BAB I PENDAHULUAN
A. PENYUSUNAN LAKIP TAHUN 2013 1. Latar Belakang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi. Sistem tersebut meliputi proses perencanaan kinerja, pengukuran sampai dengan pelaporannya. Pada tahap pelaporan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selain sebagai bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada, sesungguhnya juga merupakan kebutuhan bagi setiap organisasi. Karena didalamnya menguraikan tentang pengukuran, evaluasi dan analisa atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas. Informasi ini penting bagi pengembangan/pengambilan kebijakan lebih lanjut. 2. Maksud dan Tujuan LAKIP merupakan salah satu bentuk Pelaporan Kinerja baik kepada pihak yang lebih atas, pihak lain (internal dan eksternal), legislatifmaupun publik. Dengan adanya laporan, maka akan diketahui secara jelas kinerja organisasi dan akan menjadifeedback bagi perbaikan/peningkatan kinerja selanjutnya. Sebagai sebuah informasi fakta kinerja yang dihasilkan organisasi, diharapkan LAKIP akan mampu mengkomunikasikan kepada stakeholders sejauhmana tujuan organisasi telah dilaksanakan. Maksud dari penyusunan laporan Akuntabilitas ini adalah untuk mengevaluasi kinerja dan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan SKPD di Pemerintah Kota Magelang selama tahun 2013. Adapun tujuannya adalah untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran di tahun 2013 dan juga sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja tahun 2014. 3. Landasan Hukum a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2013
BAB I -1
d. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama; f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah; g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; i. Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Sistematika Sistematika LAKIP mengikuti prinsip-prinsip yang lazim dengan memperhatikan ketentuan dalam pedoman yang ada sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN A. Penyusunan LAKIP 2013 B. Gambaran Umum Kota Magelang BAB II RENCANA STRATEGIS A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang 2011-2015 B. Rencana Kinerja Tahun 2013 C. Penetapan Kinerja Tahun 2013 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Hubungan Antar Dokumen dan Tanggung Jawab Kinerja B. Pengukuran Kinerja C. Pencapaian Kinerja D. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja E. Akuntabilitas Kinerja Keuangan BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan B. Strategi Peningkatan Kinerja C. Strategi Pemecahan Masalah dan Langkah Antisipatif
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2013
BAB I -2
B. GAMBARAN UMUM KOTA MAGELANG 1. Letak Geografi Secara geografis Kota Magelang terletak pada 110°12’30” - 110°12’52” Bujur Timur dan 7°26’28” - 7°30’9” Lintang Selatan serta terletak pada posisi strategis, karena tepat berada di tengah-tengah Pulau Jawa, dan berada di persilangan jalur transportasi dan ekonomi antara Semarang-Magelang-Yogyakarta dan Purworejo, di samping berada pada persimpangan jalur wisata lokal maupun regional antara Yogyakarta-Borobudur-Kopeng dan dataran tinggi Dieng. 2. Luas Wilayah Luas wilayah Kota Magelang adalah 1.812 Ha (18,12 Km2). Sebagai Kota terkecil di Jawa Tengah yang hanya menempati areal sebesar 0,66% dari keseluruhan luas Provinsi Jawa Tengah, Kota Magelang mempunyai luas wilayah 18,12 km² yang terbagi atas 3 kecamatan dan 17 kelurahan yang rata-ratanya luas wilayahnya tidak lebih dari 2 km². Luas kelurahan yang terbesar adalah Kelurahan Jurangombo Selatan yaitu sekitar 226 Ha (atau sekitar 12,49% dari luas total) dan yang terkecil adalah Kelurahan Panjang yaitu sekitar 35 Ha (atau sekitar 1,9% dari luas total). Gambaran secara rinci luas tiap kecamatan/kelurahan di Kota Magelang Tahun 2013, dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut: Tabel 1.1 Luas Kecamatan dan Kelurahan di Kota Magelang
(1)
(2)
Luas / Area (Km2) (3)
01.
KEC. MAGELANG SELATAN 1. Kel. Jurangombo Utara 2. Kel. Jurangombo Selatan 3. Kel. Magersari 4. Kel. Tidar Utara 5. Kel. Tidar Selatan 6. Kel. Rejowinangun Selatan KEC. MAGELANG TENGAH 1. Kel. Magelang 2. Kel. Kemirirejo 3. Kel. Cacaban 4. Kel. Rejowinangun Utara 5. Kel. Panjang 6. Kel. Gelangan
6,89 0,58 2,26 1,38 0,97 1,27 0,43 5,10 1,25 0,88 0,83 0,99 0,35 0,81
KEC. MAGELANG UTARA 1. Kel. Wates 2. Kel. Potrobangsan 3. Kel. Kedungsari 4. Kel. Kramat Utara 5. Kel. Kramat Selatan JUMLAH
6,13 1,17 1,30 1,33 1,46 0,86 18,12
No.
02.
03.
Kecamatan dan Kelurahan
Persentase (%) (4) 38,01 3,17 12,49 7,60 5,35 7,00 2,39 28,17 6,88 4,86 4,56 5,48 1,90 4,49 33,82 6,47 7,17 7,36 8,05 4,77 100,00
Sumber: Daerah Dalam Angka Kota Magelang Tahun 2013.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2013
BAB I -3
3. Topografi Secara topografi dan fisiografis, Kota Magelang merupakan wilayah dataran yang di kelilingi oleh Gunung Merapi, Merbabu, Sindoro dan Sumbing, Pegunungan Gianti, Menoreh, Andong dan Telomoyo. Kota Magelang termasuk dataran rendah dengan sudut kemiringan relatif bervariasi. Morfologi pendataran antar gunung api, medannya landai, berelief sedang-halus. Kemiringan topografi yang terjal di bagian barat (sepanjang Sungai Progo) dan di sebelah timur (di sekitar Sungai Elo) sampai dengan kemiringan 15 – 30 %. Di sekitar daerah timur kompleks AKMIL ke Utara hingga daerah di sekitar RSJ Magelang, dengan kemiringan 2–5%. Di sekitar daerah timur kompleks AKMIL terdapat Gunung Tidar yang merupakan hutan lindung sebagai daerah hijau kota (paru-paru kota) dengan kemiringan hingga 30–40 %. Dengan kondisi topografi tersebut, maka kawasan permukiman pada umumnya berlokasi di daerah yang relatif datar, tetapi dengan kondisi luas lahan yang terbatas ada kemungkinan arah pengembangan pemukiman ke daerah-daerah yang bertopografi dan kontur tajam. Bentuk fisik Kota Magelang saat ini relatif memanjang mengikuti jaringan jalan arteri. Dengan kondisi fisik tersebut, kecenderungan pertumbuhan alamiah Kota Magelang adalah ke arah utara dan selatan dengan dominasi area terbangun di daerah yang mempunyai topografi relatif datar. Dilihat dari ketinggiannya, Kota Magelang berada di ketinggian antara 375 – 500 mdpl dengan titik ketinggian tertinggi pada Gunung Tidar yaitu 503 mdpl, dan keberadaannya sebagai paru-paru kota yang menjadikan iklim Kota Magelang selalu berhawa sejuk. Gambar 1.1 Peta Topografi Kota Magelang
Sumber : Dokumen Perencanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Magelang, 2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2013
BAB I -4
4. Penggunaan Lahan Dari luas lahan secara keseluruhan di Kota Magelang pada tahun 2013, terdiri dari lahan untuk penggunaan Tanah Sawah sekitar 197.64 Ha dan Tanah Bukan Sawah (Tanah Kering) sekitar 1.614.36 Ha. Adapun luas lahan yang digunakan untuk usaha pertanian pada tahun 2013 sebesar 312.48 hektar atau 17.24 persen dari seluruh luas tanah di Kota Magelang. Rincian untuk penggunaan lahan pertanian adalah tanah sawah sebesar 197.64 hektar (63,25% dari luas lahan pertanian), Kawasan lindung dan RTH 99,56 hektar (31.86%), tegal/kebun dan kolam/empang masing-masing 9.25 hektar (2.93%) dan 6,68 hektar (2.14%). Penggunaan tanah di Kota Magelang sebagian besar adalah untuk pekarangan dan bangunan yaitu seluas 1.344.45 Ha (74.20%), sedang penggunaan lahan yang industri sebesar 51.97 Ha dan penggunaan lahan untuk lainnya sebesar 103.09 Ha. Sementara penggunaan lahan untuk tahun 2012 yang dipergunakan untuk Tanah Sawah sekitar 199.96 hektar dan Tanah Bukan Sawah (Tanah Kering) sekitar 1.612.03 hektar. Luas lahan yang digunakan untuk usaha pertanian pada tahun 2012 sebesar 315.45 hektar atau 17.41 persen dari seluruh luas tanah di Kota Magelang. Rincian untuk penggunaan lahan pertanian adalah tanah sawah seluas 199.96 hektar, Kawasan lindung dan RTH 99,56 hektar, tegal/kebun dan kolam/empang masingmasing 9.25 hektar dan 6,68 hektar. Sementara penggunaan tanah di Kota Magelang untuk pekarangan dan bangunan yaitu seluas 1.341.48 hektar, penggunaan lahan industri seluas 51.97 hektar dan penggunaan lahan untuk lainnya seluas 103.09 hektar. Gambaran penggunaan lahan di Kota Magelang dari tahun 2007 hingga tahun 2013, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.2 Luas Tanah (Ha) Menurut Penggunaannya di Kota Magelang Tahun 2006-2013
No
Jenis Sawah
Tahun 2007
Tahun 2008
Tahun 2009
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
206.99
201.42
199.96
197.64
213.45
211.73
210.55 206.99
201.42
199.96
197.64
1.
