Lakip BPT Kab. Sragen Tahun

BAB I PENDAHULUAN

A. DATA UMUM ORGANISASI 1. Kedudukan Organisasi Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Sragen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja lembaga teknis Daerah Kabupaten Sragen. Sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati Sragen, maka Badan Perijinan Terpadu mempunyai tugas membantu Bupati di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Perijinan Terpadu, sehingga mempunyai arti penting bagi unit kerja / instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen. 2. Tugas dan Fungsi Tugas Pokok : Melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Perijinan Terpadu Fungsi Badan. Badan Perijinan Terpadu mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perijinan Terpadu ; 2. Penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Perijinan Terpadu; 3. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. B. ASPEK STRATEJIK. Perencanaan Strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 s/d 5 tahun dengan memperhitungkan waktu, peluang, dan kendala yang mungkin timbul, maka perencanaan strategis yang disusun adalah merupakan langkah awal untuk melaksanakan kinerja sekaligus merupakan integrasi antara keahlian SDM dan sumberdaya lain yang dimiliki Badan Perijinan Terpadu yang diharapkan dapat mempercepat upaya mensejahterakan rakyat Sragen, baik masyarakat maupun aparatur pemerintah melalui perluasan kesempatan di bidang usaha dengan cara mempermudah perijinan kepada masyarakat. Adapun program Badan Perijinan Terpadu pada tahun 2011 adalah sebagai berikut ini : 1. Program : pelayanan administrasi umum 2. Program : peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program : peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

Lakip BPT Kab. Sragen Tahun 2011

1

C. STRUKTUR ORGANISASI. 1. Susunan Organisasi. Susunan Organisasi Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Sragen sesuai Perda No. 15 Tahun 2008 terdiri dari Kepala Badan, 4 (tiga) Kepala Bidang dan 1 (satu) Sekretaris, serta 8 Kepala Sub Bidang dan 3 Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional. Susunan Organisasi Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Sragen : a. Kepala Badan b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan c. Bidang Perijinan Umum dan Pengaduan, terdiri dari : 1. Sub bidang Perijinan KTP, KK dan Akta Capil 2. Sub Bidang Informasi, Dokumentasi dan penanganan Pengaduan d. Bidang Perijinan Jasa Usaha, terdiri dari: 1. Sub Bidang Perijianan Industri Perdagangan, koperasi dan reklame 2. Sub Bidang Perijinan Pertanian, perhubungan, pariwisata, SIUJK, K3 e. Bidang Perijinan Tertentu, terdiri dari : 1. Sub Bidang perijinan prinsip, lokasi, IMB dan HO 2. Sub Bidang perijinan pendidikan dan kesehatan f. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari : 1. Sub Bidang Perencanaan dan Promosi 2. Sub Bidang Kerjasama dan Pengawasan g. Kelompok Jabatan Fungsional Sesuai tugas dan fungsi tersebut, keberadaan Badan Perijinan Terpadu mempunyai arti yang penting bagi terwujudnya investasi yang sejuk dikabupaten Sragen utamanya dalam kemudahan-kemudahan mengurus ijin bagi investor untuk berivestasi di bumi sukowati di era globalisasi, serta keberadaan BPT mempunyai arti yang penting bagi unit kerja/intansi/kantor/bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai lembaga daerah yang berfungsi sebagai mitra kerja yang dapat memberikan masukan dalam pengambilan keputusan/ kebijakan dan dalam membantu di dalam evaluasi kinerjanya. 2. Sumber Daya Manusia Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut Badan Perijinan Terpadu didukung oleh 38 orang pegawai negeri sipil yang terdiri dari pegawai struktural 17 orang, 21 orang staf dan 1 orang tenaga honorer kategori II. Adapun kondisi pegawai Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Sragen tahun 2011 adalah sebagai berikut :


2

1.

Kondisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural No.

Uraian

1. 2. 3. 4.

Kepala Dinas Sekretaris Kabid Ka Sub Bidang/ Kasubag Staf

5. 2.

Struktural III IV Staf

II

1 -

1 4 -

11

-

-

-

-

21

Fungsional

Ket.

