LAKIP Kab. Lamandau Tahun 2013 BAB I PENDAHULUAN

LAKIP Kab. Lamandau Tahun 2013

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan

atau

kegagalan

misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban

instansi

pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instasi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998

tentang

penyelenggaraan

Negara

yang

bersih

dan

bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya, sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

kepada

Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan

melalui

alat

pertanggungjawaban secara periodik

setiap akhir anggaran. Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

pokok

pelaksanaan

dan fungsi kebijakan

serta

pengelolaan

yang dipercayakan

sumber

kepada

daya

setiap

dan

Instansi

Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. BAB I PENDAHULUAN

1


LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Bertitik tolak dari RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2009 – 2013, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman Tahun 2013 dan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999

tentang

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah;

serta

memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan

Reformasi

Birokrasi

Nomor 29

Tahun

2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; penyusunan LAKIP Tahun 2013 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut

disajikan

RPJMD,

realisasi

berupa informasi mengenai pencapaian sasaran pencapaian

indikator

sasaran

disertai

dengan

penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian

indikator

sasaran,

dengan

demikian

LAKIP

Kabupaten

Lamandau menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Bupati kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai

peraturan

yang berlaku.

Realisasi

yang

dilaporkan

dalam

LAKIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2013 yaitu tahun kelima RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2009 – 2013.

1.2 GAMBARAN UMUM DAERAH A. KONDISI GEOGRAFIS Kabupaten Lamandau merupakan sebuah Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Barat yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah. Secara geografis Kabupaten Lamandau terletak pada 1°9 s/d 3°36 Lintang selatan dan 110°25 s/d 112°50 Bujur Timur dan secara administratif batas wilayah Kabupaten Lamandau sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN

2


1. Sebelah utara : Berbatasan dengan Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat dan Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan; Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat. 2. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat. 3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara. 4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat.

Ketinggian dari permukaan laut pada wilayah Kabupaten Lamandau berkisar antara 25 sampai dengan 500 meter yang menunjukkan bahwa Kabupaten Lamandau merupakan daerah pada kawasan yang relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya. Hal ini ditunjukan dengan adanya beberapa daerah perbukitan di wilayah Kabupaten Lamandau. Kabupaten ini terletak di daerah khatulistiwa sehingga termasuk beriklim tropis yang lembab dan panas dengan suhu rata – rata 27,480C. Kabupaten Lamandau memiliki luas wilayah 6.414 km2 yang dibagi menjadi 8 (delapan) kecamatan yaitu : - Kecamatan Bulik dengan luas wilayah

:

665,55 Km²

- Kecamatan Bulik Timur dengan luas wilayah

:

1.074,72 Km²

- Kecamatan Menthobi Raya dengan luas wilayah

:

86,85 Km²

- Kecamatan Sematu Jaya dengan luas wilayah

:

620,88 Km²

- Kecamatan Lamandau dengan luas wilayah

:

1.333,00 Km²

- Kecamatan Belantikan Raya dengan luas wilayah :

1.263,00 Km²

- Kecamatan Batang Kawa dengan luas wilayah

:

685,00 Km²

- Kecamatan Delang dengan luas wilayah

:

685,00 Km²

Berdasarkan kondisi lahan luas wilayah 6.414 Km2 terbagi dalam beberapa klasifikasi penggunaan lahan yang terdiri dari : - Pertanian tanaman pangan BAB I PENDAHULUAN

:

11.100 Ha 3


- Perkebunan

:

17.468 Ha

- Kehutanan

:

585.292 Ha

- Perumahan/Danau/Sungai/Rawa

:

23.900 Ha

- Hutan Tanaman Industri

:

3.640 Ha

B. KONDISI UMUM DAERAH 1. Berdasarkan Pembagian Administrasi Pemerintahan Kabupaten Lamandau yang semula terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan (Kecamatan Bulik, Kecamatan Lamandau, Kecamatan Delang), 3 (tiga) Kelurahan, dan 79 Desa, pada tahun 2005, 3 (tiga) Kecamatan tersebut dimekarkan menjadi 8 (delapan) Kecamatan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa. Selanjutnya pada tahun 2009, Dusun Batu Hambawang yang berada di Kecamatan Sematu Jaya berubah statusnya menjadi Desa definitif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa Batu Hambawang di Kecamatan Sematu Jaya. Saat ini jumlah desa yang berada di 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Lamandau hingga saat ini berjumlah 80 desa dan 3 kelurahan. Tabel 1.1 Jumlah dan Luas wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Desa NO 1