TANAH SAWAH Pengairan Teknis
2.
213.45
211.73
210.55
Pengairan ½ Teknis
-
-
-
-
-
-
-
Tadah Hujan
-
-
-
-
-
-
-
Lainnya
-
-
-
-
-
-
-
1,598.55
1,600.27
1,601.45
1,605
1,610.58
1,612.03
1,612.03
1,323.15
1,325.71
1,329.36
1.333.48
1.339.31
1.341.48
1.344.45
14.27
13.43
10.96
10.40
10.11
9.25
8.60
-
-
-
-
6.68
6.68
6.68
6.68
TANAH KERING Pekarangan/lahan Untuk Bangunan dan Halaman Tegal/kebun/Ladang/ Huma Tambak
-
-
-
Kolam/Tebat/Empang
6.68
6.68
6.68
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2013
BAB I -5
No
Jenis Sawah
Tahun 2007
Tahun 2008
Tahun 2009
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Perkebunan/Hutan Rakyat
99.56
99.56
99.56
99.56
99.56
99.56
99.56
Industri
51.97
51.97
51.97
51.97
51.97
51.97
51.97
102.91
102.91
102.91
102.91
102.95
103.09
103.09
1,812.00
1,812.00
1,812.00
1,812.00
1,812.00
1,812.00
1,812.00
Lainnya (Makam dll) JUMLAH
Sumber: Data alih fungsi lahan pada DDA Tahun 2008 s/d 2013 Kantor Litbang Kota Mgl data diolah.
Sesuai dengan karakteristik perkotaan, dari luas total wilayah Kota Magelang sebesar 1.812 Ha, tata guna lahan di Kota Magelang didominasi pekarangan/ lahan untuk bangunan dan halaman sementara lahan pertanian semakin tahun semakin berkurang luasnya. Secara umum, keberadaan lahan sawah di Kota Magelang polanya menunjukkan penurunan seiring dengan perkembangan Kota Magelang sebagai Kota Jasa yang semakin pesat, luas areal sawah dari tahun ke tahun mengalami penyusutan. Lahan pertanian banyak yang berubah peruntukannya menjadi rumah tinggal, perumahan, pekarangan, gudang maupun untuk kegiatan ekonomi seperti ruko dan rumah makan. Dalam tiga tahun terakhir ini alih fungsi lahan yang terjadi di Kota Magelang relatif cukup besar. Data dari kantor BPN Magelang mencatat adanyanya peningkatan di tahun 2010 seluas 5,91 Ha dengan rincian alih fungsi lahan sawah seluas 5,58 Ha, pekarangan 0,05 Ha dan tegal/ kebun seluas 0,04 Ha yang beralih fungsi menjadi perumahan/halaman/ bangunan seluas 5,88 Ha dan tower serta jalan seluas 0,04 Ha. Sementara di tahun 2011 alih fungsi lahan di Kota Magelang seluas 2,35 Ha dengan rincian alih fungsi lahan pertanian (sawah, pekarangan dan kebun/ tegalan) seluas 2,35 Ha, yang beralih fungsi menjadi pekarangan/ perumahan/ bangunan seluas 2,2 Ha sementara sisanya merupakan alih fungsi lahan menjadi jalan dan jasa transportasi seluas 0,14 ha. Total alih fungsi lahan pada tahun 2012 sebesar 2.97 H dengan rincian data alih fungsi lahan pada tanah sawah seluas 2.33 Ha dan tegal/ kebun seluas 0,65 Ha menjadi lahan perumahan/ halaman/ bangunan. (DDA Kota Magelang, 2010-2013) Alih fungsi lahan pertanian tersebut bisa dilihat dari kurun waktu 5 tahun yang semula pada tahun 2007 seluas 213,45 Ha menjadi 199,96 Ha pada tahun 2012 atau mengalami penyusutan setiap tahunnya rata–rata seluas ±2,7 Ha. Sementara pada tahun 2013 kembali mengalami penurunan jumlah lahan hektar menjadi 197,64 Ha. Penurunan luas lahan pertanian tersebut membawa dampak pada penurunan produksi dan produktivitas hasil pertanian di Kota Magelang. Pada Tabel 1.3 disajikan data Produksi, produktivitas padi pada lahan sawah di Kota Magelang yang terus menurun seiring dengan perkembangan sektor industri non pertanian. Industri non pertanian seperti industri perdagangan, hotel, dan perumahan mendorong terus menurunnya sektor pertanian.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2013
BAB I -6
Tabel 1.3 Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Padi di Kota Magelang Pengamatan
2010 519 520 2847 54,75 246
Luas tanam padi (ha) Luas panen padi (ha) Produksi padi (ton) Produktivitas (kw/ha) Indeks pertanaman(%)
Tahun 2011 550 551 3132 56,84 260,66
2013 541 548 3272 59,71 257,6
Sumber :Data Sekunder dan primer terolah, Dinas Pertanian Kota Magelang Tahun 2013
5. Demografi Penduduk di Kota Magelang dengan jumlah pada tahun 2013 sebanyak 119.742 jiwa berada pada wilayah Kota Magelang yang memiliki luas 18.12km2. Penduduk Kota Magelang pada umumnya menempati wilayah yang memiliki pelayanan yang lebih baik dibandingkan wilayah lain dan menempati daerah yang nyaman. Tingkat kepadatan penduduk di Kota Magelang menunjukkan trend yang meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di Kota Magelang yang meningkat. Kepadatan penduduk menunjukkan tingkat perbandingan antara jumlah penduduk dan luas lahan di Kota Magelang, semakin tinggi kepadatan penduduk mengindikasikan pada tingkat kerapatan penggunaan lahan untuk kawasan terbangun, sehingga bisa dikatakan semakin tinggi beban lingkungan hidup Gambaran kepadatan penduduk di Kota Magelang, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.4 Kepadatan Penduduk di Kota Magelang Tahun 2008-2013 Tahun
Jumlah Penduduk (jiwa)
(1)
(2)
Kepadatan Penduduk (jiwa / km2) (3)
2013 2012 2011 2010 2009 2008
119.742 119.329 118.805* 126.443 125.604 124.627
6.608 6.585 6.557 6.978 6.932 6.878
Sumber: Kantor Litbang Statistik, Daerah Dalam Angka Kota Magelang-sumber BPS, 2008-2012 (datajumlah penduduk tahun 2011 menyesuaikan hasil sensus Penduduk 2010)
Data Badan Pusat Statistik Kota Magelang terkait dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2013 menunjukkan jumlah 119.742 jiwa dengan kepadatannya 6.608 jiwa per km2. Jumlah penduduk terbanyak di Kelurahan Rejowinangun utara, Kecamatan Magelang Tengah (10.476 jiwa) dan yang paling sedikit di Kelurahan Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan (3.829 jiwa). Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi ada di Kelurahan Rejowinangun Selatan dengan jumlah kepadatan penduduknya sebesar 17.811 jiwa/km2 dan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kelurahan Magersari Jurangombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan yaitu sebesar 3.445 jiwa/ Km2. Sementara pada tahun 2011 dengan jumlah penduduk sebesar 119.329 jiwa dan luas wilayah seluas 18.12km2 maka kepadatan penduduk sebesar 6.585jiwa per km2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2013
BAB I -7
Kepadatan penduduk yang relatif cukup padat ini merupakan salah satu permasalahan bagi Pemerintah Daerah Kota Magelang terkait dengan penataan ruang dan kota serta pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Hal ini sekaligus juga merupakan tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana pemukiman seperti drainase, sanitasi, air bersih yang layak dan terpenuhi secara merata. Pemerintah Kota Magelang mempunyai tantangan di dalam aspek penyediaan sarana pemukiman bagi penduduk di atas lahan yang terbatas sehingga dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang permukiman Pemerintah berusaha mengoptimalisasi pemanfaatan lahan dengan pola pembangunan vertikal terutama di kawasan yang padat penduduk. Angka laju pertumbuhan penduduk meningkat relatif cukup tajam pada tahun 2008 menjadi 2,99. Upaya pemerintah untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk mulai menampakkan hasil pada tahun 2009 dimana Pemerintah daerah mampu menekan pertumbuhan penduduk sebesar 2,21 point sehingga laju pertum-buhannya menjadi 0,78%. Sementara pada tahun 2010 pertumbuhan penduduk kembali mengalami perlambatan sebesar 0,11 digit point yaitu mengalami pertumbuhan sebesar 0,67%. Sementara berdasarkan data jumlah penduduk dari BPS Kota Magelang (hasil menyesuaikan sensus penduduk tahun 2010) dengan jumlah penduduk 118.805 jiwa di tahun 2011, meningkat relatif kecil di tahun 2012 menjadi 119.329 jiwa, sehingga laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2012 sebesar 0,44. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2013 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0.35% dengan jumlah penduduk pada tahun 2013 sebesar 119.742 jiwa. Tabel 1.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk di Kota Magelang Tahun 2008-2013 (dalam jiwa dan persen) Tahun Jenis Kelamin 2008
