LAKIP BPPPPK TAHUN

LAKIP BPPPPK TAHUN 2012

1

KATA PENGANTAR Dalam rangka memenuhi akuntabilitas implementasi tugas pokok dan fungsi badan disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Bima sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sumber daya di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Bima yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2012. LAKIP ini berisi gambaran Tujuan, kebijakan, sasaran dan program capaian sasaran strategik yang dilaksanakan pada Tahun 2012, dan merupakan cerminan aktivitas peran dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Rencana Starategis (Renstra) Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2011-2015. Secara umum capaian kinerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) memberikan indikasi ke arah yang lebih baik terutama dalam rangka mewujudkan keberhasilan pelayanan penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan guna meningkatkan kesejahteraan petani. Beberapa permasalahan yang di hadapi dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dan program meliputi aspek penyelenggaraan, sarana prasarana, pembiayaan, yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan ke depan. Untuk itu diperlukan komitmen dalam mengawal perkembangan dan dinamika di bidang pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan daerah secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan visi dan misi oleh seluruh jajaran di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Bima. Kiranya laporan ini dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan selanjutnya, dan diikuti dengan peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik serta kerja keras oleh seluruh jajaran Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Bima, sebagai salah satu wujud pengabdian kepada bangsa dan Negara pada umumnya dan daerah Kabupaten Bima pada khususnya.

Bima, 21 Januari 2012 Kepala BPPPPK Kab. Bima

Ir. Rendra Farid Nip.19640419 199003 1 007


2

KATA PENGANTAR ............................................................................... DAFTAR ISI.......................................................................................... RINGKASAN EKSEKUTIF ...................................................................... BAB I : PENDAHULUAN ...................................................................... A.Latar Belakang ................................................................... B.Maksud dan Tujuan ............................................................ C.Organisasi .......................................................................... 1. Struktur Organisasi............................................................. 2. Tugas Pokok ........................................................................ 3. Fungsi ................................................................................. 4. Kewenangan ........................................................................ D.Sistimatika......................................................................... BAB I .Pendahuluan................................................................ BAB II .Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ............................. BAB III Akuntabilitas Kinerja.................................................... BAB IV Penutup ....................................................................... BAB II: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ......................... A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011 -2015 ........................ 1. Agenda Pembangunan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bima ....... 2. Visi dan Misi ....................................................................... 3. Tujuan Dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) .................................................. 4. Kebijakan Dan Program Strategis Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bima.................................................................. B. PERJANJIAN KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BIMA ................................................................................. 1. Arah Kebijakan Umum Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bima ...... 2. APBD Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bima ....................................... 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2012 ............................................

i ii iii 1 1 3 3 3 6 7 28 28 28 28 28 29 27 27

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................... A. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2012 .................................... B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2012 ..................................... C. Akuntabilitas Keuangan..........................................................

41 48 61 64

35 37 39 40 40 41 41 43

BAB IV : PENUTUP ............................................................................... 71 A. Kesimpulan............................................................................. 71 B. Saran – saran ......................................................................... 72 Lampiran – lampiran


3

RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Bima disusun dengan maksud memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan berbasis kinerja, sebagaimana terdapat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2012 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bima 2011-2015. Laporan ini berisi penetapan kinerja dan akuntabilitas kinerja, dimana termasuk didalamnya akuntabilitas keuangan, analisis kinerja dan evaluasi kinerja guna menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya yang telah dilakukan dan tingkat capaian dari target pada tingkat sasaran program. Dalam penyusunan LAKIP Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Bima disajikan tentang Indikator Keberhasilan dan Kegagalan dalam pencapain sasaran, tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam Penjanjian Kinerja, sehingga diperlukan pola pengukuran kinerja mulai Rencana Strategis, dan berakhir sampai dengan pengukuran kinerja atas sasaran program kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapain visi,misi,tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK). Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2011-2015, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Bima mempunyai 6 (Enam) sasaran strategis dan 5 (lima) tujuan strategis yang kemudian dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) program. Secara kumulatif capaian kinerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Bima berdasarkan Sasaran pada tahun 2012 mencapai tingkat persentase (92.18%) sedangkan capaian Kinerja sebesar ( 100 %). Secara keseluruhan capaian kinerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Bima berdasarkan persentase capaian kinerja baik yang berbasis sasaran maupun tujuan strategis adalah sebesar (100%). Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan. Dengan demikian, maka secara umum kinerja BPPPPK Kabupaten Bima dapat dinyatakan berhasil. Memperhatikan pada tingkat capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi terhadap program-program yang belum optimal dalam suatu koridor atas serangkaian capaian kinerja dalam kurun waktu 1 (tahun) terakhir guna memperkuat formulasi komparatif yang komperhensif. Hal tersebut diorientasikan pula untuk menjadi bagian yang terintegrasi dalam suatu upaya konstruktif dan berkelanjutan guna mengoptimalkan dan menyempurnakan kinerja Pemerintah Kabupaten Bima di waktu yang akan datang.


4

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dalam rangka terselenggaranya good govemance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi dan nepotisme. Setiap Instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Bima. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan disampaikan kepada atasan, lembagalembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Permen PAN dan RB No. 29 tahun 2010 tentang panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Permen tersebut dinyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan unit Kerja mandiri Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota menyusun penetapan knerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh gubernur/Bupati/Walikota dan Pimpinan SKPD/unit kerja (pasal 5, ayat 2). Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Bima tahun 2011-2015, yang dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan visi Tahun 2011-2015, yaitu: “Menjadi LembagaPenyuluhan Pemerintah yang professional dan handal berdasarkan nilai “Maja Labo Dahu” dalam mewujudkan kecerdasan dan kesejahteraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.” Rangkaian program/kegiatan pada Tahun 2012 adalah bagian integral dalam mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 2011-2015 Pemerintah Kabupaten Bima, dan diakumulasikan dalam beberapa program utama dalam Pembangunan pada BPPPPK tahun 2012 yaitu: (1) Pelayanan Administrasi Perkantoran (2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (3) Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan (4) Peningkatan Kesejahtreraan Petani (5) Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan (6) Pengembangan Sumberdaya Manusia (7) Peningkatan sarana prasarana Penyuluhan.


5

Dalam konteks pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2011-2015, sepanjang tahun 2012 telah dilaksanakan berbagai kebijakan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan diarahkan antara lain sebagai upaya untuk (1), Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran (2), Meningkatkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur (3), Meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (4),Meningkatan Kesejahteraan Petani (5). Meningkatkan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan (6) Mengembangkan Sumberdaya Manusia (7) Meningkatkan sarana prasaran Penyuluhan. Untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) dalam pencapaian tujuan sebagai komitmen organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2012 guna memberikan gambaran Kinerja Pokok Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bima pada Tahun 2012. LAKIP ini juga disusun karena memenuhi amanat dari peraturan perundangan terkait Penyusunan LAKIP Tahun 2012 ini disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut: 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008. 7. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 208 Tahun 2000 tetang tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,TambahanLembaran Negara Nomor 4737) 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);


6

11. 12. 13.

14.

15. 16.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009; Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02,Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03); Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) tahun 2010 – 2015. Peraturan Bupati Bima Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bima.

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Bima. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis dalam Rencana Strategis BPPPPK Kabupaten Bima Tahun 2011–2015 yang telah dilaksanakan pada tahun 2012. Dalam LAKIP tahun 2012 menyajikan laporan mengenai hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2012. Terkait dengan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, maka tujuan LAKIP ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kabupaten Bima dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang dilakukan dalam berbagai program dan kegiatan selama tahun anggaran 2012. Di samping itu untuk memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi dalam Renstra BPPPPK Kab.Bima Tahun 2011 – 2015. C. Organisasi 1. Struktur Organisasi Dalam menyelenggarakan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Bima didukung oleh para pejabat dan staf yang tersebar pada jajaran/komponen Kepala Badan, Sekretaris, Kabid, Kasubag, Kasubbid.


7

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dibantu oleh seorang Sekretaris 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dan 8 (delapan) Sub Bidang. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Bima, merupakan perangkat daerah Kabupaten Bima yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan,Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima. Berdasarkan Peraturan daerah Kab Bima No 7 tahun 2010 bahwa Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaaten Bima merupakan salah satu organisasai perangkat Daerah Kabupaten Bima yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang melaksasakan tugasnya berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretariat daerah, dengan susunan organisasi sbb:  Kepala Badan  Sekretriat, terdiri dari 3 Sub bagian yaitu : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Program dan Pelaporan c. Sub Bagian Keuangan  Bidang Pembinaan Kelembagaan terdiri dari 2 Sub Bidang, yaitu : a. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan b. Sub Bidang Kelembagaan Pelaku Utama, dan Pelaku Usaha  Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari 2 Sub Bidang, yaitu : a. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyuluh b. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pelaku Utama dan Pelaku Usaha  Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan terdiri dari 2 Sub Bidang, yaitu : a. Sub Bidang Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan b. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan  Bidang Sarana dan Prasarana, Kerjasama Penyuluhan terdiri dari 2 Sub Bidang, yaitu : a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan b. Sub Bidang Kerjasama Penyuluhan  Kelompok Jabatan Fugsional dan Unit Pelaksana Teknis Badan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Bima (lampiran 8). Jumlah Pegawai Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Bima sampai dengan bulan Desember Tahun 2012 adalah sebanyak 336 orang terdiri dari 43 orang PNS Struktural ,88 orang PNS fungsional, THL-TB 97 orang, tenaga honorer tetap daerah 62 orang dan tenaga sukarela 46 orang.


8

Dari jumlah 132 orang PNS tersebut, yang menduduki jabatan struktural sebanyak 16 orang, terdiri dari Eselon II : 1 Orang, Eselon III 5 Orang dan Eselon IV : 10 Orang. Perkembangan jumlah personil BPPPPK Kabupaten Bima dari segi golongan dan pangkat dapat dilihat pada Tabel berikut ini : Tabel 1. Perkembangan Pangkat dan Golongan Pegawai BPPPPK Kabupaten Bima Tahun 2012 No

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

PANGKAT

GOLONGAN

KONDISI 31/12/2011 31/12/2012 (Orang) (Orang)

Pembina Utama Muda Pembina Tingkat I Pembina Penata Tk. I Penata Penata Muda Tk. I Penata Muda Pengatur Tk. I Pengatur Pengatur Muda Tk. I Pengatur Muda Juru Muda Tk. I Honorer Tetap Daerah THL – TB Tenaga Sukarela

IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/b -

2 7 3 19 21 34 12 1 2 21 16 1 61 98 25

3 5 5 25 21 22 16 1 8 21 4 1 62 97 46

JUMLAH

-

323

337

Tabel 2 : Pegawai berdasarkan Jabatan Status Golongan No Kepegawaian I II III IV Honor* Pejabat 1 12 4 Struktural Pejabat 2 22 58 8 37 Fungsional 3 Staf 1 12 14 1 25 JUMLAH 1 34 84 13 62 *= Honor daerah dan Tenaga Harian Lepas


THL-TB* 97 97

jumlah 16 222 53 291

9

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dirinci sebagai berikut: Tingkat Pendidikan I 1 S3 2 S2 3 S1/D IV 4 Diploma III 5 SMA 6 SMP 7 SD 1 JUMLAH 1 *Tidak termasuk honor Daerah

No

Golongan II 1 33 34

III 61 16 7 84

IV 13 13

jumlah 74 17 40 1 132

Berdasarkan jenis Pendidikan dan latihan profesi yang diikuti, pegawai dilingkup badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan dapat di rinci sebagai berikut : Golongan No Jenis DIKLAT jumlah I II III IV 1 SPAMEN 1 1 2 SPAMA 2 2 3 ADUM 3 3 4 Diklat PIM 1 1 4 Diklat Prajabatan 1 35 83 13 132 JUMLAH 1 35 83 20 139

2.

Tugas Pokok Badan pelaksana penyuluhan pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, penyusunan dan melaksanakan kebijakan Daerah dibidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima, makaBadan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Bima memiliki tugas pokok membantu sebagian tugas Bupati, dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Penyelenggaraan Penyuluhan pertanian, Perikanan, dan kehtanan. Dalam hal ini, tugas pokok tersebut diterjemahkan sebagai urusan Pemerintahan Kabupaten Bima.


10

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Bima, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah di bidang PenyelenggaraanPenyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Badan, serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati, dengan tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakat Kabupaten Bima. 3. Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokoknya Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan mempunyai fungsi : - Perumusan dan pelaksanaan kebijakan Badn Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; - Menyusun rencana kerja dan program Badan pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; - Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; - Pelaksanaan koordinasi tugas unit-unit organisasi dilingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; - Pelaksanaan Koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; - Pembinaan urusan keuangan, ketataushaan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya. Kepala Badan serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi. Kepala Badan mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Bupati. a. Kepala Badan Kepala badan melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dengan uraian tugas sbb : 1. Merumuskan dan menetapkan rencana strategis dan rencana kerja tahunan Badan sesuai dengan visi-misi berdasarkan ketentuan dan petunjuk sebagai pedoman kerja. 2. Memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk kerja kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan tugas, meningkatkan kualitas kerja dan mengarahkan pencapaian tujuan organisasi


11

sesuai visi misi yang telah ditetapkan. 3. Melakukan pembagian tugas terhadap bawahan dengan cara membuat disposisi, penugasan agar bawahan memahami tugas, tanggung jawab dan menjamin kelancaran pelaksanaan tugas. 4. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, petunjuk operasional dan disposisi atasan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas sebagai pedoman kerja. 5. Merumuskan konsep Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan bidang Penyuluhan berdasarkan data, petunjuk dan ketentuan untuk mempermudah pelaksanaan tugas. 6. Membina dan mengembangkan koordinasi dengan unit kerja /instansi terkait dalam hal pelaksanaan tugas berdasarkan data dan petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 7. Melakukan pembinaan, pengawasan pengelolaan kepegawaian, pengelolaan/pengaturan keuangan dan perlengkapan/barang lingkup Badan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar tercipta pola pembinaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan administrasi barang yang tertib dan profesional dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 8. Melakukan pengelolaan, pembinaan, penyelenggaraan pengawasan serta pengendalian bidang dengan mengarahkan potensi yang ada untuk mendukung pencapaian visi misi organisasi 9. Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman, juklak, juknis yang berhubungan dengan perencanaan, implementasi, pengendalian, pengawasan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang serta teknik-teknik pengembangan kinerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 10. Melakukan analisis dan evaluasi dengan mengiventarisir permasalahanpermasalahan berdasarkan monitoring, rapat, konsultasi dan laporanlaporan dan merumuskan alternative pemecahan berdasarkan data, petunjuk sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan 11. Melakukan Penetapkan Angka Kredit ( PAK ) sementara terhadap penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan secara periodik. 12. Melakukan pembinaan secara teknis terhadap tugas dan tanggung jawab penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan secara periodik. 13. Mengkoordinasikan dan memadukan pelaksanaan program Penyuluhan dengan instansi-isntansi lain baik lingkup Pertanian, Perikanan maupun Kehutanan. 14. Menetapkan tim dan melakukan pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan secara periodik baik dana APBD, APBD I maupun APBN setiap triwulan, semester maupun tahunan.