KECAMATAN

KELURAHAN/DESA

Bulik 1 2 3 4 5 6 7

BAB I PENDAHULUAN

Nanga Bulik Kujan Guci Batu Kotam Bumi Agung Sumber Mulya Bukit Indah

LUAS WILAYAH (Km²) 665,55 81,52 30,10 103,00 61,58 8,20 7,25 15,00

KETERANGAN Kec. Induk Kelurahan Desa Desa Desa Desa Desa Desa 4


NO

KECAMATAN

8 9 10 11 12 2

Arga Mulya Bunut Sungai Mentawa Beruta Tamiang

LUAS WILAYAH (Km²) 21,50 108,00 103,00 18,40 108,00

Tapin Bini Kawa Penopa Suja Sekoban Bakonsu Cuhai Karang Taba Tanjung Beringin Sungai Tuat

1.333,00 183,00 163,00 125,00 185,00 144,00 91,00 142,00 142,00 82,00 76,00

KELURAHAN/DESA

Lamandau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

685,00

3

Delang

4

Bulik Timur

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

78,00 111,00 43,00 35,00 95,00 36,00 36,00 60,00 101,00 90,00 1.074,72

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BAB I PENDAHULUAN

Kudangan Sepoyu Riam Tinggi Landau Kantu Nyalang Lopus Kubung Sekombulan Riam Penahan Penyombaan

Merambang Batu Tunggal Nanga Kemujan Sepondam Toka Nanga Koring Sungkup Nanga Palikodan Nuangan Pedongatan

112,00 105,00 101,00 98,00 107,00 104,00 111,00 105,00 103,00 108,00

KETERANGAN Desa Desa Desa Desa Desa Kec. Induk Kelurahan Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Kec. Induk Kelurahan Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Kec. Pemekaran Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa 5


NO

KECAMATAN

KELURAHAN/DESA 11 12

5

Menthobi Raya

620,88 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6

Purwareja Bina Bhakti Tri Tunggal Jangkar Prima Mekar Mulya Wonorejo Batu Hambawang

Belantikan Raya

25,40 6,50 8,00 14,00 9,95 8,00 15,00 1.263,00

Bayat Nanga Belantikan Sungai Buluh Belibi Karang Besi Benuatan Kahingai Nanga Matu Petarikan Sumber Cahaya Bintang Mengalih Tangga Batu

Batang Kawa

99,00 93,00 53,00 70,00 124,00 103,00 82,00 114,00 228,00 8,00 196,00 93,00 685,00

1 BAB I PENDAHULUAN

110,00 102,00 44,00 94,00 123,00 7,00 60,00 27,25 21,63 15,00 17,00 86,85

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8

Melata Nanuah Topalan Batu Ampar Lubuk Hiju Bukit Makmur Bukit Raya Modang Mas Mukti Manunggal Sumber Jaya Bukit Harum

Sematu Jaya 1 2 3 4 5 6 7

7

Suka Maju Bukit Jaya

LUAS WILAYAH (Km²) 8,00 12,72

Kinipan

54,00

KETERANGAN Desa Desa Kec. Pemekaran Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Kec. Pemekaran Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Kec. Pemekaran Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Kec. Pemekaran Desa 6


