LAKIP BBPSEKP Tahun 2013

LAKIP BBPSEKP Tahun 2013

BALAI BESAR PENELITIAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTRIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2014

TIM PENYUSUN : Indra Sakti, SE,MM Dr. Armen Zulham Retno Widihastuti, M.Kesos Retno Erlina Rahmawati, S.Si Titin Hasanah, A.Md Giri Rohmad Barokah, S.Pi Tengku Ardiansyah, A.Md Rizki Herdiansyah

BALAI BESAR PENELITIAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTRIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2014

KATA PENGANTAR

P

uji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmatNya penyusunan ”Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP) Tahun 2013” dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban BBPSEKP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitannya dengan terselenggaranya good governance. Laporan Akuntabilitas Kinerja BBPSEKP Tahun 2013 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai, baik makro maupun mikro serta langkahlangkah pelaksanaan kebijakan dan program penelitian sosial ekonomi kelautan dan perikanan. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil – hasil penelitian sosial ekonomi kelautan dan perikanan. Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran, program dan kegiatan penelitian sosial ekonomi kelautan dan perikanan dapat mencapai kemajuan yang cukup besar. Hal ini menjadi modal dasar untuk lebih memperbanyak kegiatan-kegiatan penelitian secara inovatif di masa yang akan datang, sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun dan diterbitkan. Jakarta, Pebruari 2014 Kepala Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Indra Sakti, SE, MM

i

DAFTAR ISI Hal

I.

II.

III.

Tim Penyusun Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Ikhtisar Eksekutif

i ii iv vi vii

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Tugas dan Fungsi BBPSEKP 1.3. Struktur Organisasi BBPSEKP 1.4. Keragaan SDM BBPSEKP (Kekuatan SDM) 1.5 Sistematika LAKIP

1 2 2 3 6

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis BBPSEKP 2010-2014 2.2. Sasaran Strategis dan Rencana Kerja Tahunan BBPSEKP TA 2013 2.3. Penetapan Kinerja BBPSEKP Tahun 2013/Perjanjian Kerja

7 8 13

AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pengukuran/Pengelolaan Kinerja (Sistematika Pengukuran) IKU BBPSEKP 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPSEKP Tahun 2013 3.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja: 3.3.1. SS 1. Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan IKU 1. Nilai Tukar Nelayan IKU 2. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan IKU 3. Rata-rata Pendapatan Pengolah & Pemasar (KK/bulan) IKU 4. Rata-rata Pendapatan Petambak Garam (KK/bulan) IKU 5. Pertumbuhan PDB Perikanan 3.3.2. SS 2. Meningkatnya pemanfaatan hasil Penelitian Sosek KP oleh Masyarakat KP IKU 6. Jumlah jejaring dan kemitraan BBPSEKP IKU 7. Jumlah hasil Penelitian Sosek KP yang diadopsi oleh masyarakat KP IKU 8. Jumlah Pengguna hasil Penelitian Sosek KP (Kelompok) 3.3.3. SS 3. Tersedianya Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Implementatif IKU 9. Presentase jumlah usulan rekomendasi kebijakan BBPSEKP yang dijadikan bahan kebijakan terhadap total hasil kajian IKU 10.

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sosek KP

15 17 20 21 21 30 31 32 36 39 40 39 41 42 42 43

ii

IKU 11. 3.3.4.

SS 4.

3.2.5.

SS 5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

3.2.10. IV.

IV.

SS 6.

SS 7.

SS 8.

SS 9.

SS 10.

PENUTUP 4.1. Kesimpulan 4.2. Saran LAMPIRAN

Persepsi masyarakat KP terhadap kebijakan yang diterbitkan KKP (dalam skala likert 1-5) Tersedianya jumlah data dan informasi ilmiah Sosek KP IKU 12. Jumlah data dan informasi ilmiah Sosek KP IKU 13. Jumlah karya tulis ilmiah Sosek KP IKU 14. Jumlah Publikasi Sosial Ekonomi di Lingkup BBPSEKP IKU 15. Frekuensi pertemuaan ilmiah sosial ekonomi KP Terselenggaranya modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan yang optimal dan bermutu IKU 16. Jumlah Model Penerapan Kelembagaan KP yang Inovatif Terselenggaranya pengendalian Penelitian Sosek KP IKU 17. Prosentase penelitian sosial ekonomi KP mendukung program strategis Tersedianya SDM BBPSEKP yang kompeten dan profesional IKU 18. Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III IKU 19. Jumlah Profesor Riset IKU 20. Jumlah Peneliti S3 di BBPSEKP IKU 21. Proporsi jumlah pegawai fungsional Balitbang KP dibandingkan dengan total pegawai Balitbang KP Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses lingkup BBPSEKP IKU 22. Service Level Agreement IKU 23. Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5) Terwujudnya good governance & clean government lingkup BBPSEKP IKU 24. Jumlah rekomendasi aparat pengawas eksternal internal pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi lingkup BBPSEKP IKU 25. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BBPSEKP IKU 26. Nilai Inisiatif Anti Korupsi BBPSEKP IKU 27. Nilai Integritas BBPSEKP IKU 28. Nilai Penerapan RB BBPSEKP Terkelolanya anggaran secara optimal lingkup BBPSEKP IKU 29. Persentase penyerapan DIPA Balitbang KP

43 45 46 46 47 47 48 48 49 49 49 49 50 50 51 51 51 52

53 54 56 57 57 58 58 59 62

iii

DAFTAR TABEL Hal 1

Rencana Strategis BBPSEKP

9

2

Rencana KerjaTahunan BBPSEKP

11

3

Penetapan Kinerja BBPSEKP Tahun 2013

13

4

Capaian IKU BBPSEKP Tahun 2013

17

5

Perubahan NTN dan Indeks Penyusunan NTN

22

6

Perkembangan NTN dari bulan Januari s.d Desember Tahun 2013

22

7

Perbandingan data NTN tahun 2013 terhadap realisasi tahun 2012 dan target 2014

23

8

Dinamika harga rata-rata ikan pada tingkat produsen 2013

24

9

Pengeluaran rata-rata menurut struktur biaya pada nelayan pelagis

27

10

Rata-rata nilai tukar nelayan pelagis besar, 2013

29

11

Capaian NTPi Tahun 2013

30

12

Nilai NTN/NTPi tahun 2012 – 2014

31

13

Pendapatan Rata-rata Pendapatan Pengolah & Pemasar (KK/Bulan) per Provinsi

32

14

Rata-rata pendapatan petambak garam (KK/bulan)

33

15

Pertumbuhan PDB Perikanan

36

16

Pencapaian IKU Ditjen P2HP, 2009-2013 (RpMiliar)

37

17

Pencapaian IKU-6 BBPSEKP, 2012-2013

39

18


40

19

Capaian hasil Penelitian BBPSEKP yang diadopsi oleh masyarakat kelautan dan perikanan

41

20


41

21

Capaian jumlah pengguna hasil penelitiansosek KP

42

22


42

23

Penilaian responden terhadap POKLAHSAR,PUGAR, PUMP Perikanan Tangkap, PUMP Perikanan Budidaya, Program Kapal Inka Mina KKP

45

iv

24

Pencapaian IKU-12 BBPSEKP KP, 2012-2013

46

25


46

26


47

27

Capaian IKU-15 Frekuensi Pertemuan Ilmiah Sosek 2013

47

28

Capaian IKU-16 BBPSEKP, 2012-2013

48

29

IKU Service Level Agreement

51

30

IKU Presepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi

52

31

Capaian IKU Tingkat Kualitas Akuntabilitas Kinerja KP

54

32

Capaian IKU-26 Nilai Inisatif Anti Korupsi

55

33

Capaian Nilai Integritas BBPSEKP

57

34

Capaian IKU Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi KKP

57

35

Capaian Presentase Penyerapan DIPA BBPSEKP

58

36

Alokasi dan Realisasi Anggaran Unit Kerja Eselon 2 BBPSEKP tahun 2013

58

iv

DAFTAR GAMBAR Hal 1

Struktur Organisasi BBPSEKP

3

2

Total Pegawai BBPSEKP

4

3

Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Golongan

4

4

Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Jabatan

4

5

Jumlah Pegawai PNS Berdasar Tingkat Pendidikan

5

6

Jumlah Pegawai Berdasar Usia

5

7

Peta Strategi BBPSEKP Tahun 2013

8

8

Peta Strategis BBPSEKP TA 2013

21

9

Perkembangan Produktivitas Bulanan Nelayan Pelagis Besar (Kg/ Kapal/ Trip), 2013

24

10

Dinamika Bulanan Indeks yang diterima Nelayan Pelagis Besar, 2013

25

11

Dinamika Bulanan Indeks yang Dibayar Nelayan Pelagis Besar, 2013

25

12

Dinamika Bulanan Proporsi Pengeluaran Nelayan Pelagis Besar, 2013

26

13

Dinamika Bulanan Proporsi Pengeluaran Berdasarkan Struktur Biaya pada Nelayan Pelagis Besar , 2013

26

14

Proporsi Pengeluaran Berdasarkan Struktur Biaya Menurut Lokasi pada Nelayan Pelagis Besar, 2013

27

15

Dinamika Nilai Tukar Bulanan pada Nelayan Pelagis Besar, 2013

28

16

Dinamika Nilai Tukar Bulanan Menurut Lokasi pada Nelayan Pelagis Besar, 2013

29

17

Prof. Dr. Ir. Zahri Nasution, M.Si pada Pengukuhan Prof. Riset BBPSEKP TA.2013

50

18

Hasil Evaluasi Kinerja Balitbang KP 2010 - 2013

55

vi

IKHTISAR EKSEKUTIF

B

alai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP) merupakan salah satu unit Es.2 yang memiliki fungsi untuk perencanaan dan perumusan bahan kebijakan teknis dan penyerasian program serta kegiatan penelitian strategis sosial ekonomi kelautan dan perikanan; pembinaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program serta kegiatan penelitian strategis social ekonomi kelautan dan perikanan; pelayanan jasa dan kerjasama penelitian strategis sosial ekonomi kelautan dan perikanan; pelaksanaan diseminasi, komunikasi, dokumentasi dan hasil penelitian; pembinaan dan pengembangan sumberdaya penelitian, dan pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga dan tata usaha. Untuk itu program IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) kelautan dan perikanan didasarkan pada tujuan, sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Strategi (Renstra) Balitbang KP tahun 2010-2014, rencana kerja pemerintah, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja tahunan secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan. Tujuan dan sasaran BBPSEKP merupakan tujuan dan sasaran yang menghasilkan output startegis telah tercapai. Hal ini ditunjukan dengan pencapaian output strategis sebagai berikut : Model Penerapan dari target 4 buah, telah mencapai 15 buah (375%); Rekomendasi, dengan target 26 rekomendasi telah tercapai 32 rekomendasi (123,08%); Data dan Informasi, dengan target 11 buah, telah tercapai 14 buah (127.3%); Karya Tulis Ilmiah, dengan target 25 buah, telah tercapai 33 buah (132%). Program dan kegiatan penelitian BBPSEKP tahun 2013 menggunakan dana sebesar Rp 19.297.981.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.626.707.117 atau 96.52%. Meskipun capaian kinerja BBPSEKP pada tahun 2013 rata-rata telah melebihi target yang telah ditetapkan, namun masih diperlukan peningkatan kegiatan pada kegiatan litbang sosek, khususnya untuk capaian IKU terkait jejaring dan kerjasama dengan isntansi lain.

vii

I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Industrialisasi Kelautan dan Perikanan merupakan suatu konsep untuk mendorong percepatan dan perluasan pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan tersebut dilakukan dengan memberdayakan komoditas kelautan dan perikanan dari sektpr hulu ke hilir, (KKP,2012). Berkaitan dengan keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan, aspek sosial budaya merupakan aspek penting yang harus diperhatikan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Granoveter, 1992, bahwa tindakan ekonomi melekat secara nyata dan terus menerus dalam suatu hubungan sosial. Salah satu proposisi dalam hal tersebut adalah tindakan ekonomi berupa aktivitas industrialisasi terbentuk karena bekerjanya kekuatan faktor sosial secara terus menerus. Demikian halnya dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP), telah menetapkan mandatnya pada salah satu Satuan Kerja(Satker) untuk berkontribusi industrialisasi melalui penanganan aspek sosial ekonomi kelautan dan perikanan. Sesuai pada PER.28/MEN/2011 tanggal 26 September 2011, bahwa Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi

Kelautan

dan

Perikanan

(BBPSEKP)

merupakan

struktur

organisasi

dibawah

dan

bertanggungjawawb langsung kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. BBPSEKP memiliki tugas melaksanakan penelitian strategis sosial ekonomi kelautan dan perikanan meliputi sosial ekonomi pengelolaan sumber daya, pengembangn usaha dan perdagangan internasional, sosial budaya, pengembangan usaha dan perdaganan internasional, sosial budaya, dinamika pembangunan dan implementasi kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan. Sebagai bentuk tanggungjawab sebagai instansi atas pelaksanaan kegiatan, BBPSEKP telah menyusun laporan kinerja instansi yang disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, bahwa laporan tersebut dibuat setiap tahun dan disampaikan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balitbang KP. Hal tersebut menunjukan adanya perwujudan tanggung jawab instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi yang dilaporkan pada akhir tahun. LAKIP BBPSEKP merupakan media evaluasi pencapaian BBPSEKP berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan sebelumnya. Berkaitan dengan IKU tersebut, pada tahun 2013 menjadi tahun permulaan adanya penyempurnaan pada IKU yang mengacu pada Balanced Scorecard (BSC) dan ditetapkan pada Penetapan Kinerja (Tapja) 2013. Pada IKU tersebut terlihat jelas, kontribusi dari masingmasing level pada tujuan pembangunan KP yaitu kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. LAKIP BBPSEKP menjadi media pengukuran dan penilaian capaian kinerja pelaksanaan kegiatan BBPSEKP tahun 2013. Dasar hukum LAKIP BBPSEKP meliputi : 1.

Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

2.

Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). BBPSEKP 2013 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

1

3.

Keputusan Menteri Negara PAN dan RB Nomor: KEP-135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

4.

Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

5.

Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP.

6.

Keputusan Menteri Negara PAN dan RB Nomor: 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP.

7.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

8.

Surat Edaran Kementerian PAN dan RB Nomor: 14 Tahun 2013 tentang Penyampaian LAKIP 2013 dan Dokumen PK 2014.

1.2. Tugas dan Fungsi BBPSEKP BBPSEKP dibentuk pada tahun 2011 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Republik Indonesia Nomor 28/MEN/2011 tanggal 26 September 2011. Sesuai dengan Permen 28/MEN/2011 tersebut, BBPSEKP memiliki tugas utama dalam melaksanakan penelitian strategis sosial ekonomi kelautan dan perikanan meliputi sosial ekonomi pengelolaan sumber daya, pengembangan usaha dan perdagangan internasional, sosial budaya, dinamika pembangunan dan implementasi kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan. Merujuk pada hal tersebut, pada tahun 2013, BBPSEKP telah melaksanakan sejumlah 13 kegiatan penelitian serta penelitian aksi pada 15 lokasi yang didukung oleh kegiatan manajerial baik pada Bagian Tata Usaha, Bidang Pelayanan Teknis, serta Bidang Tata Operasional. Pada pelaksanaannya, BBPSEKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a.

Perencanaan dan perumusan bahan kebijakan teknis dan penyerasian program serta kegiatan penelitian strategis sosial ekonomi kelautan dan perikanan.

b.

Pembinaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program serta kegiatan penelitian strategis social ekonomi kelautan dan perikanan

c.

Pelayanan jasa dan kerjasama penelitian strategis sosial ekonomi kelautan dan perikanan.

d.

Pelaksanaan diseminasi, komunikasi, dokumentasi dan hasil penelitian.

e.

Pembinaan dan pengembangan sumberdaya penelitian, dan

f.

Pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga dan tata usaha.

1.3. Struktur Organisasi BBPSEKP Sesuai dengan tugas dan fungsinya, BBPSEKP memiliki susunan organsiasi sebagai berikut : a.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dalam melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga; BBPSEKP 2013 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2

b.

Bidang Tata Operasional bertugas dalam melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, pengumpulan data, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;

c.

Bidang Pelayanan Teknis yang bertugas dalam melaksanakan penyiapan kerjasama, pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, diseminasi, publikasi hasil penelitian sosial ekonomi kelautan dan perikanan, serta pengelolaan perpustakaan;

d.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penelitian sosial ekonomi kelautan dan perikanan meliputi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya, pengembangan sistem usaha sosial budaya, kelembagaan, pengembangan model kawasan ekonomi di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran produk, serta sumber daya laut, pesisir, dan pulaupulau kecil serta kegiatan lain yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sesuai Permen 28/MEN/2011, berikut adalah struktur organisasi BBPSEKP. Kepala Balai Besar

Kepala Bidang Pelayanan Teknis

Kasie. Kerjasama dan Pelayanan Riset

Penanggung Jawab Laboratorium Data

Kepala Bidang Tata Operasional

Kasie. Publikasi dan Dokumentasi

Kasie. Penyiapan Program dan Anggaran

Kasie. Monev dan Pelaporan

Kepala Bagian Tata Usaha

Kasubag Kepegawaian

Kasubag Keuangan dan Umum

Pengelola Perpustakaan

Kelompok Jabatan Fungsional Kelti Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan KP Gambar 1 Struktur Organisasi BBPSEKP Kelti Sosial dan Kelembagaan KP Kelti Sistem Usaha dan Pemasaran KP Kelti Perdagangan dan Isu Internasional KP

1.4. Keragaan SDM Balitbang KP (Kekuatan SDM) Tugas dan fungsi BBPSEKP didukung oleh pegawai yang berjumlah 95 orang dengan rincian Dukungan sumber daya manusia pada program/kegiatan penelitian dan pengembangan IPTEK kelautan dan perikanan sesuai dengan golongan terlihat pada grafik 2.1 berikut : Pegawai BBPSEKP terdiri dari PNS 70 (tujuh puluh) orang dan tenaga kontrak sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri dari satpam 4 (empat)orang, Pramubakti 7 (tujuh) orang, sopir 5 (lima) orang dan staff tenaga kontrak 9 (sembilan) orang.

BBPSEKP 2013 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

3

25, 26%

PNS TENAGA KONTRAK

70, 74%

Gambar 2. Total Pegawai BBPSEKP

Komposisi PNS 70 (tujuh puluh) orang tersebut terdiri dari Golongan IV berjumlah 13 (tiga belas) orang, Golongan III berjumlah 50 (lima puluh) orang, dan Golongan II berjumlah 7 (tujuh) orang. Dilihat pada Grafik 1.2, maka komposisi PNS pegawai Balitbang KP terbanyak pada Golongan III, dengan presentase 71,4%, sebagai berikut :

10 %

18.6% Golongan IV Golongan III

71.4%

Golongan II

Gambar 3 Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Golongan

Jumlah pegawai BBPSEKP berdasarkan jabatan struktural dan fungsional. Pegawai BBPSEKP yang berstatus sebagai PNS sebanyak 70 (tujuh puluh) orang tersebut berdasarkan jabatan struktural terdiri dari Jabatan Eselon II sejumlah 1 (satu) orang, Eselon III sejumlah 3 (tiga) orang, Eselon IV sejumlah 6 (enam) orang. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan jabatan fungsional yaitu 42 orang. Jumlah tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

1 3 21

6

Eselon II Eselon III Eselon IV 42

Fungsional Pelaksana

Gambar 4. Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Jabatan


4

Dari grafik diatas menunjukan bahwa jumlah pegawai terlihat lebih besar dari jumlah sebenarnya yaitu 73 orang. Hal ini disebabkan oleh adanya pegawai yang memiliki jabatan pada tingkat struktural dan fungsional, meskipun secara penugasan hanya memiliki salah satu dari jabatan tersebut. Pegawai tersebut adalah pada tataran pejabat eselon III berjumlah 2 (dua) orang, dan eselon IV berjumlah 1 (satu) orang. Jumlah pegawai BBPSEKP yang berstatus PNS berdasarkan tingkat pendidikan meliputi S3 sejumlah 7 (tujuh) orang, S2 sejumlah 23 (dua puluh tiga)

orang, S1 sejumlah 32 (tiga puluh dua)orang, D3

sejumlah 4 (empat) orang, SLTA sejumlah 3 (tiga) orang, dan SLTP sejumlah 1 (satu) orang. Jumlah tersebut dapat ditunjukan dengan grafik sebagai berikut : 5.7% 4.3% 1.4%

10.0% S3 S2

32.9%

S1

45.7%

D3 SLTA SMP

Gambar 5. Jumlah Pegawai PNS Berdasar Tingkat

Grafik diatas menunjukan bahwa tingkat pendidikan sarjana S1 pada pegawai PNS BBPSEKP adalah memiliki presentase yang lebih besar yaitu sejumlah 45,7%. Jumlah pegawai BBPSEKP menurut usia meliputi usia ≤25 tahun sejumlah 4 (empat) orang, usia 26-35 tahun sejumlah 46 (empat puluh enam) orang, usia 36-45 tahun sejumlah 22 (dua puluh dua) orang, usia 46-49 tahun sejumlah 4 (empat) orang, usia diatas 50 tahun sejumlah 19 (sembilan belas orang. Jumlah tersebut dapat ditunjukan dengan gambar 6 sebagai berikut : 4, 4% 4, 4%

≤ 25 thn

19, 20%

26-35 thn 22, 23%

46, 49%

36-45 thn 46-49 thn > 50 thn

Gambar 6. Jumlah Pegawai Berdasar Usia Grafik diatas menunjukan bahwa pegawai BBPSEKP sebagian besar berada pada rentang usia antara 26-35 tahun. Hal ini menunjukan bahwa BBPSEKP didukung oleh pegawai yang tergolong produktif.


5

1.5. Sistematika LAKIP LAKIP ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja BBPSEKP pada tahun 2013, yaitu dengan melakukan analisis atas capaian kinerja (performance results) tahun 2013 terhadap rencana kinerja (performance plans) tahun 2013. Analisis tersebut memungkinkan teridentifikasikannya sejumlah kinerja (performance gap) sebagai umpan balik perbaikan kinerja di masa datang. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian LAKIP adalah sebagai berikut:  Bab I – Pendahuluan, menyajikan latar belakang, tugas dan fungsi, dan struktur organisasi.  Bab II – Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja, menyajikan rencana strategis tahun 2013 dan penetapan kinerja tahunan 2013.  Bab III – Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan, menyajikan analisis terhadap capaian kinerja dan keuangan pada tahun 2013.  Bab IV – Penutup, menyajikan simpulan terhadap pencapaian kinerja di tahun 2013.  Lampiran-lampiran


6

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis BBPSEKP 2010-2014 Rencana Strategis (Renstra) BBPSEKP 2010-2014 memuat sasaran capaian selama periode 20102014. Sasaran diinterpretasikan pada program dan menjadi acuan dalam penyusunan kegiatan selama tahun 2010-2014. Untuk mencapai perwujudan pada sasaran yang tepat, BBPSEKP telah menyusun sebuah rencana strategis dengan tema “Menjadikan Hasil Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sebagai Basis Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan.” Tema tersebut diarahkan untuk dapat menjawab arah kegiatan selama 2010-2014. Pada periode 2010-2014 diharapkan BBPSEKP mampu menempatkan menjadi bagian dari unit kerja Bailtbang KP yang memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan KKP. Adapun kegunaan dari Renstra BBPSEKP yaitu : 1.

Untuk menjaga konsistensi arah perencanaan program, serta perencanaan sumberdaya penelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBPSEKP;

2. Sebagai acuan dalam penyusunan operasional program dan kegiatan sosial ekonomi KP dalam rangka mendukung tujuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan; dan 3. Sebagai dokumen yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan misi, visi, program penelitian sosial ekonomi KP serta kebutuhan sumberdaya kepada stakeholder terkait. Renstra BBPSEKP mengacu pada visi dan misi serta tujuan yang dapat mengantisipasi dinamika lingkungan strategis serta diselaraskan dengan paradigma pembangunan kelautan dan perikanan. 1. Visi BBPSEKP adalah : “Menjadi Institusi Penelitian Terdepan pada Bidang Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dalam Mendukung Pencapaian Target Pembangunan Kelautan dan Perikanan.” 2. Misi BBPSEKP yaitu : a.

Melaksanakan penelitian sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang komprehensif;

b.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan mandiri di bidang sosial ekonomi kelautan dan perikanan;

c.

Merancang dan membangun sarana dan prasarana penelitian sosial ekonomi kelautan dan perikanan dalam mendukung kegiatan penelitian;

d.

Meningkatkan citra institusi melalui alih teknologi kelautan dan perikanan;

e.

Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi penelitian sosial ekonomi kelautan dan perikanan.

3. Tujuan BBPSEKP adalah : a.

Menghasilkan Ilmu Pengetahuan(IPTEK) dan rekomendasi bahan rumusan kebijakan kelautan dan perikanan;


7

b.

Menyiapkan dan meningkatkan kualitas dan kompetensi sumberdaya riset yang handal dan mandiri di bidang sosial ekonomi kelautan dan perikanan;

c.

Mewujudkan penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga kantor dengan azaz good governance, akuntabel dan transparan;

d.

Mewujudkan penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga kantor dengan azaz good governance, akuntabel, dan transparan;

e.

Mewujudkan model percepatan alih teknologi;

f.

Mewujudkan kinerja yang efektif, efisien dan sinkron dengan program yang ditetapkan.