12

15. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengetahui pekerjaan yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan serta permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas. 16. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan prestasi kerjanya dengan mencatat dalam buku catatan pegawai sebagai bahan pembuatan Daftar Penilaian Pekerjaan (DP3) setiap akhir tahun. 17. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan tentang pekerjaan yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, yang akan dilaksanakan, permasalahan yang dihadapi dan memberikan pertimbangan/telaahan/saran sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan Tugas Kepala BPPPPKtersebut dibantu oleh seorang Sekretaris, dan para Kepala Bidang, serta dan Kasubag/Kasubid, dengan uraian sebagai berikut : b. Sekretaris Badan Merupakan unsur Pelaksana dan mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagai berikut : 1. Melakukan penyusunan program kerja Sekretariat dan menyiapkan konsep penyusunan program kerjaBadan dengan mengumpulkan, menganalisa program-program dan permasalahan yang dihadapi dalam bidang sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 2. Memberi bimbingan, arahan dan petunjuk kerja kepada bawahan agar dapat melaksanakan tugas,terhindar dari kesalahan pelaksanaan tugas dan meningkatkan keterampilan serta kualitas kerja. 3. Melakukan pembagian tugas terhadap bawahan dengan cara membuat disposisi, penugasan agar bawahan memahami tugas dan tanggung jawabnya. 4.

5.

Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengetahui pekerjaan yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan serta permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas. Menyusun konsep petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis berdasarkan data, ketentuan dan petunjuk dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Badan.

6.

Menyusun konsep indikator standar kerja dan pelayanan minimal penyuluhan pada Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

7.

Menyusun konsep petunjuk penilaian angka kredit, sertifikasi, kerja Tenaga Bantu Harian Lepas, rencana strategis. pengelolaan administrasi keuangan, pengelolaan administrasi kepegawaian penyuluh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.


13

8. 9. 10.

11.

12. 13. 14. 15.

16.

17.

18.

19.

20.

Menyusun konsep Petunjuk pengelolaan UPTB Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman, juklak dan juknis disposisi atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. Menyiapkan konsep pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan organisasi, ketatalaksanaan, pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, administrasi barang/perlengkapan,rumah tangga, penyusunan program dan pelaporan berdasarkan petunjuk serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Menyiapkan konsep dalam rangka memfasilitasi pelayanan administrasi unitunit kerja yang ada sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menanda tangani Surat Perintah Membayar ( SPM ) untuk dana APBN. Menyiapkan bahan pengajuan Surat Permintaan Pengajuan keuangan untuk dana APBD. Menyusun konsep tim pemeriksa dan formulasi pemerikasaan keuangan baik APBD, APBD maupun APBN secara periodik. Menyiapkan konsep koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang untuk menyatupadukan pelaksanaan tugas agar tercipta sinergisitas dalam rangka pencapaian visi – misi organisasi. Menilai dan memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan prestasi kerjanya dengan mencatat dalam buku catatan pegawai sebagai bahan pembuatan Daftar Penilaian Pekerjaan (DP3) setiap akhir tahun. Melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas dengan mengiventarisir permasalahan-permasalahan berdasarkan hasil monitoring, rapat, konsultasi dan koordinasi untuk dicarikan alternatif pemecahan sebagai bahan atasan dalam pengambilan kebijakan. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan tentang pekerjaan yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, yang akan dilaksanakan, permasalahan yang dihadapi dan memberikan pertimbangan / saran dan telaahan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan. Menyusun rencana strategis, Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kebutuhan Kepegawaian, Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana dan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) kerja Badan Pelaksanan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Melakukan tugas – tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan.


14

Sekretaris berada di bawah Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada kepala Badan dibantu oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag Program danPelaporan, dan Kasubag Keuangan, serta dibantu oleh beberapa staf dalam rangka pelaksanaan tugas pada sekretariat dengan uraian tugas pokok sebagai berikut:  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1. Melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan (surat menyurat, surat keputusan dan dokumentasi / pengarsipan ). 2. Melakukan penyusunan rencana kegiatan/program sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan menganalisa kebutuhan rencana kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 3. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian (data base kepegawaian, mutasi/penempatan, penilaian, rekruitmen, kenaikan golongan, pangkat dan jabatan, kenaikan berkala, absensi, purna tugas ). 4. Melakukan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan sarana kerja, inventarisasi kebutuhan, pengadaan, distribusi, pelaporan. 5. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian baik ditingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan. 6. Menyiapkan bahan penilaian Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) dan bahan Penetapan angka kredit sementara. 7. Melakukan pengelolaan urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan, terdiri dari penjadwalan kegiatan pimpinan, pelayanan tamu, pengaturan dan pemeliharaan sarana kerumahtanggaan dan sarana pertemuan, perjalanan dinas, keamanan dan ketertiban kantor. 8. Menyiapkan bahan pelaksanaan publikasi dan penyebaran informasi serta pengelolaan dokumen dan perpustakaan, terdiri dari inventarisasi informasi, penyediaan/penggandaan bahan publikasi, pendokumentasian/ pengarsipan, penyebaran, evaluasi pemanfaatan. 9. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. 10. Melakukan pembagian tugas terhadap bawahan dengan cara membuat disposisi, penugasan agar bawahan memahami tugas dan tanggung jawabnya. 11. Mempelajari peraturan perundang–undangan, kebijsanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, petunjuk operasional dan disposisi atasan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas sebagai pedoman kerja. 12. Menyiapakan bahan konsep penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dengan mempelajari peraturan, petunjuk dan pedoman kerja untuk mempermudah pelaksanaan tugas.


15

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Menyiapkan bahan format pengumpulan data urusan umum yang meliputi tata naskah Badan, administrasi persuratan, perlengkapan/barang inventaris, rumah tangga, kepustakaan, dokumentasi dan urusan kepegawaian yang meliputi data kebutuhan pegawai, usul mutasi (promosi, rotasi, demosi), usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala/inpassing, karis/karsu, ijin, cuti daftar hadir, DP3, DUK, pengembangan karir (tugas belajar, ijin belajar, ujian dinas, diklat), pembinaan pegawai (disiplin pegawai, penghargaan), usul pemberhentian pegawai dan kesejahteraan pegawai sebagai bahan informasi pimpinan/atasan dalam mengambil keputusan. Menyiapkan bahan konsep penyelenggaraan/pengelola administrasi kepegawaian yang meliputi rencana kebutuhan pegawai, usul mutasi (promosi, rotasi ), usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala/inpanssing, karis/karsu, ijin, cuti, daftar hadir, DP3, DUK, pengembangan karir (tugas belajar, ijin belajar, ujian dinas, diklat), pembinaan pegawai (disiplin pegawai, penghargaan), usul pemberhentian pegawai dan kesejahtearaan pegawai sesuai data, petunjuk dan peraturan perundanh – undangan yang berlaku guna tercipta manajemen kepegawaian dan tertib dan profesional. Menyiapkan bahan konsep pengawasan, pengendalian pelaksanaan urusan umum yang meliputi : tata naskah dinas, administrasi persuratan, perlengkapan/barang inventaris rumah tangga (kenyamanan, kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban), kepustakaan, dokumentasi administrasi kepegawaian secara teliti sesuai mekanisme, prosedir berdasarkan ketentuan yang berlaku. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengetahui pekerjaan yang telah dilaksanakan serta permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas agar target kerja yang telah ditetapkan tercapai. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan prestasi kerjanya dengan mencatat dalam buku catatan pegawai sebagai bahan pembuatan Daftar Penilaian Pekerjaan (DP3) setiap akhir tahun. Melakukan analisis dan evaluasi dengan mengiventarisir permasalahan– permasalahan berdasarkan hasil monitoring, rapat, konsultasi, laporan–laporan dan merumuskan alternative pemecahan berdasarkan data, petunjuk sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan tentang pekerjaan yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, yang akan dilaksanakan, permasalahan yang dihadapi dan memberikan pertimbangan/saran sebagai bahan atasan dalam pengambilan keputusan. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan


16

 Sub Bagian Program dan Pelaporan 1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan menghimpun rencana kegiatan unit kerja Badan dengan mengumpulkan program-program sebelumnya menganalisa permasalahan sehingga menjadi program kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis (Renstra) badan yang memuat Visi, Misi dan Rencana Kerja Tahunan. 3. Memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk kepada bawahan agar dapat melaksanakan tugas serta meningkatkan keterampilan dan kualitas kerja. 4. Melakukan pembagian tugas terhadap bawahan dengan cara disposisi, penugasan agar bawahan memahami tugas dan tanggung jawabnya. 5. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, petunjuk operasional dan disposisi atasan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas sebagai pedoman kerja. 6. Menyiapkan bahan konsep penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan bidang Program dan Pelaporan dengan mempelajari petunjuk, data dan perundang-undangan yang berlaku guna pelaksanaan tugas. 7. Menyiapkan bahan konsep penyusunan renstra badan, rencana program kerja tahunan dinas, indikator kinerja utama, indikator standar pelayanan minimal, indicator standar kinerja bidang dan penetapan kinerja, kebijakan, sasaran dan tujuan badan dengan mengumpulkan, menghimpun, mengolah dan menganalisis data sesuai petunjuk dan pedoman yang berlaku guna mendukung pencapaian visi misi organisasi. 8. Menghimpun dan menganalisis data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan kegiatan pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan penyuluhan, pengembangan SDM dan penyediaan sarana prasarana. 9. Menyiapkan bahan konsep penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan/ kinerja badandengan mengumpulkan laporan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang yang ada di badan sehingga menjadi laporan pelaksanaan kegiatan/kinerja dinas. 10. Menyiapkan bahan konsep pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program kerja dinas, kebijakan, sasaran dan tujuan badan untuk mengetahui pencapaian target pelaksanaan program dan target capaian kinerja sesuai visi misi organisasi. 11. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengetahui pekerjaan yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan serta permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas agar target kerja yang telah ditetapkan tercapai.


17

12. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan prestasi kerjanya dengan mencatat dalam buku catatan pegawai sebagai bahan pembuatan Daftar Penilaian Pekerjaan (DP3) setiap akhir tahun. 13. Melakukan analisis dan evaluasi dengan mengiventarisir permasalahanpermasalahan berdasarkan monitoring, rapat, konsultasi dan laporan-laporan dan merumuskanalternative pemecahan berdasarkan data, petunjuk sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan. 14. Menyiapkan bahan koordinasi, monitoring dan evaluasi program Badan. 15. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan tentang pekerjaan yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, yang akan dilaksanakan, permasalahan yang dihadapi dan memberikan pertimbangan/saran sebagai bahan atasan dalam pengambilan keputusan. 16. Menyusun rencana kerja strategis, Rencana Kerja dan Anggaran, Standar Operasional Prosedur ( SOP ) kerja Badan Pelaksanan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. 17. Menyusun laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Renstra, LAKIP baik untuk sub bidangnya maupun untuk Badan. 18. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.  Sub Bagian keuangan 1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan/program Sub Bagian Keuangan dengan mengumpulkan dan menganalisa program-program sebelumnya serta permasalahan yang dihadapi dalam bidang keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pada Sub. Bagian Keuangan. 2. Memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk kepada bawahan agar dapat melaksanakan tugas, terhindar dari kesalahan serta meningkatkan keterampilan dan kualitas kerja. 3. Melakukan pembagian tugas terhadap bawahan dengan cara membuat disposisi, penugasan agar bawahan memahami tugas dan tanggung jawabnya. 4.

5.

6.

Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, petunjuk operasional dan disposisi atasan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas sebagai pedoman kerja. Menyiapkan bahan konsep penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan Bidang Keuangan dengan mempelajari peraturan, petunjuk dan pedoman kerja untuk mempermudah pelaksanaan tugas. Menyiapkan bahan format pengumpulan data berkenaan dengan program/kegiatan, pagu anggaran, realisasi anggaran serta administrasi keuangan lainnya sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan.


18

7.

Menyiapkan bahan konsep pengelolaan dan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan dan pembukuan keuangan serta menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta manajemen keuangan yang tertib dan profesional. 8. Menyiapkan bahan konsep pengelolaan keuangan, pengawasan, pengendalian dan verifikasi dengan meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa, meneliti SPP-UP (surat pembayaran uang persediaan), SPP–GU serta pelaksanaan administrasi keuangan lainnya agar tercipta pengelolaan keuangan yang tertib, akurat, akuntabel dan profesional. 9. Menyiapkan bahan usulan dan pemberhentian pengelola kegiatan terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatangan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, pembuat daftar gaji dan bendahara barang, PUMK dan pengelola kegiatan lainnya. 10. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, meliputi : buku administrasi keuangan (buku kas umum, buku kas pembantu, buku SPP/SPM, buku Bank, buku pajak, buku panjar, buku MAK kegiatan, cek, kwitansi, materai, brankas). 11. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan, meliputi : pedoman pengelolaan keuangan (penerimaan dan pengeluaran) dan surat – surat keputusan. 12. Mencatat dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan serta penyiapan tindaklanjut, meliputi : penyusunan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan melakukan pemerikasaan Kas setiap triwulan, semester dan tahunan. 13. Mengawasi dan mengendalikan pengajuan kredit pegawai dengan meneliti secara seksama permintaan pinjaman pegawai untuk menjamin kesejahteraan pegawai. 14. Melakukan analisis dan evaluasi dengan mengiventarisir permasalahanpermasalahan berdasarkan monitoring, rapat, konsultasi dan laporan-laporan dan merumuskan alternative pemecahan berdasarkan data, petunjuk sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan. 15. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan tentang pekerjaan yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, yang akan dilaksanakan, permasalahan yang dihadapi dan memberikan pertimbangan/saran sebagai bahan atasan dalam pengambilan keputusan. 16. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan prestasi kerjanya dengan mencatat dalam buku catatan pegawai sebagai bahan pembuatan Daftar Penilaian Pekerjaan ( DP3 ) setiap akhir tahun. 17. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan. 18. Melaksanakan tugas tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.


19

c. Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Utama Kepala Bidang ini berada di bawah Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan. Kabid ini dibantu oleh kasubid Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Utama, danKasubid Kelembagaan Penyuluhan, serta beberapa orang staf dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada bidang ini. Bidang Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Utamamerupakan pelaksana tehnis Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan mempunyai tugas : 1.

Menyusun bahan koordinasi integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan, data dan bahan-bahan pembinaan kelembagaan penyuluhan (menyiapkan TOR, materi, bahan dan alat).Menyusun bahan rencana tindaklanjut.

2.

Menyusun Pedoman Pembinaan kelembagaan penyuluhan, pelaku utama, dan pelaku usaha. Menyusun Pedoman Penilaian kemampuan kelembagaan penyuluhan, kelembagaan pelaku utama, dan pelaku usaha. Menyusun pedoman pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha. Menyusun SOP bidang Kelembagaan Penyuluhan. Menyusun indikator kinerja bidang Kelembagaan Penyuluhan. Menyusun indikator standar pelayanan minimal Kelembagaan Penyuluhan. Menyusun bahan dalam rangka penyusunan data base, pemetaan keberadaan statistik/keragaan kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha Menyusun bahan untuk mendukung kegiatan pendataan kelembagaan penyuluhan, kelembagaan pelaku utama, dan pelaku usaha, meliputi : identifikasi dan inventarisasi kelembagaan penyuluhan, kelembagaan pelaku utama, dan pelaku usaha, penyusunan data base, penyusunan profil kelembagaan, pemetaan kelembagaan. Memfasilitasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan penyuluhan, penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama, dan pelaku usaha, meliputi : fasilitasi peningkatan kemampuan kelembagaan, pertemuan koordinasi kelembagaan dengan pihak terkait. Menyusun petunjuk teknis/instrument pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi pengembangan kelembagaan penyuluhan, kelembagaan pelaku utama, dan pelaku usaha. Menyusun rencana pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi pengembangan kelembagaan penyuluhan, kelembagaan pelaku utama, dan pelaku usaha.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

10.