2009
2010
2011
2012
2013
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Laki-Laki
60.988
61.349
61.776
58.612
58.924
59.142
Perempuan
63.639
64.255
64.667
60.193
60.405
60.600
Jumlah Total
124.627
125.604
126.443
118.805*
119.329
119.742
0.67
-6.04
0.44
0.35
(1)
Laju Pertumbuhan(%)
2,99
0,78
Sumber: Kantor Litbang Statistik, Daerah Dalam Angka Kota Magelang-sumber BPS, 2008-2013 (data jumlah penduduk tahun 2011 menyesuaikan hasil sensus Penduduk 2010)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2013
BAB I -8
Tabel 1.6 Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk di Kota Magelang Tahun 2009-2013 (dalam jiwa dan persen) Jenis Kelamin (1) Laki-Laki Perempuan Jumlah Total Laju Pertumbuhan(%)
2009 (2)
2010 (3)
Tahun 2011 (4)
2012 (5)
2013 (6)
64.467 66.221 130.688
63.185 65.012 128.197
63.898 65.658 129.556
64.569 66.386 130.955
64.179 66.208 130.387
0.44
-1.91
1.06
1.08
-0.43
Sumber: Kantor Litbang Statistik, Daerah Dalam Angka Kota Magelang-sumber Dispendukcapil, 2009-2013
Tabel 1.7 di bawah ini menunjukkan jumlah rumah tangga di Kota Magelang berdasarkan hasil survey dari BPS serta jumlah rata-rata anggota Rumah Tangga di Kota Magelang tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 Tabel 1.7 Banyaknya Rumah Tangga dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga di Kota Magelang (Tahun 2009-2013) Tahun (1)
Jumlah Penduduk (2)
Rumah Tangga (3)
Rata-rata Anggota RT (4)
2013 2012 2011 2010 2009
130.387 130.955 129.556 128.197 130.688
41.108 40.623 39.457 38.490 35.608
3 3 3 3 4
Sumber: Bappeda Kota Magelang, Profil Daerah Kota Magelang 2013-sumber Dispendukcapil, 2009-2013
Tingkat kesejahteraan masyarakat dan kegiatan perekonomian di suatu daerah sangat tergantung pada sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. Salah satu sumber daya daerah yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat adalah penduduk. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan kemampuan daya beli. Peningkatan pendapatan penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang lengkap dan tingkat kesejateraan penduduk. Mata pencaharian penduduk Kota Magelang cukup beragam, tapi pada umumnya bergerak di bidang perdagangan dan usaha. Mata pencaharian tertinggi adalah sebagai buruh industri yaitu sebanyak 23.599 jiwa (20.90%), Pengusaha 12.762 jiwa (11.23%), Buruh bangunan berada di urutan ketiga dengan jumlah 9.058 orang (8.02%). Sementara untuk mata pencaharian PNS/TNI/Polri menempati urutan selanjutnya dengan jumlah 5.925 orang atau sebesar 5.25%. Sedangkan mata pencaharian paling kecil adalah sebagai petani yaitu sebanyak 215 (0,19%) dan buruh tani 60 (0,05%). Data penduduk Kota Magelang menurut mata pencarian pada tahun 2009-2012 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2013
BAB I -9
Tabel 1.8 Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kota Magelang Tahun 2009-2012 Mata Pencaharian 1. Pertanian 2. Buruh Tani
2009
2010
224
212
33
51
2011
2012 Jumlah
%
206
215
0.19
+/9
54
60
0.05
(6)
3. Pengusaha
16.081
13.089
12.762
12.680
11.23
(82)
4. Buruh Industri 5. Buruh Bangunan
22.158 8.269
22.259 8.818
23.074 8.932
23.599 9.058
20.90 8.02
2.825 126
6. Pedagang
2.704
2.950
3.022
3.040
2.69
18
7. Angkutan
37
194
220
227
0.20
7
6.246
5.843
5.909
5.925
5.25
26
8. PNS/TNI/Polri
1.488
1.484
1.442
1.436
1.27
(6)
10.
9. Guru/Dosen Pensiunan
3.496
3.837
3.813
3.772
3.34
(41)
11.
Lain - lain
53.746
51.266
53.961
52.890
46.85
(1.070)
92.324
110.003
113.395
112.902
100
JUMLAH
Sumber : Kantor Litbang dan Statistik - Kota Magelang,Kota Magelang Dalam Angka Tahun 2010-2012
Seperti halnya fenomena yang banyak terjadi di daerah perkotaan, jumlah penduduk bermata pencaharian sebagai petani semakin menurun jumlahnya apabila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini dihadapkan pada lahan pertanian yang tersedia semakin berkurang disebabkan alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman, pertokoan dan industri. 6. Sumber Daya Aparatur Pemerintah Dalam melaksanakan pemerintahan di daerah, selain diperlukan organisasi perangkat daerah yang secara efektif dan efisien dapat mewadahi urusan yang dilimpahkan oleh Pemerintah, sumber daya manusia juga merupakan salah satu faktor yang menentukan jalannya pemerintahan yang baik. Guna mewujudkan kondisi tersebut, tahun 2013 Kota Magelang didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 4.200 personel yang kesemuanya sudah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jumlah personel tersebut selama tiga tahun mengalami penurunan sebagaiamana tersaji dalam Tabel 1.9. Tabel 1.9 Jumlah PNS dan CPNS Kota Magelang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2013 Tingkat Pendidikan
2009
2010
2011
2012
2013
S-3 S-2 S-1 D-4 D-3 D-2 D-1 SLTA SLTP SD
1 150 1.980 25 538 457 57 970 227 188
1 165 2.112 31 533 406 44 957 219 187
0 214 2119 34 530 343 43 879 198 170
0 256 2074 37 513 295 35 825 192 162
0 264 2051 38 483 242 32 759 185 146
4389
4200
Jumlah 4.593 4.655 4.530 Sumber : BKD Kota Magelang per Desember 2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2013
BAB I -10
Tabel 1.10 Jumlah PNS dan CPNS Kota Magelang Tahun 2013 Berdasarkan Golongan Ruang Golongan Ruang PNS CPNS Jumlah Gol. IV d
1
-
1
Gol. IV c
29
-
29
Gol. IV b
81
-
81
Gol. IV a
1152
-
1152
Gol. III d
487
-
487
Gol. III c Gol. III b
505 565
3
505 568
Gol. III a
319
-
319
Gol. II d
159
-
159
Gol. II c
264
-
264
Gol. II b
304
-
304
Gol. II a
116
-
116
Gol. I d Gol. I c
89 23
-
89 23
Gol. I b
84
-
84
Gol. I a
19
-
19
4.257
3
4.200
Jumlah
Sumber : BKD Kota Magelang per Desember 2013 Tabel 1.11 Jumlah Tenaga Kontrak Kota Magelang Tahun 2012-2013 Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tingkat Pendidikan
2011
2012
2013
S-1
6
6
6
D-3
3
3
3
D-1
1
1
1
21
18
14
SLTA SLTP
10
9
7
SD
54
42
22
11
8
18
106
87
71
Tidak Tamat SD Jumlah
Sumber : BKD Kota Magelang per Desember 2012
7. Perekonomian Kondisi perekonomian regional Kota Magelang pun cukup dipengaruhi oleh kondisi perekonomian kawasan yang lebih luas. Walaupun dalam APBD Perubahan 2012 tidak disebutkan secara lugas berapa perkiraan pertumbuhan ekonomi maupun inflasi, namun secara riil perkembangan harga di lapangan cukup signifikan. Melihat kondisi tahun-tahun sebelumnya serta perjalanan perekonomian 2012 yang pertumbuhannya mencapai 6,48%, serta melihat kondisi perekonomian dari bulan ke bulan, pada 2013 diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kota Magelang akan akan lebih baik.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2013
BAB I -11
Kondisi Kota Magelang selama periode RPJM 2011-2015 adalah sebagai berikut: Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang Periode RPJM 2011-2015 7
6.48 6.12
6
5.48 5.17
5.11
5.05
5
4 2007
2008
2009
2010
Pertumbuhan Riil non migas
2011
2012
2013
Trend Pertumbuhan Riil non migas
Sumber : Analisis PDRB Kota Magelang, beberapa tahun, diolah