2.2. SASARAN STRATEGIS DAN RENCANA KERJA TAHUNAN BBPSEKP TA 2013 Peta strategi telah memetakan Sasaran Strategis (SS) ke dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi BBPSEKP. Peta strategi memudahkan BBPSEKP untuk mengkomunikasikan keseluruhan strategi kepada seluruh pejabat/ pegawai menuju tercapainya visi,

PETA STRATEGI BBPSEKP Visi : Menjadi Institusi Penelitian Sosial Ekonomi Terdepan Untuk Mencapai Target Pembangunan KP NPSS SS1. Meningkatnya kesejahteraan NPIS masyarakat KP NKK MASYARAKAT KP

LEARN & GROWTH PERSPECTIVE

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

CUSTOMER PERSPECTIVE

STAKEHOLDER PERSPECTIVE

misi, dan tujuan BBPSEKP. Peta strategi BBPSEKP tahun 2013 yang ditunjukkan dalam Gambar 7 berikut:

SS2. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian Sosek KP oleh Masyarakat KP

PERUMUSAN KEBIJAKAN

SS3. Tersedianya kebijakan KP yang implementatif

HUMAN CAPITAL

SS7. Tersedianya SDM BBPSEKP yang kompeten dan profesional

PELAKSANAAN KEBIJAKAN

SS4. Tersedianya data dan informasi ilmiah Sosial Ekonomi KP

INFORMATION CAPITAL SS8. Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di BBPSEKP

SS5. Terselenggaranya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu

ORGANIZATION CAPITAL SS9. Terwujudnya good governance & clean government di BBPSEKP

PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

SS6. Terselenggaranya Pengendalian penelitian Sosial Ekonomi KP

FINANCIAL CAPITAL SS10 Terkelolanya anggaran secara optimal di 2 BBPSEKP

Gambar 7 Peta Strategi BBPSEKP Tahun 2013


8

Peta strategi diatas menunjukan target pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi dan tujuan yang ditetapkan. Metodologi Balanced Scorecard (BSC) pada unit kerja BBPSEKP menunjukan adanya perspective dan sasaran sebagai berikut : 1. Stakeholder Perspective : Sasaran Strategis : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP 2. Customer Perspective : Sasaran Strategis : Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian Sosek KP oleh Masyarakat KP 3. Internal Process Perspective : Sasaran Strategis : Tersedianya kebijakan KP yang implementatif, Tersedianya data dan informasi ilmiah sosial ekonomi KP, Terselenggaranya modernisasi dalam produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu, dan terselenggaranya pengendalian penelitian sosial ekonomi KP. 4. Learn & Growth Perspective : Sasaran Strategisnya : Tersedianya SDM BBPSEKP yang kompeten dan professional, Tersedianya informasi yang valid, handal, dan mudah diakses di BBPSEKP, terwujudnya good government dan clean government di BBPSEKP, dan terkelolanya anggaran yang optimal di BBPSEKP. Dari sasaran strategis tersebut terdapat indikator kinerja BBPSEKP sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2010-2014 sebagai berikut : Tabel 1. Rencana Strategis BBPSEKP TA.2013 Sasaran Strategis

IKU 1 2

SS1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP

3 4 5 6

SS2 Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian Sosek KP oleh masyarakat KP

7 8

SS3 Tersedianya kebijakan KP yang implementatif

9

Nilai tukar nelayan Nilai tukar pembudidaya ikan Rata-rata pendapatan pengolah & pemasar (KK/bulan) Rata-rata pendapatan petambak garam (KK/bulan) Pertumbuhan PDB perikanan Jumlah jejaring dan kemitraan BBPSEKP Jumlah hasil penelitian Sosial Ekonomi KP yang diadopsi oleh Masyarakat KP Jumlah pengguna hasil penelitian Sosial Ekonomi KP (Kelompok/Orang) Persentase jumlah usulan rekomendasi kebijakan BBPSEKP yang dijadikan bahan kebijakan terhadap total kajian yang

Target 2013 110 104 Rp. 1.800.000 Rp. 1.800.000 7.00% 4 4 5

30%


9

Sasaran Strategis

IKU

10 11 12 SS4 Tersedianya data dan informasi ilmiah Sosial Ekonomi KP

13 14 15

SS5 Terselenggaranya modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan yang optimal dan bermutu

4 11 25 12 4

16

SS6 Terselenggaranya pengendalian penelitian Sosial Ekonomi KP 18 19 20 21 22 SS8 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses

4

4

17

SS7 Tersedianya SDM BBPSEKP yang kompeten dan profesional

dihasilkan Jumlah rekomendasi kebijakan Sosek KP Persepsi masyarakat KP terhadap kebijakan yang diterbitkan KKP (dalam skala likert 1-5) Jumlah data dan informasi ilmiah Sosial Ekonomi KP Jumlah KaryaTulis Ilmiah yang dihasilkan BBPSEKP Jumlah Publikasi Sosial Ekonomi di Lingkup BBPSEKP Frekuensi pertemuan ilmiah Sosek KP di Lingkup BBPSEKP Jumlah model penerapan kelembagaan KP yang inovatif *)

Target 2013

23 24

Proporsi penelitian Sosial Ekonomi KP mendukung program strategis KKP dibandingkan pengembangan produk prospektif KP lainnya Persentase indeks kesenjangan kompetensi Eselon II dan III di lingkup BBPSEKP Jumlah Professor penelitian di lingkup BBPSEKP Jumlah Peneliti S3 di BBPSEKP Persentase jumlah pegawai Fungsional Peneliti Sosial Ekonomi dibandingkan total pegawai di lingkup BBPSEKP

Service Level Agreement (SLA) di lingkup BBPSEKP

Persepsi user terhadap kemudahan akses terhadap informasi (skala likert 1-5) Persentase rekomendasi aparat pengawas eksternal internal pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi sosial ekonomi KP

80%

60% 1 7 42.05% 70% 3

100%


10

Sasaran Strategis

IKU

SS9 Terwujudnya good governance & clean government lingkup BBPSEKP SS10 Terkelolanya anggaran secara optimal di lingkup BBPSEKP

25

Nilai AKIP BBPSEKP

26 27 28

Nilai Inisiatif anti korupsi BBPSEKP Nilai integritas BBPSEKP Nilai Penerapan RB BBPSEKP Persentase penyerapan DIPA Balitbang KP

29

Target 2013 Nilai AKIP A 6.75 8 75 95%

Penuangan dari Renstra BBPSEKP Tahun 2010-2014 diatas dituangkan ke dalam rencana kinerja tahunan sesuai tabel berikut ini : Tabel 2. Rencana Kerja Tahunan BBPSEKP Sasaran Strategis

IKU 1 2


3 4 5 6


7 8


9


13 14 15

Nilai tukar nelayan Nilai tukar pembudidaya ikan Rata-rata pendapatan pengolah & pemasar (KK/bulan) Rata-rata pendapatan petambak garam (KK/bulan) Pertumbuhan PDB perikanan Jumlah jejaring dan kemitraan BBPSEKP Jumlah hasil penelitian Sosial Ekonomi KP yang diadopsi oleh Masyarakat KP Jumlah pengguna hasil penelitian Sosial Ekonomi KP (Kelompok/Orang) Persentase jumlah usulan rekomendasi kebijakan BBPSEKP yang dijadikan bahan kebijakan terhadap total kajian yang dihasilkan Jumlah rekomendasi kebijakan Sosek KP Persepsi masyarakat KP terhadap kebijakan yang diterbitkan KKP (dalam skala likert 1-5) Jumlah data dan informasi ilmiah Sosial Ekonomi KP Jumlah KaryaTulis Ilmiah yang dihasilkan BBPSEKP Jumlah Publikasi Sosial Ekonomi di Lingkup BBPSEKP Frekuensi pertemuan ilmiah Sosek

Target 2013 110 104 Rp. 1.8 juta Rp. 1.8 juta 7.00% 4 4 5

30%

4 4 11 25 12 4


11

Sasaran Strategis SS5 Terselenggaranya modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan yang optimal dan bermutu

IKU KP di Lingkup BBPSEKP Jumlah model penerapan kelembagaan KP yang inovatif *)

4 16 17

SS6 Terselenggaranya pengendalian penelitian Sosial Ekonomi KP SS7 Tersedianya SDM BBPSEKP yang kompeten dan profesional

18 19 20 21 22

SS8 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses

23 24

25 SS9

SS10 Terkelolanya anggaran secara optimal di lingkup BBPSEKP

Target 2013

26 27 28 29



Persepsi user terhadap kemudahan akses terhadap informasi (skala likert 1-5) Persentase rekomendasi aparat pengawas eksternal internal pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi lingkup BBPSEKP Nilai AKIP BBPSEKP Nilai Inisiatif anti korupsi BBPSEKP Nilai integritas BBPSEKP Nilai Penerapan RB BBPSEKP Persentase penyerapan DIPA Balitbang KP

80%

60% 1 7 42.05% 70% 3

100%

Nilai AKIP A(2) 6.75 8 75 95%


12

2.3. Penetapan Kinerja BBPSEKP Tahun 2013/Perjanjian Kerja Penetapan Kinerja (Tapja) BBPSEKP tahun 2013 menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala BBPSEKP dengan Kepada Balitbang KP. Pada kontrak kinerja tersebut memuat adanya SS, dan IKU, serta target dari IKU. Sedangkan target IKU ditetapkan pada pertengahan tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 3 Penetapan Kinerja (Tapja) BBPSEKP Tahun 2013 Sasaran Strategis

IKU 1 2


3 4 5 6


7 8


9


13 14 15

SS5 Terselenggaranya modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan yang optimal dan

16

Nilai tukar nelayan Nilai tukar pembudidaya ikan Rata-rata pendapatan pengolah & pemasar (KK/bulan) Rata-rata pendapatan petambak garam (KK/bulan) Pertumbuhan PDB perikanan Jumlah jejaring dan kemitraan BBPSEKP Jumlah hasil penelitian Sosial Ekonomi KP yang diadopsi oleh Masyarakat KP Jumlah pengguna hasil penelitian Sosial Ekonomi KP (Kelompok/Orang) Persentase jumlah usulan rekomendasi kebijakan BBPSEKP yang dijadikan bahan kebijakan terhadap total kajian yang dihasilkan Jumlah rekomendasi kebijakan Sosek KP Persepsi masyarakat KP terhadap kebijakan yang diterbitkan KKP (dalam skala likert 1-5) Jumlah data dan informasi ilmiah Sosial Ekonomi KP Jumlah KaryaTulis Ilmiah yang dihasilkan BBPSEKP Jumlah Publikasi Sosial Ekonomi di Lingkup BBPSEKP Frekuensi pertemuan ilmiah Sosek KP di Lingkup BBPSEKP Jumlah model penerapan kelembagaan KP yang inovatif *)

Target 2013 110 104 Rp. 1.8 juta Rp. 1.8 juta 7.00% 4 4 5

30%

4 4 11 25 12 4

4


13

Sasaran Strategis

IKU

Target 2013

bermutu 17 SS6 Terselenggaranya pengendalian penelitian Sosial Ekonomi KP SS7 Tersedianya SDM BBPSEKP yang kompeten dan profesional

18 19 20 21 22

SS8 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses

23 24

25 SS9

SS10 Terkelolanya anggaran secara optimal di lingkup BBPSEKP

26 27 28 29



Persepsi user terhadap kemudahan akses terhadap informasi (skala likert 1-5) Persentase rekomendasi aparat pengawas eksternal internal pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi lingkup BBPSEKP Nilai AKIP BBPSEKP Nilai Inisiatif anti korupsi BBPSEKP Nilai integritas BBPSEKP Nilai Penerapan RB BBPSEKP Persentase penyerapan DIPA Balitbang KP

80%

60% 1 7 42.05% 70% 3

100%

Nilai AKIP A 6.75 8 75 95%

Penetapan kinerja BBPSEKP Tahun 2013/Perjanjian Kinerja merupakan bentuk komitmen yang disepakati antara Kepala BBPSEKP dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP). Penetapan kinerja Balitbang KP Tahun 2013/Perjanjian kinerja ini memuat sasaran, indikator kinerja utama (IKU) dan target. Indikator kinerja utama (IKU) tersebut merupakan salah satu dukungan program penelitian dan pengembangan Iptek kelautan dan perikanan tahun 2013 dengan anggaran awal sebesar Rp. 29.292.889.000,- dan menjadi Rp. 19.297.981.000, karena adanya penghematan dan realokasi tunjangan kinerja. BBPSEKP 2013 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

14

III. AKUNTABILITAS KINERJA 1.

PENGUKURAN/PENGELOLAAN KINERJA (SISTEMATIKA PENGUKURAN) IKU BBPSEKP

a. NILAI KINERJA KESELURUHAN (NKK) Untuk mengukur capaian kinerja organisasi BBPSEKP menggunakan penilaian dengan istilah Nilai Kinerja Keseluruhan (NKK). Komponen perhitungan NKK terdiri dari atas 2 (dua) unsur, yaitu : Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dan Nilai Pencapaian Inisiatif Strategis (NPIS). NKK diperoleh dari penjumlahan antara Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dengan Nilai Pencapaian Inisiatif Strategis (NPIS). Adapun status NKK mempunyai nilai toleransi 10% yang ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut : Baik Indeks Capaian > 190 %

Sedang Indeks Capaian = 190%

Buruk Indeks Capaian < 190 %

Pencapaian kinerja keseluruhan ditentukan oleh beberapa faktor antara lain : Pencapaian kinerja dikatakan buruk jika NPSS buruk dan NPIS buruk, Pencapaian kinerja dikatakan sedang (jika : NPSS buruk dan NPIS baik, NPSS baik dan NPIS buruk, atau NPSS sedang dan NPIS sedang), dan Pencapaian kinerja dikatakan baik jika NPSS dan NPIS baik a.

NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS (NPSS) NPSS merupakan nilai yang menunjukan konsolidasi dari seluruh Nilai Sasaran Strategis (NSS) dalam satu perspektif. Status capaian perspektif yang ditunjukan dengan warna merah/kuning/hijau (buruk/baik/sedang) ditentukan oleh perbandingan antara nilai perspektif dengan bobot perspektif dengan indeks toleransi 10%. Adapun status capaian perspektif ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut: Baik Indeks Capaian > 90 %



Penentuan bobot didasarkan pada kebutuhan dan prioritas program BBPSEKP. Penentuan bobot ini bersifat fleksibel yang disesuaikan dengan karakteristik organisasi serta mempertimbangkan prioritas perspektif yang menjadi fokus organisasi. Besaran bobot untuk 4 perspektif pada lingkup BBPSEKP adalah : Perspektif Stakeholder sebesar 40%, Perspektif Customer sebesar 20%, Perspektif Internal Process sebesar 10%, dan Perspektif Learn and Growth sebesar 30%. Sedangkan besaran bobot untuk 3 perspektif pada lingkup BBPSEKP adalah : Perspektif Customer sebesar 30%, Perspektif Internal Process sebesar 20%, dan Perspektif Learn and Growth sebesar 50%. Bobot perspektif stakeholder ditetapkan paling besar mengingat tujuan utama pengukuran kinerja berada pada perspektif ini. Selain itu, penetapan anggaran berbasis kinerja (Performance Based Budgeting/PBB) pada umumnya juga dikaitkan dengan IKU pada perspektif ini. Pertimbangannya adalah IKU final yang ingin dicapai oleh BBPSEKP telah terefleksi secara kuantitatif pada perspektif stakeholder. Sebagaimana perspektif stakeholder, bobot perspektif learning and growth juga dihitung sama besarnya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perspektif inilah yang merupakan cikal bakal penentu kinerja BBPSEKP secara keseluruhan dalam jangka panjang. Penetapan perspektif internal process yang kecil bukan BBPSEKP 2013 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

15

didasarkan pada kurangnya peranan perspektif ini dalam meningkatkan kinerja unit, akan tetapi perspektif ini merupakan tindak lanjut dari keberhasilan kinerja perspektif learning and growth. Untuk perspektif customer, sebagaimana fungsi organisasi publik yaitu memberikan pelayanan, maka diberikan bobot moderate mengingat sebagian customer juga merupakan stakeholder. c.

NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS (NPSS) NPSS adalah nilai yang menunjukan konsolidasi dari seluruh IKU di dalam satu Sasaran Strategis (SS). Status capaian SS yang ditunjukan dengan warna merah/kuning/hijau (buruk/sedang/baik) ditentukan oleh NPSS. Untuk menghitung NPSS perlu diperhatikan bobot masing-masing IKU terhadap SS tersebut dengan indeks toleransi 10%. Sistem pembobotan yang digunakan didasarkan atas tingkat validitas IKU seperti Tabel berikut : No 1 2 3 4

Validitas IKU Lead input Lead proses Lag output Lag outcome

Bobot 0,1 0,2 0,3 0,4

Adapun status capaian NPSS ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut: Baik Indeks Capaian > 90 %



d. NILAI PENCAPAIAN INISIATIF STRATEGIS (NPIS) NPIS merupakan nilai yang diberikan atas pelaksanaan inisiatif strategis (IS) yang melekat pada suatu IKU tertentu. Status pencapaian inisiatif strategis (baik, sedang dan buruk) ditentukan berdasarkan jumlah inisiatif strategis yang dilakukan 100% dibanding dengan total inisiatif strategis yang berada dalam 1 (satu) IKU yang sama. Adapun status capaian IS ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut: Baik Indeks Capaian > 90 %



Adapun langkah-langkah melakukan pengukuran kinerja adalah sebagai berikut : 1. Menentukan dan mensepakati standar status kinerja untuk NSS, NKP, dan NPSS KLASIFIKASI MAXIMIZE

MINIMIZE

STABILIZE

STATUS NSS / NKP / NPSS (Toleransi 10%)

X<90%

X>90%

X>90% atau X<90%

Buruk

X=90%

X=90%

-

Sedang

X≥90%

X≤90%

X=90%

Baik

Dalam melakukan pengukuran kinerja harus menentukan klasifikasi target indikator kinerja diantaranya adalah : Maximixe adalah Semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; BBPSEKP 2013 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

16

Minimize adalah Semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; Stabilize adalah semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik. 2. Menentukan dan mensepakati standar status kinerja untuk NPIS KLASIFIKASI MAXIMIZE

MINIMIZE

STABILIZE

STATUS NPIS (Toleransi 10%)

X<90%

X>90%

X>90% atau X<90%

Buruk

X=90%

X=90%

-

Sedang

X≥90%

X≤90%

X=90%

Baik

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPSEKP Tahun 2013 Pada tahun 2013, BBPSEKP telah melakukan perubahan dan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada metodologi Balanced Scorecard (BSC). Berkaitan dengan hal tersebut, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan pada stakeholders perspective, customer perspective, internal process perspective dan learn & growth perspective. Berdasarkan penetapan target pada setiap indikator kinerja tersebut, Pada dasarnya, BBPSEKP telah mencapai keberhasilan yang cukup signifikan. Karena sebagian besar target IKU telah tercapai, Capaian Sasaran Strategis (SS) dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2013 yang mengacu Balanced Scorecard (BSC) dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut : Tabel 4. Capaian IKU BBPSEKP Tahun 2013 IKU

Sasaran Strategis

Satuan

Target

Realisasi

%

Klasifikasi

Indeks

110

104.46

94.96

Maximize

Nilai

104

104.70

100,67

Maximize

Rp

1,800,000

1.800.000

102,56

Maximize

Rp

1,800,000

2.819.466

120

Maximize

Persen

7,00

6.86

98

Maximize

Buah

4

1

25

Maximize

Buah

4

4

100

Maximize

Kelom pok Orang

5

13

260

Maximize

%

30

54

150

Maximize


1 2 SS1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP

3 4 5

Nilai Tukar Nelayan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Rata-rata Pendapatan Pengolah & Pemasar (KK/bulan) Rata-rata Pendapatan Petambak Garam (KK/bulan) Pertumbuhan PDB Perikanan

CUSTOMER PERSPECTIVE 6 SS2 Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian Sosek KP oleh masyarakat KP

SS3

7

8 9

Jumlah jejaring dan kemitraan BBPSEKP Jumlah hasil penelitian Sosial Ekonomi KP yang diadopsi oleh Masyarakat KP Jumlah Pengguna hasil penelitian Sosial Ekonomi KP (Kelompok/Orang) Persentase jumlah usulan rekomendasi kebijakan


17

IKU

Sasaran Strategis

10 11

BBPSEKP yang dijadikan bahan kebijakan terhadap total kajian yang dihasilkan Jumlah rekomendasi kebijakan Sosek KP Persepsi masyarakat KP terhadap kebijakan yang diterbitkan KKP (dalam skala likert 1-5)

Satuan

Target

Realisasi

%

Klasifikasi

Buah

4

40

1000

Maximize

Jumlah

4

Maximize 4

100

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE SS4 Tersedianya data dan informasi ilmiah Sosial Ekonomi KP

12

13

14 15 SS5 Terselenggaran ya modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan yang optimal dan bermutu SS6 Terselenggaran ya modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan yang optimal dan bermutu

Jumlah data dan informasi ilmiah Sosial Ekonomi KP Jumlah KaryaTulis Ilmiah yang dihasilkan BBPSEKP

Jumlah Publikasi Sosial Ekonomi di Lingkup BBPSEKP Frekuensi pertemuan ilmiah Sosek KP di Lingkup BBPSEKP

16

Jumlah Model Penerapan Kelembagaan KP yang Inovatif

17

Proporsi penelitian Sosial EKonomi KP mendukung program strategis KKP dibandingkan pengembangan produk prospektif KP lainnya

Buah

11

14

127

Maximize

Buah

25

39

156

Maximize

Buah

12

31

258

Maximize

Kali

4

4

100

Maximize

4

15

375

Maximize

80

76

95

Maximize

%


18

IKU

Sasaran Strategis


18

19 20

21

Persentase indeks kesenjangan kompetensi Eselon II dan III di lingkup BBPSEKP Jumlah Professor penelitian di lingkup BBPSEKP Jumlah Peneliti S3 di BBPSEKP Persentase jumlah pegawai Fungsional Peneliti Sosial Ekonomi dibandingkan total pegawai di lingkup BBPSEKP

Satuan

Target

Realisasi

%

Klasifikasi

%

60

60

100

Maximize

Orang

1

1

100

Maximize

Orang

7

7

100

Maximize

%

42.05

66

157

Maximize

LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE SS8 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses lingkup BBPSEKP

SS9 Terwujudnya good governance & clean government lingkup BBPSEKP

SS10 Terkelolanya anggaran secara optimal lingkup BBPSEKP

22

Service Level Agreement

Persen

70

70

100

Maximize

23

Persepsi user terhadap kemudahan akses terhadap informasi (skala likert 1-5)

Jumlah

4

3.8(4)

100

Maximize

24

Presentase rekomendasi aparat pengawas eksternal internal pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi lingkup BBPSEKP

Persen

100

100

100

Maximize

25

Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BBPSEKP

Jumlah

NILAI AKIP A

NILAI AKIP A

100

Maximize

26

Nilai Inisiatif anti korupsi BBPSEKP

Nilai

6.75

7.6

100

Maximize

27

Nilai Integritas BBPSEKP

Nilai

8

8

100

Maximize

28

Nilai Penerapan RB BBPSEKP

Nilai

75 (Setara Level 4)

77.56

100

Maximize

29

Persentase penyerapan DIPA BBPSEKP

Persen

95

96.52

100

Maximize


19

3.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja Evaluasi dan analisis capaian kinerja pada tahun 2013 dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi badan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam peta strategi BBPSEKP yang menjadi penetapan kinerja tahun 2013 yang dapat tercapai. Sebelum melakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja berdasarkan Balanced Scorecard (BSC) yang mulai diterapkan pada triwulan III dan IV 2013 BBPSEKP juga telah melakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja pada sasaran strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disusun pada awal tahun 2013 yaitu sampai dengan triwulan II. Capaian Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPSEKP tahun 2013 dari 10 SS dan 29 IKU yang telah selesai dilakukan evaluasi dan analisis adalah sebagai berikut: 1. 10 SS dan 18 IKU berstatus hijau atau di atas target; dan 2. 10 IKU berstatus kuning atau memenuhi target; 3. 1 IKU berstatus merah atau dibawah target


20

MASYARAKAT KP





PETA STRATEGI BBPSEKP Visi : Menjadi Institusi Penelitian Sosial Ekonomi Terdepan Untuk Mencapai Target Pembangunan KP NPSS SS1. Meningkatnya kesejahteraan NPIS masyarakat KP NKK


PERUMUSAN KEBIJAKAN


HUMAN CAPITAL










Gambar 8 Peta Strategis BBPSEKP TA 2013 3.3.1 Stakeholder Perspective A. Sasaran Strategis1 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP IKU 1. Nilai Tukar Nelayan (NTN) Nilai Tukar Nelayan (NTN) mulai dihitung sejak Juli 2008 dengan data awal yang di-release adalah data bulan Mei 2008, bertepatan dengan dipergunakannya Tahun dasar baru Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2007. NTN yang di-release setiap bulan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah gabungan indikator kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan. NTN dapat dijadikan indikator dini untuk kebijakan peningkatan kesejahteraan nelayan. Hal ini sesuai dengan sifat datanya yang bisa disajikan bulanan dari hasil pemantauan terhadap harga-harga produsen perikanan dan harga-harga yang dibayar nelayan dan pembudidaya ikan untuk keperluan rumah tangganya dan keperluan produksi perikanan. Data NTN sesuai dengan sifatnya yang berasal dari pemantauan harga maka juga berfungsi sebagai alat pengukur kemampuan daya tukar dari barang-barang hasil produksi perikanan dengan barang-barang yang dibeli oleh nelayan/ pembudidaya ikan dalam hal kecepatan peningkatan harganya. Dengan penyajian yang rutin secara bulanan maka NTN menjadi ” early warning system ” bagi kebijakan pengendalian harga terutama bagi barang dan jasa yang diperlukan nelayan/pembudidaya ikan untuk BBPSEKP 2013 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

21

memproduksi hasil perikanannya, sehingga nelayan/pembudidaya ikan mempunyai kemampuan tukar yang baik, yang pada akhirnya membuat nelayan/pembudaya ikan merasakan peningkatan kesejahteraannya. Pengertian Arti Angka Indeks NTN : Formulasi NTN

:

NTN 

It x 100 Ib

NTN

:

Nilai Tukar Nelayan

It

:

Indeks harga yang diterima petani

Ib

:

Indeks harga yang dibayar nelayan

 



NTN > 100, berarti nelayan/pembudidaya ikan mengalami peningkatan daya beli karena kenaikan harga produksi lebih besar dari kenaikan harga input produksi dan konsumsi rumahtangganya. NTN = 100, berarti nelayan/pembudidaya ikan mengalami impas. Kenaikan/ penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga input produksi dan barang konsumsi rumahtangganya NTN < 100, berarti nelayan mengalami defisit/penurunan daya belinya, karena kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga input produksi dan barang konsumsi rumahtangganya.

