

daerah

lingkungan

milik

Pemerintah

di

Provinsi

Kalimantan Barat b. Persentase pengadaan

pembinaan barang

lingkungan

milik

administrasi daerah

pemerintah

di

Provinsi

Kalimantan Barat c. Persentase ketetapan sensus barang milik daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 17. Meningkatkan peranan pengamanan dan pendayagunaan asset / barang daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalbar

a. Jumlah sertifikat tanah milik Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat b. Jumlah

pemagaran

dan

pemasangan

patok terhadap tanah dan bangunan milik

20

LAKIP BPKAD 2013 daerah c. Jumlah

laporan

pendayagunaan

asset

milik daerah Provinsi Kalimantan Barat 18. Meningkatkan pelayanan pemeliharaan dan

perubahan

status

asset

yang

berdaya guna dan berhasil guna

a. Jumlah SPK atas pemeliharaan gedung kantor pemerintah Provinsi Kalimantan Barat b. Jumlah SPK atas pemeliharaan rumah dinas, mess, wisma pemerintah Provinsi Kalimantan Barat c. Jumlah

surat

keputusan

Gubernur

mengenai Perubahan status hokum asset milik

Pemerintah

Provinsi

Kalimantan

Barat d. Laporan pendataan pemeliharaan asset Provinsi Kalimantan Barat

B. Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2013 Berdasarkan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan kinerja ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis untuk suatu tahun tertentu. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, 21

LAKIP BPKAD 2013 menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Proses penetapan kinerja tahunan dan indicator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategi.

Adapun penetapan kinerja tahun anggaran 2013 Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah sebagai berikut : TABEL PENETAPAN KINERJA BPKAD TAHUN ANGGARAN 2013

No

Sasaran Strategis

1

2

1.

Indikator

Target

Program / Kegiatan Utama

Anggaran

3

4

5

6

31 Des 2012

Kinerja Utama

Penyusunan

Penyusunan

Perencanaan dan

Anggaran

Penganggaran APBD

Pendapatan dan

tentang penjabaran APBD TA 2013

Berbasis Kinerja

Belanja Daerah

(Performance Based

(APBD) tepat

Budgetting)

waktu

Penyelesaian Akhir Penyusunan

333.394.000

Perda tentang APBD dan Pergub

Penelitian DPA SKPD TA 2013

82.879.000

dan DPPA SKPD TA 2013 Penerbitan Surat Penyediaan

137.209.500

Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPD-SKPD) Tahun Anggaran 2013 Persentase

10%

Penyusunan Perubahan Atas

Kenaikan

Peraturan Gubernur Tahun 2013

Jumlah Plafond

tentang Penjabaran APBD Tahun

APBD setiap tahunnya.

98.860.000

Anggaran 2013 Penyusunan Rancangan

552.384.000

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 Penyusunan Rancangan

372.612.000

Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD

22

LAKIP BPKAD 2013 Tahun Anggaran 2013 Penyusunan Rancangan

589.449.500

Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 Penyusunan Rancangan

384.587.000

Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014 Penyempurnaan Peraturan

41.537.500

Gubernur tentang Kode Rekening APBD Pengumpulan Data dalam

45.619.600

rangka Penyusunan Rancangan Perubahan APBD TA 2013 dan RAPBD Murni TA 2014 Penyelesaian Akhir Penyusunan

290.194.000

Perda tentang Perubahan APBD dan Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 2.

Penyusunan Anggaran

Persentase

Pendapatan dan

kesesuaian

100 %

Penelitian RKA Perubahan TA

46.519.600

2013 dan RKA Tahun Anggaran

Belanja Daerah

antara Renja

2014

dengan Prinsip-Prinsi

SKPD dengan

Asistensi / Pra RKA – SKPD

Pemerintahan yang

penyusunan

baik (Good

Rencana Kerja

212.606.600

Tahun Anggaran 2014 Penyusunan Data Realisasi

Governance)

122.516.500

Penerimaan dan Pengeluaran APBD TA 2013 Pelayanan dan Penataan

78.026.900

administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 3.

Penerapan Aplikasi

Persentase

dalam penyusunan

Keakuratan

100 %

Pengentrian Data Melalui Sistem

98.611.200 361.148.000

Aplikasi dalam Rangka

Anggaran Pendapatan

Data Anggaran

Penyusunan RAPBD Tahun

dan Belanja Daerah

Pendapatan dan

Anggaran 2014

Belanja Daerah

Perhimpunan dan Pengolahan

53.218.150

Data Keuangan BPKAD 4.

Meningkatkan Fungsi Layanan yang Efektif dan Efisien

Jumlah Hari Pelayanan SP2D

Penelitian / Verifikasi 3 Hari

736.445.500

Kelengkapan SPM SKPD / UPT / Biro dalam penerbitan SP2D

23

LAKIP BPKAD 2013 Persentase

100%

Kelengkapan

Penyusunan Peraturan Gubernur

79.079.000

tentang Prosedur Penerbitan

Berkas

Surat Perintah Pencairan Dana

Pengajuan

Atas Beban APBD Provinsi

SP2D

Kalimantan Barat Penyusunan Laporan

173.577.000

Penerimaan Taspen, Askes dan Taperum PNS Pemeliharaan dan

90.019.000

Pengembangan Situs Web BPKAD Sosialisasi Peraturan Gubernur

83.615.200

tentang Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban APBD Provinsi Kalimantan Barat 5.

Penyempurnaan

Persentase

Sistem

Kelancaran

Gaji PNS di Lingkungan Pemprov

Perbendaharaan

Operasional

Kalbar TA 2013

Perbendaharaan

100 %

Penyusunan Data Pembayaran

Penatausahaan Administrasi Kas

dengan Sistem

Umum Daerah

Komputerisasi

Penyelesaian Administrasi

772.199.500

202.506.500

75.821.000

Kenaikan Gaji Berkala Fasilitasi dan Penatausahaan

77.087.050

DIPA TA 2014 Monitoring dan Pembinaan

197.480.500

Pelaksanaan Tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar Penerbitan Surat Keterangan

116.661.500

Pemberhentian Pembayaran Gaji kepada PNS Pindah Tugas, Pensiun dan Meninggal Perhitungan dan Penetapan

22.541.500

Pagu , Dana Persediaan untuk SKPD, Biro dan UPTD Tahun 2013 Rekonsiliasi Penyusunan Data

166.428.500

dan Gaji Pegawai Semester Pertama Dalam Perhitungan DAU Tahun 2014

24

LAKIP BPKAD 2013 6.

Penyusunan Laporan

Opini BPK

Keuangan Pemerintah

meningkat

Daerah Provinsi

menjadi Wajar

Kalimantan Barat

Tanpa Pengecualian

WTP

Monitoring / Pembinaan

60.907.500

terhadap Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Penyusunan Peraturan Gubernur

97.249.650

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran, Pertanggungjawaban Penggunaan APBD Penyusunan Pergub tentang

316.273.500

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2012 Rekonsiliasi Data Pengeluaran

239.900.500

Kas Daerah dengan SKPD, Biro dan UPTD di Lingkungan Pemprov Kalbar Evaluasi Pelaksanaan APBD

168.099.250

Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2013 Penyusunan Neraca Daerah

291.821.100

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Penyusunan Peraturan Daerah

305.852.000

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan CALK Tahun 2012 Bimtek Penyusunan Laporan

167.050.750

Keuangan SKPD di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat Penyusunan Laporan Semester

168.801.450

TA 2013 Persiapan Penyusunan Neraca

194.835.000

Daerah Tahun 2013 Penyusunan Laporan Evaluasi

39.452.500

Kegiatan Pertriwulan dan Tahunan Sosialisasi Peraturan Gubernur

141.543.200

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran, Pertanggungjawaban Penggunaan Dana atas Beban APBD Provinsi Kalimantan Barat

25

LAKIP BPKAD 2013 Penyusunan Peraturan Gubernur

100.109.400

Tentang Pengelolaan Dana Kas Pemprov Kalbar Penyusunan Data Realisasi SP2D

106.745.500

atas APBD TA 2013 7.

Pemeliharaan Sistem

Persentase

100 %

Pemeliharaan Sistem Informasi

Informasi Manajemen

Sistem Aplikasi

Keuangan Daerah

Komputer

Provinsi Kalbar

sesuai dengan

Pemeliharaan Program Sistem

Penyusunan

Informasi Akuntansi Dinas Dan

302.800.000

Manajemen Keuangan Daerah Prov. Kalbar

Laporan

50.567.700

Daerah (SIADINDA)

Keuangan

Pemeliharaan dan

149.184.600

Pengembangan SIMBADA 8.

Pelaksanaan Tindak

Jumlah Temuan

Lanjut Hasil

Yang Berhasil di

Pemeriksaan BPK-RI,

Tindak Lanjuti

Kasus

Penyusunan Profil BPKAD

20.715.000

Fasilitasi dan Penatausahaan

41.150.700

Laporan Hasil Pemeriksaan

IRJEN KEMENDAGRI,

(LHP) BPKAD

dan ITWILPROF

Rekonsiliasi Laporan

153.221.250

Pelaksanaan Anggaran SKPD TA 2013 Rekonsiliasi Data Penerimaan

247.576.000

Kas Daerah dengan Unit Kerja Terkait 9.

Penyaluran Dana

Persentase

100 %

Koordinasi, Konsultasi dan

Hibah, Bantuan Sosial

Pemberian Dana

Monitoring Pengelolaan Dana

dan Bantuan

Hibah, Bantuan

Hibah dan Bantuan Sosial

Keuangan serta Bagi

Sosial dan

Penyusunan Data Realisasi

Hasil Pajak

Bantuan keuangan serta

Hasil Pajak Penyusunan Data Realisasi Dana

Tepat Sasaran

Hibah dan Bantuan Sosial

Kepada

Koordinasi, Konsultasi dan

Masyarakat,

Monitoring Pengelolaan Bantuan

Organisasi

Keuangan dan Bagi Hasil Pajak

Penyampaian SPJnya tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

96.299.600

Bantuan Keuangan dan Bagi

Bagi Hasil Pajak

Sosial dan

283.848.900

Fasilitasi Pengelolaan Bantuan

96.674.600

181.812.400

99.878.850

Dana Hibah dan Bantuan Sosial Fasilitasi Pengelolaan Bantuan

98.682.850

Keuangan dan Bagi Hasil Pajak Fasilitasi Penatausahaan Dana

132.777.550

Bantuan Operasional Sekolah Penyusunan Revisi Pergub

62.406.800

26

LAKIP BPKAD 2013 Kalbar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 10

Pemantauan dan

Jumlah Laporan

2 Laporan

Penelitian dan Penyusunan

Penyusunan Laporan

Akuntabilitas

Semester

Naskah Keputusan Gubernur

Pengelolaan Dana

Dana dan

tentang Penunjukkan /

Dekonsentrasi dan

Dekosentrasi

Penggantian Pejabat Pengelola

Tugas Pembantuan di

dan Tugas

Keuangan Daerah atas Beban

Lingkungan

Pembantuan

Pemerintah Provinsi

yang di

Kalimantan Barat

sampaikan tepat

132.603.200

APBD dan APBD (DKTP) Koordinasi dan Konsultasi

150.573.550

Pengelolaan Dana DKTP

waktu dan

Penyusunan Laporan Keuangan

akurat

93.103.000

Dana DKTP Penyusunan Laporan Realisasi

163.506.250

Penyerapan Laporan DAK dan Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2013 11

Minimalisir Kerugian

Jumlah Perda

1 Perda dan 1

Penyusunan Pergub tentang

.

Daerah

dan Peraturan

Pergub

Kebijakan Akuntansi Berbasis

Gubernur

112.532.200

Akrual

tentang TPTGR

Peningkatan Penyelesaian Kasus

288.998.250

dan Penatausahaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Penyusunan Laporan

118.008.000

Pengendalian Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penyusunan / Pelaporan Pajak

51.942.150

Daerah Penyusunan Peraturan Gubernur

77.777.050

Kalimantan Barat tentang Perjalanan Dinas Sesuai Biaya Riil Sosialisasi Pergub tentang

111.169.000

Perjalanan Dinas At Cost 12

Pembinaan dan

Jumlah APBD

14 APBD Kab /

.

Asistensi Pengelolaan

Kab / Kota yang

Kota

Keuangan Provinsi,

disetujui

Standar Biaya dan Petunjuk

Gubernur

Teknis Penyusunan RKA – SKPD

Kalimantan

Provinsi Kalbar Tahun Anggaran

Kabupaten / Kota


102.397.500

Kalimantan Barat tentang

27

LAKIP BPKAD 2013 Barat

2014 Sosialisasi Permendagri Tahun

151.738.300

2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Fasilitasi Pembinaan APBD

126.369.000

Provinsi, Kab / Kota Evaluasi Rancangan Peraturan

125.540.900

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab / Kota tentang APBD TA 2013 Evaluasi Rancangan Peraturan

286.862.100

Daerah dan Rancangan Peraturan kepala Daerah Kab / Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013 Monitoring dan Pembinaan

209.777.000

Pelaksanaan APBD Kab / Kota TA 2013 Evaluasi Rancangan Peraturan

128.042.000

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab / Kota tentang APBD TA 2014 Penyusunan Data APBD Kab /

139.126.350

Kota TA 2012 dan Data Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab / Kota TA 2013 Rapat Koordinasi Pengelolaan

151.877.000

Keuangan Daerah Provinsi, Kab /Kota se Kalbar Monitoring Hasil Evaluasi

106.474.800

Gubernur terhadap Perda APBD Kab / Kota se Kalbar Penyelenggaraan Program Kerja

66.333.000

Tim Pertimbangan Bantuan Keuangan Pemprov Kalbar Evaluasi Rancangan Perda dan

120.835.900

Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten / Kota tentang Perubahan APBD TA 2013

28

LAKIP BPKAD 2013 Lokawidya Keuangan Daerah

146.833.600

Provinsi Kabupaten / Kota se Kalbar 13

Meningkatkan Peranan

Jumlah Buku

.

Perencanaan dan

RKBD, RTBD

20 Buku

Standarisasi Harga

dan DKBD

TA 2014

dalam Pengadaan

Pemerintah

Penyusunan Standar Satuan

Barang dan Jasa di

Provinsi

142.502.250

Harga Barang Pemeliharan Provinsi Kalimantan Barat

Pemerintah Provinsi

Jumlah Buku

Kalimantan Barat

RKPBD, RTPBD

3 Laporan

Jumlah Buku

Inventarisasi dan Sensus Barang Pemprov Kalbar

20 Buku


Harga Satuan

tentang Kebijakan dan Tata Cara

Umum (HSU)

Penjualan

Meningkatnya Kualitas

Jumlah Peserta

Aparat / Petugas

Rapat Kerja

Pengelolaan Barang

Daerah

Milik Daerah

(RAKERDA)

301.051.750

Milik Daerah di Lingkungan

dan DKPBD

.