Melihat trend tersebut, kondisi perekonomian Kota Magelang Tahun 2013 dimungkinkan setara dengan kondisi akhir tahun 2012. Tahun berikutnya, secara optimis inflasi di Kota Magelang pun akan terkendali seiring kebijakan kemudahan distribusi mellaui berbagai kebijakan kemudahan barang masuk, perbaikan aksesibilitas dan sarana prasarana perekonomian yang lain yang telah terintis di 2013. Kondisi makro ekonomi dan sosial nasional maupun daerah dapat dilihat pada Tabel 1.12. Tabel 1.12 Kondisi Ekonomi Makro dan Sosial APBN dan APBD Tahun 2008-2013 APBN-P /APBD
Realisasi Uraian
2008
2009
2010
2011
2012**)
P-2013 ***)
NASIONAL Pertumbuhan Ekonomi
6,0
4,6
6,2
6,5
6,81*)
6,40
Pengangguran
8,39
7,87
7,1
6,5
6,4-6,6
6,6-6,8
IPM
71.17
71.76
72.70
71,88
72,01 **)
72,18
***)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2013
BAB I -12
APBN-P /APBD
Realisasi Uraian
2008
2009
2010
2011
2012**)
P-2013 ***)
PROVINSI JAWA TENGAH Pertumbuhan Ekonomi
5.46
5.29
5.84
6.01
6,73 *)
6,7-6,8
Pengangguran
7.35
7.33
6.21
5.93
5,77 ***)
5,67
% Penduduk miskin
18.99
11.96
11.27
11,00 **)
14,98 (TW III)
13,68
P1
4.25
2.89
2.62
2,70 **)
2,68 **)
2,66 **)
P2
1.24
0.87
0.68
0,70 **)
0,69 **)
0,68 **)
181,877
191,985
201,138
217,9585
234,779
251,603
Kemiskinan:
garis kemiskinan
**) IPM
71.60
72.10
72.49
**)
Pm
Pm
pm
6.12
5.48
6,48
6,50
13.28
8.28
8,1
7,8
Kota Magelang Pertumbuhan Ekonomi
5.05
Pengangguran
12.28
5.11
Kemiskinan: % Penduduk miskin
11.16
10.11
10.51
10.45
10,4
10,1
P1
1.68
1.88
1.61
1.5
1,4
1,3
P2
0.44
0.51
0.39
0.35
0,3
0,28
228,385
237,967
258,921
264.099
272,022
273,651
76.09
76.37
76.6
76.83
7,7
7,79
garis kemiskinan IPM
Sumber: Data dan informasi kemiskinan ... *) angka revisi (riil)
**) angka sementara ***)angka proyeksi
Indeks Pembangunan Manusia sebagai salah satu alat ukur keberhasilan pembangunan manusia, secara nasional menunjukkan trend positif. Demikian juga untuk Kota Magelang, pasca 2010 pun diharapkan selalu meningkat. Namun demikian dari tabel di atas dapat dijelaskan, baik pada skala regional Jawa Tengah maupun Kota Magelang, sesuai publikasi BPS Pusat, bahwa meningkatnya angka IPM sejalan dengan turunnya prosentase penduduk miskin pada tiap tahunnya, namun tidak sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian secara makro dapat dikatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dalam arti luas, walaupun pada skala regional maupun nasional tampak jelas ada hubungan signifikan antara meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dengan menurunnya jumlah pengangguran. Untuk itu, dibutuhkan inovasi-inovasi agar kesenjangan ekonomi dapat tereliminasi. Harapan tercapainya target-target pembangunan tersebut hanya dapat terealisir apabila stabilitas ekonomi tetap terjaga, asumsi-asumsi makro ekonomi nasional cenderung tetap seperti harga minyak bumi, suku bunga bank, harga emas
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2013
BAB I -13
dunia serta terjaminnya kestabilan politik dan keamanan.
8. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB merupakan alat ukur untuk menunjukkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian Kota Magelang dari waktu ke waktu, yang didalamnya terdapat dua istilah pokok yaitu PDRB Harga Konstan dan PDRB Harga Berlaku. PDRB berdasarkan harga konstan berguna untuk mengetahui laju pertumbuhan suatu daerah sedang PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan kemampuan sumber-sumber ekonomi dalam suatu wilayah. Selain itu PDRB juga dapat ditinjau berdasarkan bagaimana memperoleh angka PDRB, ada dua istilah yaitu PDRB menurut Penggunaan atau Lapangan Usaha atau Sektoral dan PDRB Menurut Pendapatan. Namun yang sering digunakan untuk melihat kondisi perekonomian suatu daerah adalah PDRB menurut Lapangan Usaha yang terdiri dari 9 (sembilan) sektor yang dikelompokan lagi menjadi tiga kelompok sektor yaitu primer, sekunder dan tersier. a)
PDRB Harga Berlaku Struktur perekonomian di Kota Magelang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir cenderung tetap dengan sektor penggerak utama perekonomian berasal dari sektor jasa-jasa. Dominasi oleh sektor tersier, diikuti sektor sekunder dan yang paling tidak mendukung adlaah sektor primer. Ditinjau dari masing-masing sektor pada agun 2012 kontribusi sektor jasa-jasa adalah 40,53% terhadap struktur PDRB total, utamanya jasa layanan pemerintahan. Dan berturut turut setelah sektor jasa adalah adalah sektor Pengangkutan & Komunikasi (17,78%), sektor Konstruksi yang terkategori dalam kelompok sektor sekunder (14,63%) dan sektor Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan (10,15%) dan pada tahun 2013 diprediksikan posisinya tidak berubah. Struktur PDRB Harga Berlaku Kota Magelang serta laju pertumbuhannya dapat dilihat pada Tabel 1.13 dan Tabel 1.14. Tabel 1.13 PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kota Magelang Tahun 2008 – 2013 (dalam juta rupiah) Lapangan Usaha PRIMER
Rata-2 PDRB HB 2008-2010
2011
2012
2013*
3.28%
2.53%
3.02%
2.72%
61,742.99
58,716.25
78,908.04
76,608.58
-
-
-
-
22.66%
21.54%
21.19%
20.79%
Industri Pengolahan
60,856.81
74,276.46
78,638.64
84,322.32
Listrik, Gas & Air Bersih
73,708.75
84,899.14
92,952.32
97,190.70
291,950.57
341,274.29
382,301.86
403,804.75
Pertanian Pertambangan dan Penggalian SEKUNDER
Konstruksi & Bangunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2013
BAB I -14
Rata-2 PDRB HB
Lapangan Usaha
2011
2008-2010
TERSIER
2012
2013*
74.06%
75.93%
75.79%
76.49%
Perdagangan, Hotel & Restoran
132,823.55
170,142.62
191,588.21
207,026.91
Pengangkutan & Komunikasi
357,884.53
428,926.45
464,809.21
500,727.65
Keuangan, Persewaan &
195,007.38
239,373.39
265,290.94
285,252.87
708,384.88
925,869.57
1,059,404.63
1,161,068.11
1,882,359.46
2,323,478.16
2,613,893.85
2,816,001.89
Jasa Perusahaan Jasa-jasa TOTAL PDRB HB
Sumber: Analisis PDRB Kota Magelang Tahun 2013, diolah *: Angka prediksi
Ditinjau dari sisi Laju pertumbuhannya, kondisi 2012 terdapat satu sektor yang memiliki laju pertumbuhan sangat tinggi yaitu sektor pertanian, empat sektor dengan laju pertumbuhan tinggi dan 2 sektor laju pertumbuhan sedang serta 1 sektor tumbuh lebih lambat dari laju pertumbuhan ekonomi 2012. Secara lengkap series Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tercermin pada Tabel 1.14. Tabel 1.14 Laju Pertumbuhan PDRB ADHB Kota Magelang Tahun 2008–2012 (2008 – 2013*) Laju Pertumbuhan PDRB ADHB (%)
Lapangan Usaha 2008
2009
2010
2011
2012
2013*
Pertanian
7.99
7.85
7.00
- 11.20
34.39
-2.91
Pertambangan dan Penggalian
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Industri Pengolahan
10.99
7.32
7.05
14.10
5.87
7.23
Listrik, Gas & Air Bersih
13.02
9.10
2.72
10.03
9.49
4.56
Konstruksi & Bangunan
15.23
11.14
6.82
8.26
12.02
5.62
Perdagangan, Hotel & Restoran
12.69
10.21
12.37
15.18
12.60
8.06
8.76
10.24
11.12
8.51
8.37
7.73
Keuangan, Jasa Perusahaan dan Persewaan
12.32
11.80
9.61
11.63
10.83
7.52
Jasa-jasa Lainnya
14.03
11.96
19.94
12.34
14.42
9.60
Pengangkutan & Komunikasi
Sumber: Analisis PDRB Kota Magelang Tahun 2013, diolah *: Angka prediksi
Laju pertumbuhan PDRB menurut harga berlaku selama lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi, demikian juga dengan sektor-sektornya kecuali pertanian, walaupun dengan trend yang berbeda. Namun demikian mengingat dalam kurun lima tahun terakhir terdapat tahun dimana ada perubahan tahun dasar, maka kecenderungan perubahan yang merata pada semua sektor maupun total yang cenderung menurun tajam pada tahun 2011 tidak dapat diikutsertakan dalam