NTN merupakan indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli nelayan skala kecil di pedesaan dan juga menunjukkan daya tukar ( term of trade) dari produk perikanan dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTN, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli nelayan. NTN diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima nelayan terhadap indeks harga yang dibayar nelayan. Tabel5 Perubahan NTN dan Indeks Penyusunan NTN IKU NTN (Tahun dasar 2012 per Nov-Des) NTN (Tahun dasar 2007 per Jan-Okt)

Target 2013 110,00 110

Realisasi 2013 102,55 105,32

(%) 93,23 95,75

*) NTN Bidang Perikanan Tangkap dengan tahun dasar 2012 (2012: 100) Data di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2013 rata-rata Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah 102,55 % atau 93,23% nilai ini lebih rendah dari angka target yang ditetapkan, dimana pada tahun 2013 ditetapkan angka NTN sebesar 110. Tabel 6 Perkembangan NTN dari bulan Januari s.d Desember Tahun 2013 Bulan Jan Feb Mar Apr Mei Jun

2013 It Ib NTN Nas Tahun Dasar 2007 (2007 : 100) 143,86 136,14 105,67 144,11 136,73 105,39 137,28 136,73 105,19 144,33 137,33 105,10 144,74 137,40 105,34 145,38 137,95 105,38

% Ubah 0,18 -0,26 -0,19 -0,09 0,23 0,04


22

Bulan

It 149,74 151,07 150,76 150,80 150,81 Tahun Dasar 111,10

Jul Agst Sep Okt Nov Des

2013 Ib NTN Nas 142,02 105,44 143,19 105,50 143,30 105,21 143,70 104,94 143,86 104,83 2012 (2012 : 100) 108,23 102,66

% Ubah 0,05 0,06 -0,27 -0,26 -2,38 0,21

Kenaikan NTN tertinggi terjadi pada Januari yakni 105,67 dan yang terendah pada November yaitu sebesar 104,834. Pada Desember 2013 nilai NTN bidang perikanan tangkap sebesar 102,66 lebih besar dari NTPi yaitu 101,52. Nilai gabungan antara NTN dan NTPi yang disingkat dengan NTNP sebesar 101,98. Jika dibandingkan dengan target pada RPJM 2014 dimana NTN sudah mencapai 112, maka capaian NTN sampai dengan tahun 2013 ini telah mencapai 91,66% dari yang ditargetkan. Tabel 7. Perbandingan data NTN tahun 2013 terhadap realisasi tahun 2012 dan target 2014 IKU NTN

Realisasi 2012 105,37

Realisasi 2013 103,31

Target 2014 112,00

% Realisasi 2013 thdp 2012* Target 2014 98,04 % 92,24

Desember 2013 telah dilakukan perubahan tahun dasar dalam penghitungan NTN dari tahun dasar 2007=100 menjadi tahun dasar 2012=100. Perubahan tahun dasar ini dilakukan untuk menyesuaikan perubahan/pergesaran pola produksi perikanan dan pola produksi konsumsi rumah tangga perikanan di perdesaan, serta perluasan cakupan. Perbedaan antara NTN tahun dasar 2007=100 dengan NTN tahun 2012=100 adalah meningkatnya cakupan jumlah komoditas baik pada komoditas It maupun Ib. Penghitungan NTN (2012=100) juga mengalami perluasan pada NTP sub sektor perikanan menjadi NTN dan NTPI agar perhitungan indeks dapat dijaga ketepatannya. Selain itu perluasan dengan penghitungan di 33 Provinsi termasuk Provinsi DKI Jakarta. Dukungan BBPSEKP terhadap peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah dengandilakukan kegiatan penelitian BBPSEKP tahun 2013 yang dikaitkan dengan perhitungan NTN, melalui kegiatan Panelkanas. Akan tetapi capaian kegiatan tersebut lebih rendah dari target 2013 sejumlah 104. Berdasarkan bobot validasi iku maka nilainya 0,3 dengan koefisien 0,2 dan skor per iku 0,189. Data dari pelaksanaan kegiatan Panelkanas tahun 2013 salah satunya adalah menghitung adanya NTN. Perhitungan data NTN pada pelaksanaan kegiatan Panelkanas di BBPSEKP hanya dilakukan pada beberapa lokasi yaitu Bitung, Padang dan Malang. Berdasarkan data produksi dari bulan Januari 2013 sampai dengan Agustus 2013 diketahui bahwa produksi pada awal tahun masih relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa sebab diantaranya adalah kondisi cuaca yang kurang baik dan sumberdaya ikan yang masih langka. Kondisi ini dapat diidentifikasi sebagai musim paceklik ikan bagi usaha penangkapan pelagis besar. Produksi secara bertahap mulai mengalami peningkatan pada bulan Mei dan mencapai puncaknya pada Bulan Juli. Rata-rata produksi pada saat bulan Juli mencapai 637 Kg/ Kapal/ bulan jauh diatas bulan Januari yang hanya sebesar 283 Kg/ kapal/ bulan (Gambar 9). BBPSEKP 2013 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

23

Jumlah (Kg) / Quantity (Kilos)

1800.00 1600.00 1400.00 1200.00 1000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0.00

Januari Februari Bitung

Maret Padang

April Mei Bulan / Month Malang

Juni

Juli

Agustus

Gabungan

Gambar 9. Perkembangan Produktivitas Bulanan Nelayan Pelagis Besar (Kg/ Kapal/ Trip), 2013

Figure 1.

Month Productivity Progression of Big Pelagic Fishermen (Kilos/Fleet/Trip), 2013

Sumber: Data Primer, 2013 (diolah) / Source: Primary data, 2013 (processed)

Data di atas diketahui bahwa pada perikanan pelagis besar, turun naiknya produksi pada tingkat lokal tidak selalu berpengaruh terhadap harga ikan. Hal ini disebabkan oleh sebagian komoditas pelagis besar termasuk sebagai komoditas ekspor. Pengaruh produksi terhadap harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran pada pasar global. Dari tiga lokasi pengamatan, hanya Kota Bitung yang harga jual produknya sangat tergantung pada pasar ekspor. Sementara pada lokasi Padang dan Malang masih berorientasi pada pasar lokal sehingga lebih dipengaruhi oleh produksi pada tingkat lokal. Perkembangan rata-rata harga ikan menurut bulan dan lokasi tersaji pada Tabel 8 Tabel 8. Dinamika Harga Rata-rata Ikan pada Tingkat Produsen, 2013

Average of Price Fish Dynamic on Producer Level, 2013 Kota Bitung (Rp) / Kota Padang (Rp) / Kota Malang / Bulan / Month Bitung City (IDR) Padang City (IDR) Malang City Januari / January 35.145 26.038 22.500 Februari / February 33.932 26.635 22.000 Maret / March 31.495 27.698 13.555 April / April 33.192 29.295 15.667 Mei / May 32.504 24.560 19.636 Juni / June 33.877 25.528 20.437 Juli / July 33.857 28.413 22.593 Agustus / August 27.729 28.130 20.780 Sumber: Data Primer, 2013 (diolah) / Source: Primary data, 2013 (processed)

Gabungan (Rp) /

Combination 26.783 26.775 25.249 26.935 24.821 25.824 27.899 26.091

Perkembangan indeks yang diterima berdasarkan produksi dan harga yang diterima oleh nelayan menunjukkan pola yang relatif meningkat dari titik awal pengamatan di bulan Januari 2013. Kondisi BBPSEKP 2013 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

24

tersebut mengindikasikan bahwa kondisi paceklik sangat mempengaruhi indeks yang diterima oleh nelayan. Hal ini sejalan dengan kritik Apriliani et al (2012) terkait perhitungan NTN oleh BPS dimana NTN hanya dipengaruhi oleh perkembangan harga sementara komponen produksi dianggap tetap.

Indeks / Index

160.00 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 Januari Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

Bulan / Month Indeks yang Diterima (IT)

Linear (Indeks yang Diterima (IT))

Gambar 10. Dinamika Bulanan Indeks yang diterima Nelayan Pelagis Besar, 2013

Month Dynamic of Big Pelagic Fishermen Received Index, 2013

Sumber: Data Primer, 2013 (diolah) / Source: Primary data, 2013 (processed) Indeks nilai tukar yang dibayar oleh nelayan dapat dilihat bahwa perkembangan nilai yang diterimadiikuti pula oleh kenaikan indeks yang dibayar. Hal ini disebabkan oleh pengeluaran responden yang semakin besar untuk biaya operasional melaut. Semakin banyak trip yang dilakukan semakin besar pula biaya yang dikeluarkan. Selain itu kenaikan biaya operasional dipengaruhi pula oleh kenaikan harga BBM pada bulan Juni 2013. Pada saat tersebut terlihat bahwa ada lompatan kenaikan biaya operasional yang cukup tinggi. Berdasarkan data BPS, diketahui bahwa terjadi inflasi yang cukup besar setelah kenaikan BBM pada beberapa kelompok pengeluaran misalnya bahan makan sebesar 5,46% dan transportasi komunikasi dan jasa keuangan sebesar 9,6%. 130.00 Indeks / Index

120.00 110.00 100.00 90.00 80.00 70.00 Januari

Februari

Maret

Indeks yang Dibayar (IB)

April Mei Bulan / Month

Juni

Juli

Agustus

Linear (Indeks yang Dibayar (IB))

Gambar 11. Dinamika Bulanan Indeks yang Dibayar Nelayan Pelagis Besar, 2013

Month Dynamic of Big Pelagic Fishermen Paid Index, 2013

Sumber: Data Primer, 2013 (diolah) / Source: Primary data, 2013 (processed) BBPSEKP 2013 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

25

Diantara kelompok pengeluaran yang menyusun indeks yang dibayar, diketahui bahwa kenaikan indeks tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran biaya produksi khususnya yang terkait dengan pengeluaran operasional kapal. Terjadi beban pengeluaran yang lebih besar terhadap biaya produksi bila dibandingkan dengan pengeluaran rumah tangga. Bila dilihat dari proporsi pengeluaran responden, diketahui pula bahwa pengeluaran terbesar ternyata adalah untuk biaya produksi. Proporsi tersebut semakin besar pada bulan Mei, Juni, Juli seiring dengan semakin intensifnya usaha penangkapan ikan pada bulan-bulan tersebut (Gambar 11) . 140.00

Indeks / Index

130.00 120.00 110.00 100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Bulan / Month A. Pengeluaran Rumah Tangga

Total Pengeluaran (A+B)

Juli

Agustus

B. Biaya Produksi

Gambar 12. Dinamika Bulanan Proporsi Pengeluaran Nelayan Pelagis Besar, 2013

Expenditure Proportion Month Dynamic of Big Pelagic Fishermen, 2013

Sumber: Data Primer, 2013 (diolah) / Source: Primary data source 2013

Persentase / Percentage

100% 80% 60% 40% 20% 0% Januari

Februari

A.1. Pengeluaran Non Pangan

Maret

April Mei Juni Juli Agustus Bulan / Month A.2. Pengeluaran Pangan B.1. Biaya Variabel B.2. Biaya tetap

,

Gambar 13. Dinamika Bulanan Proporsi Pengeluaran Berdasarkan Struktur Biaya pada Nelayan Pelagis Besar , 2013

Expenditure Proportion Month Dynamic Based Cost Struktur at Big Pelagic Fishermen, 2013 Sumber: Data Primer, 2013 (diolah) / Source: Primary data, 2013 (processed) BBPSEKP 2013 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

26

Berdasarkan Gambar 14, diketahui bahwa secara keseluruhan pengeluaran usaha memiliki proporsi yang lebih besar (71%) dibandingkan dengan pengeluaran rumah tangga (29%). Atas dasar tersebut kenaikan biaya pada komponen biaya produksi yang meliputi biaya tetap dan biaya variabel akan memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap indeks yang dibayar oleh nelayan. Bila dilihat pada masing-masing lokasi, rata-rata proporsi pengeluaran nelayan perbulan cukup bervariasi.

Persentase / Percentage

100% 80% 60% 40% 20% 0% Bitung A1. Pengeluaran NON PANGAN

Padang Lokasi / Location A.2. Pengeluaran PANGAN

Malang B.1. Biaya Variabel

B.2. Biaya tetap

Gambar 14. Proporsi Pengeluaran Berdasarkan Struktur Biaya Menurut Lokasi pada Nelayan Pelagis Besar, 2013

Expenditure Proportion Based on Cost Structure By Location on Big Pelagic Fishermen, 2013 Sumber: Data Primer, 2013 (diolah) / Source: Primary data, 2013 (processed)

Lokasi Bitung memiliki proporsi biaya produksi (biaya tetap dan biaya variable) mencapai 76,4 % dan merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan lokasi lainnya. Sementara pada lokasi Padang dan Malang secara berturut-turut adalah 36,7 % dan 64,4%. Proporsi pengeluaran rumah tangga terbesar terlihat pada lokasi Padang khususnya untuk pengeluaran pangan. Hal ini sejalan dengan kebiasaan masyarakat kota Padang yang cenderung konsumtif untuk pengeluaran pangan. Misalnya konsumsi daging yang jauh diatas rata-rata nasional. Berdasarkan Data Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan Kota Padang (2007) konsumsi daging di Kota Padang mencapai 11,37 Kg/Kapita/Hari, sedangkan rata-rata nasional konsumsi daging pada tahun 2014 hanya sebesar 4,38 Kg/Kapita/Hari (Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2007 – 2013 dalam Deptan, 2014).

Tabel 9. Pengeluaran Rata-rata Menurut Struktur Biaya pada Nelayan Pelagis Besar, 2013

Average of Expenditure Based Cost Structure on Big Pelagic Fishermen, 2013 Kategori Pengeluaran /

Expenditure Category

Total Pengeluaran (A+B) /

Expenditure Total (A+B)

Kota Bitung (Rp) /

Kota Padang (Rp) /

Kota Malang /

9.854.346

15.850 270

14 513.744

Bitung City (IDR)

Padang City (IDR)

Malang City


27

Kategori Pengeluaran /

Expenditure Category

A. Total Pangan Non Pangan (A1+A2) /

A. Food and Non Food Total (A1+A2) A1. Pengeluaran NON PANGAN / A.1 Non Food Expenditure A.2. Pengeluaran PANGAN / A.2. Food Expenditure

B. Pengeluaran BIAYA PRODUKSI (B1+B2) /

B. Cost Production Expenditure (B1+B2) B.1. Biaya Variabel (Rp/Bulan/Kapal) / B.1. Variable Cost (IDR/Month/Fleet)

Kota Bitung (Rp) /

Kota Padang (Rp) /

Kota Malang /

2.328.712

4.231 389

5.171.486

934.192

547.483

2.372.333

1.394.521

3.683.906

2.799.153

7.525.633

5.809.440

9.342.258

6.826.600

4.596.615

7.092.258

699.033

1.212.825

2.250.000

Bitung City (IDR)

B.2. Biaya tetap (Rp/Bulan/Kapal) /

Padang City (IDR)

B.2. Fixed Cost (IDR/Month/Fleet) Sumber: Data Primer, 2013 (diolah) / Source: Primary data, 2013 (processed)

Malang City

Nilai Tukar Nelayan Pelagis Besar Tradisional Dinamika bulanan NTN menunjukkan nilai indeks yang rendah pada periode bulan Januari sampai dengan Mei. Hal ini disebabkan oleh kondisi penangkapan ikan yang sulit dilakukan. Cuaca buruk seperti seperti angin kencang dan gelombang tinggi menjadi alasan berkurangnya usaha penangkapan. Kondisi cuaca tersebut dipengaruhi oleh datangnya musim barat yang terjadi sejak bulan November 2012. Peningkatan NTN mulai terjadi semenjak bulan Mei dan mengalami puncak pada bulan Juli. Pada bulan Agustus NTN kembali tertekan karena dua hal yaitu kegiatan penangkapan yang sedikit berkurang dan

Indeks / Index

kenaikan biaya operasional akibat kenaikan BBM pada akhir bulan Juni 2013. 150.00 140.00 130.00 120.00 110.00 100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 Rata2 2013

Januari Februari Maret

April

NTN

Bulan / Month Indeks yang Dibayar (IB)

Linear (NTN)

Linear (NTN)

Mei

Juni

Juli

Agustus

Indeks yang Diterima (IT)

Gambar 15. Dinamika Nilai Tukar Bulanan pada Nelayan Pelagis Besar, 2013

Exchange Rate Month Dynamic on Big Pelagis Fishermen, 2013

Ket : Rata-rata 2013 = 100 / Description: 2013 average = 100 Sumber: Data Primer, 2013 (diolah) / Source: Primary data, 2013 (processed)


28

Perbandingan dinamika bulanan indeks NTN antar lokasi menunjukkan kondisi yang bervariasi antar satu lokasi dengan lokasi lainnya. Lokasi yang cukup ekstrem terjadi di Malang yang mewakili WPP 573. Pada awal tahun hampir tidak ada penangkapan oleh nelayan di Malang akibat banyaknya tenaga kerja atau anak buah kapal (ABK) yang pulang ke kampung halaman semenjak memasuki musim barat. Penangkapan hanya dilakukan oleh tenaga kerja lokal dan tenaga kerja yang tinggal selama masa musim barat. Para ABK mulai kembali dari kampung halaman kegiatan penangkapan sudah mulai dapat dilakukan sejak bulan Mei 2014. Lokasi Padang dan Bitung memiliki kondisi yang relatif sama. Kegiatan penangkapan terus dilakukan meskipun memasuki musim barat. Oleh karena itu pada dua lokasi tersebut NTN tidak jatuh terlalu dalam pada awal-awal tahun. Pergerakan NTN relatif stabil sepanjang waktu pengamatan meski terjadi dinamika antar bulan. 250.00

Indeks / Index

200.00 150.00 100.00 50.00 0.00 Rata2 2013

Januari Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

Bulan / Month NTN Gabungan

NTN Bitung

NTN Padang

NTN Malang

Gambar 16. Dinamika Nilai Tukar Bulanan Menurut Lokasi pada Nelayan Pelagis Besar, 2013

Exchange Rate Month Dynamic By Location on Big Pelagic Fishermen, 2013 Ket : Rata-rata 2013 = 100 / Description: 2013 average = 100 Sumber: Data Primer, 2013 (diolah) / Source: Primary data, 2013 (processed) Tabel 10. Rata-rata Nilai Tukar pada Nelayan Pelagis Besar, 2013

Kategori / Category

Exchange Rate Average On Big Pelagic Fishermen, 2013 Jan

Feb

Mar

April

Mei

Juni

Juli

Agt

76,49 96,66 79,14

120,47 99,43 121,15

96,44 95,12 101,39

73,28 96,91 75,62

110,81 94,31 117,50

124,06 110,11 112,67

118,36 106,50 111,15

80,08 100,96 79,31

100,86 88,65

97,05 98,31

117,72 114,79

107,81 118,43

96,95 110,80

Bitung a. Indeks yang DIterima b. Indeks yang Dibayar c. NTN Padang a. Indeks yang DIterima b. Indeks yang Dibayar

94,23 85,05

92,41 81,27

92,58 114,79


29

c.

NTN

110,79

113,71

113,77

98,72

102,55

102,55

91,04

87,50

1,82 54,88 3,32

4,24 56,87 2,41

25,87 88,51 29,23

55,39 95,53 57,98

115,84 107,92 107,34

185,35 141,15 131,32

258,90 133,00 194,66

154,42 122,14 126,43

68,93 79,64 86,54

69,93 80,26 98,98

82,89 89,51 92,61

81,58 96,61 84,45

102,70 102,33 100,36

134,53 125,05 107,58

144,43 119,94 120,42

105,50 106,67 98,90

Malang a. Indeks yang DIterima b. Indeks yang Dibayar c. NTN Gabungan a. Indeks yang DIterima b. Indeks yang Dibayar c. NTN

Sumber: Data Primer, 2013 (diolah) / Source: Primary data, 2013 (processed)

IKU 2. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Tabel 11 Capaian NTPi Tahun 2013 IKU 1

NTPi )*

Target

Realisasi

%

104

104,7

100,67

Ket: *: Angka Triwulan III 2013 NTPi merupakan rasio antara seluruh penerimaan (revenue) dibanding seluruh pengeluaran (expenditure) pembudidaya ikan. Selain itu, juga digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan dan merupakan ukuran kemampuan keluarga pembudidaya ikan untuk memenuhi kebutuhan subsistennya. Hingga bulan Oktober 2013 NTPi masih tergabung dalam penghitungan NTN dengan menggunakan penghitungan tahun dasar 2007. Sejak November 2013 NTPi telah terpisah dengan NTN dengan perhitungan tahun dasar 2012. Nilai NTPi/NTN hingga Oktober 2013 (berdasarkan perhitungan tahun dasar 2007) sebesar 105,37 dan NTPi November – Desember 2013 dengan tahun dasar 2012, terjadi penurunan NTPi dengan rata-rata sebesar 101,65. Berdasarkan data di atas bila NTPi tersebut dirata-rata dari Januari – Desember 2013 maka dapat disimpulkan nilai sementara NTPi 2013 sebesar 104.70. Nilai target NTPi sebesar 105 pada tahun 2014 telah dapat dicapai ditahun 2013 (TW III). Nilai tukar di atas 100 ini menunjukkan bahwa nelayan/pembudidaya mengalami surplus, dalam artian bahwa harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya atau pendapatan nelayan/pembudidaya naik lebih besar dari pengeluarannya. Dengan

asumsi

volume

produksi

sama,

maka

nilai

NTN

>100

menunjukkan

kesejahteraan

nelayan/pembudidaya meningkat. Nilai NTPi/NTN dari tahun 2012 hingga tahun 2013 sebagaimana pada tabel dibawah. BBPSEKP 2013 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

30

Tabel 12. Nilai NTN/NTPi tahun 2012 – 2014 IKU

2012

2013*

2014

**

104

105

105,37

104,70

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan - Target - Realisasi - Prosentase

100,67

Ket: * angka sementara, NTPi Januari- Oktober dihitung berdasarkan tahun dasar 2007, sedangkan NTPi November – Desember 2013 dihitung berdasarkan tahun dasar 2012. ** belum ditentukan targetnya Tabel 12 di atas menunjukan bahwa pada Tahun 2013 nilai NTPi melebihi target, jika dibandingkan dengan tahun 2012, realisasi NTPi mengalami penurunan yakni 105,37 (2012) menjadi 104,70 (2013), sedangkan untuk tahun 2014 target NTPi sebesar 105. Dukungan BBPSEKP terhadap output KKP terkait NTPi tersebut adalah dengan dilakukankegiatan Panelkanas tahun 2013. Hasil data yang didapatkan menunjukkan bahwa NTPi berfluktuasi dengan kecenderungan yang menurun dibandingkan tahun dasar. Hal ini disebabkan oleh produktifitas yang menurun sehingga indeks yang diterima mengalami penurunan. IKU 3. Rata-rata pendapatan pengolah & pemasar (KK/bulan) Pendapatan adalah penerimaan bersih seseorang, baik berupa uang kontan maupun natura sebagai hasil penjualan pengolah dan pemasar setelah dikurangi biaya-biaya produksi. Selain itu, pendapatan juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat secara relatif dan merupakan ukuran kemampuan keluarga nelayan dan pembudidaya ikan untuk memenuhi kebutuhannya. Target rata-rata pendapatan pengolah dan pemasar tahun 2013 adalah Rp 1,8 Juta per KK/Bulan. Capaian rata-rata pendapatan pengolah dan pemasar dihitung dari pendapatan penerima program PUMPP2HP sebagai dampak dari sasaran program penerima bantuan PUMP-P2HP. Berdasarkan sampel kelompok pada 100 Kabupaten/Kota di 29 Provinsi penerima PUMP-P2HP, diperoleh hasil perhitungan rata-rata pendapatan pengolah dan pemasar sebesar Rp 2.297.705,- per KK/Bulan. Program PUMP-P2HP dalam bentuk bantuan langsung masyarakat yang dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan kelompok untuk mengembangkan usahanya, dapat memberikan dampak peningkatan pendapatan diatas upah rata-rata minimum nasional tahun 2013 sebesar Rp 1.434.906,- per KK/Bulan. IKU ini didefinisikan sebagai rata – rata uang yang diterima oleh Kepala Keluarga Pengolah dan atau Pemasar dari aktivitas usahanya selama satu periode. Teknik menghitungnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut : BBPSEKP 2013 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

31

 Menghitung Rata-rata pendapatan pengolah & pemasar (KK/bulan)dengan rumus: P = Pendapatan (Rupiah) X = Uang yang diterima Kepala Keluarga Y = Jumlah Kepala Keluarga Tabel 13. Pendapatan Rata-rata Pendapatan Pengolah & Pemasar (KK/Bulan) per Provinsi IKU Rata-rata pendapatan pengolah & pemasar (KK/bulan).