Kondisi Pegawai Berdasarkan Status Golongan dan Pendidikan Golongan Status Jml Pegawai Peg I II III

Struktural 38 - 2 29 Fungsional - - Jumlah 38 - 2 29

I V

C P N S

SD

7 7

-

-

Pendidikan Sa Ket SL SL r S1 S2 TP TA mu d

-

5 5

1 23 - 1 23

9 9

D. SISTEMATIKA LAKIP. LAKIP Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Sragen Tahun 2011 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

:

PENDAHULUAN Memuat dasar hukum pembentukan Badan (PERDA), Tupoksi, Peran Dinas dalam pembangunan daerah, struktur organisasi dan jumlah karyawan/pegawai

BAB II

:

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Memuat Visi dan Misi Badan beserta penjelasannya, tujuan stratejik, sasaran, program, kebijakan badan, rencana kinerja tahun 2011 dan anggaran rutin serta anggaran pembangunan.

BAB III

: AKUNTABILITAS KINERJA. Memuat capaian kinerja tahun 2011 yang meliputi target, sasaran dan realisasinya, kendala / permasalahan yang dihadapi dan upaya - upaya mengatasi masalah serta akuntabilitas kinerja keuangan yang mencakup tentang penyerapan dana dari masing–masing sasaran dan kegiatan.

BAB IV

LAMPIRAN

: PENUTUP Memuat kesimpulan tentang keberhasilan dan kegagalan kinerja dinas, hambatan utama yang dihadapi serta strategi peningkatan kinerja. : a) Formulir Rencana Kinerja Tahunan b) Formulir Pengukuran Kinerja


3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEJIK Pada era globalisasi sekarang ini persaingan dunia usaha sangat ketat,sehingga kabupaten / kota berlomba-lomba untuk menarik investor masuk kewilayah masing-masing daerah dalam rangka untuk menaikkan pendapatan asli daerah (PAD),sehingga banyak cara yang dilakukan ada yang mengeksploitasi kekayaan alam atau menaikkan retribusi ada juga dengan cara memudahkan ijin bagi investor yang mau menanamkan modalnya didaerah, di kabupaten dengan cara membentuk Badan Perijinan Terpadu yang melayani bagi para investor untuk mengurus ijin dengan cepat transparan cepat tanpa pungli. 1. Visi Dengan memperhatikan keadaan sebagaimana diuraikan didepan, maka pelayanan dalam bidang perijinan bagi investor terus ditingkatkan dengan pengembangan sumber daya manusia dan informasi teknologi hal ini sesuai dengan visi BPT yaitu “Unggul Dalam Pelayanan “. Pernyataan visi tersebut mengandung makna bahwa BPT Sragen melayani dengan suatu sistem yang selalu unggul dalam segala hal, kecepatan, transparansi mudah, Untuk mewujudkan kondisi dalam visi tersebut agar pembangunan bidang Pelayanan perijinan dapat terlaksana dengan baik. 2. Misi Misi merupakan tindakan yang dilakukan dalam rangka mencapai Visi yang dicita – citakan dan misi ini mencerminkan keberadaan dan tugas pokok serta fungsi Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Sragen, maka ditetapkan misi-misi, yaitu : a. Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dan non perijinan kepada masyarakat. b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelayanan perijinan dan non perijinan c. Meningkatkan citra aparatur pemerintah dengan memberikan Perijinan yang mudah, cepat, aman, transparan, nyaman, ramah dan pasti d. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Perijinan dan non perijinan. 3. Tujuan Stratejik, Sasaran dan Program Tahun 2006 - 2011 Tujuan dan sasaran merupakan kondisi yang diharapkan akan terwujud dalam jangka waktu pendek guna mendorong tercapainya visi dan misi. Adapun tujuan dan sasaran Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Sragen sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Stratejik 2006 – 2011 terbagi dalam 20 sasaran, 4 program yang merupakan penjabaran dari 1 misi BPT. Rincian tujuan dan sasaran terurai lebih lanjut dalam lampiran (Rencana Stratejik 2006 – 2011 ).


4

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2011 Tahun 2011 merupakan tahun keenam dari pelaksanan Rencana Stratejik/Renstra Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Sragen tahun 20062011. Berbagai kegiatan dilaksanakan untuk mendorong tercapainya sasaran-sasaran pada Rapetada 2011 dan Propeda tahun 2006 – 2011 yang diharapkan terwujud pada tahun 2011. Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan tahun 2011 diharapkan akan mampu mempercepat terwujudnya visi Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Sragen. Setiap sasaran stratejik Badan Perijinan Terpadu dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Didalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program.penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. PROGRAM

KEGIATAN

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik 2. Penyediaan jasa peralatan kebersihan kantor 3. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan barang cetak dan penggandaan 6. Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 7. Penyediaan makanan dan minuman kantor 8. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 9. Penyediaan jasa perkantoran