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2013
BAB I -15
mengambil sintesia kondisi perekonomian baik Kota Magelang, regional maupun nasional. Walaupun kondisi laju pertumbuhan berfluktuasi, namun dalam kurun lima tahun terakhir tidak ada kecenderungan pergeseran peran, sektor tersier tetap menjadi primadona sebagai penyumbang PDRB tertinggi, diikuti sektor sekunder dan sektor primer yang cenderung semakin rendah. b) PDRB Harga Konstan Secara konstan selama kurun waktu (2008-2012) PDRB tumbuh antara 5,05 hingga 6,48 % terkoreksi pada tahun 2011 dengan terevaluasinya tahun dasar yang sebelumnya menggunakan tahun dasar 2000 menjad tahun dasar 2010. Mengawali penggunaan tahun dasar 2010, Laju pertumbuhan PDRB Kota magelang tumbuh 5,48% artinya secara kuantitas ada peningkatan produksi dengan sebaran yang berbedabeda untuk masing-masing lapangan usaha. Tabel 1.15 PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kota Magelang Tahun 2005 – 2012 dan prediksi 2013(dalam juta rupiah) Lapangan Usaha
Rata-2 PDRB HK
2011
2012
2013*
2005-2010 PRIMER
2.92%
2.21%
2.64%
2.33%
29,908.51
25,854.43
32,832.67
30,352.87
-
-
-
-
21.13%
20.48%
20.15%
19.92%
Industri Pengolahan
35,060.66
39,622.57
40,610.88
42,338.50
Listrik, Gas & Air Bersih
26,912.39
29,785.72
31,713.88
32,432.36
154,288.34
170,070.40
178,586.47
184,325.14
75.94%
77.31%
77.21%
77.74%
78,110.76
91,788.51
97,424.58
102,912.84
Pengangkutan & Komunikasi
199,458.19
231,663.45
237,399.95
251,756.37
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
113,782.67
132,690.20
142,171.62
148,954.16
385,775.30
447,867.46
484,418.05
507,447.26
1,023,296.82
1,169,342.74
1,245,158.10
1,300,519.49
Pertanian Pertambangan dan Penggalian SEKUNDER
Konstruksi & Bangunan TERSIER Perdagangan, Hotel & Restoran
Jasa-jasa TOTAL PDRB HB
Sumber : Analisis PDRB Kota Magelang (Tahun 2008-2013*) diolah *) angka prediksi
Kuatnya sektor tersier dalam struktur perekonomian Kota Magelang merupakan indikasi bahwa sektor ini merupakan sektor yang sangat layak dikembangkan menjadi strategi pembangunan Kota Magelag. Mengkompare antara kebijakan riil pemerintah Kota Magelang dengan struktur perekonomian tersebut, kebijakan pengembangan kota manjadi kota jasa kiranya sejalan dengan potensi yang ada. Kondisi perekonomian 2013, diperkirakan tetap tumbuh walaupun tidak tajam, angka prediksi 4,47% relatif aman sebagai fondasi perekonomian Kota Magelang, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2013
BAB I -16
dimana angka tersebut berada di bawah prediksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 yang diperkirakan berkisar antara 6,0 - 6,3%. Tabel 1.16 Laju Pertumbuhan PDRK ADHK Kota Magelang Tahun 2008 – 2013* Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)
Lapangan Usaha
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
2.49
2.37
0.12
-15,14
26.99
-7.55
-
-
-
-
-
-
Industri Pengolahan
4.75
3.14
4.11
6,82
2.49
4.25
Listrik, Gas & Air Bersih
4.00
4.39
0.36
7,05
6.47
2.27
Konstruksi & Bangunan
3.86
3.90
3.83
4,24
5.01
3.21
Perdagangan, Hotel & Restoran
5.61
6.11
7.56
6,80
6.14
5.63
Pengangkutan & Komunikasi
5.85
5.60
7.02
6,13
2.48
6.05
Keuangan, Jasa Perusahaan dan Persewaan
5.68
5.49
6.04
7.37
7.15
4.77
Jasa-jasa Lainnya
5.13
5.49
7.36
6.06
8.16
4.75
5,05
5,11
6,12
5,48
6,48
4,47
Pertanian Pertambangan dan Penggalian
PDRB
Sumber: Analisis PDRB Kota Magelang Tahun 2013 *: Angka prediksi
Secara komparatif kondisi PDRB dan laju pertumbuhannya antara tahun 2008-2012 dan prediksi 2013 bisa dilihat pula pada Gambar 1.3 sebagai berikut : Gambar 1.3 Grafik PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Magelang Tahun 2008-2012 dan prediksi 2013 30
14 13.01
12.53 25
10.94
12.50
12
10.37
10
x 100.000
20
7.73 8
15 6.12 5.11
5.05
10
6.48
6
5.48 4.45
4
5
2
0
0 2008
2009
2010
2011
2012
2013*
PDRB (ADHB)
PDRB (ADHK)
Pertumbuhan PDRB (ADHB)
Pertumbuhan PDRB (ADHK)
Sumber: *: Angka prediksi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2013
BAB I -17
c)
Kontribusi Sektor Perekonomian terhadap PDRB Kontribusi sektor perekonomian PDRB Kota Magelang untuk masing-masing harga (Harga Berlaku dan Harga Konstan) terlihat pada Tabel II.18 dan II.19. Tabel 1.17 Kontribusi Per Sektor PDRB ADHB Kota Magelang Tahun 2008-2012 dan Prediksi 2013 LAPANGAN USAHA PRIMER
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
3.41%
3.32%
3.14%
2.53%
3.02%
2.72%
Pertanian
3.41%
3.32%
3.14%
2.53%
3.02%
2.72%
Pertambangan dan Penggalian
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
23.29%
23.14%
21.73%
21.54%
21.19%
20.79%
Industri Pengolahan
3.37%
3.26%
3.09%
3.20%
3.01%
2.99%
Listrik, Gas & Air Bersih
4.10%
4.03%
3.67%
3.65%
3.56%
3.45%
15.81%
15.84%
14.97%
14.69%
14.63%
14.34%
73.30%
73.54%
75.13%
75.93%
75.79%
76.49%
7.10%
7.06%
7.02%
7.32%
7.33%
7.35%
Pengangkutan & Komunikasi
19.22%
19.10%
18.78%
18.46%
17.78%
17.78%
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
10.42%
10.50%
10.19%
10.30%
10.15%
10.13%
Jasa-jasa
36.56%
36.89%
39.15%
39.85%
40.53%
41.23%
1,679,040.96
1,862,811.30
2,105,226.13
2,323,478.20
2,613,893.84
2,816,001.88
2012
2013*
SEKUNDER
Konstruksi & Bangunan TERSIER Perdagangan, Hotel & Restoran
TOTAL PDRB (Juta Rp)
Sumber: Analisis PDRB Kota Magelang Tahun 2013, diolah *: Angka prediksi
Tabel 1.18 Kontribusi Per Sektor PDRB ADHK Kota Magelang Tahun 2008-2012 dan Prediksi 2013 LAPANGAN USAHA PRIMER Pertanian Pertambangan dan Penggalian SEKUNDER
2008
2009
2010
2011
2.99%
2.91%
2.75%
2.21%
2.64%
2.33%
2.99%
2.91%
2.75%
2.21%
2.64%
2.33%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
21.37%
21.11%
20.57%
20.48%
20.15%
19.92%
Industri Pengolahan
3.48%
3.41%
3.35%
3.39%
3.26%
3.26%
Listrik, Gas & Air Bersih
2.67%
2.65%
2.51%
2.55%
2.55%
2.49%
Konstruksi & Bangunan TERSIER Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan Jasa-jasa
TOTAL PDRB (Juta Rp)
15.22%
15.04%
14.72%
14.54%
14.34%
14.17%
75.64%
75.98%
76.68%
77.31%
77.21%
77.74%
7.58%
7.65%
7.75%
7.85%
7.82%
7.91%
19.43%
19.52%
19.69%
19.81%
19.07%
19.36%
11.12%
11.16%
11.15%
11.35%
11.42%
11.45%
37.52%
37.65%
38.09%
38.30%
38.90%
39.02%
993,835.19
1,044,650.23
1,108,603.69
1,169,342.75
1,245,158.10
1,300,519.47
Sumber: Analisis PDRB Kota Magelang Tahun 2013, diolah *: Angka prediksi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2013
BAB I -18
d) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita PDRB per kapita merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering dipergunakan dalam mengukur atau menilai tingkat kemakmuran/ kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah secara makro. Nilai ini diperoleh dengan membagi jumlah total PDRB dalam satu waktu tertentu dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Kondisi PDRB per kapita Kota Magelang selama tahun 2007-2010 cenderung selalu meningkat, walaupun pada tahun 2008 terjadi penurunan yang cukup signifikan, namun kembali bisa beranjak naik di tahun-tahun berikutnya, bahkan pada 2011 walaupun terdapat koreksi jumlah penduduk tengah tahun atas koreksi Sensus penduduk 2010, PDRB perkapita Kota Magelang meningkat tajam sebagaimana terlihat pada Tabel 1.19. Tabel 1.19 Perkembangan PDRB Perkapita Kota Magelang Tahun 2008–2012 dan prediksi 2013 PENDUDUK TENGAH TAHUN
PDRB / KAPITA