Target

Realisasi

%

Rp1,800.000

Rp 2,297.705

127,78

Berdasarkan Tabel 3.9 diatas, Target rata-rata pendapatan pengolah dan pemasar tahun 2013 adalah Rp 1,800.000 per KK/Bulan. Capaian rata-rata pendapatan pengolah dan pemasar dihitung dari pendapatan penerima program PUMP-P2HP sebagai dampak dari sasaran program penerima bantuan PUMP-P2HP. Angka capaian pada tabel di atas berdasarkan sampel kelompok pada 100 Kabupaten/Kota di 29 Propinsi Penerima PUMP P2HP diperoleh hasil rata-rata pendapatan Rp. 2,297.705 per KK/bulan. Dengan adanya program PUMP-P2HP dalam bentuk bantuan langsung masyarakat yang dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan kelompok untuk mengembangkan usahanya, dapat memberikan dampak peningkatan pendapatan diatas upah rata-rata minimum nasional tahun 2013 sebesar Rp 1.434.906,- per KK/Bulan. Dukungan BBPSEKP terhadap peningkatan Rata-rata pendapatan pengolah & pemasar (KK/bulan) adalah melaluikegiatan Evaluasi Dampak PNPM KP terkait perkiraan dampak kegiatan Pokhlasar. BBPSEKP telah melakukan kajian evaluasi dampak PNPM Mandiri KP yang secara umum baru memanfaatkan data yang tersedia dari Ditjen pelaksana. Dari data yang tersedia dapat disimpulkan bahwa bantuan PNPM MAndiri KP dapat memberikan dampak positif terhadap penerimanya, namun demikian, kajian mendalam masih perlu dilakukan dengan melakukan survey yang terprogram. Adapun kinerja outcome PNPM Mandiri KP terhadap kelompok pengolah dan pemasar adalah mencapai peningkatan sebesar 57%. IKU 4. Rata-rata pendapatan petambak garam (KK/bulan) IKU ini didefinisikan sebagai rata-rata pendapatan usaha masyarakat Kelautan per orang/bulan. Teknik menghitungnya yaitu :  Menccari data jumlah produksi garam  Mencari data harga pasar  Rumus untuk menghitung rata-rata pendapatan usaha garam rakyat sebagai berikut (Rp.) :Jumlah Produksi x Harga Pasar / 12 bulan


32

IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yangdiharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut: Tabel 14.Rata-rata pendapatan petambak garam (KK/bulan) IKU

Rata-rata pendapatan petambak garam (KK/bulan).

Target

Realisasi

Rp1,8 juta

Rp2,8 juta

%

Rata-rata pendapatan petambak garam per-Kepala Keluarga/bulan yang masuk dalam KUGAR dihitung dari jumlah pendapatan petambak garam penerima Program PUGAR selama musim panen dibagi lama bulan produksi. Laporan 42 Kabupaten/Kota penerima PUGAR 2013, diketahui bahwa lama masa produksi rata – rata secara nasional sekitar 3,19 bulan, termasuk masa persiapan, masa evaporasi dan pemanenan, dan pemulihan lahan. Daerah–daerah tertentu yang menggunakan sistem perebusan memiliki masa produksi yang lebih variatif dan lama, misalnya Aceh Utara yang mulai memproses sejak pertengahan Januari– Desember 2013. Perhitungan pendapatan menggunakan beberapa variabel, yakni:Luas lahan PUGAR;Produksi Nasional;Produktifitas PUGAR per hektar per musim;Penjualan garam (estimasi nilai produksi);total biaya (TC) baik operasional maupun investasi;Pendapatan bersih; danlama bulan dalam satu kali periode produksi (musim). Harga garam bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya, dan setelah pengolahan data (lihat tabel pengolahan) diketahui bahwa per hektar lahan mampu menghasilkan pendapatan bersih sebesar Rp. 3.660.859,93. Petambak PUGAR mengolah/mendayagunakan lahan antara 0,5 s/d 1 Ha. Dengan luasan lahan 20.870,82 Ha dan jumlah total petambak sebanyak 31.432, maka per petambak rata – rata mengolah lahan sebesar 0,77 Ha, sehingga pendapatan per petambak sebesar Rp. 0,77 x Rp. 3.660.859,93 = Rp. 2.819.466. Dukungan BBPSEKP terhadap peningkatan rata-rata pendapatan pengolah garam (KK/bulan) adalah melalui kegiatan Penelitian tentang Aspek Sosial Ekonomi Pengembangan Garam Industri dan Produk Garam Derivatif. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada beberapa lokasi antara lain yaitu Kabupaten Pati (lokasi sentra garam intensifikasi), dan Kabupaten Sumenep (lokasi garam intensifikasi), dan Kabupaten Jeneponto(lokasi penyangga garam intensifikasi). Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi kuantitatif-kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang paling baik mengenai pengembangan usaha garam industri dan produk turunannya berbasis garam rakyat di Indonesia. Kabupaten Pati terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara pengolah yang mempunyai kapasitas produksi dibawah 6 ton/hari, 6-15 ton/hari dan diatas 15 ton/hari. Hal yang mempengaruhi adalah jumlah peralatan yang dimiliki. Sebagian besar pengolah garam konsumsi memiliki SNI tapi sudah BBPSEKP 2013 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

33

tidak diperpanjang lagi, rata-rata SNI mereka sudah kadaluarsa. Kualitas garam yang dihasilkan berbeda, untuk produsen < 6 ton/hari masih lebih kuning dibandingkan yang kualitas produksinya diatas 6 ton/hari dan lebih dalam bentuk garam briket saja karena permintaan pasarnya. Harga jual garam halus dan garam briket cukup beragam, garam briket dengan ukuran sama akan tetapi harga jual per pak nya berbeda, harga garam briket dengan ukuran 2,5 kg/pak pada beberapa kelompok usaha UD Sumber Makmur Rp. 2.500,-/pak, UD Cemerlang Rp. 3.500,-/pak, UD Kaliyan ukuran 3 kg/pak harganya Rp. 6.000,-/pak. Analisis Usaha Pengolahan Garam Konsumsi Per Bulan di Kabupaten Pati Tahun 2013 basis perhitungan per bulan No

1

2

3

4

5

6

7

8

Kegiatan

UD Sumber Makmur

UD Cemerlang

UD WM. Putra II

UD Empat Permata

UD Permata Laut

KBU Jago

UD Kaliyan

Perusah aan Talenta Raya

Kapasitas Produksi

15 ton /hari

11 ton /hari

5 ton /hari

3,3 ton /hari

10 ton /hari

2,5 ton /hari

30 ton /hari

6 ton/ hari

210.290.3 33

120.320.22 0

81.835 .220

35.207. 667

138.546. 947

45.7 96.0 31

325.55 3.542

82.119.5 87

476.700. 000

258.443.00 0

154.18 0.000

101.400. 000

276.238 .000

106. 678. 000

716.85 7.143

174.200 .000

266.409.6 67

138.122.78 0

72.344 .780

66.192.3 33

137.691. 053

60.8 81.9 69

391.30 3.601

92.080. 413

TOTAL BIAYA

TOTAL PENDAPATAN

Keuntungan usaha perbulan

Sumber : Data primer diolah, 2013 Data diatas menunjukkan bahwa terdapat delapan kelompok usaha yang melakukan kegiatan pengolahan garam di Kabupaten Pati. Rata-rata pendapatan pengolah garam yang mereka peroleh pada Tahun 2013 adalah sejumlah Rp. 283.087.000,-/bln dengan keuntungan rata-rata usaha perbulan sebesar Rp. 153.128.324. Sumenep merupakan salah satu lokasi yang juga terdapat beberapa pengolah garam konsumsi, akan tetapi kegiatan usaha pengolahan garam konsumsi masih terbatas dari jumlah produksi dan teknologinya.Kabupaten Sumenep mempunyai dua unit pengolahan garam konsumsi, satu unit yang sudah skala usaha dan satu unit lagi yang masih skala pembinaan masyarakat. UD Bina Usaha sudah 10 tahun dalam usaha pengolahan garam di Kabupaten Sumenep. Produk yang dihasilkan antara lain garam krosok dan garam halus. Garam krosok dijual dengan karung dengan harga Rp. 600/kg, sedangkan garam halus di BBPSEKP 2013 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

34

jual dengan ukuran 0,25 kg dan 0,5 kg dengan harga masing-masing Rp. 1.400/kg. Secara total, UD Bina Usaha dapat memasarkan 1.100 ton/bulan garam krosok, 400.000 bungkus garam 0,25 kg dan 200.000 bungkus garam 0,5 kg yang kesemuanya itu tesebar di pasar lokal. Berikut adalah analisis pengolahan garam di Kabuapten Sumenep tahun 2013. Analisis Usaha Pengolahan Garam Perbulan di Kabupaten Sumenep Tahun 2013 basis perhitungan perbulan No

Kegiatan

Kapasitas Produksi Garam Halus TOTAL BIAYA TOTAL PENDAPATAN Keuntungan usaha perbulan Sumber: Data Primer dianalisis, 2013

1 UD Sumber Makmur 25 ton /hari

2 PBM Cahaya Abadi 100 kg/hari

389.262.357 778.220.000 388.957.643

2.797.245 5.000.000 2.202.755

Dari data diatas, diketahui bahwa usaha pengolahan garam per bulan mencapai pendapatan Rp. 391.610.000,-/bulan, dengan keuntungan perbulan sebesar Rp. 195.580.199 pada Tahun 2013. Lokasi Jeneponto, hanya memiliki 2 (dua) perusahaan pengolahan garam. Satu dari Koperasi Garam Mekar dan satunya lagi dari usaha pengolahan kecil (Gerbang Mas). Kapasitas pengolahan Koperasi Garam Mekar sekitar 12 ton/bulan dan pengolahan Gerbang Mas sekitar 5 ton/bulan. Pengolahan Gerbang Mas hanya memiliki mesin pencampur iodium saja sehingga garam krosok yang dihasilkan di tambak garam hanya diberi iodium saja. Koperasi Garam Mekar mempunyai fasilitas yang lebih lengkap dimulai dari pencucian, penghancuran, pengeringan, yodisasi hingga ke pengepakan. Hal ini mempengaruhi biaya produksinya, sehingga biaya produksi koperasi jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya produksi Gerbang Mas. Harga jual garam beryodium Gerbang Mas lebih tinggi (Rp. 3.000/kg) dibandingkan dengan Koperasi Garam Mekar (Rp. 2.300/kg). Dilain pihak, Koperasi yang lebih besar menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Berikut adalah analisis usaha pengolahan garam di Kabuapten Jeneponto. Analisis Usaha Pengolahan Garam Perbulan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 basis perhitungan pertahun per kg Kegiatan Kapasitas Produksi TOTAL BIAYA TOTAL PENDAPATAN Keuntungan usaha perbulan Sumber: Data Primer dianalisis, 2013 No

Gerbang Mas 5 ton /bulan 34.252.400 166.000.000 131.747.600

Koperasi 12 ton / bulan 168.575.856 319.200.000 150.624.144

Dari data tersebut diatas dapat diketahui bahwa pendapatan rata-rata per bulan untuk pengolahan garam pada Tahun 2013 adalah Rp. 242.600.000/bulan. IKU 5. Pertumbuhan PDB Perikanan BBPSEKP 2013 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

35

Hasil output perikanan dalam suatu perekonomian dengan tidak mempertimbangkan pemiliki faktor produksi dan hanya menghitung total produksi dalam suatu perekonomian. Teknik menghitungnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut : PDB = pengeluaran rumah tangga (C) + pengeluaran pemerintah (G) + Pengeluaran investasi (I) + (ekspor –impor) IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yangdiharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut: Tabel 15Pertumbuhan PDB Perikanan IKU Pertumbuhan PDB Perikanan

Target (%)

Realisasi

%

7

6,9

98,57

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan, termasuk didalamnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, adalah meningkatnya nilai PDB perikanan. Pertumbuhan PDB Perikanan dari tahun ke tahun selalu meningkat, hal tersebut menggambarkan bahwa kemampuan sumberdaya perikanan sebagai andalan dalam perekonomian nasional. PDB perikanan diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa perikanan yang diproduksi dalam jangka waktu tertentu (per tahun). Adapun angka persentase pertumbuhan PDB Perikanan diperoleh dengan membandingkan nilai PDB Perikanan (berdasarkan harga konstan) tahun 2013 dibandingkan dengan nilai PDB Perikanan tahun 2012. Pertumbuhan PDB perikanan tahun 2013 ditargetkan mencapai 7%. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pertumbuhan PDB perikanan berdasarkan harga konstan tahun 2000 dalam kurun waktu setahun terakhir meningkat sebesar 6,9%, yakni Rp 57.702,6 Miliar pada tahun 2012 menjadi Rp 61.661,2 Miliar pada tahun 2013, atau tercapai 98,57% dari target yang telah ditetapkan. Sama halnya dengan pertumbuhan pada periode tahun 2013 dengan tahun sebelumnya, selama kurun waktu 2009-2013, pertumbuhan PDB perikanan meningkat rata-rata sebesar 14,83% per tahun dan merupakan rata-rata tertinggi dalam sektor pertanian secara umum. Dalam dua tahun terakhir PDB perikanan tumbuh di atas rata-rata nasional dan dalam 4 tahun terakhir memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi dalam sektor pertanian secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa perikanan memegang peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan pada PDB kelompok pertanian secara umum, maupun pada PDB Nasional. Berikut adalah tabel pencapaian IKU-2 Ditjen P2HP pada tahun 2013.


36

Tabel 16. Pencapaian IKU-2 Ditjen P2HP, 2009-2013 (Rp Miliar) LAPANGAN USAHA

Kenaikan rata-rata (%)

TAHUN - YEAR

INDUSTRIAL ORIGIN

Increasing average 2009

Berdasar harga berlaku At current prices

Kelompok Pertanian / Agriculture Group

2010

2011

2012*)

2013**)

2009 - 2013

857 196.8

985 470.5

1 091 447.1

1 193 452.9

1 311 037.3

11.23

a. Tanaman Bahan Makanan / Food Crops

419 194.8

482 377.1

529 967.8

574 916.3

621 832.7

10.40

b. Tanaman Perkebunan / Estate Crops

111 378.5

136 048.5

153 709.3

162 542.6

175 248.4

12.17

c. Peternakan dan Hasil-hasilnya / Livestock & Its product

104 883.9

119 371.7

129 297.7

145 720.0

165 162.9

12.04

45 119.6

48 289.8

51 781.3

54 906.5

56 994.2

6.02

176 620.0

199 383.4

226 691.0

255 367.5

291 799.1

13.38

PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) / Gross Domestic Product (GDP) 5 606 203.4

6 446 851.9

7 419 187.1

8 229 439.4

9 083 972.2

12.85

PDB TANPA MIGAS / GDP Without Oil & Gas

5 141 414.4

5 941 951.9

6 795 885.6

7 588 322.5

8 416 039.5

13.13

d. K e h u t a n a n / Forestry e. P e r i k a n a n / Fisheries

Persentase PDB Perikanan / Fisheries GDP Sharring Persentase terhadap kelompok pertanian / To Agriculture group

20.60

20.23

20.77

21.40

22.26

Persentase terhadap PDB / To GDP

3.15

3.09

3.06

3.10

3.21

Persentase terhadap PDB tanpa Migas / To GDP Without Oil & Gas

3.44

3.36

3.34

3.37

3.47

295 883.8

304 777.1

315 036.8

328 279.7

339 890.2

3.53

149 057.8

151 500.7

154 153.9

158 910.1

161 969.5

2.10

b. Tanaman Perkebunan / Estate Crops

45 558.4

47 150.6

49 260.4

52 325.4

54 903.0

4.78

c. Peternakan dan Hasil-hasilnya / Livestock & Its product

36 648.9

38 214.4

40 040.3

41 918.6

43 914.0

4.63

d. K e h u t a n a n / Forestry

16 843.6

17 249.6

17 395.5

17 423.0

17 442.5

0.88

e. P e r i k a n a n / Fisheries

47 775.1

50 661.8

54 186.7

57 702.6

61 661.2

6.59

PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) / Gross Domestic Product (GDP) 2 178 850.4

2 314 458.8

2 464 566.1

2 618 938.4

2 770 345.1

6.19


2 036 685.5

2 171 113.5

2 322 653.1

2 481 796.7

2 636 976.0

6.67

Perikanan/ Fisheries

4.2

6.0

7.0

6.5

6.9

14.83


4.0

3.0

3.4

4.2

3.5

PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) / Gross Domestic Product (GDP)

4.6

6.2

6.5

6.3

5.8


5.0

6.6

7.0

6.9

6.3


Berdasar harga konstan thn 2000 At 2000 Constant Prices

a. Tanaman Bahan Makanan / Food Crops

Pertumbuhan PDB Year on Year (Y on Y)

Sumber / Source : Badan Pusat Statistik / Statistics of Indonesia Keterangan : *) : Angka sementara / Preliminary Figures **) : Angka sangat sementara / Very preliminary figures ***) : Angka sangat sangat sementara / Very very preliminary figures

Apabila pencapaian indikator kinerja pertumbuhan PDB perikanan sebesar 6,86% di tahun 2013 ini dibandingkan dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Renstra 2010-2014, maka pencapaian pada indikator kinerja ini telah mencapai 94,63% dibandingkan dengan target sampai dengan tahun 2014 sebesar 7,25%. Pencapaian sasaran strategis 1, yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, salah satunya didukung oleh kegiatan antara lain (1), Pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan; (2) Pengembangan usaha pasca panen nonkonsumsi hasil kelautan dan perikanan; (3) Peningkatan serapan pasar domestik hasil perikanan; (4) Peningkatan dan perluasan akses pasar ekspor hasil kelautan dan perikanan; (5) Peningkatan investasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan (6) Pengembangan uji terap ragam produk dan alat pasca panen dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. Melalui berbagai kegiatan di atas diharapkan dapat terwujud peningkatan daya saing produk perikanan dan ketahanan pangan. Dukungan BBPSEKP dalam pertumbuhan PDB adalah dengan dilakukan kegiatan penelitian terkait Strategi Pertumbuhan PDB Perikanan. Model yang telah dikembangkan BBPSEKP terrsebut dilakukan dengan penggolongan berbagai kegiatan ekonomi di Indonesia ke dalam 75 kelompok komoditas. Kegiatan ekonomi di sektor KP pun disertakan dalam pemodelan ini. Namun karena adanya keterbatasan BBPSEKP 2013 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

37

sumberdaya yang terdapat di BBPSEKP, maka model ini baru mampu mengakomodir 10 (sepuluh) kelompok komoditas KP saja. Kesepuluh kelompok tersebut adalah : Kode 23 24 25 26 27 28 29 33 35 36

Kelompok Komoditas Tuna Tongkol Cakalang Perikanan laut Patin Perikanan Budidaya Udang Garam Kasar Ikan Kering dan Asin Ikan Olahan dan Awetan

Simulasi yang dilakukan pada model ekonomi KP Indonesia 2008 menggunakan asumsi target pertumbuhan PDB sektor KP sebesar 7%. Simulasi yang dilakukan terdiri dari 11 simulasi.Simulasi 1-10 dilakukan untuk mengetahui besaran pertumbuhan final demand yang diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan PDB, sedangkan simulasi 11 khusus dilakukan untuk mengetahui berapa besaran pertumbuhan final demand yang diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan PDB KP. Dan dari hasil simulasi tersebut diperoleh data bahwa untuk mencapai pertumbuhan PDB KP sebesar 7% perlu adanya pertumbuhan final demand sebagai berikut : Simulasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kelompok Komoditas Tuna Tongkol Cakalang Ikan Laut Patin Ikan Darat Udang Garam Ikan Asin Ikan Olahan dan Awetan Seluruh Komoditas KP

Sedangkan besaran Peningkatan Nilai Pertumbuhan PDB KP sebesar 7% : Komoditas Peningkatan % Final Peningkatan Demand Final Komoditas Demand KP (Rp.000)

Pertumbuhan Demand 1107% 1593% 1128% 84% 1108% 68% 147% 3315% 150% 82% 18% Demand Komoditas KP yang diperlukan untuk Menciptakan Peningkatan Produksi Komoditas KP (Rp.000)

% Peningkatan Output

Peningkatan PDB KP (Rp.000)

Pertumbuhan PDB KP


38

Tuna Tongkol

487.855 338.867

17.903 17.903

689.555 478.969

16 16

499.535 346.980

15.57 15.57

Cakalang

478.655

17.903

676.551

16

490.114

15.57

Ikan Laut

6.397.505

17.903

9.086,831

16

6.582.783

15.54

487.798

17.903

599.832

14

467.568

13.80

Ikan Darat

7.941.725

17.903

9.718.294

16

7.575.372

16.19

Udang

3.754.453

17.903

7.230.692

15

5.043.205

14.73

Garam

159.960

17.903

167.453

27

141.898

26.66

Ikan Asin

3.805.332

17.903

4.142.441

15

1.745.961

14.53

Ikan Olahan dan Awetan Seluruh Komoditas KP

7.408.505

17.903

8.123.361

13

2.209.860

13.10

25.103.276

7.00

Patin

31.260.656

40.918.979

Dari hasil simulasi yang dilakukan juga dapat diambil kesimpulan bahwa untuk target pertumbuhan PDB KP sebesar 7% dinilai memungkinkan untuk dicapai. Untuk mecapai target tersebut maka KKP perlu menggulirkan program yang dapat mendorong peningkatan final demand terhadap semua komoditas KP secara serentak, sebesar 18% untuk masing-masing komoditas. Selanjutnya peningkatan final demand tersebut akan diserap oleh rumah tangga, swasta dan diekspor ke luar negeri.

3.3.2 Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian BBPSEKP oleh Masyarakat Kelautan dan Perikanan IKU 6. Jumlah jejaring dan kemitraan BBPSEKP Jejaring dan kemitraan hasil penelitian BBPSEKP merupakan salah satu kunci pemanfaatan hasil penelitian BBPSEKP oleh user atau pengguna. Jejaring dan kemitraan ini dibangun melalui proses koordinasi antara BBPSEKP dengan calon pengguna. Jejaring dan kemitraan BBPSEKP telah dibangun dari tahun 2006 atau semenjak BBPSEKP telah berdiri. Berkaitan dengan kerjasama BBPSEKP yang melibatkan masyarakat kelautan dan perikanan, dihitung dengan teknik yaitu : akumulasi jumlah jejaring dan kemitraan BBPSEKP (s/d tahun berjalan). IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini dari BBPSEKP sebagai berikut:


39

Tabel 17. Pencapaian IKU-6 BBPSEKP, 2012-2013 No

Rincian Output

1

Jumlah jejaring dan kemitraan BBPSEKP

Target 2012

Capaian 2012

Target 2013

Capaian 2013

Target 2014

4

7

4

1

3

Dari tabel 17 diatas dapat dilihat bahwa jumlah jejaring dan kemitraan BBPSEKP pada tahun 2013 memiliki capaian yang lebih rendah yaitu 25% atau sejumlah 1 (satu) jejaring dari target sejumlah 4 (empat). Dan jika dibandingkan dengan tahun 2012, capaian tahun 2013 lebih rendah atau terdapat selisih capaian sejumlah 85% atau 6 (enam) jejaring atau kemitraan. Sehingga berdasarkan bobot validasi IKU, capaian jejaring pada tahun 2013 hanya mencapai 0.2, dengan koeifisien 0.25, serta skor sejumlah 0.0625. Berikut adalah hasil jejaring BBPSEKP dengan instansi lain dari tahun 2012-2013 : Tahun 2012 meliputi : 1. Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 3. Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat; 4. Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan, Kabupaten Lamongan, Jawa Tengah; 5. Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah; 6. Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Subang, Jawa Barat; 7. Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan, Kabupaten Gunung Kidul, Jawa Tengah  Perjanjian Kerjasama Tahun 2013 : 1. Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Dengan belum tercapainya sejumlah 3 (tiga) target jejaring tersebut, BBPSEKP membuat target capaian jejaring dan kemitraan sejumlah 3 (tiga) pada tahun 2014. Jika dinilai berdasarkan validasi IKU, bobot IKU pada tahun 2013 adalah mencapai 0.2, dan koefisien sebesar 0.25, dan skor IKU sebesar 0.625. IKU 7. Jumlah hasil Penelitian BBPSEKP yang diadopsi oleh Masyarakat KP IKU ini didefinisikan sebagai IPTEK yang disebarkan oleh BBPSEKP, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai media, kepada masyarakat pengguna. Teknik menghitungnya yaitu jumlah hasil penelitian BBPSEKP yang diadopsi oleh masyarakat setiap tahun. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut: Tabel 18 Pencapaian IKU-7 BBPSEKP, 2012-2013 No

1

Rincian Output Jumlah hasil Penelitian Sosial Ekonomi KP yang diadopsi oleh Masyarakat KP

Target 2012

Capaian 2012

Target 2013

Capaian 2013

Target 2014

4

6

4

4

1


40

Dari tabel 18 di atas terlihat bahwa capaian jumlah hasil penelitian BBPSEKP yang diadopsi oleh masyarakat KP pada tahun 2013 adalah sejumlah 4 buah atau sejumlah 100%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian hasil adopsi lebih rendah sejumlah 2 (dua) atau terdapat selisih 25%. Hal tersebut diakibatkan adanya kebijakan penentuan pada sumber adopsi. Bahwasannya pada tahun 2013 ditentukan bahwa sumber adopsi BBPSEKP merupakan kegiatan litbang yang menghasilkan model penerapan kelembagaan KP dengan keragaman tipologi. Jika dihitung berdasarkan bobot validasi IKU, capaian hasil adopsi output tersebut adalah mencapai 0.3 dengan koefisien dan skor per IKU 0.375. Berikut adalah capaian hasil adopsi oleh

masyarakat KP :

