KATA PENGANTAR. Renstra Bappeda Kabupaten Soppeng KEPALA BAPPEDA, Drs. ANDI TENRI SESSU, M.Si. Pangkat : Pembina Utama Muda

Renstra Bappeda Kabupaten Soppeng 2016 – 2021

KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan

Pemerintah No 8 Tahun 2008

Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana SKPD wajib menyusun Renstra sebagai turunan Perda

Nomor 1

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 sebagai rujukan semua SKPD dalam menyusun Renstra SKPD yang

merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk

periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Soppeng merupakan suatu dokumen penting yang harus ditetapkan sebagai suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan, Isu isu strategis yang perlu diselesaikan, penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam sisa waktu lima tahun mendatang. Selanjutnya dokumen Renstra ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda setiap tahunnya. Akhir kata kiranya dengan tersusunnya Renstra ini dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi misi daerah sehingga pada gilirannya mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng.

KEPALA BAPPEDA,

Drs. ANDI TENRI SESSU, M.Si Pangkat Muda

: Pembina Utama

NIP :

19640528 199103 1

009

DAFTAR ISI Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

Daftar Tabel iv Daftar Gambar

v

BAB I PENDAHULUAN

1

1.1 Latar Belakang

1

1.2 Landasan Hukum

3

1.3 Maksud dan Tujuan

5

1.4 Sistematika Penulisan 6 BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA 7

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda 7

2.2 Sumber Daya Bappeda 19

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda 26

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan


Bappeda

29

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 31

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda 31

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 34

3.3. Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi

38

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 41

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 44 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI KEBIJAKAN

DAN

46

4.1 Visi dan Misi Bappeda 46

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda 47

4.3 Strategi dan Kebijakan 50

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 52 BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 69 BAB VII

PENUTUP

77

DAFTAR TABEL Halaman


2.1 Pegawai Bappeda Berdasarkan Pendidikannya 20 2.2. Pegawai Bappeda Berdasarkan Golongannya 20 2.3. Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan dan Golongan 21 2.4. Sarana dan Prasarana Bappeda

24

2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kab. Soppeng Tahun 2011-2015 26 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Tahun 2011-2015 28 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Kab. Soppeng 32 3.2. Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Kab. Soppeng 34 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 37 3.4. Permasalahan Pelayanan Bappeda Kab. Soppeng Berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 39 3.5 Permasalahan Pelayanan Bappeda Kab. Soppeng Berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Prov. Sul-Sel Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

40

3.6. Permasalahan Pelayanan Bappeda Kab. Soppeng Berdasarkan RTRW Kab. Soppeng Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 42 3.7. Permasalahan Pelayanan Bappeda Kab. Soppeng Berdasarkan KLHS Kab. Soppeng Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 43 3.8.Isu-Isu Strategis

45

4.1. Visi, Misi dan Tujuan 48 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda 49 4.3. Keterkaitan Visi, Misi, Strategi dan arah Kebijakan Bappeda 51 5.1. Komponen Program yang Akan Dilaksanakan Sesuai Dengan Tupoksi Bappeda 52 5.2. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

56

6.1. Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 70 6.2. Indikator Kinerja Pelayanan Bappeda 71

DAFTAR GAMBAR Halaman 2.1. Bagan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Soppeng 8


BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Seiring dengan dinamika lingkungan regional, nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Soppeng semakin kompleks.Arus globalisasi membawa keleluasaan informasi, meningkatnya distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitaskelembagaan

politik

dan

kapasitas

tata

kelola

pemerintahan

(governance) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Peningkatan arus informasi dan modal juga berdampak pada

meningkatnya eksploitasi berbagai sumber daya alam yang memunculkan ekternalitas berupa kerusakan lingkungan dan dan keresahan sosial.Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi penyelengara negara baik nasional maupun daerah. Hal ini menuntut peningkatan peran

dan kapasitas seluruh instansi

pemerintah, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) diberi tugas dalam perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan di daerah dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan baik lokal, regional maupun

nasional.Untuk

itu,

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

(Bappeda) dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan ego sektoral yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”.Peran dan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di atas adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk mendukungkoordinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan

dan

pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mencapai kelima tujuan tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel. Rencana

strategis

SKPD

yang

selanjutnya

disebutRenstra

SKPD

merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, strategi dan kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah

(RPJMD).Proses

penyusunan

renstra

diawali

dengan


pembentukan tim penyusun yang selanjutnya mengumpulkan data dan informasi untuk menyusun rancangan renstra. Setelah rancangan renstra telah jadi maka selanjutnya dilaksanakanlah forum SKPD dengan mengundang stakeholders Bappeda.Hasil kesepakatan dalam forum SKPD selanjutnya disajikan dalam rancangan akhir renstra dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Naskah Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja lima tahunan, terhitung sejak tahun 2016–2021, menyesuaikan dengan masa bhakti pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Soppeng 2016-2021. Sebagai rencana kerja, Renstra Bappeda ini disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng2016-2021, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana disampaikan pada masa dan proses pemilihan. Dengan dilantiknya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng masa bhakti 2016-2021, maka visi dan misi yang disampaikan dituangkan ke dalam RPJM Daerah Kabupaten Soppeng, dengan melakukan penyesuaian yang diperlukan baik substansi, dan kapasitas keuangan daerah. Adapun keterkaitan renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat dalam bagan berikut ini

1.2 Landasan Hukum

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan

Nasional

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

39

Tahun

2006 tentang Tata

Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);


10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Nasional

Tahun

2015-

2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2009 tentang

Tata

Cara

Pelaksanaan

Evaluasi

Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025.

18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2009-2029;

19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;

20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 90) ;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Lembaga

Teknis

Daerah

Pemerintah Kabupaten Soppeng;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2009 Nomor 98);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 20052025, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor Tahun 2010 111);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan

dan

Penganggaran

Partisipatif

Pemerintah

Kabupaten

Soppeng;

27. Peraturan Bupati Nomor 28/Perbup/IX/2008 TentangTugas Fungsi Dan Rincian

Tugas

Jabatan

Struktural

Pada

Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng;

Badan

Perencanaan

Dan


28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.

1.3

Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Bappeda ini antara lain adalah: Maksud: Maksud disusunnya Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Soppeng adalah sebagai pedoman umum (guide line) dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Bappeda didalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berhubungan dengan proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Soppeng. Tujuan:

A. Menjamin konsistensi perencanaan teknis Bappeda dengan arahan strategis Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan di dalam RPJM Daerah Kabupaten Soppeng;

B. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk Laporan Kinerja Bappeda maupun sebagai bahan

masukan

dalam

penyusunan

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

C.

Menetapkan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Bappeda

yang mengacu kepada RPJPD dan RPJMD Kabupaten Soppengserta sebagai pedoman dalam Penyusunan Renja Bappeda dalam kurun waktu lima tahun ke depan;

1.4

Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN

1.5

Latar Belakang

1.6

Landasan Hukum

1.7

Maksud dan Tujuan

1.8

Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

2.5

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda

2.6

Sumber Daya Bappeda

2.7

Kinerja Pelayanan Bappeda

2.8

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.6. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda

3.7. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.8. Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi 3.9. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.10. Penentuan Isu-isu Strategis. BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.4

Visi dan Misi Bappeda

4.5

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda

4.6

Strategi dan Kebijakan

BAB V

RENCANA KINERJA,

PROGRAM KELOMPOK

DAN

KEGIATAN,

SASARAN,

DAN

INDIKATOR PENDANAAN

INDIKATIF. Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPDYANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Memuat

indikator

kinerja

SKPD

yang

secara

langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun

mendatang

sebagai

komitmen

untuk

mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII

PENUTUP. Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam

rangka

pelaksanaannya

maupun

seandainya


ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA 2. 1.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam hal perencanaan, maka secara rinci Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Bupati SoppengNomor: 28/Per-Bup/IX/2008 TentangTugas Fungsi Dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng yang diuraikan berikut ini:

2. 1. 1.

Susunan Organisasi Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan organisasi Badan

Perencanaan dan Pembangunan Daerah, terdiri dari :

a. Kepala Badan; b. Sekretariat : 1.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2.

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

3.

Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Fisik dan Prasarana 1.

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan

2.

Sub Bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup.

d. Bidang Ekonomi 1.

Sub Bidang Pertanian

2.

Sub Bidang Prindustrian, Perdagangan dan Investasi.

e. Bidang Sosial Budaya

1.

Sub Bidang Kesejahteraan Sosial

2.

Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum

f. Bidang Penelitian dan Statistik 1.

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

2.

Sub Bidang Statistik dan Pelaporan

Adapun bagan struktur organisasi Bappeda Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut:


2. 2. 1. TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah di pimpin oleh seorang Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina,

mengkoordinasikan

dan

menyelenggarakan

perencanaan

pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya, penelitian dan statistik serta kesekretariatan badan sesuai dengank kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas yang dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi :

1. Perumusan

kebijakan

teknis

perencanaan,

pelaksanaan

dan

pengendalian pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya,penelitian dan statistik.

2.

Pelaksanaan

bimbingan

dan

konsultasi

atas

perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang bidang fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya,penelitian dan statistik.

3. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya,penelitian dan statistik.

4. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah

di

bidang

fisik

dan

prasarana,

ekonomi,

sosial

budaya,penelitian dan statistik.

5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesekretariatan Badan. 6. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan,

mengorganisasikan,

menggerakkan

dan

mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Renstra badan sesuai dengan visi dan misi daerah ;

2. Memberikan petunjuk kepada staf tentang konsep umum, rancangan perencanaan pembangunan daerah, dan rancangan perencanaan lainnya;

3. Mengkoordinasikan, mengkomunikasikan dan meyusun Rencana Kerja pemerintah

Daerah

(RKPD)/rancangan

dokumen

perencanaan

daerah;

4. Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan proses perencanaan pembangunan daerah, kebijakan-kebijakan pembangunan daerah dengan para pimpinan unit kerja;

5. Mengkoordinasikan

konsep-konsep

RAPBD

khususnya

Belanja

Pembangnan dan pembahasan hingga pada penetapan menjadi APBD dengan para pimpinan unit kerja;

6. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;

7. Memberikan petunjuk dan arahan kepada staf tentang progran penelitian pembangunan daerah dan melakukan pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan;

8. Mengkoordinasikan konsep hasil penelitian pembangunan daerah dengan pimpinan unit kerja terkait;

9. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil-hasil pembangunan daerah dan memberikan bimbingan pengelolaan administrasi umum atau melakukan pembinaan atas kedisiplinan dan peningkatan kualitas SDM aparat;

10. Mensinergikan potensi staf untuk dimanfaat secara optimal dalam perencanaan pembangunan daerah dan memberikan pertimbangan dan telaahan staf kepada Bupati secara berjenjang, mengenai rencana pembangunan daerah dan perencanaan lainnya;

11. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan perlengkapan/peralatan Badan;

12. Menilai prestasi kerja dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier serta melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian umum dan kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkup Badan.


Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;

4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kesekretariatan;

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikab oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. Merencanakan,

mengorganisasikan,

menggerakkan

dan

mengendalikan serta menetapakan kebijakan di bidang umum, kepegawaian,

keuangan,

perlengkapan,

perencanaan

serta

pelaporan;

3. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Bappeda;

4. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;

5. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan keuangan; 6. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, LKPJ, RENSTRA, RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Melakukan monitoring dan evaluasi atas program dan kegiatan lingkup badan;

8. Menilai prestasi kerja para Kepala Sub Bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;

9. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan c. Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai

tugas

mengkoordinasikan

dengan

instansi terkait dan

melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)/dokumen perencanaan pembangunan daerah serta melaksanakan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pembangunan daerah dibidang fisik dan prasarana meliputi pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang mempunyai fungsi :

1. Perumusan

kebijakan

teknis

perencanaan,

pelaksanaan

dan

pengendalian pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana meliputi

pekerjaan

umum,

penataan

ruang,

perumahan,

perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan;

2. Pelaksanaan

bimbingan

dan

konsultasi

atas

perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang fisik dan

prasarana

perumahan,

meliputi

pekerjaan

perhubungan,

umum,

komunikasi

penataan dan

ruang,

informatika,

pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan;

3. Penyelenggaran

koordinasi

perencanaan,

pelaksanan

dan

pengendalian daerah di bidang fisik dan prasarana meliputi pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan;

4. Penyelenggaraan

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

dan

pengendalian daerah di bidang fisik dan prasarana meliputi pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan,


komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan. Rincian tugas dimaksud sebagai berikut :

1. Merumuskan

dan

menetapkan

kebijakan

teknis

pelaksanaan

perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan;

2. Mengkoordinasik

perencanaan,

pelaksanaan

dan

pengendalian

pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan,

perhubungan,

komunikasi

dan

informatika,


3. Menyelenggarakan pengkonsultasian perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan,

perhubungan,

komunikasi

dan

informatika,


4. Menyelenggarakan

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, Perumahan,

perhubungan,

komunikasi

dan

informatika,


5. Menyusun dan merumuskan perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penyusunan rencana pembangunan pada bidang pekerjaan umum, penataan

ruang,

perumahan,

perhubungan,

komunikasi

dan

informatika, pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan;

6. Menyusun dan merumuskan rencana tahunan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan;

7. Menyusuna dan merumuskan program tahunan sebagai pelaksanaan RPJMD dan RPJPD/dokumen perencanaan di bidang pekerjaan umum, penataan

ruang,

perumahan,,

perhubungan,

komunikasi

dan

informatika, pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan

8. Menyusun dan merumuskan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan,

perhubungan,

komunikasi

dan

informatika,


9. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan,

perhubungan,

komunikasi

dan

informatika,

pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan

10. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan

11. Menilai prestasi kerja pada Kepala Sub Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;

12. Menginventrisir dengan

permasalahan-permasalahan

bidang

tugasnya

serta

yang

menyiapkan

berhubungan

bahan

petunjuk

pemecahan masalah dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

d. Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas mengkoordinasikan dengan instansi terkait dan melaksanakan penyusunan Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

(RPJPD),

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintahan

Daerah

(RKPD)/dokumen

perencanaan

pembangunan

daerah serta melaksanakan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan,

perindustrian,

perdagangan,

koperasi

dan

UKM

serta

investasi/penanaman modal. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang mempunyai fungsi :

1. Perumusan

kebijakan

teknis

perencanaan,

pelaksanaan

dan

pengendalian pembangunan daerah di bidang ekonomi meliputi


pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM serta investasi/penanaman modal;

2. Pelaksanaan

bimbingan

dan

konsultasi

atas

perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan,

kehutanan,

ketahanan

pangan,

perindustrian,

perdagangan, koperasi dan UKM serta investasi/penanaman modal;

3. Penyelenggaraan

koordinasi

perencanaan,

pelaksanaan

dan

pengendalian pembangunan daerah di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM serta investasi/penanaman modal;

4. Penyelenggaraan

koordinasi

perencanaan,

pelaksanaan

dan

pengendalian pembangunan daerah di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM serta investasi/penanaman modal;

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikab oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rincian tugas dimaksud sebagai berikut:

1. Merumusan

dan

menetapkan

kebijakan

teknis

pelaksanaan

perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan,

kehutanan,

ketahanan

pangan,

perindustrian,

perdagangan, koperasi dan UKM serta investasi/penanaman modal sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. Mengkoodinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM serta investasi/penanaman modal;

3. Menyelenggarakan pengkonsultasian perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan

pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM serta investasi/penanaman modal;

4. Menyelenggarakan

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

pembangunan daerah di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM serta investasi/penanaman modal;

5. Menyusun dan merumuskan perencanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD/dokumen

perencanaan

pada

bidang

ekonomi

meliputi

pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM serta investasi/penanaman modal;

6. Menyusun dan merumuskan rencana tahunan daerah di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan,

kehutanan,

ketahanan

pangan,

perindustrian,


7. Menyusun dan merumuskan program tahunan sebagai pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD/dokumen perencanaan di bidang ekonomi meliputi

pertanian

perkebunan,

tanaman

kehutanan,

pangan,

ketahanan

peternakan, pangan,

perikanan,

perindustrian,


8. Menyusun dan merumuskan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM serta investasi/penanaman modal;

9. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM serta investasi/penanaman modal;

10. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan,


perindustrian,

perdagangan,

koperasi

dan

UKM

serta

investasi/penanaman modal;


12. Mengiventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan

bidang

tugasnya

serta

menyiapkan

bahan

petunjuk

pemerintah masalah dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

e. Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas mengkoordinasikan dengan instansi terkait dan melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja

Pemerintahan

Daerah

(RKPD)/dokumen

perencanaan

serta

melaksanakan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang sosial budaya meliputi sosial, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang mempunyai fungsi :

1. Perumusan

kebijakan

teknis

perencanaan,

pelaksanaan

dan

pengendalian pembangunan daerah di bidang sosial budaya meliputi sosial, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri otonomi daerah;

2. Pelaksanaan

bimbingan

dan

konsultasi

atas

perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang sosial budaya meliputi sosial, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan,

tenaga

kerja

dan

transmigrasi,

pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri otonomi daerah;

3. Penyelenggaraan

koordinasi

perencanaan,

pelaksanaan

dan


4. Penyelenggaraan

koordinasi

perencanaan,

pelaksanaan

dan


5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikab oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rincian tugas dimaksud sebagai berikut:

1. Merumusan

dan

menetapkan

kebijakan

teknis

pelaksanaan

perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang sosial budaya meliputi sosial, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan,

tenaga

kerja

dan

transmigrasi,

pemberdayaan


2. Mengkoodinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang sosial budaya meliputi sosial, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,


keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri otonomi daerah;

3. Menyelenggarakan pengkonsultasian perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang sosial budaya meliputi sosial, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri otonomi daerah;

4. Menyelenggarakan

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

pembangunan daerah di bidang sosial budaya meliputi sosial, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri otonomi daerah;

5. Menyusun dan merumuskan perencanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD/dokumen perencanaan pada bidang sosial budaya meliputi sosial, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri otonomi daerah;

6. Menyusun dan merumuskan rencana tahunan daerah di bidang sosial budaya

meliputi

kesehatan,

sosial,

tenaga

kerja

pendidikan, dan

pemuda

transmigrasi,

dan

olahraga,

pemberdayaan


7. Menyusun dan merumuskan program tahunan sebagai pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD/dokumen perencanaan di bidang sosial budaya

meliputi

kesehatan,

sosial,

tenaga

pendidikan,

kerja

dan

pemuda

dan

transmigrasi,

olahraga,

pemberdayaan


8. Menyusun dan merumuskan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah di bidang sosial budaya meliputi sosial, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan

anak,

keluarga

berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri otonomi daerah;

9. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang sosial budaya meliputi sosial, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri otonomi daerah;

10. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang sosial budaya meliputi sosial, pendidikan, pemuda dan

olahraga,

pemberdayaan

kesehatan, perempuan

tenaga dan

kerja

dan

perlindungan

transmigrasi,

anak,

keluarga

berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri otonomi daerah;



12. Mengiventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan

bidang

tugasnya

serta

menyiapkan

bahan

petunjuk

pemerintah masalah dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

f. Bidang Penelitian dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan dengan instansi terkait, mengumpulkan, menghimpun serta mengolah data dalam rangka pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan, Statistik dan Pelaporan hasil-hasil pembangunan daerah Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penelitian dan Statistik; 2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Penelitian dan Statistik;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Penelitian dan Statistik; 4. Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan serta Statistik dan Pelaporan;

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rincian tugas dimaksud sebagai berikut :

1. Merencanakan,

mengorganisasikan,

menggerakan

dan

mengendalikan serta menetapkan kebijakan di bidang Penelitian, Pengembangan,

Statistik

dan

Pelaporan

sebagai

pedoman

pelaksanaan tugas;

2. Menyusun

dan

RPJMD/dokumen

merumuskan perencanaan

perencanaan dalam

RPJPD

rangka

dan

Penyusunan

RKPD/dokumen perencanaan tahunan di bidang Penelitian, dan Statistik;

3. Menyusun dan merumuskan rencana tahunan di bidang Penelitian, dan Statistik;

4. Menyusun dan merumuskan RKPD/dokumen perencanaan tahunan sebagai

pelaksanaan

Penelitian dan Statistik;

RPJMD/dokumen

perencanaan

di

bidang

5. Menyusun dan merumuskan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah di bidang Penelitian dan Statistik;

6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang Penelitian dan Statistik;

7. Melakukan pendataan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasilhasil pembangunan daerah;

8. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Penelitian dan Statistik;

9. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Penelitian dan Statistik;

10. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan dengan unit terkait kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan bidang Penelitian dan Statistik;

11. Menilai prestasi kerja para Kepala Sub Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;

12. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan

bidang

tugasnya

serta

menyiapkan

bahan

petunjuk

pemecahan masalah dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. 2.

Sumber Daya Bappeda 2.2.1. Sumber Daya Manusia Komposisi Sumber Daya Manusia jabatan dalam struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten Soppeng berdasarkan peraturan Bupati

tersebut di atas

adalah: 1 (satu) orang Eselon IIb; 1 (satu ) orang Eselon IIIa 1 (satu) orang yaitu sekretaris, 4 (empat) orang eselon IIIb yaitu kepala bidang, serta 11 (sebelas) orang Eselon IV yang terdiri dari 3 (tiga) orang kasubbag dan 8 kasubid. Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan. Komposisi jumlah pegawai Bappeda dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan diharapkan memberikan andil yang cukup besar. Komposisi pegawai BAPPEDA berdasarkan tingkat golongan yaitu golongan IV sebanyak 8 orang atau 20%, golongan III sebanyak 26 orang atau 63% dan golongan


II sebanyak 7 orang atau 17% untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1. Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S-2) 12 orang atau 29 %, Sarjana 26 orang atau 63 %dan sisanya yang berpendidikan SLTA sebanyak 3 orang atau 8% seperti tertera pada tabel dibawah ini : Tabel 2.1 Pegawai Bappeda berdasarkan pendidikannya Tahun 2016 No 1 2 3 4 5 6 7

Status Kepegawaian PNS CPNS 0 0 0 0 3 0 0 0 26 0 12 0 0 0

Pendidikan SD/Sederajat SMP/Sederajat SMA/Sederajat D1-D3 S1/Sederajat S2 S3 Jumlah

Jumlah 0 0 3 0 26 12 0 41

Sumber Data : Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda, 2015

Tabel 2.2. Pegawai Bappeda berdasarkan golongannya Tahun 2016 No 1 2 3 4

Status Kepegawaian PNS CPNS 0 0 7 0 26 0 8 0

Pendidikan Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV JUMLAH

Jumlah 0 7 26 8 41


Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


Tabel 2.3. Pegawai Bappeda berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan dan Golongan Tahun 2016

N O.

1

JENIS KELAMIN

DATA JABATAN NAMA JABATAN 2

JM L

L

P 5

JM L 6

PENDIDIKAN S D 7

DI 10

D II 1 1

JM L

GOLONGAN

S.1

S. 2

13

14

3

4

II-B

1

1

III-A

1

1

1

1

III-B

4

3

1

4

2

2

IV-A FUNGSIONAL TERTENTU

11

5

6

11

8

3

1 - Perencana Muda

1

1

FUNGSIONAL UMUM 1. Staf Subag.Umum dan Kepegawaian - Pengelola Penyimpan Barang

1

I a 16

b 1 7

II c 1 8

D 1 9

a 2 0

b 2 1

III c 2 2

a 24

b 2 5

IV d 27

a 2 8

b 2 9

c 3 0

d 3 1

32

II-A 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

- Pengelola Surat

1

1

1

1 3 5

1

1

- Pengelola Barang - Pengelola Umum dan Kepegawaian - Pengadministrasi Persuratan

1

2

1

1 1 4 11

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1 1

1

1

2. Staf Subag.Keuangan - Bendahara - Pengelola Daftar Gaji - Pengadministrasi Keuangan - Verivikator Keuangan

1

- Pengelola Data

1

1 1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


N O.

1

JENIS KELAMIN

DATA JABATAN NAMA JABATAN 2 - Penata Laporan Keuangan 3. Staf Subag. Perenc. Dan Pelaporan - Pengolah Data Perencanaan dan Penyusnan Anggaran - Penyusun Rencana Program dan Laporan

JM L 3

L 4

1

1

P

JM L

5

6

1

1

1

1

PENDIDIKAN S D 7

DI 10

D II 1 1

S.1

S. 2

13

14

I a 16

b 1 7

II c 1 8

D 1 9

a 2 0

b 2 1

III c 2 2

a 24

1

b 2 5

IV d 27

1

1

1

JM L

GOLONGAN

1

d 3 1

32

1

0

dan Investasi

0 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

5. Staf Subid.Pertanian - Pengelola Data - Pengelola Perencanaan 6. Staf Subid.Pertambangan & Lingkungan

c 3 0

1

4. Staf Subid.Perindustrian dan Perdagangan - Pengelola Data - Pengelola Perencanaan

b 2 9

1

1

1

a 2 8

0 1

1 1

1 0

Hidup.