200.516.600

DKPBMD TA 2013 serta RKPBMD

Lingkungan

14

Penyusunan DKBMD dan

100 PNS

Bimtek Penyusunan Sasaran

127.995.000

104.081.200

Kinerja Pegawai 183.782.500

Pengelolaan Barang Milik

Pembinaan Penatausahaan

Daerah di

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Lingkungan

di Lingkungan Pemerintah

Pemerintah

Provinsi Kalbar

Provinsi Kalimantan Barat Jumlah Peserta

100 PNS

Bimbingan

Sosialisasi Sensus Barang Milik

183.111.500

Daerah dan Rapat Kerja Daerah

Teknis

Penatausahaan Barang Milik

Pengelolaan

Daerah di Lingkungan

Barang Milik

Pemerintah Provinsi Kalbar

Daerah di

134.714.250

Lingkungan

Bimtek Penatausahaan

Pemerintah

Inventarisasi Barang Milik

Provinsi

Daerah di Lingkungan

Kalimantan


Barat 15

Meningkatkan Sarana

Jumlah

Kendaraan

.

dan Prasarana Kantor

Pengadaan

dinas

di Lingkungan

Sarana dan

Pemerintah Provinsi

Prasarana

-

-

29

LAKIP BPKAD 2013 Kalimantan Barat

Kantor Persentase

100 %

-

100 %

Pembinaan dan Pengendalian

-

Pelaksanaan Proses Surat Perjanjian Keraja 16

Meningkatkan

Persentase

Ketertiban

Pembinaan

Administrasi

Administrasi

Pengelolaan Barang

Pengelolaan

Milik Daerah di

Barang Milik

154.315.000

Pengelolaan Barang Milik Daerah

47.014.000

Lingkungan

Daerah di

Penatausahaan / Penyusunan

Pemerintah Provinsi

Lingkungan

Database Dokumen sewa Beli

Kalbar

Pemerintah

Rumah Dinas Kepada PNS dari

Provinsi

Tahap I, II, III, IV dan V

Kalimantan Barat Persentase

100 %

Pendataan dan Pelaporan Aset –

Pembinaan

Aset Tanah Bermasalah milik

Administrasi

Pemprov Kalbar

Pengadaan

117.391.000

34.361.500

Barang Milik

Penyempurnaan Peraturan

Daerah di

Gubernur tentang Kode Lokasi

Lingkungan

dan Kode Barang Milik Daerah di

Pemerintah

Lingkungan Pemerintah Provinsi

Provinsi

Kalimantan Barat


95 %

78.340.000

Ketetapan Sensus Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Pelaporan Pelaksanaan Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Milik Daerah

Kalimantan Barat 17

Meningkatkan Peranan

Jumlah

Pengamanan Asset Pemerintah

Pengamanan dan

Sertifikat Tanah

Provinsi Kalimantan Barat

Pendayagunaan Aset /

Milik Pemerintah

Monitoring dan Evaluasi

Brang Daerah di

Daerah Provinsi

Pengamanan Fisik Barang Milik

Lingkungan

Kalimantan

827.170.500

235.475.800

Daerah

30

LAKIP BPKAD 2013 Pemerintah Provinsi

Barat

Kalbar

Jumlah

Penataan Dokumen Kepemilikan

Pemagaran dan

60.660.000

Tanah, Bangunan dan

Pemasangan

Kendaraan Bermotor

Patok terhadap

Bimtek Pengamanan,

Tanah dan

176.940.250

Pemeliharan dan Penghapusan

Bangunan Milik

Aset Lingkungan Pemerintah

Daerah

Prov. Kalbar

Jumlah Laporan

Penyusunan Rancangan

Pendayagunaan

Peraturan Gubernur tentang

Asset Milik

118.078.300

Petunjuk Teknis Pemanfaatan

Daerah Provinsi

Milik Daerah di Lingkungan

Kalimantan


Barat

Sosialisasi Peraturan Gubernur

146.119.000

Kalbar Nomor 82 Tahun 2008 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar Penilaian Asset Milik Pemerintah

199.383.100

Provinsi Kalbar Penyediaan Jasa Sumber Daya

45.000.000

Air dan Listrik Asset Daerah 18

Meningkatnya

Jumlah SPK atas

Pelayanan

Pemeliharaan

Penghapusan / Penjualan

Pemeliharaan dan

Gedung Kantor

Rumah Dinas

Perubahan Status

Pemerintah

Penghapusan Kendaraan Dinas

Asset yang Berdaya

Provinsi

Roda 4 dan Roda 2

Guna dan Berhasil

Kalimantan

Guna

Barat Jumlah SPK atas Pemeliharaan

2 SPK

1 SPK

Penaksiran dan Penilaian

Penghapusan Barang

92.242.000

82.612.000

179.190.000

Inventarisasi Lainnya

Rumah DInas,

Fasilitasi Pemindahtanganan

Mess, Wisma

Barang Milik Daerah Pemprov

Pemerintah

Kalimantan Barat

Provinsi

Rapat Koordinasi Pengamanan,

Kalimantan

Pemeliharaan dan Penghapusan

Barat

Asset di Lingkungan Pemerintah

115.132.250

139.295.500

Provinsi Kalbar Jumlah Surat

Pelaporan hasil Pengadaan

Keputusan

Barang di Lingkungan Pemprov

Mengenai

Kalbar

Perubahan

Pembinaan Pelaksanaan

Status Hukum

Penyimpanan dan

152.954.750

118.862.000

31

LAKIP BPKAD 2013 Asset Milik

Pendistribusian Barang Milik

Pemerintah

Daerah

Provinsi

Monitoring dan Evaluasi

Kalimantan

Pelaksanaan Pemanfaatan

Barat

Barang Milik Daerah di

156.859.000

Lingkungan Pemprov Kalbar Laporan

1 Laporan

Fasilitasi Penyusunan Penetapan

Pendataan

Status Pengguna Barang di

Pemeliharaan


Asset Provinsi Kalimantan

Kalbar Intensifikasi Pemanfaatan

Barat

197.179.500

151.172.400

Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar JUMLAH

19.427.140.850

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Indikator Kinerja Utama Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

merupakan

instrumen

pertanggungjawaban yang pada intinya terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta misi organisasi. Sedangkan, laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media sekaligus informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat antara lain untuk : 1. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (good governance) yang didasarkan pada

32

LAKIP BPKAD 2013 peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 2. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efesien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. 3. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. 4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Biro Pengelolaan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang dirubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat, maka tingkat pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Barat tahun 2012 dan 2013 di sajikan sebagai berikut: Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2012 dan 2013

NO

1.

SASARAN STRATEGIS

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2012

Penyusunan

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

perencanaan dan

Daerah (APBD) tepat waktu

2013

31 Des 2012

24 Des 2013

10 %

10 %

100%

100%

penganggaran APBD Berbasis Kinerja

Persentase Kenaikan jumlah plafond APBD

(Performance Based

setiap tahunnya

Budgetting) 2.

Penyusunan Anggaran

Persentase

kesesuaian

Pendapatan dan

dengan

Belanja Daerah dengan

Anggaran SKPD

penyusunan

antara Rencana

Renja Kerja

SKPD dan

33

LAKIP BPKAD 2013 prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Goverment) 3.

Penerapan

aplikasi

100%

100%

Jumlah hari pelayanan penerbitan SP2D

3 hari

3 hari

Persentase kelengkapan berkas pengajuan SP2D

100%

100 %

Penyempurnaan sistem

Persentase kelancaran operasional

100%

100%

perbendaharaan

perbendaharaan dengan sistem komputerisasi

Penyusunan Laporan

Opini BPK meningkat menjadi Wajar Tanpa

WTP

Opini

Keuangan Pemerintah

Pengecualian (WTP)

dalam

penyusunan

Anggaran

Pendapatan

Persentase

keakuratan

data

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

dan Belanja Daerah 4.

Meningkatkan

fungsi

pelayanan yang efektif dan efisien 5.

6.

blum

dikeluarkan BPK

Daerah Provinsi Kalimantan Barat 7.

Pemeliharaan

sistem

100%

100%

Jumlah temuan yang berhasil di tindak lanjuti

100 buah

50 buah

Penyaluran dana hibah,

Persentase pemberian dana hibah, bantuan

100%

100 %

bantuan sosial dan

sosial dan bantuan keuangan serta bagi hasil

bantuan keuangan

pajak

serta bagi hasil pajak

oganisasi sosial dan penyampaian SPJnya tepat

informasi

manajemen

keuangan

daerah

Provinsi

Persentase sistem aplikasi komputer sesuai dengan penyusunan laporan keuangan

Kalimantan

Barat 8.

Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI, IRJEN KEMENDAGRI dan ITWILPROV

9.

tepat

sasaran

kepada

masyarakat,

waktu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 10.

Pemantauan

dan

Jumlah laporan akuntabilitas dana dekonsentrasi

2

penyusunan

laporan

dan tugas pembantuan yang disampaikan tepat

Semester

pengelolaan

dana

dekonsentrasi

Laporan

2

Laporan

Semester

waktu dan akurat

dan

tugas pembantuan di lingkungan pemerintah

34

LAKIP BPKAD 2013 provinsi

Kalimantan

Barat 11. 12.

Meminimalisir kerugian

Jumlah Perda dan Peraturan Gubernur tentang

1

daerah

TPTGR

Pergub

Pergub

Jumlah APBD Kab / Kota disahkan Gubernur

42 APBD Kab /

42 APBD Kab /

Kalimantan Barat

Kota (3 x 14)

Kota (3 x 14)

3 Buku

20 Buku

3 Laporan

3 Laporan

250 Buku

113 Buku

100 Buku

-

1 Buku

-

100 PNS

193 PNS

100 PNS

275 PNS

-

Pembinaan asistensi

dan pengelolaan

keuangan

Perda

dan

1

1 Perda dan 1

Provinsi,

Kabupaten / Kota 13.

Meningkatkan peranan

Jumlah

perencanaan


dan

standarisasi dalam barang

buku

RKBD,

RTBD

dan

DKBD

harga

Jumlah laporan RKPBD, RTPBD dan DKPBD

pengadaan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berhasil

dan

jasa

di

disusun

lingkungan Pemerintah

Jumlah Buku Harga Satuan Umum (HSU)

Provinsi

Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Kalbar

Kalimantan

Barat

berhasil disusun Jumlah Buku Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pemerintah Provinsi Kalbar yang berhasil disusun Jumlah buku Standarisasi Mutu Barang Kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar

14.

Meningkatnya kualitas

Jumlah peserta rapat kerja daerah (Rakerda)

aparat / petugas

Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan

pengelolaan barang


milik daerah

Jumlah

peserta

pada

bimbingan

teknis

pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar 15.

Meningkatkan

sarana

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja

3 unit kendaraan

dan prasarana kantor di

di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan

roda 4

Lingkungan Pemerintah

Barat

Provinsi

Persentase pelaksanaan proses Surat Perjanjian

Kalimantan

Barat

100 %

-

100%

100%

Kerja (SPK) pengadaan barang dan jasa di lingkungan

Pemerintah

Provinsi

Kalimantan

Barat 16.

M e n in g ka t k an

Persentase pembinaan administrasi pengelolaan

ketertiban administrasi

barang milik daerah di lingkungan Pemerintah

pengelolaan


barang

35

LAKIP BPKAD 2013 milik

daerah

di

Persentase pembinaan administrasi pengadaan


barang milik daerah di lingkungan pemerintah

Provinsi Kalbar

Provinsi Kalimantan Barat Persentase pelaksanaan administrasi pengadaan

100%

100%

100%

100%

1 Laporan

1 Laporan

barang dan pendistribusian barang milik daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Jumlah laporan hasil pengadaan barang daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar Jumlah

laporan

daerah

di

inventarisasi

lingkungan

barang

Pemerintah

milik

Provinsi

1

Buku

1

Buku

Inventarisasi

Inventarisasi

95 %

95 %

876 Sertifikat

761 sertifikat

25 Ha

117 Ha

1 Laporan

1 Laporan

2 SPK

1 SPK

1 SPK

-


ketepatan

daerah

lingkungan

di

sensus

barang

Pemerintah

milik

Provinsi

Kalimantan Barat 17.

18.

Meningkatkan peranan

Jumlah sertifikat tanah milik Pemerintah Daerah

pengamanan


dan

pendayagunaan asset /

Jumlah pemagaran dan pemasangan patok

barang

terhadap tanah dan bangunan milik daerah

daerah

di


Jumlah laporan pendayagunaan asset milik

Provinsi Kalbar

daerah provinsi Kalimantan Barat

M e n in g ka t k an

Jumlah SPK atas pemeliharaan gedung kantor

p e l a y a n a n

pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

pemeliharaan

dan

Jumlah SPK atas pemeliharaan rumah dinas,

perubahan status asset

mess, wisma Pemerintah Provinsi Kalimantan

yang berdaya guna dan

Barat

berhasil guna

Jumlah surat keputusan Gubernur mengenai

10

Perubahan status hukum asset milik Pemerintah

K e p u t u s a n


Gubernur

Laporan pendataan pemeliharaan asset Provinsi

1 Laporan

Surat

11 SK

1 Laporan

Kalimantan Barat

B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Perolehan capaian IKU terhadap 18 (delapan belas) sasaran cukup variatif, berikut ini perolehan capaian IKU tahun 2013 beserta penjelasannya : 36

LAKIP BPKAD 2013

2012 No

1.

Sasaran Strategis

2013

Indikator Kinerja Utama

Penyusunan

Penyusunan

Anggaran

perencanaan dan

Pendapatan

penganggaran APBD

Daerah (APBD) tepat waktu

dan

Belanja

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

31 Des

28 Des

110

31 Des

24 Des

110

2011

2012

2012

2013

10 %

14 %

10 %

10 %

Berbasis Kinerja (Performance Based Budgetting)

Persentase Kenaikan jumlah plafond

APBD

setiap

150

tahunnya

Sasaran ini ditujukan untuk mencapai misi “ Tersusunnya dokumen anggaran

SKPD, Dokumen APBD dan APBD perubahan yang Transparan, Akuntabel dan Realistis serta memperhatikan aspek kemampuan dalam menghimpun pendapatan”. Pencapaian sasaran strategis 1 yaitu Penyusunan perencanaan dan penganggaran APBD Berbasis Kinerja (Performance Based Budgetting) dengan target dan realisasinya sebagai berikut : Terjadi peningkatan yang sangat baik dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam segi waktu, sebelum tanggal 31 Desember 2013, APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014 sudah disahkan yaitu pada tanggal 24 Desember 2013, lebih cepat 4 hari dari tahun kemarin yang disahkan pada tanggal 28 Desember 2012. Selain itu juga terjadi peningkatan atas Plafond APBD dari 2013 ke 2014 yaitu : 1. Untuk Pendapatan, pada Tahun Anggaran 2013 Rp 3.247.134.741.153 menjadi Rp 3.729.897.331.556 pada tahun 2014. Terjadi peningkatan target pencapaian pendapatan sebesar Rp 482.762.590.403 atau sebesar 10 %.