11.

12.


20

13.

14. 15.

16.

18. 19. 20. 21.

22. 23. 24. 25.

Melakukan pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan kelembagaan penyuluhan, kelembagaan pelaku utama, dan pelaku usaha. Melakukanfasilitasi teknisdalam rangka pengembangan kelembagaan penyuluhan, kelembagaan pelaku utama, dan pelaku usaha. Menyusun bahan analisis terhadap data dan informasi hasil pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi pengembangan kelembagaan penyuluhan, kelembagaan pelaku utama, dan pelaku usaha. Menyusun bahan dalam rangka rencana tindaklanjut pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi pengembangan kelembagaan penyuluhan, kelembagaan pelaku utama, dan pelaku usaha. Menyusun laporan hasil pembinaan supervisi monitoring dan evaluasi. Membagi tugas kepada bawahan dengan memberikan disposisi surat – surat dinas dan penugasan agar pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. Memberikan pembinaan dan penilaian kepada bawahan. Menyusun bahan dalam rangka rencana tindaklanjut pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi pengembangan kelembagaan penyuluhan, kelembagaan pelaku utama, dan pelaku usaha. Menyusun laporan hasil pembinaan supervisi monitoring dan evaluasi. Membagi tugas kepada bawahan dengan memberikan disposisi surat – surat dinas dan penugasan agar pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. Memberikan pembinaan dan penilaian kepada bawahan. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Utama dibantu oleh 2 orang Kasubid dengan rincian tugas sbb:  Kelembagaan Penyuluhan 1. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja pelaksanaan upaya-upaya pengembangan Kelembagaan Penyuluhan (UPTB, Kelembagaan Penyuluh Swasta dan Penyuluh Swadaya). 2. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka inventarisasi kelembagaan penyuluhan (UPTB, Kelembagaan Penyuluh Swasta dan Penyuluh Swadaya). 3. Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam rangka pengembangan kelembagaan penyuluhan lintas sektor. 4. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan instrument perekaman data kelembagaan penyuluhan (UPTB, Kelembagaan Penyuluh Swasta dan Penyuluh Swadaya). 5. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan data kelembagaan penyuluhan (UPTB, Kelembagaan Penyuluh Swasta dan Penyuluh Swadaya). 6. Menyiapkan bahan untuk keperluan analisa data kelembagaan penyuluhan


21

7.

8.

9.

10. 11. 12. 13.

14.

15.

16. 17.

18. 19.

(UPTB, Kelembagaan Penyuluh Swasta dan Penyuluh Swadaya). Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan data/inventarisasi kelembagaan penyuluhan, meliputi : bahan – bahan untuk menyusun instrumen perekaman data, input data, analisis data, kompilasi dan tabulasi data serta instrument pemetaan kelembagaan penyuluh(UPTB, Kelembagaan Penyuluh Swasta dan Penyuluh Swadaya). Menyiapkan data dan bahan-bahan untuk pelaksanaan pembinaan dan penilaian kelembagaan penyuluhan, meliputi : data danbahanuntukmenyusun instrumen perekaman data, input data, analisis data, kompilasi dan tabulasidata serta instrumen pembinaan dan penilaian kelembagaan penyuluhan. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan, meliputi : menyiapkan bahan perumusan kebijakandan penyusunan laporan. Membagi tugas kepada bawahan dengan memberikan disposisi surat – surat dinas dan penugasan agar pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. Memberikan pembinaan dan penilaian kepada bawahan Kasubid. Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha. Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan Simplifikasi pengembangan kelembagaan Pelaku Utama, dan Pelaku Usaha. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam rangka pengembangan kelembagaan pelaku utama, dan pelaku usaha, meliputi : bahan untuk menyusun instrumen perekaman data, input data, analisis data, kompilasi dan tabulasi data serta penyiapan bahan dan alat. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan data/inventarisasi kelembagaan pelaku utama, dan pelaku usaha, meliputi : bahan untuk menyusun instrumen perekaman data, input data, analisis data serta kompilasi dan tabulasi data. Menyiapkan data dan bahan-bahan untuk pelaksanaan pembinaan dan penilaian kelembagaan pelaku utama, dan pelaku usaha, meliputi : data dan bahan untuk menyusun instrumen perekaman data, input data, analisis data, kompilasi dan tabulasi data serta data dan bahan untuk menyusun petunjuk tehnis pembinaan dan penilaian kelembagaan pelaku utama, dan pelaku usaha. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan. Membagi tugas kepada bawahan dengan memberikan disposisi surat – surat dinas dan penugasan agar pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. Memberikan pembinaan dan penilaian kepada bawahan. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas yang diberikan oleh atasan.


22

 Sub Bidang Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha adalah: 1. Menyusun rencana dan program kerja tahunan sub bidang Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; 2. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pengembangan kelembagaan Pelakun Utama dan Pelaku Usaha; 3. Menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun data/ inventarisasi kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; 4. Menyiapkan data dan Bahan – bahan untuk pelaksanaan pembinaan dan penilaian kelembagaan Pelaku Utama dan Pelau Usaha ; 5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan; 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. d. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepala Bidang ini berada di bawah Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan. Kabid ini dibantu oleh kasubid Pengembangan SDM Penyuluh dan Kasubid Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pelaku Utama dan Pelaku Usaha, serta beberapa orang staf dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada bidang ini. 1.

Menyiapkan bahan koordinasi integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan pengembangan sumberdaya manusia penyuluhan (menyiapkan TOR, ateri/data/informasi, bahan dan alat.

2.

Melaksanakan pertemuan koordinasi internal dan eksternal dengan stakeholder lintas sektor dan lintas komoditas.

3. 4.

Merumuskan rencana tindak lanjut. Menyusun pedoman monitoring dan evaluasi bidang Pengembangan SDM Penyuluhan. Menyusun pedoman perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kinerja bagi penyuluh (penyuluh PNS, penyuluh swasta dan penyuluh swadaya), pelaku utama dan pelaku usaha.

5.

6. 7.

8

Menyusun pedoman penilaian penyuluh (penyuluh PNS, penyuluh swasta dan penyuluh swadaya), pelaku utama dan pelaku usaha) Menyusun pedoman pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluh (penyuluh PNS, penyuluh swasta dan penyuluh swadaya), pelaku utama dan pelaku usaha. Menyusun pedoman supervisi, monitoring dan evaluasi pendidikan dan


23

. 99. 10. 11. 112. 2 113. 114.

15 . 16

pelatihan, kinerja bagi penyuluh (penyuluh PNS, penyuluh swasta dan penyuluh swadaya), pelaku utama dan pelaku usaha. Menyusun SOP bidang Pengembangan SDM Penyuluhan. Menyusun indikator kinerja bidang Pengembangan SDM Penyuluhan Menyusun indikator standar pelayanan minimal Pengembangan SDM Penyuluhan. Menyusun data base. Pemetaan keberadaan, statistik/keragaan penyuluh (penyuluh PNS, penyuluh swasta dan penyuluh swadaya), pelaku utama dan pelaku usaha. Melaksanakan pelatihan dasar penyuluh. Melaksanakan peningkatan kapasitas yaitu :peningkatan motivasi/(capacity building), peningkatan kemampuan teknis (Technical building), pengembangan usaha (economic building) bagi penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha melalui pelatihan, demonstrasi, pengkajian teknis, magang, workshoop, seminar, lokakarya, study banding, sekolah lapang, kursus-kursus, pameran, pertemuan petani, sarasehan. Melaksanakan penilaian penyuluh berprestasi dan petani berprestasi, perlombaan/unjuk ketangkasan. Melakukan akreditasi dan sertifikasi, bagi penyuluh.

. 17 . 18 . 19 . 20 .

21 . 22 . 23

Menyusun petunjuk teknis/instrumen pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi pengembangan sumberdaya manusia penyuluhan. Menyusun rencana pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi pengembangan sumberdaya manusia penyuluhan. Melakukan pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluh (penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta) di UPT BPP, di kelompok tani, pos penyuluhan Desa. Melaksanakan pertemuan koordinasi di Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K), UPT BPP, pos penyuluhan Desa dan melakukan fasilitasi. teknis kepada penyuluh (penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta), pelaku utama, dan pelaku usaha. Melakukan analisis terhadap data dan informasi hasil pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi pengembangan sumberdaya manusia penyuluhan. Menyusun rencana tindak lanjut pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi pengembangan sumberdaya manusia penyuluhan. Menyusun laporan hasil pembinaan supervisi monitoring dan evaluasi.

.


24

24 . 25 . 26

Membagi tugas kepada bawahan dengan memberikan disposisi surat – surat dinas dan penugasan agar pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. Memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk kepada bawahan agar dapat melaksanakan tugas serta meningkatkan keterampilan dan kualitas kerja. Memberikan pembinaan dan penilaian kepada bawahan.

.  Kasubid Pengembangan SDM Penyuluh mempunyai tugas : 1. Membantu Menyusun rencana dan program pelatihan dasar penyuluh. 2. Membantu Menyusun rencana dan program pelatihan teknis bagi penyuluh. 3. Membantu Menyusun rencana dan kegiatan demonstrasi, pengkajian teknis, magang, workshoop, seminar, lokakarya, study banding, sekolah lapang, kursus-kursus. 4. Membantu Menyusun rencana dan kegiatan penilaian penyuluh berprestasi, petani berprestasi. 5. Menyusun rencana dan kegiatan akreditasi dan sertifikasi, bagi penyuluh. 6. Membantu Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluh lintas sektor dan lintas komoditas. 7. Membantu Menyiapkan bahan integrasi dan sinkronisasi program peningkatan kemampuan teknis penyuluh dalam pelaksanaan program lintas sektor dan lintas komoditas. 8. Membantu Menyusun Instrumen perekaman data. 9. Membantu melakukan input data. 10. Membantu melakukan analisis data. 11. Membantu melakukan kompilasi dan tabulasi. 12. Membantu menyiapkan alat dan bahan. 13. Membantu menyiapkan bahan identifikasi dan inventarisasi penyuluh, PNS, swasta dan swadaya berdasarkan spesifikasi pendidikan dan latihan yaitu menyusun instrument perekaman data, melakukan input, analisis, kompilasi dan tabulasi data. 14. Membantu Melakukan pemetaan penyuluh.

 Kasubid. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pelaku Utama dan Pelaku Usaha : 1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dengan cara mengumpulkan dan mengolah data SDM pelaku utama dan pelaku usaha sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan peningkatan SDM pelaku utama dan pelaku usaha


25

2.

Menyiapkan bahan dan alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan / program peningkatan SDM pelaku utama dan pelaku usaha lintas sektor dan lintas komoditas.

3.

Menyusun rencana pembinaan teknis, supervisi, monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan SDM pelaku utama dan pelaku usaha.

4.

Melakukan iventarisasi dan identifikasi SDM pelaku utama dan pelaku usaha lintas sektor dan lintas komoditas sebagai pedoman penyusunan program peningkatan SDM pelaku utama dan pelaku usaha.

5.

Melakukan validasi data SDM pelaku utama dan pelaku usaha dengan melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas komoditas untuk memastikan kesamaan (sinkronisasi) data SDM pelaku utama dan pelaku usaha. Menyusun data base, pemetaan keberadaan dan statistik umum SDM pelaku utama dan pelaku usaha dengan mengumpulkan data dari BPP/PPL yang ada di lapangan untuk mengetahui biodata SDM pelaku utama dan pelaku usaha. Melakukan analisis data SDM pelaku utama dan pelaku usaha sebagai pedoman penyusunan rencana pelatihan, kursus-kursus, demonstrasi, studi banding, sekolah lapang, workshop, dll yang dibutuhkan untuk peningkatan SDM pelaku utama dan pelaku usaha. Menyusunan rencana pelatihan, kursus-kursus, demonstrasi, studi banding, sekolah lapang, workshop, dll disesuaikan dengan karakteristik, jenis komodi, jenis usaha, keadaan wilayah, dll untuk peningkatan SDM pelaku utama dan pelaku usaha. Menyusun data kebutuhan brosur, liflet, dll sesuai dengan komoditi dan jenis usaha untuk peningkatan SDM pelaku utama dan pelaku usaha.

6.

7.

8.

9.

10. Menyiapkan data dan bahan melakukan koordinasi dengan Balai /Badan/ Lembaga Pelatihan untuk mengetahui program pelatihan yang akan dilaksanakan oleh Balai / Badan / Lembaga setiap tahun sebagai bahan penyusunan program pelatihan untuk meningkatkan (SDM) pelaku utama dan pelaku usaha. 11. Menyusun daftar nama pelaku utama dan pelaku usaha berdasarkan tingkat pendidikan, komoditas/jenis usaha yang akan diusulkan mengikuti pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang akan dilaksanakan oleh Balai / Badan / Lembaga Pelatihan untuk meningkatkan SDM pelaku utama dan pelaku usaha. 12. Membagi tugas kepada semua staf sesuai dengan tingkat pendidikan, keahlian, pengalaman dan kemampuan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Bidang dan Kasub Bidang.