NO

KECAMATAN

KELURAHAN/DESA 2 3 4 5 6 7 8 9

Ginih Batu Tambun Benakitan Liku Mengkalang Karang Mas Kina Jemuat

JUMLAH

LUAS WILAYAH (Km²) 61,00 85,00 80,00 85,00 65,00 105,00 116,00 34,00

KETERANGAN Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa

6.414,00

2. Topografi Kondisi topografi Kabupaten Lamandau yaitu terdiri dari rawa dataran rendah, dataran tinggi dan perbukitan, yang juga dialiri oleh beberapa sungai besar maupun kecil yang masih menjadi urat nadi perekonomian di Lamandau. Permukaan wilayah Lamandau sebagian besar adalah berupa daratan yang relatif bergelombang dengan transisi antara 0 – 25%. Kondisi ini merupakan bentukan dari perbukitan lemah yang banyak dijumpai pada wilayah sebelah barat. Sedangkan cekungan dapat ditemukan pada daerah yang masih berupa rawa. Geologi permukaan tanah di kawasan Lamandau terdiri dari lapisan humus, jenis tanah latosol dan podsolik merah kuning yang tahan erosi namun memiliki tingkat resapan yang sangat kecil. Ketinggian wilayah bervariasi antara 25 – 500 meter dari permukaan laut. Wilayah Kabupaten Lamandau memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, khususnya potensi bahan tambang seperti bijih besi, emas, galena bauksit, serta jenis mineral ikutan lainnya seperti Zync, Pyrite, dan lain-lain. Dari total luas Lamandau sebesar 6.414.400 Ha tercatat 120.242 Ha yang telah dikelola oleh kuasa pertambangan. Kabupaten Lamandau termasuk daerah yang beriklim tropis Type A berdasarkan zone iklim, yaitu jumlah bulan basah lebih banyak dibandingkan dengan bulan kering. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni sampai bulan September, sedangkan musim hujan BAB I PENDAHULUAN

7


terjadi pada bulan Oktober sampai dengan Mei. Curah hujan berkisar antara 2.000 – 2.500 mm/tahun. Curah hujan tertinggi pada bulan Januari dan terendah pada bulan Agustus. Suhu udara antara 23º – 32ºC dengan suhu rata-rata 27,48ºC, dengan suhu maksimum berkisar antara 31º - 33ºC dan minimum antara 21,9º - 23,4ºC. Kelembaban udara berkisar antara 81% - 89%, yang berarti tergolong daerah yang memiliki udara yang cukup lembab. Kecepatan angin 0,4 – 0,7 knot.

C. PEMERINTAHAN 1. Aparat Pemerintah Jumlah aparatur pemerintah di lingkungan Kabupaten Lamandau untuk

mendukung

kegiatan

pemerintahan,

pembangunan

dan

pelayanan masyarakat pada tahun 2013 sejumlah 2.812 orang yang terdiri dari : a. Jumlah Aparatur Sipil Negara menurut klasifikasi golongan : 1) Golongan I

:

2) Golongan II

: 1.062 orang

3) Golongan III

: 1.386 orang

4) Golongan IV :

27 orang

337 orang

b. Jumlah Aparatur Sipil Negara menurut klasifikasi tingkat pendidikan : 1) SD

:

20 orang

2) SLTP

:

25 orang

3) SLTA

:

715 orang

4) D-1

:

38 orang

5) D-2

:

269 orang

6) D-3

:

360 orang

7) D-IV

:

23 orang

8) S-1

: 1.311 orang

9) S-2

:

50 orang

10) S-3

:

1 orang

BAB I PENDAHULUAN

8


2. Organisasi Perangkat Daerah Dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah dibentuk kelembagaan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kelembagaan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti

dengan

beberapa

Peraturan

Daerah

Kabupaten

Lamandau, antara lain: a. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja

Sekretariat

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

Kabupaten Lamandau, b. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata KerjaRumah sakit Umum Daerah Lamandau; c.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau;

d. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan; e. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau, f.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja

Inspektorat,

Bappeda,

Bakesbangpolinmas,

BKPP,

BPMDes, BLH, KPPT, Satpol PP.Kabupaten Lamandau; g. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP) dan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BPPPAKB) Kabupaten Lamandau;

BAB I PENDAHULUAN

9


h. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau, dan Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau; i.

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);

j.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau; maka terjadi perubahan nomenklatur pada beberapa SKPD, yaitu sebagai berikut: 1)

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau.

2)

Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau.

3)

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau.

4)

Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.

5)

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau.

6)

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau.

7)

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau.

8)

Dinas Kependudukan

dan

Pencatatan Sipil Kabupaten

Lamandau. 9)

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau.

10) Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau. 11) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau. 12) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lamandau. 13) Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau. 14) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau. 15) Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya. 16) Inspektorat Kabupaten Lamandau.

BAB I PENDAHULUAN

10


17) Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Lamandau. 18) Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Lamandau. 19) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau. 20) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau, 21) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamandau. 22) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau. 23) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau. 24) Badan

Penanggulangan

Bencana

Daerah

Kabupaten

Lamandau. 25) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lamandau. 26) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau. 27) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau. 28) Kantor

Perpustakaan

dan

Arsip

Daerah

Kabupaten

Lamandau. 29) Kecamatan Bulik. 30) Kecamatan Lamandau. 31) Kecamatan Delang. 32) Kecamatan Sematu Jaya. 33) Kecamatan Menthobi Raya. 34) Kecamatan Bulik Timur. 35) Kecamatan Belantikan Raya. 36) Kecamatan Batang Kawa.