37

100

LAKIP BPKAD 2013 2. Untuk Belanja, pada Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 3.337.134.741.153 menjadi Rp 3.756.055.951.616 pada tahun anggaran 2014. Terjadi peningkatan sebesar Rp 418.921.210.463 atau sebesar 10 %. Hal ini menunjukkan pencapaian sasaran sebesar 100 % Tidak ada hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini Program yg dilaksanakan untuk mendukung sasaran ini adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan 11 kegiatan sebagai berikut : 1. Penyelesaian Akhir Penyusunan Perda ttg APBD dan Pergub tentang Penjabaran APBD TA 2013. 2. Penelitian DPA SKPD TA 2013 dan DPPA SKPD TA 2013. 3. Penerbitan Surat Penyediaan Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPD-SKPD) TA 2013. 4. Penyusunan Perubahan atas Peraturan Gubernur Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD TA 2013 5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ttg Perubahan APBD TA 2013. 6. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ttg Penjabaran Perubahan APBD TA 2013. 7. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ttg APBD TA 2014. 8. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat ttg Penjabaran APBD TA 2014 9. Penyempurnaan Peraturan Gubernur tentang Kode Rekening APBD 10. Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan Rancangan Perubahan APBD TA 2013 dan RAPBD murni TA 2014.

38

LAKIP BPKAD 2013 11. Penyelesaian Akhir Penyusunan Perda tentang Perubahan APBD dan Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013. Dengan realisasi program sebagai berikut : a. Tersusunnya / terbitnya Buku Pedoman Pengelolaan APBD Pemerintah Provinsi Kalbar Tahun 2013 berupa Perda No. 09 tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012, lembaran Daerah No. 09 Tahun 2012 tentang APBD Tahun 2013 dan Buku Pergub No. 51 Tahun 2012 tgl 28 Desember 2012 Lembaran Daerah No. 51 ttg APBD 2013. b. Tertibnya Penyusunan 113 DPA dan DPPA SKPD Tahun 2013 yang dapat disahkan. c. Terfasilitasinya dan terbitnya Surat Penyediaan Dana bagi SKPD / UPTD / Biro di lingkungan Pemprov Kalimantan Barat (SPD-SKPD) Tahun 2013. d. Tersusunnya Perubahan atas Pergub Nomor 51 Tahun 2012 ttg Penjabaran APBD Tahun 2013 menjadi Pergub No. 63 Tahun 2013 tgl 7 Nopember 2013 ttg Penyempurnaan APBD Tahun 2013. e. Terbitnya / tersusunnya Buku Rancangan Perda ttg Perubahan APBD Tahun 2013. f.

Terbitnya / tersusunnya Buku Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.

g. Terbitnya / tersusunnya Buku Rancangan Perda ttg APBD Tahun Anggaran 2014. h. Terbitnya / tersusunnya Buku rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014.

No

Sasaran Strategis


2012

2013

39

LAKIP BPKAD 2013

2.

Penyusunan Anggaran

Persentase

Pendapatan dan

antara Renja SKPD dengan

Belanja Daerah dengan

penyusunan Rencana Kerja

prinsip-prinsip

dan Anggaran SKPD

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

kesesuaian

Pemerintahan yang baik (Good Goverment)


SKPD, Dokumen APBD dan APBD perubahan yang Transparan, Akuntabel dan Realistis serta memperhatikan aspek kemampuan dalam menghimpun pendapatan”. Pencapaian sasaran strategis 2 yaitu Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan prinsip – prinsip pemerintahan yang baik (Good Government) dengan target dan realisasinya sebagai berikut : Tercapainya kesesuaian hingga seratus persen antara Renja SKPD dan RKA SKPD sehingga tujuan dari SKPD itu dapat tercapai secara maksimal. Tidak ada hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis ini. Program yg dilaksanakan untuk mendukung sasaran ini adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan 5 kegiatan sebagai berikut : 1. Penelitian RKA Perubahan TA 2013 dan RKA Tahun Anggaran 2014. 2. Asistensi / Pra RKA – SKPD Tahun Anggaran 2014. 3. Penyusunan Data Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran APBD TA 2013. 4. Pelayanan dan Penataan Administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

40

LAKIP BPKAD 2013 5. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS). Dengan realisasi program sebagai berikut : a. Terbitnya Buku Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 26 Tahun 2013 tanggal 7 Februari 2013 tentang Penyempurnaan Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2009 tentang Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat. b. Terlaksananya asistensi terhadap 113 SKPD dan sinkronisasi antara RKA – SKPD dengan Renja dan RKPD Tahun Anggaran 2014. c. Tersusunnya / terbitnya Buku Pedoman Pengelolaan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalbar Tahun 2014 berupa Perda nomor 08 tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang APBD Tahun 2014 dan Buku Pergub No. 70 Tahun 2013 tgl 24 Desember 2013 Lembaran Daerah No. 70 Tahun APBD 2013.

2012 No

3.

Sasaran Strategis

Penerapan dalam


aplikasi

Persentase keakuratan data

penyusunan

Anggaran Pendapatan dan

Anggaran Pendapatan

2013

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Belanja Daerah

dan Belanja Daerah


SKPD, Dokumen APBD dan APBD perubahan yang Transparan, Akuntabel dan Realistis serta memperhatikan aspek kemampuan dalam menghimpun pendapatan”.

41

LAKIP BPKAD 2013 Pencapaian sasaran strategis 3 yaitu Penerapan aplikasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan target dan realisasinya sebagai berikut : Pencapaian sasaran strategis ini dapat berhasil mencapai 100 % (seratus persen) dengan hasil tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 tepat waktu. Program yg dilaksanakan untuk mendukung sasaran ini adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan 2 kegiatan sebagai berikut : 1. Pengentrian Data melalui Sistem Aplikasi dalam Rangka Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2014. 2. Perhimpunan dan pengolahan Data Keuangan BPKAD. Dengan realisasi program sebagai berikut : a. Dalam rangka mengoptimalkan dan memaksimalkan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan Pemeliharaan Program Sistem Manajemen Keuangan Daerah oleh PT Murfa Surya Mahardhika dengan Perjanjian Kerja No. 027/22/PPK.PL/BPKAD/2013 tanggal 30 Januari 2013 dengan maksud dan tujuan sebagai berikut : 1) Melanjutkan dan menyempurnakan serta meningkatkan kemampuan program aplikasi Sistem Pelaporan Keuangan Daerah sehingga sesuai dengan Peraturan yang berlaku. 2) Mampu menyusun database keuangan yang lengkap, akurat dan terintegrasi sehingga memudahkan proses perencanaan dan pengendalian manajemen. 3) Dapat menjamin keamanan dan ketersediaan data lengkap, akurat dan up to date, mengoptimalkan kinerja system aplikasi dan data base yang sudah ada sehingga pelaksanaan penyediaan data dan informasi yang baik untuk keperluan internal maupun eksternal dapat terpenuhi.

42

LAKIP BPKAD 2013 Ruang Lingkup Pekerjaan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah meliputi : (a) Operasional Pendampingan (b) Pengembangan / Pemeliharaan Aplikasi SIMAKDA meliputi : (i) Perencanaan APBD 

Penyusunan dan perubahan APBD



Detail kegiatan SKPD = penyusunan, penyempurnaan dan perubahan



Cetak DPA, DPPA = Penyusunan dan Perubahan



Cetak Laporan APBD = Penyusunan Penyempurnaan dan Perubahan

(ii) Penatausahaan APBD / Kuasa BUD 

Anggaran Kas



Modul SP2D



Cetak SP2D dan Daftar Penguji



Cetak Register SP2D



Laporan-Laporan Penatausahaan

(iii) Akuntansi dan Pelaporan 

Modul SPJ



Modul Jurnal (Penerimaan, Pengeluaran dan Umum)



Laporan Buku Besar



Laporan Bulanan



Laporan Semesteran

43

LAKIP BPKAD 2013 

Laporan Akhir Tahun



Laporan Pendukung Lainnya.

(c) Pengembangan / Pemeliharaan Modul Transfer (i) Transfer ke Sistem Komanda (ii) Transfer ke Sistem Kasda (iii) Transfer ke Server E-Audit (BPK-RI) (d) Maintenance Database Aplikasi (e) Kegiatan Implementasi yang Meliputi (i)

Instalasi dari hasil Sistem Aplikasi yang terbaru

(ii)

Training penggunaan Software

(iii)

Training alur proses sistem pada software

(iv) Proses entry data (v)

Melakukan pemberian konsultasi sehubungan dengan perubahan atau penambahan aplikasi serta alih pengetahuan kepada pengguna jasa

(vi) Melakukan pekerjaan pengoperasian / pelaksanaan di tempat sebagai perluasan dari pelatihan kerja untuk pengenalan system (vii) Melakukan pekerjaan yang meliputi pemberian layanan teknis secara menyeluruh. (f) Modul Sistem Informasi Anggaran (i) Penyusunan RKA-SKPD dan RKA PPKD (ii) Penyusunan DPA SKPD dan DPA PPKD

44

LAKIP BPKAD 2013 (iii) Penyempurnaan dan Perubahan RKA SKPD dan RKA PPKD (iv) Penyempurnaan dan Perubahan DPA SKPD dan DPA PPKD (v) Penyusunan dan Perubahan Anggaran Kas Pemerintah Daerah (vi) Modul Penginputan SPD (g) Modul Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan Daerah (i) Penatausahaan Penerimaan Daerah (ii) Penatausahaan Pengeluaran Daerah (h) Modul Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan (i)

Modul Surat Pertanggung jawaban (SPJ)

(ii)

Modul Buku Jurnal Penerimaan Kas

(iii)

Modul Buku Jurnal Pengeluaran Kas

(iv) Modul Buku Jurnal Umum (v)

Modul Buku Penyesuaian

(vi) Modul Buku Besar (vii) Modul Buku Besar Pembantu (viii) Modul Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis 6 bulan (ix) Modul Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (x)

Modul Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran

(xi) Modul Laporan Arus Kas (xii) Modul Neraca Daerah

45

LAKIP BPKAD 2013 (xiii) Modul Manajemen Realisasi (xiv) Modul Utilitas (Tambahan) atau pendukung untuk melakukan. Tidak ada kendala dan hambatan dalam realisasi sasaran ini.

2012 No

4.

Sasaran Strategis

Meningkatkan

fungsi

pelayanan yang efektif

2013


Jumlah

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

pelayanan

3 Hari

2 Hari

130 %

3 Hari

2 Hari

130 %

kelengkapan

100 %

100 %

100%

100 %

100 %

100%

hari

%

penerbitan SP2D

dan efisien Persentase

berkas pengajuan SP2D

Sasaran ini ditujukan untuk mencapai misi “ Pengembangan Standarisasi Prosedur

Sistem Pelayanan Administrasi Pencairan Dana yang Andal dan Terpercaya serta Ketepatan dalam Pembayaran Hak-Hak Pegawai”. Pencapaian sasaran strategis 4 yaitu meningkatkan fungsi pelayanan yang efektif dan efisien dengan target dan realisasinya sebagai berikut: Jumlah hari yang diperlukan mulai dari pengajuan SPM hingga penerbitan SP2D, dengan persyarat bahwa persentase kelengkapan berkas pengajuan SP2D itu 100%, maka waktu yang di perlukan hanya dua hari, lebih cepat sehari dari target yang ditentukan yaitu 3 (tiga) hari sehingga persentase realisasinya mencapai 130 %.

46

LAKIP BPKAD 2013 Untuk persentase kelengkapan berkas pengajuan SP2D, mencapai target 100 % karena jika persyaratan SP2D tidak lengkap maka SKPD yang bersangkutan tidak akan mendapatkan izin untuk melakukan pencairan dana. Untuk Sasaran Strategis 4 ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat berhasil mempertahankan prestasinya seperti tahun lalu. Program yg dilaksanakan untuk mendukung sasaran ini adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan 4 kegiatan sebagai berikut : 1. Penelitian / Verifikasi Kelengkapan SPM SKPD / UPT / Biro dalam rangka penerbitan SP2D 2. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Atas Beban APBD Provinsi Kalimatan Barat 3. Penyusunan Laporan Penerimaan Taspen, Askes dan Taperum PNS 4. Pemeliharaan dan Pengembangan Situs Web BPKAD 5. Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban APBD Provinsi Kalimatan Barat Dengan realisasi program sebagai berikut : a. Terfasilitasinya pembayaran gaji PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat setiap bulannya. b. Tersedianya Laporan Penerimaan Taspen / Askes dan Taperum PNS c. Tersedianya sistem dan media sarana dan prasarana informasi berbasis web pada BPKAD Provinsi Kalbar.

47

LAKIP BPKAD 2013 d. Tersedianya Pedoman / Peraturan berupa Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2013 tanggal 27 Februari 2013 tentang Tatacara Penerbitan Surat Perintah Pembayaran dan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban APBD Prov. Kalbar Tahun 2013. e. Tersedianya Pedoman berupa Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2013 tanggal 27 Februari 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Pembayaran Pertanggungjawaban Penggunaan Dana APBD. f.

Pelaksanaan tugas bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu terlaksana dengan baik dan lancer serta tepat waktu.

Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan sasaran ini.

2012 No

5.

Sasaran Strategis

2013


Penyempurnaan sistem

Persentase kelancaran

perbendaharaan

operasional perbendaharaan

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

100%

95%

95%

100%

95%

95%

dengan sistem komputerisasi

Sasaran ini ditujukan untuk mencapai misi “ Pengembangan Standarisasi Prosedur

Sistem Pelayanan Administrasi Pencairan Dana yang Andal dan Terpercaya serta Ketepatan dalam Pembayaran Hak-Hak Pegawai”. Pencapaian sasaran strategis 5 yaitu penyempurnaan sistem perbendaharaan dengan target dan realisasinya sebagai berikut : Persentase kelancaran operasional perbendaharaan dengan sistem komputerisasi mencapai realisasi hingga 95%, adanya peningkatan sebesar 5%. Hal ini menunjukkan bahwa SDM pada bagian Perbendaharaan sudah memahami konsep komputerisasi dalam pelayanan perbendaharaan.

48

LAKIP BPKAD 2013 Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah : 1. Pelaksanaan tugas-tugas kebendaharaan yang dilaksanakan oleh SKPD belum dilakukan secara maksimal sesuai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga SPJ

masing-masing

SKPD

masih

harus

diverifikasi

ulang

oleh

Bidang

Perbendaharaan, hal ini berdampak pada proses penerbitan SP2D. Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut : 1. Perlu adanya peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pembinaan SDM Penata Keuangan di masing-masing SKPD. Program yg dilaksanakan untuk mendukung sasaran ini adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan 8 kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan Data Pembayaran Gaji PNS di Lingkungan Pemprov Kalbar TA 2013. 2. Penatausahaan Administrasi Kas Umum Daerah 3. Penyelesaian Administrasi Kenaikan Gaji Berkala 4. Fasilitasi dan Penatausahaan DIPA TA 2014 5. Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar 6. Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji kepada PNS Pindah Tugas, Pensiun dan Meninggal 7. Perhitungan dan Penetapan Pagu Dana Persediaan untuk SKPD, Biro dan UPTD Tahun 2013 8. Rekonsiliasi Penyusunan Data dan Gaji Pegawai Semester Pertama dalam Rangka Perhitungan DAU Tahun 2014.

49

LAKIP BPKAD 2013 Realisasi dari Program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : a. Terbitnya Keputusan Gubernur Kalbar tentang Penunjukkan / Penggantian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas Beban APBD dan APBN (DKTP) sebagai berikut : 

Nomor 704 / BPKAD / 2012 tanggal 28 Desember 2013 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran,

Bendahara

Pengeluaran

Pembantu,

Bendahara

Penerima,

Bendahara Penerima Pembantu atas beban APBD Tahun Anggaran 2013 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar. 