No

Tabel 19 Capaian hasil penelitian BBPSEKP yang diadopsi oleh masyarakat kelautan dan perikanan Kegiatan Litbang KP Lokasi

Pengembangan Ekonomi Kawasan Berbasis Iptek KP (KIMBis) dengan Tipologi Kabupaten Perikanan Tangkap Laut Indramayu Pengembangan Ekonomi Kawasan Berbasis Iptek KP (KIMBis) dengan Tipologi Kabupaten 2 Budidaya Subang Pengembangan Ekonomi Kawasan Berbasis Iptek KP (KIMBis) dengan Tipologi Kabupaten 3 PUD Wonogiri Pengembangan Ekonomi Kawasan Berbasis Iptek KP (KIMBis) dengan Derivatif Kabupaten 4 Garam Pati Sedangkan pada tahun 2014, BBPSEKP menentukan target jumlah penelitian sosek KP yang diadopsi oleh masyarakat KP sejumlah 1 (satu). 1

IKU 8. Jumlah pengguna hasil Penelitian BBPSEKP (Kelompok/Orang) IKU ini didefinisikan sebagai anggota masyarakat KP yang menerima IPTEK secara langsung dari BBPSEKP maupun pengguna yang mendapatkan IPTEK secara tidak langsung di sekitar kawasan kelompok sasaran. Teknik menghitungnya yaitu jumlah pengguna (kelompok/orang) yang telah memanfaatkan IPTEK hasil kegiatan BBPSEKP setiap tahun. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini dari BBPSEKP sebagai berikut: Tabel 20 Pencapaian IKU-8 BBPSEKP, 2012-2013 No

1

Rincian Output Jumlah pengguna hasil penelitian BBPSEKP

Target 2012

Capaian 2012

Target 2013

Capaian 2013

Target 2014

4

6

5

13

19

Dari Tabel 20 di atas terlihat bahwa capaian jumlah pengguna hasil penelitian BBPSEKP pada tahun 2013 adalah lebih besar dari target yang ditentukan atau tercapai 260%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian tersebut lebih tinggi 7 (tujuh) pengguna atau 117%. Kenaikan jumlah pengguna hasil litbang KP disebabkan oleh ada beberapa kelompok masyarakat KP yang secara tidak langsung memperoleh introduksi teknologi KP, telah mengintroduksikan teknologi yang serupa dengan kelompok yang menerima paket teknologi secara langsung. BBPSEKP 2013 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

41

Berdasarkan validasi IKU, bobot jumlah pengguna tersebut adalah mencapai 0.3. Dengan nilai koefisien 0.375, dan skor iku 0.975. Adapun capaian tersebut adalah memiliki rincian sebagai berikut :

PROVINSI Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur NAD

Tabel 21 Capaian Jumlah Pengguna Hasil Penelitian BBPSEKP KAB/KOTA PENGGUNA IPTEK YANG DIADOPSI Pengembangan Ekonomi Kawasan Berbasis Kab. Subang 9 Kelompok Iptek KP (KIMBis) Pengembangan Ekonomi Kawasan Berbasis Kab. Tegal 2 Kelompok Iptek KP (KIMBis) Pengembangan Ekonomi Kawasan Berbasis Kab. Pacitan 1 Kelompok Iptek KP (KIMBis) Pengembangan Ekonomi Kawasan Berbasis Kab. Banda Aceh 1 Kelompok Iptek KP (KIMBis)

Dengan demikian, secara keseluruhan dukungan IKU untuk mencapai SS2 adalah berupa jumlah jejaring dan kemitraan BBPSEKP dengan bobot 0.2 dan skor IKU 0.0625, jumlah hasil penelitian sosial ekonomi KP yang diadopsi oleh masyarakat KP dengan bobot 0.3 dan skor IKU 0.375, serta jumlah pengguna hasil penelitian sosial ekonomi KP dengan bobot 0.3 dan skor IKU 0.975. Sehingga secara keseluruhan bobot IKU tersebut adalah 0.8, dengan skor IKU 141% dan mencapai total perspektif pada Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) berjumlah 110% atau “Baik.”

3.3.3. Sasaran Strategis 3 : Tersedianya kebijakan kelautan dan perikanan yang implementatif IKU 9. Presentase jumlah usulan rekomendasi kebijakan BBPSEKP yang dijadikan bahan kebijakan terhadap total kajian yang dihasilkan IKU ini didefinisikan sebagai hasil kegiatan penelitian sosial ekonomi kelautan dan perikanan, termasuk di dalamnya adalah hasil kepakaran atau buah pikiran para pakar atau peneliti sosek disampaikan secara resmi dan tertulis kepada Balitbang KP. Teknik menghitungnya yaitu jumlah rekomendasi hasil kajian Sosek KP yang dijadikan bahan kebijakan : jumlah total rekomendasi sosek. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini dari BBPSEKP sebagai berikut: Tabel 22 Pencapaian IKU-9 BBPSEKP, 2012-2013 No

Rincian Output

Target 2012

Capaian 2012

Target 2013

Capaian 2013

Target 2014

1

Presentase jumlah Rekomendasi Sosek KP yang dijadikan bahan kebijakan terhadap total kajian yang dihasilkan

20%

24%

30%

50%

33%

Dari tabel 22 dapat diperhatikan bahwa capaian presentase jumlah kajian yang dijadikan bahan kebijakan terhadap total kajian yang dihasilkan sampai TA 2013 sebesar 50% atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 30%. Tingginya jumlah kajian yang dijadikan bahan kebijakan terhadap total BBPSEKP 2013 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

42

kajian yang dihasilkan adalah adanya kebutuhan hasil rekomendasi BBPSEKP yang cukup mendukung pembuatan kebijakan KP. Dan jumlah capaian tersebut adalah lebih tinggi dari tahun 2012. Jika diukur berdasarkan validasi IKU, bobot IKU tersebut adalah 0.1 dengan koefisien 0.2 dan skor 0.36. Adapun hasil pengukuran TA 2013 pada IKU rekomendasi Sosek KP yang menjadi bahan kebijakan di KKP adalah sebagai berikut: 1. Inovasi Kelembagaan Masyarakat Perikanan dalam Mendukung Penyebaran IPTEK dalam Pengentasan Kemiskinan; 2. Dampak Terkini Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyakl (BBM) terhadap Kinerja Usaha nelayan dan Budidaya Ikan; 3. Suppply Chain Analysis Pengembangan Patin Pasupati di Tulungagung, Jawa Timur; 4. Dampak perubahan Ekonomi Global terhadap Sektor KP; 5. Kajian Dampak Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN terhadap Sektor Kelautan dan Perikanan; 6. Strategi Mendorong Pertumbuhan PDB Sektor Kelautan dan Perikanan; 7. Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan/Program KP. 8. Pentingnya Dukungan Maluku Sebagai MLIN Dalam Keberhasilan Program Industrialisasi; 9. Disparitas Herger Ikan dan Strategi Penetrasi Pasar; 10.Estimasi Dampak Kesepakatan Sidang WTO Terhadap Sektor KP di Indonesia 11. Peningkatan Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) 12.Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Budidaya Melalui PUMP Perikanan Budidaya Sebagai Implementasi PNPM Mandiri KP. IKU 10. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sosek KP IKU ini didefinisikan sebagai jumlah hasil penelitian yang menghasilkan rekomendasi kebijakan sosek KP. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dengan teknik menghitung yaitu jumlah rekomendasi hasil penelitian sosek KP pada setiap tahun. Pada tahun 2013, jumlah rekomendasi yang dihasilkan pada BBPSEKP adalah sejumlah 40 buah dari target sejumlah 4 (empat) buah. Sedangkan pada tahun 2012 adalah telah dihasilkan 11 naskah rekomendasi dari target sejumlah 7 (tujuh) rekomendasi, atau telah tercapai 157%. Dengan demikian capaian pada tahun 2013 adalah jauh lebih tinggi dari tahun 2012. Berdasarkan validasi IKU, capaian jumlah rekomendasi tersebut memiliki bobot 0.1 dengan koefisien 0.2, dan skor IKU 2. Sedangkan rincian dari jumlah rekomendasi tersebut secara jelas dapat dilihat pada lembar lampiran. Atas hasil capaian tersebut, target rekomendasi kebijakan sosek KP pada tahun 2014 ditentukan sejumlah 4 (empat) rekomendasi. IKU 11. Persepsi masyarakat KP terhadap kebijakan yang diterbitkan KKP (dalam skala likert 1-5) IKU ini didefinisikan sebagai tingkat penilaian masyarakat terhadap penerapan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan ukuran skala likert 1-5. Teknik menghitungnya yaitu survey persepsi masyarakat terhadap kebijakan KKP. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut: Persepsi masyarakat terhadap program Kementerian Kelautan dan Perikanan dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat dari penerima bantuan dari program yang dirancang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program yang diidentifikasi meliputi Program Usaha Mina Pedesaan (PUMP): PUMP-Perikanan Tangkap, PUMP-Perikanan Budidaya, PUMP-Pengolahan dan Program Bantuan Kapal INKA MINA.


43

Pengumpulan data dilakukan pada beberapa lokasi, oleh beberapa tim peneliti dari Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP) sebagai kegiatan tambahan pada saat melakukan kegiatan penelitian. Pengumpulan data Program Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (POKLAHSAR) dilakukan di Subang, Gresik, Wonogiri, Brebes, Aceh, dan Maros. Data untuk Program PUGAR dikumpulkan dari lokasi: Sumenep, Indramayu, Brebes, dan Jeneponto. Sementara itu informasi untuk Program PUMP Perikanan Tangkap dikumpulkan dari Aceh, Jambi (Kerinci), Sibolga, Sumatera Selatan, Gunung Kidul, Subang, Brebes, Maros dan Nusa Tenggara (Kec. Lembata). Persepsi responden terhadap PUMP perikanan Budidaya diperoleh dari responden di Aceh, Kerinci, Sibolga, Sumatera Selatan, Gresik, Subang, Purwakarta, Brebes, Sumbawa, Flores Maros. Dan program yang terakhir adalah program Kapal INKA MINA yang diperoleh dari Sulawesi Tengah dan Gunung Kidul, Sibolga, NTT (Flores). Survey belum dilakukan pada lokasi Program Desa Pesisir Tangguh (PDPT), karena tidak ada kegiatan penelitian yang berada pada lokasi PDPT. Penelitian tentang Persepsi Masyarakat terhadap Program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan jenis penelitian evaluatif. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan Usman, dkk (2009) bahwa penelitian evaluatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program atau mengetahui keefektifan pelaksanaan suatu program. Penelitian evaluatif dilakukan dengan pengumpulan data lapangan apa adanya yang kemudian dibandingkan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada IKU Balitbang KP. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus Hingga November 2013 dengan beberapa lokasi penelitian yang terdapat Program Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (POKLAHSAR) yaitu di Subang, Gresik, Wonogiri, Brebes, Aceh, dan Maros. Program PUGAR di lokasi Sumenep, Indramayu, Brebes, dan Jeneponto. Sementara itu untuk Program PUMP Perikanan Tangkap dilakukan di Aceh, Jambi (Kerinci), Sibolga, Sumatera Selatan, Gunung Kidul, Subang, Brebes, Maros dan Nusa Tenggara (Kec. Lembata). PUMP Perikanan Budidaya dilakukan di Aceh, Kerinci, Sibolga, Sumatera Selatan, Gresik, Subang, Purwakarta, Brebes, Sumbawa, Flores Maros. Dan program yang terakhir adalah program Kapal INKA MINA di Sulawesi Tengah dan Gunung Kidul, Sibolga, NTT (Flores). Survey belum dilakukan pada lokasi Program Desa Pesisir Tangguh (PDPT), karena tidak ada kegiatan penelitian yang berada pada lokasi PDPT. Pada penelitian evaluatif ini, strategi yang digunakan adalah metode survey. Metode survey menurut Singaribuan (1992) merupakan metode pengambilan sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Pada penelitian evaluatif ini metode survey dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada responden dan dilakukan pengisian secara langsung dengan didampingi oleh peneliti. Sedangkan pada pengumpulan data, digunakan kuesioner berupa angket tertutup yaitu berupa jawaban yang dapat dipilih dengan 5 (lima) alternatif jawaban dengan skala likert. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis statistik sederhana. Informasi yang diperoleh melalui kuesioner kemudian diolah dan dijelaskan secara deskriptif . Deskripsi penjelasan tersebut terkait dengan persepsi masyarakat terhadap Program Usaha Mina Pedesaan (PUMP): PUMP-Perikanan Tangkap, PUMP-Perikanan Budidaya, PUMP-Pengolahan dan Program Bantuan Kapal INKA MINA.  Contoh : Program Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (POKLAHSAR) Kebijakan pengembangan usaha Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) merupakan suatu program pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemberdayaan usaha ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan BBPSEKP 2013 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

44

memperkuat dasar kehidupan perekonomian rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial serta tingkat kemiskinan pada masyarakat . Kebijakan Pengembangan usaha Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (POKLAHSAR) melalui Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) P2HP dalam kerangkan PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk menumbuhkembangkan wirausaha mikro kecil pengolahan dan pemasaran hasil perikana menjadi wirausaha yang mandiri dan berdaya saing. Secara keseluruhan PUMP-P2HP telah membina kurang lebih 3.408 POKLAHSAR yang tersebar pada seluruh provinsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap Program Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (POKLAHSAR) yang dilakukan di berbagai lokasi. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengisi daftar pertanyaan, kepada responden di setiap lokasi dan pertanyaan tersebut dikalsifikasi menjadi 3 kelompok, yaitu: kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat; keuntungan program untuk masyarakat; dan program dapat meningkatkan produksi dan harga, dengan klasifikasi jawaban penilaian sangat buruk hingga sangat baik (skala 1-5). Data hasil penilaian responden terhadap POKLAHSAR disajikan pada Tabel 23 dibawah ini. Tabel 23 Penilaian responden terhadap POKLAHSAR,PUGAR, PUMP Perikanan Tangkap, PUMP Perikanan Budidaya, Program Kapal Inka Mina KKP

Klasifikasi Pertanyaan

Nilai Maksimum (Jawaban)

Kesesuaian Program dengan 5 Kebutuhan Masyarakat Keuntungan Program untuk 5 Masyarakat Program dapat Meningkatkan Produksi dan 5 Herger Keterangan : 1. Survey dilakukan di berbagai lokasi

Keterangan Nilai Ratarata (Jawaban)

Persentase (%)

3,8

75%

4

80%

3,3

67%

Keterangan Lokasi survey Kerinci-Jambi, Gunung Jidul-Yogyakarta, Bada Aceh-NAD, Sumbawa-NTB, Gresik-Jatim, Wonogiri-Jateng, Jeneponto-Sulsel

Data pada Tabel 23 menunjukkan penilaian responden terhadap program POKLAHSAR, PUGAR, PUMP Perikanan Tangkap, PUMP Perikanan Budidaya, Program Kapal Inka Mina. Nilai rata-rata jawaban responden terhadap kesesuaian program sebesar 3,8, hal ini menunjukkan bahwa program POKLAHSAR, PUGAR, PUMP Perikanan Tangkap, PUMP Perikanan Budidaya, Program Kapal Inka Mina cukup sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan usahanya dengan persentase penilaian sebesar 75%. Menurut responden program POKLAHSAR, PUGAR, PUMP Perikanan Tangkap, PUMP Perikanan Budidaya, Program Kapal Inka Mina dapat memberikan keuntungan untuk masyarakat dengan persentase penilaian sebesar 80% (nilai rataan 4), dan persepsi responden terhadap program ini untuk meningkatkan produksi dan harga adalah pada rata-rata 3,3 atau 67% dari skala 100. Dari hasil tersebut diperoleh ratarata persepsi masyarakat terhadap kebijakan KKP adalah 3.8 atau 4. Jika berdasarkan validasi IKU, bobot IKU jumlah persepsi masyarakat terhadap kebijakan yang diterbitkan KKP (dalam skala likert) adalah 0.3 dengan koefisien dan skor IKU 0.6. Sehingga secara keseluruhan, dukungan IKU untuk mencapai SS3 adalah berupa jumlah rekomendasi kebijakan Sosek KP yang dijadikan bahan kebijakan terhadap total kajian yang dihasilkan BBPSEKP 2013 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

45

dengan bobot 0.3 dan skor IKU 0.36, jumlah rekomendasi kebijakan sosek KP dengan bobot 0.1 dan skor IKU 2, serta persepsi masyarakat terhadap kebijakan yang diterbitkan KKP dengan bobot 0.3 dan skor IKU 0.6. Dengan demikian, secara keseluruhan bobot IKU adalah mencapai 0.5 dengan total skor IKU 296%, dan mencapai total perspektif pada Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sejumlah 296% atau berpredikat “Baik.”

3.3.4. Sasaran Strategis 4 : Tersedianya jumlah data dan informasi ilmiah Sosial Ekonomi KP IKU 12. Jumlah data dan informasi ilmiah Sosial Ekonomi KP Data dan informasi ilmiah merupakam salah satu bukti hasil penelitian BBPSEKP. IKU ini didefinisikan sebagai data informasi ilmiah sosial ekonomi penelitian yang telah disusun dalam bentuk paket informasi. Teknik menghitungnya yaitu jumlah data dan informasi ilmiah sosial ekonomi KP yang sudah disampaikan secara resmi oleh Kepala Satker kepada Kepala Balitbang KP. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapundeskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut: Tabel 24 Pencapaian IKU-12 BBPSEKP KP, 2012-2013 No

1

Rincian Output Jumlah data dan informasi ilmiah sosial ekonomi KP

Target 2012

Capaian 2012

Target 2013

Capaian 2013

Target 2014

11

11

11

14

11

Dari Tabel 24 di atas dapat dilihat bahwa jumlah data dan informasi ilmiah BBPSEKP pada tahun 2013 mengalami peningkatan capaian dari jumlah yang ditargetkan yaitu sebesar 127 %. Sedangkan untuk tahun 2012 telah memenuhi target yang ditetapkan. Jika dibandingkan antara Tahun 2012 dan 2013 maka selisih capaian sejumlah 27 %. Sehingga berdasarkan bobot validasi IKU, capaian data dan informasi ilmiah tahun 2013 mencapai 0.1 dengan koefisien 0.25 serta skor sejumlah 0.318.Pencapaian tahun 2013 yang melebihi target maka pada tahun 2014 BBPSEKP membuat target capaian sejumlah 11. IKU 13. Jumlah karya tulis ilmiah (KTI) IKU ini didefinisikan sebagai tulisan yang disusun berdasarkan data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan sosek KP yang telah diterbitkan pada suatu jurnal atau prosiding. Teknik menghitungnya yaitu jumlah karya tulis ilmiah yang sudah diterbitkan dan disampaikan secara resmi oleh Kepala Satker kepada Kepala Badan.IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yangdiharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut: Tabel 25 Pencapaian IKU-13 BBPSEKP, 2012-2013 No

Rincian Output

Target 2012

Capaian 2012

Target 2013

Capaian 2013

Target 2014

1

Jumlah karya tulis ilmiah sosek KP

25

47

25

39

25


46

Dari Tabel25 di atas terlihat bahwa capaian jumlah karya tulis ilmiah pada tahun 2013 sudah mencapai 39 dari target sebanyak 25 paket atau sebanyak 156 %, akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2012, maka capaian 2013 jauh lebih rendah dengan selisih 32 %. Berdasarkan validasi iku maka jumlah karya tulis ilmiah adalah 0,1 dengan koefisien 0.25 dan skor iku 0,39. Adapun beberapa judul penelitian yang dihasilkan pada Tahun 2014 baru akan diusulkan untuk menjadi karya tulis ilmiah sosek KP pada tahun yang akan datang. Target yang akan dicapai pada tahun 2014 adalah 25. IKU 14. Jumlah Publikasi Sosial Ekonomi di Lingkup BBPSEKP IKU publikasi didefinisikan sebagai berbagai publikasi cetak yang diterbitkan oleh BBPSEKP. Teknik menghitung adalah jumlah publikasi cetak yang diterbitkan oleh BBPSEKP pada setiap tahun.Pada tahun 2012-2013, publikasi yang diterbitkan oleh BBPSEKP adalah sejumlah : Tabel 26. Capaian IKU 14 Jumlah Publikasi BBPSEKP 2013 No

Rincian Output

Target 2012

Capaian 2012

Target 2013

Capaian 2013

Target 2014

1

Jumlah publikasi sosial ekonomi KP

10

10

12

31

14

Dari data tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2012 capaian yang di hasilkan sesuai target, sementara pada tahun 2013 capaian IKU untuk publikasi telah melebihi 19 paket dari target yang ditentukan atau sebesar 258 %. Capaian ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika diukur berdasarkan validasi iku maka bernilai 0,1 dengan koefisien iku 0,25 dan skor per iku 0,645. Adapun target yang akan dicapai pada tahun 2014 adalah 14 publikasi sosial ekonomi KP. IKU 15. Frekuensi Pertemuan Ilmiah Sosial Ekonomi KP di Lingkup BBPSEKP IKU ini didefinisikasn sebagai jumlah pertemuan terkait ilmiah sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang diselenggarakan oleh BBPSEKP. Teknik menghitungnya adalah jumlah pertemuan ilmiah sosial ekonomi KP yang diselenggarakan oleh BBPSEKP.Pada tahun 2010-2013 diselenggarakan pertemuan ilmiah sebagai berikut : Tabel 27. Capaian IKU 15Frekuensi Pertemuan Ilmian Sosek 2013 No

1

Rincian Output Jumlah pertemuan ilmiah sosial ekonomi KP

Target 2012

Capaian 2012

Target 2013

Capaian 2013

Target 2014

4

4

4

4

4

Dari data tersebut diatas, dapat diketahui bahwa untuk tahun 2013, kegiatan terkait pertemuan ilmiah sosial ekonomi KP sudah diselenggarakan sesuai dengan target yang direncanakan. Kegiatan tersebut adalah meliputi : BBPSEKP 2013 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

47

1. Temu Sains Kebijakan dan Pasar (TSKP) (2010-2014); 2. Seminar Internal BBPSEKP (2010-2014) 3. Seminar Nasional Sosial Ekonomi KP (2010-2014) 4. Workshop Hasil Penelitian Sosial Ekonomi KP (2011-2014). Capaian kegiatan sesuai target yaitu 100 %, capaian ini sama dengan tahun sebelumnya. Jika dilihat bobotnya berdasarkan validasi iku senilai 0,1 dengan koefisien 0,25 dan skor per iku 0,25. Sedangkan pada tahun 2014 capaian yang ditargetkan untuk pertemuan ilmiah sosial ekonomi KP adalah 4. Sehingga secara keseluruhan capaian SS4 2013 adalah mencapai NPSS sebesar 160% atau memiliki predikat “Baik.” 3.3.5. Sasaran Strategis 5 :

Terselenggaranya Modernisasi Sistem Produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu IKU 16. Jumlah Model Penerapan Kelembagaan KP yang inovatif IKU ini didefinisikan sebagai hasil kegiatan litbang BBPSEKP. yang akan dipergunakan dalam mengembangkan sistem produksi, pengolahan dan pemasaran berbasis IPTEK berupa model penerapan kelembagaan IPTEK. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Teknik menghitungnya adalah : Jumlah hasil kegiatan pengembangan kelembagaan kelautan dan perikanan IPTEK berupa model penerapan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini dari BBPSEKP sebagai berikut: Tabel 28. Pencapaian IKU-16 BBPSEKP, 2010-2013 No

Rincian Output

Target 2012

Capaian 2012

Target 2013

Capaian 2013

Target 2014

1

Jumlah model penerapan kelembagaan inovatif

4

8

4

15

4

Dari Tabel 26 di atas terlihat bahwa capaian jumlah model penerapan kelembagaan yang inovatif pada tahun 2013 memiliki capaian yang lebih tinggi dari target yang ditentukan yaitu 15 atau 375%. Hal tersebut menunjukan bahwa capaian model penerapan kelembagaan tersebut lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Jika diukur berdasarkan validasi IKU, bobot IKU mencapai 0.3 dengan koefisien 1, dan skor IKU 3,75. Hal tersebut menunjukan bahwa untuk mencapai SS5 yaitu terselenggaranya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu adalah didukung oleh jumlah model penerapan kelembagaan yang inovatif dengan total bobot 0.3 dan skor IKU 375%, sehingga capaian NPSS adalah sebesar 375% atau memiliki predikat “Baik.” Dan untuk tahun 2014, target capaian jumlah model penerapan kelembagaan inovatif ditentukan sejumlah 4 (empat). 3.3.6. Sasaran Strategis 6 : Terselenggaranya pengendalian Sosek KP IKU 17. Prosentase penelitian Sosial Ekonomi KP mendukung program strategis IKU ini didefinisikan sebagai Kegiatan-kegiatan litbang KP yang dilakukan dalam rangka mendukung program strategis KKP seperti program industrialisasi, minapolitan, blue economy. Teknik menghitungnya BBPSEKP 2013 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

48

yaitu nilai prosentase kegiatan Sosek KP dalam mendukung program strategis KKP (industrialisasi, minapolitan, blue economy). IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut: Pada tahun 2013, Persentase litbang BBPSEKP mendukung program strategis KKP adalah sebesar 77 persen. Dukungan tersebut ditunjukkan dengan kegiatan litbang sejumlah 10 (sepuluh) kegiatan dari jumlah total kegiatan litbang sebanyak 13 kegiatan. Kegiatan yang mendukung industrialisasi sebanyak 3 (tiga) kegiatan, yang mendukung minapolitan sebanyak 4 (empat) kegiatan dan yang mendukung blue economy sebanyak 3 (tiga) kegiatan. Sedangkan pada tahun 2012, balitbang belum menentukan target pada output tersebut, sehingga capaian tahun 2013 tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya. Berdasarkan validasi IKU, bobot yang dicapai adalah mencapai 0.3 dengan koefisien sejumlah 1 dan skor IKU 0.95. Dengan demikian secara keseluruhan, untuk mencapai SS6 berupa terselenggaranya pengendalian Sosek KP ditentukan oleh presentase penelitian Sosial Ekonomi KP yang mendukung program strategis dengan bobot 0.3 dan skor per IKU sejumlah 0.95. atau 95%, sehingga capaian NPSS adalah 95% atau memiliki predikat “Baik” karena terdapatnya toleransi capaian sebesar 10%. Sedangkan tahun 2014, target IKU untuk mendukung SS6 tersebut adalah telah ditentukan sebesar 4 (empat). 3.3.7 Sasaran Strategis 7 : Tersedianya SDM BBPSEKP yang kompeten dan profesional IKU 18. Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III Indeks Kesenjangan Kompetensi adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara kompetensi yang dibutuhkan untuk satu jabatan tertentu dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat tersebut. Teknik menghitungnya yaitu :  Menentukan kompetensi yang dibutuhkan untuk satu jabatan tertentu  Melakukan pengukuran dengan membandingkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat tersebut dengan rumus : kompetensi pejabat sekarang dibanding kompetensi yang dibutuhkan dikali 100 persen IKU ini menggunakan klasifikasi minimize, dimana capaian yang diharapkan adalah kurang dari target yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut: Hasil pengukuran terhadap kompetensi pejabat di lingkup BBPSEKP, menunjukkan nilai indeks kesenjangan sebesar 60%. Indeks tersebut tercapai sesuai target yang ditetapkan. Capaian kinerja iKU ini didukung oleh beberapa kegiatan seperti : 1). Assesment 2). Analisa beban kerja untuk pejabat Eselon II, III, dan IV lingkup Balitbang KP yang dilakukan oleh bagian Kepegawaian dan Hukum, 3). Transformasi budaya kerja BBPSEKP untuk pejabat Eselon II, III, dan IV guna meningkatkatan kemampuan manajerial, 4). Memetakan standar kompetensi jabatan, dan 5). Mengusulkan kebutuhan diklat. Hasil kegiatan ini dapat diketahui kesenjangan kompetensi (competency gap) pada setiap pejabat eselon II dan III. Kompetensi merupakan kombinasi keterampilan, pengetahuan dan sikap yangkompleks yang ditunjukkan oleh seorang anggota organisasi yang sangat penting bagi terselenggaranya fungsi organisasi secara efektif dan efisien.Kombinasi keterampilan, pengetahuan, perilaku dan atribut personal yang terobservasi dan mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja seorang pegawai dan kesuksesan organisasi. Dari target 60% nilai kinerjanya telah dicapai 56,68 atau tercapai 114,01 (IKU minimize). Kesenjangan ini akan diturunkan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai. Data tersebut adalah adopsi pada data KKP, mengingat pada lingkup satker BPSEKP belum dilakukan pengukuran secara khusus. Target dari IKU tersebut merupakan penetapan target yang diawali pada tahun 2013, dan telah ditentukan target pada tahun 2014 sebesar 50%, sehingga diharapkan akan berkurang kesenjangannya. Adapun bobot IKU berdasarkan validasi IKU adalah sebesar 0.3 dengan koefisien dan skor IKU sebesar 0.3. BBPSEKP 2013 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

49

IKU 19. Jumlah Profesor Riset pada Lingkup BBPSEKP IKU ini didefinisikan sebagai Peneliti BBPSEKP yang telah memenuhi syarat untuk diusulkan dan ditetapkan menjadi Profesor Riset. Teknik menghitungnya yaitu jumlah peneliti BBPSEKP yang diusulkan dan ditetapkan menjadi profesor riset. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan.