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ operasional

Peningkatan Iklim Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama dibidang Investasi dan Realisasi investasi dan perijinan (Pengecekan dan kajian Investasi tehnis lapangan oleh Tim Ahli Perijinan)


5

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENCAPAIAN KINERJA Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Sragen tahun 2011 disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi badan seperti yang tertuang dalm Perencanaan Stratejik (Renstra). LAKIP Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Sragen tahun 2011 menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang tertuang dalam Repetada Kabupaten Sragen tahun 2010 maupun Renstra Badan Perijinan Terpadu 2006– 2011 Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja, sasaran dan realisasinya. Selain pencapaian setiap sasaran, LAKIP Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Sragen tahun 2011 juga mengukur pencapaian kinerja kegiatan yang dibiayai dari APBD Kabupaten. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output) dan hasil (out-come), masing-masing sebagai berikut : a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output), misalnya sumber daya manusia, dana, material,waktu, tehnologi dan sebagainya. b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa ( fisik dan/atau non fisik ) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan ( input ) yang digunakan. c. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Langkah selanjutnya adalah menetapkan rencana tingkat capaian (target) dari kinerja yang diinginkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya melalui media berupa Formulir Rencana Kinerja Tahunan dan Formulir Pengukuran Kinerja. Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan persyaratan bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui Perencanaan Kinerja (Performance Plan). Selanjutnya pada akhir tahun 2011 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (Performance Gap). Selisih yang timbul dianalisis guna menetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja dimasa datang (Performance Improvement). Capaian kinerja setiap indikator selanjutnya dikategorikan kedalam empat kategori sebagai berikut :


6

Urutan I. II III. IV.

Rentang Capaian Lebih dari 100 % 75 % sampai 100 % 55 % Sampai 75 % Kurang dar 55 %

Kategori Capaian Sangat Baik Baik Cukup Kurang

B. CAPAIAN KINERJA Analisis Capaian Kinerja Sasaran “ Pelayanan Administrasi Perkantoran “ dicapai melalui kegiatan-kegiatan :  Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik  Penyediaan jasa peralatan kebersihan kantor  Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja  Penyediaan Alat Tulis Kantor  Penyediaan barang cetak dan penggandaan  Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor  Penyediaan makanan dan minuman  Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah  Penyediaan jasa perkantoran Capaian kinerja sasaran tampak sebagai berikut : SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN TARGET REALISASI

%

- Terpenuhinya  Telephone bulan 12 12 100 sarana pelayanan - Perawatan  Komputer buah 35 35 100 sarana kerja - Lancarnya  Gaji Kontrak orang 4 4 100 pelaksanaan  Tamu BPT orang 300 300 100 tugas - Lancarnya  Perjalanan orang 6 6 100 Koordinasi Dinas Luar antar Daerah Daerah Tercapainya sasaran sesuai dengan target 100% ini disebabkan karena didukung kesiapan SDM yang memadai di BPT dan sarana prasarana yang memadai. Sasaran “Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur“ dicapai melalui kegiatan:  Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Capaian Kinerja Sasaran tampak sebagai berikut : SASARAN

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI

 Jasa Service kendaraan


buah

4

4

%

100

7

Sasaran ”Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi” dicapai melalui kegiatan :  Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi dan perijinan (Pengecekan dan kajian tehnis lapangan oleh Tim Ahli Perijinan) Capaian Kinerja Sasaran tampak sebagai berikut : SASARAN

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI

- Pengecekan dan  Jumlah SK ijin kajian tehnis perijinan yang lapangan telah dikeluarkan

1.625

5.370

%

330

1. Sasaran Optimalisasi Pelayanan Perijinan Perijinan perijinan yang mudah, cepat, transparan dan menjamin adanya kepastian waktu serta kepastian biaya merupakan dambaan dan harapan masyarakat. Untuk itu BPT melalui perombakan system, pengembangan SDM dan pemanfaatan teknologi maju maka Perijinan perijinan dapat dilaksanakan dengan sangat efektif dan efisien serta menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Dari sisi waktu masyarakat bisa mengontrol atau memonitor status perijinan sampai di mana melalui tracking document yang bisa di akses melalui internet, dari hasil evaluasi internal waktu penyelesaian perijinan 68% lebih cepat dari waktu standar. Dari sisi akuntabilitas keuangan, uang yang diterima kasir bisa diakses oleh dinas teknis atau pimpinan yang lebih tinggi setiap hari (daily report) sehingga sangat akuntabel, daftar selengkapnya sebagai mana tabel berikut ini: NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JENIS PERIJINAN Ijin Prinsip Ijin Lokasi IMB HO Ijin Praktek Dokter Spesialis Ijin Praktek Dokter Umum Ijin Praktek Dokter Gigi Ijin Praktek Bidan Ijin Praktek Perawat Ijin Praktek Perawat Gigi Ijin Praktek Asisten Apoteker Ijin Praktek Fisioterapi Ijin Praktek Refraksionis Optisien Ijin Praktek Tukang Gigi Ijin Praktek Bersama Dokter Spesialis Ijin Praktek Bersama Dokter Umum Ijin Praktek Bersama Dokter Gigi Ijin Pendirian Rumah Sakit Swasta Ijin Pendirian Rumah Bersalin Ijin Pendirian Balai Pengobatan Ijin Pendirian Laboratorium Kesehatan