Nomor 108 Tahun 2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pegawai sebagai Bendahara Pengeluaran atas beban APBD Tahun 2013 dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat



Nomor 110 Tahun 2013 tanggal 28 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pegawai

sebagai

Pengguna

Anggaran/Pengguna

Barang

dan

Bendahara

Pengeluaran atas beban APBD tahun Anggara 2013 dilingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Barat b. Tersedianya pedoman dalam perhitungan dan penetapan pagu dana persediaan bagi 113 SKPD / UPTD / Biro / Unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar dengan terbitnya Surat Edaran Gubernur No. 16/BPKAD/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Penetapan Uang Persediaan untuk SKPD, Biro dan UPTD Tahun Anggaran 2013. c. Tersusunnya persamaan data dalam perhitungan gaji pada sekitar 6.410 PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar dalam rangka perhitungan dana alokasi Umum pada tahun anggaran 2014.

50

LAKIP BPKAD 2013 2012 No

6.

Sasaran Strategis

2013


Penyusunan Laporan

Opini

BPK

meningkat

Keuangan Pemerintah

menjadi

Daerah Provinsi

Pengecualian (WTP)

Wajar

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

WTP

WTP

90%

WTP

Menunggu

Tanpa

Opini BPK

Kalimantan Barat

Sasaran ini ditujukan untuk mencapai misi “ Secara Proaktif membantu

memfasilitasi SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan serta Senantiasa Mengambil

Kebijakan

Strategis

dalam

Upaya

Terlaksananya

Sistem

Akuntansi Pelaporan yang Andal”. Pencapaian sasaran strategis 6 yaitu penyempurnaan sistem perbendaharaan dengan target dan realisasinya sebagai berikut : Untuk tahun anggaran 2012 lalu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat berhasil mencapai target yang sangat baik yaitu dari Opini BPK Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP) merupakan sebuah peningkatan pencapaian sasaran yang luar biasa. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi

Kalimantan

Pengecualian

Barat

Dengan

Tahun

2012

Paragraf

yang

memuat

Penjelasan

opini

dengan

Wajar

Tanpa

Nomor

Surat

10.B/S-HP/XIX.PNK/06/2013, tanggal 24 Juni 2013. Pokok-Pokok temuan BPK adalah sebagai berikut : 1. Sistem Pengendalian Intern BPK menemukan adanya kelemahan system pengendalian intern dalam penyusunan laporan Keuangan, yaitu:

51

%

LAKIP BPKAD 2013 a. Realisasi belanja pada Akademi Keperawatan Sintang Tahun Anggaran 2012 belum

dapat

disebabkan

dipertanggungjawaban

Bendahara

Pengeluaran

sebesar Akper

Rp

Sintang

196.390.432,00 Lalai

tidak

yang segera

mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran yang telah dilakukan; b. Pengelolaan Piutang Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimatan Barat belum memadai sehingga penyajian saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2012 sebesar Rp 115.067.400,00 belum menunjukkan kondisi yang sebenarnya, yang disebabkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat belum melakukan pengendalian yang baik; c. Sistem Pencatatan, pelaporan dan pengamanan Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum lengkap, yang disebabkan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selaku Pengelola Barang belum optimal dalam melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian terkait pengelolaan barang milik daerah yang dikelolanya. 2. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan BPK

juga

menemukan

adanya

ketidakpatuhan

terhadap

peraturan

perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan Negara, yaitu : a. Kekurangan volume pekerjaan pada 7 (tujuh) paket pekerjaan sebesar Rp 2.159.691.260,19 yang disebabkan antara lain oleh Kepala Dinas, Pekerjaan Umum,

Kepala

Dinas

Pendapatan

Daerah,

Kepala

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika tidak optimal dalam melakukan pengendalian atas kegiatan yang berada di bawah tanggung jawabnya. Atas kekurangan tersebut telah dilakukan pengembalian ke kas daerah sebesar Rp 2.083.551.260,19 dan pengerjaan item pekerjaan sebesar Rp 76.140.000,00. b. Kelebihan realisasi belanja perjalanan dinas pada 5 (lima) SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 3.502.336.440,00 yang disebabkan oleh pengguna Anggaran kurang optimal dalam melakukan pengendalian pembayaran dan pelaporan pelaksanaan perjalanan dinas. Atas 52

LAKIP BPKAD 2013 kelebihan

tersebut

telah

dikembalikan

ke

Kas

Daerah

sebesar

Rp

3.360.515.340,00 c. Terjadi pemahalan harga atas kegiatan pengadaan buku mata pelajaran SD / SMP / SMA / SMK dan pengadaan peralatan olahraga pada Dinas Pendidikan sebesar Rp 635.947.207,00 yang disebabkan oleh Pengguna Anggaran selaku PPK pada Dinas Pendidikan tidak melakukan penyusunan dan penetapan nilai HPS berdasarkan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak melakukan survey harga pasar menjelang dilaksanakan pengadaan sebagai data dalam penyusunan nilai HPS. Atas permasalahan tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah seluruhnya sebesar Rp 635.947.207,00. Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK menyarankan Gubernur Kalimantan Barat agar : 1. Memerintahkan Bendahara Pengeluaran Akper Sintang untuk segera menyetorkan ke Kas Daerah belanja yang belum dapat di pertanggungjawabkan sebesar Rp 196.390.432,00; 2. Memerintahkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk memerintahkan Kepala Bidang Pajak, semua Kepala UPPD, Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan (terkait dengan sistem informasi Samsat) dan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukan rekonsiliasi secara rutin, minimal enam bulan sekali dalam penyajian piutang pajak berdasarkan data / bukti yang valid dengan memanfaatkan sistem informasi yang ada di Dispenda. 3. Memerintahkan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan inventarisasi dan penilaian atas seluruh asset tetap Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan melibatkan seluruh asset tetap pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan melibatkan seluruh pengelola barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat baik itu BPKAD, SKPD dan Unit Kerja (unit pelaksana teknis) di SKPD;

53

LAKIP BPKAD 2013 4. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yang tidak optimal dalam melakukan pengendalian atas kegiatan yang berada di bawah tanggung jawabnya; 5. Memerintahkan Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk menarik sisa biaya perjalanan dinas sebesar Rp 141.821.100,00 kepada para Anggota DPRD terkait dan menyetorkannya ke Kas Daerah; 6. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat selaku PPK yang tidak melakukan penyusunan dan penetapan

nilai

HPS

berdasarkan

perhitungan

yang

dapat

di

pertanggungjawabankan serta tidak melakukan survei harga pasar menjelang dilaksanakan pengadaan sebagai data dalam penyusunan nilaii HPS. Untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 ini, masih menunggu keputusan dari BPK yang biasanya baru terbit pada bulan Mei atau Juni 2014. Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah : 1. Belum terintegrasinya Penerapan Sistem Aplikasi Komputer dalam Penyusunan Laporan Keuangan antar SKPD dengan Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat, SPJ yang dikumpulkan masih berupa manual sehingga masih dirasakan kurang efektif dan masih harus di verifikasi dan diklarifikasikan ulang. 2. Masih terdapat perbedaan antara Laporan Barang Milik Daerah dengan Laporan Keuangan Daerah. Hal ini berdampak pada opini penilaian Tim Pemeriksa terhadap kinerja pengelolaan keuangan dan asset daerah. 3. Penyampaian Data Laporan-Laporan ke Pengelola ada yang belum tepat waktu. Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

54

LAKIP BPKAD 2013 1. Setiap tahun anggaran perlu dilaksanakan program rekonsiliasi dan verifikasi antara laporan keuangan daerah dan laporan barang milik daerah serta perlu adanya penyusunan peraturan tentang persamaan persepsi dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah. 2. Menyurati SKPD / Unit Kerja dan melakukan pembinaan secara berkala baik secara langsung maupun tidak langsug terkait penyusunan laporan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Merancang pedoman-pedoman pengelolaan asset secara khusus dan teknis melalui Peraturan Gubernur. Program yg dilaksanakan untuk mendukung sasaran ini adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan 14 kegiatan sebagai berikut : 1. Monitoring / Pembinaan terhadap penyusunan Laporan Keuangan SKPD 2. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran, Pertanggungjawaban Penggunaan Dana APBD 3. Penyusunan Pergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2012 4. Rekonsiliasi Data Pengeluaran Kas Daerah dengan SKPD , Biro dan UPTD di Lingkungan Pemrpov Kalbar. 5. Evaluasi Pelaksanaan APBD Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2013. 6. Penyusunan Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 7. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan CALK Tahun 2012 8. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat

55

LAKIP BPKAD 2013 9. Penyusunan Laporan Semester TA 2013 10. Penyusunan Laporan Neraca Daerah Tahun 2013 11. Penyusunan Laporan Evaluasi Kegiatan Pertriwulan dan Tahunan 12. Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran, Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Atas Beban APBD Provinsi Kalimantan Barat 13. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Dana Kas Pemprov Kalbar 14. Penyusunan Data Realisasi SP2D atas beban APBD TA 2013. Dengan Realisasi Program dan Kegiatan sebagai berikut : a. Tersedianya Pedoman pelaksanaan penyusunan Laporan keuangan berupa Draft Peraturan Gubernur Kalbar tentang kebijakan Akuntansi berbasis accrual b. Tersediannya Laporan Arus Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2013 yang akurat c. Tersusunnya Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012 d. Peraturan Gubernur No. 58 Tahun 2013 tanggal 27 September 2013

tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2012 e. Bahwa Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) UU-ndang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dan terakhir Undang-undang No. 12 Tahun 2008 bahwa Kepala Daerah mengajukan Rancangan Perda Ttg. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh

BPK paling Lambat 6 (enam) bulan setelah

tahun anggaran berakhir. Untuk itu pada tahun 2013 tersusunnya Perda No. Ttg. No. 6 Tahun 2013 Tanggal 26 September 2013 tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD dan CALK 2012 f.

Penyusunan Laporan Semester Tahun Anggaran 2013

g. Persiapan Penyusunan Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013.

56

LAKIP BPKAD 2013 2012 No

7.

Sasaran Strategis

Pemeliharaan

sistem

Persentase sistem aplikasi

informasi manajemen

komputer

keuangan

penyusunan

Provinsi

2013


daerah Kalimantan

sesuai

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

100%

92%

92 %

100%

95%

95 %

dengan laporan

keuangan

Barat

Sasaran

ini

ditujukan

untuk

mencapai

misi

“Secara

Proaktif

membantu


Kebijakan

Strategis

dalam

Upaya

Terlaksananya

Sistem

Akuntansi Pelaporan yang Andal”. Pencapaian sasaran strategis 7 yaitu Pemeliharaan sistem informasi manajemen keuangan daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan target dan realisasinya sebagai berikut : Untuk penerapan sistem aplikasi komputer dalam penyusunan laporan keuangan sudah dilakukan, akan tetapi dirasakan masih kurang manfaatnya karena belum adanya sistem yang terintegrasi antar SKPD dengan bagian Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat. SPJ yang dikumpulkan masih berupa manual sehingga masih dirasakan kurang efektif.Sistem aplikasi komputer ini masih terintegrasi hanya dalam lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalbar sehingga pencapaian sasarannya hanya mencapai 95 %. Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah belum terintegrasinya sistem aplikasi komputerisasi antara SKPD dan bagian Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian

sasaran

ini

adalah

menganggarkan

sistem

aplikasi

komputerisasi

penyusunan laporan keuangan yang terintegrasi.

57

LAKIP BPKAD 2013 Program yg dilaksanakan untuk mendukung sasaran ini adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan 3 kegiatan sebagai berikut : 1. Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Provinsi Kalbar 2. Pemeliharaan Program Sistem Informasi Akuntansi Dinas dan Daerah (SIADINDA) 3. Pemeliharaan dan Pengembangan SIMBADA Dengan Realisasi Program sebagai berikut : 1. Berjalannya Program Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah dalam 1 tahun anggaran. 2. Berjalannya Program SIMBADA dalam 1 tahun anggaran.

2011 No

8.

Sasaran Strategis

2012


Pelaksanaan tindak

Jumlah

temuan

yang

lanjut hasil

berhasil di tindak lanjuti

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

100 buah

100

100 %

100

100 buah

100 %

buah

buah

pemeriksaan BPK-RI, IRJEN KEMENDAGRI dan ITWILPROV

Sasaran

ini

ditujukan

untuk

mencapai

misi

“Secara

Proaktif

membantu


Kebijakan

Strategis

dalam

Upaya

Terlaksananya

Sistem

Akuntansi Pelaporan yang Andal”. Pencapaian sasaran strategis 8 yaitu Pelaksanaan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI, IRJEN KEMENDAGRI dan ITWILPROV dengan target dan realisasinya sebagai berikut: Untuk setiap temuan yang ditemukan oleh BPK-RI, IRJEN KEMENDAGRI dan ITWILPROV, segera di tindak lanjuti dengan menemukan jawaban atas pertanyaan dari 58

LAKIP BPKAD 2013 setiap temuan tersebut termasuk langsung menghubungi SKPD ataupun bagian yang terkait dengan masalah tersebut. Dengan pemberian jawaban atas temuan di dapatkan menjadikan nilai tambah bagi Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Barat sehingga berhasil mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan pada Tahun Anggaran 2012. Tidak ada hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini. Program yg dilaksanakan untuk mendukung sasaran ini adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan 4 kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan Profil BPKAD 2. Fasilitasi dan Penatausahaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKAD 3. Rekonsiliasi Laporan Pelaksanaan Anggaran SKPD TA 2013 4. Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah dengan Unit Kerja Terkait. Realisasi Program dan Kegiatan ini adalah sebagai berikut : a. Tersusunnya Buku Profil BPKAD b. Persamaan data pengeluaran antara Kas Daerah dengan SKPD / UPTD / Biro dan UPT dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat c. Tersedianya Laporan Kas Umum Daerah yang akurat d. Terfasilitasinya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKAD

2012 No

9.