Gambar 17. Prof. Dr. Ir. Zahri Nasution, M.Si pada Pengukuhan Profesor Riset Balitbang KP Tahun 2013 Pada tahun 2013, peneliti BBPSEKP yang telah dikukuhkan sebagai professor riset yaitu Prof. Dr. Ir. Zahri Nasution, M.Si, sebagai Profesor Riset Bidang Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dengan judul orasi “Pengembangan Kelembagaan Nelayan dalam Pengelolaan Perikanan Peraiaran Umum Daratan”. Output tersebut merupakan capaian pada target pertama untuk jumlah profesor riset. Jika berdasarkan validasi IKU, bobot IKU mencapai 0.3 dan demikian pula dengan koefisien dan skor IKU. Dan pada tahun 2014 ditentukan IKU tersebut sejumlah 1 (satu). IKU 20. Jumlah peneliti S3 di BBPSEKP. IKU ini didefinisikan sebagai jumlah peneliti yang telah mengikuti jenjang pendidikan S3. Teknik menghitungnya adalah jumlah peneliti BBPSEKP yang telah mengikuti jenjang pendidikan S3. Pada tahun 2013, jumlah peneliti yang telah mengikuti pendidikan S3 adalah sejumlah 7 (tujuh) orang, atau telah tercapai sejumlah 100%. Demikian halnya dengan tahun 2012, bahwa pada tahun 2012 telah dicapai sejumlah 4 (empat) dari target yang ditentukan juga sejumlah 4 (empat). Dengan demikian, capaian pada tahun 2013 lebih tinggi dari target tahun sebelumnya. Jika didasarkan validasi IKU, bobot IKU adalah mencapai 0.2, dengan koefisien dan skor IKU yang sama. Sedangkan untuk tahun 2014 telah ditentikan target capaian sejumlah 8 (delapan). IKU 21. Presentase jumlah pegawai fungsional BBPSEKP dibandingkan dengan total pegawai BBPSEKP IKU ini didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah pegawai fungsional BBPSEKP dengan jumlah total pegawai BBPSEKP keseluruhan. Teknik menghitungnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut :


50

P

Jabfung



Jml Tot

Jabfung

x100%

Peg .

Keterangan

P Jml Tot

Jabfung

= Proporsi jumlah pegawai fungsional litbang KP

Jabfung

Peg .

= Jumlah fungsional litbang KP

= Jumlah total pegawai Balitbang KP

IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut: Pada tahun 2013 proporsi jumlah pegawai fungsonal BBPSEKP dibandingkan dengan total pegawai BBPSEKP adalah sebesar 65.71 persen (46 orang), dengan jumlah pegawai fungsional BBPSEKP (peneliti, pustakawan, dan pranata komputer). Jika berdasarkan validasi IKU, bobot IKU dan koefisien mencapai 0.1, dengan skor pada IKU 0.17. Dengan demikian, pada capaian NPSS tersedianya SDM BBPSEKP yang kompeten dan profesional didukung oleh capaian IKU presentase indeks kesenajngan Eselon II dan III di lingkup BBPSEKP dengna bobot dan skor IKU 0.3, jumlah prifessor penelitian di lingkup BBPSEKP memiliki bobot IKU, koefisien, dan skor IKU 0.2 dan presentase jumlah pegawai fungsional BBPSEKP sejumlah bobot dan koefsiesn 0.1 dan skor pada IKU sejumlah 0.174. Dan secara keseluruhan bobot IKU adalah 0.9 dengan skor IKU sejumlah 106% atau berpredikat “Baik.” 3.3.8 Sasaran Strategis 8 : Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses lingkup BBPSEKP IKU 22. Service Level Agreement BBPSEKP Perjanjian Tingkat Layanan (Service Level Agreement/SLA) adalah Tingkat layanan yang diberikan oleh penyedia layanan terhadap pengguna layanan dalam hal akses informasi dengan sasaran tersedianya informasi kelautan dan perikanan yang valid, handal dan mudah diakses dengan capaian kinerja sebagai berikut : Tabel 29 IKU Service Level Agreement IKU


Target (%)

Realisasi (%)

%

70%

99,20%

141,71%

Pada tahun 2013 tingkat layanan SLA menargetkan sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dan terealisasi sebesar 99,20 % atau tingkat capaiannya 141,77%. Dari sisi pemakai (klien) berarti menjamin aspek ketersediaan (availability) informasi sehingga pihak klien merasa terbantu dengan ketersediaan layanan yang diberikan oleh BBPSEKP secara mudah, handal dan valid. Metode yang digunakan untuk menghitung SLA adalah sebagai berikut: Jumlah waktu Layanan yang diberikan Tingkat Layanan = ------------------------------------------------------- X 100 % Jumlah waktu layanan dalam setahun


51

SLA di BBPSEKP dihitung berdasarkan penyediaan sarana aksesabilitas data dan informasi yang menggunakan IT (Information Technology) dalam hal ini data dan infromasi yang terdapat pada web site BBPSEKP yang dihitung melalui jaringan koneksi internet yang berfungsi selama setahun dan akses aplikasi sistem informai oleh publik dalam 24 jam sehari. Berdasarkan penjelasan tersebut dilakukan perhitungan SLA sbb : 1. SLA koneksi internet (Bandwidth) yang diberikan pihak ISP untuk BBPSEKP = 99,5 %; (kontrak Bandwidth) 2. Toleransi layanan ISP kepada BBPSEKP = 100 % - 99,5 % = 0,5 % atau = 12 Jam 3. Jumlah waktu layanan dalam setahun = 365 hari = 8.760 Jam 4. Gangguan jaringan internet dari ISP selama tahun 2013 sebanyak 3 kali = 5,59 Jam 5. Gangguan jaringan internet di jaringan BBPSEKP selama tahun 2013 sebanyak 70 kali, waktu perbaikan dirata-ratakan setiap kali = 40 menit = 70 x 40 = 2.800 menit = 46,67 Jam 6. Total Gangguan di Jaringan Internet BBPSEKP selama 2013 = 5,59 + 46,67 + 12 = 64.26 Jam 7. Jumlah waktu layanan yang diberikan = 8.760 – 64.26 = 8.695.74 JAM 8. SLA tahun 2013 sesuai Rumus adalah : 8.695.74 Tingkat Layanan = ------------------------ X 100 = 99,26 % 8.760,00 Bila dibandingkan dengan target tahun 2013 sebesar 70% maka indikator tahun 2013 telah tercapai. Meskipun capaian 2013 telah melampaui target, akan tetapi indikator ini harus selalu dimonitor dan dikendalikan karena lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Penghitungan ini adalah awal ditentukannya target dari IKU terkait SLA, sehingga tidak dapt dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk tahun 2014 tingkat layanan ditargetkan sejumlah 75%. Jika dihitung berdasarkan validasi IKU, bobot IKU adalah mencapai 0.3, dengan koefisien dan skor IKU sejumlah 1.

IKU 23. Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi(skala likert 1-5) Layanan informasi ke masyarakat dilakukan melalui website www.bbrse.litbang.go.id dengan harapan masyarakat dapat mengetahui lebih banyak informasi, khususnya tentang penelitian di bidang sosial ekonomi kelautan dan perikanan serta mengembangkan hasil penelitiannya untuk bisa diimplementasikan pada pembangunan kelautan dan perikanan serta berperan juga sebagai inovator dan motivator kebijakan KKP. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan hasil jejak pendapat melalui kuesioner dengan satu kepercayaan bahwa data dan informasi tersebut memberikan kontribusi positif bagi penggunanya yang meliputi kemudahan akses internet dan kepraktisan untuk membuka web site serta kelengkapan data dan informasi pada web site BBPSEKP. Capaian 2013 dari IKU ini adalah sebagai berikut. Tabel. 30 IKU Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses IKU Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi (skala likert 1-5)

Target (%)

Realisasi (%)

%

3

3

100%


52

Metode penghitungan Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5) adalah sebagai berikut: 1) Menyusun/membuat kuesioner berdasarkan skala likert dari beberapa aspek yang akan dinilai; 2) Skala yang digunakan adalah : a) (1) = Sangat tidak puas b) (2) = Tidak puas c) (3) = Cukup d) (4) = Puas e) (5) = Sangat puas 3) Kuesioner diisi oleh pengguna layanan dengan metoda sampling; 4) Tingkat kepuasan dinilai berdasarkan rekapitulasi hasil penilaian pada kuesioner. Capaian persepsi user terhadap kemudahan akses di BBPSEKP telah mencapai target yang ditetapkan. Karena persepsi user ini banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu kepuasan pengguna terhadap web site BBPSEKP maka perlu dilakukan peningkatan terhadap kemudahan akses internet, kepraktisan untuk membuka web site dan kelengkapan data/informasi pada web site BBPSEKP. Dari hasil pengukuran tersebut diperoleh hasil bahwa kemudahan akses informasi pada sosek KP adalah 3 (cukup). Sedangkan apabila dihitung berdasarkan validasi IKU, bobot IKU adalah sebesar 0.3, dengan koefisien dan skor IKU sebesar 1. Secara keseluruhan dari capaian IKU SLA dan persepsi user terhadap kemudahan akses terhadap informasi (skala likert 1-5) merupakan pendukung tercapainya SS 8 atau tersedianya informasi yang valid, handal, dan mudah diakses di BBPSEKP. Pada capaian IKU SLA dan persepsi user terhadap kemudahan akses terhadap informasi yang memiliki masing-masing bobot 0.3 dan skor 1, memberikan hasil pada nilai SS8 adalah 100% atau memiliki predikat “Baik” mengingat terdapat toleransi 10% pada pencapainnya. 3.3.9. Sasaran Strategis 8: Terwujudnya good governance & clean government lingkup BBPSEKP IKU 24. Jumlah rekomendasi aparat pengawas eksternal internal pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi lingkup BBPSEKP. Opini BPK atas laporan Keuangan KKP meningkat dari Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) menjadi WTP. Opini adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 kriteria. Teknik menghitungnya yaitu pemberian opini atas laporan keuangan KKP sepenuhnya dilaksanakan oleh BPK-RI. Penghitungan didasarkan atas 4 kriteria:  kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah,  kecukupan pengungkapan (adequate disclosures),  kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan  efektifitas sistem pengendalian intern Kriteria WTP: penyimpangan yang material < 1-3% total anggaran KKP. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut: Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi termasuk Indikator Kinerja Utama dengan target maximize, yaitu semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik. Target jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi tahun 2013 adalah 100%, dengan capaian sebesar 100%. Persentase capaian BBPSEKP 2013 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

53

terhadap target adalah 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa IKU tersebut telah memenuhi target tahun 2013. Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi adalah prosentase atas tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIEP terhadap total rekomendasi yang ada di BBPSEKP. Metode penghitungan yang digunakan adalah sebagai berikut:



 APIEP

 rekom  TL x100% Tot rekom

Keterangan :



APIEP

=Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah (APIEP) yang

 rekom TL Tot rekom

ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di BBPSEKP; =Jumlah rekomendasi APIEP yang telah ditindaklanjuti; =Total rekomendasi APIEP

Pada tahun 2013, jumlah temuan BBPSEKP adalah 7 (tujuh) hal dengan tindak lanjut sejumlah 21 hal. Dan sampai perkembangan tahun 2013, telah ditindaklanjuti secara keseluruhan (100%). Sedangkan dari pihak eksternal tidak terdapat temuan dari BPK dan BPKP. Sehingga pada capaian tindak lanjut rekomendasi APIEP adalah sesuai dengan target yang ditentukan pada tahun 2013. Sebagaimana capaian pada tahun sebelumnya atau 2012, target pada tahun 2014 adalah juga ditentukan sebesar 100% untuk tindak lanjut rekomendasi APIEP. Sedangkan jika dinilai berdasarkan validasi IKU, bobot IKU adalah sebesar 0.1, dengan koefisien dan skor IKU sebesar 0.76. IKU 25. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja KP (Nilai AKIP BBPSEKP) Tabel 31 Capaian IKU Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BBPSEKP IKU Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BBPSEKP (NIlai AKIP BBPSEKP)

Target Nilai AKIP A (77.50)

Tahun 2013 Realisasi Nilai AKIP A (80.25)

% 103

IKU ini didefinisikan sebagai penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas akuntabilitas kinerja KKP. Akuntabilias kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Teknik menghitungnya yaitu : Pemberian penilaian atas AKIP KKP dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan indikator-indikator sebagai berikut:  Perencanaan Kinerja dengan bobot 35%;  Pengukuran Kinerja dengan bobot 20%;  Pelaporan Kinerja dengan bobot 15%;  Evaluasi kinerja dengan bobot 10%;  Pencapaian Kinerja dengan bobot 20%. BBPSEKP 2013 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

54



Masing-masing indikator tersebut memiliki sub indikator.

Gambar. 18.Hasil Evaluasi Kinerja Balitbang KP 2010-2013 IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut: Pada tahun 2013, penilaian AKIP BBPSEKP termasuk dalam predikat A (nilai hasil evaluasi 80,25%) yang berarti akuntabel, berkinerja baik dan memailiki sistem manajemen kinerja yang baik. Adapun nilai hasil evaluasi adalah sebagai berikut: perencanaan 32,53%, Pengukuran kinerja 17,96%, Pelaporan kinerja: 12,63%, dan capaian kinerja: 17,13%. Capaian tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu nilai AKIP A. Nilai tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2012 yang mendapatkan kriteria B (77,98%). Hampir seluruh aspek penilaian hasil evaluasi AKIP Balitbang KP meningkat, kecuali aspek pelaporan kinerja yang turun menjadi 12,63% dibandingkan dengan nilai pada tahun 2012 sebesar 13,43%. Peningkatan tertinggi terjadi pada aspek capaian kinerja yang meningkat dari 15,30% di tahun 2012, menjadi 17,13% di tahun 2013. Diikuti dengan aspek pengukuran kinerja yang meningkat dari 16,82% di tahun 2012 menjadi 17,96 di tahun 2013 dan aspek perencanaan dari 32,53% di tahun 2012 menjadi 32,43% di tahun 2013. Melihat rekam jejak nilai AKIP sejak tahun 2011 hingga 2013, terdapat peningkatan yaitu mendapatkan kriteria C pada tahun 2011, kriteria B pada tahun 2012 dan A pada tahun 2013, peningkatan yang cukup signifikan, terutama dari tahun 2011 ke tahun 2012. Langkah-langkah strategis yang telah dilakukan dalam meningkatkan nilai AKIP antara lain adalah melaksanakan pengukuran kinerja dan pelaporannya berdasarkan petunjuk pelaksanaan pengukuran output dan outcome serta peningkatan kualitas capaian kinerja. Berkenaan dengan nilai AKIP Balitbang KP tersebut, BBPSEKP sebagai salah satu satker penentu kinerja didalamnya. Jika dihitung dengan validasi IKU pada BBPSEKP, bobot IKU tersebut sebesar 0.3, dengan koefisien dan skor IKU sebesar 0.23.


55

IKU 26. Nilai Inisiatif anti korupsi BBPSEKP Tabel 32. Capaian IKU-26 Nilai Inisiatif Anti Korupsi BBPSEKP IKU Nilai Inisiatif Anti Korupsi

Target 6.75%

Realisasi 7,6

% 101

PIAK merupakan self assessment atas inisiatif anti korupsi di suatu Kementerian/ Lembaga. Dalam hal ini, nilai PIAK KKP merupakan penilaian self assessment yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal terhadap inisiatif anti korupsi yang dilakukan oleh masing-masing unit Eselon I KKP dengan menggunakan kuesioner inisiatif anti korupsi, dan teknik menghitungnya sebagai berikut :  self assessment atas Inisiatif Anti Korupsi berdasarkan kriteria penilaian yang dilakukan oleh KPK.  Berdasarkan self assessment tersebut, maka dapat diprediksi nilai yang mungkin dicapai oleh KKP nantinya pada saat dinilai KPK.  Nilai akhir merupakan gabungan dari penilaian kuantitatif dan kualitatif, dengan kisaran nilai dari 0-10 (tertinggi 10 dan terendah 0). Kedelapan indikator utama diturunkan dalam bentuk kuesioner yang terdiri dari 68 pertanyaan.  Setiap pertanyaan dalam kuesioner diisi oleh peserta PIAK dengan melampirkan bukti-bukti untuk mendukung validitas jawaban. Untuk Indikator Inovasi, peserta PIAK menyertakan laporan kualitatif yang berisikan laporan tentang inovasi upaya pencegahan korupsi yang dilakukan, di luar dari hal-hal yang telah dijadikan bukti pendukung jawaban terhadap kuesioner di 8 indikator utama.  Penilaian akhir diperoleh dari gabungan antara penilaian terhadap indikator utama dan indikator inovasi.  Penilaian ini akan digabungkan dengan tetap memperhatikan bobot indikator yang sudah ditetapkan.  Skala penilaian, berada pada selang 0 sampai 10, yang artinya semakin mendekati 0 berarti peserta PIAK semakin rendah inisiatif antikorupsi dan semakin mendekati 10 semakin tinggi inisiatif antikorupsi yang dimiliki oleh instansi peserta PIAK BBPSEKP merupakan salah satu unit eselon II di Lingkup Balitbang KP, sehingga nilai inisiatif anti korupsi BBPSEKP merujuk pada nilai inisiatif anti korupsi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2013 nilai inisiatif anti korupsi BPSEKP adalah 7,64. Upaya peningkatan nilai inisiatif anti korupsi tersebut dicapai melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi inisiatif anti korupsi, menyampaikan bukti-bukti upaya pencegahan korupsi dsb. Pada tahun 2013, BBPSEKP telah membuat pelaporan mengenai perkembangan PIAK yang memberikan indikator tidak terjadinya korupsi di BBPSEKP. Adapun jika dinilai dengan validasi IKU, bobot IKU pada BBPSEKP memiliki nilai 0.3, dengan koefisien 0.23 dan skor IKU sebesar 0.25. Capaian tersebut adalah lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 6.89. Sedangkan untuk capaian pada tahun 2014 ditentukan sebesar 7.75. IKU 27. Nilai Integritas BBPSEKP Kementerian Kelautan dan Perikanan menerapkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang merupakan langkah kongkrit untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Peningkatan nilai rata – rata indeks integritas menunjukkan keseriusan upaya unit layanan dan instansi di sektor layanan publik dalam memerangi korupsi. Di sisi lain, penilaian ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas layanan publik pada indikator – indikator yang dinilai masih lemah. BBPSEKP 2013 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

56

Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan didasarkan pada suatu alasan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan dianggap telah memenuhi persyaratan, yaitu nilai laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); LAKIP mendapat nilai A; dan nilai hasil survey integritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar 7,12.

IKU

Nilai Integritas BBPSEKP

Tabel 33 Capaian Nilai Integritas BBPSEKP Tahun Target Anggaran 2010 * 2011 * 2012 * 2013 8

Realisasi

% * * * 8

* * * 100

Capaian nilai integritas BBPSEKP tahun 2013 sebesar 8 atau 100 % dari target 8. Pengukuran capaian nilai integritas Balitbang KP dilakukan dengan menggunakan panduan (Juklak/Juknis) dari Inspektorat Jenderal KKP. Nilai tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas good govermance and

clean govermment di lingkup BBPSEKP. Dari target yang telah ditetapkan dan tercapainya target pada tahun 2013 akan menjadi acuan untuk menetapkan target pada tahun berikutnya. Dan berdasarkan validasi IKU, bobot IKU tersebut adalah sebesar 0.3 dengan koefisien dan skor IKU sebesar 0.23. Nilai ini memiliki capaian yang lebih tinggi dibandingkan pada tahun sebelumnya yang hanya mencapai 7.5. Selanjutnya pada tahun 2014 ditargetkan capaian IKU tersebut sebesar 7(tujuh). IKU 28. Nilai Penerapan RB BBPSEKP Tabel 34 Capaian IKU Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi KKP IKU Target

Tahun 2012 Realisasi

Nilai Penerapan Reformasi 70,58 Birokrasi pada BBPSEKP Sumber data : Web Inspektorat Jenderal KKP, 2013

% -

Tahun 2013 Target Realisasi 75(setara 77.56 level 4)

% 103.41

Reformasi Birokrasi suatu proses untuk merubah bentuk birokrasi yang lama dengan bentuk birokrasi yang baru sehingga aparatur mampu bekerja secara lebih profesional, efektif, dan akuntabel dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Teknik menghitungnya yaitu penilaian atas implementasi RB di KKP dilaksanakan melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online oleh masing-masing Unit Eselon I yang telah diverfikasi oleh Inspektorat Jenderal. Upaya yang dilakukan fokus pada:  Panel I PMPRB online  Panel II PMPRB online  Panel III PMPRB online Pada tahun 2013, BBPSEKP telah mencapai nilai penerapan RB sebesar 77.56 atau 103.41% dengan diselenggarakannya pemerintahan seusia dengan tugas dan fungsi BBPSEKP. Dan jika berdasarkan validasi IKU, bobot IKU adalah sebesar 0.3 dengan koefisien dan skor IKU sebesar 0.23. Sehingga secara BBPSEKP 2013 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

57

keseluruhan, untuk mewujudkan capaian SS 9 atau terwujudnya good governance & clean governement di BBPSEKP, diperlukan dukungan capian IKU presentase tindak lanjut APIEP, tingkat kualitas akuntabilitas kinerja, nilai inisiatif anti korupsi di BBPSEKP, Nilai integirtas BBPSEKP, serta nilai penerapan RB di BBPSEKP. Adapun pada pencapaian tahun 2013, masing-masing IKU tersebut telah mewujudkan SS9 dengan total bobot IKU 1.3,total skor 104%, serta NPSS sebesar 104%. Sehingga pada tahun 2013 telah tercapai SS9 dengan predikat “Baik.”