D. PEREKONOMIAN Salah satu indikator kinerja pembangunan suatu daerah diukur melalui indikator-indikator makro ekonomi yang secara umum telah diakui dan diberlakukan. Pencapaian perekonomian suatu daerah merupakan BAB I PENDAHULUAN

11


gambaran dari prestasi pemerintahan daerah dalam memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada di daerah tersebut, serta upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang ada di daerah. Indikator pencapaian pembangunan ekonomi yang secara umum diakui adalah: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan tingkat inflasi. Sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lamandau tidak terlepas dari potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Lamandau yaitu Pertanian (sub sektor Tanaman Bahan Makanan, Peternakan, Perikanan, Kehutanan dan Perkebunan), dan Pertambangan.

1. Potensi Unggulan Daerah Pada umumnya potensi unggulan Kabupaten Lamandau adalah dari jenis komoditas Sektor Pertanian (sub sektor Kehutanan dan Perkebunan) dan Sektor Pertambangan. Hal ini terutama didukung oleh 3 (tiga) faktor utama yaitu dukungan pasar ekspor, dukungan sumber daya manusia dan keterlibatan masyarakat. Komoditas ekspor daerah ini dihasilkan oleh sub sektor Kehutanan dan Perkebunan serta Sektor Pertambangan. Tingkat kesuburan lahan di Kabupaten Lamandau yang berada antara kelas II sampai dengan kelas III, sangat memungkinkan untuk dikembangkan dan ditingkatkannya kegiatan Sektor Pertanian terutama Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan dan Sub Sektor Tanaman Perkebunan. Tahun 2013, Pertanian Tanaman Pangan mengalami peningkatan hasil produksi, tetapi masih tetap diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat. Selama 4 (empat) tahun terakhir mengalami kenaikan signifikan atau surplus dan mampu berswasembada beras. Pada tahun 2013, produksi beras Kabupaten Lamandau sebanyak 15.599,51 ton sedangkan kebutuhan beras konsumsi sebanyak 8.534,16 ton, sehingga mengalami surplus sebesar 7.065,35 ton.

BAB I PENDAHULUAN

12


Sedangkan sub sektor Kehutanan terus mengalami penurunan pertumbuhan dibanding tahun-tahun sebelumnya sebagai efek dari makin berkurangnya areal hutan produktif dan bertambahnya areal perkebunan. Secara spesifik potensi unggulan yang dimiliki Kabupaten Lamandau saat ini adalah Karet dan Sawit. Selain dari sub sektor Kehutanan dan Perkebunan, Kabupaten Lamandau juga memiliki potensi dari sektor lain yakni pertambangan yang turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Perkembangan Ekonomi Makro Perekonomian di Kabupaten Lamandau hingga tahun 2012 secara umum bergerak ke arah yang lebih baik, ditandai dengan meningkatnya

beberapa

indikator

makro

ekonomi

antara

lain

pertumbuhan Produk Domestik Regional Brutto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan laju inflasi. a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkembangan PDRB Kabupaten Lamandau dari tahun 2008-2012 mengalami peningkatan. Berdasarkan harga berlaku yaitu sebesar Rp. 868,47 milyar pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp. 1,39 trilyun pada tahun 2012, atau selama kurun waktu lima tahun terjadi peningkatan sebesar Rp. 527.63 milyar. Sedangkan berdasarkan harga konstan yaitu dari Rp. 526,27 milyar di tahun 2008, meningkat menjadi Rp. 672,59 milyar di tahun 2012, atau selama kurun waktu lima tahun terjadi peningkatan sebesar Rp. 146,32 milyar. Tabel 1.2 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga (ADH) Berlaku Tahun 2008-2012 No. 1. 2. 3. 4.

Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih

BAB I PENDAHULUAN

PDRB ADH Berlaku (jutaan rupiah) 2012

2008 587.365,73

2009 635.100,30

2010 735.995,45

2011 838.512,59

947.663,84

15.401,63

10.056,53

13.197,25

16.092,83

19.311,98

6.142,28

6.959,18

7.490,87

8.130,07

9.126,09

698,07

933,12

1.342,69

1.545,17

1.752,84

13


5.

Bangunan

1.733,22

2.239,87

2.773,15

3.293,12

3.752,14

6.

Perdagangan, Hotel & Restoran

135.239,40

149.254,88

165.415,93

181.340,20

206.157,56

7.