Sasaran Strategis

2013


Penyaluran dana

Persentase pemberian dana

hibah, bantuan sosial

hibah, bantuan sosial dan

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

100%

100%

100 %

100%

100%

100 %

59

LAKIP BPKAD 2013 dan bantuan

bantuan

keuangan serta bagi

bagi

hasil pajak

sasaran

keuangan

hasil

pajak

tepat kepada

masyarakat, sosial

serta

dan

oganisasi penyampaian

SPJnya tepat waktu sesuai dengan

ketentuan

yang

telah ditetapkan

Sasaran ini ditujukan untuk mencapai misi “Terlaksananya Penyaluran Bantuan

Keuangan dan Pembinaan terhadap Bendaharawan”. Pencapaian sasaran strategis 9 yaitu Penyaluran dana hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan serta bagi hasil pajak dengan target dan realisasinya sebagai berikut: Penyaluran dana hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan serta bagi hasil pajak dapat

tersalurkan

100%

berdasarkan

Surat

Keputusan

Gubernur

yang

telah

ditetapkan.Tiap-tiap jenis penyaluran bantuan, memiliki satu buah Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi dasar hukum dalam pemberian bantuan kepada yang berhak mendapatkan. Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah penerima bantuan tersebar di seluruh Kalimantan Barat sehingga tidak semua penerima bantuan dapat termonitor, disamping itu pula petugas untuk melaksanakan pengawasan juga sangat terbatas. Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini adalah dengan meminta laporan tertulis bagi setiap penerima bantuan setelah pemakaian bantuan tersebut agar tidak terjadi kecurangan atau penyimpangan dalam penggunaan dana bantuan. Program yg dilaksanakan untuk mendukung sasaran ini adalah Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan 8 kegiatan sebagai berikut : 1. Koordinasi, Konsultasi dan Monitoring Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial

60

LAKIP BPKAD 2013 2. Penyusunan Data Realisasi Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pajak 3. Penyusunan Data Realisasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial 4. Koordinasi, Konsultasi dan Monitoring Pengelolaan Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pajak 5. Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Dana Hibah dan Bantuan Sosial 6. Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pajak 7. Fasilitasi Penatausahaan Dana Bantuan Operasional Sekolah 8. Penyusunan Revisi Pergub Kalbar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dengan realisasi Program dan Kegiatan sebagai berikut : 1. Tersediannya

Pedoman

/

Peraturan

tentang

Tatacara

pemberian

dan

pertanggungjawaban bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupa Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 38 Tahun 2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Revisi Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2. Fasilitasi, pelayanan dan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di wilayah Provinsi Kalimantan Barat berjalan sesuai aturan dan tepat waktu. 3. Fasilitasi dan penyaluran bantuan keuangan dan bagi hasil pajak sesuai aturan dan tepat waktu.

2012 No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama Target

10.

Pemantauan

dan

penyusunan

laporan

2013

Realisasi

Jumlah laporan

2

2

akuntabilitas dana

Laporan

Laporan

% 100 %

Target

Realisasi

%

2

2 Laporan

100 %

Laporan

Semester

61

LAKIP BPKAD 2013 pengelolaan

dana

dekonsentrasi

dan

dekonsentrasi dan tugas

Semester

Semester

pembantuan yang

tugas pembantuan di

disampaikan tepat waktu

l i n g k u n g a n

dan akurat

pemerintah

Semester

provinsi

Kalimantan Barat

Sasaran ini ditujukan untuk mencapai misi “Terlaksananya Penyaluran Bantuan

Keuangan dan Pembinaan terhadap Bendaharawan”. Pencapaian

sasaran

strategis

10

yaitu

Pemantauan

dan

penyusunan

laporan

pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan target dan realisasinya sebagai berikut: Untuk penyampaian Laporan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dari masing-masing Bendahara SKPD sudah diberikan setiap semester dalam tahun anggaran, akan tetapi masih sering terjadi keterlambatan dalam pengumpulan laporan tersebut sehingga menghambat proses pengkompilasian laporan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Kalimantan Barat. Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah : 1. Bendahara dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di masing-masing SKPD belum menyampaikan Laporan Keuangan secara tertib dan tepat waktu. 2. Keterlambatan usulan calon bendahara dari masing-masing SKPD sehingga menyebabkan keterlambatan penetapanan Bendahara SKPD Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini adalah: 1. Menyurati lebih dini seluruh SKPD agar menyampaikan usulan calon Bendahara dari masing-masing SKPD untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan Gubernur tentang penunjukkan Bendahara SKPD

62

LAKIP BPKAD 2013 2. Menyurati seluruh SKPD agar menyampaikan laporan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan

lebih

awal

dari

target

deadline

yang

telah

ditetapkan

agar

memudahkan BPKAD dalam rekonsiliasi laporan. 3. Memberikan pelatihan mengenai pembuatan laporan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan agar laporan yang di susun seragam dan tepat waktu. Program yg dilaksanakan untuk mendukung sasaran ini adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan 4 kegiatan sebagai berikut : 1. Penelitian dan Penyusunan Naskah Keputusan Gubernur ttg Penunjukkan / pengantian pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah atas Beban APBD dan APBN (DKTP) 2. Koordinasi dan konsultasi Pengelolaan DKTP 3. Penyusunan Laporan Keuangan DKTP 4. Penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan Laporan DAK dan Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2013. Dengan realisasi Program dan Kegiatan sebagai berikut : a. Tersusunnya data laporan mengenai realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembatuan di provinsi Kalbar. b. Tersedianya dan tersusunnya data laporan dana DKTP tepat waktu. c. Data realiasasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan berjalan sesuai dengan target pencapaian. d. Tersedianya laporan Realisasi Penyaluran DAK dan Dana Penyesuaian TA 2013.

No

Sasaran Strategis


2012

2013

63

LAKIP BPKAD 2013 Target 11.

Meminimalisir

Jumlah

kerugian daerah

Peraturan

Perda

dan

Gubernur

tentang TPTGR

Sasaran

ini

ditujukan

untuk

1

Perda

dan

Realisasi

%

1 Pergub

100 %

1

misi

1

Realisasi

Perda

dan

Pergub

mencapai

Target

1

Pergub

“Secara

Proaktif

1

Perda

dan

1

Pergub

membantu


Kebijakan

Strategis

dalam

Upaya

Terlaksananya

Sistem

Akuntansi Pelaporan yang Andal”. Pencapaian sasaran strategis 11 yaitu Meminimalisir Kerugian Daerah dengan target dan realisasinya sebagai berikut: Pada tahun 2011 Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat berhasil menyusun dan mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tanggal 7 Desember 2011 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah. Yang mana, Peraturan Daerah ini akan menjadi pedoman dalam menyelesaikan dan meminimalisir kerugian daerah. Pada tahun 2012 Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat berhasil menyusun Pedoman Peraturan Gubernur No. 46 Tahun 2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang mekanisme Penyelesaian Kerugian Daerah. Sehingga untuk Tahun 2013, tidak ada penyusunan Pergub Lagi karena sudah disusun pada tahun sebelumnya, dan hanya merupakan realisasi dari Perda dan Pergub tersebut. Tidak ada Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini. Program yg dilaksanakan untuk mendukung sasaran ini adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan 5 kegiatan sebagai berikut :

64

% 100

LAKIP BPKAD 2013 1. Penyusunan Pergub tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual 2. Peningkatan Penyelesaian Kasus dan Penatausahaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah 3. Penyusunan Laporan Pengendalian Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Pajak. 4. Penyusunan / Pelaporan Pajak Daerah 5. Penyusunan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Perjalanan Dinas sesuai Biaya Rill 6. Sosialisasi Pergub tentang Perjalanan Dinas At-Cost Realisasi Program dan Kegiatan ini adalah sebagai berikut : a. Dalam rangka penyelesaian terhadap kasus kerugian daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, tersusunnya pedoman peraturan Gubernur No. 46 Tahun 2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang mekanisme Penyelesaian Kerugian Daerah. b. Penyusunan Rancangan Pergub tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual c. Tersediannya Pedoman / Peraturan dalam melakukan Perjalanan Dinas berupa Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 27 Tahun 2013 tanggal 26 Maret 2013 tentang Perjalanan Dinas sesuai biaya reil. d. Tersusunnya pelaporan pajak daerah

2012 No

12.

Sasaran Strategis

Pembinaan

dan

asistensi pengelolaan

2013


Realisasi

%

Target

Jumlah APBD Kab / Kota

42 APBD

42 APBD

100 %

42 APBD

42

disahkan

Kab

Kab

Kab

Kab

Gubernur

/

/

Realisasi

/

%

APBD /

65

100 %

LAKIP BPKAD 2013 keuangan

Provinsi,

Kalimantan Barat

Kabupaten / Kota

Kota (3 x

Kota (3 x

Kota (3 x

Kota (3 x

14)

14)

14)

14)

Sasaran ini ditujukan untuk mencapai misi“Pembinaan Administrasi Keuangan

Daerah Kabupaten / Kota guna mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah”. Pencapaian sasaran strategis 12 yaitu Pembinaan dan Asistensi Pengelolaan Keuangan Provinsi, Kabupaten/ Kota dengan target dan realisasinya sebagai berikut : Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat berhasil mencapai realisasi 100 % dalam pembinaan dan asistensi terhadap penyelenggaraan Administrasi Keuangan Daerah Kabupaten / Kota Provinsi Kalimantan Barat terbukti dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur tentang Pengesahan APBD Kabupaten / Kota Provinsi Kalimantan Barat baik itu APBD Murni, APBD Perubahan dan APBD Pertanggung Jawaban sehingga total Surat Keputusan Gubernur yang terbit pada tahun anggaran 2013 adalah 42 Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Tidak ada hambatan dalam pencapaian sasaran ini. Program yg dilaksanakan untuk mendukung sasaran ini adalah Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota. Dengan 13 kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-SKPD Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2014. 2. Sosialisasi Permendagri Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2014. 3. Fasilitasi Pembinaan APBD Provinsi, Kab / Kota 4. Evaluasi Rancangan Peraturang Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab / Kota tentang APBD TA 2013.

66

LAKIP BPKAD 2013 5. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab / Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013. 6. Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan APBD kab / Kota TA 2013. 7. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab / Kota tentang APBD TA 2014. 8. Penyusunan Data APBD Kab / Kota TA 2012 dan Data Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab / Kota TA 2013. 9. Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi , Kab / Kota Se Kalbar. 10. Monitoring Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Perda APBD Kab / Kota Sekalbar. 11. Penyelenggaraan Program Kerja Tim Pertimbangan Bantuan Keuangan Pemprov Kalbar. 12. Evaluasi Rancangan Perda dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten / Kota tentang Perubahan APBD TA 2013. 13. Lokawidya Keuangan Daerah Provinsi Kabupaten / Kota se Kalbar. Realisasi Program dan Kegiatan ini adalah sebagai berikut : 1. Tersedianya 7 (tujuh) Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat atas Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Perda APBD Kab / Kota sbb : a. Kota Pontianak SK Gubernur No. 562/BPKAD/2013 tanggal 24 Desember 2013. b. Kabupaten Pontianak SK Gubernur Nomor : 565/BPKAD/2013 tanggal 27 Desember 2013 c. Kabupaten Landak SK Gubernur Nomor : 570/BPKAD/2013 tanggal 27 Desember 2013.

67

LAKIP BPKAD 2013 d. Kabupaten Sanggau SK Gubernur Nomor : 568/BPKAD/2013 tanggal 27 Desember 2013 e. Kabupaten Sekadau SK Gubernur Nomor : 564/BPKAD/2013 tanggal 27 Desember 2013 f.

Kabupaten Sintang SK Gubernur Nomor : 569/BPKAD/2013 tanggal 27 Desember 2013

g. Kabupaten Kapuas Hulu SK Gubernur Nomor : 566/BPKAD/2013 tanggal 27 Desember 2013. 2. Tersedianya Surat Keputusan Pemerintah Daerah dan Jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota yang dievaluasi Pemerintah Provinsi. 3. Penyamaan Persepsi dalam Pengelolaan Keuangan Kab /Kota se Kalbar. 4. Tujuh Keputusan Pemerintah Daerah / Keputusan Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten / Kota yang di evaluasi Pemerintah Provinsi. 5. Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 19 Nopember 2013 bertempat di Hotel Kapuas Palace. Tujuan dan sasaran Rapat Koordinasi adalah sebagai berikut : a. Pembahasan dan solusi permasalahan actual pengelolaan keuangan daerah b. Strategi

implementasi

pengadaan

tanah

bagi

Pemerintah

Daerah

yang

bersumber dari APBD c. Strategi dan solusi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan berbasis akrual murni Peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2013 terdiri dari :

68


Anggota Badan Anggaran Pemerintah Kabupaten / Kota



TAPBD Pemerintah Kabupaten Kota



Pejabat Pengelola keuangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Narasumber yang menyampaikan materi kegiatan Rapat Koordinasi adalah : 

Pejabat dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri



Pejabat dari Kanwil BPK Kalimantan Barat.

2012 No

13.

Sasaran Strategis


Meningkatkan

Jumlah buku RKBD, RTBD

peranan perencanaan

dan

dan


standarisasi

harga pengadaan dan

DKBD

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

3 Buku

3 Buku

100 %

3 Buku

20 Buku

600%

100 %

3

3 laporan

100 %

113 Buku

100 %

Pemerintah

dalam

Jumlah

laporan

RKPBD,

3

3

barang

RTPBD

dan

DKPBD

Laporan

laporan

250 Buku

250

jasa

di

Pemerintah

Kalimantan Barat berhasil

Pemerintah

disusun

Provinsi

Laporan

Provinsi

l i n g k u n g a n Kalimantan Barat

2013

Jumlah Buku Harga Satuan Umum (HSU) Barang dan

100 %

Buku

250 Buku

Jasa Pemerintah Provinsi Kalbar berhasil disusun Jumlah Buku Harga Satuan Pokok

Kegiatan

100 Buku

(HSPK)

100

100 %

-

-

-

100 %

-

-

-

Buku

Pemerintah Provinsi Kalbar yang berhasil disusun Jumlah buku Standarisasi Mutu

Barang Kantor

Lingkungan

1 Buku

1 Buku

di

Pemerintah

Provinsi Kalbar

69

LAKIP BPKAD 2013

Sasaran ini ditujukan untuk mencapai misi “Meningkatkan Peranan Perencanaan

dan Pelayanan Penyediaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar ”. Pencapaian sasaran strategis 13 yaitu Meningkatkan peranan perencanaan dan standarisasi harga dalam Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan target dan realisasinya sebagai berikut : 1. Untuk penyusunan Buku Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah tidak lagi berada di bawah lingkup BPKAD, tetapi sudah diserahkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Program yg dilaksanakan untuk mendukung sasaran ini adalah Program Analisa Kebutuhan Barng dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar dan Program Penggunaan dan Pemanfaatan Asset. Dengan 4 kegiatan sebagai berikut: 1. Penyusunan DKBMD dan DKPBMD TA 2013 serta RKPBMD TA 2014 Provinsi Kalbar 2. Penyusunan Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 3. Inventarisasi dan Sensus Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemprov Kalbar 4. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan Tata Cara Penjualan Dengan Realisasi Program dan Kegiatan sebagai berikut : 1. Tersusunnya Buku Pedoman Perencanaan Kebutuhan Barang dan Jasa serta kebutuhan pemeliharaan barang di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2013. 2. Tersedianya Peraturan Gubernur Kalimantan Barat no 57 tahun 2013 berupa Buku Pedoman Standar Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar sebagai dasar kebutuhan barang dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD.

70

LAKIP BPKAD 2013 3. Tersusunnya buku daftar Laporan Hasil Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemprov Kalbar Tahun 2013. 4. Keakuratan data atas penilaian asset berupa 26 persil tanah perumahan dan 30 bangunan kantor milik Pemerintah provinsi Kalimantan Barat sehingga akan tersusun Buku Inventaris Barang Milik Daerah yang akuntabel dan tersedianya Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 580 /BPKAD /2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Hasil Penilaian Asset Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013. Hambatan dalam pencapaian sasaran ini adalah : 1. Kurang menguasainya manajemen administrasi pengelolaan asset di intern SKPD / Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2. Belum adanya komitmen yang kuat dari seluruh Kepala SKPD selaku pengguna barang dan Kepala Unit Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang untuk membenahi permasalahan asset yang berada pada penguasaannya. Solusi dalam menghadapi hambatan tersebut adalah : 1. Melakukan pembinaan berkala baik langsung maupun tidak langsung kepada SKPD / Unit Kerja terkait penyusunan laporan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Melakukan Bimbingan Teknis kepada pengurus barang dan penyimpan barang pada seluruh SKPD / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah provinsi Kalimantan Barat secara berkala dan kontinyu. 3. Menyempurnakan sistem administrasi barang milik daerah untuk digunakan pada seluruh SKPD / Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

2012 No

Sasaran Strategis

2013


Realisasi

%

Target

Realisasi

71

%

LAKIP BPKAD 2013 14.