26

13. Memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan kepada masing-masing staf agar dapat melaksanakan / menyelesaikan pekerjaan masing-masing sesuai tugas dan fungsinnya. 14. Melakukan pengawalan terhadap pekerjaan masing-masing staf dengan memeriksa, mengontrol, mengecek dan mengoreksi apakah sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik dan benar sehingga diharapkan pekerjaan yang yang dihasilkan sesuai petunjuk. 15. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan tentang pekerjaan yang sudah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, yang akan dilaksanakan dan permasalahan yang dihadapi serta memberikan saran dan masukan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan. 16. Melakukan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan. e.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pertanian Merupakan unsur Pelaksana dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi kegiatan, data dan bahanbahan pengembangan materi dan metode penyuluhan dengan stakeholder serta lembaga-lembaga /unsur terkait lainnya meliputi : 1. Menyiapkan bahan koordinasi integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan, data dan bahan bahan penyelenggaraan Penyuluhan (menyiapkan TOR, materi, bahan dan alat) 2. Melaksanakan pertemuan koordinasi internal dan eksternal dengan stakeholder serta lembaga dan unsur terkait secara vertikal dan horizontal (Balai Penelitian, Badan Diklat dan Dinas-dinas lintas sektor lainnya) 3. Merumuskan rencana tindak lanjut 4. Menyusun kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan Penyuluhan 5. Menyusun pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian, perikanan, dan kehutanan tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa 6. Menyusun pedoman penyiapan materi dan metodelogi penyuluhan 7. Menyusun pedoman pembinaan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Penyuluhan 8. Melaksanakan Upaya-upaya pengembangan metode dan materi penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha 9. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan metode dan materi penyuluhan 10. Melakukan analisis pengembangan metode dan materi penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha 11. Melakukan penataan dokumentasi metode dan materi penyuluhan 12. Diseminasi materi penyuluhan


27

13. Menyelenggarakan Kegiatan dalam rangka pengembangan metode dan materi penyuluhan, melalui pelatihan, demonstrasi, magang, workshoop, seminar, lokakarya, study banding, sekolah lapang, kursus-kursus, pameran, pertemuan petani, sarasehan, Pengadaan dan Penyebaran poster, brosur, leaflet, majalah dan koran. 14. Melaksanakan pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan : - Menyusun konsep pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi - Melaksanakan pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan, menyangkut aspek akademis, administrasi, teknis - Melakukan analisis data dan informasi hasil pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan - Menyusun rencana tindaklanjut hasil pembinaan, supervisi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan - Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas yang diberikan oleh atasan  Sub Bidang Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta menyiapkan bahan pembinaan teknis pengembangan metode dan materi penyuluhan. Rincian tugas Sub Bidang Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan sebagai berikut : 1. Menyusun rencana dan program kerja tahunan sub Bidang Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan . 2. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi bahan-bahan Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan. 3. Menyiapkan bahan penyusunan Metode dan Materi Penyuluhan. 4. Menggandakan dan menyebarluskan informasi penyuluhan. 5. Menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan pelayanan informasi penyuluhan (menyipakan standard dan prosedur pelayanan informasi). 6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan. 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.


28

 Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaran Penyuluhan Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan Supervisi, monitoring dan evaluasi, serta pemberian bimbingan dan menyiapkan pembinaan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan.Rincian tugas sub bidang Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaran Penyuluhan adalah sebagai berikut : 1. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaran Penyuluhan. 2. Menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun data potensi wilayah. 3. Menyiapkan data dan bahan-bahan untuk rencana kerja dan programa penyuluhan kabupaten. 4. Menyiapkan bahan-bahan penyelenggaraan forum pelaku utama. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan / penyelenggaraan penyuluhan. 5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan. 6. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan. f.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kepala bidang Sarana Prasarana berada dibawah Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada kepala Badan melalui Sekretaris badan, Kepala bidang ini dibantu oleh Kasubid Kerja Sama penyuluhan dan Kasubid. Sarana Prasarana serta dibantu oleh beberapa staf dalam rangka pelaksanaan tugas pada Sarana dan Prasarana Penyuluhan: 1. Melakukan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana/program bidang sarana dan prasarana kerjasama penyuluhandengan mengevaluasi bahan– bahan penyusunan kegiatan /program seperti bahan penyusunan pedoman teknis, SOP dan lain – lain untuk menentukan arah kebijakan yang tepat. 2. Melakukan koordinasi dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam proses identifikasi dan inventarisasi serta perencanaan kebutuhan sarana, prasarana serta model kerjasama penyuluhan. 3. Mengkoordinasikan dan dan memfasilitasi kebutuhan sarana, prasarana dan kerjasama penyuluhan dengan menyediakan dan menganalisis kebutuhan, pemanfaaatan dan pendistribusian sarana prasarana penyuluhan. 4. Mengkoordinasikan pengelolaan dan kebutuhan operasional sarana dan prasarana penyuluhan dengan mengatur dan merumuskan efisiensi pemanfaatan dan peggunaan sarana prasarana penyuluhan.


29

5.

Menyelenggarakan forum kerjasama penyuluhan antar pelaku utama / pelaku usaha dan masyarakat dunia usaha (stakeholders) dengan memfasilitasi pertemuan pelaku utama dengan stakeholders. 6. Melakukan pembinaan dan supervisi pemanfaatan serta penggunaan sarana dan prasarana penyuluhan dengan menyusun rencana pembinaan, supervisi, monitoring, evaluasi dan selanjutnya menganalisis hasil pembinaan untuk penyusunan rencaanaan lebih lanjut. 7. Menyusun indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sarana dan Prasarana Kerjasama Penyuluhan. 8. Menyusun pedoman monitoring dan evaluasi bidang Sarana dan Prasarana Kerjasama Penyuluhan. 9. Membagi tugas kepada bawahan dengan memberikan disposisi surat-surat Dinas dan penugasan agar pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. 10. Memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk kepada bawahan agar dapat melaksanakan tugas serta meningkatkan keterampilan dan kualitas kerja. 11. Memberikan pembinaan dan penilaian kepada bawahan. 12. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas yang diberikan oleh atasan.

 Kasubid. Sarana dan Prasarana Penyuluhan Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta menyiapkan bahan pembinaan teknis kebutuhan sarana dan prasarana penyuluhan.Rincian tugas sub bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan adalah sebagai berikut: 1. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, rencana, program kegiatan sub. Bidang srana dan prasarana penyuluhan 2. Menyiapkan bahan dalam identifikasi/inventarisasi dan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana penyuluhan 3. Menyiapkan bahan pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana penyuluhan; 4. Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan, supervise, monitoring, dan evaluasi pemanfaatan serta penggunaan sarana dan prasarana penyuluhan; Melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan; 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;


30

 Sub Bidang Kerja sama Penyuluhan Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, supervise, monitoring dan evaluasi, serta menyiapkan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan kerja sama penyuluhan. Rincian tugas sub bidang Kerja sama Penyuluhan adalah sebagai berikut : 1. Identifikasi dan Inventarisasi model kerjasama penyuluhan. 2. Fasilitasi penyelenggaraan forumkerjasama penyuluhan antar Pelaku utama dan stakeholder. 3. Menyiapkan dan melaksanakan Pembinaan,supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kerjasama penyuluhan. 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan. 5. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan. g. Kelompok jabatan fungsional Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Rincian tugas kelompok jabatan fungsional adalah sebagai berikut ; 1. Menyusun Programa Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan :  Menyusun Programa Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, dan Kehutanan  Menyusun Pedoman Penilaian Kelompok tani berprestasi danGabungan kelompoktani serta Asosiasi Komoditi Unggulan  Menyusun pedoman penilaian Kinerja Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 2. Melaksanakan Pengkajian dani Inovasi baru Bidang Pertanian, Perikanan, kehutanan yang mendukung ketersediaan pangan :  Melakukan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Teknologi Pertanian, Perikanan, Kehutanan, di Tingkat Petani, Nelayan, Petani Hutan  Melaksanakan Pengkajian/Demonstrasi Teknologi Spesifik Lokalita 3. Menyebarluaskan Informasi dan Teknologi Baru  Membuat media petani, nelayan, hutan  Melaksanakan pembinaan di Tingkat kelompoktani, Gabungan kelompok tani dan Asosiasi


31

4. Kewenangan Dalam rangka pelaksanaan fungsi-fungsi sebagaimana tersebut diatas, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,Perikanan dan Kehutanan memiliki kewenangan sebagai berikut : yaitu melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah yang bersifat spesifik di bidang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan. D. Sistimatika Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Bima disusun LAKIP tahun 2012. Mengacu pada pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Bima disusun LAKIP tahun 2011 dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran LAKIP Tahun 2012 berupa pengantar, Latar belakang, Maksud dan Tujuan, Data Organisasi berdasarkan PERDA nomor 7 tahun 2010 meliputi : uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta sistimatika Penyusunan LAKIP. BAB II

PERENCANAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini berisi gambaran umum uraian Rencana Strategis (RS)’ yang menjabarkan Visi, Misi dan Tujuan serta sasaran sasaran yang akan dicapai dalam konteks rencana jangka menengah, Rencana Kerja Badan, serta Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahunn 2012 sebagai gambaran dan acuan dalam penyusunan LAKIP tahun 2012 yang memuat program/kegiatan, dan target capaian dalam upaya pencapaian sasaran stratejik Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Bab ini berisi uraian evaluasi capaian kinerja per-sasaran dan per-tujuan,analisis capaian kinerja per-sasaran dan per-tujuan, termasuk termasuk faktor pendorong keberhasilan, permasalahan, kendala utama, dan langkah strategi penanganannya serta perbandingan capaian kinerja 2012 dan 2012. Selain itu disajikan pula akuntabilitas


32

keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2012 terkait dengan tugas pokok dan tugas-tugas strategis lainnya. BAB IV PENUTUP Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian ,Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Bima tahun 2012 yang dirangkum kedalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja serta Rencana tindak lanjutnya.


33

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011 -2015 Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kebupaten Bima Tahun 2011-2015 dituangkan ke dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2015 dengan fokus uraian visi, misi, strategi pokok, dan program pembangunan untuk kurun waktu lima tahun 2011-2015 yang selanjutnya diuraikan dalam Renstra Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kab. Bima. Renstra tahun 2011-2015 dan digunakan sebagai acuan untuk dilaksanakan dalam penyelenggaran pembangunan lima tahun ke depan. Untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanana Renstra tersebut, dan mengacu pada kebijakan revitalisasi Pembangunan Pertanian, serta arah kebijakan penyuluhan, maka Badan pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikana dan Kehutanan menetapkan strategi pokok pembangunan yaitu : Dalam pelaksanaannya, strategi pokok tersebut dijabarkan kedalam 5 (lima) Agenda Pembangunan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bima Tahun 2011 – 2015 yaitu : (1).Agenda Pemantapan dan pengembangan administrasi dan manajemen penyuluhan pertanian (2) AgendaPeningkatan Peran Kelembagaan Penyuluh Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (3) Agenda Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluhan (4). Agenda Pengembangan Sumber Daya Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (5) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Penyuluhan. Lebih lanjut agenda pembangunan tersebut dilaksanakan setiap tahun dengan penekanan prioritas sesuai dengan kebutuhan pada setiap tahun yang telah direncanakan. Mengacu pada beberapa agenda pokok pembangunan tahun 2011-2015 serta prioritas pembangunan di atas, dijabarkan program-program pembanguna Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang secara paralel direfleksikan pada 5 (lima) sasaran stratejik pokok dalam bentuk Renstra Tahun 2011-2015 disusun dengan memperhatikan beberapa aspek pembangunan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yaitu ; 1). 2).

Pemantapan dan pengembangan administrasi dan manajemen penyuluhan pertanian. Penataan, Penguatan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan pemerintah (lembaga penyuluhan Kecamatan dan Desa) dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha sebagai pusat pelayanan penyuluhan di tingkat Desa dalam rangka percepatan transformasi teknologi dan informasi.


34

3).

Pengembangan SDM Penyuluhan melalui Penataan serta peningkatan jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian ( Penyuluh PNS, Swadaya, Swasta), pelaku utama dan pelaku usaha. 4). Pemantapan dan pengembangan administrasi dan manajemen penyuluhan pertanian. 5). Penataan, Penguatan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan pemerintah (lembaga penyuluhan Kecamatan dan Desa) dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha sebagai pusat pelayanan penyuluhan di tingkat Desa dalam rangka percepatan transformasi teknologi dan informasi. 6). Pengembangan SDM Penyuluhan melalui Penataan serta peningkatan jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian ( Penyuluh PNS, Swadaya, Swasta), pelaku utama dan pelaku usaha. 7). Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Penyuluh PNS dalam rangka mendukung program pembangunan pertanian Daerah dan reformasi birokrasi. 8). Penumbuhan wirausahawan di bidang agribisnis dilakukan melalui agri-training camp, magang, pelatihan kewirausahaan pertanian 9). Pemantapan Penyelenggaraan Penyuluhan melalui Pengembangan sistem informasi dan Pengembangan metodelogi penyuluhan pertanian yang mendukung pembangunan pertanian serta antisipasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan. 10). Optimalisasi penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana penyuluhan untuk mendukung kinerja profesional penyuluh. 11). Meningkatkan kerjasama penyuluhan dengan lembaga lembaga pelatihan dan pendidikan pertanian dalam mendukung optimalisasi kompetensi penyuluh

Beberapa Aspek program pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kab. Bima 1. Aspek Pengembangan Administrasi dan Manajemen Aspek Program dan Pelaporan  Tersusun dan terdistribusikannya Pedoman Umum Pelaksanaan Program dan Kegiatan BPPPPK setiap tahun, masing-masing sebanyak 1.000 eksemplar.  Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP)  Tersusun dan tercetaknya dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) setiap tahun.  Tersusunnya Standar Biaya Khusus (SBK) untuk kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pertanian, setiap tahun.  Terlaksananya pengembangan data dan informasi pada 18 BPP (data base, koneksi jaringan data dan informasi, website).  Terselesaikannya penyiapan dan pelaksanaan kegiatan administrasi dan keuangan  Terselesaikannya laporan akhir bagian Program dan Pelaporan Aspek Keuangan


35

 Tersusunnya Laporan Keuangan dan Neraca Badan BPPPPK (Laporan SAK dan SIMAK BMN) setiap semester.  Tersusunnya Laporan Barang Milik Negara dan Neraca Barang  Tervalidasinya Laporan Rekonsiliasi Realisasi Anggaran satuan kerja lingkup BPPPPK setiap semester  Terselesaikannya inventarisasi dan penilaian BMN Kerja lingkup BPPPPK (Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan).  Tersusunnya Penyempurnaan Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan serta Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), setiap tahun. Aspek Kepegawaian dan Perlengkapan  Terkelolanya urusan ketatausahaan dengan baik sesuai standar yang telah ditetapkan  Tersusunnya rencana formasi kebutuhan kebutuhan pegawai setiap tahun.  Terlaksananya pengangkatan 61 orang tenaga honorer menjadi CPNS.  Terkelolanya urusan kepegawaian meliputi administrasi data base kepegawaian, mutasi/penempatan, evaluasi kinerja, kenaikan golongan/pangkat dan jabatan, kenaikan berkala, absensi dan purna tugas.  Terkelolanya urusan perlenkapan sarana kerja meliputi : inventarisasi kebutuhan, pengadaan dan distribusi.  Terkelolanya urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan meliputi : penjadwalan kegiatan pimpinan, pelayanan tamu, sarana pertemuan, perjalanan dinas, keamanan dan ketertiban kantor.  Tersedianya bahan pelaksanaan publikasi dan penyebaran informasi serta pengelolaan dokumen dan perpustakaan Aspek Evaluasi dan Pelaporan  Terbitnya pedoman monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pedoman pelaksanaan Pengendalian Intern lingkup BPPPPK setiap tahun.  Terpublikasikan informasi program dan kegiatan BPPPPK melalui leaflet (1.000 eksemplar), majalah dinding, DVD (168 keping), dan pameran (5 kali).  Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan BPPPPK, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Tahunan BPPPPK setiap tahun.  Terlaksananya Sistem Informasi Manajemen Akuntansi dan Keuangan (SIMAK) dan Sistem Informasi Manajemen Barang Persediaan lingkup BPPPPK.

2. Aspek Pembinaan Kelembagaan Aspek Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha


36

 Tersusunnya Rencana dan Program Kerja tahunan bagi Pelaku Utama da Pelaku Usaha Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan sebanyak 18 gapoktan.  Tersedianya bahan pelaksanaan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi dalam pengembangan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha  Tersusunnya Standar Biaya Khusus (SBK) untuk kegiatan pelatihan, penyuluhan pertanian serta pengembangan kelompok pada Program FEATI setiap tahun.  Tersedianya bahan-bahan untuk menyusun data/inventarisasi Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha pada 18 BPP  Terkumpulnya data dan bahan-bahan untuk pelaksanaan pembinaan dan penilaian Kelembagaan pelaku Utama dan Pelaku usaha Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan sebanyak 1.000 eks (berupa quisioner, dan format-format penilaian)  Terselesaikannya laporan akhir kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Aspek Kelembagaan Penyuluhan  Tersusunnya satu buku Standard Operational Procedure (SOP) Pengelolaan 3M (Man, Money and Material).  Tersusunnya Rencana dan Program Kerja tahunan Kelembagaan Penyuluhan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan sebanyak 18 gapoktan.  Tersedianya bahan pelaksanaan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi dalam pengembangan Penyuluhan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan  Tersedianya bahan-bahan untuk menyusun data/inventarisasi Penyuluh pada 18 BPP  Terkumpulnya data dan bahan-bahan untuk pelaksanaan pembinaan dan penilaian Penyuluh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan sebanyak 1.000 eks (berupa quisioner, dan format-format penilaian)  Terselesaikannya laporan akhir kelembagaan Penyuluhan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan 3. Aspek Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Aspek Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyuluh  Tersusunnya rencana dan Program kerja tahunan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh  Tersedianya bahan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi kegiatan atau program lintas sektoral dan lintas komoditas  Tersusunnya bahan data base penyuluh pegawai negeri penyuluh swasta maupun swadaya


37

 Terpenuhinya bahan koordinasi keberadaan penyuluh swasta dan swadaya untuk memenuhi kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha  Tersedianya bahan pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi pwnyuluh, PNS, Penyuluh swasta dan penyuluh swadaya  Terselesaikannya laporan akhir pelaksanaan tugas Pengembangan SDM Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan 4. Program Penyelenggaraan Penyuluhan

Aspek Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan

 Tersusunnya rencana dan program kerja tahunan sub Bidang Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan .  Tersusunnya bahan untuk pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi bahan-bahan Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan.  Tersedianya bahan penyusunan Metode dan Materi Penyuluhan (melalui leaflet, brosur,buku saku penyuluhan, visualisasi penyuluhan untuk 18 Desa sasaran  Penyebarluasan informasi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha melalui temu lapang, SL, maupun sarasehan.  Terselesaikannya laporan akhirPengembangan Metode dan Materi Penyuluhan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaran Penyuluhan  Tersusunnya rencana dan program kerja tahunan Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaran Penyuluhan;  Tersusunnya bahan-bahan dan data potensi wilayah bagi 18 BPP;  Tersusunnya bahan-bahan untuk rencana kerja dan programa penyuluhan kabupaten sebanyak 18 programa untuk tiap BPP;  Tersedianya bahan-bahan penyelenggaraan forum pelaku utama sebanyak 1.000 eksemplar;  Tersusunnya bahan pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan / penyelenggaraan penyuluhan (format-format maupun quisioner monitoring );  Terselesaikannya laporan akhir monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Penyuluhan 5. Aspek Sarana dan Prasarana dan Kerja sama Penyuluhan Aspek Sarana dan Prasarana penyuluhan  Tersedianya bahan penyusunan kebijakan, rencana, program kegiatan sarana dan prasarana penyuluhan  Terpenuhinya bahan identifikasi / inventarisasi dan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana penyuluhan  Terlaksananya pembinaan, supervise, monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana prasarana penyuluhan


38

 Terselesaikannya laporan akhir pelaksanaan tugas sarana prasarana Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Aspek kerjasama penyuluhan  Terlaksanaya identifikasi dan inventarisasi model kerja sama penyuluhan  Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan forum kerja sama penyuluhan antara pelaku utama dan stakeholder  Terlaksananya pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kerja sama penyuluhan  Terselesaikannya laporan akhir pelaksanaan tugas sarana prasarana Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Dalam pelaksanaannya, stratejik pokok tersebut dijabarkan kedalam 5 (lima) agenda Pembangunan Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tahun 2011 – 2015, yaitu ; 1.

Agenda Pembangunan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bima antara lain ; a.

Agenda Pemantapan dan pengembangan administrasi dan manajemen penyuluhan pertanian. 1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pelaksanaan administrasi serta pemantapan manajerial dalam proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan sebagai pelayanan public. Program ini sangat dibutuhkan dan dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia seoptimalmungkin sehingga kabupaten Bima menjadi unggulan dalam penilaian administrasi di tingkat nasional (Opini Wajar Tanpa Pengecualian) Keberhasilan dalam mewujudkan program tersebut disebabkan makin intensifnya kegiatan administrasi serta system manajerial yang efektif dan efisien dengan beberapa indicator program yaitu ; - Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran - Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik - Tersedianya bahan bacaan dan perundangan-undangan serta PERDA dan PERBUP - Tersedianya biaya operasional bagi BPP yang maksimal 2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Program ini bertujuan agar terlaksana system pelaporan yang akuntabel dan terarah sesuai dengan program yang ditetapkan oleh badan


39

b.

Agenda Peningkatan Peran Kelembagaan Penyuluh Pelaku Utama dan Pelaku Usaha 1). Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pelayanan pertanian sesuai permintaan dan berorientasi pasar berdasarkan atas kemitraan antara kelompok/organisasi petani, lembaga pemerintah dan pihak swasta. Keberhasilan dalam mewujudkan program tersebut disebabkan oleh peran serta penyuluh dan kelompok tani dalam setiap pelaksanaan kegiatan sangat tinggi

c.

Agenda Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluhan 2). Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta penyuluh dan kelompok tani dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang ada seperti ; penyusunan programa penyuluhan pertanian, pelaksanaan demplot, pelaksanaan kaji terap, dan penyebaran informasi penyuluhan pertanian Keberhasilan dalam mewujudkan program tersebut harus di dukung oleh dana yang cukup dan peran serta penyuluh maupun kelompok tani.

d.

Agenda Pengembangan Sumber Daya Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha 3). Pengembangan Sumber daya Manusia (SDM) Program ini bertujuan meningkatkan Sumber Daya Manusia, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Bima.

e.

Agenda Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan 4.).Program Peningkatan sarana prasarana aparatur Program ini bertujuan agar terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur pada badan sebagai penunjang kegiatan penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan Keberhasilan dalam mewujudkan program tersebut di tunjang oleh dukungan dana yang memadai agar pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan maksimal

Selanjutnya dapat dijelaskan isu-isu Strategis yang dihadapi sesuai dengan bidang/program tersebut di atas yaitu : 1. Isu program Peningkatan Kesejahteraan Petani antara lain : a. Meningkatkan penyediaan anggaran dalam rangka mendukung percepatan keberhasilan b. Belum optimalnya kinerja yang disesuaikan dengan waktu penyelesaian pekerjaan atau tugas keseretariatan 2. Isu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


40

a. Menyediakan kebutuhan atau perlengkapan sarana penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan untuk mempermudah dan mempercepat sarana pelayanan penyuluhan (Sekretariat maupun penyuluh) b. Membentuk pos pelayanan desa di setiap desa di setiap desauntuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan 3. Isu Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian a. Meningkatkan Profesionalisme penyuluh melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelnjutan b. Menempatkan penyuluh 1 desa 1 orang untuk meningkatkan Pelayanan Penyuluhan bagi pelaku utama, pelaku usaha, Pertanian Perikanan dan Kehutanan. Dalam rangka merespon isu-isu strategis tersebut dapat dijelaskanberbagai upaya sebagai berikut : a. Sosialisasi berkelanjutan dan revitalisasi penyuluhan . b. Perlu dilakukan kerja sama dengan pemerintah (Propinsi dan Pemerintah Pusat) c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan dengan melakukan rekruitmen penyuluh swadaya dan swakarsa 2.

Visi dan Misi A. Visi Visi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Bima pada dasarnya mendukung tercapainya visi Kabupaten Bima yaitu : Terwujudnya masyarkat dan daerah kabupaten Bima yang maju, mandiri dan bermartabat berdasarkan nilai Maja Labo Dahu yang religius tahap kedua”. Maka untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang maju, mandiri, dan bermartabat, salah satunya adalah menigkatkan peran penyuluh dalam rangka peningkatan mutu dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Bima sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan urusan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menetapkan visi yaitu ; Menjadi Lembaga Penyuluhan Pemerintah yang professional dan handal berdasarkan nilai “Maja Labo Dahu” dalam mewujudkan kecerdasan dan kesejahteraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha. Makna dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :  Lembaga Penyuluhan Pemerintah yang Professional dan handal  Mewujudkan nilai “ Maja Labo Dahu”  Mewujudkan kecerdasan dan Kesejahteraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha


41

  

Memperkuat pengembangan pertanian, perikanan dan kehutanan yang maju dan modern dalam system pembangunan yang berkelanjutan Optimalisasi penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana penyuluhan Meningkatkan mekanisme kerja, metode, peran serta dan kerjasama penyuluhan

B. Misi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Bimasecara prinsip melaksanakan tugas-tugas yang telah direncanakan secara komprehensif, yang dimulai dari perencanaan tingkat Dusun (Musbangdus), Desa (Musbangdes), Kecamatan (UDKP) sampai tingkat Kabupaten (Rakorbang) dengan berbagai dimensi pembangunan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan pembangunan, yang kemudian dioperasionalisasikan pada sasaran-sasaran kegiatan. Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan Misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia penyuluhan sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan 2. Memperkuat pengembangan kelembagaan penyuluhan 3. Memperkuat pengembangan pertanian, perikanan dan kehutanan yang maju dan modern dalam system pembangunan yang berkelanjutan 4. Optimalisasi penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana penyuluhan 5. Meningkatkan mekanisme kerja, metode, peran serta dan kerjasama penyuluhan Penjelasan terhadap masing-masing misi adalah sebagai berikut :  Menyusun kebijakan dan programa penyuluhan Kabupaten sejalan dengan kebijakan dan programa penyuluhan Provinsi dan Nasional  Melaksanakan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan.  Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi Pelaku Utama dan Pelaku Utama  Melaksanakan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pegelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan  Menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha  Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, Swadaya, dan Swasta melalui proses pembelajara secara berkelanjutan. 3.

Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan 2011 – 2015 Tujuan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Bima ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor–faktor


42

kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang telah diidentifikasi setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan Tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sementara itu, sasaran Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Bima menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan - tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2011-2015. Sasaran dan tujuan yang ditetapkan pada Renstra 2011-2015 ini disusun Indikator Kinerja Utamanya dan lingkup sasaran dan tujuan Renstra 2011-2015 di samping itu, sehubungan dengan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), rumusan sasaran Renstra yang termasuk dalam IKU adalah sasaran strategis sesuai sasaran yang ditetapkan pada komponen-komponen BPPPPK. Oleh sebab itu, rumusan sasaran dan tujuan yang akan digunakan dalam penyusunan LAKIP ini adalah rumusan sasaran Renstra 2011-2015 yang termasuk dalam IKUBadan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 2011- 2015 sebagai berikut: a.

Tujuan Renstra Tahun 2011-2015 Tujuan Renstra adalah sebagai berikut :  Meningkatkan peran penyuluh dalam rangka peningkatan mutu dan kesejahteraan petani.  Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian melalui kegiatan penyelenggaran penyuluhan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, peningkatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.  Menumbuhkembangkan kelompok tani melalui kegiatan-kegiatan produktif ditingkat desa maupun kecamatan.  Menyelenggarakan sistem penyuluhan pertanian secara partisipatif dan profesional.

b. Sasaran Renstra Tahun 2011-2015  Terwujudnya system penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.  Tersedianya penyuluh profesional.  Terwujudnya peningkatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha di masyarakat.  Terselenggaranya kegiatan penyuluhan pertanian yang partisipatif dan profesional.  Terwujudnya peningkatan sarana prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.


43

4.

Kebijakan dan Program Strategis Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bima Sebagai penjabaran langkah-langkah menuju tercapainya sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2011-2015, ditetapkan beberapa kebijakan stratejik yang saling terkait sebagai berikut :  Menetapkan kelembagaan tani dan penyuluh melalui pemberdayaan.  Meningkatkan kesejahteraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha melalui optimalisasi pelaksanaan sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Beberapa kebijakan stratejik tersebut diimplementasikan dalam berbagai program yaitu: 1). Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan. 2). Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluhan. 3). Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluhan. 4). Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan. 5). Pemantapan sistem administrasi kepemimpinan, manajerial, dan keuangan.

B. PERJANJIAN KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN dan KEHUTANAN Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah sebagaimana diuraikan dalam Rencana Strategis Tahun 2010-2015 di atas, disusunlah Rencana Kerja Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2010 yang merupakan perjanjian kerja (kontrak kerja) antara pimpinan dengan bawahan dalam hal ini Bupati sebagai pengambil kebijakan dengan pimpinan SKPD sebagai pelaksanan kebijakan yang akan dijadikan tolak ukur dalam pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Bima Perjanjian Kinerja Untuk mendukung kegiatan dan program pembangunan dalam Rencana kerja yang dialokasikan pembiayaannya melalui Rencana Kerja Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanandan Anggaran Kabupaten Bima dalam (RKA/DPA) Tahun 2012. Rencana Kerja Tahun 2012 tersebut merupakan acuan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2012 yang berisi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dengan uraian sebagai berikut: 1. Arah Kebijakan Umum Sesuai dengan kondisi obyektif yang dihadapi serta antisipasi peluang dan tantangan di Tahun 2012 sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di berbagai bidang pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan serta kebijakan program dan kegiatan Tahun 2012 diarahkan pada upaya-upaya:


44

a. b. c. d. e.

Meningkatkan kompetensi dan kemandirian petani dalam rangka peningkatan produktivitas petani, usaha tani dan pendapatan petani Meningkatkan kompetensi kerja aparatur dan non aparatur pertanian Menghasilkan aparatur dan non aparatur yang kompeten serta system standarisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian yang kredibel Meningkatkan pelayanan dan tata kelola administrasi dan manajemen yang efektif dan efisien Menyelenggarakan system penyuluhan pertanian secara partisipatif dan profesional

2. APBD Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bima Sesuai dengan APBD Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Bima tahun 2012 dialokasikan sesuai dengan pagu definitive APBD Tahun 2012 sebesar Rp. 1.710.000.000,- (92,18%). Beberapa kebijakan stratejik tersebut diimplementasikan dalam berbagai program yaitu: 1.

2.

Program Pelayanan Administrasi Pekantoran  Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik  Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas  Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi keuangan  Kegiatan Penyediaan Alat tulis Kantor  Kegiatan Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan  Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor  Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor  Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan.  Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor  Kegiatan Penyediaan biaya operasional UPTD/BPP  Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultan dalam daerah  Kegiatan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor  Kegiatan Pengadaan perlengkapan kantor  Kegiatan Pemeliharaan peralatan gedung kantor


Rp. 5.000.000,Rp. 10.000.000,Rp.

5.000.000,-

Rp. Rp. Rp. Rp.

7.200.000,3.000.000,2.500.000,2.000.000,-

Rp. Rp.

1.500.000,2.000.000,-

Rp. 3.000.000,Rp. 220.000.000,Rp. 50.000.000,Rp. 18.500.000,-

Rp. 105.000.000,Rp. 2.000.000,Rp. 1.500.000,-

45



Kegiatan Pemeliharaan meubelair

Rp.

1.000.000,-

3.

Program Penigkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  Kegiatan Penyusunan Laporan capaian Kinerja Rp. 3.000.000,dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun. Rp. 3.000.000, Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan Rp. 6.000.000,semesteran dan prognosis realisasi anggaran

4.

Program Peningkatan Pengembangan Kesejahteraan Petani  Kegiatan Peningkatan Kemampuan kelembagaan Petani (FEATI)  Penilaian Angka Kredit penyuluh

5.

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan  Kegiatan Pengelolaan penyuluhan, bimbingan dan Pendampingan masyarakat (pengembangan metode dan Materi Penyuluhan)  Kegiatan Kelembagaan Penyuluhan 45.000.000, Kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha 40.000.000,-

Rp.

50.000.000,-

Rp.

20.000.000,-

Rp. 117.300.000,-

Rp. Rp.

6.

Program Peningkatan sarana dan prasarana penyuluh pertanian  Kegiatan pembangunan sarana prasarana aparatur Rp. 796.500.000,-

7.

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)  Kegiatan peningkatan mutu tenaga penyuluh  Kegiatan pengelolaan penyuluhan bimbingan dan pelaku usaha

3.

Perjanjian Kinerja Tahun 2012 Perencanaan dan Perjanjian kinerja merupakan suatu proses awal dari rangkaian usaha untuk mencapai tujuanBPPPPK memiliki 5 (lima) program kerja tahun 2012 yaitu sebagai berikut ; a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Rp. Rp.

50.000.000,90.000.000,-

46

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah sebagai berikut : No.

Kegiatan

Sasaran

Target

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Anggaran (Rp) (6)

1.

Penyediaan Terlaksana ATK 16 rim Jasa Surat nya keg. 150 lbr Menyurat administra (materei 6000) 165 lbr si perkantora (materei 3000) 40 lbr (prangko) n yang Pkt pengiriman prima 1 thn

ATK 16 rim 150 lbr (materei 6000) 165 lbr (materei 3000) 40 lbr (prangko) Pkt pengiriman 1 thn

2.

Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan peijinan Kendaraan Dinas/Operasi onal Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Brg Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komp. Instalasi instalasi listrik /penerangan bgn kantor Penyediaan

2 unit tlp 1unit listrik


10.000.000,-

1 unit roda 4 1 unit roda 2


5.000.000,-

4 orang

4 orang

7.200.000,-

26 jenis

26 jenis

3.000.000

3.

4.

5. 6.

7.

8.


5.000.000,-

Ft kopi 7,500 Ft kopi 7,500 lembar Jilid 100 lembar Jilid 100 lembar

2.500.000,-

Belanja alat listrik Belanja alat listrik elektronik elektronik 12 jenis 12 jenis

2.000.000,-

Pemeliharaan Pemeliharaan gedung/kantor 19 gedung/kantor 19

1.500.000,-

47

9.

10.

peralatan dan perlgkpn ktr Penyediaan Bhn Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Luar Daerah Penyediaan Biaya Operasional UPTB/BPP (dukungan biaya operasional BPP, bantuan transportasi Penyuluh Kab, PPL Honor dan Honorarium THL-TB) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Jenis

Jenis

Surat Kabar/ Majalah 44 eks

Surat Kabar/ Majalah 44 eks

2.000.000,-

Mkn/mnm Hrian 120 org Mkn/mnm tamu 120 org


3.000.000,-

2 orang 1 orang

2 orang 1 orang

18.500.000,-

18 UPTD 18 UPTD 38 org THL TB 9 org PPL Kab.

18 UPTD 18 UPTD 38 org THL TB 9 org PPL Kab.

220.000.000.-

18 Kec

18 Kec

50.000.000,-

JUMLAH

329.700.000,-

b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah sebagai berikut : No

Kegiatan


Sasaran

Target

Realisasi

Anggaran (Rp.)

48

1.

2. 3. 4.

Pemeliharaan Rutin/ Terlaksananya kegiatan Perlengkapan gedung administrasi ktr perkantoran yang prima Pemeliharaan Rutin/ perlatan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan Rutin/ berkala meubelair JUMLAH

1 paket

1 paket

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

4 unit

1 unit

2.000.000,-

1.500.000,105.000.000,1.000.000,109.500.000

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah sebagai berikut :

Penyusunan Laporan capaian Terlaksananya Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kegiatan Kinerja SKPD administrasi Penyusunan pelaporan Keuangan perkantoran Akhir Tahun yang prima

6 Lap

6 Lap

Anggaran (Rp.) 3.000.000

6 Lap

6 Lap

3.000.000

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran (Lakip, Renstra dan Renja, LPPD, dan RKA) JUMLAH

5 Lap

5 Lap

6.000.000

No. 1.

2.

3.

d.

Kegiatan

Sasaran

Target

Realisasi

12.000.000

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program Peningkatan Kesejahteraan Petani adalah sebagai berikut : No.

Kegiatan

1.

Peningkatan kemampuan Kelembagaan Petani


Sasaran

Target

Realisasi

60 Poktan

60 Poktan

Anggaran (Rp.) 50.000.000

49

JUMLAH e.

50.000.000,-

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian Lapangan adalah sebagai berikut : No 1. 2.

3.

f.

Kegiatan

Sasaran

Target

Penilaian Angka Kredit Meningkatnya penyuluh kesejahteraan Penyusunan Programa Pelaku Utama Penyuluhan Pertanian Tk. Kab. dan Pelaku dan Kec. Usaha Pengelolaan Penyuluhan., Penyuluhan Bimbingan dan Pendampingan yang handal Masy. (Pengemb. Metode dan Materi Penyuluhan) JUMLAH

18 Kec

Reali sasi 18 Kec

Anggaran (Rp.) 20.000.000,45.000.000,-

117.300.000,-

267.300.000

Program Peningkatan sarana Prasarana penyuluhan pertanian Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program Peningkatan sarana Prasarana penyuluhan pertanian adalah sebagai berikut : No. 1.

Kegiatan

Sasaran

Terwujudnya Terwujudnya pembangunan sarana pelaksanaan dan prasarana Aparatur kegiatan sarana kelompok tani prasarana Penyuluhan JUMLAH

Target 17 kec

17 kec

Anggaran (Rp.) 961.500.000,-

961.500.000,-

g. Program Peningkatan sarana Pengembangan Sumber daya Manusia (SDM) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah sebagai berikut :


50

No. 1.

2.

Kegiatan

Sasaran

Pengelolaan Terwujudnya penyuluhan, Bimbingan mutu tenaga dan Peningkatan Mutu penyuluh yang Tenaga penyuluh handal Pengelolaan penyuluhan, Bimbingan dan Pendampingan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha JUMLAH

Target 17 kec

17 kec

Anggaran (Rp.) 55.000.000,-

90.000.000,-

145.000.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Bima diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran


51

strategisnya yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra). BPPPPK memiliki 5 (lima) tujuan strategis dan 5 (lima) Sasaran Strategis. Adapun tujuan strategis dimaksud sebagai berikut : Tujuan Renstra adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan peran penyuluh dalam rangka peningkatan mutu dan kesejahteraan petani. 2. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian melalui kegiatan penyelenggaran penyuluhan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, peningkatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai 3. Menumbuhkembangkan kelompok tani melalui kegiatan-kegiatan produktif ditingkat desa maupun kecamatan 4. Menyelenggarakan sistem penyuluhan pertanian secara partisipatif dan profesional Sasaran Renstra Tahun 2011-2015 1. Terwujudnya system penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan 1. Tersedianya penyuluh profesional 2. Terwujudnya peningkatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha di masyarakat 3. Terselenggaranya kegiatan penyuluhan pertanian yang partisipatif dan profesional A. EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012 Secara umum Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Bimatelah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2011 – 2015. Visi BPPPPKYaitu“Menjadi Lembaga Penyuluhan Pemerintah yang professional dan handal berdasarkan nilai “Maja Labo Dahu” dalam mewujudkan kecerdasan dan kesejahteraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha..” yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Bima Nomor 7 Kabupaten Bima Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2011 – 2015. Dalam pelaksanaannya, Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Bima memiliki indikator sasaran sebanyak 5 (Lima) indikator sasaran.

Uraian lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2012 Per-Sasaran 1 a. Sasaran 1 : Terlaksananya kegiatan perkantoran yang prima Capaian sasaran dalam rencana strategis dapat dilihat pada table 1 di bawah ini


52

Tabel 1 : Capaian Kinerja Sasaran 1 No

Indikator

2012 Target Realisasi % Terlaksanan ATK 16 ATK 16 100 ya keg. rim rim perktantoran 150 lbr 150 lbr yang prima (materei (materei 6000) 6000) 165 lbr 165 lbr (materei (materei 3000) 3000) 40 lbr 40 lbr (prangko) (prangko) Pkt Pkt pengiriman pengiriman 1 1 thn thn Sasaran

1.

Terpenuhinya kebutuhan terhadap komponen jasa surat menyurat sehingga pencapaian kinerja dari kegiatan ini sebesar 100 %.

2.

Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik sehingga pencapaian kinerja kegiatan ini sebesar 100%.



100

3.

Terpenuhinya kebutuhan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional sehingga pencapaian kinerja dari kegiatan ini sebesar 100%.



100

4.

Terpenuhinya kebutuhan Jasa administrasi Keuangan sehingga pencapaian kinerja dari kegiatan ini sebesar 100%.

4 orang

4 orang

100

5.

26 Jenis

26 Jenis

100

6.

Terpenuhinya keb. alat tulis kantor sebanyak sehingga pencapaian kinerja dari kegiatan ini sebesar 100%. Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan sehingga pencapaian kinerja dari kegiatan ini sebesar 100%.

7.

Terpenuhinya

Alat


kebutuhan

Ft kopi 7,500 Ft kopi 7,500 100 lembar lembar Jilid 100 Jilid 100 lembar lembar listrik Alat

listrik 100

53

komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor sehingga pencapaian kinerja dari kegiatan ini sebesar 100%.

elektronik 12 jenis

8.

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor sehingga pencapaian kinerja dari kegiatan ini sebesar 100%.

Pemeliharaan Pemeliharaan 100 gedung/kantor gedung/kanto 19 Jenis r 19 Jenis

9.

Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sehingga pencapaian kinerja dari kegiatan ini sebesar 100%.

Surat Kabar/ Surat Kabar/ 100 Majalah Majalah 44 eks 44 eks

10.

Terpenuhinya kebutuhan bahan Logistik Kantor sehingga pencapaian kinerja dari kegiatan ini ssebesar 100%


11.

Terpenuhinya kebutuhan biaya operasional BPP : Terpenuhinya kebutuhan biaya Operasional UPTD/Balai Penyuluh Pertanian (BPP) sehingga pencapaian kinerja dari kegiatan ini sebesar 100%.

18 UPTD 18 UPTD 18 UPTD 18 UPTD 38 org 38 org THL TB THL TB 9 org PPL 9 org PPL Kab. Kab.

100

12.

Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah. sebanyak sehingga pencapaian kinerja dari kegiatan ini sebesar 100%. Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah. sebanyak sehingga pencapaian kinerja dari kegiatan ini sebesar 100%.

18 kec

18 kec

100

2 orang Bima-Jkt 1 orang Bima-Mtrm

2 orang Bima-Jkt 1 orang Bima-Mtrm

13.


elektronik 12 jenis


100

100

54

14.

Tersedianya Pemeliraan. Rutin/ Perlengkapan gedung kantor

1 paket

1 paket

100

15.

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ perlatan gedung kantor

2 unit

2 unit

100

16.

Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor

2 unit

2 unit

100

17.

Pemeliharaan Rutin/ berkala meubelair

1 unit

1 unit

100

18.

Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

6 Lap

6 Lap

100

19.

Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun

6 Lap

6 Lap

100

20.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran (Lakip, Renstra dan Renja, LPPD, dan RKA)

5 Lap

5 Lap

100

Keberhasilan indikator sasaran 1; Terlaksananya kegiatan Administrasi Perkantoran yang Prima mencapai 100%. Didukung beberapa faktor antara lain ; - Terlaksananya kegiatan surat menyurat sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku dan pelaksanaannya tepat waktu - Terlaksananya kegiatan administrasi, laporan dan penyelesaian dokumendokumen lain - Kinerja aparatur yang optimal Langkah strategis yang diperlukan ; - Sarana prasarana yang optimal - Dukungan dana yang cukup memadai - Dukungan Sumber Daya Manusia yang handal b. Pengukuran Kinerja Sasaran 2 ; Meningkatnya kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta kelembagaan penyuluhan yang handal Tabel 2 : Capaian sasaran dalam rencana strategis dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini : No Indikator Sasaran 2012


55

Target 1919 klp tani

Realisasi 1919 klp tani

% 100

1.

Tersedianya data Terwujudnya Kelembagaan Pelaku Kegiatan Utama dan Pelaku Usaha Inventarisasi Kelembagaan Pelaku utama dan pelaku Usaha

2.

Tersedianya acuan Standar dalam pembinaan dan Penilaian Kelembagaan Pelaku Utama dan pelaku Usaha

Terwujudnya pedoman teknis Pembinaan dan Penilaian Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha

1 Paket

1 Paket

100

3.

Terbentuknya Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang Profesional

Terwujudnya Kelembagaan Pelaku utama dan Pelaku Usaha yang lebih maju dan mandiri

18 Kec

18 Kec

100

4.

Tersedianya data Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha lintas sector

Terwujudnya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha

1 Paket

1 Paket

100

5.

Tersajinya data klpk tani Terwujudnya 1919 klp tani 1919 klp tani 100 sesuai kelas kemampuan Evaluasi Kelas kelompok Kelompok Tani Keberhasilan program/kegiatan Badan Pelaksana penyuluhan Pertanian Perikanan dan kehutanan didukung pula oleh keberadaan penyuluh pertanian lapangan dalam hal ini terlihat adanya peningkatan kinerja penyuluh hal ini dapat dilihat dari jumlah FMA yaitu sebanyak 60 FMA. Program FEATI pada tahun 2012 ini merupakan tahun ke 6 yang berlokasi di 14 kecamatan dan 60 Desa. Penetapan 60 desa lokasi program tahun 2012 didasarkan atas beberapa kriteria sebagai berikut :


56

a. b. c. d. e. f. g.

Sebagian besar (75%) peserta pembelajaran/alumni pembelajaran FMA sudah menerapkan materi pembelajaran kedalam usahanya Adanya upaya pengembangan kegiatan pasca pembelajaran yang bersifat inovatif baik dibidang usahanya maupun kemampuan manajerial Tumbuhnya usaha kelompok Adanya kemitraan Tertib administrasi kegiatan dan keuangan FMA (manajemen keuangan dan teknis pelakanaan kegiatan FMA) Peran penyuluh pendamping tinggi Memiliki komoditas utama berdasarkan keunggulan komperatif dan kompetitif

Asosiasi petani kedele (beranggotakan petani di 13 Desa FEATI ). Desa induk Desa Nggembe Kecamatan Bolo, sedangkan 12 desa lainnya berasal dari 3 kecamatan lokasi program FEATI dan Asosiasi petani jagung (beranggotakan 6 desa, terdiri 4 desa FEATI dan 2 Desa non FEATI yang seluruhnya berada di wilayah kecamatan Sanggar). Desa Induk, Desa Boro Kecamatan Sanggar c. Sasaran 3; Meningkatnya kapasitas Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Capaian sasaran dalam rencana strategis dapat dilihat pada table 3 di bawah ini : Tabel 3 : Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2012 2012 Realis asi 8

No

Indikator

Sasaran

1.

Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Menjadi Penyuluh terampil

Meningkatkan Kapasitas Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

2.

Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Menjadi Penyuluh Ahli

18

33

183.33

Penyuluh Memiliki Tehnis

Perikanan Kompetensi

59

41

69.49

Penyuluh memiliki

Kehutanan Kompetensi

4

1

25

3.

4.


Tar get 13

% 61.53

57

Tehnis 5.

Penyuluh yang di Sertifikasi menjadi Penyuluh Fasilitator

9

3

33.33

6.

Penyuluh yang di Sertifikasi menjadi Penyuluh Fasilitator

18

3

16.66

7.

Penyuluh Swasta meningkat Kompetensinya

2

1

50

8.

Penyuluh Swasta meningkat Kompetensinya

44

42

95

9.

Penyuluh Swadaya meningkat Kompetensinya

168

82

49

Penyuluh 10. Penyuluh Terampil

menjadi Teladan

4

4

100

Penyuluh 11. Teladan Ahli

menjadi

4

0

0 100

12. Pelaku Utama Pertanian Meningkatkan meningkat kapasitas SDM Kompetensinya Pelaku Utama dan Pelaku Usaha 13. Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

100

14. Pelaku Utama Perikanan meningkat Kompetensinya

96304

96304

100 100

15. Pelaku Utama Teladan

2340

2340

100

16. Peningkatan


status

58

Pelaku Utama Pemula menjadi Pelaku Utama Lanjut

1040

1040

100

17. Peningkatan status Pelaku Utama Lanjut menjadi Pelaku Utama Madya

33

0

100

18. Pelaku Utama Kehutanan meningkat Kompetensinya Pelaku Utama Teladan

3185

3185

100

19

Peningkatan status Pelaku Utama Pemula menjadi Pelaku Utama Lanjut

6906

6906

100

20. Peningkatan status Pelaku Utama Lanjut menjadi Pelaku Utama Madya

2597

2597

100

21. Peningkatan status Pelaku Utama Madya menjadi Pelaku Utama Utama

48

48

100

22. Peningkatan Jumlah Pelaku Utama Maju

683

683

100

53

53

100

7

7

100

0

0

0

23. Pelaku Usaha Pertanian meningkat Kompetensinya 24. Pelaku Usaha Perikanan meningkat Kompetensinya 25. Pelaku Usaha Kehutanan meningkat Kompetensinya

Badan Pelaksana penyuluhan Pertanian Perikanan dan kehutanan (BPPPPK) pada kegiatan bidang SDM dengan total anggaran sebesar Rp. 145.000.000,- dengan realisasi


59

anggaran sebesar Rp. 121.487.500 atau 83.78% dari pagu anggaran, fisik dari seluruh komponen kegiatan adalah 100%. Keberhasilan Indikator sasaran 3 yaitu ; terwujudnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pelaku utama dan pelaku usaha yang profesional. Hal ini di dukung oleh beberapa faktor antar lain yaitu ; 1. Terwujudnya penyuluh yang profesional dan bersertifikasi 2. Terpenuhinya penyuluh di setiap desa/ WKPP 3. Terpenuhinya penyuluh yang memiliki kompetensi tehnis d. Pengukuran Kinerja Sasaran 4 : Terwujudnya dokumen Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Tk. Kabupaten dan Tk. Kecamatan serta pengembangan metode dan Materi Penyuluhan. Capaian Sasaran dalam rencana strategis dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini : Tabel 4 : Capaian Kinerja Sasaran 4 Tahun 2012 2012 No Indikator Sasaran Target Reali % sasi 1. Terlaksananya Penyusunan Terwujudnya 1 Lap 1 Lap 100 Programa Penyuluhan dokumen tingkat Kabupaten Penyusunan Programa 2. Terlaksananya Penyusunan Penyuluhan 18 Lap 18 Lap 100 Programa Penyuluhan Pertanian Tk. Kab, tingkat Kecamatan Tk. Kec.RKPD 3.

Rencana Kerja Penyuluhan Desa (RKPD)

191 Lap 191 Lap

100

4.

Terlaksananya Penyusunan Terwujudnya Programa Penyuluhan tk Pengemb. mtd dan Kabupaten dan kecamatan Materi Penyuluhan

19 Lap

19 Lap

100

5.

Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan Desa (RKPD)

168 Lap 168 Lap

100

6.

Terlaksananya kegiatan kaji terap pemanfaatan pupuk organik Komoditi Padi


4 unit

4 unit

100

60

7.

Terlaksananya kegiatan demonstrasi benih ungggul bawang merah

6 unit

6 unit

100

8.

Terlaksananya kegiatan VUB Padi, Jagung, Kedelai dan Kacang Tanah

8 unit

8 unit

100

9.

Terlaksananya Diseminasi Penyuluhan (Leaflet, Brosur)

1 unit

1 unit

100

162 OH

162 OH

100

kegiatan Informasi Pertanian

10. Terlaksananya kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan

Keberhasilan program/kegiatan Badan Pelaksana penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan pada kegiatan ; 1. Penyusunan Programa Penyuluhan tingkat Kabupaten dan kecamatan terlaksana sesuai dengan Petunjuk Tehnis dari 18 Laporan dari 18 Kecamatan yang terealisasi sebanyak 18 Kecamatan Penyusunan Programa telah dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- dengan realisasi Rp. 44.686.000,- atau 99.30% dari pagu anggaran 2. Kegiatan Pengelolaan Penyuluhan Bimbingan dan Pendampingan Masyarakat (Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan) yang terdiri dari kegiatan : Kaji terap pemanfaatan pupuk organik komoditi padi dilaksanakan di 4 kelompok tani, Demplot benih unggul bawang merah (6 unit), kegiatan VUB padi, jagung, kedele, dan kacang tanah, kegiatan diseminasi informasi penyuluhan pertanian (Leaflet,Brosur) dan kegiatan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan telah dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.117.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp.100.700.000,- atau sebesar 85.85% dari pagu anggaran

e.

Pengukuran Kinerja Sasaran 5 : Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur untuk mendukung Kinerja SKPD dan peningkatan Kerja Sama Penyuluhan. Capaian sasaran dalam rencana strategis dapat dilihat pada table 5 di bawah ini :


61

Tabel 5 : Capaian Kinerja Sasaran 5 Tahun 2012 No 1.

2.

Indikator

Sasaran

Inventarisir sarana dan Tersedianya Sarana prasarana Prasarana Aparatur untuk mendukung Identifikasi Lokasi Kinerja SKPD dan Pembangunan Saung peningkatan Kerja Tani, rumah dinas BPP, Sama Penyuluhan Pos penyuluhan Desa, Pagar keliling BPP, pemasangan listrik BPP dan pemasangan jaringan air bersih

Target 18 kali

2012 Realisasi 18 kali

% 100%

62 kali

15 kali

24,19%

15 kali

24,19%

3.

Monitoring Pembangunan saung tani, rumah dinas BPP, Pos Penyuluhan Desa, Pagar keliling BPP, pemasangan listrik BPP dan pemasangan jaringan air bersih

4.

Terwujudnya pembangunan gedung kantor dan sarana prasarana kelompok (saung tani) serta perlengkapan kantor

20 unit

10 unit

50%

5.

Tersedianya pemb. pagar keliling BPP Tersedianya pemasangan Listrik Kantor BPP

2 pkt

2 pkt

100%

6.

7.

Tersedianya laptop/komputer

8.

Pembangunan


Pos

62 kali

5 unit

3 unit

60%

5 unit

3 unit

60%

0 unit

0%

1 unit

62

Penyuluhan Desa 9.

Terlaksananya kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda 4

1 unit

0 unit

0%

10. Terlaksananya kegiatan Pembangunan Rumah Dinas BPP Kecamatan

2 pkt

0 pkt

0%

11. Terlaksananya kegiatan pembukaan jalan masuk kantor

2 pkt

1 pkt

50%

12. Terlaksannya kegiatan pengadaan kendaraan roda 2

40 unit

20 unit

50%

13. Tersedianya Pengadaan Meubelair

2 pkt

1 pkt

50%

2 kali

0 kali

0%

14. Koordinasi dengan Tersedianya Sarana Pemerintah Propinsi Prasarana Aparatur untuk mendukung dan Pusat Kinerja SKPD dan peningkatan Kerja Sama Penyuluhan

Keberhasilan indikator sasaran 5 yaitu ; terlaksananya kegiatan Sarana Prasarana. Hal ini dapat dilihat dengan adanya sarana prasarana BPP berupa kegiatan :

1.

Pembangunan Saung Tani di 10 Kecamatan yaitu ; - Kecamatan Wera - Kecamatan Belo - Kecamatan Tambora - Kecamatan Sanggar - Kecamatan Langgudu - Kecamatan Palibelo - Kecamatan Monta


63

2. 3.

- Kecamatan Woha - Kecamatan Bolo - Kecamatan Soromandi Pembangunan Pagar keliling BPP di Kecamatan Soromandi dan Lambitu Pemasangan listrik BPP Kecamatan ; di Kecamatan Langgudu, dan Donggo

Total anggaran/pagu kegiatan sarana prasarana secara keseluruhan sebesar Rp. 796.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 772.577.600 atau sebesar 97.00% dari pagu anggaran, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pada indicator sasaran 5 baik. 2. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2012 Per – Tujuan 1 - 5 NO 1.

INDIKATOR KINERJA TUJUAN Terpenuhinya pelayanan dan administrasi Perkantoran di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya  Terwujudnya optimalisasi kinerja dan pelayanan perkantoran  Meningkatkan system laporan realisasi anggaran dan laporan prognosis serta laporan akhir tahun  Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah

CAPAIAN % 100 %

100 % 100 %

100 %

2.

Meningkatkan Kelembagaan Penyuluh dan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Utama 100 %

3.

Meningkatkan Kapasitas Penyuluh SDM 100% Penyuluh dan meningkatkan Kapasitas SDM Pelaku Utama dan Pelaku Usaha

4.

Meningkatkan Penyelenggaraan Metode dan 100% Materi penyuluhan serta meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan

5.

Meningkatkan Pengadaan Sarana Prasarana 100% Penyuluhan dan Kerjasama Penyuluhan

Berdasarkan tabel tujuan diatas, maka capaiannya diukur dengan rata-rata capaian kedua tujuan tersebut, sehingga masing-masing tujuan mencapai fisik 100%. Maka rata-rata


64

capaiannya sebesar 100% dengan demikian capaian kinerja tujuan ini adalah 100%. Hal ini menunjukkan kinerja dari capaian tersebut baik. C.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012 Untuk pegukuran kinerja per tujuan pada tahun 2012 dilakukan dengan menghitung rata-rata capaian kinerja sasaran yang mendukungnya atau terkait dengan tujuan tersebut 1.

Analisis Capaian Kinerja Tahun 2012 per-Sasaran a. Sasaran 1 : Terlaksananya kegiatan pekantoran yang prima Faktor pendorong keberhasilan pada sasaran 1 yaitu ; - Tersedinya Dana dukungan dari APBD II - Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (ATK, komputer, dan sarana pendukung lainnya - Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan keahlian - Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja prognosis semesteran dan laporan akhir tahun. b. Sasaran 2 : Meningkatnya kesejahteraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha serta kelembagaan Penyuluhan yang handal Faktor pendorong keberhasilan pada sasaran 2 yaitu ; - Tersedianya Dana dukungan APBD II - Adanya pelayanan publik yang prima - Adanya koordinasi, sinkronisasi antara instansi vertikal maupun horizontal - Adanya kerja sama antara staf dan bawahan c. Sasaran 3 : Meningkatnya kapasitas Penyuluh Pertanian, Perikanan , dan kelautan serta meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Faktor pendorong keberhasilan pada sasaran 3 yaitu ; - Tersedianya Dana dukungan APBD II - Tersedianya 1 penyuluh pada 1 desa / WKPP - Adanya Pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh (di tingkat pusat dan kab) - Adanya sarana dan prasarana yang mendukung bagi pelaksanaan kegiatan penyuluhan - Adanya pengadaan demplot dan kaji terap yang mendukung bagi pelaksanaan tugas penyuluh - Tersedianya sarana informasi yang akurat bagi peningkatan mutu tenaga penyuluh melalui penggunaan internet d. Sasaran 4 : Terwujudnya dokumen penyusunan programa Penyuluhan Pertanian Pertanian tk. Kabupaten dan tk. Kecamatan serta Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan


65

e.

2.

Faktor pendorong keberhasilan pada sasaran 4 yaitu ; - Tersedianya dana dukungan APBD II - Penguatan sistem penyuluhan yang berorientasi pada kebutuhan petani - Penguatan kelembagaan dan kapasitas penyuluhan - Perbaikan pengkajian dan desiminasi teknologi - Penyediaan jasa layanan informasi dan pengetahuan - Kebijakan penyuluhan dan dukungan manajemen proyek Sasaran 5 : Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur untuk mendukung Kinerja SKPD dan peningkatan Kerja Sama Penyuluhan Faktor pendorong keberhasilan pada sasaran 4 yaitu ; - Tersedianya dana dukungan APBD II - Adanya dukungan Sumber Daya Manusia yang handal dan berkualtas - Penyediaan Jasa layanan informasi dan pengethuan terutama yang terkait dengan sarana prasarana

ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012 a.

b.

c.

Tujuan 1 : Terpenuhinya Pelayanan dan kebutuhan Administrasi Perkantoran di dalam menjalankan Tugas Pokok dan fungsinya Faktor pendorong keberhasilan pada tujuan 1 yaitu ; - Tersedianya dana dukungan APBD II - Tersedianya SDM yang handal - Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (ATK, komputer, dan sarana pendukung lainnya - Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan keahlian - Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja prognosis semesteran dan laporan akhir tahun. Tujuan 2 : Terwujudnya optimalisasi kinerja dan pelayanan perkantoran Faktor pendorong keberhasilan pada tujuan 2 yaitu ; - Tersedianya dana dukungan APBD II - Tersedianya SDM yang handal - Adanya pelayanan publik yang prima - Adanya koordinasi, sinkronisasi antara instansi vertikal maupun horizontal - Adanya kerja sama antara staf dan bawahan Tujuan 3 : Meningkatkan kinerja penyuluh dan memberdayakan penyuluh agara akses dalam menjalankan tugas Faktor pendorong keberhasilan pada tujuan 3 yaitu ; - Tersedianya dana dukungan APBD II - Tersedianya SDM yang handal - Tersedianya 1 penyuluh pada 1 desa / WKPP


66

- Adanya Pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh - Adanya sarana dan prasarana yang mendukung bagi pelaksanaan kegiatan penyuluhan - Adanya pengadaan demplot dan kaji terap yang mendukung bagi pelaksanaan tugas penyuluh d.