Pengangkutan dan Komunikasi

32.587,80

35.883,75

38.178,26

42.121,15

47.219,89

8.

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

18.928,44

21.723,22

26.290,22

30.736,95

36.664,66

9.

Jasa-jasa

70.370,97

78.419,72

92.241,49

110.366,94

124.445,18

868.467,54 940.570,57 1.082.925,31 1.232.139,02 JUMLAH Sumber: Buku Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kab. Lamandau 2012

1.396.094,19

Tabel 1.3 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga (ADH) Konstan Tahun 2008-2012 No. Lapangan Usaha 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

PDRB ADH Konstan (jutaan rupiah) 2010

359.769,46

376.295,12

396.808,61

424.657,14

9.284,33

5.949,38

7.042,06

7.529,49

8.369,54

Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih

3.965,90

4.355,19

4.521,66

4.806,35

5.170,50

442,72

560,32

748,16

794,11

842,85

Bangunan

1.263,74

1.542,08

1.890,32

2.099,27

2.260,16


85.664,96

90.031,91

97.947,17

105.230,57

109.762,92


21.509,36

22.927,41

23.972,86

25.129,68

26.525,82


12.975,38

14.223,94

16.394,31

18.639,69

21.291,71

Jasa-jasa

54.503,11

57.139,40

61.934,20

68.246,17

73.715,74

526.267,33

556.499,09

590.745,86

629.283,94

672.596,38

Pertanian Pertambangan & Penggalian

JUMLAH

2008

2012

2009

336.657,83

2011

Sumber: Buku Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kab. Lamandau 2012

b. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan

ekonomi

merupakan

salah

satu

indikator

perkembangan aktivitas perekonomian dimana barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat bertambah dan tingkat pendapatan masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat berupa tenaga kerja, teknologi dan sebagainya, sedangkan faktor eksternal dapat berupa investasi dari luar daerah dan ekspor keluar daerah.

BAB I PENDAHULUAN

14


Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamandau menunjukkan angka yang fluktuatif namun selalu positif. Pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi sebesar 6,04%, sedikit lebih rendah pada tahun 2009 yaitu 5,71% yang diperkirakan akibat pengaruh dari krisis finansial global yang terutama berpengaruh cukup signifikan pada Sub Sektor Pertambangan di Kabupaten

Lamandau.

Namun

pertumbuhan

ekonomi

Kabupaten

Lamandau terus meningkat pada tahun 2010 sebesar 6,17%, terus melaju di tahun 2011 dan tahun 2012 yaitu masing-masing 6,52% dan 6,88%, atau dengan kata lain selama kurun waktu lima tahun terjadi pertumbuhan ekonomi melaju sebesar 0,84%. Hal ini berarti adanya indikator bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamandau secara umum meningkat dari tahun sebelumnya. Tabel 1.4 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Per Sektor Lapangan Usaha Tahun 2008-2012 No.

Lapangan Usaha

2008

Pertumbuhan Ekonomi (%) 2009 2010 2011

2012

PRIMER

4,05

5,71

4,82

5,48

7,10

1.

Pertanian

2,15

6,87

4,59

5,45

7,02

2.

Pertambangan & Penggalian

216,86

(35,92)

18,37

6,92

11,16

SEKUNDER

6,52

13,84

10,88

7,54

7,45

3.

Industri Pengolahan

5,73

9,82

3,82

6,30

7,58

4.

Listrik, Gas dan Air Bersih

6,98

26,56

33,52

6,14

6,14

5.

Bangunan/Konstruksi

8,91

22,02

22,58

11,05

7,66

TERSIER

10,20

5,54

8,64

8,49

6,47

6.


10,27

5,10

8,79

7,44

4,31

7.


12,18

6,59

4,56

4,83

5,56

8.


4,27

9,62

15,26

13,70

14,23

9.

Jasa-jasa

10,83

4,84

8,39

10,19

8,01

6,04

5,74

6,15

6,52

6,88

Total Laju PDRB

Sumber: Buku Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kab. Lamandau 2012/2013

BAB I PENDAHULUAN

15


Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012 7

6.88

6.8 6.6

6.52

6.4 6.2

6.15

6.04

6 5.8

LPE 5.74

5.6 5.4 5.2 5 2008

2009

2010

2011

2012

Sumber: Buku Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kab. Lamandau 2012/2013

c. Pendapatan Perkapita Pendapatan perkapita adalah besaran pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Indikator ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan daerah dengan kata lain semakin tinggi/besar pendapatan perkapitanya maka semakin makmur daerah tersebut. Tabel 1.5 PDRB Perkapita Kab. Lamandau Tahun 2008-2012 PDRB Perkapita

Penduduk Pertengahan Tahun

Harga Berlaku (Rp.)