Meningkatnya kualitas

Jumlah peserta rapat kerja

aparat / petugas

daerah

pengelolaan barang

Pengelolaan Barang Milik

milik daerah

Daerah

100 PNS

90 PNS

90 %

100 PNS

193 PNS

200 %

100 PNS

98 PNS

98 %

100 PNS

275 PNS

200 %

(Rakerda) di

Lingkungan

Pemerintah

Provinsi

Kalimantan Barat Jumlah

peserta

bimbingan

pada teknis

pengelolaan barang milik daerah

di

lingkungan


Sasaran ini ditujukan untuk mencapai misi “Pengelolaan Sumber Daya baik

manusia, informasi maupun Organisasi yang Efektif, Terencana dan Strategis guna

meningkatkan

Kemampuan

Teknis

dan

Profesionalisme

Badan

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat”. Pencapaian sasaran strategis 14 yaitu Meningkatnya kualitas aparat / petugas pengelolaan barang milik daerah dengan program dan kegiatan sebagai berikut : 1. Bimtek Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai 2. Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 3. Sosialisasi sensus barang milik daerah dan Rapat Kerja Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar 4. Bimtek penatausahaan Inventarisasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar. Realisasi Program dan Kegiatan sasaran ini adalah sebagai berikut : 1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan tanggal 7 november 2013 bertempat di hotel Kapuas Palace Pontianak.

72

LAKIP BPKAD 2013 2. Rapat Koordinasi Pengamanan, Pemeliharaan dan Penghapusan Asset bagi Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan pada tanggal 29 s/d 30 Maret 2013 bertempat di hotel Kapuas Palace Pontianak. 3. Untuk mendapatkan data barang yang benar dan dapat di pertanggungjawabkan serta akurat (up to date) harus melalui sensus barang daerah di laksanakan pada tanggal 2 Juli 2013 bertempat di hotel Kapuas Palace Pontianak. 4. RAKERDA Pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar. Solusi dan Pemecahan masalah pengelolaan barang milik daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalbar dilaksanakan Rakerda yang diselenggarakan di Hotel Orchadz Pontianak, tanggal 11 dan 12 Nopember 2013 dengan peserta 90 orang PNS dengan Narasumber dari Kementrian Dalam Negeri. Tidak ada Hambatan dalam pencapaian sasaran ini.

2012 No

15.

Sasaran Strategis


Realisasi

%

Target

Realisasi

%

pengadaan

3 Unit

3 Unit

100 %

-

-

-

prasarana

Kendaraan

Kendaraan

lingkungan

Dinas roda

Dinas roda

4

4

100 %

100 %

100 %

-

-

-

Meningkatkan sarana

Jumlah

dan

sarana

dan

kantor di Lingkungan

kerja

di

Pemerintah Provinsi

Pemerintah

Kalimantan Barat

Kalimantan Barat

prasarana

2013

Provinsi

Persentase pelaksanaan proses Surat Perjanjian Kerja (SPK) pengadaan barang

dan

jasa

di

lingkungan

Pemerintah

Provinsi

Kalimantan

Barat

73

LAKIP BPKAD 2013 Tidak ada target untuk sasaran strategis ini, karena tidak ada penganggaran pembelian sarana dan prasarana untuk Tahun Anggaran 2013.

2012 No

16.

Sasaran Strategis

Meningkatkan

Persentase

k e t e r t i b a n

administrasi pengelolaan

administrasi

barang milik daerah di

pengelolaan barang

lingkungan

Pemerintah

milik

Provinsi

Kalimantan

daerah

2013


di

pembinaan

l i n g k u n g a n

Barat

Pemerintah Provinsi

Persentase

Kalbar

administrasi pengadaan

pembinaan

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

90%

90 %

100 %

100%

100 %

100 %

90%

90%

100 %

90%

90%

1 Laporan

1 Laporan

100 %

1

1 Laporan

100 %

1

100%

barang milik daerah di lingkungan

pemerintah

Provinsi

Kalimantan

Barat Persentase pelaksanaan administrasi pengadaan barang

dan

pendistribusian milik

barang

daerah

di


Kalimantan

Barat Jumlah

laporan

pengadaan daerah

hasil barang

di

lingkungan

Pemerintah

Provinsi

Laporan

Kalbar Jumlah

laporan

1

inventarisasi

barang

Laporan

Laporan

Laporan

Laporan

di

Barang Milik

Barang Milik

Barang

Barang

Daerah

Daerah

M i l i k

M i l i k

milik

daerah

lingkungan

Pemerintah

Buku

1

Buku

100%

1

Buku

Buku

74

LAKIP BPKAD 2013 Provinsi

Kalimantan

Daerah

Daerah

95%

95%

Barat Persentase

ketepatan

sensus

barang

daerah

di

lingkungan

Pemerintah

Provinsi

95%

95%

100%

milik

Kalimantan Barat

Sasaran ini ditujukan untuk mencapai misi “Meningkatkan Tertib Administrasi,

Pengamanan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat”. Program yg dilaksanakan untuk mendukung sasaran ini adalah Program Penertiban Asset Dengan 4 kegiatan sebagai berikut: 1. Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Penatausahaan / Penyusunan Database Dokumen Sewa Beli Rumah Dinas Kepada PNS dari Tahap I, II, III, IV dan V 3. Pendataan dan Pelaporan Aset – Aset Tanah Bermasalah Milik Pemprov Kalbar. 4. Penyempurnaan Peraturan Gubernur tentang Kode Lokasi dan Kode Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 5. Pelaporan pelaksanaan Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Milik Daerah. Dengan realisasi program dan kegiatan sebagai berikut : 1. Tersedianya kegiatan monitoring dan evaluasi sebagai tindak lanjut pengamanan fisik barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 2. Tersedia dan tersusunnya database dokumen sewa beli rumah dinas kepada PNS Tahap I, II, III, IV dan V 3. Tersedianya pedoman dalam penatausahaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yaitu Peraturan Gubernur Kalbar no. 72 Tahun 75

100%

LAKIP BPKAD 2013 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2013 ttg Kode Lokasi dan Kode Barang di Lingkungan Pemprov Kalbar. 4.

Tersedianya data asset-aset tanah milik Pemerintah Provinsi Kalbar yang bermasalah baik dari segi pengamanan fisik, pengamanan hokum, dll.

5. Terwujudnya kejelasan status hokum asset tanah eks H . Machmud H. Sulaiman milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

2012 No

17.

Sasaran Strategis

2013


Realisasi

%

Target

Realisasi

%

100 %

876

761

87%

Sertifikat

Sertifikat

Meningkatkan

Jumlah sertifikat tanah

876

108

p e r a n a n

milik Pemerintah Daerah

Sertifikat

Sertifikat

pengamanan

Provinsi

25 Ha

913 plang

91.3%

25 Ha

117 ha

500%

1 Laporan

1 Laporan

100%

1 Laporan

1 Laporan

100%

dan

Kalimantan

pendayagunaan

Barat

asset

Jumlah pemagaran dan

/

barang

daerah di lingkungan

pemasangan

Pemerintah Provinsi

terhadap

Kalbar

bangunan milik daerah

patok

tanah

Jumlah laporan

dan

pendayagunaan asset milik daerah provinsi Kalimantan Barat

Sasaran ini ditujukan untuk mencapai misi “Meningkatkan Tertib Administrasi,

Pengamanan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat”. Program yg dilaksanakan untuk mendukung sasaran ini adalah Program Penertiban Asset Dengan 8 kegiatan sebagai berikut:

76

LAKIP BPKAD 2013 1. Pengamanan Asset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2. Monitoring dan Evaluasi Pengamanan Fisik Barang Milik Daerah 3. Penataan Dokumen Kepemilikan Tanah, Bangunan dan Kendaraan Bermotor 4. Bimtek Pengamanan, Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar 5. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar. 6. Penilaian Asset Milik Pemerintah Provinsi Kalbar 7. Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik Asset Daerah Dengan realisasi program dan kegiatan sebagai berikut : 1. Pengamanan fisik berupa pembuatan dan pemasangan 66 buah plang Papan nama atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan rincian sebagai berikut : a. Pemagaran asset pemprov Kalbar di Sui Ambawang, total tanah milik pemprov Kalbar yang telah di pagari / dipatok / diamankan sebesar 1.173.533 m2 atau 117 Ha 

Tanah M.457 SU 01/2002, Luas : 99.300 m2



Pemagaran dari kayu binger 10 cm dan sengkang cerucuk 6-8 cm

b. Pemagaran Lahan di Sui Ambawang 

SPK no 027/111/PPK.PL/BPKAD/2013 tanggal 11 Nopember 2013



Tanah M.1286 SU 229/2002, Luas : 70.920 m2



Pemagaran dari kawat duri dan sengkang besi

c. Pemagaran Lahan di Cabang Kiri

77


SPK No. 027/114/PPK.PL/BPKAD/2013 tanggal 11 Nopember 2013



Tanah HP. 2545, SU.7424/Sungairaya/1997. Luas : 15.770 m2



Tanah HP. 2546, SU. 7424/sungairaya/1997. Luas : 12.670 m2



Tanah HP.2543, SU.7425/sungairaya/1997. Luas : 18.140 m2



Total luas tanah 46.580 m2



Pemagaran dari kawat duri dan sengkang besi

d. Pemasangan Patok Batas Lahan IPDN Sui Purun 

SPK No. 027/96/PPK.PL/BPKAD/2013 tanggal 13 Agustus 2013



Tanah HP. 1249, SU.468/Sungaipurunbesar/2013, Luas 956.773 m2



Patok dari beton bertulang uk 15x15 cm sebanyak 207

2. Terwujudnya koordinasi pengamanan fisik dan hukum terhadap asset Lahan Makam Juang Mandor dan Makam Pahlawan Patria Jaya pada SKPD terkait yaitu Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat 3. Dokumen-dokumen kepemilikan sertifikat tanah, bangunan dan BPKB Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tersusun dengan baik dan rapi dalam satu file.

Hambatan dalam pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut : 1. Masih sulitnya mendapatkan data-data pendukung / dokumen atas bukti kepemilikan tanah pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sehingga menjadi penghambat pengurusan sertifikat.

78

LAKIP BPKAD 2013 2. Kurangnya kesadaran SKPD dalam pengamanan asset khususnya pengamanan hukum seperti melengkapi bukti status kepemilikan berupa sertifikat terhadap asset tanah baik yang belum bersertifikat, dan sertifikat masih atas nama instansi pusat/departemen/SKPD serta perorangan sehingga hak atas asset tanah tersebut tidak jelas dan rawan terhadap sengketa / penyerobotan oleh pihak lain. 3. Pengamanan fisik asset tanah milik pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD belum dilakukan secara maksimal seperti pemagaran dan pemasangan tanda batas / patok. 4. Masih terdapat dokumen kepemilikan kendaraan bermotor berupa BPKB dan sertifikat tanah yang belum diserahkan oleh beberapa SKPD sehingga hal tersebut mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pengadministrasian penertiban dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) dan sertifikat secara terpusat di Pembantu Pengelola. 5. Sistem informasi Manajemen Asset / GIS dalam rangka pengamanan terhadap asset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang tersebar di 14 Kab / Kota di Kalimantan Barat untuk mendukung transparansi asset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum optimal. Solusi untuk hambatan ini adalah : 1. Menyempurnakan sistem administrasi Barang Milik Daerah untuk digunakan pada seluruh SKPD / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar 2. Pengembangan dan peningkatan kemampuan aparatur pengguna dan pelaksanan pengelola barang / asset milik daerah melalui diklat / bimtek dan sosialisasi baik tingkat local maupun di tingkat nasional. 3. Melakukan koordinasi dan konsolidasi pengelolaan asset milik pemerintah Daerah kepada seluruh SKPD sebagai pengguna yang bertanggungjawab mengelola dan mengamankan asset-assetnya dengan baik.

79

LAKIP BPKAD 2013 4. Melaksanakan kegiatan pembinaan, evaluasi dan monitoring ke SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang berada di Kabupaten/ Kota untuk melakukan bimbingan / arahan/ diskusi dan Tanya jawab tentang berbagai permasalahan dalam pengelolaan barang / asset daerah. 5. Memfasilitasi SPKD dalam upaya penyelesaian tanah-tanah yang bermasalah 6. Melaksanakan inventarisasi, monitoring dan upaya penyelesaian permasalahan terhadap asset tanah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 7. Melaksanakan persertifikatan tanah asset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat guna mendapatkan legalisasi secara hokum 8. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), satpol PP Provinsi Kalimantan Barat dan Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka percepatan persertifikatan dan pengamanan asset.

2012 No

18.

Sasaran Strategis


Meningkatkan

Jumlah

p e r a n a n

pemeliharaan

pengamanan

kantor

pemerintah

pendayagunaan

Provinsi

Kalimantan

asset

Barat

/

dan barang

2013

SPK

daerah di lingkungan

Jumlah

Pemerintah Provinsi

pemeliharaan

atas

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

2 SPK

2 SPK

100%

1 SPK

1 SPK

100%

0 SPK

0 SPK

100%

0 SPK

0 SPK

100%

gedung

SPK

atas rumah

80

LAKIP BPKAD 2013 Kalbar

dinas,

mess,

wisma

Pemerintah

Provinsi

Kalimantan Barat Jumlah surat keputusan Gubernur

10 SK

30 SK

Gubernur

Gubernur

1 Laporan

1 Laporan

mengenai

100%

10 SK

11 SK

110%

1 Laporan

100%

Gubernur

Perubahan status hukum asset milik Pemerintah Provinsi

Kalimantan

Barat Laporan pemeliharaan Provinsi

pendataan

100%

1 Laporan

asset Kalimantan

Barat

Sasaran ini ditujukan untuk mencapai misi “Meningkatkan Peranan Pemeliharaan

dan Penghapusan Asset / Barang Milik Daerah”. Program yg dilaksanakan untuk mendukung sasaran ini adalah Program Penggunaan dan Pemanfaatan Asset dengan 8 kegiatan sebagai berikut: 1. Penaksiran dan penilaian penghapusan / penjualan rumah dinas 2. Penghapusan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 3. Penghapusan barang inventarisasi lainnya 4. Fasilitasi pemindahtanganan barang milik daerah Pemprov Kalimantan Barat 5. Rapat Koordinasi Pengamanan, Pemeliharaan dan Penghapusan Asset di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 6. Pelaporan Hasil pengadaan barang di lingkungan Pemprov Kalbar 7. Pembinaan pelaksanaan penyimpanan dan pendistribusian barang milik daerah

81

LAKIP BPKAD 2013 8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah di lingkungan Pemprov Kalbar 9. Fasilitasi penyusunan penetapan status pengguna barang di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar 10. Intensifikasi pemanfaatan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar. Dengan realisasi program dan kegiatan sebagai berikut : 1. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 62 / BPKAD / 2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Pelepasan Penyerahan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan Rumah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada Drs. Djamaluddin Mansyur dan kawan – kawan. 2. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 112/BPKAD/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 3. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 167/BPKAD/2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang pelepasan / penyerahan hak atas tanah dan / atau Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada Saudara Sukirno dan Kawan-kawan. 4. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 270/BPKAD/2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang Penetapan Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang ditindak lanjuti dengan Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 / PH-BPKAD/2013 tanggal 30 Desember 2013. 5. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 354/BPKAD/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Pelepasan / Penyerahan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan Rumah Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada Hj. Siti Aminah, SH dan kawan-kawan.