Growth PDRB / Kapita
PDRB / KAPITA
Growth PDRB / Kapita
adhb (Rp)
adhb (%)
adhk (Rp)
adhk (%)
2008
118.452
14.174.863,74
11.22
8.390.193,41
4.89
2009
118.336
15.741.712,58
9.95
8.827.831,18
4.96
2010
118.218
17.807.999,88
11.60
9.377.621,77
5.86
2011
118.606
19.589.887,53
9.10
9.859.052,24
4.88
2012
118.959
21.973.065,01
10.85
10.467.119,51
5.81
2013*
119.742
23,517,244.44
6.57
10,861,013.43
3.63
TAHUN
Sumber: Analisis PDRB Kota Magelang Tahun 2013, diolah Jumlah Penduduk menyesuaikan hasil SP2010 *: Angka prediksi
e)
Perkembangan Harga (Inflasi) Inflasi dalam ilmu ekonomi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, juga termasuk akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan (kelebihan likuiditas/ uang/ alat tukar) dan yang kedua adalah desakan(tekanan) produksi dan/ atau distribusi (kurangnya produksi (product or service) dan/atau juga termasuk kurangnya distribusi). Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10%—30% setahun; inflasi berat antara 30%—100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun. Dampak positif dan dampak negatif Inflasi tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2013
BAB I -19
dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Inflasi di Kota Magelang selama lima tahun terakhir baik laju inflasi produsen dan laju inflasi konsumen menunjukkan kecenderungan pada level ringan atau di bawah 10%, sebagaimana terlihat pada Tabel 1.20 Tabel 1.20 Perbandingan Laju Inflasi Produsen dan Inflasi Konsumen Kota Magelang Tahun 2008-2013 (dalam persen) Inflasi Tahun
Laju Inflasi Produsen
Laju Inflasi Konsumen
2008
7.53
9.53
2009
5.55
3.48
2010
6.87
6.80
2011
4.63
4.15
2012
5.65
6.05
2013*
3.15
7.79
Sumber: Kantor Litbang dan Statistik Kota Magelang, 2013 *) angka sementara
Pergerakan inflasi harga konsumen dan produsen sebagaimana gambar berikut:
10.00% 9.00%
Gambar 1.4 Laju Inflasi Harga Konsumen dan Produsen Kota Magelang Tahun 2008-2013 (Persen) 9.53% 7.79%
8.00% 7.00%
7.13%
6.00% 5.00% 4.00% 3.00%
6.80% 6.49% 5.55%
y = 0.058e 0.004x 6.05% 5.65%
3.48%
4.63% 4.15% y = 0.081e -0.12x 3.15%
2.00% 2008
2009
2010
2011
2012
Produsen
Konsumen
Expon. (Produsen)
Expon. (Konsumen)
2013*
Sumber: Analisis PDRB Kota Magelang, 2013, diolah *) angka sementara
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2013
BAB I -20
Tabel 1.21 Perbandingan Inflasi Nasional, Jawa Tengah, dan Kota Magelang Tahun 2012 Tahun
Inflasi Laju Inflasi Kota Magelang
Laju Inflasi Provinsi Jateng
Laju Inflasi Nasional
2008
9.53
9.55
11.06
2009
3.48
3.32
2.78
2010
6.80
6.88
6.96
2011
4.15
2.68
3.79
2012
6.05
4.24
4.30
2013*
7.79
7.99
8.38
Sumber : IHK dan Inflasi Jawa Tengah 2012 dan Analisis PDRB Kota Magelang 2013, diolah
f)
Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian dalam jangka waktu tertentu pada suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi dalam mengukur keberhasilan pembangunan karena indikator ini dapat memberikan implikasi pada kinerja perekonomian makro. Pertumbuhan ekonomi ini merefleksikan perkembangan kegiatan perekonomian di suatu wilayah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menunjukkan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian di wilayah tersebut baik. Kondisi pertumbuhan ekonomi di Kota Magelang selama lima tahun terakhir (2007 sampai dengan tahun 2011) dan prediksi 2012 secara adalah berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2013
BAB I -21
Gambar I.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2007-2011 dan Prediksi 2012 6.50 6.12
6.00
y = 5.036e0.018x 5.48
5.50 5.17
5.00
5.42
5.11
5.05
4.50 2007
2008
2009
2010
2011
2012
LPE Kota Magelang
LPE Jateng
LPE Nasional
Expon. (LPE Kota Magelang)
Expon. (LPE Jateng)
Expon. (LPE Nasional)
Sumber : Analisis PDRB 2012, diolah
Dari grafik di atas terlihat bahwa pada tahun 2007-2008, laju pertumbuhan ekonomi Kota Magelang berada di bawah laju pertumbuhan Jawa Tengah maupun nasional, namun pada 2009 pada saat laju pertumbuhan nasional berada pada titik terendah selama enam tahun terakhir, Laju pertumbuhan ekonomi Kota Magelang berada diantara laju pertumbuhan nasional dan regional, selanjutnya pada 2010 ketika Pertumbuhan ekonomi nasional meroket tajam, kondisi Kota Magelang pun demikian juga sehingga berada berada di atas regional, namun di bawah nasional, namun pada 2011 saat slop pertumbuhan nasional dan regional positif, justru pada wilayah Kota Magelang slope nya negatif, hal itu berlanjut pada prediksi 2012. Gencarnya pembangunan segala bidang di 2012, harapannya pada multiplier effect akan terlihat di 2013 dan seterusnya. Namun demikian pertumbuhan ekonomi tidaklah cukup untuk mengukur keberhasilan pembangunan pada suatu wilayah. 9. Sosial dan Budaya a)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan salah satu alat ukur keberhasilan pembangunan atau kinerja suatu wilayah (Negara, Provinsi, Kabupaten/Kota) dalam bidang pembangunan manusia yang dipergunakan untuk mengukur perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat.Indeks ini mengukur keberhasilan yang mendasarkan pada indikatorindikator Angka Harapan Hidup (umur panjang dan derajat kesehatan), Angka Melek Huruf Orang Dewasa dan Rata-rata Lama Sekolah (mengukur pengetahuan dan ketrampilan), dan Daya Beli Masyarakat (meliputi kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi dalam arti yang lebih luas).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2013
BAB I -22
Tabel 1.22 Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya di Kota Magelang Tahun 2007-2012 Uraian
2008
2009
2010
2011
2012
Indeks Pembangunan Manusia [%]
76,09
76,37
76.60
76.83
77.26
Angka Harapan Hidup (e0) [Tahun]
70,11
70,17
70.22
70.28
70.34
Angka Melek Huruf [%]
97,17
97,25
97.25
97.29
97.52
Rata-rata rata lama sekolah [Tahun]
10,00
10,10
10.21
10.22
10.36
645,91
648,06
649.52
651.91
655.08
Pengeluaran Perkapita Riil Disesuaikan [Rp. 000]
Sumber : Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Magelang 2013
b) Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Untuk mengukur pencapaian pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah, digunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau Gender-related Gender Development Index (GDI) mengukur kualitas hidup perempuan yang diukur dengan mempergunakan komponen pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) atau Gender Empowerment Measurement GEM menitikberatkan pada partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Kondisi IPG dan IDJ Kota Magelang bila disandingkan dengan kondisi Provinsi Jawa Tengah akan tampak sebagaimana gambar II.9 sebagai berikut : Gambar 1.6 Grafik IDG dan IPG Kota Magelang dan Jateng 2004-2010 80 75
80 74.4
74.4
72.8 70.3
70
70.3
75 71.7
75.74
76
72.67
73.68
73.35
68.6
65
75 70
65.29
60
65 60
55
55 2004
2005
2006
2007
2008
2009
IPG JATENG
IPG KOTA MGL
IDG JATENG2
IDG KOTA MGL3
2010
Sumber : www.kemenepp.go.id
c)
Kemiskinan Kemiskinan merupakan salah satu fokus utama dalam MDGs, sehingga merupakan kewajiban untuk semua negara agar lebih berkonsentrasi pada upayaupaya
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2013 20
BAB I -23