JUMLAH Jml Jumlah Pemohon Retribusi 9 5 533 413 25 57 0 17 3 0 2 0 0 0 0 1 0 3 0 3 0

0 0 652.765.880 452.527.000 5.000.000 2.500.000 0 0 200.000 0 100.000 0 0 0 0 100.000 0 1.000.000 0 0 0

8

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 33 34 35 36 37 38 39 40 41 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Ijin Pendirian Apotik Ijin Pendirian Optik Ijin Pendirian Toko Obat Ijin Pendirian Klinik Kecantikan Ijin Pendirian Pusat Kebugaran Ijin Produksi Makanan dan Minuman Ijin Pengobatan Tradisional Ijin Depot Air Minum Isi Ulang Rekomendasi Penyelenggaraan Rumah Sakit Rekomendasi Industri Rokok Ijin Laik Higiene Sanitasi Ijin Air Minum Dalam Kemasan Ijin Kursus Rekomendasi Pendirian Lembaga Pendidikan SIUP IUI TDP TDI TDG Reklame Kain Reklame Papan Reklame Melekat Reklame Selebaran SIU huller Sk Trayek KP Dan KJP Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum Usaha Rumah Makan Usaha Salon Kecantikan Hotel Agen Perjalanan Wisata Usaha Pondok Wisata Penutupan Jalan SIUJK Penggunaan Ketel Uap Penggunaan Bejana Uap Penggunaan Bejana Tekan Penggunaan Botol Baja Penggunaan Pesawat Angkat Dan Angkut Penggunaan Pesawat Tenaga Dan Produksi Penggunaan Instalasi Kebakaran Penggunaan Instalasi Listrik Penggunaan Instalasi Penyalur Petir Usaha Pemotongan Hewan Pendaftaran Penanaman Modal JUMLAH

6 1 0 2 0 102 4 53

800.000 150.000 0 0 0 4.200.000 0 1.350.000

0 0 0 0 4 3 1.126 8 1.141 35 0 254 523 28 0 29 99 548 0 5 9 0 1 0 62 73 0 5 23 0 16 35 2 11 11 5 75 5.370

0 0 0 0 0 0 87.255.000 2.405.000 83.206.000 1.610.000 0 29.532.200 102.319.799 6.087.800 0 0 12.870.000 13.650.000 0 100.000 250.000 0 0 0 1.660.000 0 0 1.250.000 780.000 0 790.000 1.925.000 125.000 340.000 460.000 0 0 1.467.308.679

Dari loket pengaduan yang kami siapkan selama tahun 2011 tidak ada komplain karena kesalahan petugas BPT.


9

2. Sasaran Optimalisasi pelayanan Non Perijinan SASARAN Terlaksananya pelayanan Non Perijinan yang prima

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % Terselesainya layanan non perijinan dengan baik sesuai ketentuan : KTP 70.000.000 95.330.000 136,19 KK 14.400.000 17.886.000 124,21 Capil 120.335.000 179.967.500 406,45

Tercapainya sasaran ini menunjukkan bahwa kinerja yang ada di BPT mempunyai kompetensi yang sangat tinggi 3. Strategi Pemecahan Masalah Dari capaian kinerja tersebut diatas, maka perbaikan dimasa mendatang perlu dilakukan agar visi dan misi Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Sragen dapat segera tercapai. Hasil analisis dari capaian kinerja menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan pada tahun 2011 seperti : a. Pengadaan sarana dan prasarana untuk pengecekan lapangan b. Penandatanganan jarak jauh (lewat internet) dukungan software dan komputer c. Penambahan bandwith untuk pelaksanaan SPISISE Penanaman Modal d. Pengembangan kemampuan dan kompetensi SDM e. Penggantian komputer yang sudah mulai usang Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa strategi yang akan diambil antara lain : 1. Koordinasi dengan Bagian Pengelola barang daerah untuk mengganggarkan mobil,kendaraan serta komputer dan mebelair. 2. Pelatihan / pengembangan SDM secara terus menerus 3. Koordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk penambahan bandwith. 4. Akuntabilitas Keuangan NO I

PROGRAM / ANGGARAN KEGIATAN (Rp) PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik 7.000.000 Penyediaan bahan peralatan kebersihan dan pembersih 2.500.000 Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja 5.250.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor 50.000.000


REALISASI (Rp)

%

5.250.897

75,01

2.500.000

100

5.250.000

100

50.000.000

100

10

Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalansi listrik Penyediaan makanan dan minuman Rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan tenaga pendukung administrasi/tehnis perkantoran II PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operaional III PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI Pengecekan dan kajian tehnis lapangan

67.905.000

67.905.000

100

1.000.000

1.000.000

100

10.000.000

10.000.000

100

2.345.000

2.345.000

100

26.000.000

26.000.000

100

20.800.000

20.800.000

100

135.000.000

336.655.000 249,37

Beberapa mata anggaran seperti biaya telepon dan perbaikan sarana kantor harus dilakukan secara efisien sehingga target fisik bisa selesai 100 % namun realisasi keuangan bisa diefisienkan. Untuk Pengecekan dan kajian tehnis lapangan ada peningkatan karena dilakukan sesuai jumlah permohonan yang diajukan oleh pemohon, yaitu sesuai indek, jumlah dana yang ada hanya cukup untuk Pengecekan lapangan 58 ijin sebanyak 3.333 orang x Rp. 30.000,- = Rp. 99.990.000,dan Ijin HO sebanyak 368 ijin x Rp. 95.000,- = 34.960.000,Adapun Permohonan yang masuk untuk 58 jenis perijinan yaitu 4.957 permohonan Ijin x Rp. 60.000,- = Rp. 297.420.000,- dan Perijinan HO (Ijin Gangguan ) yaitu 413 permohonan ijin x Rp. 95.000,- = Rp. 39.235.000,- Jadi jumlah ijin yang diperiksa dan kajian tehnis lapangan oleh tim tehnis tidak dapat biaya pemeriksaan sebesar Rp. 336.655.000,(–) Rp 135.000.000,- = Rp. 201.655.000,5. Hasil retribusi / pajak selama tahun 2011 No 1 2 3 4 5 6

Uraian Kode Rekening Retribusi Beaya Cetak Akta Capil Leges Capil Pajak Reklame Papan Pajak Reklame Kain Pajak Reklame Selebaran SP3 Pajak Reklame

Target Anggaran

Penerimaan brutto

Penyetoran brutto

120.335.000 10.751.000

179.967.500 10.751.000

179.967.500 10.751.000

149,56 100,00

100.800.000 34.000.000

102.319.799 35.420.000

102.319.799 35.420.000

101,51 104,18

200.000 0

200.000 30.350.000

200.000 30.350.000

100,00 0,00


Ket %

11

Retribusi ijin 7 Penutup Jalan Retribusi Ijin Usaha 8 Rumah Makan SP3 9 DISHUBPARSENIBUD 10 Retribusi IMB Retribusi Ijin 11 Gangguan 12 Leges Dinas LH SP3 Lingkungan 13 Hidup Retribusi Tanda 14 Daftar Industri Retribusi tanda 15 Daftar Perusahaan Retribusi Ijin Usaha 16 Perdagangan 17 Leges INDAGKOP 18 Leges BPT 19 Leges IMB SP3 Surat Ijin Usaha jasa 20 Konstruksi 21 Ijin Trayek 22 Kartu Pengawasan 23 Ijin Kesehatan 24 SP3 DKK 25 KTP Ijin Keselamatan 26 kerja 27 KK SP3 Dinas 28 Pendidikan 29 Leges KK 30 SP3 Peternakan JUMLAH