0

- Fasilitator 7. Staf Subid. PU dan Perhubungan

1

1

- Pengelola Data - Pengelola Data Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana

1

1

1

1

1

1 0

1

1

1

1 1

1 1

1 0


N O.

1

JENIS KELAMIN

DATA JABATAN NAMA JABATAN

JM L

L

2 8. Staf Subid. Pemerintahan dan Hukum

3

4

- Pengolah Data

1

1

9. Staf Subid.Kessos - Pengelola Perencanaan

P 5

JM L 6

PENDIDIKAN S D 7

DI 10

D II 1 1

JM L

GOLONGAN

S.1

S. 2

13

14

I a 16

b 1 7

II c 1 8

D 1 9

a 2 0

b 2 1

III c 2 2

a 24

b 2 5

IV d 27

a 2 8

b 2 9

c 3 0

d 3 1

32 0

1

1

1

1 0

1

1

1

1

1

1 0

10. Staf Subid. Statistik & Pelaporan - Pengelola Perencanaan 11. Staf Subid.Penelitian dan Pengembangan - Pengelola Perencanaan

0 0 0 1

1

41

2 4

1 1 7

41

1

0

0

0


26

1

12

0

0

0

0

1

4

1

2

6

7

6

5

2

1

0

41


2.2.2. Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan Bappeda Kabupaten Soppeng adalah Gedung kantor seluas 360 m²,Kendaraan Dinas sebanyak 12 Unit terdiri dari Roda 4 sebanyak2 unit dan roda 2 sebanyak 10 unit.Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3.dibawah ini. Tabel 2.3. Sarana dan Prasarana Bappeda Tahun 2016

NO

NAMA BARANG

SATUAN

JUMLAH

1

Mobil

Unit

2

2

Sepeda Motor

Unit

10

3

Alat Ukur

Unit

1

4

Mesin Ketik Manual Portable

Unit

2

5

Mesin Fotocopy

Unit

1

6

Lemari Besi/metal

Unit

7

7

Filling Besi Metal

Unit

10

8

Lemari Makan

Unit

1

9

Lemari Arsip

Unit

2

10

Mesin Absensi

Unit

1

11

Meja Kayu

Unit

6

12

Kursi Besi/metal

Unit

8

13

Meja Rapat

Unit

9

14

Kursi Rapat

Unit

301

15

Kursi Tamu

Unit

2

16

AC

Unit

20

17

Kompor Gas

Unit

1

18

Radio

Unit

1

19

Televisi

Unit

2

20

Amplifier

Unit

2

21

Loudspeaker

Unit

12

22

Sound System

Unit

3

23

Wireless

Unit

4

24

Unit Power Supply

Unit

1

25

Dispenser

Unit

2

26

Mimbar/Podium

Unit

1

27

Brankas

Unit

1

28

Komputer PC

Unit

11

29

Laptop/Notebook

Unit

14

30

Hard Disk

Unit

1

31

Monitor

Unit

1

32

Printer

Unit

12

33

Meja Kerja

Unit

7


NO

NAMA BARANG

SATUAN

JUMLAH

34

Kamera

Unit

1

35

Proyektor

Unit

3

36

Layar Proyektor

Unit

2

37

Bangunan Gedung Kantor

Unit

1

38

Tempat Parkir

Unit

1

39

Instalasi Listrik

Instalasi

3

Sumber Data : Pengurus Barang Bappeda, 2016


2. 3.

Kinerja Pelayanan Bappeda Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015

NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

(1)

(2)

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Targe t SPM

(3)

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(12)

(13)

(14)

(15)

(17)

(18)

(19)

(20)

Perencanaan Pembangunan 1

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

100

100

100

100

2

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

100

100

100

100

3

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

100

100

100

100

4

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

97,6 %

88,37 %

100

100

97,6

88,3 7

100 %

100%

100 %

100 %

100 %

100%

100 %

Statistik 5

Buku "kabupaten dalam angka"

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

100

100

100

100

6

Buku "PDRB kabupaten"

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

100

100

100

100


Dari tabel diatas terlihat hampir semua Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda dapat tercapai. Untuk urusan Perencanaan Pembangunan terdapat satu indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD, hal tersebut disebabkan karena belum optimalnya peran lembaga dalam koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor dan antar fungsi baik

internal maupun eksternal dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan

daerah. Untuk urusan statistik, semua indikator dapat tercapai yang disebabkan karena adanya koordinasi yang baik dengan pihak BPS, namun demikian perlu terus ditingkatkan kualitas dari output dan dokumen perencanaan sehingga lebih implementatif dalam pelaksanaannya.


Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015

Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rata-rata Pertumbuhan

Uraian

(1)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Anggara n

Realisasi

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14 )

(15 )

(16)

(17)

(18)

2,112,528,66 5

2,078,521,69 8

2,263,023,287

100.0 0

101.6 5

91.7 6

95.7 2

100.2 5

BELANJA DAERAH Belanja tidak langsung - Belanja pegawai Belanja langsung Belanja Pegawai

1,732,713, 439

1,732,713, 439

1,992,399,9 43

1,938,548,507

1,989,547, 237

2,268,648,1 06

107,186,933 106,061,970

1,732,713,43 9

3,046,224,5 28

1,9 60,073,251

4,793,064,736

2,1 12,528,665

3,152,291,69 0

2,0 78,521,698

3,898,184,36 6

2,263 ,023,287

4,568,400,315

2 163,905,000

Belanja Barang Jasa

2,389,117,77 8

Belanja Modal

493,201,750

Total

1,960,073,25 1

59,775,000

4,1 53,143,806

1,732,713,43 9

2,994,094,6 57

1, 992,399,943

4,218,872,8 98

1,93 8,548,507

2,796,394,614

5 470,180,000

2,61 4,078,890

799,700,000

2,9 05,814,366

62,001,000

3,4

3,474,334, 020

2, 268,648,106

4,194,316,4 54

100.00

98.2 9

101.65

88.0 2

91.76

88.7 1

95.72

89.1 3

1 00.25 106,061,970

107,186,933

304,435,157

240,044,359

79,619,200

76,377,400

204,406,307

146,653,103

20,409,650

17,013,856

91.8 1

4 163,805,000

11,149,315

1,989,547,23 7

2,341,142,43 7

166,352,000

3, 729,789,248

60,530,000

2,26 8,430,764

775,850,000

2 ,508,639,020

545,692,000

3, 074,407,954

99.94

97.99

64.04

89.81

97.95

86.78

97.02

86.33

97.10

90.13

5

4,778,937,9 67

380,145,930

6,753,137,987

68,032,800

5,264,820,355

192,670,000

5,976,706,06 4

95,250,000

6,831,423,602

489,147,220

4,726,808,0 96

322,731,650

6,211,272,8 41

67,433,850

4,734,943,121

189,845,000

5,463,881, 257

574,216,500

6,462,964,5 60

99.18

98.9 1

84.90

91.9 8

99.12

89.9 4

98.53

91.4 2

96.47

94.6 1

410,497,12 7

347,231,2 93


Tabel diatas menunjukkan bahwa rasio antara realisasi dengan anggaran pada tahun 2013 paling rendah selama 5 tahun.Hal ini disebabkan karena pada APBD Perubahan tahun berjalan di Bulan Oktober/November sehingga waktu yang tersedia untuk penyerapan sangat sempit.Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan tingkat penyerapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

2. 4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Sebagai upaya mendorong Bappeda menjadi lembaga yang mampu menjalankan peran dan tupoksinyaditengah dinamika pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Bappeda Kabupaten Soppeng harus mempunyai strategi pencapainnya yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal. Berdasarkan hasil analisis terhadap faktoreksternal , teridentifikasi beberapa peluang yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain:

1. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan tingkat nasional dan provinsi.

2. Dukungan masyarakat, DPRD, LSM, dunia Pendidikan dan stakeholder lainnya terhadap perencanaan pembangunan.

3. Terbukanya kesempatan pengembangan SDM melalui pendidikan dan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Tertentu dari Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi Lainnya

4. Terdapatnya kebijakan penilaian kinerja instansi yang memasukkan unsur perencanaan dan pengendalian Di samping itu, berbagai ancaman eksternal juga perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan ke depan. Ancaman tersebut, antara lain:

1. Terbatasnya Data dan Informasi yang aktual/terbaru dari Lembaga Resmi (BPS). Analisis kondisi wilayah merupakan hal utama dan penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, analisis kondisi wilayah perencanaan membutuhkan data dan informasi yang aktual,


akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan ketersediaan data dan

informasi

yang

akurat

akan

sangat

menentukan

langkah

selanjutnya keberhasilan perencanaan.

2. Kualitas Profesionalisme Aparat Perencana. Salah satu variabel penentu keberhasilan suatu rencana banyak ditentukan

ketersediaan

dan

kualitas

para

perencana,

sebagai

pelaksana perencana pembangunan daerah dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalisme.

3.

Perencanaan Masih didominasi oleh Kepentingan Politik. Pendekatan perencanaan lebih didominasi oleh pendekatan politik dibandingkan dengan pendekatan teknokratik dan partisipatif. Oleh sebab itu pengambilan keputusan perencanaan lebih diwarnai oleh kepentingan politik dibandingkan dengan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat.

4. Instrumen Perencana Wilayah. Tingkat Kualitas suatu rencana dapat dicapai jika dilengkapi dengan berbagai peralatan perencanaan yang terkait dengan analisis terhadap indikator sosial, ekonomi dan indikator lainnya yang sering digunakan sebagai ukuran keberhasilan beberapa aturan perundang-undangan terkait perencanaan yang belum maksimal diterapkan.

5. Evaluasi dan Pengendalian, Pelaksanaan Rencana. Proses

perencanaan

pelaksanaannya

perlu

pembangunan

dilakukan

daerah

Evaluasi

sampai

sebagai

dengan

pengendalian

terhadap jalannya pelaksanaan pembangunan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Jika ditemukan target dan sasaran yang tidak tercapai, maka akan menjadi masukan perbaikan untuk perencanaan yang akan datang.


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan

dan

secara

moral

serta

etika

birokratis

dapat

dipertanggungjawabkan.Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunankarena dampaknya yangsignifikan bagi SKPD dimasa datang.Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappeda

yang berkaitan dengandalam membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan perencanaan pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya, penelitian dan statisticserta kesekretariatan Badan

sesuai dengan

kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan tugas tersebut Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut:


a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya, penelitian dan statistik.

b. Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya, penelitian dan statistik.

c. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya, penelitian dan statistik.

d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya, penelitian dan statistik.

e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang dan kesekretariatan Badan f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selama periode 2011-2015, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng

dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya telah

diupayakan secara optimal. , meskipun demikian dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut masih terdpat beberapa hal yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain belum optimalnya sinergitas kebijakan pembangunan antar tingkatan

pemerintah

guna

optimalisasi

pencapaian

tujuan

dan

sasaran

pembangunan, terbentuknya sebuah kawasan yang terintegrasi yang dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Perubahan Iklim, masih tingginya angka kemiskinan,

isu kelaparan, tingkat kesenjangan yang semakin tinggi. Selain itu

terkait dengan munculnya berbagai masalah baru dan mendesak, seperti penanganan bencana alamdan antisipasi terhadap fluktuasi harga bahan bakar minyak. Berkaitan dengan isu-isu tersebut, maka Bappeda Kabupaten Soppeng dituntut untuk antisipatif dan proaktif dalam mengkaji berbagai strategi dan menyelesaikan pencapaian

berbagai

tujuan

Permasalahan

pembangunan

Pembangunan daerah

tetap

tersebut,

sehingga

terjamin.Berikut

ini

dikemukakanIdentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan SKPDbeserta faktorfaktor yang mempengaruhinya. Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Soppeng


N o

Aspek Kajian

Capaian /Kondisi Saat ini

Standar yang Digunaka n

Faktor yang Mempengaruhi INTERNAL

EKSTERNAL

(KEWENANGA N SKPD)

(DILUAR KEWENANGAN SKPD)

Permasalahan Pelayanan SKPD

Gambaran pelayanan SKPD Perencanaa n Pembangun an

1

2

3


Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKA DA


adanya kewenangan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan yang diatur dalam UU no. 25 tahun 2004. ada

ada

Dalam penyusunan dokumen belum mengacu pada regulasi yang ada

ada

ada

ada

ada

adanya kewenangan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas SDM Perencana dan sarana prasarananya Dalam penyusunan dokumen perencanaan belum mengacu pada regulasi yang ada adanya kewenangan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan yang diatur dalam permendagri 54 tahun 2010

belum optimalnya peran lembaga dalam koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sector dan antar fungsi baik internal maupun eksternal dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah dalam perumusan visi-misi calon kepala daerah belum mengacu pada arah kebijakan yang tertuang dalam RPJPD Tersedianya dokumen perencanaan nasional dan provinsi Dukungan masyarakat, DPRD, LSM, dunia Pendidikan dan stake holder lainnya terhadap perencanaan pembangunan. Dokumen perencanaan yang belum dijadikan pedoman dan diaplikasikan (applicable). Adanya Kebijakandan regulasi Nasional dan Propinsi yang harus di akomodir dalam RKPD.