3.3.10 Sasaran Strategis 10 : Terkelolanya anggaran secara optimal lingkup BBPSEKP IKU 29. Persentase penyerapan DIPA BBPSEKP Tabel 35 Capaian Presentase Penyerapan DIPA BBPSEKP Tahun IKU Target Realisasi Anggaran Presentase Penyerapan DIPA 2012 20.174.634.000 19.033.872.360 BBPSEKP 2013 19.297.981.000 18.626.707.117

% 94.35 96.52

Sumber data : SAI, 2013 IKU ini didefinisikan sebagai persentase pelaksanaan anggaran dibanding dengan alokasi anggaran dan cara menghitungnya yaitu sebagai berikut :  Z = X/Y * 100 %, Ket : X = anggaran yang dipergunakan, Y = alokasi anggaran IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2012 anggaran yang dialokasikan untuk program/kegiatan penelitian sosek terealisasi sebesar 94.35%, dan pada tahun 2013 prosentase penyerapan DIPA BBPSEKP dengan target sebesar Rp. 19.297.981.000 dapat terealisasi sebesar Rp. 18.626.707.117 atau 96.52%. Hal ini menunjukan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2013 memiliki capaian yang lebih tinggi. Target tersebut juga menjadi penentuan pada tahun 2014 yaitu sejumlah >95%. Adapun jika dihitung berdasarkan validasi IKU, bobot IKU tersebut mencapai 0.4 dengan koefisien sebesar 1 dan skor IKU sebesar 1.016, atau total IKU sebesar 102%. Dengan demikian capaian SS10 adalah mencapai nilai 102% atau mendapat predikat “Baik.” Berikut adalah alokasi anggaran BBPSEKP tahun 2013 digunakan untuk membiayai kegiatan penelitian sosial ekonomi KP, seperti terlihat pada tabel 34 berikut : Tabel 36 Alokasi dan Realisasi anggaran unit kerja Eselon II BBPSEKP tahun 2013 Satker Pagu Realiasi Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan 1. 19,297,981,000 18,626,707,117 dan Perikanan TOTAL 19.297.981.000 18.626.707.117 Sumber data : SAI, 2013 No


% 96.52 96.52

58

IV. PENUTUP 4.1. Kesimpulan Sesuai dengan visi dan misi Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi KP (BBPSEKP) di atas, pada tahun 2013 BBPSEKP telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala BBPSEKP dengan Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Pada Kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi dengan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) yang ingin dicapai. Untuk setiap Sasaran Strategis (SS) yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Keseluruhan IKU BBPSEKP pada tahun 2013 berjumlah 29 Indikator Kinerja Utama (IKU).

PETA STRATEGI BBPSEKP Visi : Menjadi Institusi Penelitian Sosial Ekonomi Terdepan Untuk Mencapai Target Pembangunan KP NPSS SS1. Meningkatnya kesejahteraan NPIS masyarakat KP NKK MASYARAKAT KP





Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPSEKP tahun 2013 adalah: 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) berstatus hijau atau memenuhi dan atau di atas target dan 10 Indikator Kinerja Utama (IKU) berstatus kuning atau memenuhi target, serta 1 (satu) IKU dibawah target. Namun dari 29 Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPSEKP tetap mendukung adanya capaian strategis yang masih baik sesuai pada peta strategi sebagai berikut :


PERUMUSAN KEBIJAKAN


HUMAN CAPITAL










Gambar xxx Hasil Analisis Capaian IKU BBPSEKP Gambar diatas menjelaskan bahwa untuk mewujudkan BBPSEKP sebagai institusi penelitian sosial ekonomi terdepan dalam mencapai target pembangunan KP, BBPSEKP harus berupaya mendukung pencapaian sasaran strategis KP pada :

A. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP Capaian sasaran strategis 1 telah didukung oleh kegiatan BBPSEKP berupa kegiatan Penelitian Panelkanas, Kegiatan Kajian Khusus Tentang Evaluasi Dampak PNPM KP, BBPSEKP 2013 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

59

Kegiatan Penelitian Tentang Aspek Sosial Ekonomi Pengembangan Garam Industri dan Produk Garam Derivatif, serta Kajian Khusus terkait Strategi Pertumbuhan PDB Perikanan pada tahun 2013. Meskipun kegiatan BBPSEKP hanya dilakukan pada lokasi sampel, namun data dan informasi telah mendukung adanya capaian sasaran strategis tersebut. Capaian tersebut terealisasi dengan adanya capaian IKU NTN 104.46 atau 94.95%, NTP 104.70 atau 100.67%, Rata-rata pendapatan pengolah & pemasar sejumlah 1.800.000 atau 102.56% dan rata-rata pendapatan petambak garam sejumlah 2.819.466 atau 120 dan pertumbuhan PDB sejumlah 6.86 atau 98%. B. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian BBPSEKP oleh

Masyarakat Kelautan dan

Perikanan Dalam rangka mendorong tercapai sasaran strategis berupa meningkatnya pemanfaatan

hasil penelitian BBPSEKP oleh masyarakat kelautan dan perikanan adalah didukung adanya capaian pada indikator jumlah jejaring dan kemitraan BBPSEKP, jumlah hasil penelitian BBPSEKP yang diadopsi oleh masyarakat KP, serta jumlah pengguna hasil penelitian BBPSEKP. Terjalinnya kerjasama atau jejaring dan kemitraan memungkinkan adanya penyebaran hasil penelitian sosial ekonomi KP di seluruh instansi pemerintah yang menjadi perpanjangan tangan pada masyarakat KP khususnya. Sehingga dengan terjadinya penyebaran hasil penelitian tersebut dapat diadopsi oleh masyarakat KP untuk dapat dimanfaatkan oleh pengguna hasil penelitian BBPSEKP atau masyarakat KP. Hal tersebut merupakan mata rantai meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian BBPSEKP oleh masyarakat KP. Capaian SS2 tersebut didukung oleh IKU jumlah jejaring dan kemitraan BBPSEKP sejumlah 1 atau 25%, jumlah adopsi hasil penelitian sosial ekonomi KP 4 atau 100%, jumlah pengguna sebesar 13 atau 260%. C. Tersedianya kebijakan kelautan dan perikanan yang implementatif Tercapainya IKU berupa usulan presentase rekomendasi kebijakan sosek yang menjadi bahan kebijakan KP, tersedianya rekomendasi kebijakan Sosek KP, serta kebijakan KP yang telah diukur dengan persepsi masyarakat KP tentunya rekomendasi kebijakan sosek KP memang telah mendukung terbentuknya sasaran strategis berupa rekomendasi kebijakan KP yang implementatif. Meskipun dalam hal ini, belum terdapat kebijakan khusus dari Balitbang KP terkait adanya naskah akademis atas penggunaan rekomendasi hasil penelitian Sosek KP. Capaian SS3 tersebut didukung oleh IKU jumlah usulan rekomendasi SOSEK KP sejumlah 11 naskah rekomendasi atau 157%. D. Tersedianya jumlah data dan informasi ilmiah Sosial Ekonomi KP BBPSEKP 2013 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

60

Sasaran strategis berupa tersedianya data dan informasi sosial ekonomi KP harus didukung

adanya data dan informasi sosial ekonomi KP yang diperoleh atas hasil pelaksanaan kegiatan penelitian sosek KP, tersusunnya Karya Tulis Ilmiah (KTI) dari para peneliti BBPSEKP, serta publikasi sosek KP, serta pertemuan ilmiah sosial ekonomi KP. Capaian SS4 didukung oleh Iku jumlah data dan informasi ilmiah BBPSEKP sejumlah 14 atau 127 %. IKU Karya tulis ilmiah Sosek KP sejumlah 39 atau 156 %, Iku Publikasi Sosial Ekonomi lingkup BBPSEKP sejumlah 31 atau 258 % dan Iku frekuensi pertemuan lain sebanyak 4 atau 100%. E. Terselenggaranya Modernisasi Sistem Produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk

KP yang optimal dan bermutu. Tersedianya model penerapan kelembagaan KP yang inovatif atas hasil kegiatan Program Rintisan Pengembangan Kelembagaan dan Perekonomian Kawasan Berbasis IPTEK (KIMBis) telah mendukung sasaran strategis berupa terselenggaranya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu. Capaian SS5 didukung oleh IKU Model Klembagaan Inovatif sejumlah 15 atau 375 %. F. Terselenggaranya pengendalian Sosek KP

Dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran strategis berupa terselenggaranya pengendalian Sosek KP, harus diperkuat dengan adanya kegiatan penelitian yang tetap berjalan pada tujuan mempercepat pembangunan KP. Capaian SS6 ini didukung oleh IKU Presentase penilaian Sosek KP dalam mendukung program strategis sejumlah 13 kegiatan atau 95 %. G. Tersedianya SDM BBPSEKP yang kompeten dan profesional Tercapainya IKU pada indeks kesenjangan kompetensi eselon II & III, jumlah profesor riset pada lingkup BBPSEKP, jumlah peneliti S3 di BBPSEKP, serta presentase jumlah pegawai fungsional BBPSEKP menunjukan bahwa pada Satker BBPSEKP telah tersedia SDM yang kompeten dan handal, dimana SDM tersebut adalah merupakan salah satu penentu pada keberhasilan satker yang ditentukan melalui salah satu sasaran strategisnya. Capaian SS7 didukung oleh IKU Indeks kesenjangan kompetensi Eselon II dan III, IKU jumlah profesor, peneliti dan jumlah pegawai fungsional BBPSEKP sejumlah 106 % atau berpredikat Baik. H. Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses lingkup BBPSEKP Untuk mencapai strategis berupa informasi yang valid, handal, dan mudah diakses pada lingkup BBPSEKP, tentunya ditentukan oleh faktor pendukung adanya service level

agreement atau

tingkat layanan yang diberrikan oleh masyarakat serta persepsi user


61

terhadap kemudahan akses informasi. Karena disamping adanya kemudahan informasi berupa substansi informasi yang akurat juga perlu didukung adanya ketersediaan perangkat yang mendukung dan menjamin ketersediaan layanan. Capaian SS8 didukung oleh IKU Service Level Agrement (SLA) sejumlah 141,77 %, IKU presepsi pengguna terhadap kemudahan akses informasi sejumlah 3 atau 100 %. I.

Terwujudnya good governance & clean government lingkup Terwujudnya good governance & clean governance sebagai sasaran strategis dari lingkup BBPSEKP, dapat didukung adanya rekomendasi aparat pengawas eksternal dan internal pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti, adanya tingkat akuntabilitas kinerja KP, adanya nilai inisiatif anti korupsi pada BBPSEKP, adanya nilai integritas BBPSEKP, serta adanya nilai penerapan reformasi birokrasi pada BBPSEKP. Capaian SS9 didukung oleh IKU jumlah rekomendasi APIEP sejumlah 100 %.

J. Terkelolanya anggaran secara optimal lingkup BBPSEKP Pada tahun 2013 prosentase penyerapan DIPA BBPSEKP dengan target sebesar Rp. 19.297.981.000 dapat terealisasi sebesar Rp. 18.626.707.117 atau 96.52%. Alokasi anggaran BBPSEKP tahun 2013 digunakan untuk membiayai kegiatan penelitian sosial ekonomi KP. Dengan adanya persentase penyerapan DIPA diatas tentunya BBPSEKP telah mendukung terwujudnya sasaran strategis berupa terkelolanya anggaran secara optimal di lingkup BBPSEKP. Capaian SS10 didukung oleh IKU Presentase penyerapan DIPA sejumlah 102 % atau mencapai predikat Baik. Dengan demikian, nilai kinerja keseluruhan berdasarkan hasil pengukuran kinerja berbasis BSC pada satker BBPSEKP pada tahun 2013 adalah 223% atau “Baik.” Namun meskipun dengan telah tercapainya sasaran strategis dan hasil pengukuran kinerja yang baik dari BBPSEKP pada tahun 2013, tentunya masih terdapat beberapa permsalahan yang dihadapi. 2. Permasalahan Pada tahun 2013, BBPSEKP memiliki target untuk menjalin jejaring dan kemitraan dengan instansi lain sejumlah 4 (empat). Namun pada realisasi yang diperoleh adalah hanya sejumlah 1 (satu) jejaring atau hanya tercapai sejumlah 25%. Hal yang menjadi permasalahan adalah belum adanya strategi yang tepat dalam menyesuaikan adanya kebijakan pemerintah terkait dengan pemberlakukan Kesepakatan Bersama (KB). KB antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan instansi lain yang belum terbentuk menjadikan adanya Perjanijian Kerjasama (PKS) yang akhirnya belum dapat dibentuk antara BBPSEKP dengan instansi lain. Sehingga hal tersebut yang BBPSEKP 2013 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

62

seharusnya menjadi perhatian khusus bagi kedua belah pihak baik BBPSEKP maupun instansi lain agar rencana yang sudah disusun dapat tercapai seperti yang diharapkan. 2. Saran

1.

Dengan adanya beberapa IKU yang telah tercapai sesuai target sejumlah 10 (sepuluh) atau 34%, capaian IKU yang melebihi target sejumlah 18 IKU atau 62% diharapkan dapat dipertahankan oleh BBPSEKP dan diharapkan lebih ditingkatkan. Sedangkan untuk IKU yang capaian masih dibawah target sejumlah 1 (satu) atau 3% diharapkan lebih dapat dicermati agar sesuai dengan target yang ditentukan. IKU tersebut adalah terkait dengan jumlah kerjasama atau jejaring pada BBPSEKP. Karena hal tersebut menjadi bagian dari penentu juga pada kualitas kinerja BBPSEKP selanjutnya. Diharapkan pada tahun 2014 dapat tercapai target IKU tersebut minimal sejumlah 3 jejaring dan kemitraan atau 100 % dari target yang ditentukan. Sehingga sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian BBPSEKP oleh masyarakat Kelautan dan Perikanan dapat tercapai secara optimal. Jejaring dan kemitraan dapat dikoordinasikan dengan tujuan untuk pemanfaatan hasil penelitian Sosek untuk keperluan masyarakat KP khususnya.

2.

Menyusun strategi yang lebih tepat untuk menyesuaikan antara rencana kegiatan dengan kebijakan pemerintah. Hal tersebut menjadi salah satu pencermatan pada kegiatan untuk membentuk jejaring dan kemitraan pada BBPSEKP kedepan.

3.

Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran penelitian sosial ekonomi kelautan dan perikanan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran berupa perubahan mekanisme perubahan kerja/anggaran.

4.

Penyusunan rancana pelaksanaan program dan kegiatan penelitian sosial ekonomi KP guna pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat sesuai dengan kemampuan sumber daya peneliti yang tersedia termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan.

5.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan penelitian sosial ekonomi KP secara optimal sesuai dengan terget indikator kinerja yang telah ditetapkan maka optimalisasi mekanisme managemen internal organisasi akan

ditingkatkan

untuk proaktif

memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan. BBPSEKP 2013 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

63

6.

Agar implementasi AKIP benar-benar efektif, perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dengan laporan keuangan sebagai satu kesatuan sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output maupun outcome kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut kinerja organisasi BBPSEKP benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.


64

FORM 1. PENGUKURAN NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS) Nama unit kerja / Satker : Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Level BSC : 2 (Dua)

Kode SS : Sasaran Strategis :

No 1 1 2

IKU 2 Nilai Tukar Nelayan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Rata-rata pendapatan pengolah & pemasar (KK/bulan) Rata-rata pendapatan petambak garam (KK/bulan) Pertumbuhan PDB Perikanan

3

4

5


Target

Klasifikasi

Realisasi

Gap

Konversi nilai Gap

Validasi IKU

Bobot berdasarkan validasi IKU

Koefisien

Skor per IKU

Nilai Sasaran Strategis / NSS (Toleransi 10%)

3 110

4 Maximize

5 104.46

6 94.96%

7 94.96%

8 Lag output

9 0,3

10 0.2

11 0.1899273

104

Maximize

104.7

100.67%

100.67%

Lag output

0,3

0.2

0.2013462

1,800,000

Maximize

1,850,000

102.78%

102.78%

Lag output

0,3

0.2

0.2055556

1,800,000

Maximize

2,800,000

155.56%

155.56%

Lag output

0,3

0.2

0.3111111

7.00%

Maximize

6.86%

98.00%

98.00%

Lag output

0,3

0.2

0.196

1.5

1 OK

110%


Koefisien

Skor per IKU


9

10

11

12

12

Catatan : 1 Jika klasifikasi target adalah "Stabilize", maka isi kolom (7) secara manual --> petunjuk pengisian akan diberikan langsung di kelas


No 1 6

IKU 2 Jumlah jejaring dan kemitraan BBPSEKP Jumlah hasil penelitian Sosial Ekonomi KP yang diadopsi oleh Masyarakat KP Jumlah pengguna hasil penelitian Sosial Ekonomi KP (Kelompok/Orang)

7

8

SS2 Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian Sosek KP oleh Masyarakat KP

Target 3 4

Klasifikasi

Realisasi

4

5

Gap

Maximize

1

Maximize

4

Konversi nilai Gap

6

7

25.00%

25.00%

100.00%

100.00%

Validasi IKU 8 Lead proses

0,2

0.25

0.0625

0.375

0.375

0.375

0.975 141%

4 0,3 Lag output

5 260.00% Maximize

260.00%

13

0,3 Lag output 0.8

1 OK




No

IKU

Target

Klasifikasi

Realisasi

Gap

Konversi nilai Gap

Validasi IKU


Koefisien

Skor per IKU


1 9

2 Persentase jumlah Rekomendasi Kebijakan BBPSEKP yang dijadikan bahan kebijakan terhadap total kajian yang dihasilkan

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

30%

Maximize

54%

180.00%

180.00%

Lead input

0,1

0.2

0.36

4

Maximize

40

1000.00%

1000.00%

Lead input

0,1

0.2

2

4

Maximize

4

100.00%

100.00%

Lag output

0,3

0.6

0.6

0.5

1 OK

296%

Koefisien

Skor per IKU

Nilai Sasaran Strategis / NSS (Toleransi 0%) 12

10

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sosek KP Persepsi masyarakat KP terhadap kebijakan yang diterbitkan KKP (dalam skala likert 1-5)

11



No 1 12 13 14

15

IKU 2 Jumlah data dan informasi ilmiah Sosial Ekonomi KP Jumlah karya tulis ilmiah yang dihasilkan BBPSEKP Jumlah Publikasi Sosial Ekonomi di Lingkup BBPSEKP Frekuensi pertemuan ilmiah sosek KP di Lingkup BBPSEKP

SS4 Tersedianya data dan informasi ilmiah Sosial Ekonomi KP

Target

Klasifikasi

Realisasi 5

Gap

Konversi nilai Gap

Validasi IKU


3

4

6

7

8

9

10

11

11

Maximize

14

127.27%

127.27%

Lead input

0,1

0.25

0.3181818

25

Maximize

39

156.00%

156.00%

Lead input

0,1

0.25

0.39

12

Maximize

31

258.33%

258.33%

Lead input

0,1

0.25

0.6458333

4

Maximize

4

100.00%

100.00%

Lead input

0,1

0.25

0.25

0.4

1 OK

160%


FORM 1. PENGUKURAN NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS) Nama unit kerja / Satker : Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Level BSC : 2 (Dua) Kode SS : Sasaran Strategis :

No 1

IKU 2 Jumlah Model Penerapan Kelembagaan KP yang inovatif *)

16

SS5 Terselenggaranya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu

Target 3 4

Klasifikasi

Realisasi

4

5

Maximize

Gap

15

Konversi nilai Gap

Validasi IKU


Koefisien

Skor per IKU


6

7

8

9

10

11

375.00%

375.00%

Lag output

0,3

1

3.75

0,3

1 OK

375%



No 1 17

IKU 2 Proporsi penelitian Sosial Ekonomi KP mendukung program strategis KKP dibandingkan pengembangan produk prospektif KP lainnya

SS6 Terselenggaranya Pengendalian penelitian Sosial Ekonomi KP

Target

Klasifikasi

Realisasi

Gap

Konversi nilai Gap

Validasi IKU


Koefisien

Skor per IKU


3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

80%

Maximize

76%

95.00%

95.00%

Lag output

0,3

1

0.95

0,3

1 OK

95%




No

IKU

Target

Klasifikasi

Realisasi

Gap

Konversi nilai Gap

Validasi IKU


Koefisien

Skor per IKU


1

2 Persentase Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III di lingkup BBPSEKP Jumlah Professor penelitian di lingkup BBPSEKP Jumlah Peneliti S3 di BBPSEKP Persentase jumlah pegawai Fungsional Peneliti Sosial Ekonomi dibandingkan total pegawai di lingkup BBPSEKP

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

60%

MINIMIZE

60%

100.00%

100.00%

Lag output

0,3

0.333333333

0.3333333

1

Maximize

1

100.00%

100.00%

Lag output

0,3

0.333333333

0.3333333

7

Maximize

7.00

100.00%

100.00%

Lead proses

0,2

0.222222222

0.2222222

42.05%

Maximize

156.96%

156.96%

Lead input

0,1

0.111111111

0.1743956

0.9

1 OK

106%


Koefisien

Skor per IKU


18

19 20

21

66.00%



No 1 22

23

IKU 2

Service Level Agreement (SLA) di lingkup BBPSEKP Persepsi User terhadap kemudahan akses terhadap informasi (skala likert1-5)

SS8 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di BBPSEKP

Target

Klasifikasi

Realisasi

Gap

Konversi nilai Gap

Validasi IKU

3

4

5

6

7

8

9

10

11

70%

Maximize

70%

100.00%

100.00%

lag output

0,3

1

1

100.00%

100.00%

lag output

0,3

1

1

0,3

1 OK

100%

3.00

Maximize

3.00


FORM 1. PENGUKURAN NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS) Nama unit kerja / Satker : Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Level BSC : 2 (Dua) Kode SS : Sasaran Strategis :

No 1 24

IKU 2 Persentase Rekomendasi aparat pengawas eksternal internal pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi lingkup Balitbang KP Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BBPSEKP Nilai Inisiatif anti korupsi BBPSEKP Nilai integritas BBPSEKP Nilai Penerapan RB BBPSEKP

25

26 27 28

SS9 Terwujudnya good governance & clean government di BBPSEKP

Target

Klasifikasi

Realisasi

Gap

Konversi nilai Gap

Validasi IKU


Koefisien

Skor per IKU


3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

100%

Maximize

100%

100.00%

100.00%

lead input

0,1

0.076923077

0.0769231

2

Maximize

2

100.00%

100.00%

lag output

0,3

0.230769231

0.2307692

6.75

Maximize

7.6

112.59%

112.59%

lag output

0,3

0.230769231

0.2598291

8

Maximize

8

100.00%

100.00%

lag output

0,3

0.230769231

0.2307692

75

Maximize

77.56

103.41%

103.41%

lag output

0,3

0.230769231

0.2386462

1.3

1 OK

104%


Koefisien

Skor per IKU




No 1 29

IKU 2 Persentase penyerapan DIPA Balitbang KP

SS10 Terkelolanya anggaran secara optimal di BBPSEKP

Target

Klasifikasi

Realisasi

Gap

Konversi nilai Gap

Validasi IKU

3

4

5

6

7

8

9

10

11

95%

Maximize

97%

101.60%

101.60%

Lag outcome

0.4

1

1.016

0.4

1 OK

102%


FORM 2. PENGUKURAN NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS (NPSS) Nama unit kerja / Satker : Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Level BSC : 2 (Dua)

No 1 1

6

Perspektif 2 Stakeholder

Customer

Bobot Perspektif 3

Kode SS 4

40%

SS1

20%

SS2

13

SS3

14

SS4

15

Internal Process

10% SS5

16

SS6

23

SS7

24 25

SS8 Learning and growth

30% SS9

26

SS10 1 OK

SS 5 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP Total per perspektif Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian Sosek KP oleh Masyarakat KP Total per perspektif Tersedianya kebijakan KP yang implementatif Tersedianya data dan informasi ilmiah Sosial Ekonomi KP Terselenggaranya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu Terselenggaranya Pengendalian penelitian Sosial Ekonomi KP Total per perspektif Tersedianya SDM BBPSEKP yang kompeten dan profesional Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di BBPSEKP Terwujudnya good governance & clean government di BBPSEKP Terkelolanya anggaran secara optimal di BBPSEKP Total per perspektif

NSS 6

BOBOT NSS 7

110%

100%

110%

100%

110%

100%

110%

110%

NSS x Bobot 8

100%

110%

296%

30%

89%

160%

30%

48%

375%

30%

113%

95%

10%

10%

100%

259%

106%

25%

27%

100%

25%

25%

104%

25%

26%

102%

25%

25%

100%

103%

STATUS NKP 9

NPSS 10

123%

STATUS NPSS 11

FORM 3. PENGUKURAN NILAI KINERJA KESELURUHAN (NKK) Nama unit kerja / Satker : Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Level BSC : 2 (Dua)

No 1

Kode IKU 2

1

2 9

3

4

10

5 11 6

7

12

8

13

9

14

10

15

IKU 3

Inisiatif Strategis 4 Melakukan penyusunan policy brief secara berkala di lingkup BBPSEKP Persentase jumlah Rekomendasi Memberikan usulan Kebijakan BBPSEKP yang Rekomendasi kebijakan ke dijadikan bahan kebijakan komisi litbang terhadap total kajian yang Melakukan Sosialisasi dihasilkan rekomendasi kebijakan tersebut kepada Direktorat Jenderal Teknis di lingkup KKP Melakukan penyusunan Rekomendasi Kebijakan di lingkup BBPSEKP Melakukan survey persepsi masyarakat terhadap kebijakan Persepsi masyarakat KP terhadap KKP kebijakan yang diterbitkan KKP Memberikan rekomendasi (dalam skala likert 1-5) perbaikan terhadap implementasi kebijakan Melakukan identifikasi dan pengumpulan data dan Jumlah data dan informasi informasi Sosial Ekonomi KP ilmiah Sosial Ekonomi KP yang berasal dari kegiatan penelitian untuk menjawab berbagai isu Strategis Menerbitkan hasil karya ilmiah Jumlah karya tulis ilmiah yang dalam bentuk Jurnal, warta, dihasilkan BBPSEKP prosiding dan Buletin Jumlah Publikasi Sosial Ekonomi Menerbitkan Publikasi Sosial di Lingkup BBPSEKP Ekonomi KP Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sosek KP