Pertumbuhan

2008

58.706

2009

Tahun

Pertumbuhan

(%)

Harga Konstan (Rp.)

14.793.505,72

5,97

8.964.455,49

2,31

61.442

15.308.267,31

3,48

9.054.163,98

1,00

2010

63.199

17.135.165,38

11,93

9.345.428,31

3,22

2011

65.167

18.907.407,46

10,34

9.656.481,58

3,31

2012

65.616

21.276.734,14

12,53

10.250.493,48

6,15

(%)


BAB I PENDAHULUAN

16


Gambar 1.2 Diagram PDRB Perkapita Kab. Lamandau Tahun 2008-2012 25

21.28

20 15 10

14.79 8.96

15.31 9.06

17.14

9.35

18.91 PDRB Perkapita ADHB PDRB Perkapita ADHK 10.25

9.66

5 0 2008

2009

2010

2011

2012


Dengan tingkat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamandau tahun 2012 yang mencapai 6,88 persen, ternyata terlihat bahwa PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku dan konstan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya pertumbuhan positif. PDRB Perkapita yang meningkat dari tahun ke tahun memberikan gambaran bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan cukup berhasil dan mampu menghasilkan kemajuan perekonomian Kabupaten Lamandau. d. Angka Kemiskinan Proses pembangunan yang dinilai cukup berhasil dan mampu menghasilkan kemajuan perekonomian Kabupaten Lamandau tentunya memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Indikasi peningkatan kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari menurunnya angka kemiskinan Kabupaten Lamandau. Penduduk miskin di Kabupaten Lamandau selama tahun 2008 – 2012 mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yaitu sebesar 4.630 jiwa pada tahun 2008, turun menjadi 3.100 jiwa di tahun 2012, atau terjadi penurunan sebesar 1.530 jiwa dalam kurun waktu lima tahun, dengan tingkat kemiskinan yang juga mengalami tren penurunan yaitu tahun 2008 sebesar 6,97% turun menjadi 4,66% di tahun 2012, atau selama jangka waktu lima tahun tingkat kemiskinan Kabupaten Lamandau turun sebesar 2,31%.

BAB I PENDAHULUAN

17


Tabel 1.6 Jumlah Penduduk Miskin & Tingkat Kemiskinan Kab.Lamandau Tahun 2008-2012 No.

Tingkat Kemiskinan (%) 6,97 5,57 5,35 5,18 4,66

Penduduk Miskin

Tahun

(Jiwa) 4.630 3.790 3.665 3.344 3.100

1. 2008 2. 2009 3. 2010 4. 2011 5. 2012 Sumber: BPS Lamandau

Gambar 1.3 Diagram Jumlah Penduduk Miskin Kab. Lamandau Tahun 2008-2012

6,000

4,630 3,790

3,665

4,000

3,344

3,100

2,000 2008

2009

2010

2011

2012

Sumber: BPS Lamandau Gambar 1.4 Grafik Tingkat Kemiskinan Kab.Lamandau Tahun 2008 – 2012 Tingkat Kemiskinan (%)

6.97 5.57

2008

2009

5.35

2010

5.18

2011

4.66

2012

Sumber: BPS Lamandau

BAB I PENDAHULUAN

18


e. Tingkat Pengangguran Terbuka Salah satu indikator makro ekonomi adalah Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT)

yang

menunjukkan

tingkat

keberhasilan

program

ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. TPT diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Angka TPT Kabupaten Lamandau dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2012, TPT sebesar 0,89% jauh mengalami penurunan bila dibandingkan dengan TPT tahun 2008 sebesar 5,41% atau terjadi pengurangan sebesar 4,52%. Artinya pembangunan perekonomian di Kabupaten Lamandau dinilai berhasil, hal ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, terutama terkait dengan kebijakan pemerintah misalnya dalam kemudahan pengurusan perijinan usaha. Tabel 1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab.Lamandau Tahun 2008-2012 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 5,41 1. 2008 4,86 2. 2009 2,95 3. 2010 4. 2011 2,53 5. 2012 0,89 Sumber: BPS Lamandau No.

BAB I PENDAHULUAN

Tahun

19

LAKIP Kab. Lamandau Tahun 2013 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents