(LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2013

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2013

PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG JL. JAKSA NARANATA – BALE ENDAH KABUPATEN BANDUNG

KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Bandung tahun 2013,

dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

merupakan perjalanan Tahun keempat

Negeri Bale

Pemerintah (LAKIP)

dari Renstra Tahun 2010-2014. Selanjutnya

Pembuatan LAKIP adalah menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dituangkan dalam Surat Edaran Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Nomor 10 Tahun 2010

yang kemudian ditindaklanjuti oleh Surat Sekretaris

Mahkamah Agung Nomor: 503/ SEK/ KU.01/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 Tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 ; Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Bale Bandung menguraikan hasil Kinerja Tahun 2013 dan juga menguraikan

pencapaian kinerja tahun sebelumnya dan juga

merupakan media pertanggung jawaban keberhasilan dan atau beberapa kinerja yang belum tercapai secara maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan; Substansi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai instrumen untuk menginformasikan pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam Tahun 2013 yang menyangkut tentang proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis

yang telah

ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2015 , yang sekaligus merupakan laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Bale Bandung dan merupakan mata rantai pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun - tahun sebelumnya ; Dengan dibuatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 Pengadilan Negeri Bale Bandung kiranya dapat memberikan informasi yang akurat , tepat, relevan, transparan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2013. Kemudian dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Bale Bandung ini, kami mengucapkan terima kasih

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

v

kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya LAKIP Tahun 2013 , semoga bermanfaat dan berguna untuk Pelaksanaan tugas - tugas dan semakin memacu kinerja Pengadilan Negeri Bale Bandung dimasa yang lebih baik dimasa datang.

Bale Endah, Januari 2014 PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG Panitera / Sekretaris ttd

Hj.RINA PERTIWI,SH. NIP. 19641203 199103 2 003


v

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Bale Bandung Tahun 2013 adalah merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban suatu instansi dalam melaksanakan tugas-tugas dan harus merupakan kewajiban untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja lembaganya selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan, yang juga sekaligus dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1999 tentang laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, selanjutnya LAKIP tersebut secara operasionalnya di atur oleh Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tertanggal 23 Nopember 2010 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris

Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor; 503/ SEK/ KU. 01/ 12/ 2013 Tanggal 16 Desember 2013 Tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 Dalam LAKIP ini tertuang Indikator Kinerja Utama dari Pengadilan Negeri Bale Bandung yang disinkronisasikan dengan Rencana Strategis 2010- 2014, dan salah satu kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Negeri Bale Bandung, salah satu tugas pokok

adalah menyelesaikan Perkara yang di

terima pada tingkat pertama, serta Pembinaan dan Pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang. Maka tugas-tugas yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bale Bandung merupakan sasaran strategis yang berpedoman pada Indikator Kinerja Utama ( IKU ) maupun target yang di inginkan dan realisasi yang telah di capai. Adapun out put dan out come Kinerja Pengadilan Negeri Bale Bandung dapat dipengaruhi oleh sumber daya manusia , sarana, prasarana serta anggaran yang tersedia dalam menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi kewenangan Pengadilan

Negeri Bale

Bandung .


v

LAKIP Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menggambarkan pencapaian Kinerja sebuah lembaga peradilan, yang pada intinya Pengadilan

Negeri Bale Bandung yang

mewilayahi Kota Madya Sungai Penuh yang terdiri 8 Kecamatan dan Kabupaten Kerinci yang terdiri dari 14 Kecamatan serta mengajukan anggaran selanjutnya secara hirarki di usulkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Pengadilan

Negeri Bale Bandung secara proporsional

berupaya mencapai bobot yang baik mengutamakan

dan profesional

dari pembuatan LAKIP Tahun 2013,

transparan dan terbuka dari setiap kegiatan dan

tetap dengan

melaporkan serta

mempertanggungjawabkan Kinerja Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai Pengadilan Tingkat pertama pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang terhadap tugas yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung. LAKIP Tahun 2013 menyampaikan data-data keberhasilan kinerja Tahun 2013 dengan berpedoman pada Indikator Kinerja Utama, serta

disusun dalam Pencapaian Kinerja (

Perfomance Result ) sebagai Pengadilan Tingkat Pertama selama kurun waktu dari bulan Januari

s/d Desember Tahun 2013 serta perbandingan dengan tahun 2012 yang

menyangkut dengan penyelesaian perkara dan tugas tugas yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bale Bandung. Beberapa prioritas implementasi Cetak Biru Pembaharuan

Tahun 2010-2035 dan

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bale Bandung selama 5 tahun kedepan sebagaimana Rencana Strategis terutama dalam penyelesaian perkara, dan peningkatan akses masyarakat atas pengadilan, keterbukaan Informasi, dan Pelayanan yang terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat pengguna pengadilan sehingga terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan dan tercapainya kepastian hukum.


v

DAFTAR ISI Kata Pengantar ........................... ......... ............…………………….………….….... i Ikhtisar Eksekutif..................... ....... ...........………………..………..…….………… iii Daftar Isi …………………… ....... …….……………………….………….................. vi Bab I.

Pendahuluan, ....................................................................... A. Latar Belakang; ............................................................... B. Tugas dan fungsi; ............................................................ C. Sistematika Penyajian. ....................................................

Bab II.

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja .................................... A. Rencana Strategis 2010-2014......................................... 2.1. Visi ............................................................................ 2.2. Misi............................................................................ 2.3. Tujuan sasaran strategis........................................... 2.4. Program dan Kegiatan..............................................

Bab III. Akuntabilitas Kinerja,; ........................................................... A. Pengukuran Kinerja ....................................................... B. Analisis Akuntabilitas Kinerja ........................................... Bab IV.Penutup, .................................................................................. A. Kesimpulan ...................................................................... B. Saran. ..............................................................................


v

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hierarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Bale Bandung merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pelaksana tugas kekuasaan kehakiman. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menysusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan good govermance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk

menjamin

akuntabilitas,

transparansi,

dan

perbaikan

kinerja

aparatur

Negara/pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Bale Bandung merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan sesuai Surat Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Nomor: B/3302/M.PAN/12/2008 tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.


2

B. Tugas Pokok dan Fungsi 1. Tugas Pengadilan Negeri Bale Bandung merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Bandung yang menjadi kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama. 2. Fungsi Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Bale Bandung antara lain: 

Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.



Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.



Fungsi

pengawasan,

yakni

mengadakan

pengawasan

melekat

atas

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti

di bawah jajarannya agar

peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. 

Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.



Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan).



Fungsi Lainnya :


3

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011

tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Umum telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial. C. Sistematika Penyajian Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Bale Bandung adalah sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan : pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, serta sistematika Penyajian.

BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja : pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana strategis 2010-2014 dan rencana kinerja Tahun 2013 serta Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2013.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja : Pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan reaslisasi kinerja) dan analisis akuntabilitas

kinerja

(pencapaian

sasaran

organisasi

dengan

pengungkapan dan penyajian dari hasil-hasil pengukuran kinerja). BAB IV

Penutup : mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Bale Bandung serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Lampiran

Pada bagian ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung penyusunan Laporan Akuntabilitas Pengadilan Negeri Bale Bandung Tahun Anggaran 2011. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

4

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2010-2014 Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai.

Para pegawai/staf juga

mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (cleint service), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan). Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk menigkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

5

Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Negeri Bale Bandung adalah terus tersusun dan terprogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Stratejik (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur, suatu perencanaan yang stratejik diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan. Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. Adapun sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan.

Sehubungan

dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit organisasi/instansi hingga di daerah sebagai berikut : Tahap persiapan rencana : 1. Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasikan, menganalisa dan merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan. 2. Tahap

penjabaran

kebijaksanaan

ke

dalam

sasaran

dan

anggaran

yaitu

mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran. Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 4 strategi yaitu: 1. Strategi Stabilitas a. Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukan dan mempertegas arah bahwa kegiatan Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta menghindar dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu.