82

LAKIP BPKAD 2013 6. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 443/BPKAD/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Penetapan Hibah Tanah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada Badan Intelejen Negara Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Badan Intelijen Negara Republik Indonesia Nomor 49/PH-BPKAD/2013 tanggal 30 September 2013. 7. Perjanjian Hibah antara pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Badan Intelejen Negara Republik Indonesia berupa hibah tanah dan bangunan di Jalan Sultan Abdurrahman Pontianak dengan nomor 49/PH-BPKAD/2013 tanggal 30 september 2013. 8. Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Kementrian Dalam Negeri berupa Hibah Tanah di Desa Sungai Purun Besar Kabupaten Pontianak / Mempawah dengan Perjanjian Nomor 60 / PH-BPKAD/2013 tanggal 30 Desember 2013.

C. Akuntabilitas Keuangan Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, telah ditetapkan target penerimaan APBD Murni Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 3.247.134.741.153,00 dan setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 adalah menjadi sebesar Rp 3.307.993.469.228 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 60.798.728.075,00 atau 1.87 %. Realiasi penerimaan / pendapatan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 3.262.621.398.155,56 atau 98.63%. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2013 No 1. 1.1

Jenis Pendapatan

Target

Realisasi*)

%

Pendapatan

3.307.933.469.228,00

3.262.621.398.155,46

98,63

Pendapatan Asli Daerah

1.376.087.889.228,00

1.347.831.469.929,46

97,95

1.152.310.000.000,00

1.129.525.218.186,00

98,02

120.867.746.150,00

108.094.746.959,73

89,43

Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah

83

LAKIP BPKAD 2013 Hasil Pengelolaan Kekayaan

54.540.000.000,00

55.010.160.196,63

100,86

48.370.143.078,00

55.201.344.587,10

114,12

Dana Perimbangan

1.391.271.770.000,00

1.382.042.462.642,00

99,34

Dana Bagi Hasil Pajak

146.245.946.000,00

131.778.562.254,00

90,11

26.140.594.000,00

31.378.670.388,00

120,04

Dana Alokasi Umum

1.144.712.840.000,00

1.144.712.840.000,00

100,00

Dana Alokasi Khusus

74.172.390.000,00

74.172.390.000,00

100,00

540.573.810.000,00

532.753.997.574,00

98.55

6.000.000.000,00

5.975.727.070,00

99,60

534.573.810.000,00

526.771.738.514,00

98,54

3.307.933.469.228,00

3.262.512.356.727,46

98,63

Daerah yang di pisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 1.2

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (sumber daya alam)

1.2.4

Lain-lain Pendapatan yang Sah Pendapatan Hibah Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah TOTAL PENDAPATAN

Untuk APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Realisasinya adalah sebagai berikut : Anggaran dan Realisasi APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 No

Program / Kegiatan

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Sisa Anggaran (Rp)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.

Penyediaan

Jasa

Komunikasi,

2.000.000

139.000

1.861.000

27.600.000

27.347.476

252.524

74.547.300

74.279.955

267.345

20.950.000

20.357.000

593.000

18.900.000

18.900.000

0

Sumber daya air dan listrik 3.

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

4.

Penyediaan

Jasa

Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional 5.

Penyediaan

Jasa

Administrasi

Keuangan

84

LAKIP BPKAD 2013 6.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

109.065.900

106.724.260

2.341.640

7.

Penyediaan Barang Cetakan dan

176.405.000

175.908.665

496.335

dan

1.500.000

1.180.000

320.000

dan

9.015.000

9.000.000

15.000

dan

34.560.000

34.560.000

0

Penggandaan 8.

Penyediaan

Peralatan

perlengkapan Kantor 9.

Penyediaan

perlengkapan

peralatan rumah tangga 10.

Penyediaan

bahan

bacaan

peraturan perundang-undangan 11.

Penyediaan makanan dan minuman

103.500.000

78.877.500

24.622.500

12.

Koordinasi dan konsultasi ke dalam

735.400.000

730.212.223

5.187.777

251.640.000

249.310.000

2.330.000

148.200.000

147.000.000

1.200.000

54.000.000

48.043.125

5.956.875

119.136.200

118.963.400

172.800

8.002.000

7.984.570

17.430

90.567.700

69.962.500

20.605.200

602.050.000

559.920.500

42.129.500

20.000.000

15.167.500

4.832.500

258.840.000

245.846.050

12.993.950

16.250.000

16.195.300

54.700

96.750.000

96.659.750

90.250

52.200.000

48.530.000

3.670.000

dan luar daerah 13.

Penyediaan

Jasa

Keamanan

Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya 14.

Penyediaan

Jasa

Penatausahaan

Keuangan dan Barang 15.

Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi

16.

Penataan dan Pemeliharaan Arsip

17.

Penyediaan

Perlengkapan

dan

Bahan Kebersihan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.

Pengadaan AC / Kipas Angin

2.

Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor

3.

Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga

4.

Pemeliharaan

Rutin/

Berkala

kendaraan jabatan, kendaraan dinas / operasional 5.

Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin

6.

Pemeliharaan

Rutin

/

Berkala

perlengkapan / Peralatan Kantor 7.

Pengadaan Mebeulair

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

85

LAKIP BPKAD 2013 1.

Pengadaan

Pakaian

DInas

dan

41.400.000

37.350.000

4.050.000

Khusus

dan

42.100.000

41.400.000

700.000

222.000.000

209.927.340

12.072.600

178.000.000

133.614.950

44.385.050

Kelengkapannya 2.

Pengadaan

Pakaian

Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.

Pendidikan dan Pelatihan

2.

Sosialisasi,

Bimbingan

Teknis,

Workshop 3.

Pembinaan Jasmani dan Rohani

250.342.000

227.779.150

22.562.850

4.

Persiapan Keterampilan Menjelang

116.546.400

92.418.700

24.127.700

Purna Tugas (pension) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.

Penyusunan Laporan Keuangan

29.945.200

29.080.500

864.700

2.

Penyusunan LAKIP

16.398.200

14.338.200

2.060.000

3.

Penyusunan RENSTRA

26.895.700

26.895.700

0

4.

Penyusunan Renja SKPD

14.358.950

13.873.750

485.200

5.

Penyusunan dan Pelaporan LPPD

22.865.700

22.035.700

830.000

dan LKPJ 6.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

54.285.000

52.890.000

1.395.000

7.

Penyusunan RKA SKPD dan DPA

21.630.000

21.630.000

0

6.395.000

6.395.000

0

29.998.050

29.741.000

257.050

333.394.000

320.393.500

13.000.500

82.879.000

82.129.000

750.000

143.959.500

143.959.500

0

226.760.000

225.060.000

1.700.000

SKPD 8.

Penyusunan

Penetapan

Kinerja

(TAPKIN) Program Penentuan Kebutuhan Barang dan Jasa 1.

Penyusunan / pelaporan inventarisasi Aset

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.

Penyelesaian

Akhir

Penyusunan

Perda tentang APBD dan Pergub tentang Penjabran APBD TA 2013 2.

Penelitian DPA SKPD TA 2013 dan DOOA SKPD TA 2013

3.

Penerbitan Surat Penyediaan Dana Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

(SPD-SKPD) Tahun Anggaran 2013 4.

Penyusunan

Perubahan

Atas

Peraturan Gubernur Tahun 2013

86

LAKIP BPKAD 2013 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 5.

Penyusunan Rancangan Peraturan

656.852.000

603.864.700

52.987.300

377.112.000

376.237.000

875.000

827.647.500

736.011.400

91.636.100

401.537.000

400.662.000

875.000

41.537.500

28.042.500

13.495.000

45.619.600

45.619.600

0

45.519.600

46.459.600

60.000

478.156.600

477.906.600

250.000

462.448.000

457.700.500

4.747.500

265.585.250

264.856.650

728.600

Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 6.

Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur

tentang

Penjabaran

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 7.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang

APBD

Tahun

Anggaran 2014 8.

Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014

9.

Penyempurnaan Peraturan Gubernur tentang Kode Rekening APBD

10.

Pengumpulan Data dalam Rangka Penyusunan Rancangan Perubahan APBD TA 2013 dan RAPBD Murni TA 2014

11.

Penelitian RKA Perubahan TA 2013 dan RKA Tahun Anggaran 2014

12.

Asistensi / Pra RKA-SKPD Tahun Anggaran 2014

13.

Pengentrian Data melalui Sistem Aplikasi dalam Rangka Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2014

14.

Kegiatan

Penyelesaian

Penyusunan Perubahan tentang

Perda APBD

tentang

dan

Penjabaran

Akhir Pergub

Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2013 15.

Penyusunan Profil BPKAD

20.715.700

20.023.000

692.700

16.

Fasilitasi

41.150.700

38.941.700

2.209.000

dan

Penatausahaan

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKAD

87


Koordinasi,

Konsultasi

dan

283.848.900

238.958.550

44.890.350

96.299.600

96.299.600

0

96.647.600

96.674.600

0

96.299.600

96.299.600

0

96.674.600

96.674.600

0

181.812.400

146.880.400

34.932.000

261.916.250

233.916.250

28.000.000

302.800.000

292.800.000

10.000.000

132.603.200

129.083.200

3.520.000

197.540.000

0

197.540.000

99.878.850

99.878.850

0

Konsultasi

150.573.550

112.029.671

38.543.879

Keuangan

93.103.000

93.103.000

0

Monitoring / Pembinaan terhadap

60.907.500

38.886.950

22.020.550

Monitoring Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial 18.

Penyusunan Data Realisasi Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pajak

19.

Penyusunan Data Realisasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial

20.

Penyusunan Data Realisasi Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pajak

21.

Penyusunan Data Realisasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial

22.

Koordinasi,

Konsultasi

Monitoring

dan

Pengelolaan

Bantuan

Keuangan dan Bagi Hasil Pajak 23.

Penyelesaian

Akhir

Penyusunan

Perda tentang APBD dan pergub tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014 24.

Pemeliharaan

Sistem

Informasi

Manajemen Keuangan Daerah Prov. Kalbar 25.

Penelitian dan Penyusunan Naskah Keputusan

Gubernur

tentang

Penunjukkan / Penggantian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas Beban APBD dan APBN (DKTP) 26.

Pengentrian data Anggaran Kas dan Triwulan

DPA

–

SKPD

Tahun

Anggaran 2014 27.

Fasilitasi Pengelolaan Dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial

28.

Koordinasi

dan

Pengelolaan Dana DKTP 29.

Penyusunan

Laporan

Dana DKTP 30.

Penyusunan

Laporan

Keuangan

88

LAKIP BPKAD 2013 SKPD 31.

Penyusunan Data Pembayaran Gaji

882.199.500

858.128.300

24.071.200

836.445.500

830.425.500

6.020.000

98.682.850

98.682.850

0

Kas

202.506.500

198.319.750

4.186.750

Realisasi

122.516.500

118.996.500

3.520.000

173.577.000

152.128.300

21.448.700

90.019.000

75.160.500

14.858.500

79.079.000

79.079.000

0

75.821.000

75.370.200

450.800

97.249.650

88.879.850

8.369.800

316.273.500

310.088.850

6.184.650

146.105.250

124.398.500

21.706.750

29.923.700

28.963.700

960.000

PNS di Lingkungan Pemprov Kalbar TA 2013 32.

Penelitian / Verifikasi Kelengkapan SPM / SKPD/ UPT/ Biro dalam rangka Penerbitan SP2D

33.

Fasilitasi

Pengelolaan

Bantuan

Keuangan dan Bagi Hasil Pajak 34.

Penatausahaan

Administrasi

Umum Daerah 35.

Penyusunan

Data

Penerimaan dan Pengeluaran APBD TA 2013 36.

Penyusunan

Laporan

Penerimaan

Taspen, Askes dan Taperum PNS 37.

Pemeliharaan dan Pengembangan Situs Web BPKAD

38.

Penyusunan Pergub tentang Tata Cara

Penerbitan

Pembayaran

dan

Surat

Perintah

Surat

Perintah

Pencairan Dana atas Beban APBD Prov Kalbar 39.

Penyelesaian Administrasi Kenaikan Gaji Berkala

40.

Penyusunan tentang

Tata

Pembayaran,

Peraturan Cara

Gubernur

Pelaksanaan

Pertanggungjawaban

Penggunaan Dana APBD 41.

Penyusunan

Pergub

tentang

Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA 2012 42.

Rekonsiliasi Data Pengeluaran Kas Daerah dengan SKPD, Biro dan UPTD di Lingkungan Pemprov Kalbar

43.

Pemutakhiran

Data

Gaji

dan

Tunjangan Keluarga

89


Penyusunan

202.487.200

153.805.000

48.682.200

78.026.900

75.532.900

2.494.000

68.788.800

46.964.200

21.824.600

162.968.750

157.268.750

5.700.000

183.352.000

143.931.900

39.420.100

112.532.200

94.320.230

18.211.970

Kas

150.144.250

145.322.950

4.821.300

Penyusunan Neraca Daerah Provinsi

291.821.100

285.207.300

6.613.800

305.852.000

298.742.500

7.109.500

153.221.250

150.827.700

2.393.550

174.343.000

160.780.527

13.562.473

168.801.450

158.554.890

10.246.560

112.565.000

82.128.500

30.436.500

98.611.200

80.181.350

18.429.850

tentang

Rancangan

Pergub

Pedoman

Pelaksanaan

Teknis

Anggaran

dan

Pengadaan Barang dan Jasa 45.

Pelayanan

dan

Administrasi

Penataan

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan Asset Daerah 46.

Fasilitasi dan Penatausahaan DIPA TA 2014

47.

Evaluasi Pelaksanaan APBD Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2013

48.

Kegiatan Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan

Tugas

Bendahara

Pengeluaran

/

Bendahara

Pengeluaran

Pembantu

Lingkungan

di

Pemerintah

Provinsi

Pergub

tentang

Kalbar 49.

Penyusunan

Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual 50.

Penyusunan

Laporan

Arus

Tahun Anggaran 2013 51.

Kalimantan Barat Tahun 2012 52.

Penyusunan

Peraturan

Daerah

tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD dan CALK Tahun 2012 53.

Rekonsiliasi

Laporan

Pelaksanaan

Anggaran SKPD TA 2013 54.