Dalam penyusunan dokumen belum mengacu pada regulasi yang ada sehingga menyebabkan sinergitas pembangunan antar sektor dan antar fungsi tidak optimal dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah

Pengendalian dan evaluasi RPJMD tidak optimal sehingga menyebabkan dokumen yang telah tersedia tidak diaplikasikan Belum optimalnya peran lembaga dalam menyusun kebijakan perencanaan untuk mengantisipasi perubahan, tantangan, peluang dan dinamika pembangunan daerah Belum sinkronnya antara perencanaan , penganggaran dan Pelaksanaan

Masih kurang terpadunya mekanisme perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lainnya


N o

4

Aspek Kajian


Capaian /Kondisi Saat ini

88,75%

Standar yang Digunaka n

100%

Faktor yang Mempengaruhi INTERNAL (KEWENANGA N SKPD) adanya kewenangan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan yang diatur dalam permendagri 54 tahun 2010 adanya kewenangan BAPPEDA dalam melaksanakan asistensi yang dilaksanakan sebelum penetapan APBD

EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD) Komitmen dan ketaatan SKPD terhadap rencana program/kegiatan

Dokumen perencanaan yang belum dijadikan pedoman dan diaplikasikan

Belum terbangunnya budaya organisasi yang berorientasi hasil dan mampu menghadapi tantangan dan perubahan kedepan

Adanya dinamika politik yang terjadi pada saat pembahasan anggaran

Adanya koordinasi yang baik dengan pihak BPS,

Kewenangan statistik tumpang tindih antara kewenangan instansi vertikal dengan pemerintah daerah

Adanya koordinasi yang baik dengan pihak BPS,

Belum tersedianya data yang berkualitas untuk perencanaan pembangunan


Cukup signifikannya ketidak sesuaian (inconsistency) antara rencana pembangunan dan implementasinya dapat menyebabkan pencapaian tujuan pembangunan yang tidak terarah Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran,dalam untuk menjaga konsistensi/kontinyuitas perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran; Belum efektifnya peran lembaga dalam koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sector dan antar fungsi

Statistik

5

6

Buku "kabupaten dalam angka"

Buku "PDRB kabupaten"

ada

ada

Ada

Ada

Ketersediaan data/ Informasi pembangunan yang cepat, akurat dan lengkap kurang tercapai, sehingga setiap permintaan data harus mencari dan memerlukan waktu yang relatif lama.. Data perencanaan yang belum komprehensif dan akurat.

Selain identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi juga terdapat isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi SKPD dari faktor-faktor eksternal lainnya yang dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.2


Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Kabupaten Soppeng Isu Strategis No

Dinamika Internasional (2)

(1) 1

Terbentuknya sebuah kawasan yang terintegrasi yang dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA merupakan bentuk realisasi dari tujuan akhir integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

2

Perubahan Iklim

3

Masih tingginya angka Kemiskinan

4

Kelaparan

3.2

Dinamika Nasional (3) Adanya peraturan perundangundangan yang melegitimasi kedudukan Bappeda sebagai institusi perencana seperti : UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah , Peraturan menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Terbitnya beberapa regulasi baru seperti UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah.

Dinamika Regional/Lokal (4)

Lain-lain

Belum optimalnya sinergitas kebijakan pembangunan antar tingkatan pemerintah guna optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan

Perkembangan kawasan/wilayah Kabupaten tidak sebanding dengan dokumen perencanaan yang dihasilkan;

Bencana Alam

Adanya tuntutan masyarakat untuk merasakan hasil rencana pembangunan dalam bentuk riil Adanya ketimpangan data antara Lembaga Statistik dengan SKPD terkait.

Adanya kesempatan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perencanaan melalui beasiswa pusbindiklatren yang diadakan oleh bappenas setiap tahunnya

(5)

Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih

Visi RPJMD Kabupaten Soppeng 2016-2021 adalah:“Pemerintahan yang Melayani dan Lebih Baik”, pada rumusan visi ini terkandung substansi “perwujudan visi” bahwa Kabupaten Soppeng “pemerintahannya akan lebih melayani” dan “daerahnya akan lebih baik”. Terdapat dua pokok visi pada rumusan visi ini yakni “pemerintahan yang melayani” dan “Kabupaten Soppeng yang lebih baik”. Pemerintahah yang melayani bermakna bahwa dalam lima tahun kedepan kehadiran pemerintah akan semakin signifikan dalam melayani rakyatnya. Hakekat kehadiran pemerintahan adalah untuk melayani rakyatnya.Pemerintah tidak hadir untuk dilayani tetapi untuk melayani. Kondisi yang hendak dicapai dengan pokok visi


ini adalah terjadinya peningkatan kinerja pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan petani dan kemajuan pertanian,

pendidikan yang unggul dan murah, pelayanan

publik yang prima, pariwisata yang berkembang, infrastruktur transportasi yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan kesehatan yang unggul dan murah, serta kehidupan beragama yang kondusif dan tingginya partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan. “Kabupaten Soppeng yang lebih baik” bermakna bahwa Kabupaten Soppeng akan terakselerasi kemajuannya sehingga mencapai posisi sebagai daerah yang merupakan pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan. Sebagaimana Visi RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018 salah satu pokok visinya adalah pilar utama pembangunan nasional dalam hal ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan, maka Kabupaten Soppeng dalam lima tahun kedepan akan menjadi pilar utama Sulawesi Selatan dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan tersebut. Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut.

1.

Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan propetani Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan pelayanan pada urusan pertanian secara umum sehingga berlangsung kebijakan yang berpihak kepada petani.Sebagaimana terlihat pada gambaran umum daerah bahwa mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Soppeng adalah pertanian dalam arti umum.Misi ini terutama memprioritaskan upaya memenuhi kebutuhan sarana produksi petani terutama pupuk, sarana produksi untuk pembudidaya ikan terutama bibit ikan, keterpenuhan jaringan irigasi bagi persawahan dan upaya penerapan sistem petik-olah-jual pada usahatani yang berjalan.

2.

Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan kualitas pendidikan di satu sisi serta dapat diakses dengan murah dan berkeadilan pada sisi lainnya.Misi ini terutama memprioritaskan upaya umum untuk pendidikan gratis level sekolah dasar dan menengah pertama serta bimbingan belajar gratis bagi siswa.Prioritas ini dijalankan secara terkait dengan kewajiban dasar pemerintah kabupaten dalam urusan pendidikan.


3.

Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara lebih baik. Prioritas dalam misi adalah upaya dalam mengaplikasikan sistem administrasi satu pintu berbasis teknologi informasi (information

technology/IT),

peningkatan

pelayanan

administrasi

kependudukan, perbaikan pelayanan dan pengadaan pemadam kebakaran setiap kecamatan, keringanan biaya melahirkan dan santunan kematian (lahir gratis, meninggal disantuni) dan meningkatkan kunjungan dan interaksi Bupati dengan warga (Bupati menyapa).

4.

Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memanfaatkan potensi wisata daerah dan meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi daerah. Prioritas dalam misi ini adalah optimalisasi promosi wisata, penemuan dan pengembangan obyek wisata baru, pembangunan / perbaikan jalan 500 km dalam lima tahun dan membuka isolasi kampung terpencil.

5.

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi Fokus dari misi ini adalah upaya umum mewujudkan tata kelola pemerintahan baik melalui reformasi birokrasi. Dalam misi ini prioritas diarahkan kepada keterlibatan perempuan hingga 30% dalam pemerintahan, menciptakan PNS yang kuat untuk pemerintahan yang bersih, penerapan fakta integritas tidak korupsi bagi pejabat, pemberian tunjangan kesejahteraan khusus untuk PNS dan pengadaan kendaraan operasional bagi kepala dusun.

6.

Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan pelayanan kesehatan. Prioritas dalam misi ini adalah penyelenggaraan layanan dokter/bidan keluarga/pribadi untuk warga, layanan kesehatan keliling yang gratis, pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan rumah sakit, penyelenggaraan layanan puskesmas plus setaraf rumah sakit di ibu kota kecamatan dan penghargaan dan insentif khusus bagi kader posyandu.

7.

Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan


Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan kehidupan beragama sebagai landasan spiritual dalam kehidupan masyarakat serta peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam kemajuan daerah. Prioritas dalam misi ini adalah fasilitasi pelatihan di balai latihan kerja (BLK) untuk pemuda, fasilitasi peningkatan keterampilan untuk persiapan pengiriman tenaga kerja Indonesia

(TKI),

peningkatan

kapasitas

kelembagaan

perempuan,

meningkatkan prestasi bidang olah raga dan seni, pembangunan perumahan bagi imam masjid dan insentif khusus untuk guru mengaji.

8.

Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memaksimalkan seluruh potensi Kabupaten Soppeng secara penuh untuk menjadikan daerah ini sebagai salah saatu penopang utama provinsi Sulawesi Selatan.Potensi yang terdiri dari sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, diupayakan untuk dioptimalkan mendorong Kabupaten Soppeng sebagai daerah utama di Provinsi Sulawesi Selatan.Prioritas dari misi ini adalah pengelolaan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha, serta menanggulangi kemiskinan.

9.

Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi Fokus dari misi ini adalah upaya menggairahkan roda perekonomian daerah. Akselerasi roda perekonomian dimaksud berlangsung melalui investasi, baik investasi yang berkembang secara autonomous dalam masyarakat melalui usaha kecil dan menengah, maupun investasi yang berkembang secara induced dari luar masyarakat untuk usaha skala besar dan korporasi. Perputaran roda ekonomi akan semakin kencang dengan semakin banyaknya kegiatan investasi. Untuk itu, semua usaha akan diupayakan agar bisa menarik lebih banyak investor masuk ke Soppeng. Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kabupaten Soppeng

denganDokumen

RPJMD

2016-2021,

maka

dalam

penyusunannya

harus

menjadikanDokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikatorkinerja Bappeda Kabupaten Soppeng harus diarahkan untuk mencapai

target

kinerjasesuai

dengan

kewenangan

Bappeda

yang

telah


dicantumkan dalam target KinerjaRPJMD.Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangkapencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Soppeng, kontribusi Bappeda dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi: PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN LEBIH BAIK No 1 1

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih


2

3

Faktor Penghambat

Pendorong

4

5

Misi 5 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi Meningkatkan penerapan kaidah kepemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah


Masih kurang terpadunya mekanisme perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lainnya

belum optimalnya peran lembaga dalam koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sector dan antar fungsi baik internal maupun eksternal dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah Adanya Kebijakandan regulasi Nasional dan Propinsi yang harus di akomodir dalam RKPD.

Belum optimalnya peran lembaga dalam menyusun kebijakan perencanaan untuk mengantisipasi perubahan, tantangan, peluang dan dinamika pembangunan daerah

Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas SDM Perencana dan sarana prasarananya

Ketersediaan data/ Informasi pembangunan yang cepat, akurat dan lengkap kurang tercapai, sehingga setiap permintaan data harus mencari dan memerlukan waktu yang relatif lama.. Data perencanaan yang belum komprehensif dan akurat.

- Kewenangan statistik tumpang tindih antara kewenangan instansi vertikal dengan pemerintah daerah

Pengendalian dan evaluasi RPJMD tidak optimal sehingga menyebabkan dokumen yang telah tersedia tidak diaplikasikan

Belum tersedianya data yang berkualitas untuk perencanaan pembangunan Kurangnya tenaga fungsional perencana dan peneliti

adanya kewenangan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan yang diatur dalam UU no. 25 tahun 2004.

adanya kewenangan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan yang diatur dalam permendagri 54 tahun 2010 Dukungan masyarakat, DPRD, LSM, dunia Pendidikan dan stake holder lainnya terhadap perencanaan pembangunan. Adanya koordinasi yang baik dengan pihak BPS,

Adanya koordinasi yang baik dengan pihak BPS, adanya kewenangan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan


Visi: PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN LEBIH BAIK No

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih


Faktor Penghambat

Cukup signifikannya ketidak sesuaian (inconsistency) antara rencana pembangunan dan implementasinya dapat menyebabkan pencapaian tujuan pembangunan yang tidak terarah

Komitmen dan ketaatan SKPD terhadap rencana program/kegiatan

Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran,dalam untuk menjaga konsistensi/kontinyuitas perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;


Pendorong adanya kewenangan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan yang diatur dalam permendagri 54 tahun 2010 adanya kewenangan BAPPEDA dalam melaksanakan asistensi yang dilaksanakan sebelum penetapan APBD

Keterkaitan antara Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Renstra Bappeda mengacu pada misi nomor 5 (lima) yaitu: Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Bebas Korupsi, fokus tujuan untuk Meningkatkan penerapan kaidah kepemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi, sasaran yang ingin dicapai Meningkatnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam perencanaan, pengaggaran dan pertanggungan kinerja.

3.3

Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

3.3.1 Review Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas periode 2015-2019 memuat sasaran Sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas rancangan rencana pembangunan dan pendanaan nasional terkait lingkup sumber daya manusia dan kebudayaan, politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan usaha kecil menengah, ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup, sarana dan prasarana, pengembangan regional dan otonomi daerah.

2. Meningkatnya nasional.

kualitas

rancangan

rencana

pendanaan

pembangunan


Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra BAPPENAS, faktor-faktor baik yang bersifat menghambat maupun yang bersifat mendorong, yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasidapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan BAPPEDA Kab. Soppengberdasarkan Sasaran Renstra BAPPENAS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No

Sasaran Jangka Menengah Renstra BAPPENAS

1 1

Permasalahan Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Soppeng

2

Sebagai Faktor Penghambat

Pendorong

4

5

3

Meningkatnya kualitas rancangan

Dalam penyusunan dokumen

belum

adanya

rencana pembangunan dan

belum mengacu pada regulasi

optimalnya peran

kewenangan

pendanaan nasional terkait lingkup

yang ada sehingga

lembaga dalam

tugas dan

sumber daya manusia dan

menyebabkan sinergitas

koordinasi,

fungsi

kebudayaan, politik, hukum,

pembangunan antar sektor dan

sinkronisasi dan

perencanaan

pertahanan, dan keamanan,

antar fungsi tidak optimal dalam

sinergitas

pembanguna

kemiskinan, ketenagakerjaan, dan

rangka pencapaian tujuan

pembangunan

n yang diatur

usaha kecil menengah, ekonomi,

pembangunan daerah

antar sector dan

dalam UU no.

sumber daya alam dan lingkungan

antar fungsi baik

25 tahun

hidup, sarana dan prasarana,

internal maupun

2004.

pengembangan regional dan

eksternal dalam

otonomi daerah

rangka pencapaian tujuan pembangunan

2

Meningkatnya kualitas rancangan

Optimalisasi koordinasi antara

daerah Dokumen

adanya

rencana pendanaan pembangunan

institusi perencana dengan

perencanaan

kewenangan

nasional

pemegang otoritas

yang belum

BAPPEDA

penganggaran,dalam untuk

dijadikan

dalam

menjaga

pedoman dan

melaksanaka

konsistensi/kontinyuitas

diaplikasikan

n asistensi

perencanaan dan

disebabkan

yang

penganggaran, sehingga

karena Adanya

dilaksanakan

program dan kegiatan yang

dinamika politik

sebelum

telah direncanakan tidak

yang terjadi pada

penetapan

tereduksi di dalam proses

saat pembahasan

APBD

penganggaran;

anggaran

3.3.1 Review Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan


Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sulawesi Selatanperiode 2013-2018 memuat sasaran Sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pengetahuan yang dicerminkan oleh jumlah aparatur perencana yang memiliki kualifikasi pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugasnya.

2. Menguatnya struktur hubungan kerjasama dan koordinasi antar sektor dan wilayah perencanaan, baik pusat maupun daerah.

3. Tersusunnya berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

4. Terbangunnya sinergitas dokumen perencanaan antar pusat, provinsi dengan kabupaten/kota..

5. Meningkatnya jumlah sarana berdasarkan beban kerja pada masing-masing bidang dan sub bidang.

6. Meningkatkan kinerja aparat perencana yang tercermin dari hasil kerja yang telah dilaksanakannya.

7. Terwujudnya lembaga perencana yang memiliki kemampuan memberikan pelayanan optimal dengan menerapkan kaidah-kaidah good governance.

8. Terbentuknya organisasi yang mandiri dan, profesional, kompetitif dan terpercaya dalam menjalankan misinya. Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Bappeda Prov. Sulawesi Selatan,faktor-faktor baik yang bersifat menghambat maupun yang bersifat mendorong, yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasidapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan BAPPEDA Kab. Soppengberdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Prov. Sul-Sel beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

1

Sebagai Faktor

Sasaran Jangka Menengah Renstra Prov. Sulawesi Selatan


Penghambat

Pendorong

2

3

4

5


No

Sasaran Jangka Menengah Renstra Prov. Sulawesi Selatan


Sebagai Faktor Penghambat

Pendorong

1

Meningkatnya kualitas pengetahuan yang dicerminkan oleh jumlah aparatur perencana yang memiliki kualifikasi pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugasnya.

Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Perencana


Adanya peningkatan kapasitas SDm perencana yang dilaksanakan oleh BAPPENAS melalui Pusbindiklatren

2

Menguatnya struktur hubungan kerjasama dan koordinasi antar sektor dan wilayah perencanaan, baik pusat maupun daerah.


belum optimalnya peran lembaga dalam koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sector dan antar fungsi baik internal maupun eksternal dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah

adanya kewenangan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan yang diatur dalam UU no. 25 tahun 2004.


Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas SDM Perencana dan sarana prasarananya

Dukungan masyarakat, DPRD, LSM, dunia Pendidikan dan stake holder lainnya terhadap perencanaan pembangunan.

3 Tersusunnya berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS

3.4.1. Telahaan RTRW Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Soppeng. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng berfungsi sebagai pedoman untuk: a. penyusunan rencana pembangunan daerah; b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Soppeng; c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah serta keserasian antarsektor di Kabupaten Soppeng; d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kabupaten Soppeng; dan e. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kabupaten Soppeng dengan kawasan sekitarnya.


Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah:

1. Rencana struktur tata ruang; 2. Rencana pola ruang; Berdasarkan hasil analisis terhadap RTRW Kab.Soppeng , faktor-faktor baik yang bersifat menghambat maupun yang bersifat mendorong, yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan BAPPEDA Kab. Soppengberdasarkan RTRW Kab. Soppeng beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No 1 1

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD


Penghambat

Pendorong

2

3

4

5

RENCANA STRUKTUR RUANG

Faktor


No

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD Pusat kegiatan lokal PKL terdiri dari Kota Watansoppeng dengan pengaruh seluruh wilayah di Kabupaten Soppeng. sementara itu Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dipusatkan di ibukot Kecamatan. Selanjutnya kelengkapan dalam penyediaan sarana dan prasarana baik sosial maupun ekonomi pada dasarnya bergantung pada hirarki kota yang bersangkutan. Selain itu terdapat fungsi kota sebagai pusat administrasi pemerintah yang mempunyai sifat pelayanan hirarki menurut status administrasi (Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan). RENCANA POLA RUANG

2

3

Kawasan lindung :Hutan Lindung (32.975,99 Ha), Kawasan Lindung (7.741,83 Ha), Taman Wisata Alam (1.572,50 Ha)



Faktor Penghambat

Komitmen dan ketaatan SKPD terhadap rencana program/kegiatan yang rendah

Pendorong

adanya kewenangan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan yang diatur dalam permendagri Nomor 54 tahun 2010

Kawasan budidaya : Rencana Kawasan peruntukan hutan kota, rencana kawasan peruntukan pertanian, rencana kawasan peruntukan perkebunan, rencana kawasan peruntukan pertambangan,

3.4.2. Telahaan KLHS Berdasarkan hasil analisis terhadap KLHS Kab.Soppeng , faktor-faktor baik yang bersifat menghambat maupun yang bersifat mendorong, yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7 Permasalahan Pelayanan BAPPEDA Kab. Soppengberdasarkan KLHS Kab. Soppeng beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya


No

Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD


1

2

1

kajian konsistensi antara dokumen perencanaan RPJPD dengan RPJMD 2016-2021, kajian kesesuaian RPJMD dengan RTRW Kabupaten Soppeng dan kajian dokumen-dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat pusat maupun tingkat provinsi

3 Dalam penyusunan dokumen belum mengacu pada regulasi yang ada sehingga menyebabkan sinergitas pembangunan antar sektor dan antar fungsi tidak optimal dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah

Belum efektifnya peran lembaga dalam koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sector dan antar fungsi

Pengendalian dan evaluasi RPJMD tidak optimal sehingga menyebabkan dokumen yang telah tersedia tidak diaplikasikan dan keterlambatan laporan pelaksanaan laporan


banyak indikator kinerja prioritas RPJMD yang tidak terpetakan dalam Renstra SKPD, adanya kewenangan penggunaan anggaran yang besar kepada SKPD menyebabkan porsi belanja untuk internal SKPD (belanja pegawai dan belanja barang) lebih besar dibandingkan dengan porsi belanja modal.

Faktor Penghambat 4 belum optimalnya peran lembaga dalam koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sector dan antar fungsi baik internal maupun eksternal dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah Dalam penyusunan dokumen belum mengacu pada regulasi yang ada dan dalam perumusan visi-misi calon kepala daerah belum mengacu pada arah kebijakan yang tertuang dalam RPJPD dalam pelaksanaannya, kegiatan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah banyak yang sudah mendapatkan arahan dari pusat, sehingga daerah tidak dapat melaksanakan program yang telah direncanakan di tingkat daerah karena hanya melaksanakan arahan dan program yang ditetapkan Pemerintah Pusat Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas SDM Perencana dan sarana prasarananya

Dalam penyusunan dokumen perencanaan belum mengacu pada regulasi yang ada sehingga menyebabkan Dokumen perencanaan yang belum dijadikan pedoman dan diaplikasikan (applicable).

Pendorong 5 adanya kewenangan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan yang diatur dalam UU no. 25 tahun 2004.

adanya kewenangan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan yang diatur dalam permendagri 54 tahun 2010 adanya kewenangan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan

Dukungan masyarakat, DPRD, LSM, dunia Pendidikan dan stake holder lainnya terhadap perencanaan pembangunan . penguatan regulasi kelembagaan dari Bappeda. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penajaman kewenangan yang telah dimiliki. Sehingga secara dasar


No

3.5

Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD


Faktor Penghambat

adanya kegiatan dari K/L yang dibiayai APBN dan kegiatan SKPD yang dibiayai APBN belum sesuai; nomenklatur dan kodifikasi kegiatan K/L (APBN) dan SKPD (APBD) belum seragam

Adanya Kebijakandan regulasi Nasional dan Propinsi yang harus di akomodir dalam RKPD.


Komitmen dan ketaatan SKPD terhadap rencana program/kegiatan

Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran,dalam untuk menjaga konsistensi/kontinyuitas perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran; Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Perencana



Pendorong hukum Bappeda memiliki kewenangan melakukan dan mengkoordinir perencanaan tidak hanya secara formil namun juga secara materiil; adanya kewenangan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan yang diatur dalam permendagri 54 tahun 2010 adanya kewenangan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan yang diatur dalam permendagri 54 tahun 2010 adanya kewenangan BAPPEDA dalam melaksanakan asistensi yang dilaksanakan sebelum penetapan APBD Adanya peningkatan kapasitas SDm perencana yang dilaksanakan oleh BAPPENAS melalui Pusbindiklatre n

Penentuan Isu Strategis Dalam rangka mengantisipasi dinamika, perubahan dan tantangan ke depan pembangunan di Kabupaten Soppeng maka Bappeda Kabupaten Soppeng dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.Analis isu-isu startegis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses


penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Hal ini sangat penting dalam menentukan visi-misi

dan strategi yang digunakan dalam

sebagai upaya mendukung tercapainya visi-misi pemerintah Kabupaten Soppeng tahun 2016-2021. Selanjutnya, memperhatikan

dalam

penentuan

kekuatan

dan

isu

kelemahan

strategis

disamping

lembaga/institusi

harus

Bappeda

Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berdasarkan

seperti

diamanatkan dalam Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu diperhatikan juga peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis. Penentuan Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam perumusan Visi-misi, Tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang diprioritaskan selama periode20162021. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan Bappeda Kab. Soppeng dilakukan dengan cara membahas melalui forum Focussed Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis serta menggunakan menggunakan metode pembobotan dengan menentukan skor terhadap beberapa kriteria yang digunakan untuk penentuan isu strategis yaitu 1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra BapppenasL atau Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan; 2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Bappeda; 3) Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik; 4) Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah; 5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani; 6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. Setelah melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala, makaditetapkanlah isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Bappeda Kab. Soppeng Tahun 2016-2021 sebagai berikut: Tabel 3.8 Isu-Isu Strategis


ISU STRATEGI

NO 1 2 3 4 5 6 7

Belum optimalinya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaranuntuk menjaga konsistensi/kontinyuitas perencanaan dan penganggaran Pengendalian dan evaluasi RPJMD tidak optimal banyak indikator kinerja prioritas RPJMD yang tidak terpetakan dalam Renstra SKPD, Masih kurangnya SDM yang memiliki skill & kompetensi sesuai dengan tugas & kewajiban utamanya Belum efektifnya peran lembaga dalam koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor dan antar fungsi Data perencanaan yang belum komprehensif dan akurat. Belum optimalnya peran lembaga dalam menyusun kebijakan perencanaan untuk mengantisipasi perubahan, tantangan, peluang dan dinamika pembangunan daerah

8

Belum adanya system pengelolaan yang dapat menghimpun seluruh produk kajian Bappeda

9

Dalam penyusunan dokumen perencanaan belum mengacu pada regulasi yang ada

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Bappeda Beberapa hal yang menjadi kondisi, harapan, dan fokus perhatian yang mempengaruhi dan melandasi Bappeda dalam merumuskan visinya adalah sebagai berikut :

1. Sebagai

lembaga

yang

menyelenggarakan

urusan

perencanaan

pembangunan dengan kewenangan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi turunannya, Bappeda menjadi lembaga yang strategis sebagai “lokomotif” dan think tank-nya pembangunan daerah

2. Besarnya kewenangan yang dimiliki oleh Bappeda, ternyata belum diimbangi dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara optimal sehingga perencanaan pembangunan yang dibangun melalui proses yang


panjang dengan berbegai pendekatan baik politik, teknokratik, top down, dan bottom up serta partisipatif seringkali “dikalahkan” oleh kepentingan yang bersifat pragmatis.

3. Tuntutan yang semakin kuat dari masyarakat akan akuntabilitas Bappeda sebagai lembaga perencana dengan produk perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Soppeng tahun 2016-2021dimana pada misi kelima fokus pada upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi, dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng yang diharapkan, maka ditetapkan Visi BappedaKabupaten Soppeng, yaitu:

“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG TERPADU, ASPIRATIF DAN RESPONSIF” Visi Bappeda Kabupaten Soppeng diatas memiliki makna:

Terpadu,

perencanaan yang mampu saling mendukung antar sektor, antar waktu, sehingga perencanaan yang dihasilkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini saja tetapi yang lebih penting dapat menjawab kebutuhan yang akan datang dan yang mungkin terjadi atau orientasi kedepan. Aspiratif, artinya dalam penyusunan dokumen perencanaan, keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholders) secara aktif pada setiap tahapan perencanaan pembangunan.Responsif dimaknai sebagai upaya yang dilakukan dengan cepat untuk menanggapi lingkungan dan isu strategis yang dinamis.Berbagai isu stretegis tetap menjadi konsen dalam penyusunan perencanaan, dalam artian muatan dari dokumen perencanaan pembangunan tidak lepas dari berbagai isu seperti isu kemiskinan, keadilan, pengangguran, gender, lingkungan, dan sebagainya.Selain itu, responsif diartikan sebagai kemampuan melihat ke bawah (berbasis masyarakat) dan melihat ke atas (terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi). Untuk mewujudkan visi BAPPEDA Kabupaten Soppeng 2016-2021 tersebut, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab institusi, yakni :


1.

Meningkatkan

kualitas

perencanaan

dan

evaluasi

pelaksanaan

pembangunan daerah

2.

Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan daerah

Misi pertama,Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

daerah

merupakan

upaya

dalam

menghasilkan

dokumen

perencanaan yang benar-benar berkualitas serta dapat diimplementasikan oleh SKPD teknis.Oleh karena itu untuk mewujudkan perencanaan yang berkualitas diperlukan koordinasi, sinergi, dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi dan pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah, selain koordinasi juga diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan proses pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari pengendalian terpadu. Arah kegiatan tersebut memiliki manfaat mengenai dinamika proses pembangunan yang berjalan telah sesuai dengan yang direncanakan dan hasilnya dapat dievaluasi untuk menjadi masukan dalam perencanaan pembangunan selanjutnya dan yang akan datang. Misi kedua, untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang baik, diperlukan pengelolaan data yang baik pula dengan memastikan data tersebut valid/akurat, up to date, aktual dan tersedia serta mudah diakses.Oleh karenanya kualitas manajemen data sangat mempengaruhi proses perencanaan pembangunan maupun hasil perencanaan itu sendiri. 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Untuk merealisasikan misi Bappeda tersebut perlu ditetapkan tujuan Bappeda Kota Soppeng dalam kurun waktu lima (5) tahun ke depan. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan.Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Soppeng. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021, Bappeda Kabupaten Soppeng sebagai institusi perencana berkewajiban meningkatkan


penerapan kaidah kepemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang indikator keberhasilannya ditandai dengan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terhadap sasaran RPJMD, Bappeda bertanggungjawab langsung terhadap Meningkatnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam perencanaan, penganggaran dan pertanggungan kinerja dimana indikatornya adalah penjabaran program RPJMD kedalam RKPD yang mutlak 100% setiap tahunnya, sehingga untuk mencapai beberapa target kinerja tadi maka tujuan dan sasaran Bappeda adalah sebagai berikut: 4.2.1. Tujuan

1. Meningkatkan

kualitas

perencanaan

dan

evaluasi

pelaksanaan

pembangunan daerah

2. Meningkatkan ketersedian data dan informasi pembangunan daerah. Tabel 4.1.Visi, Misi, dan Tujuan VISI

MISI

TUJUAN

INDIKATOR TUJUAN

(2)

(3)

(4)

Mewujudkan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang terintegrasi dan sinergi

Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

(1) Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Terpadu, Aspiratif dan Responsif

Persentase penjabaran program pembangunan daerah kedalam RKPD Persentase target kinerja tujuan RPJMD yang tercapai

Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan daerah yang akurat dan terpadu

Meningkatkan ketersedian data dan informasi pembangunan daerah.

Persentase kebutuhan data pembangunan dan statistik yang terisi didalam SIPD

4.2.2. Sasaran Jangka Menengah

1. Tercapainya konsistensi penjabaran RPJMD ke dalam RKPD, RKPD ke dalam APBD.

2. Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.

3. Meningkatnya jumlah perencana yang memiliki kompetensi dasar perencanaan dan kapasitasnya sesuai dengan tugas fungsional

4. Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.



Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda

NO .

TUJUAN

INDIKATOR TUJUAN

(1)

(2)

(3)

1

Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah

Persentase penjabaran program pembangunan daerah kedalam RKPD

2

Meningkatkan ketersedian data dan informasi pembangunan daerah.

Persentase target kinerja sasaran RPJMD yang tercapai Jumlah aparatur Bappeda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, substantive dan teknis Persentase kebutuhan data pembangunan dan statistik yang terisi didalam SIPD

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE2

3

4

5

6

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Persentase penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase penjabaran Kegiatan RKPD ke dalam APBD

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan

Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya jumlah perencana yang memiliki kompetensi dasar perencanaan dan kapasitasnya sesuai dengan tugas fungsional

Jumlah aparatur yang mendapatkan sertifikat perencana

6 Org

8 Org

11 Org

12 Org

13 Org

- Profil Kabupaten Dalam Angka

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

- SIPD

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

- PDRB Kabupaten

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

- Inflasi

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

- IPM

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

- Inkesra

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

- Gini Ratio

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

(4)

Tercapainya konsistensi penjabaran RPJMD ke dalam RKPD, RKPD ke dalam APBD

Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

(5)

Ketersediaan Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD)

Ketersediaan :


4.3. Strategi dan Kebijakan Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Soppeng harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Soppeng. Sedangkan Kebijakan merupakan ketentuan yang “telah ditetapkan oleh yang berwenang

untuk

dijadikan

pedoman,

pegangan

ataupun

petunjuk

dalam

pengembangan atau pelaksanaan kegiatan. 4.3.1. Strategi

1. Mendorong konsistensi dan sinergitas perencanaan daerah dengan pemerintah provinsi dan pusat dengan meningkatkan peran seluruh stakeholder.

2. Meningkatkan kualitas sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang berbasis teknologi informasi.

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia serta budaya organisasi yang berorientasi hasil dan mampu menghadapi tantangan dan perubahan ke depan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas.

4. Meningkatkan ketersediaan data dan pengelolaan data yang akurat, cepat dan mutakhir melalui koordinasi dengan semua stake holder.

5. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran serta meningkatkan profesionalisme SKPD. 4.3.2. Kebijakan

1.

Merumuskan kebijaksanaan teknis perencanaan yang mampu mendorong pencapaian VISI-MISI daerah.

2.

Menciptakan sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang efektif, efesien dan handal.

3.

Mengoptimalkanpeningkatan

kapasitas

melalui

pelatihan

substanstif dan pelatihan teknis

4.

Membangun

pengelolaan

data

dan

statistik

perencanaan

pembangunan dengan memanfaatkan teknologi.

5.

Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran secara berkala berdasarkan kebutuhan dan anggaran.

Renstra Bappeda Kabupaten Soppeng2016 – 2021 Tabel 4.3.Keterkaitan Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda VISI : MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG TERPADU, ASPIRATIF DAN RESPONSIF MISI I : Mewujudkan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang terintegrasi dan sinergi TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

(1)

(2)

(3)

(4)

Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah

Tercapainya konsistensi penjabaran RPJMD ke dalam RKPD, RKPD ke dalam APBD

Mendorong konsistensi dan sinergitas perencanaan daerah dengan pemerintah provinsi dan pusat dengan meningkatkan peran seluruh stakeholders

Merumuskan kebijakan teknis perencanaan yang mampu mendorong pencapaian Visi-Misi daerah

Meningkatnya capaian sasaran kinerja pembangunan daerah

Meningkatkan kualitas sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang berbasis teknologi informasi

Menciptakan sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang efektif, efisien dan handal

Meningkatnya jumlah perencana yang memiliki kompetensi dasar perencanaan dan kapasitasnya sesuai dengan tugas fungsional

Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia serta budaya organisasi yang berorientasi hasil dan mampu menghadapi tantangan dan perubahan kedepan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas

Mengoptimalkan peningkatan kapasitas melalui pelatihan subtantif dan pelatihan teknis

MISI II : Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan daerah yang akurat dan terpadu Meningkatkan ketersedian data dan informasi pembangunan daerah.

Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

Meningkatkan ketersediaan data dan pengelolaan data yang akurat, cepat dan mutakhir melalui koordinasi dengan semua stakeholders

Membangun pengelolaan data dan statistik perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan teknologi

Terpenuhinya dukungan penyelenggaraan tupoksi Bappeda pada urusan Statistik dan Perencanaan Pembangunan

Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran serta meningkatkan profesionalisme SKPD

Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran secara berkala berdasarkan kebutuhan dan anggaran

Renstra Bappeda Kabupaten Soppeng2016 – 2021

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah disusun pada babsebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Bappeda dengan tetap mengacu pada program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Soppeng 2016-2021. Komponen belanja program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi Bappeda dan keterkaitannya dengan kebijakan strategis seperti terlihat pada Tabel 5.1. dibawah ini. Tabel 5.1.Komponen program yang akan dilaksanakan sesuaidengantupoksiBappeda. Program Utama

1.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

2.

Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah

3.

Program Peningkatan Kapasitas SDM Perencanaan Pembangunan Daerah

4.

Program Pengembangan Statistik Daerah

Program Pendukung

1. 2.

Program PelayananPerkantoran

3.

Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur

4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada hakekatnya delapan program Bappeda di atas disusun berdasarkan tupoksi yang merupakan acuan bagi penyusunan program padaSekretariat dan Bidang-bidang lingkup Bappeda pada periode lima tahun ke depan (2016-2021). Masing-masing program pembangunan lebih lanjut dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan dengan indkator output serta indikasi biaya.Rincian kegiatan dari masingmasing program untuk sekretariat dan masing-masing Bidang lingkup Bappeda adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah a. Penyusunan RPJMD b. Penyusunan RKPD c. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD


d. Penyusunan KUA-PPAS e. Asistensi Penyusunan RAPBD f. Fasilitasi Penyusunan Renstra SKPD g. Penyusunan Indikator Kinerja Utama h. Updating RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) i. Koordinasi Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif j. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Program WISMP k. Koordinasi Pembinaan Kabupaten Sehat l. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah m. Koordinasi Perencanaan Responsif Gender n. Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak o. Koordinasi Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) p. Fasilitasi Penyusunan RPJM Desa q. Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Kab. Soppeng 2. Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah a. Revisi RPJPD b. Pengendalian dan Evaluasi RPJMD c. Revisi RPJMD d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah e. f. g. h.

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Evaluasi Mandiri Kepala Daerah Berbasis KPI (Key Performance Indicator) Pembangunan Sistem Informasi Monev

3. Program Peningkatan Kapasitas SDM Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana b. Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah

4. Program Pengembangan Statistik Daerah a. Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan b. Penyusunan Penelitian dan Pengembangan pembangunan Daerah c. Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) d. Penyusunan, Pengumpulan & Analisis Data/informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Ekonomi.

e. Penyusunan, Pengumpulan & Analisis Data/informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang


Sosial Budaya

f. Penyusunan, Pengumpulan & Analisis Data/informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Fisik & Prasarana

g. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Daerah (REPIDA) h. Penyusunan Indikator Ekonomi i. Analisis Sektor Unggulan terhadap Pengembangan Investasi Daerah j. Pengelolaan Data dan Informasi Profil Kabupaten k. Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB 5. Program Pelayanan Perkantoran a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan layanan kebersihan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan ke luar daerah Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. b. c. d. e. f. g. h.

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan Mebeuler Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

7. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu 8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun


Rincian kegiatan dan program di atas merupakan program badan yang harus dijabarkan menjadi RKPD dengan memperhatikan dokumen perencanaan nasional dan provinsiserta kondisi terkini baik isu-isu strategis dari perubahan lingkungan strategis, masalah, tantangan maupun peluang yang dapat mempengaruhi pencapaian pembangunan. Pelaksanaan prioritas program tersebut memperhatikan juga ketersediaan sumber daya berupa: dana, tenaga dan fasilitas pendukungnya.

Renstra BappedaKabupatenSoppeng2016 – 2021 Tabel 5.2.Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

(1) Menin gkatka n kualita s perenc anaan dan evalua si pemba nguna n daerah

Indikator Tujuan

(2) Persentas e penjabar an program pembang unan daerah kedalam RKPD

Sasaran

(3) Tercapainya konsistensi penjabaran RPJMD ke dalam RKPD, RKPD ke dalam APBD

Kode

(5)

Program dan Kegiatan

(6) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

(8)

Penyusunan RPJMD

2016

2018

2019

2021

targ et

target

Rp

Rp

targ et

target

Rp

Rp

(9)

(11)

(1 2)

(14)

(15)

(17)

(1 8)

(20)

100 %

100%

1,216, 935

100 %

100%

1, 03 0, 96 0

1, 18 2, 96 0

1 0 0 %

(21)

1, 917,2 10

100 %

6 00,000

2 dok

41,250

12 dok

2 60,000

25 dok

2 1 dok

d o k

Penyusunan RKPD

Penyelenggaraa n Musrenbang RKPD

Lokasi Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD targ et (23)

8,1 06, 85 0

1,0 94, 42 9

2 2 dok

2 dok

5 dok

5 dok

2 dok

32, 00 0

34,750

2 dok

2 dok

41, 25 0

d o k

21 3,7 55

4 4 dok

25 0,0 00

250,0 00

4 dok

4 dok

26 0,0 00

d o k

1,5 24, 05 0

(2 4)

Renstra BappedaKabupatenSoppeng2016 – 2021 Penyusunan KUA-PPAS

2 2 dok

Asistensi Penyusunan RAPBD

37 SKP D

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan RPJMD

Koordinasi Pelaksanaan Program WISMP

37 SKPD

55, 00 0

46,500

60,000

2 dok

37 SKP D

2 dok

48, 50 0

d o k

48,500

3 7 37 SKPD

70, 00 0

S K P D

75, 000

12 dok

37 SKP D

1 dok

27 9,9 38

3 75, 00 0

43, 44 9

3 7 37 SKP D

Penyusunan Indikator Kinerja Utama

Koordinasi Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif

2 dok

44, 50 0

1 dok

Fasilitasi Penyusunan Renstra SKPD

Updating RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK)

2 dok

87,72 5

S K P D 1

1 dok

d o k

95 ,000

37 SKP D

6 5,000

1 dok

12 0,0 88

35 ,000

6 dok

18 0,0 00

480 org

78 0,0 00

7 dok

25 4,7 60

29 7,3 21

1 1 dok

1 dok

90 org

80 org

1 dok

1 dok

1 dok

80 org

25, 00 0

30,00 0

1 dok

13 0,0 00

130 ,000

80 org

42, 46 0

42,46 0

2 dok

1 dok

80 org

35, 00 0

13 0,0 00

d o k 8 0 o r g

130,00 0

1 1 dok

1 dok

42, 46 0

d o k

42 ,460

Renstra BappedaKabupatenSoppeng2016 – 2021 Koordinasi Pembinaan Kabupaten Sehat

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Koordinasi Perencanaan Responsif Gender

Koordinasi Penyelenggaraa n Kabupaten/Kota Layak Anak Koordinasi Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) Sosialisasi Regulasi Perencanaan Pembangunan

Fasilitasi Penyusunan RPJM Desa

1 1 dok

1 dok

2 dok

2 dok

1 dok

60, 00 0

63,000

1 dok

65,00 0

2 dok

1 dok

65, 00 0

d o k

70, 000

6 dok

38 1,1 70

100 ,000

12 dok

44 5,1 75

55 ,000

37 SKP D

55 ,000

6 dok

24 5,0 00

45,000

6 dok

23 4,3 00

150 ,000

2400 Org

75 0,0 00

2

170 0rg

37 SKP D

2 dok

37 SKPD

1 dok

65, 00 0

2 dok

65, 00 0

d o k 3 7

45, 00 0

45,00 0

37 SKP D

37 SKPD

45, 00 0

45,00 0

1 dok

1 dok

50, 00 0

50, 00 0

S K P D 1 d o k

30 4,4 40

1 1 dok

400 org

7 des a

1 dok

400 Org

37, 00 0

11 0,0 00

37,000

120,00 0

110,500

1 dok

400 Org

1 dok

400 Org

10 desa

40, 00 0

14 0,0 00

95, 75 0

d o k 4 0 0 O r g

49 desa

2 93, 97 5

Renstra BappedaKabupatenSoppeng2016 – 2021 Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Kab. Soppeng

1

1 software

Persentas e target kinerja sasaran RPJMD yang tercapai

Meningkatn ya sistem pengendali an dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaa n rencana pembangun an

Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah

Revisi RPJPD

Pengendalian dan Evaluasi RPJMD

Revisi RPJMD

88.37%

100 %

100%

1 dok

90, 00 0

90 0, 00 0

50,000

563,000

P a k e t

1 Pake t Pem elih araa n

1 Paket Pemelihara an

100 %

100%

50, 00 0

40 5, 00 0

P e m e l i h a r a a n

1 0 0 %

50,000

435,0 00

1 Pake t Pem eliha raan

100 %

52 0,0 00

1 dok

2,8 94, 95 7

52 0,0 00 1

80, 00 0

29 0,0 00

83,000

200,000

1 dok

1 dok

85, 00 0

d o k

90,0 00

5 dok

42 3,0 00

1 dok

2 00, 00 0

Renstra BappedaKabupatenSoppeng2016 – 2021 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjaw aban (LKPJ) Evaluasi Mandiri Kepala Daerah Berbasis KPI (Key Performance Indicator)

2 2 dok

2 dok

12 dok

47 4,1 15

1 dok

1 dok

1 dok

40, 89 5

2 dok, 1 Publ ikasi

2 dok, 1 Publi kasi

2 dok, 1 Publikasi

2 dok

70, 00 0

75,000

2 dok

2 dok

90, 00 0

d o k

100,00 0

81, 00 5

2 1 dok

2 dok

14 0,0 00

155,000

2 dok

2 dok

18 0,0 00

Pembangunan Sistem Informasi Monev

d o k

195,00 0

9 dok

86 5,9 42

1

1 software

90, 00 0

50,000

1 Pake t Pem elih araa n

P a k e t 1 Paket Pemelihara an

50, 00 0

P e m e l i h a r a a n

50,000

1 Pake t Pem eliha raan

29 0,0 00

Renstra BappedaKabupatenSoppeng2016 – 2021 Jumlah aparatur Bappeda yang mengikuti pendidika n dan pelatihan kepemim pinan, substanti ve dan teknis

Meningkatn ya jumlah perencana yang memiliki kompetensi dasar perencanaa n dan kapasitasny a sesuai dengan tugas fungsional

Program Peningkatan Kapasitas SDM Perencanaan Pembangunan Daerah 2

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

5 Org

Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah

Menin gkatka n keters edian data dan inform asi pemba nguna n daerah .

Persentas e kebutuha n data pembang unan dan statistik yang terisi didalam SIPD

Terpenuhiny a kebutuhan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaa n pembangun an daerah yang berkualitas

7.3

14. 63

6 org

29.27

12 org

100 org

100 org

100 %

100%

19 3, 00 0

83, 00 0

11 0,0 00

203,000

83,000

120, 000

58. 54

24 org

73.17

30 org

100 org

100 org

632,350

100 %

100%

30,000

1 dok

23 1, 00 0

91, 00 0

14 0,0 00

8 7 . 8 0

241,0 00

3 6 o r g 1 0 0 o r g

87.8 0

1,2 47, 41 3

91,000

41 org

50 2,0 00

1 50,000

600 org

74 5,4 13

Program Pengembanga n Statistik Daerah

90%

Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

1 dok

1 dok

70 8, 25 0

1 dok 27, 00 0

69 3, 50 0

1 dok

1 0 0 %

716,0 00

1 36, 00 0

d o k

39,000

100 %

6 dok

4,1 33, 20 0

19 2,0 00

Renstra BappedaKabupatenSoppeng2016 – 2021

Penyusunan Penelitian dan Pengembangan pembangunan Daerah Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Penyusunan, Pengumpulan & Analisis Data/informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Ekonomi. Penyusunan, Pengumpulan & Analisis Data/informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Sosial Budaya

Penyusunan, Pengumpulan & Analisis Data/informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Fisik & Prasarana

4 5 dok

4 Dok

12 0,0 00

130 ,000

4 Dok

47, 60 0

54,70 0

1 dok

4 Dok

15 0,0 00

D o k

25 dok

95 0,0 00

83 ,000

6 dok

35 7,2 00

33,000

6 dok

15 7,2 00

33,000

6 dok

15 7,2 00

33,000

6 dok

15 7,2 00

150,00 0

1 1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

72, 50 0

d o k

1 1 dok

1 dok

24, 55 0

27,550

1 dok

27,550

1 dok

27,550

1 dok

1 dok

30, 00 0

d o k

1 1 dok

1 dok

24, 55 0

1 dok

30, 00 0

d o k

1 1 dok

1 dok

24, 55 0

1 dok

30, 00 0

d o k

Renstra BappedaKabupatenSoppeng2016 – 2021 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Daerah (REPIDA)

1 dok

11 0,0 00

1 dok

Penyusunan Indikator Ekonomi

1 dok

Analisis Sektor Unggulan terhadap Pengembangan Investasi Daerah

1 dok

Pengelolaan Data dan Informasi Profil Kabupaten

1 dok

1 2 dok

Pengolahan, updating dan analisis data PDRB

1 dok

18 0,0 00

185,00 0

1 dok

15 0,0 00

150,00 0

1 dok

1,474,45 0

100 %

1 dok

19 5,0 00

19 5,000

7 dok

150 ,000

5 dok

1 0 1,57 0 7,100 %

100 %

d o k

9 0,0 00

86, 57 7

1,1 25, 82 3

1 1 dok

Program Pelayanan Perkantoran 100%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 dok

11 0,0 00

100 %

100%

1 ,4 36 ,4 50

1 dok

100%

15 0,0 00

1 ,5 63 ,0 00

d o k

75 0,0 00

8, 90 6,6 44

1 2 12 kali

12 kali

12 kali

11 0,0 00

120 ,000

12 kali

12 kali

13 0,0 00

k a l i

130,00 0

72 kali

72 0,0 00

Renstra BappedaKabupatenSoppeng2016 – 2021 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasiona l

1 5 10 unit

12 Unit

13 Unit

4,0 50

15 Unit

4,050

15 Unit

5,5 00

Penyediaan layanan kebersihan kantor

U n i t

5,500

15 Unit

28, 65 0

1 5

15 Orang 18 Jenis

15 Ora ng 16 Jeni s

15 Orang 20 Jenis

11 0,0 00

15 Ora ng 20 Jeni s

110,000

15 Orang 20 Jenis

12 5,0 00

O r a n g 2 0

125,00 0

15 Oran g 116 Jenis

67 9,2 29

J e n i s Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranga n bangunan kantor

20 buah

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

20 bua h

10,000

20 buah

10, 00 0

b u a h

10,000

20 buah

50, 00 0

8, 000

75 Jenis

44, 10 3

12,000

10 Terbi tan

1 5 5 Jenis

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

10, 00 0

2 0

4 Terbitan

10 Jeni s

10 Terb itan

15 Jenis

10 Terbitan

10, 00 0

11, 00 0

8,000

1,000

1

15 Jeni s

10 Terb itan

10 Jenis

10 Terbitan

5,0 00

11, 00 0

J e n i s 1 0 T e r b i

66, 50 0


t a n Penyediaan bahan logistik kantor

1 2 12 Kali

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan ke luar daerah

Peningkatan pelayanan perkantoran 5 Paket

Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kan tor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

12 Kali

12 Kali

110 0 kali

1150 kali

5 Pake t

5 Paket

48 berit a

48 berita

90 %

1,4 00

1,400

12 Kali

12 Kali

80 0,0 00

825,0 00

117 5 Kali

1180 Kali

33 0,0 00

330, 000

5 Pake t

5 Paket

50, 00 0

55,00 0

48 berit a

48 berita

90% 40 0, 10 0

350,250

90 %

1,5 00

87 5,0 00

34 0,0 00

60, 00 0

90% 35 7, 00 0

K a l i 1 1 8 0 K a l i 5 P a k e t 4 8

1,600

72 Kali

87 5,000

6960 Kali

3 50,000

5 Pake t

b 60 e ,000 r i t a 9 0 399,0 % 00

288 Berit a

8,8 00

4,9 80, 31 1

2,0 06, 85 1

32 2,2 00

90% 2,0 40, 39 0

Renstra BappedaKabupatenSoppeng2016 – 2021 2

1 unit

2 unit

40, 00 0

40,0 00

2 unit

2 unit

40, 00 0

u n i t

5 0,000

11 unit

1 unit

1 unit

21 0,0 00

-

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2 U n i t

2 Unit

20,00 0

4 Unit

3 5,0 00

3 Unit

2 8,0 00

1 Paket

2 0,0 00

1 Pake t

2 0,0 00

1 buah

1,5 00

1 Bua h

1,5 00

18,000

1 Unit

1 0,0 00

Pengadaan peralatan gedung kantor 2

11 unit

14 unit

1 unit

1 0,0 00

3 unit

45, 00 0

10,000

30,00 0

1 unit

1 unit

1 unit

1 0,0 00

2 unit

30, 00 0

u n i t 2 u n i t

20,00 0

30 ,000

17 unit

24 unit

6 0,0 00

15 5,0 00

Renstra BappedaKabupatenSoppeng2016 – 2021 2

12 unit

3 unit

10, 10 0

7,000

1 Unit Pengadaan Mebeuler

9 Unit

24 buah

3 0,0 00

4 buah

15, 00 0

1 set

30, 00 0

19,250

2 unit

1 unit

3,5 00

u n i t

7,00 0

22 unit

5 unit

6 unit

5 bua h

40 buah

5, 75 0 5 9,2 50

13 buah

15, 00 0

1 set

30, 00 0

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1

1 unit gedung

1 unit

1 unit

70, 00 0

80,000

3 4,6 00

1 unit

1 unit

90, 00 0

u n i t

90,0 00

1 unit

4 80, 00 0

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasiona l 1 9

10 unit

1 unit Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

10 unit

1 unit

11 unit

1 unit

30, 00 0

60, 00 0

40,000

60,000

15 unit

1 unit

17 unit

1 unit

55, 00 0

60, 00 0

u n i t 1 u n i t

60,0 00

60,0 00

19 unit

1 unit

2 55, 00 0

3 60, 00 0

Renstra BappedaKabupatenSoppeng2016 – 2021 2 0

20 Unit

1 Paket

2 Unit

20 Unit

1 Pake t

2 Unit

20 Unit

20 Unit 20, 00 0

20 Unit 30, 00 0

25,000 3 Pake t

1 Paket

2 Unit

2 Unit

U n i t 4

4 Paket

P a k e t 2

20 Unit

30,000 4 Pake t

U n i t

2 Unit

15 0,0 00

2 Unit

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1 5

11 unit

14 unit

12 unit

1 unit

11 unit

14 unit

12 unit

1 unit

13 unit

11 unit

14 unit

12 unit

1 unit

18, 50 0

21,000

17 unit

15 unit

1 unit

u n i t 2 0

14 unit

18 unit

17 unit

6 unit

28, 50 0

u n i t 1 8 u n i t 6 u n i t

17 unit

32,000

22 unit

20 unit

6 unit

14 1,2 90

Renstra BappedaKabupatenSoppeng2016 – 2021 Program Peningkatan Profesionalism e Aparatur

80%

90 %

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

95%

41 set

70 ,0 00

100%

-

1 0 0 %

-

7 0,0 00

100%

100 %

7 dok

8 dok

7 dok

8,0 00

1 dok

1 dok

1 dok

2,0 00

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

100%

-

100 %

35 ,0 00

100 %

41 set

100 %

55,000

100%

35 ,0 00

1 0 0 %

70, 00 0 7 0,0 00

100 %

29 8,3 20

26,500

44 dok

81, 80 0

2,5 00

6 dok

12, 50 0

1,50 0

12 dok

6, 50 0

5,00 0

12 dok

2 5,0 00

1,5 00

12 dok

16,0 00

3 dok

73,00 0

8

1 dok

7 dok

7 dok

8,0 00

d o k 1

1 dok

1 dok

2,0 00

d o k 2

1,000

2 dok

2 dok

4,0 00

4,000

2 dok

2 dok

4,0 00

d o k 2

1,0 00

1,000

2 dok

2 dok

1,0 00

d o k 1

1 ,00 0

8 ,000

2,000

20,000

1 ,00 0

d o k 2

d o k

6,5 00 5 1,3 00

Renstra BappedaKabupatenSoppeng2016 – 2021 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2 2 dok

2 dok

2 dok

19, 00 0

19,00 0

2 dok

2 dok

19, 00 0

d o k

20 ,000

2 dok

11 4,7 20


BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SOPPENG 2016-2021 Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Soppeng yang menunjukan secara langsung keluaran (output) hasil kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten SoppengTahun 2016-2021. Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 20162021, telah memuat beberapa indikator kinerja yang harus dicapai oleh Bappeda Kabupaten Soppeng melalui beberapa program prioritas pembangunannya. Berikut ini disampaikan tabel 6.1 indikator kinerja Bappeda Kabupaten Soppeng yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut :

Renstra BappedaKabupatenSoppeng2016 – 2021 Tabel 6.1. Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kondisi NO

Indikator

(1)

(2)

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Ta hu n3

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1


88.37%

100%

100%

10 0 %

100%

100%

100%

100%

2

Angka Kemiskinan

8,44 %

8,36 %

8,14 %

7, 92 %

7,70 %

7,48 %

7,26 %

7,26 %

3

Angka Kemiskinan (jiwa)

19.780

18.924

18.428

17 .9 32

17.437

16.941

16.446

16.446

Jumlah program RKPD Tahun berkenaan 1. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD = x 100% Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan Jumlah penduduk yang masuk kategori miskin 2. Angka Kemiskinan =

Renstra BappedaKabupatenSoppeng2016 – 2021 x 100% Jumlah penduduk keseluruhan

3. Angka Kemiskinan (jiwa) = garis kemiskinan

Jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah Tabel 6.2. Indikator Kinerja PelayananBappeda

N O

(1 )

Indikator

(2)

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD


Target CapaianSetiapTahun

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Persentase penjabaran program pembangunan daerah kedalam RKPD

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2

Persentase target kinerja sasaran RPJMD yang tercapai

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3

Jumlah aparatur Bappeda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, substantive dan teknis

3 Org

4 Org

6 Org

8 Org

11 Org

12 Org

13 Org

13 Org

4

Persentase kebutuhan data pembangunan dan statistik yang terisi didalam SIPD

50%

50%

60%

70%

75%

80%

85%

85%

5

Ketersediaan Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD)

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada


N O

Indikator

(1 )

(2)




Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

88.37%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6

Persentase penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

7

Persentase penjabaran Kegiatan RKPD kedalam APBD

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8

Persentaser ekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang ditindak lanjuti

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

9

Jumlah aparatur yang mendapatkan sertifikat perencana

3 Org

4 Org

6 Org

8 Org

11 Org

12 Org

13 Org

10

Ketersediaan : - ProfilKabupatenDalamAngka

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

- SIPD

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

- PDRB Kabupaten

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

- Inkesra

Tidak Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

- Gini Ratio

Tidak Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

- Inflasi - IPM

13 Org

11

Buku Kabupaten dalam angka

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

12

Buku PDRB Kabupaten

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada


N O

(1 )

Indikator

(2)




Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

13


Ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

14

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

15


Ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

16


88.37%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


1.

Persentase penjabaran program pembangunan daerah kedalam RKPD Jumlah Program Pembangunan Daerah di RPJMD Tahun Berkenaan

x 100% Jumlah Program Pembangunan Daerah di RKPD Tahun Berkenaan

2.

Persentase target kinerja sasaran RPJMD yang tercapai Jumlah target kinerja sasaran RPJMD yang mencapai target Tahun berkenaan x100% Jumlah target kinerja sasaran RPJMD Tahun berkenaan

3.

Jumlah aparatur Bappeda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, substantive dan teknis Jumlah aparatur Bappeda yang mengikuti diklat dan bimtek

4.

Persentase kebutuhan data pembangunan dan statistik yang terisi didalam SIPD Jumlah data yang terisi dalam SIPD x 100% Jumlah data yang dibutuhkan dalam pengisian SIPD

5.

Ketersediaan Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) Ada/Tidakada

6.

Persentase penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Jumlah program RKPD Tahun Berkenaan x 100%


Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun Berkenaan

7.

Persentase penjabaran Kegiatan RKPD kedalam APBD Jumlah kegiatan APBD Tahun Berkenaan x 100% Jumlah kegiatan RKPD yang harus dilaksanakan Tahun Berkenaan

8.

Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti x 100% Jumlahr ekomendasi

9.

Jumlah aparatur yang mendapatkan sertifikat perencana Jumlah aparatur Bappeda yang mengikuti diklat Gelar/Non-Gelar Subtantive dan mendapatkan sertifikat perencana

10. Ketersediaan dokumen statistik Ada/Tidakada

11. Buku Kabupaten dalam angka Ada/Tidakada

12. Buku PDRB Kabupaten Ada/Tidakada

13. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Ada/Tidakada


14. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Ada/Tidakada

15. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Ada/Tidakada

16. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Jumlah program RKPD TahunBerkenaan x 100% Jumlah program RPJMD yang harusdilaksanakanTahunBerkenaan


BAB VII. Rencana

Strategis

Bappeda

PENUTUP Kabupaten

Soppeng

tahun

2016-2021

merupakan turunan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah tahun 2016– 2021. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Soppeng adalah sebagai pedoman (guide line) dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Bappeda di dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam menyusun berbagai kebijakan, program dankegiatan yang berhubungan dengan proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Soppeng. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan, Isu-isu strategis yang perlu diselesaikan, penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam waktu lima tahun mendatang. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi komitmen dan kesatuan

dalam menentukan arah dan peran Bappeda

Kabupaten Soppeng dalam mewujudkan visi dan Misi Kabupaten Soppeng sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD KabupatenSoppeng 2016-2021. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1.

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

(BAPPEDA)

berkewajiban

menerapkan prinsip-prinsip koordinatif, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan

kegiatannya

untuk

pencapaian

sasaran program-program yang tertuang dalam Renstra ini.

2.

Pelaksanaan semua kegiatan, mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun

kegiatan

antar

program,

dengan

tetap

memperhatikan

peran/tanggung-jawab/tugas yang melekat pada masing-masing SKPD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.

Masyarakat luas dapat berperanserta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan Perencanaan Pembangunan yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan sesuai perundangan-undangan.


4.

Dengan mendapatkan masukan dari seluruh stekeholder, BAPPEDA dapat merumuskan matriks rencana tindak untuk setiap bidang Pembangunan menjadi dokumen Rencana Kerja Bappeda (Renja) Tahunan;

5.

Revisi atau penyesuaian dokumen ini dapat dilakukan bila ada perubahan perundangan, perubahan kebijakan dan perubahan signifikan target kinerja yang harus dicapai.

6.

Pendanaan Program dan Kegiatan pada renstra ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Renstra Bappeda 2016 – 2021

KATA PENGANTAR. Renstra Bappeda Kabupaten Soppeng KEPALA BAPPEDA, Drs. ANDI TENRI SESSU, M.Si. Pangkat : Pembina Utama Muda

Recommend Documents