upaya penurunan kemiskinan. Tabel 1.23 menunjukkan tren adanya penurunan kemiskinan di Kota Magelang. Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin adalah sebanyak 28.608 jiwa atau sekitar 21,68 % dari total penduduk pada tahun yang sama. Persentase penduduk berangsur menurun pada tahun berikutnya yaitu menjadi 20,21 %. Pada tahun 2012 persentase penduduk miskin mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 23.602 penduduk dari total 130.696 total penduduk di Kota Magelang. Hal ini mengindikasikan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan cukup mampu mereduksi jumlah penduduk miskin di Kota Magelang. Tabel 1.23 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase (%)terhadap Total Penduduk Kota Magelang Tahun 2010-2012 Tahun Jml Penduduk Penduduk Miskin KK Jiwa KK % Jiwa % 2010
38,490
131.951
8,737
22,70
28.608
21,68
2011
39,457
129.292
8,044
20,28
26,137
20,21
2012
40.499
130.696
5,746
14,48
23,602
18,05
2013 Sumber: Update Data Kemiskinan, BPMPKB Kota Magelang 2012
d) Tingkat Kesempatan Kerja
Tahun
Angkatan Kerja
Tabel 1.24 Kondisi Penduduk Usia Kerja di Kota Magelang Tahun 2008-2012 (ribu jiwa / orang) Bukan Angkatan Penduduk TPAK Rasio Kesempatan Kerja Usia Kerja Kerja
Pengangguran Terbuka (TPT)
Bekerja
Mencari
2008
54.55
7.64
41.21
103.4
60.15
52.76
12.61
2009
56.11
9.86
39.59
105.56
62.50
53.15
14.95
2010
53.72
8.23
28.54
90.49
68.46
59.37
13.28
2011
58.92
5.32
26.75
90.99
70.60
64.75
8.28
2012
57.67
5.50
27.78
90.95
69.46
8.71
Sumber: BPS Kota Magelang, Susenas 2005 dan 2006, dan Sakernas
e)
Budaya Pada aspek seni budaya, dari data yang ada teridentifikasi bahwa jumlah organisasi kesenian di Kota Magelang adalah sebanyak 128 kelompok seni budaya. Ini meliputi kelompok-kelompok drum band, kubro siswo, kuntulan, ketoparak, jathilan, wayang orang, dagelan/lawak, karawitan, orkes keroncong, samproh/kasidah, orkes melayu, group ban, grup tari, seni lukis/seni rupa, tari jawa tradisional, wayang kulit, dalang, dekorasi, seni pahat, dan campur sari. Untuk seniman/seniwati terdapat sejumlah 172 orang yang meliputi: paduan suara, musik tiup/piano, dangdut/kasidah, dan waranggono/pesinden. Adapun untuk cagar budaya terdapat sejumlah 82 buah yang antara lain terdiri dari bangunan-bangunan kuno, arsitektur kuno, petilasan, tempat-tempat ziarah, dan sebagainya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2013
BAB I -24
f)
Olahraga Minimnya fasilitas yang dimiliki Kota Magelang menjadi faktor penghambat pembinaan keolahragaan. Pada bidang olahraga, GOR yang sudah direncanakan ternyata hingga akhir 2013 belum selesai secara tuntas. Akibatnya, selain cabang sepakbola, proses latihan dari 30 cabang yang telah memiliki organisasi di Kota Magelang hanya dapat dilaksanakan di tempat-tempat yang disewa (15 cabang), sementara 15 cabang lainnya memanfaatkan fasilitas umum yang ada atau meminjam institusi lain (alon-alon, balai pertemuan, halaman sekolah, Akmil, halaman klenteng, lapangan polres, dan sebagainya). Dengan kondisi ini, pembinaan atlet tidak dapat terarah dengan baik. Beberapa klub olah raga yang hidup dan berkembang di Kota Magelang dapat diidentifikasi sebagai berikut: Tabel 1.25 Cabang Olahraga dan Jumlah Klub di Kota Magelang No.
Cabang Olahraga
Jml Klub
No.
Cabang Olahraga
Jml Klub
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
01.
Sepak Bola
3
16.
Persetasi
2
02.
Bulu Tangkis
3
17.
Tenis Lapangan
5
03.
Panahan
2
18.
Gulat
0
04.
Panjat Tebing
2
19.
Golf
2
05.
Basket
3
20.
Judo
2
06.
Angkat Besi Binaraga
2
21.
Catur
2
07.
Tarung Derajat
1
22.
Kempo
5
08.
Tenis Meja
4
23.
Karate
2
09.
Tinju
2
24.
Menembak
3
10.
Wushu
2
25.
Billyard
2
11.
Bridge
1
26.
Pencak Silat
4
12.
Dansa
4
27.
Balap Sepeda
2
13.
Tae Kwon Do
3
28.
Renang
2
14.
Atletik
2
29.
Bola Volly
5
15.
Arung Jeram
1
30.
Senam
12
Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Magelang
g)
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Untuk menutupi sisi kelemahan pada terbatasnya sumber daya alam yang dimilikinya, Pemerintah Kota Magelang berupaya mengembangkan keunggulan kompetitif sumber daya manusia masyarakat Kota Magelang, khususnya di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sebagai upaya menumbuhkan budaya kreatif dan inovatif masyarakat serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kreativitas dan inovasinya dalam menggali dan mengembangkan potensi di bidang Iptek yang bermanfaat bagi masyarakat, Pemerintah Kota Magelang mulai tahun 2006 melaksanakan kegiatan Penjaringan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2013
BAB I -25
(Krenova) tingkat Kota Magelang. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap berbagai temuan kreativitas dan inovasi masyarakat, melalui kegiatan Krenova tersebut disediakan penghargaan dari WaliKota Magelang maupun mampu menembus penghargaan di tingkat provinsi berupa Piagam dan Uang Pembinaan bagi yang memenuhi kriteria penilaian. Tabel 1.26 Jumlah Temuan Krenova Penghargaan Provinsi
Tahun
Jumlah
2004*
9
-
2005*
1
Tepung Jamur Tempe
2006
9
Alat Pengatur Pemberian Pakan Udang / Ikan
2007
13
Pemanfaatan dan Pengolahan Sampah Organik Menjadi Briket Arang dan Asap Cair
2008
17
Pembangkit Listrik Tenaga Angin Convertible untuk Masyarakat Grassroot di Daerah Terpencil dan Tertinggal di Magelang
2009
11
Penggunaan Kartu Karakter Pustaka, Meningkatkan Fungsi Perpustakaan SD Kemirirejo 3 Magelang
2010
18
Alat Pengering Kerupuk dengan Memanfaatkan Gas Buang Industri Kerupuk
2011
28
Alat Pencetak Paving Blok
2012
25
-
2013
30
Pemanfaatan pelepah pisang abaca sebagai bahan serat tenun dengan fungsionalisasi antibakteri: gagasan awal dalam roadmap pengembangan green and
zero waste product Sumber : Kantor Litbang dan Statistik Kota Magelang, 2013
Untuk menumbuhkembangkan penguasaan, pemanfaatan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka di Kota Magelang telah terbentuk Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jarlitbangrap Iptek) sebagai suatu wadah yang membentuk keterkaitan dan saling memperkuat unsur-unsur kelembagaan, sumberdaya serta jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jarlitbangrap Iptek dibentuk dengan maksud menciptakan sistem koordinasi peningkatan iptek antar lembaga pemerintah, pendidikan, masyarakat dan dunia usaha, serta memberikan masukan pada proses pengelolaan kebijakan publik dalam bidang iptek. Agenda kegiatan Jarlitbangrap Iptek pada tahun 2013 adalah: Mendeseminasikan hasil temuan Krenova; Membentuk Forum Komunikasi Alumni Karyasiswa PNS Kota Magelang; Membentuk Dewan Riset Daerah Kota Magelang; Membentuk Tim Penggerak Inovasi Daerah; dan Menyusun Tim Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Sebagai upaya Pemerintah memfasilitasi dan menggali kemampuan sumberdaya manusia di lembaga penelitian dan pengembangan baik pemerintah, swasta dan perguruan tinggi dan mendorong peran aktif mereka dalam rangka mendukung upaya penyelesaian masalah-masalah pembangunan dalam jangka pendek dan menengah, maka Pemerintah Kota Magelang mulai tahun 2010 melaksanakan kegiatan Riset Unggulan Daerah (RUD). Selain itu, RUD dilaksanakan dalam rangka membangun jaringan keterpaduan kerjasama antara peneliti dalam bidang yang sama dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2013
BAB I -26
menumbuhkan kapasitas inovasi sejalan kemajuan teknologi, dan memanfaatkan berbagai sumberdaya riset yang tersedia di daerah untuk kegiatan litbang daerah. Aplikasi RUD yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2013 bisa dilihat pada Tabel 1.27 berikut : Tabel 1.27 Daftar Hasil Riset Unggulan Daerah Judul
Tahun 1.