Frekuensi pertemuan ilmiah sosek KP di Lingkup BBPSEKP

11

12

16

Jumlah Model Penerapan Kelembagaan KP yang inovatif *)

13

17

Proporsi penelitian Sosial Ekonomi KP mendukung program strategis KKP dibandingkan pengembangan produk prospektif KP lainnya

18

Persentase Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III di lingkup BBPSEKP

14 15 16 17 18

19

Jumlah Professor penelitian di lingkup BBPSEKP

19

20

Jumlah Peneliti S3 di BBPSEKP

21

Persentase jumlah pegawai Fungsional Peneliti Sosial Ekonomi dibandingkan total pegawai di lingkup BBPSEKP

20 21

22

22

23

23

24

24

Service Level Agreement (SLA) di lingkup BBPSEKP Persepsi User terhadap kemudahan akses terhadap informasi (skala likert1-5) Persentase Rekomendasi aparat pengawas eksternal internal pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi lingkup Balitbang KP

25

30

26

Nilai Inisiatif anti korupsi BBRSEKP

27

Nilai integritas BBRSEKP

31 32

28

33 29 34

Gap 7

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Menyelenggarakan Penelitian Sosial Ekonomi Secara terpadu dengan tata kelola yang baik

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Mengusulkan calon Peneliti mengikuti diklat fungsional

100%

100%

100%

Menjaga stabilitas jumlah jabatan fungsional non-litbang

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Melakukan kerjasama penelitian dan pengembangan BBPSEKP dengan instansi penelitian dan pengembangan dalam dan luar negeri Melakukan kerjasama Penelitian Sosial Ekonomi dan Model Penerapan Kelembagaan dengan instansi pemerintah, swasta, dan LSM Melakukan penelaahan dan seleksi usulan penelitian dan Mengendalikan dan pencermatan setiap usulan perubahan pada penelitian dan Mengusulkan pejabat Eselon II dan III untuk dilakukan Mengusulkan pejabat yang akan ditingkatkan kompetensi Mengusulkan kandidat Profesor Riset ke Sekretariat BALITBANG KP Mengusulkan peneliti jenjang S2 yang potensial ke untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S3

Mengusulkan rekomendasi perbaikan SLA lingkup BBPSEKP Memberikan layanan kemudahan akses informasi umum Melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pengawas Eksternal Internal Pemerintah (APIEP)

Nilai AKIP BBRSEKP

26 27 29

Realisasi 6

Menyelenggarakan Pertemuan Ilmiah dalam bentuk Seminar Internal, Seminar Ilmiah Sosial Ekonomi KP, Temu ilmiah dan Kebijakan Publik, Pameran hasil penelitian

Penerapan manajemen kinerja berbasis BSC dan sistem informaasi lingkup BBPSEKP

25

Target 5

Melaksanakan hasil rekomendasi penilaian AKIP di BBPSEKP Implementasi zona Integritas Evaluasi inisiatif anti korupsi Penerapan culture

transformation

Evaluasi integritas BBPSEKP Penerapan program RB Nilai Penerapan RB BBRSEKP BBPSEKP secara menyeluruh Review penyerapan anggaran BBPSEKP secara menyeluruh Persentase penyerapan BBPSEKP dan berkala (triwulan) DIPA Pelaksanaan rencana aksi perbaikan penyerapan anggaran BBPSEKP

Catatan : 1. Asumsi semua inisiatif strategis sama pentingnya 2. Asumsi dikatakan sebagian besar IS dilakukan jika 80% IS dilakukan

NPIS 8

100%

Status NPIS 9

NPSS 10

NKK 12

123%

223%

Status 13

DATA DUKUNG/BUKTI IKU BBPSEKP TA 2013 Unit Organisasi Eselon I Unit Organsiasi Eselon II Tahun Anggaran

: Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) : Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP) : 2013

SASARAN STRATEGIS PADA DOKUMEN BSC

URAIAN IKU 1. 2.

1.

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP

3.

REALISASI 2013 104.46 104.70

1.8 juta

1.85 juta

4.

Rata-rata Pendapatan Petambak Garam (KK/bulan)

1.8 juta

2.8 juta

5.

Pertumbuhan PDB Perikanan

7.00%

6.86

6.

Jumlah jejaring dan kemitraan Litbang BBPSEKP

4

1

7.

Jumlah hasil penelitian sosial ekonomi KP yang diadopsi oleh masyarakat KP

4

4

8.

Jumlah Pengguna hasil Penelitian Sosial Ekonomi KP (Kelompok/Orang)

5

13

Meningkatnya 2.

Nilai Tukar Nelayan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Rata-rata Pendapatan Pengolah & Pemasar (KK/bulan)

TARGET 2013 110 104

pemanfaatan hasil penelitian Sosek KP oleh Masyarakat KP

DATA DUKUNG CAPAIAN IKU BSC 1. Laporan Penelitian Panelkanas 2. Laporan Penelitian Panelkanas Laporan Kegiatan Kajian Khusus Tentang Evaluasi 3. Dampak PNPM KP Laporan Kegiatan Penelitian Tentang Aspek Sosial 4. Ekonomi Pengembangan Garam Industri dan Produk Garam Derivatif Laporan Kajian Khusus terkait Strategi 5. Pertumbuhan PDB Perikanan Jejaring BBPSEKP tahun 2013 1. Kerjasama dengan Dinas KP Tegal, Jateng Jumlah Adopsi Litbang Sosek 2013 1 Pengembangan Ekonomi Kawasan Berbasis IPTEK (KIMBIs) dengan Tipologi Perikanan Tangkap Laut (Kab. Indramayu) 2 Pengembangan Ekonomi Kawasan Berbasis IPTEK (KIMBIs) dengan Tipologi Perikanan Budidaya (Kab. Subang) 3 Pengembangan Ekonomi Kawasan Berbasis IPTEK (KIMBIs) dengan Tipologi Perikanan Perairan Umum Daratan (PUD) (Kab. Wonogiri) 4 Pengembangan Ekonomi Kawasan Berbasis IPTEK (KIMBis) dengan Tipologi Derivatif Garam (Kab. Pati) Jumlah Pengguna Hasil Litbang Sosek KP 1

Kelompok Pengguna pada Kab. Subang (9 Kelompok)

2

Kelompok Pengguna pada Kab. Tegal (2 Kelompok)

3

Kelompok Pengguna pada Kab. Pacitan (1 Kelompok)

4

Kelompok Pengguna pada Kab.Banda Aceh (1 Kelompok)

3.

Tersedianya kebijakan KP yang implementatif

9.

Presentase jumlah usulan rekomendasi kebijakan BBPSEKP yang dijadikan bahan kebijakan terhadap total kajian yang dihasilkan

30%

Judul naskah rekomendasi yang menjadi bahan kebijakan KKP antara lain :

54% 1

2

3 4 5 6 7 1

2 3 4 5

10

Jumlah rekomendasi kebijakan Sosek KP

4

40 6

7

8 9 10

Inovasi Kelembagaan Masyarakat Perikanan dalam Mendukung Penyebaran IPTEK dalam Pengentasan Kemiskinan Dampak Terkini Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap Kinerja Usaha Nelayan dan Budidaya Ikan Supply Chain Analysis Pengembangan Patin PAsupati di Tulungagung, Jawa Timur Dampak Perubahan Ekonomi Global terhadap Sektor KP Kajian Dampak Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN terhadap Sektor KP Strategi Mendorong Pertumbuhan PDB Sektor KP Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan/Program KP Judul Rekomendasi Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak di Sektor KP Terhadap Perekonomian Nasional dan Sektor Perikanan Dampak Peningkatan Usaha Penangkapan Komoditas Tuna Terhadap Perekonomian Nasional Estimasi Dampak Kesepakatan Sidang WTO Terhadap Sektor KP di Indonesia Strategi Pengembangan dan Implementasi Blue Economy di Sektor Kelautan dan Perikanan Strategi Optimalisasi Unsur-Unsur Positif Lokal Untuk Mendukung Penerapan Prinsip-Prinsip Blue Economy di Wilayah Coral Triangle Strategi Aspek Keberlanjutan Pengembangan Energi Laut Strategi Penguatan Aspek Kelembangaan dalam Pengelolaan Energi Laut di Lokasi Prioritas Pengembangan Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan dan Gelombang Laut Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pasar dan Pemasaran Garam di Indonesia Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Budidaya Melalui PUMP Perikanan Budidaya Sebagai

11 12 13 14

15

16 17 18

19

20

21 23 24

25 26 27

28 30

Implementasi PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan Antisipasi Peningkatan Permintaan Ikan Nasional Menjelang Ramadhan dan Lebaran Strategi Pengembangan Industri Farmasetika dan Nutrasetika dari Biota Laut di Indonesia Strategi Menghadapi Kenaikan Harga BBM pada Usaha Perikanan Peningkatan Daya Saing Komoditas Kelautan dan Perikanan Untuk Optimalisasi Manfaat Implementasi ASEAN Economic Community Identifikasi Potensi dan Permasalahan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan di Kabuapten Banggai Kepulauan Peningkatan Produktivitas Tuna dengan Usaha Pembenihan di Indonesia Strategi Analisis Keberlanjutan Usaha Perikanan di Kabupaten Anambas Sistem Rantai Pasok Dalam Mendukung Pengembangan Komoditas Patin Pasopati di Tulung Agung, Jawa Timur Kebijakan Penyempurnaan Desain Program Pengembangan Industrialisasi Perikanan Berbasis Perikanan Budidaya Komoditas Udang Strategi Peningkatan NIlai Tambah Melalui Pengembangan Industri Pengolahan Rumput LAut E.Cotonii di Sentra-Sentra Kawasan Industrialisasi Peningkatan Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Penguatan Kelembagaan Untuk Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Penguatan Kelembagaan Penyedia Sarana Input, Pemodalan dan Pemasaran Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Ikan dan Pendampatan Usaha Pelaku Perikanan Tangkap Peningkatan Pendapatan Dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Nelayan SkalaKecill Penguatan Kelembangaan Untuk Peningkatan Produksi Tambak Garam Penyempurnaan Desain Program dan AKselerasi Pengembagan Industrialisasi Perikanan Berbasis Perairan Umum Daratan (Tipe Ekosistem Danau) Diplomasi Indonesia0KKP Dalam Forum RFMOs Intensifikasi Penguatan Manfaat Dan Keikutsertaan Indonesia Dalam Regional Fisheries Managemend

31

32 33 34

35

36 37 38 39 40

4

Tersedianya data dan informasi ilmiah Sosial Ekonomi KP

Organizations (RFMOs) Reproduksi Nilai-Nilai Dan Peningkatan Akses Masyarakat Dalam Mengakselerasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kawasan MP3EI Pentingnya Dukungan Maluku Sebagai MLIN Dalam Keberhasilan Program Industralisasi Disparitas Herga Ikan dan Strategi Penetrasi Pasar Inovasi Kelembagaan Masyarakat Perikanan dalam Mendukung Penyebaran IPTEK dalam Pengentasan Kemiskinan Dampak Terkini Kenaikan Herger Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap Kinerja Usaha Nelayan dan Budidaya Ikan Supply Chain Analysis Pengembangan Patin Pasupati di Tulungagung, Jawa Timur Dampak Perubahan Ekonomi Global terhadap Sektor KP Kajian Dampak Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN terhadap Sektor KP Strategi Mendorong Pertumbuhan PDB Sektor KP Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan/Program KP

11.

Persepsi masyarakat KP terhadap kebijakan yang diterbitkan KKP (dalam skala likert 1-5)

4

4

Laporan Kegiatan Survey Persepsi Masyarakat KP terhadap Kebijakan KKP

12.

Jumlah data dan informasi ilmiah sosial ekonomi KP

11

14

Judul data dan Informasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Industrialisasi Perikanan Berbasis Perairan Umum Daratan Industrialisasi Perikanan Budidaya Industrialisasi Perikanan Berbasis Perikanan Tangkap Laut Pengembangan Garam Indutri dan Produk Garam Derivatif Blue Economy Pada Wilayah Coral Triangle Aspek Hukum dan Manfaat RFMOs dalam Peningkatan Produksi Tuna Sosio-Antropologi Masyarakat Perikanan di Kawasan MP3EI Isu-Isu Perdagangan Internasional Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan Permodelan Dampak Kebijakan Sektor KP pada Indikator-Indikator Keberlanjutan Terkait

11 12 13 14

13.

Jumlah karya tulis ilmiah yang dihasilkan BBPSEKP

25

39

Kebijakan Blue Economy Stuktur, DInamika Usaha dan Pendapatan (Data Panelkanas) Nilai Tukar Nelayan (NTN) Konsumsi (Data Panelkanas) Gambaran Umum Lokasi dan Kelembagaan (Lokasi Panelkanas) Judul KTI Sosek 2013

1 2 3 4 5

6

7

8 9

10 11 12 13 14 15

Peran Berbagai Teknologi Terhadap Peningkatan Kualitas Garam di Indonesia Penerapan Teknologi Pengolahan Garam Konsumsi Melalui Iptekmas Rantai Nilai/Value Chain Usaha Pegaraman di Kab. Cirebon Garam Sebagai Obyek Rekreasi Edukasi di Kab. Pati Dampak Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Terhadap Peningkatan Produksi di Tinjau Aspek Generik di Kab. Sampang Penguatan Manfaat dan Keikutsertaan Indonesia dalam Regional Fisheries Management Organization di Indonesia Pengaturan Konvensi WCPFCC dan Persiapan Ratifikasi Indonesia dalam Pengelolaan PerikananLaut Lepas Unsur-Unsur Ekonomi Biru Pada Masyarakat Perikanan di Kab. Raja Ampat Asessment Penerapan PRinsip-Prinsip Blue Economy dalam Pengembangan Industri Kelautan dan Perikanan di Lombok Timur Isu dan Permasalahan Perdagangan Internasional Produk Perikanan Utama Indonesia Peramalan Ekspor Tuna Indonesia ke Jepang Pendekatan Metode Box-Jenkins Trend dan Proyeksi Impor Beberapa Negara Terhadap Udang Indonesia Kondisi Internal dan Permasalahan Perikanan Tangkap Pelagis Besar Skala Kecil di Kota Padang Kajian Perubahan Pola Konsumsi Rumah Tangga Nelayan Penangkap Ikan Tuna di Kota Bitung Strategi Penanggulangan Kemiskinan Pembudidaya RUmput Laut di Nusa Penida, Kab. Klungkung

16

17 18

19

20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

31 32

33

Prop. Bali Kenaikan BBM, Inflasi dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Skala Kecil di Kab. Cirebon: Studi Kasus Desa Gebang Mekar Analisa Dinamika Herger Output Budidaya Rumput Laut Kebijakan dan Strategi Dalam Mendukung Implementasi Industrialisasi Perikanan Berbasis Perikanan Budiday Daya Perairan Umum Sungai Rawa di Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan Identifikasi Pemangku Kebijakan dan Perannya dalam Implementasi Program Industrialisasi di PPP Muncar Desain Program Industrialisasi Dalam Mendorong Peningkatan Produksi (Studi Kasus di PPN TUal, Prop. Maluku Tenggara) Transaksi Total Atas Harga Dasar Produsen Transaksi Domestik Atas Harga Produsen Koefisien Input Domestik Atas Dasar Herger Produsen Evaluasi PNPM Mandiri KP dalam Mendukung Industrialisasi Strategi Pengembangan Usaha Pengolahan di Waduk Gajah Mungkur Berbasis Base Line Studi Klinik Iptek Mina Bisnis di Kabupaten Lombok Timur Evaluasi KEberadaan KIMBis Sebagai Upaya Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Model Kelembagaan Pemanfaatan Limbah Perikanan Pada Tipologi Tangkap Laut Profil Keragaan Teknologi pada Kawasan KIMBis Sukabumi Profil Usaha dan Pemanfaatan Limbah pada Masyarakat Ujung Genteng Kabupaten Sukabumi Identifikasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan di Desa Ujung Genteng, Kec. Ciracap. Kab. Sukabumi, Prop. Jawa Barat Pemberdayaan Masyarakat Berbasis IPtek Mina Bisnis di Banda Aceh Penerapan Teknologi Pengolahan Garam Konsumsi Melalui Iptekmas (Studi Kasus KAb. Pati dan KAb. Sumenep) KIMBis sebagai mitra kolaborasi dalam

14.

Jumlah publikasi sosial ekonomi di lingkup BBPSEKP

12

31

pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat KIMBIs 34 Dampak Kebijakan Impor dan Kelembagaan Terhadao Kinerja Industri Garam Nasional 35 Dukungan Teknologi Pada Usaha Pegaraman di Pati 36 Membangun SInergitas Antar Pelaku Dalam Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Melalui KIMBis 37 Peluang Usaha Berbasis Usaha Perikanan Melalui Penerapan Prinsip Blue Ekonomi di Kab. Indramayu, Jawa Basat 38 Kajian Peragaan Teknologti Perikanan Budidaya di Kab. Indramayu 39 Kajian Keragaan Introduksi Teknologi Porgram IPTEKMAS di Kab. Indramayu Publikasi Ilmiah Sosek TA.2013 Policy Brief 1 Strategi Penyaluran BBM Bersubsidi Berbasis Pendaratan Ikan 2 Formulasi Strategi Mencapai Keberhasilan Program PUMP Budidaya 3 RElevansi NTN Sebagai Salah Satu Indikator Kesejahteraan Masyarakat 4 Strategi Peningkatan Ekonomi Wilayah Perbatasan Berbasis Perikanan dan Kelautan 5 Diplomasi Indonesia (KKP) pada Forum Pertemuan RFMOs 6 Kelembagaan Pusat Informasi Teknologi Perikanan Untuk PEngembangan Potensi Ekonomi PEdesaan 7 Prospek Pelabuhan Perikanan di KAwasan Timur Indonesia Sebagai Pusat Industri Tuna, Tongkol, dan Cakalang (TTC) 8 Menuju Industrialisasi Rumput Laut : Peluang, Permasalahan, dan Tantangan 9 Aplikasi NTP Berbasis TIpologi dalam Mengukur Kesejahteraan Masyarakat KP 10 Revitalisasi Kearifan Lokal Dalam MEndukung Pelestarian Sumberdaya, Peningkatan Produksi dan Pendapatan 11 Pendekatan Alternatif Untuk Pelestarian dan Pengelolaaan Sumberdaya Terumbu Karang di Wilayah Coral Triangle

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 1 1 1 15.

Frekuensi pertemuan ilmiah sosek KP di lingkup BBPSEKP

4

4

Jumlah Pertemuan Ilmiah Sosek KP 2013 1 2 3 4

5

Terselenggaranya

16.

Jumlah model penerapan

4

15

Strategi Adaptasi Nelayan di Wilayah Coral Triangle MEnghadapi Perubahan Iklim Strategi Pemanfaatan Potensi Energi Berbasis Sumberdaya Kelautan Untuk Memenuhi Kebutuhan Energi pada Usaha-Usaha Perikanan Pemanfaatan Energi Surya sebagai Alternatif Untuk Memenuhi Kebutuhan Enregi pada Usaha Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan PEnguatan Diplomasi Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka Memergani dan Menanggulangi IUU Fishing Penataan KEwenangan Kelembagaan Terkait Dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Harmonisasi dan SInkronisasi Aspek Hukum IUU Fishing Urgensi Ratifikasi Port State Measures Agreement DAlm Pemberantasan IUU Fishing di Indonesi Optimalisasi Oengawasan Dalam Mendukung Upaya Memerangi IUU Fishing di Indonesia Pengembangan Kawasan Perairan Umum (Sungai dan Rawa) Assessment Program Kapal Perikanan 30GT BAdan Penyangga Garam Sebagai {endukung Minapolitan Menuju Terciptanya Swasembada Garam Perbaikan Program Minapolitan Menuju Swasembada Garam Peningkatan Kesejahteraan Usaha Nelayan Skala Kecil Melalui Peningkatan Aset Usaha Jurnal Sosek 2013 Jurnal Sosek KP (2 terbitan/volume) Jurnal Kebijakan Sosek (2 terbitan/volume) Buletin Buletin riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan Buku Buku Minapolitan Prairan Umum Daratan Prosiding Prosiding Semnas Sosek KP

1

Temu Sains Kebijakan dan Pasar (TSKP) Seminar Nasional Sosek KP Seminar Internal Sosek KP Workshop Hasil Penelitian Sosek KP Model Kelembagaan Penerapan Dan Penyebaran

modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan yang optimal dan bermutu

kelembagaan KP yang inovatif

Tersedianya Pengendalian Penelitian Sosial Ekonomi KP

Proporsi penelitian sosial ekonomi KP mendukung program strategis KKP dibandingkan pengembangan produk prospektif KP lainnya

6.

17.

80%

76%

IPTEK Bidang Kelautan dan PErikanan di Kab. Brebes, Jateng 2 Model Kelembagaan Iptek pada Tipologi SUmberdaya Perikanan Perairan Waduk 3 Model Kelembagaan Pemanfaatan Limbah Perikanan pada Tipologi Tangkap Laut KAwasan KIMBis Konawe Utara 4 Model Kelembagaan Penerapan IPTEK Penggunaan Probiotik Pada Budidaya Udang WIndu di Tambak 5 Model Penyebaran IPtek Berbasis Masyarakat pada Tipologi Perikanan Tangkap Laut di Kawasan KIMBIs Sukabumi 6 Model Kemitraan PEngembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kawasan KAb. Lombok Timur 7 Model Kemitraan KIMBis Dengan Koperasi Garam Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Pegaraman 8 Model Kelembagaan Penerapan Iptek Kelautan dan Perikanan KIMBis Danau Toba 9 Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perikanan Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 10 Model Kelembagaan Diseminasi Teknologi Budidaya di Tambak Hasil Introduksi Program Iptekmas di Kab. Indramayu 11 Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis IPTEK pada Perikanan Budidaya Lahan Kering di Kab. Gunung Kidul 12 Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Sinergitas Program IPTEKMAS, PUGAR dan TTG Garam di Kab. Lamongan 13 Model Kelembagaan Penerapan IPTEK Berbasis Masyakat pada TIpologi Tambak di Kawasan KIMBis Aceh 14 Model Pengembangan Kelembagaan dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Lokasi KIMBis Subang 15 Rancang bangun Model usaha Pengolahan Hasil Perikanan di Kab. Pacitan Mendukung Industrialisasi Antisipasi Isu-Isu Perdagangan Internasional Untuk Mendukung Industrialisasi Perikanan Kajian Sosio Antropologi Masyarakat Perikanan pada Kawasan MP3EI Program Rintisan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis IPTEK Mina Bisnis (KIMBis)

Kajian Khusus AKselerasi Imomenetasi Program Pemerintah Dalam Mendorong Pembangunan KP Mendukung Blue Economy Kajian Implementasi Blue Economy pada Wilayah Coral Triangle Pemodelan DampakKebijakan KP pada IndikatorIndikator Keberlanjutan Terkait Kebijakan Blue Economy Mendukung Minapolitan Kajian Desain Program dan Implementasi Industrialisasi Berbasis Perikanan Budidaya Kajian Desain Program dan Implementasi Industrialisasi Berbasis Perikanan Tangkap Laut Kajian Desain Program dan Implementasi Industrialisasi Berbasis Perikanan Perairan Umum Daratan (PUD) Kajian Aspek Sosial Ekonomi Pengembangan Garam Indusrti dan Produk Derivatif Garam 7.

Tersedianya SDM BBPSEKP yang kompeten dan profesional

18 19

Indeks kesenjangan kompetensi Eselon II dan III Jumlah professor penelitian di lingkup BBPSEKP

60%

60%

1

1

Hasil Pengukuran Adopsi Prof.Dr.Ir. Zahri Nasution, M.Si 1. Dr. Zahri Nasution 2. Dr. Sonny Koeshendrajana 3. Dr. Armen Zulham

20

Jumlah peneliti S3 di BBPSEKP

7

4. Dr. Tajerin

7

5. Dr. Tjahjo 6. Dr. Siti Hajar Suryawati 7. Dr. Agus Heri Purnomo

21

8.

Tersedianya informasi yang valid, handal, dan mudah diakses di BBPSEKP

Presentase jumlah pegawai fungsional penelitian sosial ekonomi dibandingkan total pegawai di lingkup BBPSEKP

1

42.05%

66%

2 3 4

Peneliti (41) Pustakawan (2) Pranata Komputer (2) Teknisi Litkayasa(1) Hasil Pengukuran SLA

22


23

Persepsi user terhadap kemudahan akses terhadap

70%

70%

3

3

Hasil Pengukuran persepsi user

informasi (skala likert 1-5)

9.

Terwujudnya good governance & clean government di BBPSEKP

24

25 26 27 28 10.

Terkelolanya anggaran secara optimal lingkup BalitbangKP

29

Presentase rekomendasi aparat pengawas eksternal internal pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi lingkup BBPSEKP Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BBPSEKP Nilai inisiatif anti korupsi BBPSEKP NIlai Integritas BBPSEKP NIlai Penerapan RB BBPSEKP Presentase Penyerapan DIPA BBPSEKP

100%

100%

Terlampir

NILAI AKIP A

NILAI AKIP A

Hasil Pengukuran Adopsi

6.75

7.6

Hasil Pengukuran Adopsi

8 75

8 77.56

Hasil Pengukuran Adopsi Hasil Pengukuran Adopsi

95%

96.52%

Data SAI BBPSEKP, 2013: Capaian Realisasi Anggaran BPSEKP 2013 : 96.52%

LAKIP BBPSEKP Tahun 2013

Recommend Documents