Tujuan 4 : Meningkatkan jumlah kelembagaan penyuluhan dan ketenagaan penyuluhan yang berkualitas dan kuantitas Faktor pendorong keberhasilan pada tujuan 4 yaitu ; - Tersedianya dana dukungan APBD II - Tersedianya SDM yang handal - Penguatan sistem penyuluhan yang berorientasi pada kebutuhan petani - Penguatan kelemagaan dan kapasitas penyuluhan - Perbaikan pengkajian dan siminasi teknologi - Penyediaan jasa layanan informasi dan pengetahuan - Kebijakan penyuluhan dan dukungan manajemen proyek

e.

Tujuan 5 : Mengembangkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pelaku utama dan pelaku usaha yang profesional Faktor pendorong keberhasilan pada tujuan 4 yaitu ; - Tersedianya dana dukungan APBD II - Tersedianya SDM yang handal - Adanya kegiatan pelatihan bagi penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha - Adanya dukungan dana pelatihan bagi penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha - Terlaksananya semua kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pelaku utama dan pelaku usaha

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN Akuntabilitas keuangan pendukung capaian kinerja Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Bima disajikan menurut sasaran. 1.

Akuntabilitas Keuangan Sasaran 1 sampai 5 Dukungan anggaran untuk pencapaian sasaran 1 sampai 5 sebesar Rp. 1.710. 000,- (Satu miliar Tujuh Ratus Sepuluh Juta juta rupiah) dari mata


67

anggaran 080, yang dialokasikan kepada komponen pengelola Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Bima sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Realisasi anggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal pada Program Pelayanan Administrasi perkantoran dapat dilhat pada tabel di bawah ini ; Tabel Pagu Realisasi Anggaran BPPPPK Kabupaten Bima TA. 2012 Pagu Realisasi No Sasaran Program Anggaran Anggaran % Rp Rp 1. Terlaksananya Pelayanan 329.700.000 273.372.230 83.92 kegiatan Administrasi administrasi Perkantoran perkantoran yang prima Jumlah 329.700.000 273.372.230 83.92 Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dari Pagu Rp.329.700.000,- Terealisasi Rp.273.372.230 (82.92%) yang terbagi atas Belanja pegawai sebesar Rp.78.420.000,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 251.280.00,- Secara umum, alokasi anggaran tersebut dipergunakan untuk menunjang kegiatan operasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Bima). Realisasi keuangan BPPPK tersebut diatas secara kualitatif menunjukan pencapaian yang optimal, hal ini sangat dipengaruhi oleh meningkatnya pemahaman dan kinerja aparatur.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dari Pagu sebesar Rp.109.500.000,- Terealisasi Rp. 99.799.000,- (91.11%). Yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 1.625.000,- belanja barang dan jasa dan belanja modal sebesar Rp. 107.875.000,-

No

Sasaran


Program

Pagu Anggaran RP

Realisasi Anggaran RP

%

68

1.

Terwujudnya Peningkatan optimalisasi Sarana dan kinerja dan Prasarana pelayanan Aparatur perkantoran Jumlah

109.500.000,-

99.799.000,-

91.14

109.500.000

99.799.000

91.14

Tabel diatas menunjukkan realisasi anggaran telah mencapai 91.14% dan untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Hasil dari penggunaan anggaran tersebut telah mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan kegiatan yang ada dalam program peningkatan sarana dan prasarana aparatur antara lain kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pengadaan meubelair, pemeliharaan rutin/peralatan gedung kantor, dan pemeliharaan rutin berkala meubelair. c.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Anggaran Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dari Pagu sebesar Rp.12.000.000,- Terealisasi. Sebesar Rp. 7.200.000 atau 60.00% dari pagu anggaran. Yang terdiri dari Belanja pegawai Rp. 9.280.000,- belanja barang dan Jasa Rp. 2.720.000,-

No 1.

Pagu Sasaran Program Anggaran RP Terwujudnya Peningkatan system 12.000.000 optimalisasi pelaporan capaian kinerja dan kinerja dan pelayanan keuangan perkantoran Jumlah 12.000.000

Realisasi Anggaran RP 9.595.500,-

60.00

9.595.500,-

60.00

%

Tabel diatas menunjukkan realisasi anggaran telah mencapai 60.00% dan digunakan untuk peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Hasil dari penggunaan anggaran tersebut telah mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan kegiatan yang ada dalam program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan antara lain kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, penyusunan laporan keuangan akhir tahun, dan penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran


69

d.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Anggaran Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dari Pagu sebesar Rp.50.000.000,- terealisasi Sebesar Rp. 41.537.100 atau (83.07%). Yang terdiri dari Belanja pegawai sebesar Rp. 13.300.000,- belanja barang dan jasa sebesar Rp. 82.860.000,- dan belanja modal sebesar Rp. 36.700.000,-

No 1.

Sasaran

Program

Terwujudnya Program kegiatan Peningkatan penyuluhan yang Kesejahteraan dikelola oleh Petani petani Jumlah

Pagu Anggaran RP 50.000.000,-

Realisasi Anggaran RP 41.537.100,-

83.07

50.000.000,-

41.537.100,-

83.07

%

Tabel diatas menunjukkan realisasi anggaran telah mencapai 83.070% dan digunakan untuk program peningkatan kesejahteraan petani. Hasil dari penggunaan anggaran tersebut telah mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan kegiatan yang ada dalam program peningkatan kesejahteraan petani antara lain kegiatan peningkatan kemampuan kelembagaan petani. e.

Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian Lapangan Anggaran Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian Lapangan dari Pagu sebesar Rp.267.300.000,- terealisasi Sebesar Rp. 229.402.523,- atau (85.82%). Belanja pegawai sebesar Rp. 55.105.000,- belanja barang dan jasa sebesar Rp. 174.297.000,-

No

Sasaran

1.

Terwujudnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pelaku utama dan pelaku usaha yang profesional


Program Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian Lapangan

Pagu Anggaran RP 160.000.000

Realisasi Anggaran RP 149.666.500

% 94.00%

70

Jumlah

160.000.000

149.666.500

94.00%

Tabel diatas menunjukkan realisasi anggaran telah mencapai 94.00% dan digunakan untuk program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian Lapangan. Hasil dari penggunaan anggaran tersebut telah mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan kegiatan yang ada dalam program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian Lapangan antara lain kegiatan peningkatan kemampuan kelembagaan petani, dan kegiatan penyusunan programa penyuluhan pertanian tingkat kabupaten dan kecamatan dan kegiatan pengelolaan penyuluhan, bimbingan dan pendampingan masyarakat. f.

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Anggaran Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dari Pagu sebesar Rp. 145.000.000,- terealisasi Sebesar Rp. 121.487.500,- atau (83.78%). Yang terdiri dari Belanja pegawai sebesar Rp.17.995.000,- belanja barang dan jasa sebesar Rp127.005.000,-

No 1.

Sasaran

Program

Terwujudnya mutu tenaga penyuluh yang handal

Program Pengembang an Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah

Pagu Anggaran RP 145.000.000

Realisasi Anggaran RP 121.487.000

83.78%

145.000.000

121.487.000

83.78%

%

Tabel diatas menunjukkan realisasi anggaran telah mencapai 83.78% dan digunakan untuk program Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Hasil dari penggunaan anggaran tersebut telah mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan kegiatan yang ada dalam program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) antara lain kegiatan peningkatan kemampuan pelaku utama dan pelaku usaha. g. Program Peningkatan Sarana Prasarana Penyuluhan Anggaran Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur dari Pagu sebesar Rp. 796.500.000,- terealisasi Sebesar Rp. 772.577.600,- atau (97.00%). Yang terdiri dari Belanja pegawai sebesar Rp.9.670.000,- belanja barang dan jasa sebesar Rp. 267.860.000,- dan belanja modal sebesar Rp. 495. 047.000,No

Sasaran


Program

Pagu

Realisasi

%

71

1.

Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur untuk mendukung Kinerja SKPD dan peningkatan Kerja Sama Penyuluhan

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Jumlah

Anggaran RP 796.500.000

Anggaran RP 772.577.600

97.00%

796.500.000

772.577.600

97.00%

Tabel diatas menunjukkan realisasi anggaran telah mencapai 97.00% dan digunakan untuk Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur. Hasil dari penggunaan anggaran tersebut telah mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan kegiatan yang ada dalam Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur. Pagu anggaran dan realisasi anggaran Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Bima TA. 2012 adalah sebagai berikut ; No. Sasaran 1. Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran yang prima

2.

4.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya Program kegiatan Peningkatan penyuluhan yang Kesejahteraan dikelola oleh petani Petani Meningkatkan Program Kapasitas Pengembangan Penyuluh Sumber Daya Pertanian, Manusia (SDM) Perikanan dan Kehutanan dan kapasitas SDM


Pagu (Rp) 329.700.000,-

Realisasi (Rp) 273.372.230,-

% 82.92

109.500.000,-

103.799.400,-

94.79

12.000.000

9.599.500

80.00

50.000.000,-

41.537.100,-

83.07

145.000.000,-

121.487.500,-

83.78

72

5.

Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur untuk mendukung Kinerja SKPD dan peningkatan Kerja Sama Penyuluhan Jumlah

Program Peningkatan Sarana Prasarana penyuluhan

796.500.000,-

772.577.000,-

97.00

1.710.000.000,-

1.576.229.055,-

92.18

Pagu anggaran Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Bima terdiri dari ; 1. Belanja Pegawai Rp. 210.050.000,2. Belanja Barang/Jasa Rp. 1.000.850.000,3. Belanja Modal Rp. 499.100.000,Jumlah

Rp. 1.710.000.000,-

Realisasi Anggaran Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Bima terdiri dari ; 1. 2. 3.

Belanja Pegawai Belanja Barang/Jasa Belanja Modal

Jumlah

Rp. 175.705.000,Rp. 905.477.055,Rp. 495.047.000,Rp. 1.576.229.055,-

Pagu anggaran Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Bima adalah sebesar Rp. 1.710.000.000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dengan relisasi anggaran sebesar Rp. 1.576.229.055,- (Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan ribu Lima Puluh Lima Rupiah) atau 92.18 % dari jumlah pagu.


73

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan


74

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah terhadap tujuan reformasi bangsa Indonesia. Oleh karena itu Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Bima yang merupakan bagian dari institusi pemerintah daerah menyusun LAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja yang memberikan gambaran tentang perkembangan capaian kinerja, dan diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali sekaligus pendorong atau pendukung terwujudnya penyelengaraan tata pemerintahan yang baik (good governance). Dalam kurun waktu lima tahun pelaksanaan Rencana strategis (Renstra) Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Bima telah melakukan banyak hal dan cukup berhasil. Namun dalam implementasinya masih terdapat permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan penyelesaian, baik yang berkaitan dengan kontekstualisasi persoalan maupun komitmen terhadap upaya menata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik. Sebagaimana yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Tahun 2011-2015, Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Bima mempunyai 5 (lima) sasaran dan 5 (lima) tujuan strategis yang kemudian dituangkan ke dalam pelaksanaan 7 (tujuh) program, maka capaian kinerja Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Bima yang diukur dari capaian kinerja sasaran komulatif adalah 100%, dan juga kinerja tujuan komulatif adalah 100%. Memperhatikan angka komulatif dari masing-masing kinerja tersebut, maka kinerja Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Bima dapat dikategorikan tercapai dengan sukses. Secara umum, pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2012 berdasarkan tugas pokok dan fungsi BPPPPK Kabupaten Bima telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun demikian di dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat beberapa kendala yakni terkait dengan proses pengelolaan dan penyelesaian administrasi pencairan anggaran, misalnya proses dalam menyelesaikan paraf para pejabat yang berwenang terkait dengan masalah pencairan anggaran di Bagian Keuangan Kabupaten Bima Disamping itu, muncul pula beberapa permasalahan didalam evaluasi penerapan SAKIP, antara lain seperti kurang tertibnya dalam melengkapi dan menyusun dokumendokumen RPJMD, dokumen kinerja, misalnya belum adanya Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja (Renja) serta masih kurang tepat dalam perumusan indikator, keselarasan program dan sasaran, dan sebagainya. Sebagai tindak lanjut dan upaya pemecahan masalah dilakukan penataan administrasi, peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintah daerah secara terprogram dan berkelanjutan guna mendukung kinerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Bima ke depan dalam menerapkan manajemen kinerja dan keuangan, sehingga pada gilirannya dapat mewujudkan pemerintahan yang baik.


75

Hal-hal yang secara umum menghambat terlaksananya kegiatan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Bima Tahun 2012 adalah : a. Implementasi UU No.16 tentang system penyuluhan belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh seluruh stakeholder terutama oleh dinas/instansi lingkup pertanian oleh karena masih dominannya pemahaman ego sektoral b. Terbatasnya dukungan anggaran untuk mewujudkan keberhasilan program c. Belum seimbangnya rasio antara jumlah petani yang mengakibatkan belum optimalnya pelayanan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan d. Rendahnya Aksesibilitas informasi teknologi dan permodalan petani sebagai akibat dari rendahnya kompetensi petani sehingga pengelolaan Usaha Tani tidak dapat dilaksanakan secara optimal e. Kondisi cuaca yang kurang mendukung dalam rangka kinerja bagi para penyuluh lapangan f. Monitoring dan Evaluasi tidak di dukung oleh dana yang memadai. Dari beberapa program maupun kegiatan diatas yang telah dilaksanakan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BPPPK) Kabupaten Bima, hal – hal yang secara umum mendukung dan memberikan dampak / manfaat langsung terhadap masyarakat langsung terhadap masyarakat miskin pada program Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BPPPK) Kabupaten adalah : 1. Adanya program Pengawalan Penyuluhan Pertanian di lokasi SL-PTT PADI/Program Percepatan Produksi Beras Nasional 2. Program FEATI (Program Pemberdayaan Petani dan kelompok Tani ). 3. Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani 4. Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) B. Saran-Saran Dalam rangka menunjang penerapan sistem SAKIP yang baik maka perlu mengatasi berbagai persoalan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Di bawah ini diuraikan beberapa saran-saran sebagai berikut: Harapan-harapan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya, guna mencapai kinerja yang lebih baik dari kinerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Bima adalah :

1. 2. 3.

Dana dukungan baik dari APBD maupun APBN sangat diperlukan untuk mendukung program-program yang bekelanjutan Sosialisasi berkelanjutan dan Revitalisasi Penyuluhan Perlu dilakukan kerja sama dengan pemerintah (Propinsi dan pemerintah pusat)


76

4. 5.

Rekruitmen Penyuluh Swadaya Swakarsa Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan

Saran-saran 1. Perlu dilakukan upaya nyata untuk peningkatan pemahaman tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan praktis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja seperti memberikan pelatihan dan bimbingan SAKIP secara komprehensif kepada Aparatur 2. Perlu dilakukan evaluasi sumber-sumber data sehingga data yang tertuang di dalam SAKIP lebih akurat dan valid 3. Perlu dilakukan upaya Pendidikan dan Pelatihan dan aplikasi SAKIP sehingga pemahaman terhadap pembuatan laporan lebih baik 4. Perlu adanya dukungan dana yang maksimal.


77

LAKIP BPPPPK TAHUN

Recommend Documents