6

b. Meningkatkan bahwa segala daya dan dana, diarahkan pada peningkatan efesiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Negeri Bale Bandung pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan. 2. Strategi pembangunan Strategi ini berorientasi untuk menambah kegiatan dan skala prioritas bagi kegiatan oprasional Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan melengkapi segala fasilitas yang kurang dengan mengusulkan penambahan anggaran modal untuk pembangunan Ruang Calon Hakim Magang Terpadu, Ruang Arsip, Ruang Panitera Pengganti dan Ruang Hakim yang memadai dalam DIPA tahun 2013 secara berkesinambungan. 3. Strategi efesiensi Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Negeri Bale Bandung yang tidak mungkin lagi dipertahankan keberadaannya. 4. Strategi Pelayanan Publik Pembinaan pelayanan informasi dari Mahkamah Agung terhadap badan peradilan di bawahnya termasuk Peradilan Umum, merupakan salah satu indikator pembaharuan peradilan ke arah terwujudnya peradilan agung dan modern. Kebijakan pembinaan dalam bidang ini, merupakan keharusan sebagai implimentasi UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan serta surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI. Substansi kebijakan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut, telah mengatur secara jelas informasi peradilan apa yang boleh dan yang harus tetap dirahasiakan, pelaksanaan pelayanan informasi, pengumuman informasi, tata cara pelayanan informasi, tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi, dan tata cara pelaporan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

7

5. Strategi kombinasi Strategi ini merupakan perpaduan dari keempat kombinasi di atas. Dengan tetap memperioritaskan

program

mana

yang

harus

didahulukan

karena

adanya

keterbatasan dana dan sarana tetap memegang prinsip proposionalitas. Kemudian rencana strategis Pengadilan Negeri Bale Bandung ini didorong oleh visi yang jelas dan serangkaian tujuan, prinsip dan target startegis, langkah yang harus diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh keteguhan dan usaha yang terus menerus/berkesinambungan dan strategi yang efektif. Rencana strategis ini dengan program yang terkait, memberi inisiatif awal dengan berbagai tantangan dan masalah yang akan diatasi. Tantangan utama meliputi : 1.

Memelihara kepercayaan masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung (Kabupaten Bandung, Kota Comahi dan Kabupaten Bandung Barat) terhadap sistem peradilan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Peradilan Umum. a. Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia pada umumnya telah terkikis disebabkan kelambanan dalam penyelesaian perkara, persepsi tentang korupsi, kolusi dan nepotisme, dan akses terbatasnya pada pelayanan peradilan, solusi efektif untuk masalah tersebut adalah membuat pola dasar dimana kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan bisa kembali pulih. b. Rencana strategis akan memberi prioritas pada sistem dan prosedur peradilan, perbaikan institusi serta sumber daya manusia atau operasional manajemen yang langsung mempengaruhi efesiensi pemberian pelayanan informasi publik pada peradilan, pada kejujuran dan ketidakberpihakan dari putusan pengadilan. Transparan dan integritas dari proses peradilan dan perlindungan kerahasiaan jika diperlukan. c. Lebih jauh program ini akan menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai unsur program melalui pendekatan holistik sehingga perwujudan dari visi dan misi dapat dicapai dengan target secara maksimal.


8

2.

Rencana strategis akan memerlukan sumber daya tetapi dapat dicapai dalam konteks keterbatasan kemampuan sumber daya yang tersedia. Pengadilan

Negeri

Bale

Bandung

berusaha

untuk

memperioritaskan

pembangunan sistem peradilan dalam anggaran yang tersedia, di samping itu Pengadilan Negeri Bale Bandung akan memobilisasi dan menggunakan secara efisien semua sumber daya internal dan eksternal dalam operasional rutin guna mencapai misi, tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Dari rencana strategis di atas, kunci keberhasilan pembangunan yang dirumuskan melalui rencana Strategis Pengadilan Negeri Bale Bandung kedepan dapat dirumuskan dalam 4 aspek yaitu: 1. Ketenagaan mencakup: a. Penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi b. Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan. c. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir yang ada. d. Pengenaan Punisment dan Reward atas suatu pencapaian Kinerja, berupa pengenaan sanksi tertentu dan penghargaan atas keberhasilan suatu kinerja (pegawai teladan) e. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan administrasi (SAPK, SABMN, SAKPA, SIADPA pola Bindalmin) 2. Sarana mencakup : a. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata. b. Pengembangan perpustakaan melalui koleksi buku, sarana dan prasarana, berikut sistem pelayanannya melalui sistem aplikasi. c. Peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana kebutuhan fisik Pengadilan Negeri Bale Bandung. 3. Ketatalaksanaan mencakup : a. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara optimal.


9

b. Melaksanakan program Pengadilan Negeri Bale Bandung yang telah disusun dengan

tetap

berdasarkan

kepada

ketentuan

undang-undang,

peraturan

pemerintah, SEMA, juklak dan juknis yang ada. 4. Hukum materil mencakup : a. Penelaahan dan inventarisasi materi hukum. b. Memasyarakatkan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan dialog terhadap masyarakat umum khususnya para pencari keadilan. 2.1. VISI Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bale Bandung Tahun 2010 – 2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem

kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk

mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Bale Bandung.. diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengedndalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bale Bandung. Visi Pengadilan Negeri Bale Bandung mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : “MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG YANG AGUNG”


10

2.2. MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Bale Bandung, adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2.3.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan

adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu

sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Bale Bandung. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bale Bandung adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Pengadilan Negeri Bale Bandung dapat memenuhi dan mewujudkan butir 1 dan 2 di atas Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bale Bandung adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

11

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO 1. 2.

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

5.

6.

INDIKATOR KINERJA Persentase mediasi yang diselesaikan Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti


12

2.4.

PROGRAM DAN KEGIATAN Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata. 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata. 3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.


13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan;menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya. Pada Tahun 2012 Pengadilan Negeri Bale Bandung mempunyai 6 (enam) Program Kegiatan dan semuanya sudah direalisasikan. Hasil

pengkuran

kinerja

masing-masing

sasaran

akan

diuraikan

dalam

Pengukuran Kinerja sebagai berikut : NO

1.

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

2.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA Persentase mediasi yang diselesaikan Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis

TARGET

REALISASI

PENCAPAIAN

0,58%

0,54%

93%

88,15% 93% 99%

90,79% 84,6% 99%

102% 90% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


14

4.

5.

6.

Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat Persentase (amar) putusan perkara Peningkatan (yang menarik aksesibilitas perhatian masyarakat masyarakat) yang terhadap dapat diakses peradilan (acces secara on line dalam to justice) waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan Meningkatnya eksekusi atas kepatuhan putusan perkara terhadap perdata yang putusan berkekuatan hukum pengadilan. tetap yang ditindaklanjuti Persentase Meningkatnya pengaduan kualitas masyarakat yang pengawasan ditindaklanjuti

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.


15

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat.Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Negeri Bale Bandung dapat meningkat. ANALISIS CAPAIAN KINERJA Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : Sasaran 1 : “Meningkatnya penyelesaian perkara”

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase mediasi yang diproses di targetkan 0,58 % dari jumlah perkara yang diterima 239 perkara karena tidak semua perkara yang diterima dapat diselesaikan secara mediasi. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Pencapaian %

Persentase mediasi yang diproses

0,58 %

0,54 %

93%

Pada tahun 2013 Pengadilan Negeri Bale Bandung menerima gugatan sebanyak 239 perkara dan yang dapat diselesaikan secara mediasi sebanyak 3 (tiga) terdiri dari: Perkara Gugatan

2013

2012

2011

2010

3

1

0

1

Dilihat dari tingkat capaian kinerja sasaran : “baru mencapai 93 %, jumlah tersebut merupakan perhitungan jumlah perkara masuk sebanyak 239 perkara dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