Pembangkit Listrik Terbarui Hybrid Convertible Tenaga Angin dan Matahari untuk Lampu Penerangan yang Tidak Terganggu Kondisi Listrik Byar Pet dari PLN;
2.
Peningkatan Pendapatan Petani Bercocok Tanam Tumpang Sari;
3.
Pengembangan Model Penghitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan Dasar di Kota Magelang.
2011
1.
Perakitan dan pembuatan kendaraan spider, bekerjasama antara BPPT-Putra Agung Setia dan Pemerintah Kota Magelang.
2012
1.
Optimalisasi / pemanfaatan LPG kemasan tabung 12 kg untuk bahan bakar kendaraan sebagai solusi penghematan energi sektor transportasi;
2.
Tabulampot pada Berbagai Ukuran Pot dan Dosis Pupuk NPK Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Strobery Guna Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Kota Magelang;
3.
Pembangkit Tenaga Mikrohidro Model Drum.
1.
Kajian Program Magelang Kota Sejuta Bunga sebagai Dasar Perancangan Model Pemberdayaan Masyarakat “Multi Directional Cycle”.
2.
Pemanfaatan Tong “Takashimura” untuk Pembuatan Kompos dalam Skala Rumah Tangga bagi Warga Tidar Baru RT 01/XI Magersari, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang.
3.
Menggali Potensi Aliran Sungai sebagai Sumber Energi Alternatif Terbarukan. Studi Kasus: Aliran Kali Manggis dan Kalibening Kota Magelang.
2010
2013
Sumber : Kantor Litbang dan Statistik, 2013
Agama Sikap saling toleransi dan menghargai satu sama lain menjadi kunci harmonisnya kehidupan antar umat beragama di Kota Magelang. Berkaca pada apa yang terjadi di beberapa daerah, dimana kerusuhan terjadi karena adanya friksi antar umat beragama maka perlu dikembangkan sikap saling terbuka dengan membangun sistem dialog lintas agama. Dialog yang terbuka dapat menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan yang pada akhirnya akan menimbulkan perpecahan. Pada tahun 2011, sebagian besar yaitu 84,86% penduduk Kota Magelang memeluk Agama Islam, kemudian Kristen Protestan 9,46%, Katolik sebesar 5,13%, Budha 0,36%, Hindu 0,11%, Kong-Hu-Chu sebesar 0,05%, dan lainnya sebesar 0,02%. Kerukunan antar umat beragama di Kota Magelang ditunjukkan dengan tersedianya tempat peribadatan yang diantaranya berdekatan lokasinya. Jumlah tempat peribadatan di tahun 2011 adalah 145 unit masjid, 191 unit musholla, 2 unit gereja Katolik, 28 unit gereja Kristen Protestan, dan 1 unit vihara. Adapun jumlah jemaah haji yang diberangkatkan pada tahun 2010 sebanyak 238 orang, meningkat 18,41% dari tahun 2009 yang berjumlah 201 orang. Pada tahun 2011, 209 orang diberangkatkan ke Tanah Suci, turun sebesar 12,18% dari tahun 2010. Jumlah ini kemudian menurun lagi di tahun 2012 dengan jumlah jemaah haji sebanyak 148 orang.
h)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2013
BAB I -27
10. Iklim Investasi Kota Magelang sebagai salah satu daerah yang memiliki sumberdaya daerah yang potensial kiranya perlu untuk terus melakukan inovasi-inovasi baru dari pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini. Mengingat bahwa seluruh pemerintah daerah di Indonesia saat ini berlomba – lomba untuk dapat memanfaatkan peluang pasar yang ada, memenangkan persaingan bisnis di kancah perekonomian nasional, bahkan berlomba membangun akses ke pasar global. Masuknya investor ke Kota Magelang dalam pelaksanaannya tentu harus didukung iklim yang kondusif dalam semua bidang kehidupan. Politik, Ekonomi, Sosial budaya, dan stabilitas keamanan merupakan komponen utama penilaian investor sebelum memutuskan untuk menanamkam modalnya. Investor akan tertarik untuk melakukan investasi jika telah mendapatkan gambaran jelas tentang investasi yang akan dilakukan. Investor tidak akan tertarik dengan apa yang kita tawarkan jika hanya mengetahui sebagian atau kulit luarnya saja. Investor akan tertarik setelah mengenal betul suatu daerah, mengetahui potensi usaha yang dapat dikembangkan, dan manfaat yang akan diperoleh dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Melihat pada rencana struktur ruang wilayah Kota Magelang khususnya terkait dengan rencana sistem dan fungsi perwilayah kota dalam konteks eksternal, maka potensi atau peluang investasi yang dapat dikembangkan di Kota Magelang juga diarahkan sesuai dengan arah pengembangan wilayah tersebut. Dalam hal ini konteks pengembangan investasi daerah sesuai dengan rencana perwilayahan tersebut merupakan arah dan dasar bagi pengembangan investasi Kota Magelang pada tahap selanjutnya. Tabel 1.28. Arah Pengembangan Wilayah dan Hubungannya dengan Arah Pengembangan Investasi di Kota Magelang Tahun 2010 – 2030 Prioritas Arah Pengembangan Investasi
No
Orientasi Fungsi Kota
1
Pusat Jasa-jasa pelayanan keuangan / bank yang melayani beberapa kabupaten
Jasa keuangan Perbankan Jasa pelayanan ekonomi lainnya
Besar
2
Pusat pengolahan/ pengumpul barang yang melayani beberapa kabupaten
Industri pengolahan Perdagangan
Menengah Besar
3
Simpul transportasi beberapa kabupaten
Menengah Besar
Infrastruktur transportasi Moda transportasi
4
Pusat jasa pemerintahan untuk beberapa kabupaten
Jasa pemerintahan
5
Pusat jasa-jasa yang lain untuk beberapa kabupaten
Jasa lainnya : sosial, kesehatan, pendidikan, dll.
untuk
Skala
Menengah Besar
Sumber : RTRW Kota Magelang 2010-2030 dan Hasil Analisis, 2010
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2013
BAB I -28
11. Kewenangan, Tugas Pokok, Fungsi dan Organisasi Perangakat Daerah a)
Kewenangan, Tugas Pokok Dan Fungsi Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Sebagaimana pasal 10 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan yang ditangani Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintah yang meliputi Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional, serta Agama. Secara umum ada tiga fungsi yang dijalankan oleh pemerintah, yaitu : Fungsi pelayanan Fungsi pelayanan berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang pada hakikatnya merupakan bagian atau berhubungan dengan masyarakat. Fungsi utamanya adalah pelayanan (service) langsung kepada masyarakat. Fungsi pembangunan Fungsi pembangunan berhubungan dengan organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang sektor khusus guna mencapai tujuan pembangunan. Fungsi pokoknya adalah developmentfunction atau adaptive function. Fungsi pemerintah umum Fungsi pemerintah umum berhubungan dengan rangkaian organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum termasuk memelihara ketertiban dan keamanan. Fungsinya lebih kepada fungsi pengaturan (regulativefunction) Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat; unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat; unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan; unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah; serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah. Sekretariat Daerah sebagai unsur staf mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sedangkan Staf Ahli mempunyai tugas pokok Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2013
BAB I -29
memberikan telaahan kepada Walikota mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya. Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya masing-masing. Lembaga Teknis Daerah pada umumnya adalah sebagai unsur pendukung tugas Walikota yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik sesuai bidang tugasnya masing-masing. Camat sebagai pimpinan wilayah Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, sedangkan Lurah sebagai pimpinan wilayah Kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. b) Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, penataan kelembagaan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan-Peraturan Daerah sebagai berikut : Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan. Organisasi Perangkat Daerah Kota Magelang terdiri dari :
1) 2) 3) 4)
Sekretariat Daerah (3 Asisten; 9 Bagian). Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Staf Ahli (3 Staf Ahli). Dinas Daerah, terdiri dari : 4.1) 4.2) 4.3) 4.4) 4.5) 4.6) 4.7) 4.8) 4.9) 4.10) 4.11) 4.12)
Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota; Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah; Dinas Pengelolaan Pasar.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2013
BAB I -30
5) Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari : 5.1) Inspektorat; 5.2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 5.3) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana; 5.4) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; 5.5) Badan Kepegawaian Daerah; 5.6) Rumah Sakit Umum Daerah; 5.7) Kantor Lingkungan Hidup; 5.8) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; 5.9) Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik; 5.10) Kantor Penanaman Modal; 5.11) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu; 5.12) Satuan Polisi Pamong Praja. 6) Kecamatan (3 Kecamatan). 7) Kelurahan (17 Kelurahan).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2013
BAB I -31