4.000.000

1.660.000

1.660.000

41,50

350.000

350.000

350.000

100,00

0 587.500.000

100.000 652.765.520

100.000 652.765.520

0,00 111,11

385.000.000 835.000

452.527.000 835.000

452.527.000 835.000

117,54 100,00

3.300.000

3.300.000

3.300.000

100,00

4.015.000

4.015.000

4.015.000

100,00

83.206.000

83.206.000

83.206.000

100,00

86.505.000 8.420.000 0 1.540.000

87.255.000 8.420.000 2.000.000 1.540.000

87.255.000 8.420.000 2.000.000 1.540.000

100,87 100,00 0,00 100,00

11.650.000 4.500.000 10.000.000 15.400.000 5.750.000 70.000.000

11.650.000 12.870.000 13.650.000 15.400.000 5.750.000 95.330.000

11.650.000 12.870.000 13.650.000 15.400.000 5.750.000 95.330.000

100,00 286,00 136,50 100,00 100,00 136,19

5.670.000 14.400.000

5.670.000 17.886.000

5.670.000 17.886.000

100,00 124,21

0 3.814.000 0

250.000 3.814.000 400.000

250.000 3.814.000 400.000

0,00 100,00 0

1.571.941.000 2.839.651.8191.839.651.819 117,03

Hasil retribusi dan atau pajak tersebut pembayarannya dilakukan di kasir bukan di loket karena untuk menghindari pungli dan kami setiap hari setelah jam kerja menyetorkan hasil retribusi dan atau pajak tersebut ke kas daerah, kasir tidak boleh memegang uang retribusi dan atau pajak lebih dari 24 jam, ini merupakan wujud transparansi masalah keuangan dari retribusi/pajak di samping itu setiap hari melaporkan hasil retribusi ke Bapak Bupati (daily report) dan ke dinas teknis, juga laporan tiap minggu, bulanan dan akhir tahun sehingga semua pihak bisa mengakses hasil retribusi/pajak yang ada di BPT.


12

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan pembangunan Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Sragen sebagaimana tertuang dalam Rencana Stratejik terdapat 4 tujuan dan 4 sasaran yang pada tahun 2011 dilaksanakan dengan indikator kinerja dengan 11 kegiatan yang didanai dari APBD Kabupaten. Meski indikator kinerja sasaran rata-rata dapat tercapai 100 % dengan ketegori baik, namun masih ada beberapa permasalahan yang masih perlu ditingkatkan dan dicukupi seperti, kurangnya sarana prasarana untuk pengecekan kelapangan seperti mobil dan kendaraan roda dua, Penandatanganan jarak jauh (lewat internet), serta Penambahan bandwith untuk pelaksanaan SPISISE Penanaman Modal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa strategi yang telah dan akan dilaksanakan antara lain meningkatkan SDM karyawan/wati BPT, serta melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk penambahan bandwith. Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Sragen yang telah tersusun ini merupakan pertanggung-jawaban kegiatan BPT selama tahun 2011 dan untuk tahun – tahun yang akan datang masih diperlukan penyempurnaan, baik dalam penetapan rencana kerja maupun pengumpulan data kinerjanya.


13

LAMPIRAN


14

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SRAGEN KEPALA (TUGIYONO, SH)

SEKRETARIS (Dra. YUNIARTI, MH)

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (HENRI SUMARNA, SE)

BIDANG PELAYANAN DAN PENGADUAN (SUPARTO, BA, S.Sos, MM)

BIDANG PERIJINAN JASA USAHA (AWIK PRABANTARI, SH. MM)

SUB BAGIAN KEUANGAN (MI. ANIEK WINDARSIH, SH. MM)

BIDANG PERIJINAN TERTENTU (JUMINTARSIH, S.Sos)

SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI & PELAPORAN (DHIAN SH, SSTP)

BIDANG PENANAMAN MODAL (Drs. HARI KUNTJORO, S.Sos,M.SI

SUB BIDANG PELAYANAN KTP, KK & AKTA CAPIL (DRS. CATUR EDHY MEIYANTO, MM)

SUB BIDANG PERIJINAN INDAKOP DAN REKLAME (BAMBANG SUTRISNO)

SUB BIDANG PERIJINAN PRINSIP, LOKASI, IMB, DAN HO (SUHARYONO, SH)

SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PROMOSI (ATIKAH YULIANA, S.S)

SUB BIDANG INFORMASI, DOKUMENTASI DAN PENANGANAN PENGADUAN (ERWAN A.S, SH. MM)

SUB BIDANG PERIJINAN PERTANIAN, HUB, PAR, SIUJK, K3 (AGUS SETIADI, BSc)

SUB BIDANG PERIJINAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN (SUHARTI, SKM, MKes)

SUB BIDANG KERJASAMA DAN PENGAWASAN (NARITO, SE)


15

Lakip BPT Kab. Sragen Tahun

Recommend Documents