16

yang dinyatakan diselesaikan melalui upaya mediasi adalah .... perkara. Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini adalah tidak ditemukannya suatu solusi penyelesaian sengketa hukum yang diterima oleh para pihak dan minimnya Hakim Mediator yang bersertifikasi sehingga sedikit banyaknya dapat mempengaruhi optimalisasi penyelesaian perkara melalui upaya mediasi. Sasaran 2 : “Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim”

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase penurunan upaya hukum : Banding, Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali (Perkara Perdata dan Perkara Pidana). Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Pencapaian %

Persentase tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

88,15% 93% 99%

90,79% 84,6% 99%

102% 90% 100%

Pada tahun 2013 Pengadilan Negeri Bale Bandung menerima Perkara Perdata dan Pidana ditambah Perkara Sisa tahun 2012 serta perlu kami uraikan dalam analisa ini berkaitan dengan Jumlah Putusan yang dihasilkan pada tahun 2013 dibandingkan dengan Upaya Hukum yang digunakan oleh para pihak pencari keadilan (Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) yang dapat kami uraikan sebagai berikut : URAIAN SISA PERKARA TAHUN LALU PERKARA MASUK TAHUN 2013 PERKARA PUTUS

PIDANA 50 1177 1177

PERDATA 6 239 239


17

BANDING TAHUN 2013 KASASI TAHUN 2013 PENINJAUAN KEMBALI TAHUN 2013

44 22 2

48 35 4

Sasaran 3 :” Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara” Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 4 (empat) indikator kinerja, yaitu : a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. Penyelenggaraan peradilan dengan azas ini diupayakan untuk membantu masyarakat pencari keadilan terutama bagi masyarakat miskin yang dipandang tidak mampu untuk membayar biaya perkara diberikan kesempatan dengan cara cumacuma tanpa biaya (Prodeo), sedangkan bagi masyarakat miskin lainnya yang berdomisili sangat jauh dari kedudukan pengadilan dan pada daerah sulit terjangkau maka penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan program sidang keliling. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Pencapaian %

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

100 %

100 %

100 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%


18

100%

d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.

100%

100%

Dilihat dari tingkat capaian kinerja sasaran : “Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara” yang memiliki 4 (empat) indikator kinerja tersebut di atas tercapai 100% dikarenakan komitmen seluruh aparatur negara yang berada pada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk senantiasa mengedepankan unsur kehati-hatian dan ketepatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga setiap upaya hukum yang disampaikan oleh para pihak (pencari keadilan) akan mendapatkan pemberkasan yang lengkap untuk kemudian disampaikan kepada Lembaga peradilan yang berwenang untuk pada akhirnya mencapai keputusan yang incraht van gewijsde. URAIAN BANDING TAHUN 2013 KASASI TAHUN 2013 PENINJAUAN KEMBALI TAHUN 2013

PIDANA PERDATA 44 48 22 35 4 2

Dari 155 perkara (pidana dan perdata) yang mengajukan upaya hukum, seluruhnya telah disampaikan kepada lembaga yang berwenang mengadilinya (Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sasaran 4 :” Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)Peningkatan penyelesaian perkara” Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja, yaitu : Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Penggunaan Aplikasi berbasis Teknologi Informasi sangat mendukung efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian kinerja Kepaniteraan Muda dalam mewujudkan keterbukaan informasi di lingkungan peradilan. Dukungan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang bekerjasama dengan pihak ketiga yang professional dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

19

aplikasi berbasis teknologi informasi dimaksud sehingga dapat dilaksanakan Program SIAD-PN (Sistem Informasi dan Administrasi Pengadilan Negeri) yang mengadopsi dari Pola BINDALMIN yang sesuai dengan Petunjuk dari Mahkamah Agung R.I. Seiring berjalannya waktu, Mahkamah Agung yang memiliki kerjasama dengan Negara Donor yang

concern

terhadap

perbaikan

lembaga

peradilan

di

Indonesia

telah

mengembangkan aplikasi terbaru untuk lebih membantu para pencari keadilan yang membutuhkan acces informasi perkara secara cepat melalui media teknologi informasi yaitu berupa Aplikasi CTS (Case Traking System atau yang dikenal dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Penyampaian Informasi Perkara melalui media Teknologi Informasi senantiasa dilaksanakan khususnya terhadap perkara yang menarik perhatian, sehingga pencapaian indicator dimaksud mencapai 100%. Sasaran 5 :” Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan” Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja, yaitu : Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. Transparansi Keuangan Perkara pada Pengadilan Negeri Bale Bandung sangat mempengarungi pencapaian 100% sasaran ini dikarenakan para pencari keadilan yang telah mendapatkan hak nya melalui produk hukum yang dihasilkan oleh persidangan memiliki kepastian untuk mendapatkan hak dimaksud, baik kepastian waktu termasuk didalamnya pula kepastian biaya. Namun perlu disampaikan dalam beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi atas putusan perkara perdata yang tertunda dikarenakan keterbatasan biaya yang dimiliki oleh para pemohon eksekusi yang berdasarkan analisa kami hal tersebut tidaklah mempengaruhi penilaian terhadap pencapaian yang berkaitan dengan


20

kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Wujud transparansi keuangan biaya perkara telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan dimuatnya informasi biaya,

baik

melalui

website

(pn-balebandung.go.id)

maupun

melalui

media

pengumuman di kantor Pengadilan Bale Bandung yang dapat secara jelas dan terbuka untuk diketahui oleh para pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Berikut ini rincian Panjar Biaya Perkara Perdata, yaitu : 1. BIAYA PERJALANAN PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI PADA 1 (SATU) LOKASI : a. Radius I Wilayah Bale Endah dan sekitarnya

Rp. 45.000,-

b. Radius II Wilayah Banjaran, Soreang dan Ciparay dan sekitarnya

Rp. 55.000,-

c. Radius III Wilayah Rancaekek, Cimahi, Pengalengan Majalaya dan sekitarnya

Rp. 65.000,-

d. Radius IV Wilayah Lembang, Padalarang, Ciwidey, Cimenyan dan sekitarnya

Rp. 80.000,-

e. Radius V Wilayah Cililin, Batu Jajar, Cicalengka, Ciburuy, dan sekitarnya

Rp. 90.000,-

f. Radius VI Wilayah Cipatat, Cikalong Wetan, Nagreg, dan sekitarnya Rp. 100.000,g. Biaya panggilan/pemberitahuan pendelegasian ke Pengadilan Negeri Lain, biaya disesuaikan dengan permintaan dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan. 2. PANJAR BIAYA PERMOHONAN (P) a. Biaya Tetap Perincian : - Biaya Pendaftaran Permohonan

Rp. 30.000,-

- Redaksi

Rp. 5.000,-

- Materai

Rp. 6.000,-

Jumlah :

Rp. 41.000,-

b. Biaya Tidak Tetap Biaya panggilan disesuaikan dengan radius domisili Pemohon (2 kali panggilan), sudah termasuk hak-hak kepaniteraan yang harus disetor ke Negara sebesar Rp. 5.000,* Contoh Panjar Biaya Permohonan Radius IV : a. Biaya Tetap

Rp. 41.000,-

b. Biaya Tidak Tetap (2x Rp. 100.000,-)

Rp. 200.000,-

Jumlah :

Rp. 241.000,-

3. PANJAR BIAYA GUGATAN (G) a. Biaya Tetap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

21

Perincian : - Biaya Pendaftaran Permohonan

Rp. 30.000,-

- Redaksi

Rp. 5.000,-

- Materai

Rp. 6.000,-

b. Biaya Tidak Tetap - Panggilan Penggugat/ Pembantah/ Pelawan - Panggilan Tergugat/ Terbantah/ Terlawan - Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat dan Tergugat Disesuaikan dengan banyaknya para pihak dan sesuai dengan radius domisili para pihak, sudah termasuk hak-hak kepaniteraan yang harus disetor ke Negara sebesar Rp. 5.000,- (untuk pendaftaran pertama biaya panggilan dikenakan masing-masing, Penggugat 3 (tiga) kali panggilan dan Tergugat 4 (empat) kali panggilan) * Contoh Panjar Biaya Gugatan Radius IV : (Penggugat 1 pihak melawan Tergugat 1 pihak) a. Biaya Tetap b. Biaya Tidak Tetap Penggugat 3 X Rp. 100.000 Tergugat 4x Rp. 100.000 4. PANJAR BIAYA BANDING

Rp. 300.000,Rp. 400.000,-

a. Biaya Tetap Perincian : - Biaya Pendaftaran Banding

Rp. 50.000,-

- Biaya Banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi

Rp. 100.000,-

- Pemberkasan Perkara

Rp. 75.000,-

- Ongkos Kirim

Rp. 75.000,-

Jumlah :

Rp. 300.000,-

b. Biaya Tidak Tetap - Pemberitahuan Pernyataan Banding - Penyerahan Memori Banding - Penyerahan Kontra Memori Banding - Inzage Pembanding - Inzage Terbanding - Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding dan Terbanding Disesuaikan dengan banyaknya para pihak dan sesuai dengan radius domisili Pembanding dan Terbanding, sudah termasuk hak-hak kepaniteraan yang harus disetor ke Negara sebesar Rp. 5.000,Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

22

* Contoh Biaya Banding Radius VI : a. Biaya Tetap

Rp. 300.000,-

b. Biaya Tidak Tetap - Pemberitahuan Pernyataan Banding - Rp. 100.000,- Penyerahan Memori Banding - Rp. 100.000,- Penyerahan Kontra Memori Banding - Rp. 100.000,- Inzage Pembanding - Rp. 100.000,- Inzage Terbanding - Rp. 100.000,- Pemberitahuan Putusan ke Pembanding - Rp. 100.000,- Pemberitahuan Putusan ke Terbanding - Rp. 100.000,Rp. 700.000,Jumlah : 5. PANJAR BIAYA KASASI

Rp.1.000.000,-

a. Biaya Tetap Perincian : - Biaya Pendaftaran Kasasi

Rp. 50.000,-

- Biaya Kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung - Pemberkasan Perkara

Rp. 500.000,Rp. 75.000,-

- Ongkos kirim ke Mahkamah Agung

Rp. 100.000,-

Jumlah :

Rp. 725.000,-

b. Biaya Tidak Tetap - Pemberitahuan Pernyataan Kasasi - Penyerahan Memori Kasasi - Penyerahan Kontra Memori Kasasi - Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi Disesuaikan dengan banyaknya para pihak dan sesuai dengan radius domisili Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, sudah termasuk hak-hak kepaniteraan yang harus disetor ke Negara sebesar Rp. 5.000,* Contoh Biaya Kasasi Radius VI : a. Biaya Tetap

Rp. 725.000,-

b. Biaya Tidak Tetap - Pemberitahuan Pernyataan Kasasi - Rp. 100.000,- Penyerahan memori kasasi - Rp. 100.000,- Penyerahan kontra memori kasasi - Rp. 100.000,- Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Pemohon Kasasi - Rp. 100.000,- Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Termohon Kasasi - Rp. 100.000,Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

23

Rp. 500.000,Rp.1.225.000,-

Jumlah : 6. PANJAR BIAYA PENINJAUAN KEMBALI (PK) a. Biaya Tetap Perincian : - Biaya Peninjauan Kembali

Rp. 200.000,-

- Peninjauan Kembali yang dikirim ke Mahkamah Agung

Rp.2.500.000,-

- Pemberkasan Perkara

Rp. 75.000,-

- Ongkos kirim ke Mahkamah Agung Jumlah :

Rp. 100.000,Rp.2.875.000,-

b. Biaya Tidak Tetap - Pemberitahuan Pernyataan PK dan Alasan PK - Pemberitahuan Jawaban atas permohonan PK - Pemberitahuan Penyampaian Salinan Putusan kepada Pemohon PK - Pemberitahuan Bunyi Putusan kepada Termohon PK Disesuaikan dengan banyaknya para pihak dan sesuai dengan radius domisili Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali, sudah termasuk hak-hak kepaniteraan yang harus disetor ke Negara sebesar Rp. 5.000,* Contoh Biaya PK Radius VI : a. Biaya Tetap

Rp.2.875.000

b. Biaya Tidak Tetap - Pemberitahuan Pernyataan PK dan Alasan PK - Rp. 100.000,- Pemberitahuan Jawaban atas Permohonan PK - Rp. 100.000,- Pemberitahuan Penyampaian Salinan Putusan Permohonan PK - Rp. 100.000,- Pemberitahuan Putusan kepada Termohon PK Pemohon Kasasi - Rp. 100.000,Rp. 400.000,Jumlah : 7. LAIN-LAIN

Rp.3.275.000,-

- Turunan Putusan/ Penetapan Alat-alat bukti ds, per/lembar

Rp. 300,-

- Pendaftaran Surat Kuasa dan Surat Kuasa Insidentil

Rp. 5.000,-

- Legalisasi Tanda Tangan

Rp. 10.000,-

- Pencatatan Akta Notaris, Berita Acara Penyumpahan, dll

Rp. 5.000,-


24

Sasaran 6 :” Meningkatnya kualitas pengawasan” Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja, yaitu : Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Peningkatan kepercayaan masyarakat atas kinerja lembaga peradilan selain didukung oleh keterbukaan informasi perkara, tidak kalah pentingnya adalah ditindaklanjutinya pengaduan masyarakat baik yang berhubungan dengan kinerja perkantoran secara umum termasuk pula qualitas kinerja aparatur yang ada pada Pengadilan Negeri Bale Bandung. Sarana prasarana yang telah disediakan sehingga tercapainya 100% sasaran ini antara lain yaitu : a.

Meja Informasi dan Pengaduan yang diletakan di front office sehingga para pencari keadilan yang merasa perlu dapat dengan mudah untuk melakukan pengaduan hal-hal yang menjadi hak nya.

b.

Sarana Teknologi Informasi yang memungkinkan setiap pihak melakukan pengaduan melalui e-mail yang dengan segera dapat diterima oleh operator untuk ditindaklanjuti oleh Pengawas Internal

Pada tahun 2013 Pengadilan Negeri Bale Bandung menerima pengaduan sebanyak pengaduan yang kesemuanya telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Internal. Uraian Pengaduan

2013

2012

2011

2010

-

3

1

1


25

BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program. Evaluasi

yang

pada

Pengadilan Negeri Bale Bandung

menggambarkan

pencapaian yang baik. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesaikannya keluaran ditahun berjalan, misalnya Penegakan Hukum dan HAM, karena hal ini menyangkut terhadap perkara yang masih berjalan, jadi belum dapat diukur setelah tahun anggaran. Apabila dilihat dari permasalahan penyusunan lakip, maka dibandingkan antara matrik pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dengan tabel keuangan terlihat kurang sinerginya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran kegiatan program yang tertuang dalam renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan program dan kegiatan dengan pengalokasian keuangan. Permasalahan lain berupa renstra yang belum memuat semua kegiatan dan indikatornya pun perlu direvisi sehubungan dengan adanya kegiatan-kegiatan lain. Namun secara umum hambatan dan kendala yang ada sudah dapat diatasi.

B. SARAN Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana yang dialokasikan untuk Kegiatan Pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud. Masih adanya Pagu Anggaran kegiatan yang belum maksimal penggunaannya dikarenakan Pagu Anggaran kegiatan tersebut belum sesuai dengan tupoksi yang ada di Pengadilan Negeri Bale Bandung. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

26

Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud. Pagu Anggaran kegiatan yang besar dapat dialihkan untuk Pagu Anggaran kegiatan yang masih kurang sehingga Pagu Anggaran kegiatan dengan realisasinya dapat berimbang dan sesuai dengan yang diharapkan.


27

Catatan Tata Kerja Penyusunan LAKIP : IKU

: Indikator Kinerja Utama

Renstra

: Rencana Strategis

RKT

: Rencana Kinerja Tahunan

PKT

: Penetapan Kinerja Tahunan


28

(LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2013

Recommend Documents