Bimtek Keuangan

Penyusunan SKPD

di

Laporan Lingkungan

Provinsi Kalimantan Barat 55.

Penyusunan Laporan Semester TA 2013

56.

Persiapan

Penyusunan

Neraca

Daerah Tahun 2013 57.

Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)

90


Bimtek Penyusunan Sasaran Kinerja

104.081.200

82.859.400

21.221.800

39.452.500

39.225.000

227.500

138.183.000

132.786.324

5.396.676

50.567.700

49.850.000

717.700

141.543.200

131.843.200

9.700.000

100.109.400

96.625.799

3.483.601

106.745.500

103.225.500

3.520.000

118.008.000

114.230.250

3.777.750

199.096.000

171.523.750

27.572.250

163.506.250

142.819.700

20.686.550

116.661.500

113.141.500

3.520.000

22.541.500

22.541.500

0

141.824.000

120.852.500

20.971.500

Pegawai 59.

Penyusunan

Laporan

Evaluasi

Kegiatan Pertriwulan Dan Tahunan 60.

Penyusunan Analisis Jabatan

61.

Pemeliharaan Informasi

Program

Akuntansi

Sistem

Dinas

dan

Daerah (SIADINDA) 62.

Sosialisasi tentang

Peraturan Tata

Cara

Pembayaran,

Gubernur Pelaksanaan

Pertanggungjawaban

Penggunaan Dana atas Beban APBD Provinsi Kalimantan Barat 63.

Penyusunan tentang

Peraturan

Pengelolaan

Gubernur Dana

Kas

Pemprov Kalbar 64.

Penyusunan Data Realisasi SP2D atas beban APBD TA 2013

65.

Penyusunan Laporan Pengendalian Pemungutan

/

Pemotongan

dan

Penyetoran Pajak 66.

Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah dengan Unit Kerja terkait

67.

Penyusunan

Laporan

Realisasi

Penyerapan Penyaluran DAK dan Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2013 68.

Penerbitan

Surat

Pemberhentian

Keterangan

Pembayaran

Gaji

kepada PNS Pindah Tugas, Pensiun dan Meninggal 69.

Perhitungan dan Penetapan Pagu Dana Persediaan untuk SKPD, Biro dan UPTD Tahun 2013

70.

Rekonsiliasi Penyusunan Data dan Gaji dalam

Pegawai Rangka

Semester

Pertama

Perhitungan

DAU

91

LAKIP BPKAD 2013 Tahun 2014 71.

Penyusunan

/

Pelaporan

Pajak

51.942.150

50.673.000

1.269.150

Perhimpunan dan Pengolahan Data

53.218.150

51.652.180

1.565.970

102.397.500

43.972.500

58.425.000

151.738.300

140.549.070

11.189.230

126.369.000

107.301.500

19.067.500

Dana

132.777.550

125.839.950

6.937.600

Gubernur

77.777.050

48.518.800

29.258.250

tentang

111.169.000

107.899.300

3.269.700

Penyusunan Revisi Pergub Kalbar

62.406.800

62.406.800

0

50.589.050

0

50.589.050

125.540.900

120.700.000

4.840.900

286.862.100

178.413.600

108.448.500

Daerah 72.

Keuangan BPKAD Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 1.

Penyusunan

Peraturan

Gubernur

Kalimantan Barat tentang Standar Biaya

dan

Petunjuk

Teknis

Penysunan RKA – SKPD Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2014 2.

Sosialisasi Permendagri Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2014

3.

Kegiatan Fasilitasi Pembinaan APBD Provinsi Kab / Kota

4.

Fasilitasi

Penatausahaan

Bantuan Operasional Sekolah 5.

Penyusunan

Peraturan

Kalimantan Barat tentang Perjalanan Dinas sesuai Biaya Reil 6.

Sosialisasi

Pergub

Perjalanan Dinas At Cost 7.

Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pemberian

Pertanggungjawaban

dan Bantuan

Pemerintah Provinsi Kalbar 8.

Revisi

Penyusunan

Peraturan

Gubernur Kalbar tentang Perjalanan Dinas sesuai Biaya Reil Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota 1.

Evaluasi

Rancangan

Peraturan

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab / Kota tentang APBD TA 2013 2.

Evaluasi

Rancangan

Peraturan

92

LAKIP BPKAD 2013 Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab / Kota tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan

APBD TA 2013 3.

Monitoring

dan

Pembinaan

209.777.000

151.089.400

58.687.600

128.042.000

99.034.000

29.008.000

139.126.350

128.268.600

10.875.750

151.877.000

122.319.184

29.557.816

106.474.800

106.474.800

0

66.333.000

66.333.000

0

120.835.900

107.778.300

13.057.600

146.833.600

146.013.000

820.600

174.095.350

154.426.100

19.669.250

120.631.000

102.099.000

18.532.000

Pelaksanaan APBD Kab / Kota TA 2013 4.

Evaluasi

Rancangan

Peraturan

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab / Kota tentang APBD TA 2014 5.

Penyusunan Data APBD Kab / Kota TA

2012

dan

Pertanggungjawaban

Data

Pelaksanaan

APBD Kab / Kota TA 2013 6.

Rapat

Koordinasi

Pengelolaan

Keuangan Daerah Provinsi, Kab / Kota Se Kalbar 7.

Monitoring Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Perda APBD Kab / Kota se Kalbar

8.

Kegiatan Penyelenggaraan Program kerja Tim Pertimbangan Bantuan Keuangan Pemprov Kalbar

9.

Evaluasi

Rancangan

Perda

dan

Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten

/

Kota

tentang

Perubahan APBD TA 2014 10.

Lokawidya

Keuangan

Daerah

Provinsi, Kabupaten / Kota Se Kalbar Program Analisa Kebutuhan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemprov 1.

Penyusunan DKBMD dan DKPBMD TA 2013 serta RKBMD dan RKPBMD TA 2014 Prov. Kalbar

2.

Penyusunan Standar Satuan Harga Barang

Pemerintah

Provinsi

Kalimantan Barat

93

LAKIP BPKAD 2013 Program Penertiban Asset 1.

Pembinaan

dan

Pengendalian

154.588.750

135.359.250

19.229.500

1.006.691.250

902.585.100

104.106.150

28.020.000

0

28.020.000

76.995.250

67.254.300

9.740.950

Inventaris

171.880.000

135.180.850

36.699.150

Penyusunan

47.014.000

47.014.000

0

296.227.650

239.401.100

56.826.550

81.270.000

78.310.000

2.960.000

126.713.500

77.202.600

49.510.900

91.011.000

74.117.000

16.894.000

176.940.250

166.471.200

10.469.050

23.781.500

19.733.500

4.048.000

139.295.500

132.620.500

6.675.000

Pengelolaan Barang Milik Daerah 2.

Pengamanan

Asset

Pemerintah

Provinsi Kalimantan Barat 3.

Penaksiran

dan

Penilaian

Penghapusan / Penjualan Rumah Dinas 4.

Penghapusan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2

5.

Penghapusan

Barang

Lainnya 6.

Penatausahaan Database Rumah

/

Dokumen Dinas

Sewa

Beli

PNS

dari

kepada

Tahap I, II, III, IV dan V 7.

Monitoring

dan

Pengamanan

Fisik

Evaluasi Barang

Milik

Daerah 8.

Penataan

Dokumen

Kepemilikan

Tanah, Bangunan dan Kendaraan Bermotor 9.

Fasilitasi Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemprov Kalbar

10.

Pendataan dan pelaporan Aset –Aset Tanah Bermasalah Milik Pemprov Kalbar

11.

Bimtek Pengamanan, Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Lingkungan Pemerintah Prov Kalbar

12.

Penyempurnaan Peraturan Gubernur Tentang Kode Lokasi Barang dan Kode

Barang

Lingkungan

Milik

Daerah

Pemerintah

di

Provinsi


Rapat

Koordinasi

Pemeliharaan

dan

Pengamanan, Penghapusan

94

LAKIP BPKAD 2013 Asset

di

Lingkungan

Pemerintah

Provinsi Kalbar 14.

Sertifikasi dan Pengukuran Ulang

85.200.000

7.283.240

77.916.760

80.030.000

56.360.000

23.670.000

96.490.000

73.800.000

22.690.000

282.075.000

0

282.075.000

30.000.000

21.200.000

8.800.000

140.752.250

121.257.500

19.494.750

174.947.500

161.325.300

13.622.200

263.916.850

231.725.900

32.190.950

153.735.750

141.602.000

12.133.750

269.711.750

243.111.600

26.600.150

78.340.000

74.322.500

4.017.500

Asset Tanah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 15.

Percepatan Aset

Penyelesaian

Tanah

Milik

Masalah Pemprov


Pengamanan

Lahan

dan

Pensertifikatan Asset Makam Juang Mandor dan Makam Pahlawan Patria Jaya 19.

Fasilitasi Kerjasama Pensertifikatan Tanah Milik Pemprov Kalimantan Barat

20.

Penertiban

Dokumen

Kepemilikan

Tanah, Bangunan dan Kendaraan Bermotor Program Penggunaan dan Pemanfaatan Asset 1.

Pelaporan Hasil Pengadaan Barang di Lingkungan Pemprov Kalbar

2.

Pembinaan

penatausahaan

Pengelolaan Barang milik daerah di Lingkungan

Pemerintah

Provinsi

Kalbar 3.

Penilaian Asset milik pemerintah Provinsi Kalbar

4.

Sosialisasi

sensus

barang

milik

daerah dan Rapat Kerja Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah di

Lingkungan

Pemerintah

Prov

Kalbar 5.

Inventarisasi dan Sensus Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemprov Kalbar

6.

Pelaporan Penyimpanan

Pelaksanaan dan

Pendistribusian

95

LAKIP BPKAD 2013 Barang Milik Daerah 7.

Pembinaan

Pelaksanaan

99.439.250

84.550.600

14.888.650

136.341.500

128.308.000

8.033.500

124.184.600

115.141.300

9.043.300

98.121.000

85.767.750

12.353.250

141.951.750

127.077.550

14.874.200

136.897.400

131.850.750

5.046.650

86.779.000

70.775.750

16.003.250

Asset

199.895.000

197.146.000

2.749.000

Penyediaan Jasa Sumber Daya Air

45.000.000

20.231.083

24.768.917

127.995.000

85.142.000

42.853.000

Penyimpanan

dan

Pendistribusian

Barang milik daerah 8.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemanfataan Barang Milik Daerh di Lingkungan Pemprov Kalbar

9.

Pemeliharaan dan Pengembangan SIMBADA

10.

Bimtek penatausahaan Inventarisasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Prov Kalbar

11.

Fasilitasi

Penyusunan

Status

Pengguna

Lingkungan

Penetapan Barang

di

Pemerintah

Provinsi

Pemanfaatan

Barang

Kalbar 12.

Intensifikasi Milik

Daerah

di

Lingkungan

Pemerintah Prov Kalbar 13.

Bimtek

Penggunaan

Aplikasi

SIMBADA di Lingkungan Pemerintah Prov Kalbar Program Pemeliharaan Asset Daerah 1.

Rehabilitasi

Gedung

Pemerintah Provinsi Kalbar 2.

dan Listrik Asset Daerah 3.

Penyusunan

Peraturan

Gubernur

tentang Tata Cara Penghapusan dan Penjualan

Kendaraan

Dinas

Operasional pada Pemerintah Prov Kalbar

96

LAKIP BPKAD 2013

BAB IV PENUTUP Sebagai bagian penutup dari LAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun Anggaran 2012, sebagian besar target capaian sasaran sudah berhasil memenuhi target bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. A. Kesimpulan 1. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014 berhasil ditetapkan sebelum akhir tahun 2013 yaitu pada tanggal 24 Desember 2011. Dengan lebih awal penetapan APBD TA 2013, maka kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah dapat dilaksanakan mulai dari awal tahun Anggaran. 2. Untuk penentuan hasil Opini BPK mengenai Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Barat masih menunggu hasil untuk Tahun Anggaran 2013 ini, diperkirakan opini BPK akan terbit pada bulan Juni atau Juli 2014 atas pemeriksaan Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2013. Dengan opini untuk kinerja TA 2012, mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan.

97

LAKIP BPKAD 2013 3. Pengadaan, perubahan status hukum hingga pengamanan Asset Milik Daerah, telah berhasil mencapai target sasaran yang ditetapkan dilihat dari Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat yang telah ditetapkan

B. Saran Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karenanya, kami telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai upaya pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat secara umum dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah secara khususnya, yaitu sebagai berikut : 1. memberi kesempatan kepada PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk

mengembangkan

kemampuan

dan

keterampilan

yang

dimiliki

dengan

mengikutsertakan mereka untuk mengikuti pendidikan (formal maupun informal), pelatihan (teknis, fungsional maupun struktural), bimbingan teknis, workshop, seminar dan lain sebagainya sesuai dengan bidang tugas masing-masing. 2. Melakukan rekonsiliasi data aset secara berkala agar tidak ada lagi perbedaan antara data asset laporan keuangan dengan data asset laporan barang. 3. Mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti pelatihan/bimbingan teknis penyusunan APBD berbasis kinerja agar setiap penyusun anggaran dapat menyusun anggaran dengan komposisi yang berimbang. 4. Segera menjalankan program aplikasi pengelolaan keuangan (mulai dari proses penganggaran

hingga

akuntansi

pelaporan)

termasuk

menyiapkan

anggaran

pemeliharaan serta SDM yang memadai yang mampu menjalankan sistem aplikasi tersebut.

98

LAKIP BPKAD 2013 5. Menyempurnakan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi agar tercipta keseragaman dalam penyusunan akuntansi pelaporan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 6. Menyurati lebih dini seluruh SKPD agar menyampaikan usulan calon Bendahara dari masing-masing SKPD untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan Gubernur tentang penunjukkan Bendahara SKPD. 7. Menyusun Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

guna

memaksimalkan

TAPD

Kabupaten/Kota dalam mengasistensi RKA Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 8. Melaksanakan kegiatan pembinaan evaluasi dan monitoring ke unit kerja Propinsi yang letaknya di Kabupaten / Kota untuk mengetahui berbagai masalah dalam penanganan / pengelolaan barang / aset daerah. 9. Pengembangan dan peningkatan kemampuan aparatur pelaksana pengelola barang / asset daerah melalui Diklat / kursus / Bimtek baik di tingkat nasional maupun lokal. 10. Memberikan

peringatan

dan

teguran

kepada

Unit-Unit

kerja

yang

terlambat

menyampaikan data baik data RKBU maupun laporan pengadaan dan mutasi barang dan lain-lain yang berhubungan dengan pengelolaan barang daerah. 11. Dalam pengumpulan data Harga Barang (HSU) mengadakan koordinasi dengan Instansi terkait seperti BPS, Dinas PU, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Kesehatan. 12. Mengumpulkan data-data bukti kepemilikan tanah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 13. Mengusulkan tambahan dana untuk pembiayaan yang mendukung pelaksanaan pengelolaan barang daerah.

99

LAKIP BPKAD 2013 14. Melakukan koordinasi dengan SKPD yang terkait dalam perumusan Naskah Surat Keputusan Gubernur mengenai perubahan status hukum barang daerah.

100

LAKIP BPKAD 2013 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents