Malang, 29 Januari 2016 KEPALA BAPPEDA KOTA MALANG, TTD. Drs. WASTO, SH.,M.H Pembina Utama Muda NIP

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan hidayahnya-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tahun Anggaran 2015 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang ini merupakan media pertanggungjawaban yang berisikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja yang disampaikan secara periodik untuk mengetahui dan menilai kinerja BAPPEDA Kota Malang dalam melaksanakan kegiatan Perencanaan dan tupoksinya serta menjadi bahan evaluasi dan pedoman bagi peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang yang disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan unsur pelaksana teknis yang membidangi perencanaan pembangunan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kota Malang menjalankan pelaksanaan tugasnya melalui berbagai kegiatan perencanaan tata kota, sosial budaya & ekonomi, pendataan dan evaluasi serta penelitian dan pengembangan. Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud sesuai jenis dan alokasi biaya sebagaimana dituangkan dalam APBD Kota Malang 2015, maka disusunlah laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kota Malang Tahun 2015. Pada Kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atas peran aktif dan dukungannya baik pikiran maupun fisik sehingga seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya untuk tahun anggaran 2015 dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu dengan disusunnya LAKIP Bappeda Kota Malang tahun 2015, diharapkan diperoleh manfaat bagi semua pihak khususnya bagi Pimpinan dan seluruh staf Bappeda Kota Malang dalam perbaikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang mendukung upaya peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2015 1

Harapan berikutnya bahwa LAKIP ini dapat menjadi informasi yang berharga bagi penyusun LAKIP Pemerintah Kota Malang tahun berikutnya. Demikian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Malang, 29 Januari 2016 KEPALA BAPPEDA KOTA MALANG,

TTD Drs. WASTO, SH.,M.H Pembina Utama Muda NIP. 19610212 198303 1 025

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2015

2

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam APBD, penyusunannya adalah

berpedoman pada Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang memiliki tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan.

Adapun program Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Malang, baik yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, kebijakan-kebijakan yang mendesak dan

tujuan maupun

sasaran yang ingin dicapai, telah tersusun dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang yang mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Malang Tahun 2013-2018 sebagai parameternya, dan merupakan

acuan

dalam

menyusun

anggaran

APBD

dan

konsistensi

penggunaannya. Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2013-2018, Bappeda Kota Malang menetapkan rencana strategis Tahun 2014-2018 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.


3

Bappeda Kota Malang sebagai bagian dari Pemerintah Kota Malang menetapkan visinya dengan mendasarkan pada salah satu Misi Pemerintah Kota Malang yang tertuang dalam RPJMD. Adapun misi Kota Malang yang relevan untuk diemban sesuai dengan tugas dan fungsi adalah Misi “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Adil, Terukur Dan Akuntabel”. Sesuai dengan ketentuan umum dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik. Pelayanan publik adalah identik dengan representasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan, karena berkenaan langsung dengan salah satu fungsi pemerintah yaitu memberikan pelayanan. Oleh karenanya sebuah kualitas pelayanan publik merupakan cerminan dari sebuah kualitas birokrasi pemerintah. Di mana Bappeda Kota Malang dalam melaksanakan pelayanan Perencanaan Pembangunan kepada pelanggan internal dimana konsumen yang menerima layanan adalah lingkungan instansi Pemerintah Daerah Kota Malang begitu juga memberikan pelayanan yang bersifat keluar atau eksternal yaitu kepada masyarakat. Oleh karena Bappeda Kota Malang berperan penting dalam menghasilkan acuan berupa dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah dan tahunan yang akuntabel dan akan dipakai sebagai acuan dari SKPD lain yang ada maka dalam rangka Penyusunan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Kota Malang melaksanakan pelayanan intern. sebagai berikut : a.

Penyiapan

dan pengaturan penerimaan tamu-tamu Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Malang ; b.

Penyampaian informasi data Pembangunan Daerah bagi instansi Pemerintah Kota Malang ;

c.

Penyiapan bahan dan penyusunan usulan prioritas pembangunan Daerah Kota Malang melalui MUSRENBANG Kota Malang ;


4

d.

Penyiapan bahan

dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan

Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) ; e.

Penyiapan dan

penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ; f.

Penyampaian informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang sebagai berikut : - Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2010-2030;

g.

Penyampaian publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangannya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai bagian

integral dari Pemerintah Kota Malang, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kota Malang “ Terwujudnya Kota Malang sebagai Kota Bermartabat “. sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malangng tahun 2013-2018. Sejalan dengan Visi dan Misi Kota Malang, maka BAPPEDA Kota Malang memiliki VISI sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN HANDAL“

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang mempunyai kewenangan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah berdasarkan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down ”. Maka agar Pembangunan di Kota Malang terus berkembang maju dengan kualitas perencanaan pembangunan yang terpelihara dengan baik Bappeda Kota Malang bertekat melibatkan partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam mendukung pembangunan Kota Malang, sesuai dengan program prioritas Pembangunan Kota Malang tahun 2013-2018. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2015

5

Dalam

menjalankan

tugas

dan

fungsinya

dibidang

perencanaan

pembangunan daerah yang mana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang

diberi

kewenangan

untuk

menyelenggarakan

perencanaan

dan

pengendalian pembangunan daerah secara koordinatif dan partisipatif. Untuk itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang dalam menjalankan perencanaan pembangunan daerah secara partisipatif dan transparansi dengan melibatkan seluruh masyarakat dan membangun kemitraan yang berarti bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada hubungan kemitraan antara pemerintah kota dan masyarakat, menuju Kota Malang yang Bersih, Makmur, Adil, Religius-toleran, terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri, dan Terdidik. Upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang perlu dirumuskan misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Bappeda Kota Malang dengan seluruh sumberdaya yang dimiliki, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA. Bertitik tolak dari visi diatas, misi Bappeda Kota Malang “ Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Akuntabel, Konsisten dan Implementatif “. Dalam Tahun Anggaran 2015, Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Malang telah menetapkan dan melaksanakan 100 (Seratus) kegiatan dengan biaya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2015, yang sudah dilaksanakan dengan pagu Anggaran Belanja

Langsung

sebesar Rp 14.594.968.000,- telah terealisasi

sebesar

Rp.12.740.241.425,- dengan capaian 87,29 %. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan memperoleh nilai antara 85 s/d 100 atau sangat berhasil. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2015 ini, diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kualitatif, sekaligus sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2015

6

pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2015.


7

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ......................................................................................... 1 RINGKASAN UNTUK PIMPINAN ..................................................................... 3 DAFTAR ISI...................................................................................................... 8 BAB I: PENDAHULUAN .................................................................................. 9 A. Penjelasan Umum Bappeda Kota Malang ......................................... 9 B. Struktur Organisasi ............................................................................ 10 C. Aspek Strategis Organisasi ............................................................... 17 D. Isu-Isu Strategis................................................................................. 21 BAB II: PERENCANAAN KINERJA

…………………………………………… 23

A. Perencanaan Strategis …………………………………………………… 25 B. Perjanjian Kinerja ………………………………………………………… 40 BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA…………………………………………….. 43 A. Capaian Kinerja Tujuan …………………………………………………. 43 B. Capaian Kinerja Sasaran ………………………………………………… 45 C. Realiasi Anggaran……………………………………..……….…………. 99 BAB IV: PENUTUP……………………………………………………………….…. 100 LAMPIRAN-LAMPIRAN


8

BAB I PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM BAPPEDA KOTA MALANG

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang biasa disingkat AKIP adalah merupakan kewajiban setiap instansi pemerintah dalam rangka mempertanggung-jawabkan atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawabkan sesuai dengan Inpres Nomor 7 tahun 1999. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada setiap instansi pemerintah tentang pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Berdasarkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategik yang telah dirumuskan. Bappeda Kota Malang sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, BP2T, BKD dan Lembaga Teknis Daerah, pembentukannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang memiliki tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan

pembangunan

daerah,

memiliki

peranan

penting

dalam


9

penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan harus membuat LAKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasannya pada setiap akhir Tahun Anggaran.

B.

Struktur Organisasi dan Uraian Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi 1. Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Malang terdiri dari : Kepala Badan; a. Sekretariat, terdiri dari : 1)Subbagian Penyusunan Program; 2) Subbagian Keuangan; 3) Subbagian Umum. b. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari : 1) Subbidang Penelitian; 2) Subbidang Publikasi dan Dokumentasi. c. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, terdiri dari : 1) Subbidang Ekonomi; 2) Subbidang Sosial dan Budaya. d. Bidang Tata Kota, terdiri dari : 1) Subbidang Prasarana dan Sarana; 2) Subbidang Tata Ruang. e. Bidang Pendataan dan Evaluasi, terdiri dari : 1) Subbidang Pendataan dan Pelaporan; 2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi. g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Seperti yang tercantum di dalam Bab II, Pasal 2 Peraturan Walikota Malang No. 59 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang, disebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggara pemerintahan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2015

10

Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Serta yang tercaum dalam pasal 3 bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut : 1) Tugas Pokok : Menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.; 2) Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah; b. penyusunan

perencanaan

dan

pelaksanaan

program

di

bidang

perencanaan pembangunan daerah; c.

penyiapan dan penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Kebijakan Umum Perubahan APBD;

d. penyiapan dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); e. penyiapan dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK); f.

penyusunan program dan perumusan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan;

g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan; h. pelaksanaan pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM); i.

pengkoordinasian penelitian dan mengadakan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya;

j.

penyiapan bahan dalam rangka publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangannya;

k.

pemeliharaan

hasil-hasil

penelitian

dan

pengembangannya

serta

penyusunan statistik perkembangan penelitian dan pengembangannya; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2015

11

l.

pengkoordinasian

perencanaan,

pelaksanaan

dan

pengendalian

pembangunan; m. pelaksanaan kerjasama perencanaan pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri; n. pelaksanaan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik; o. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan; p. pelaksanaan

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

perencanaan

pembangunan; q. pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat

Daerah

sebagai

bahan

penyusunan

Rencana

Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD); r.

pelaksanaan

penyidikan

tindak

pidana

pelanggaran

di

bidang

perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; s.

pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

t.

pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

u. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; v.

penyusunan rencana pencapaian SPM;

w. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); x.

penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

y.

pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

z.

pengelolaan

pengaduan

masyarakat

di

bidang

perencanaan

pembangunan;


12

aa. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah; bb.pengelolaan

administrasi

umum

meliputi

penyusunan

program,

ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan; cc. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; dd. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan ee. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

a.

Potensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Bappeda memiliki 33 PNS Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang : TABEL I DAFTAR NAMA PEGAWAI, NIP, JABATAN, GOLONGAN DAN PENDIDIKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MALANG MASA JANUARI – DESEMBER 2014 NO.

NAMA

NIP.

PANGKAT / GOL.

JABATAN

Pendidikan Terakhir

1

Drs. WASTO, SH, M.H

19610212 198303 1025

Pembina Utama Muda (IV/c)

Kepala Bappeda

S2

2

Ir. DIAH AYU KUSUMADEWI, M.T

19700714 199503 2 004

Pembina Tk. I (IV/b)

Sekretaris Bappeda

S2

3

Dra. RUKAYAH, M.Si

19620622 199103 2 003

Pembina (IV/a)

Kabid. Penelitian & Pengembangan

S2

4

Ir. HEROE AGOESDIJANTO

19600801 199103 1 001

Pembina Tingkat I (IV/b)

Kabid. Ekonomi, Sosbud

S1

5

Ir. M. ANISJANUAR, ST, MT

19750127 199901 1 001

Pembina (IV/a)

Kabid. Tata Kota

S2

6

MOH. SULTHON, S. Sos., M.M

19690313 199003 1 001

Pembina (IV/a)

Kabid. Data dan Evaluasi

S2

7

SISWANTO

19671108 199102 1 001

Penata Tk. I (III/d)

Kasubag. Penyusunan Program

D3


13

8

Dra. LILIS RUKMINIWATI

19620705 198603 2 014

Penata Tingkat I (III/d)

Kasubag Keuangan

S1

9

GANIS INDAJANI, SE, MM.

10690103 199003 2 008

Pembina (IV/a)

Kasubag. Umum

S2

10

Drs. RUDI CAHYONO CATUR U

19680606 198809 1 001


Kasubid. Penelitian

S1

11

ZAKARIA, S.AP

19690613 199602 1 001

Penata (III/c)

Kasubid. Publikasi & Dok.

S1

12

WILLSTARTARIPAR HATOGUAN, S.STP

19800629 199810 1 002


Kasubbid. Sosial dan Budaya

S1

13

Dra. SRI ENDANG SUCIATY

19621231 199303 2 029


Kasubid. Ekonomi

S1

14

AGUSTINA RATRI H, ST.,MPP,MAP

19770814 200312 2 006

Penata (III/c)

Kasubid. Tata Ruang

S2

15.

TRI SUCIATI, ST. MAP

19760403 200112 2 004


Kasubid Sarana Prasarana

S2

16

Drs. SUKARYONO

19601217 198303 1 021


Kasubid. Pendataan & Pelaporan

S1

17

YOGI HANDOYO WASESO, S.Sos

19811205 20051 1 008

Penata (III/c)

Kasubid. Monitoring dan Evaluasi

S1

18

VERY KOESWIJAYANTI, S.E., M.Si

19750216 199602 2 001

Penata (III/c)

Penata

S2

19

LUH EKA PRAMAWATI, SE

19770524 199803 2 003

Penata Muda Tingkat I (III/b)

Bendahara Pengeluaran

S1

20

MOCH. ZAINURRIDHO, SH, MM

19740529 199901 1 001


Pengadministrasi Umum

S2

21

DONNY WAHYU WIJAYA, ST

19810819 200604 1 010


Planologi

S1

22

YON YUAN MARAIN, SE.

19770319 200903 1 002


Penata Laporan Keuangan

S1

23

RIZA SAADIAH, S.Si.

19850429 200903 2 007


Statistisi

S1

24

LENNA KRISWATI, ST

19800128 201001 2 012

Penata Muda Tk. I (III/b)

Perencana

S1

25

SOPHIA NUR, S.Si

19801218 200904 2 002


Statistisi

S1

26

MALINDRA DISIX SUKARNO, S.Sos, MM

19830226 201001 1 006


Pengelola Data & Perencanaan

S2

27

MIRZA RONALD ADISAPUTRA, SE, MM

19780412 201101 1 002


Calon Perencana

S2

28

HAMIDAH HENDRAYATI, S.T

19850429 200903 2 007

Penata Muda (III/a)

Staf Bid. Litbang

S1


14

29

PANDU ZANUAR SULISTYO, ST

10820109 201001 1 017


Perencana

30

ARIYANTO

19680104 199203 1 010

Penata Muda (III/a)

Caraka

SMA

31

LILIK SURYANINGSIH

19610120 200604 2 002

Pengatur (II/c)

Pengentri Data

SMA

32

WINDIANTO PRASETYO

19820219 200901 1 001

Pengatur Muda (II/a)

Pengelola Data

SMA

33

ZAINI

19760405 200701 1 021

Pengatur Muda (II/a)

Petugas Operasional Kebersihan

SMA

S1

TABEL II JUMLAH PEGAWAI DAN KEPANGKATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MALANG NO

PANGKAT

GOL

JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pembina Utama Muda Pembina Tk. I Pembina Penata Tk. I Penata Penata Muda Tk. I Penata Muda Pengatur Tk. I Pengatur Pengatur Muda Tk. I Pengatur Muda Juru Tk. I Juru Juru Muda Tk. I Juru Muda JUMLAH

IV/ c IV/ b IV/ a III/ d III/ c III/ b III/ a II /d II /c II /b II /a I /d I /c I /b I /a

1 2 4 8 4 10 2 1 1 33


15

TABEL III JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BERDASARKAN PENDIDIKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MALANG NO

PENDIDIKAN

JUMLAH

PROSENTASE (%)

1

SD

0

0

2

SLTP

0

0

3

SMA/ STM

4

12,12 %

4

D3

1

3,03 %

5

S1

16

48,48 %

6

S2

12

36,36 %

33

100 %

JUMLAH

TABEL IV ESELONISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MALANG

JABATAN

GOL.

ESELON

NON

JML

ESELON Kepala Bappeda Sekretaris Bappeda Kabid. Tata Kota Kabid. Sosial Budaya & Ekonomi Kabid. Pendataan dan Evaluasi Kabid. Penelitian & Pengembangan Kasubid. Tata Ruang Kasubid. Prasarana & Sarana Kasubid. Sosial Budaya Kasubid. Ekonomi Kasubid. Monitoring & Evaluasi Kasubid. Pendataan & Pelaporan Kasubid. Penelitian Kasubid. Publikasi & Dokumentasi Kasubag. Penyusunan Program Kasubag. Umum

IV/c IV/b IV/a IV/b IV/a IV/a III/c III/d III/d III/d III/c III/d III/d III/c III/d IV/a

II.B III.B III.B III.B III.B III.B IV.A IV.A IV.A IV.A IV.A IV.A IV.A IV.A IV.A IV.A

-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


16

Kasubag. Keuangan Staf Bappeda Kota Malang

III/d IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/d

IV.A 17

JUMLAH

0 0 1 10 2 1 1 01 1 0 16

1 0 0 1 10 2 1 1 0 1 0 33

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI Strategi merupakan suatu pola tujuan, kebijakan, program, kegiatan, keputusan,

maupun

pengalokasian

sumberdaya

yang

memerlukan

pemahaman tentang apa organisasi itu, apa yang dikerjakannya dan mengapa

ia

melakukan

itu.

Dengan

demikian

strategi

merupakan

pengembangan dari misi organisasi yang menghubungkan organisasi itu dengan lingkungannya, sehingga strategi merupakan tanggapan yang mendasar (outline respon) organisasi terhadap tantangan – tantangan mendasar yang dihadapi. Lebih lanjut strategi adalah suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu yang disusun sedemikian rupa oleh suatu organisasi sesuai dengan misi yang hendak diraihnya sekaligus untuk melaksanakan mandat/tugastugas yang diembannya dengan mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor lingkungan eksternal maupun internal. Sebagai suatu rencana, maka strategi tidak dengan sendirinya akan mampu meraih apa yang diharapkan begitu selesai disusun. Faktor implementasi/pelaksanaan dari suatu strategi itulah yang paling berpengaruh terhadap berhasil tidaknya suatu strategi. Sebaik apapun

suatu

strategi,

tidak

akan

berhasil

apabila

buruk

dalam

mengimplementasikannya. Sebaliknya, apabila suatu strategi disusun biasa-


17

biasa saja, namun baik dalam melaksanakannya, niscaya akan membuat berhasil strategi tersebut. Strategi bukan merupakan pedoman kaku (rigid) bagi implementasi karena filosofi penyusunan strategi adalah sebagai jembatan suatu organisasi dengan

lingkungannya,

sehingga

tetap

dimungkinkan

adanya

suatu

fleksibillitas yang adaptif namun tetap relevan. Dalam suatu organisasi, strategi yang dipandang baik dan sesuai serta secara nyata dapat memberikan

kontribusi

kemajuan

perlu dipertahankan keberadaannya.

Sedangkan untuk strategi yang dipandang sudah tidak sesuai dan tidak dapat memberikan kontribusi kemajuan pada organisasi, perlu untuk dirumuskan kembali dengan maksud agar hubungan antara faktor internal dan eksternal organisasi dapat terjalin kesesuaian dan keserasian kembali. Seperti dikemukakan sebelumnya, bahwa strategi bagi suatu organisasi merupakan alat untuk meraih tujuan. Organisasi pemerintah yang tidak memiliki visi dan misi yang jelas, akan kehilangan proyeksi terhadap keadaan organisasi di masa depan, dan tidak memiliki pedoman bagi peningkatan kinerja organisasi. Demikian pula misi yang telah diterjemahkan dalam kegiatan konkrit tidak akan memiliki arti tanpa adanya implementasi yang baik, belum lagi ditambah perubahan yang cepat dari keadaan suatu organisasi dalam pemerintahan seperti penambahan/ adanya suatu organisasi baru atau pengurangan/ hilangnya suatu organisasi lama tergabung ke dalam organisasi lainnya.

Oleh karena itu, yang sangat dibutuhkan adalah

penguasaan tugas dan fungsinya dengan optimal sehingga proses-proses perencanaan pembangunan secara kolektif dapat menyelesaian masalah dan memenuhi harapan masyarakat. Untuk itu, peningkatan kinerja organisasi pemerintah daerah seperti BAPPEDA harus selalu berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan itu seharusnya diorganisir sehingga dapat


18

menghasilkan tatanan organisasi yang benar-benar mampu mengemban visi dan misi pemerintah daerah. Di samping adanya kejelasan visi dan misi BAPPEDA, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam peningkatan kinerja BAPPEDA adalah strategi yang relevan. Dengan berpedoman pada strategi organisasi, maka garis wewenang, saluran komunikasi dan arus informasi serta mekanisme perencanaan dapat disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA dapat berjalan dengan baik dan optimal. Dalam

melaksanakan

berbagai

pilihan-pilihan

alternatif

yang

berkaitan dengan pembangunan daerah tentu akan didasarkan pada pemilihan isu-isu strategis dalam menentukan prioritas kegiatan dan ini menjadi mandat dan tantangan mendasar yang dihadapi BAPPEDA dalam peningkatan kinerjanya. Isu-isu strategis yang dihadapi oleh BAPPEDA dapat terjadi karena adanya perubahan lingungan eksternal dan internal. Selain itu dapat pula disebabkan karena adanya perubahan mandat dan visi BAPPEDA. Melalui uraian di atas, dapat dirumuskan pengertian dalam kerangka konseptual tentang peningkatan kinerja organisasi BAPPEDA yaitu sebagai suatu usaha untuk meningkatkan hasil-hasil kerja pegawai BAPPEDA dalam penyelenggaraan kegiatan. Berdasarkan fungsi yang menjadi misinya, yang dapat dinilai dari ukuran responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Usaha yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja BAPPEDA itu secara teoritis menyentuh aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kinerja umum suatu organisasi yaitu dari faktor internal : pertama, aspek input / sumber daya berupa SDM, ekonomi (anggaran/keuangan), sarana prasarana/ fasilitas, data dan informasi, serta budaya organisasi; kedua, aspek proses manajemen melalui unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2015

19

penganggaran, pengawasan dan evaluasi; dan ketiga aspek output / hasil yang meliputi produk dan pelayanan yang profesional, akuntabel dan berkelanjutan. Setiap unsur ini memiliki potensi yang sama untuk muncul sebagai faktor dominan yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi baik dari segi peningkatan maupun penurunan. Selain faktor internal tersebut, faktor eksternal juga secara langsung dapat mempengaruhi kinerja BAPPEDA, seperti perubahan-perubahan kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, kondisi alam dan kelompok – kelompok yang berkaitan dengan penyediaan input, proses pelaksanaan dan pemanfaat output. Berdasarkan konsep strategi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang ingin di capai, maka BAPPEDA menetapkan strategi yang diwujudkan dalam kebijakan dan program berikut : •

Menjabarkan tugas pokok dan fungsi kelembagaan melalui keterpaduan koordinasi, sinkronisasi, serta bottom up planning dan top down planning;

•

Memanfaatkan

dan

memadukan

instrumen

perencanaan

dalam

implementasi program dan kegiatan; •

Meningkatkan strategi perencanaan daerah melalui penelitian;

•

Meningkatkan

sistem informasi

pembangunan

melalui

penyediaan

informasi perencanaan, proses, monitoring, evaluasi dan hasil-hasil pembangunan; •

Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan melalui temuan deviasi atas perencanaan yang telah disepakati bersama dengan hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis yang dilakukan, akan

diperoleh isu-isu yang bernilai sangat strategis. Isu-isu yang sangat strategis


20

tersebut dapat dijadikan rangkaian strategi yang dapat diterapkan dalam usaha peningkatan kinerja BAPPEDA Kota Malang. D. ISUS-ISU TRATEGIS Bappeda Kota Malang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak lepas dari berbagai kendala dan hambatan teknis yang merupakan isu-isu strategis yang harus dicari solusi pemecahan masalahnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah

yang dijabarkan

dalam Peraturan Walikota Kota Malang Nomor 59 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Eksistensi Bappeda sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu : 1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah; 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara effesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;


21

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencanaan pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan sekarang dan ke depan di daerah dengan mengacu

pada

RPJM

Daerah

Kota

Malang

Tahun

2013-2018

dan

memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data hasil Sensus Penduduk 2010 jumlah penduduk Kota Malang sebanyak 820.243 jiwa, mengalami pertumbuhan pada tahun 2013 sebanyak 845.865

Jiwa

mengakibatkan

(sumber

data

permasalahan

:

Dispendukcapil

pembangunan

kompleks, oleh karena itu BAPPEDA

yang

Kota

Malang)

semakin

besar

yang dan

didalam melaksanakan tugasnya

menghadapi berbagai permasalahan yang membutuhkan alternatif- alternatif pemecahan masalah. Dalam upaya penyusunan perencanaan pembangunan yang sinergis, efektif, efisien dan partisipatif, maka

permasalahan-permasalahan

yang

dihadapi ke depan antara lain : 1. Belum

optimalnya

koordinasi

dan

sinkronisasi

proses

perencanaan

pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain; 2. Belum optimalnya pemanfaatan peluang otonomi daerah dengan peraturan perundang-undangan

yang

ada

untuk

meningkatkan

perencanaan

pembangunan di Kota Malang; 3. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota serta antar SKPD sehingga terjadi tumpang tindihnya Dokumen Perencanaan; 4. Belum optimalnya pastisipasi dan kerjasama stakeholders dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang; 5. Kebijakan Pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemerintah Kota Malang; 6. Terbatasnya data base yang mendukung penyusunan rencana; 7. Kurangnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2015

22

8. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.

Adapun isu-isu strategis tersebut adalah : 1. Eksternal Dapat pula disampaikan yang menjadi isu strategis pembangunan Kota Malang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 yang terkait dengan tugas fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang adalah sebagai berikut : a. Pelaksanaan Good Governance dan Reformasi Birokrasi yang belum optimal; Esensi terwujudnya good governance dan reformasi birokrasi adalah kepuasan layanan publik yang merupakan hak-hak masyarakat. Pemerintah Kota Malang berkomitmen meningkatkan layanan publik yang didasarkan pada kejelasan prosedur dan persyaratan, waktu penyelesaian dan biaya secara transparan. Langkah yang dilakukan adalah melalui penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi. b. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang; Upaya

pengendalian

pemanfaatan

ruang

diarahkan

untuk

menjamin

tercapainya tujuan dan sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011. Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan melalui penetapan Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan zonasi-nya, perijinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Dalam pelaksanaannya diperlukan konsistensi dan kemitraan dalam penegakan hukum. Untuk itu diperlukan sinergitas antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dengan komunitas pemerhati penataan ruang yang didukung oleh transparansi informasi terkait penataan ruang. c. Pengembangan Kerjasama Antar Kota dan Kabupaten; Untuk lebih memposisikan Kota Malang sebagai penyangga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur diperlukan kerjasama antar kota dan kabupaten di Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2015

23

wilayah Malang Raya dengan mengedepankan posisi Kota Malang sebagai sentra pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang dilakukan antara lain melalui jejaring kerjasama baik di lingkungan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Pengembang an kerjasama antar kota dan kabupaten didukung oleh kelembagaan,

sumber

daya

manusia,

dan

tata

laksana

dengan

mengedepankan semangat pro aktif dan berwawasan ke depan serta untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dari hal tersebut maka sangatlah diperlukan adanya kerjasama dalam perencanaan pembangunan antara Pemerintah Daerah maupun dengan pihak swasta.

2. Internal 1. Terbukanya kerjasama dalam perencanaan pembangunan. Keterbukaan informasi dan teknologi mendorong adanya kesempatan untuk lebih meningkatkan kerjasama daerah dengan daerah lain, lembaga swasta maupun lembaga lain dalam mengupayakan pembangunan yang lebih baik, termasuk di dalamnya dalam perencanaan pembangunan yang didukung dengan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan. 2. Adanya sistem perencanaan pembangunan yang baku dan legal. Sistem perencanaan pembangunan yang diatur dengan Peraturan PerundangUndangan (Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004) memiliki kepastian yang tetap

yang

harus

pembangunan

di

dilaksanakan

semua

urusan

di

dalam

menyusun

penyelenggaraan

perencanaan

pemerintahan

dan

pembangunan. Sehingga perencanaan pembangunan semakin meningkat kualitasnya

sesuai

dengan

kebutuhan

masyarakatnya

dan

mampu

memecahkan berbagai permasalahan yang ada. 3. Perkembangan tehnologi informasi. Perkembangan tehnologi informasi mampu merubah wawasan, pola pikir dan cara bertindak seluruh komponen pembangunan. Tehnologi informasi yang berkembang pesat akan mendorong terwujudnya transparansi pembangunan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2015

24

Namun

demikian

kemajuan

informasi

ini

belum

seluruhnya

dapat

dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparatur pemerintah daerah, sehingga secara bertahap aplikasi informasi ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penyediaan data valid perencanaan pembangunan. 4. Meningkatkan

koordinasi

perencanaan

pembangunan

agar

mampu

menghilangkan ego sektoral SKPD. Sikap ego sektoral ini dapat mengakibatkan tidak optimalnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, maka dipandang perlu adanya satu sikap bahwa perencanaan pembangunan ini untuk memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai misi pemerintah daerah dengan mendapatkan kesempatan yang seimbang dengan tugas pokok mesingmasing sektor atau SKPD. Sehingga masing-masing memiliki peran dan merupakan satu sistem dalam pembangunan pemerintah daerah. 5. Perlu optimalisasi database pembangunan. Data merupakan cermin dari realisasi kondisi yang ada dan sebagai dasar didalam melakukan perencanaan pembangunan. Namun kondisi kesiapan data pembangunan daerah dirasakan masih belum optimal, ketersediaannya masih terbatas. Sehingga dapat memperlambat perencanaan pembangunan dan sebagai salah satu solusinya adalah perlu dilakukan pembaharuan data secara periodik dan berkelanjutan dengan variasi berbagai jenis data serta melakukan kerjasama dengan BPS untuk validasi data. 6. Adanya komitmen seluruh komponen perencana. Komitmen komponen perencana ini sangat penting untuk mewujudkan perencanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.


25

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah harus dijalankan dengan sebaik-baiknya berdasarkan prinsip-prinsip good governance (Pemerintahan yang baik) yang meliputi: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme. Sehubungan dengan hal itu dalam rangka menberikan pedoman bagi setiap langkah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, maka sesuai surat edaran Nomor 050/2020/SJ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah Dan RPJM Daerah perlu menyusun dokumen perencanaan daerah yang merupakan rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan strategi, program dan kegiatan daerah. Adapun RPJMD Pemerintah Kota Malang tersebut pada Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembengunan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang merujuk Misi 4 Meningkatkan pembangunan infrastruktur dana daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan, yang meliputi : 1. Program Pengoptimalan Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi Kegiatan : d. Perencanaan Tata Ruang, e. Pengendalian Pemanfaatan Ruang, f.

Perencanaan Pengembangan Kota-Kota menengah dan besar.

2. Perencanaan Pembangunan meliputi Kegiatan : g. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah. h. Perencanaan

pembangunan

daerah

Pengembangan

data/ikualitas

informasi/statistik daerah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2015

26

i.

Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber daya alam

1. Visi Kota Malang Langkah

penting

dalam

proses

perencanaan

strategi

adalah

mengembangkan rumusan yang jelas dan ringkas tentang visi dan misi.Visi adalah cara pandang jauh kedepan dan merupakan gambaran dimasa mendatang tentang keadaan masa depan, kearah mana Instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antipatif, inovatif serta produktif dengan kata lain adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan Instansi Pemerintah. Adapun Visi Kota Malang adalah “ Terwujudnya Kota Malang Sebagai Kota

Bermartabat “ 2. Misi Kota Malang Sedangkan Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan . Misi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, mampu melingkup semua pesan yang terdapat dalam visi. Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka misi pembangunan dalam Kota Malang Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkankualitas,

aksesibilitas

dan

pemerataan

pelayanan

pendidikan dan kesehatan. Misi 2 : Meningkatkan Produktivitas dan daya saing daerah. Misi 3 : Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender serta kerukunan osial. Misi 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan.


27

Misi 5 : Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang professional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Visi BAPPEDA Kota Malang BAPPEDA Kota Malang yang merupakan bagian dari Pemerintah Kota Malang menetapkan visinya dengan berdasarkan pada Visi Pemerintah Kota Malang. Visi yang merupakan parameter bagi unit kerja untuk mencapai tujuannya, adalah sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor faktor eksternal, oleh karena itu visi dapat berubah apabila diperlukan untuk penyempurnaanya. Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang diidealkan dapat menjadi motor seluruh kegiatan unit kerja, yaitu pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran kinerja dan evaluasi pengukuran kinerja yang diintegrasikan secara sinergis. Untuk mewujudkan visinya dengan mengacu pada Visi Kota Malang, maka Visi Badan Perencanan Pembangunan Daerah Kota Malang dirumuskan sebagai berikut : ”

TERWUJUDNYA

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

DAERAH

YANG

BERKUALITAS DAN HANDAL”. Adapun Visi dimaksud dapat dimaknai sebagai berikut : 1. SMART secara terminologi berarti Pintar atau Cerdas dimana dimaksudkan bahwa perencanaan pembangunan daerah yang menjadi fungsi Bappeda diselenggarakan secara elegan disesuaikan dengan kondisi riil yang berlaku pada ruang dan waktu berkenaan, kendati tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta kaidah normatif lainnya 2. SMART juga merupakan singkatan/kependekan dari : Sinergi, Memadai, Akuntabel, Responsif, dan Terukur, yang masing-masing dapat dimaknai sebagai berikut :


28

•

Sinergi : Ø Perencanaan

pembangunan

mengedepankan

sinergitas

daerah antara

dilakukan

seluruh

dengan

penyelenggara

pembangunan daerah; Ø Perencanaan pembangunan daerah diberbagai bidang dilakukan secara

terintegrasi

dan

terkordinasi

sehingga

dapat

saling

mendukung dan melengkapi satu dengan yang lainnya •

Memadai : Ø Data, informasi dan analisa yang disajikan dalam dokumen perencanaan

pembangunan

diharapkan

dapat

menjawab

kebutuhan atau tuntutan dinamika yang terjadi; Ø Perencanaan pembangunan mengedepankan semangat partisipatif dan kolaboratif guna memperoleh hasil perencanaan yang reliable, implementatif, fisibel serta sesuai kebutuhan masyarakat; •

Akuntabel : Ø Perencanaan pembangunan dilakukan dengan berpedoman pada kaidah normatif yang berlaku, khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan

yang

mengatur

tentang

perencanaan

pembangunan; Ø Perencanaan pembangunan menggunakan data yang akurat, valid dan reliabel, melalui metodologi ilmiah, serta didasarkan pada kajian dan analisa yang obyektif dan berdasar sehingga hasil perencanaan dapat dipertanggungjawabkan secara kaidah normatif yang berlaku.


29

•

Responsif : Ø Perencanaan pembangunan memperhatikan dengan sungguhsungguh

permasalahan

masyarakat

guna

dan

dinamika

memperoleh

hasil

yang

terjadi

dalam

perencanaan

yang

berketahanan; Ø Perencanaan pembangunan diharapkan dapat turut berperan dalam penyelesaian dinamika yang timbul dan berkembang di masyarakat, dengan segera dan tanpa penundaan namun dengan tetap memperhatikan

kaidah-kaidah

normatif

yang

berlaku

dan

mengedepankan pemanfaatan teknologi informatika. •

Terukur : Ø Indikator dan parameter yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan bersifat terukur dan memiliki metode pengukuran yang jelas; Ø Hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat dinilai secara kuantitatif atau kualitatif.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2013-2018 yang mana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah secara koordinatif dan partisipatif. Untuk itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang dalam menjalankan perencanaan pembangunan daerah secara partisipatif dan transparansi

dengan

melibatkan

seluruh

masyarakat

dan

membangun

kemitraan yang berarti bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada hubungan kemitraan antara pemerintah kota dan masyarakat.


30

Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang Guna mewujudkan Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang yang telah dirumuskan dan sebagai penjabaran Visi tersebut, perlu adanya Misi yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan oleh unit kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun Misi yang telah dirumuskan ” Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Akuntabel, Konsisten dan Implementatif ”.

3. Analisa SWOT dan CSF Faktor-faktor kunci Keberhasilan lebih memfokuskan pada strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Uraian tentang faktor kunci keberhasilan dapat dimulai dengan melakukan identifikasi indikator atau ukuran yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang lebih ditetapkan. Dalam mencapai tujuan dan sasaran tidak bisa terlepas dari faktorfaktor lingkungan strategis yang seringkali juga disebut faktor-faktor kunci keberhasilan Bappeda Kota Malang. Faktok-faktor kunci keberhasilan merupakan hasil pengembangan kajian yang diperoleh dari unsur perencanaan Strategik Bappeda kota Malang serta analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merencanakan strategik antara lain melalui metode analisis SWOT (Strenght, Weaknes, Oppourtunity dan traeat). Secara rinci analisis lingkungan BAPPEDA Kota Malang meliputi : Kekuatan (Strenght) : (1) Tersedianya peraturan perundangan; (2) Tersedianya Sumber Daya Aparatur ; (3) Aparat yang profesional,memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi ; (4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik ; (5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bappeda. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2015

31

Kelemahan (Weakness) : (1) Belum memadai jumlah tenaga teknis perencanaan penelitian dan pengkajian. (2) Perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu. (3) Belum tersedianya data-data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat. (4) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokume perencanaan. Peluang (opportunity) : (1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kota Malang Yang sudah tertera dengan baik. (2) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya untuk daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. (3) Terjadinya hubungan yang harmonis dengan SKPD lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (4) Ditetapkannya Perda No. 5 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Malang 2005-2025 dan No 6 Tahun 2010 tentang RPJMD Kota Malang 20132018 yang merupakan pedoman bagi perencanaan Pembangunan di Kota Malang. (5) Keleluasaan dalam akses informasi. Ancaman (threath) : (1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan. (2) Semakin meningkatnya pengawasan dari berbagai elemen masyarakat dan juga DPRD terhadap berbagai kebijakan pembangunan (3) Masih terdapat aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti pentingnya dari proses perencanaan pembangunan partisipatif. (4) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2015

32

(5) Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat. Berdasarkan analisis terhadap lingkungan strategis tersebut, maka faktor-faktor yang dipandang mempengaruhi keberhasilan (critical success factor)

pelaksanaan

tugas

pokok

dan

fungsi

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Malang mencakup hal-hal sebagai berikut : (1) Mendayagunakan pengembangan

peraturan

perundang

kelembagaan

organisasi

-

undangan

Perangkat

untuk

Daerah

dan

peningkatan kualitas sumber daya aparatur. (2) Mengoptimalkan

komitmen

peningkatan

kinerja

organisasi

untuk

Bappeda

untuk

peningkatan Kualitas pelayanan publik. (3) Memanfaatkan

pengembangan

kelembagaan

meningkatkan pemahaman tupoksi. (4) Memanfaatkan peningkatan tenaga teknis perencanaan penelitian dan pengkajian

untuk

meningkatkan

pelaksanaan

perencanaan

pembangunan. (5) Memanfaatkan Peningkatan perencanaan pembangunan yang tepat waktu dengan meningkatkan hubungan yang harmonis dengan SKPD lain dan juga dengan para pemangku kepentingan. (6) Mengoptimalkan tersedianya sumber daya aparatur dalam meningkatkan perencanaan pembangunan partisipatif. (7) Mengoptimalkan komitmen peningkatan kinerja Bappeda

dengan

meningkatkan pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah. (8) Meningkatkan pemahaman terhadap tupoksi untuk meningkat tuntutan dan aspirasi yang semakin beragam. (9) Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan untuk mengoptimalkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.


33

4.Tujuan

Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang yang telah dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan proporsional berupa tujuan dan sasaran SKPD. Penetapan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah diuraikan diatas, yang telah dilakukan setelah penetapan visi dan misi sehingga diharapkan seluruh sasaran atau aktifitas tercapai. Dengan mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut, berarti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang sudah mengetahui apa yang menjadi kelebihan maupun kekurangan dalam melaksanakan suatu sasaran dan aktivitasnya. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang pada Tahun 2015 adalah ” Terselenggaranya proses perencanaa pembangunan daerah sesuai tahapan yang benar ”. 1. Sasaran Sasaran organisasi merupakan bagian integral proses perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang, dimana fokus utamanya adalah tindakan dan alokasi sumber daya unit kerja dalam kegiatan operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang. Sasaran yang hendak dicapai dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 adalah yaitu : 1. Meningkatnya

kualitas

perumusan,

pengendalian

dan

evaluasi

perencanaan pembangunan daerah; 2. Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang wilayah; 3. Meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan; 4. Meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan.


34

2. Strategi Mencapai Tujuan Dan Sasaran. Selanjutnya dalam upaya pencapaian visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang diperlukan cara yang tepat untuk pencapaian tujuan dan sasaran

yang sudah ditetapkan. Untuk keperluan

tersebut langkah yang ditempuh adalah menetapkan kebijakan teknis, program dan kegiatan yaitu sebagai berikut:

A) Kebijakan Sebagai

pedoman

dalam

pelaksanaan

kegiatan

menetapkan

kebijakan yang meliputi: 1. Meningkatan pelayanan dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak ; 2. Mempertajam prioritas penelitian, pengembangan dan rekayasa yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha dengan roadmap yang jelas ; 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Malang yang merata sebagai motor penggerak pertumbuhan perekonomian kawasan sekitarnya ; 4. Mengoptimalkan percepatan dan pemerataan pembangunan sosial budaya Kota Malang untuk kesejahteraan masyarakat ; 5. Menanamkan dan menumbuhkan kembangkan partisipasi masyarakat untuk aktif dalam perencanaan ; 6. Menyusun

dokumen

perencanaan

pembangunan

sebagai

acuan

pelaksanaan pembangunan Kota Malang ; 7. Mengoperasionalkan rencana tata ruang sesuai dengan hirarki perencanaan (RTRW-Nasional, RTRW-Pulau, RTRW Propinsi, RTRW-Kab/Kota) sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah.

B) Program Oleh

karena

program

merupakan

kumpulan

kegiatan

yang

sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan maka sebagai implementasi kebijakan tersebut diatas, program kerja yang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2015

35

selanjutnya dijadikan rujukan dalam menyusun kegiatan ditetapkan sebagai berikut: a. Program Perencanaan Tata Ruang ; b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang ; c.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;

d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ; e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ; f.

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan ;

g. Program Perencanaan

Pengembangan Kota-Kota Menengah dan

Besar ; h. Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan Daerah ; i.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah ;

j.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi ;

k. Program Perencanaan Sosial Budaya ; l.

Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah.

C) Kegiatan Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang disepakati Berdasarkan program yang telah ditetapkan maka kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 ini adalah sebagai berikut : 1. Proses Persetujuan RDTRK; 2. Pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang Kota Malang; 3. Penyusunan Rencana Aksi Pencapaian RTH Publik dan Sistem Informasi Capaian RTH Publik; 4. Pelaksanaan Asistensi Evaluasi Ranperda dan Penetapan Perda RDTR; 5. Penyusunan Basemap Data Informasi Geospasial; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2015

36

6. Pembuatan Video Animasi Penataandan Pengembangan Wilayah Prioritas di Kota Malang; 7. Peringatan Hari Tata Ruang; 8. Penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota Malang; 9. Penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang; 10. Monitoring Sarana dan Utilitas; 11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat ; 12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ; 13. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; 14. Penyediaan Alat Tulis Kantor ; 15. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ; 16. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ; 17. Koordinasi Malang Raya; 18. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ; 19. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundanga-undangan; 20. Penyediaan makanan dan minuman ; 21. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ; 22. Kegiatan penunjang pengadaan barang dan jasa ; 23. Penataan Arsip; 24. Pawai Pembangunan; 25. Pengadaan kendaraan dinas/operasional ; 26. Pengadaan Mebeleur; 27. Pembuatan Materi Tayang Perencanaan Pembangunan Daerah; 28. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ; 29. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ; 30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor ; 31. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor; 32. Pendidikan dan pelatihan formal ; 33. Pengembangan Kapasitas Pegawai; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2015

37

34. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ; 35. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran ; 36. Penatausahaan Keuangan ; 37. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran; 38. Publikasi Hasil Musrenbang Tahun 2015; 39. Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan ; 40. Sosialisasi ketentuan Dibidang Cukai ; 41. Review Renstra SKPD; 42. Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Tata Kota; 43. Pelaksanaan Enviromental Health Risk Assesment (EHRA); 44. Penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran; 45. Analisa Kebutuhan Kantong Parkir di Bagian Wilayah Perencanaan Malang Tengah; 46. Penyusunan Rencana Aksi Malang Tanpa Kumuh (Slim Free City); 47. Penyusunan Rencana Aksi Malang Kota Hijau (Green City); 48. Penyusunan rencana Aksi Malang Kota Pusaka (Heritage City); 49. Penyusunan Study Kelayakan Underpass Taman Trunojoyo-Taman Sriwijaya – Stasiun; 50. Penyusunan Study Kelayakan Pembangunan Jalan Tembus Tidar – Genting; 51. Penyusunan Rencana Aksi Malang Sustainable Urban Development (SUD); 52. Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan; 53. Fasilitasi Dewan Riset Daerah; 54. Kajian Pemanfaatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik; 55. Kegiatan Publikasi Hasil Penelitian dan Pengembangan; 56. Kajian Peningkatan Kelembagaan Usaha Ekonomi Perempuan; 57. Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD); 58. Fasilitasi Dewan Hijau Kota; 59. Fasilitasi Tim Penanganan Kumuh; 60. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2015

38

61. Penyusunan KU APBDdan PPAS APBD 2016; 62. Penyusunan KU Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD 2015; 63. Penyusunan Perubahan RKPD 2015; 64. Penyusunan hasil evaluasi Renja SKPD; 65. Pendampingan Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan; 66. Bimtek dan FGD RKPD dan Revisi RPJMD (Nara Sumber Kemenpan RB dan Biro Organisasi Prp. Kemendagri); 67. Bimtek Penyusunan Renstra dan Renja/RKT SKPD; 68. Asistensi Penyusunan Rancangan Renstra dan Renja SKPD; 69. Penyusunan Naskah Akademis dan Ranperda Perubahan RPJMD 2013-2018; 70. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2017; 71. Penyusunan Grand Design Peruntukan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHIT); 72. Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2016; 73. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2016; 74. Kajian Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Penunjang Destinasi Pariwisata; 75. Analisis penguatan kemitraan di sector Pariwisata, Hotel, Restoran dan Transportasi untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan lama hari berkunjung; 76. Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi Kota Malang; 77. Penyusunan Naskah Akademis dan ranperda Penataan UMKM di Kota Malang; 78. Kajian Inovasi dan Peningkatan Standarisasi Produk; 79. Evaluasi RAD Pangan dan Gizi; 80. Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif; 81. Analisa PDRB Kota Malang dan Penghitungan RDRB Kota Malang; 82. Analisa Pengembangan Semangat Kewirausahaan bagi Wirausaha Pemula Kota Malang; 83. Kajian Peran Koperasi Dalam Ekonomi Kerakyatan; 84. Penyusunan Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang; 85. Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Malang; 86. Koordinasi Pengembangan Kota Layak Anak; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2015

39

87. Koordinasi dan Laporan Capaian MDGs Kota Malang; 88. Analisa Situasi Ibu dan Anak Kota Malang; 89. Penyusunan Naskah Akademis dan ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Kota Malang; 90. Penguatan Kelembagaan Gender Kota Malang; 91. Kajian Minat Baca Masyarakat dan Akses ke Perpustakaan Umum Kota Malang; 92. Pemetaan Kesenian; 93. Kajian dan Inventarisasi Berbasis Masyarakat; 94. Penyusunan Profil Kota Malang; 95. Penyusunan Database Pembangunan Kota Malang; 96. Penysunan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD; 97. Penyusunan Database Geografi, Pemerintahan, Demografi dan Sumberdaya Alam Daerah; 98. Penyusunan Database Infrastruktur daerah; 99. Penyusunan Database Sosial Budaya dan Ekonomi Daerah; 100. Penyusunan Database, Hukum dan Keamanan serta Insidental.

B. RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

1. Sasaran Tahun 2015 yang ingin dicapai Untuk mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil, maka BAPPEDA Kota Malang berjanji mewujudkan target tahunan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab BAPPEDA Kota Malang. Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Statejik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA)

Kota

MalangTahun

2013-2018

dengan

indikator

sasarannya untuk rencana kinerja sasaran tahun 2015 adalah sebagai berikut : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2015

40

NO 1.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

INDIKATOR KINERJA 1. Presentase SKPD yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik. 2. Presentase Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang sesuai Juknis. 3. Presentase SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitasdengan Renja/RKT. 4. Presentase indikator sasaran pada RKPDyang targetnya terpenuhi. Presentase luas wilayah yang peruntukannya telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi.

TARGET 100 %

100 %

100 %

100 %

0%

2.

Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang wilayah.

3.

Meningkatny ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan.

Presentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah.

90 %

4.

Meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan.

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat. Nilai Survey Kepuasan Pegawai.

80,88 80,2


41

1.

Standart Penilaian Kinerja. Pertanggungjawaban atas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2015 telah disusun LAKIP dengan mengacu pada Rencana Strategik Tahun 2013-2018 untuk mewujudkan Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang yaitu : ” TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN HANDAL” sehingga berdaya guna bagi masyarakat, dan untuk mewujudkan misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program serta kegiatan. Sedangkan untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang Malang, ditetapkan penilaian

skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

NILAI %

PENCAPAIAN

90-100

Tercapai/Berhasil

80-90

Kurang tercapai/Kurang berhasil

Kurang dari 80

Tidak Tercapai/Tidak Berhasil


42

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA KOTA MALANG

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance). Secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang pada tahun 2015 telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik

untuk

kegiatan yang bersifat koordinasi, penyusunan perencanaan dan pelayanan teknis kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan Walikota Malang. Secara proporsional telah berjalan dengan baik. Pertanggungjawaban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disajikan dalam perbandingan antara target tiap indikator kinerja dengan realisasinya. Yang berkaitan dengan pencapaian sasaran meliputi : a) Pencapaian sasaran organisasi; b) Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi; c) Penjelasan yang memadai atas tercapainya kinerja; dan d) Pembandingan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan capaian tahun sebelumnya. 3.1.

CAPAIAN KINERJA

A. Capaian Kinerja Tujuan Evaluasi dan analisa capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan, diuraikan berdasarkan indikator sasaran yang ada pada tujuan sebagai berikut : Tujuan : “ Terselenggaranya Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai tahapan yang benar “


43

sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan ini adalah : 1. Presentase SKPD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras, Dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras dimaksud adalah meliputi dokumen Renstra, Renja/RKT, RKA dan Perjanjian Kinerja sampai dengan Eselon IV, konsisten dan selaras yang dibuktikan dengan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat minimal B dengan target 100 % (Jumlah SKPD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras dibagi jumlah SKPD dikali 100%). Sedangkan realisasinya tercapai 40,54 %. (15 SKPD yang mendapatkan nilai B dari 37 SKPD yang ada. Dari uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa Indikator tujuan Bappeda Kota Malang mencapai target yang diharapkan sehingga perlu adanya rencana aksi kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang diharapkan. Untuk mewujudkan tujuan terselenggaranya proses perencanaan pembangunan daerah dalam tahun 2015 telah ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut : Sasaran 1. Meningkatnya kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan

kegiatan

yang

melibatkan

berbagai

unsur

pemangku

kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2015

44

lingkungan wilayah.daerah dalam jangka waktu tertentu. (PP 8 Tahun 2008). Dalam pelaksanaan

perencanaan

pembangunan

daerah

perlu

adanya

perumusan, pengendalian (untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana) dan evaluasi (untuk menilai capaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan) yang baik di dalam pelaksanaannya. Sasaran strategis ini diukur melalui indicator utama sebagai berikut :

1.1.

Persentase SKPD yang telah menyusun dokumen Renstra dan renja/RKT berkualitas baik. Rencana

Strategis

adalah

dokumen

perencanaan

SKPD

yang

merupakan upaya untuk memberikan landasan dan arah bagi kerja SKPD secara umum menjadi indicator capaian kerja untuk periode 5 tahun. Sedangkan

Renja/RKT

merupakan

merupakan

dokumen

perencanaan

perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Yang dimaksud dengan dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik adalah dokumen Renstra dan renja/RKT yang berorientasi pada outcome, indicator kinerjanya bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, terkait langsung pada hasil dan berbatas waktu serta target yang yang ditetapkan rasional, optimis dan memenuhi asas kepatutan. Berdasarkan Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah jumlah SKPD yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik sebanyak 37 SKPD dari 37 SKPD yang dimonitoring atau sebesar 100 %. Target tahun 2015 yang ditetapkan pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 95 %, maka capaian IKU ini sebesar 105,26 %.


45

1.2.

Persentase Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang sesuai Juknis. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para

pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didsarkan pada masukan dari kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di wilayah kecamatan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

Yang dimaksud

dengan

Juknis adalah

pedoman

pelaksanaan

musrenbang yang ditetapkan dengan peraturan walikota. Jumlah wilayah kecamatan yang ada sebanyak 5 Kecamatan yang terdiri dari wilayah Kecamatan Blimbing, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Klojen, Kecamatan Sukun dan Kecamatan Kedungkandang. Berdasarkan monev yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , jumlah kecamatan yang melaksanakan Musrenbang sesuai Juknis sebanyak 5 kecamatan atau sebesar 100 %. Target tahun 2015 yang ditetapkan pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang sebesar 95 %, maka capaian IKU ini sebesar 105,26%. 1.3.

Persentase

SKPD yang

RKA nya telah memiliki

hubungan

kausalitas dengan Renja/RKT. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD untuk dilaksakan oleh SKPD. Sedangkan Renja/RKT merupakan

merupakan

merupakan dokumen perencanaan perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Setiap usulan SKPD berupa Renja/RKT yang telah ditetapkan oleh SKPD mempunyai hubungan kausalitas dengan RKA SKPD yang bersangkutan. Berdasarkan Monev yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, jumlah

SKPD yang RKA nya telah

memiliki hubungan kausalitas sebanyak 37 SKPD dari 37 SKPD atau sebesar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2015

46

100 %. Target tahun 2015 yang ditetapkan pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 95 %, maka capaian IKU ini 105.26%.

1.4.

Prosentase indikator sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi. RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah,

yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada rencana Kerja Pemerintah (RKP). Setiap RKPD mempunyai indikator sasaran untuk mencapai tujuan dari RKPD. Berdasarkan monev yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, jumlah indicator sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi sebanyak 21 dari 40 target yang ada, atau sebesar 52,5 %. Target tahun 2015 yang ditetapkan pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 90 %, maka capaian IKU ini sebesar 58,3 %. Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

Indikator kinerja 1.

Persentase

SKPD

yang

telah

Target

Realisasi

Capaian

95 %

100 %

105.26 %

95 %

100 %

105,26 %

95 %

100 %

105,26 %

90 %

52,5 %

58,3 %

menyusun dokumen Renstra dan renja/RKT berkualitas baik. 2.

Persentase

Kecamatan

yang

melaksanakan Musrenbang sesuai Juknis. 3.

Persentase SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja/RKT.

4.

Prosentase indikator sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi. Rata-rata

93,52


47

Berdasarkan rata-rata capaian, maka sasaran meningkatnya kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah berhasil dicapai. Akan tetapi pada indikator kinerja indicator sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi, target tidak tercapai. Capaian kinerja sasaran tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena tidak support data yang merupakan hasil monev dan baru dilaksanakan pada awal tahun 2016. Jika dibandingkan dengan jangka menengah maka yang perlu ditingkatkan adalah indikator sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi. Untuk itu perlu adanya kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk terpenuhinya target indikator sasaran pada RKPD.

Tabel 3.2. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2018.

Target tahun

Indikator kinerja

Realisasi

Persentase SKPD yang telah menyusun

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

52,5 %

100 %

2018

dokumen Renstra dan renja/RKT berkualitas baik. Persentase Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang sesuai Juknis. Persentase SKPD yang RKA nya telah memiliki

hubungan

kausalitas

dengan

Renja/RKT. Prosentase indikator sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi.

Pada tahun anggaran 2015 untuk mencapai target indikator sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi belum bias mencapai target yang diharapkan hal ini dikarenakan pengawasan dan monitoring pencapaian target inikator Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2015

48

sasaran pada RKPD belum maksimal oleh instansi terkait. Untuk itu perlua adanya kegiatan yang dapat mensuport pencapaian target indikator sasara RKPD di tahun ayang akan datang.

Sasaran 1.2. Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang wilayah. Berdasarkan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, serta Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 disebutkan bahwa Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang yang merupakan salah satu aspek utama dalam penataan ruang. Sejauh ini telah begitu banyak Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten

(RTRWK),

RDTRK, RTBL, Blok Plan dan dokumen rencana detail lainnya yang telah disusun serta instrumen pengendaliannya yang telah memiliki dasar hukum (UU No. 26 Tahun 2007), namun tidak terimplementasikan dengan baik akibat masalah-masalah teknis yang terkait instrumen pengendalian tersebut. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penataan ruang. Pemanfaatan ruang dalam pelaksanaannya tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian atau pelanggaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya tekanan perkembangan pasar terhadap ruang, belum jelasnya mekanisme pengendalian, dan lemahnya penegakan hukum. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan terciptanya pembangunan yang tertib ruang diperlukan tindakan pengendalian pemanfaatan ruang. Kecenderungan penyimpangan tersebut dapat terjadi karena produk rencana tata ruang kurang memperhatikan aspek pelaksanaan atau sebaliknya bahwa pemanfaatan ruang kurang memperhatikan rencana tata ruang. Pengendalian pemanfaatan tata ruang dilakukan agar pemanfaatan tata ruang dapat berjalan sesuai dengan rencana tata ruang. Untuk menyusun rencana implementasi instrumen pengendalian, pada tahap awal harus dipahami terlebih dahulu konsep instrumen yang akan diterapkan ke


49

dalam desain analisis sistem. Yakni konsep peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Tujuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan untuk menjamin terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Pelaksanaan

pengendalian

dilakukan

dengan

menggunakan

instrumen

pengendalian yang mencakup : 1. Peraturan zonasi 2. Perizinan 3. Pemberian insentif dan disinsentif 4. Pengenaan sanksi. Penataan ruang kini telah memasuki era pemanfaatan ruang, melalui suatu pemrograman yang terpadu dan terintegrasi dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah di lapangan. Dalam rangka

mencapai

sasaran

diatas

maka

Renstra

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun langkah-langkah kegiatan di tahun 2015 antara lain pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang Kota Malang dengan demikian semua akses mengenai pemanfaatan ruang wilayah Kota Malang yang terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK), RDTRK, RTBL, Blok Plan dan dokumen rencana detail lainnya dapat di akses oleh masyarakat dan diharapkan tertib pemanfaatan ruang wilayah meningkat. Sasaran strategis ini diukur melalui indikator utama yaitu : 2.1. Prosentase luas wilayah yang peruntukannya telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi. Rencana tata ruang wilayah kota yang disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW Provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strstegis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2015

50

kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Rencana detail tata ruang kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Wilayah perencanaan adalah bagian dari kota dan/atau kawasan strategis yang akan/perlu disusun rencana rincinya dalam hal ini RDTR kabupaten/kota sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kota yang bersangkutan. Peraturan zonasi merupakan dokumen turunan dari RDTR yang berisi ketentuan yang harus diterapkan pada setiap zona peruntukan. Dalam peraturan zonasi dimuat hal-hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh pihak yang memanfaatkan ruang, termasuk pengaturan koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, penyediaan ruang terbuka hijau publik, dan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk mewujudkan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Peraturan zonasi tersebut bersama dengan RDTR menjadi bagian ketentuan perizinan pemanfaatan ruang yang harus dipatuhi oleh pemanfaat ruang. Di Indonesia sendiri, secara legal peraturan zonasi merupakan instrumen yang baru dipakai yaitu sejak diundangkannya UU Penataan Ruang No.26/2007. Sesuai UU ini, peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang. Selanjutnya peraturan zonasi ditetapkan dengan: 1. Peraturan pemerintah untuk arahan peraturan zonasi sistem nasional; 2. Peraturan daerah provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi; 3. Peraturan daerah kabupaten/kota untuk peraturan zonasi.


51

Berdasarkan monev yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, jumlah luas wilayah yang peruntukannya telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi sebanyak1952,6 (HA) dari luas wilayah Kota Malang 220013,4 (HA) atau sebesar 4,36 %. Target tahun 2015 yang ditetapkan pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 5 %, maka capaian IKU ini sebesar 87,2 %.

Tabel 3.3. Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya tertib pemanfatan ruang wilayah.

Indikator kinerja

Realisasi

Prosentase luas wilayah yang peruntukannya

87,2 %

Target Tahun 2018 100 %

telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi.

Pada tahun anggaran 2015 belum mencapai target yang ditentukan dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah hal ini dikarenakan untuk tahun 2015 Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Kota Malang yang sudah ditetapkan dengan Peraturan daerah sebanyak 1 (satu) BWP yaitu BWP Malang Utara (Perda No. 5 tahun 2015) dari 6 (enam) BWP yaitu BWP Malang Utara, BWP Malang Barat, BWP Malang Tengah, BWP Malang Timur Laut, BWP Malang

Timur

dan

BWP Malang

Tenggara.

Sedangkan

untuk

meningkatkan tertib pemanfatan ruang wilayah ditahun yang akan dating maka akan diusulkan kegiatan yang mendukung diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Batas Wilaya Perkotaan sesuai RDTR dan Peraturan Zonasi, dengan kegiatan ini diharapkan target di tahun depan akan tercapai.


52

Sasaran 1.3. Meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan Data/Informasi

statistik

merupakan

salah

satu

bahan

evaluasi

pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, serta sebagai bahan masukkan

dalam proses perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan

Daerah. Undang-undang

Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31 yang

menyatakan bahwa

perencanaan pembangunan didasarkan pada data/ informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Pasal 13 ayat 1 bahwa :” Penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan

daerah serta rencana tata ruang “.

Pernyataan tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi pengambil kebijakan/ keputusan karena kebijakan/keputusan yang berkualitas tergantung dari data /informasi akurat, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan data statistik pembangunan , perlu adanya kegiatan Data dalam hal ini PDRB)

dan

penyusunan

Analisis

dalam perencanaan

Pengolahan, Updating dan Analisis

Analisis Pembangunan Ekonomi

Pembangunan

Sosial

(APS

/

IPM)

(APE/ secara

berkesinambungan. Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi makro suatu wilayah dan biasanya akan digunakan sebagai alat pengukur tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah . Jika PDRB tinggi maka diharapkan kesejahteraan ekonomi di wilayah tersebut juga tinggi dan berlaku sebaliknya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dan merupakan indeks daya saing karena bisa dibandingkan antar waktu dan antar wilayah.


53

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator utama yaitu : 3.1. Persentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah.

Proses perencanaan memerlukan kapasitas data dan statistik yang baik Ketersediaan data dan statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan

perencanaan.

Penyusunan

dokumen

perencanaan

yang

berkualitas sangat membutuhkan data yang valid, akurat dan terkini. Proses peencanaan memerlukan data dan statistik yang baik. Oleh Karena Itu ketersediaan data dan statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data dan statistik yang bekualitas merupakan rujukan bagi upaya perumusan kebijakan dalam : Ø Menyusun perencanaan Ø Penetapan Perencanaan Ø Melakukan Pengendalian/Pemantauan/monitoring, dan Ø Melakukan Evaluasi program dan sasaran yang telah ditetapkan. Data Dasar Indikator Makro PDRB, Laju Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Perkapita, Inflasi (Indeks Harga Konsumen), dsb. Data Dasar Indikator Sosial IPM, Data Kependudukan, data Kemiskinan, Data Ketenagakerjaan, Data Kesehatan, dsb. Berdasarkan monev yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, jumlah jenis data pendukung yang tersedia sebanyak 27 jenis data dari 27 jenis data pendukung atau sebesar 100 %. Target tahun 2015 yang ditetapkan pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 90 %. Maka capaiannya mencapai 111,11 %.


54

Tabel 3.4. Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan.

Indikator kinerja Prosentase

kecukupan

data

Realisasi pendukung

Target Tahun 2018

111,11 %

100 %

perencanaan pembangunan daerah

Pada tahun anggaran 2015 sudah melebihi target yang ditentukan dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, karena untuk tahun 2015 hanya ditargetkan 90 % sedangkan di tahun 2018 ditargetkan 100 %. Pencapaian kinerja sasaran ini hanya bersifat supporting dari IKU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 3.2. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN TUJUAN Pencapaian

tujuan

“

Terselenggaranya

proses

pembangunan daerah sesuai tahapan yang benar “

perencanaan

didukung oleh dua

Sasaran strategis dan lima Indikator Kinerja Utama. Ringkasan hasil pencapaiannya terdapat pada table berikut :


55

Tabel. 3.5. Pencapan Tujuan terselenggaranya proses perencanaan pembangunan daerah sesuai tahapan yang benar.

Indikator kinerja 1.

Persentase

SKPD

yang

telah

Target

Realisasi

Capaian

95 %

100 %

105.26 %

95 %

100 %

105,26 %

95 %

100 %

105,26 %

90 %

52,5 %

58,3 %

5%

43,6 %

87,2 %

menyusun dokumen Renstra dan renja/RKT berkualitas baik. 2.

Persentase

Kecamatan

yang

melaksanakan Musrenbang sesuai Juknis. 3.

Persentase SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja/RKT.

4.

Prosentase indikator sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi.

5.

Prosentase

luas

wilayah

yang

peruntukannya telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi. Rata-rata

Sampai

tahun

anggaran

2015

90,36

tujuan

terselenggaranya

proses

perencanaan pembangunan daerah sesuai tahapan yang benar telah berhasil dicapai, dengan nilai 90,36 meskipun terdapat dua indikator sasaran yang belum berhasil dicapai yaitu indikator sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi dan luas wilayah yang peruntukannya telah sesuai dengan RDTR dan Pearturan Zonasi. Sebagai indikator tujuan adalah SKPD yang telah memiliki dokuemn perencanaan yang baik, konsisten dan selaras.


56

3.3. REALISASI ANGGARAN No.

Program/Kegiatan Program Perencanaan Tata

Pagu

Realisasi

Rp.

Rp.

2,657,596,000.00 2.436.685.700,00

Ruang Proses Persetujuan RDTRK

271,500,000.00

240.869.700,00

Pengembangan Sistem Informasi

347,243,000.00

324.058.000,00

158,853,000.00

158.530.500,00

360,000,000.00

227.582.500,00

485,000,000.00

473.770.000,00

750,000,000.00

734.762.500,00

Peringatan Hari Tata Ruang

285,000,000.00

277.112.500,00

Program Pengendalian

185,000,000.00

169.690.000,00

45,000,000.00

42.680.000,00

40,000,000.00

38.040.000,00

Penataan Ruang Kota Malang Penyusunan Rencana Aksi Pencapaian RTH Publik dan Sistem Informasi Capaian RTH Publik Pelaksanaan Asistensi Evaluasi Raperda dan Penetapan Perda RDTR Penyusunan Basemap Data Informasi Geospasial Pembuatan Video Animasi Penata dan Pengembangan Wilayah Prioritas Dikota malang

Pemanfaatan Ruang Penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota Malang Penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2015

57

Monitoring sarana dan utilitas Program Pelayanan Administrasi

100,000,000.00

88.970.000,00

1,616,966,000.00 1.212.686.825,00

Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

31,240,000.00

30.989.200,00

Penyediaan jasa komunikasi,

35,000,000.00

13.221.500,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

53,000,000.00

53.000.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

43,654,000.00

43.654.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Koordinasi Malang Raya

44,750,000.00

44.750.000,00

4,678,000.00

4.576.000,00

69,530,000.00

62.057.500,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman

500,159,000.00

461.333.000,00

6,000,000.00

5.120.000,00

261,750,000.00

44.700.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa Penataan arsip

450,000,000.00

337.910.625,00

32,205,000.00

28.125.000,00

60,000,000.00

59.710.000,00

25,000,000.00

23.540.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan mebeleur

919,090,000.00

877.661.975,00

513,550,000.00

501.045.000,00

26,700,000.00

26.319.975,00

Pembuatan materi tayang perencanaan Pembangunan Daerah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

50,000,000.00

49.517.000,00

125,000,000.00

115.426.000,00

3,840,000.00

3.840.000,00

200,000,000.00

181.514.000,00

sumber daya air dan listrik

Pawai Pembangunan


58

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

271,900,000.00 197.821.000,00

Pengembangan Kapasitas Pegawai

220,000,000.00 193.821.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Penatausahaan keuangan

498,707,000.00 381.464.450,00

Publikasi Hasil Musrenbang Tahun 2015 Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan Sosialisasi ketentuan Dibidang Cukai

183,000,000.00 130.847.000,00

Review Renstra SKPD Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Tata Kota Pelaksanaan Enviromental Health Risk Assesment (EHRA) Penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Analisa Kebutuhan Kantong Parkir di Bagian Wilayah Perencanaan Malang Tengah Penyusunan Rencana Aksi Malang Tanpa Kumuh (Slum Free City) Penyusunan Rencana Aksi Malang kota hijau (Green City)

51,900,000.00

4.000.000,00

5,000,000.00

4.772.000,00

54,550,000.00

51.700.000,00

4,000,000.00

3.575.000,00

23,857,000.00

23.853.000,00

73,300,000.00

57.685.000,00

130,000,000.00

84.202.450,00

25,000,000.00

24.830.000,00

2,136,544,000.00

1.949.241,00

174,807,000.00

69.108.000,00

395,000,000.00 392.387.500,00 171,535,000.00 171.262.500,00

143,967,000.00 142.967.000,00

350,000,000.00 333.422.500,00 170,000,000.00 166.353.500,00


59

penyusunan Rencana Aksi Malang Kota Pusaka (Hertage City) Penyusunan Studi Kelayakan Underpass Taman Trunojoyo- Taman Sriwijaya-Stasiun Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Tembus TidarGenting Penyusunan Rencana Aksi Malang Sustainable Urban Development(SUD) Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Fasilitasi Dewan Riset Daerah Kajian Pemanfaatan Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Kegiatan Publikasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Kajian Peningkatan Kelembagaan Usaha Ekonomi Perempuan Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Fasilitasi Dewan Hijau Kota Fasilitasi Tim Penanganan Kumuh Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD

160,000,000.00

156.712.500,00

160,000,000.00

144.793.500,00

180,000,000.00

151.198.500,00

200,000,000.00

197.302.500,00

31,235,000.00

23.733.000,00

1,207,356,000.00 1.158.952.400,00

587,000,000.00 160,875,000.00

159.675.000,00

157,040,000.00

142.973.900,00

92,441,000.00

91.441.000,00

70,000,000.00

69.375.000,00

70,000,000.00

69.125.000,00

70,000,000.00

68.035.000,00

2,456,550,000.00 1.962.528.750,00 175,000,000.00

Penyusunan KU APBD dan PPAS APBD 2016 Penyusunan KU Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD 2015 Penyusunan Perubahan RKPD 2015

272,500,000.00

262.939.000,00

170,000,000.00

162.146.000,00

100,000,000.00

92.996.500,00

Penyusunan hasil evaluasi Renja SKPD Pendampingan Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan

125,000,000.00

115.078.500,00

50,000,000.00

48.160.000,00


60

Bimtek dan FGD RKPD dan Revisi RPJMD (Narasumber Kemenpan RB dan Biro Organisasi Prp.Kemendagri) Bimtek Penyusunan Renstra dan Renja/RKT SKPD Asistensi Penyusunan Rancangan Renstra dan Renja SKPD Penyusunan Naskah Akademis dan Ranperda Perubahan RPJMD 20132018 Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Penyusunan Grand Design Peruntukan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHIT) Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2016 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2015

297,800,000.00 191.749.000,00

Program perencanaan pembangunan ekonomi Kajian Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana penunjang Destinasi Pariwisata Analisis penguatan kemitraan di Sektor Pariwisata, Hotel, Restoran dan Transportasi untuk peningkatan jumlah kunjungan dan lama hari berkunjung Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi Kota Malang Penyusunan Naskah Akademis dan RANPERDA Penataan UMKM di Kota Malang Kajian Inovasi dan Peningkatan Standarisasi Produk Evaluasi RAD Pangan dan Gizi

913,027,500.00 883.742.725,00

Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif

278,950,000.00 180.089.750,00 107,200,000.00

73.339.000,00

200,000,000.00 144.861.000,00

150,000,000.00 114.414.000,00 178,500,000.00 143.405.000,00

201,600,000.00 151.664.000,00 150,000,000.00 116.722.000,00

56,842,000.00

56.842.000,00

149,440,000.00 148.240.000,00

75,000,000.00

70.970.225,00

86,593,500.00

83.243.500,00

56,797,000.00

56.797.000,00

97,000,000.00

93.586.000,00

150,000,000.00 143.672.000,00


61

Analisa PDRB Kota Malang dan Perhitungan PDRB Kota Malang Analisa Pengembangan Semangat Kewirausahaan bagi Wirausaha Pemula Kota Malang Kajian Peran Koperasi Dalam Ekonomi Kerakyatan Program perencanaan sosial budaya Penyusunan Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Malang Koordinasi Pengembangan Kota Layak Anak Koordinasi dan Laporan capaian MDGs Kota Malang Analisa Situasi Ibu dan Anak Kota Malang Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Kota Malang Penguatan Kelembagaan Gender Kota Malang Kajian Minat Baca Masyarakat dan Akses Ke Perpustakaan Umum Kota Malang Analisa Sarana dan Prasarana Olah Raga di Kota Malang Pemetaan Kesenian Kajian dan Inventarisasi Berbasis Masyarakat Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Penyusunan Database Pembangunan Kota Malang Penyusunan data sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Penyusunan Database Geografi, Pemerintahan, demografi dan sumberdaya alam daerah

137,000,000.00 127.110.000,00 50,000,000.00

49.548.000,00

54,355,000.00

53.734.000,00

1,087,731,500.00 953.098.100,00 100,000,000.00

97.000.000,00

142,950,000.00 110.207.500,00 74,000,000.00

73.568.000,00

93,500,000.00

87.632.000,00

80,000,000.00

76.440.000,00

157,000,000.00 109.948.000,00

225,000,000.00 184.451.100,00 54,355,000.00

53.745.000,00

53,250,000.00

52.925.000,00

54,426,500.00

54.201.500,00

53,250,000.00

52.980.000,00

644,500,000.00 556.668.500,00 160,000,000.00 133.012.500,00 94,500,000.00

84.725.000,00

60,000,000.00

54.635.000,00


62

Penyusunan Database Insfrastruktur daerah Penyusunan Database sosial budaya dan ekonomi daerah penyusunan database, Hukum dan keamanan serta insidensial Penyusunan Profil Kota Malang

60,000,000.00

55.315.000,00

60,000,000.00

54.470.000,00

60,000,000.00

55.480.000,00

150.000.000,00

119.031.000,00

14.594.968.000,00 12.740.241.425,00 Dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota Malang telah menyusun RPJPD, RPJMD dan RKPD Kota Malang sebagai berikut : a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang Tahun 2005-2025 sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 5 Nopember 2010 ; b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2009-2013 sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2010 tanggal 5 Nopember 2010 ; c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2013-2018 sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014; d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2010 sesuai Peraturan Walikota Malang Nomor

Tahun 2009 tanggal

Juni 2009.

e. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2011 sesuai Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 1 September 2010. f. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2012 sesuai Peraturan Walikota Malang Nomor 31 Tahun 2011 tanggal 7 Juli 2011. g. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2013 sesuai Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 21 Juni 2012. h. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2014 sesuai Peraturan Walikota Malang Nomor 23 Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013. i. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2015 sesuai Peraturan Walikota Malang Nomor 21 Tahun 2014 tanggal 1 Juli 2014. j. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2016 sesuai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2015

63

Peraturan Walikota Malang Nomor 40 Tahun 2015 tanggal 6 Juli 2015.

PERBANDINGAN PENGUKURAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2012, 2013 DAN 2014 SASARAN

INDIKATOR

STRATEGIS

KINERJA

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

Prosentase keikutsertaan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan kota.

Meningkatnya Perencanaan Pengembanga n berbasis masyarakat

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan a.RPJPD

Meningkatnya perencanaan penataan dan pengendalian tata ruang

Meningkatnya Pemanfaatan

TARGET

REALISA

REALISA

REALISA

SI 2012

SI 2013

SI 2014

100 % (150org)

93% (140 org)

100% (150org)

100 % (150 org)

100 %

Sudah ada

Ada/Perda No 5 Th 2010 Ada/Perda No 6 Th 2010 5 Produk

Ada/Perda No.5 Th 2010 Ada/Perda No. 7 Th. 2014 1 Produk

100 %

b.RPJMD

Sudah ada

c.RKPD

1 produk

Ada/Perda No 5 Th 2010 Ada/Perda No 6 Th 2010 4 Produk

Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang, Rencana Rinci, dan Rencana Teknis Ruang Kawasan

1 Produk Peraturan Zonasi 5 Ram perda Sosiali sasi Ke : 2 kecamat an/ 24 kelurahan

1 Produk Peraturan Zonasi 5 Ram perda Sosiali sasi Ke : 3 Kecamat an/33 Kelurahan

1 Produk Peraturan Zonasi 5 Ram perda Sosiali sasi Ke : 2 kecamat an/ 24 kelurahan

81 %

76 %

76 %

Ketaatan terhadap

%

100 %

100 % 100 % 100 %

76 %

92%


64

ruang sesuai peraturan

Meningkatnya Perekonomian Daerah dan sekitar

Meningkatnya Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan

RTRW Luas Wilayah Produktif Luas Wilayah Industri Luas Wilayah Perkotaan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PDRB Pertumbuhan PDRB pertahun Laju Inflasi Kota PDRB Perkapita Jumlah penduduk diatas garis kemiskinan

Hasil-Hasil penelitian yang diterapkan untuk kepentingan Tersedianya perencanaan dokumen : rencana - Study pembangunan kelayakan kota dan tata ttg ekonomi ruang kota - Study serta dokumen kelayakan pendukung ttg Sosial lainnya Budaya - Study kelayakan ttg Pemerintaha n Umum

1.435 Ha

1.435 Ha

1.435 Ha

1.435 Ha

320,70 Ha 320,70 Ha

320,70 Ha

320,70 Ha

11.005 Ha 100 %

11.055,66 Ha 100 %

11.055,66 Ha 100 %

11,055,66 Ha 100 %

6,45 %

7,08%

7,57 %

7,30 %

12,7 %

6%

4,06%

7,92%

4,66 %

78 %

17,81 Juta(Rp) 10,28%

18,14Juta (Rp)

97%

9,24% Angka Kemiskina n

5,58% Angka kemiskina n

17,12 Juta (Rp.) 4,85 % Angka kemiskina n

5 penelitian

2 penelitian

3 penelitian

2 Penelitian

2 penelitian

4 penelitian

4 penelitian

2 Penelitian

0 penelitian

7 penelitian

3 penelitian

1 penelitian

100 % 100 % 100 % 100 %

48 %

40 %

100 %

100 %


65

- Study kelayakan Tata Ruang

Tersedianya laporan hasil pembangunan kota

Meningkatnya kualitas pelayanan dan koordinasi yang baik

Kualitas dan kuantitas laporan hasil kegiatan pembangunan kota meningkat - Terpenuhiny a Jasa Administrasi Perkantoran - Terpenuhiny a Fasilitas perkantoran - Frekuansi konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah propinsi serta dengan pemerintah Kab/Kota lain - Terpeliharan ya sarana dan prasarana perkantoran - Tercapainya akuntabilitas instansi

10 4 Masterpla penelitian n 5 laporan 5 laporan

10 penelitian

11 penelitian

110 %

5 laporan

5 laporan

100 %

12 bln/100%

12 bln/100%

12 Bln/100%

100 %

12 bln/100 12 % bln/100%

12 bln/100%

12 Bln/100%

100 %

100 kali

137 kali

75 kali

75%

12 12 bln/2 12 bln/1mbl. mbl. 7 spd bln/1mbl. 4 spd mtr mtr 4 spd mtr

12 Bln/3 mbl. 6 spd mtr

100 %

100 %

100%

100 %

12 bulan/10 0%

101 kali

100 %

100%


66

A. AKUNTABILITAS KEUANGAN Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang ada di BAPPEDA Kota Malang tentunya perlu ditunjang pada tahun a.

dengan

anggaran yang memadai. Untuk

itu

2015 dianggarkan untuk :

Belanja Langsung Anggaran belanja langsung sebelum perubahan Rp.

6.750.000.000,- dan

setelah perubahan Rp 14.594.968.000,- bertambah Rp 7.844.968.000,- dan terrealisasi

sebesar

Rp. 12.740.241.425,- jadi sisa anggaran pada tahun

anggaran 2015 sebesar Rp 1.854.726.575,Dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan tahun 2015 sebagai berikut :

NO. 1.

2.

3.

4.

SASARAN

ANGGARAN

REALISASI

%

Meningkatnya kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang wilayah Meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan Meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan

Rp 3.101.050.000,-

Rp 2.519.197.250,-

81,24 %

Rp 4.979.140.000,-

Rp 4.555.616.700,-

91,49 %

Rp 2.018.759.000,-

Rp 1.836.840.825,-

90,99 %

Rp 4.496.019.000,-

Rp 3.828.586.650,-

85,15 %

Total Belanja

Rp. 14.594.968.000,-

Rp. 12.740.241.425,-

87,29 %


67

b.Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung sebelum perubahan sebesar

Rp. 2.808.018.383,77

setelah perubahan sebesar Rp 2.906.422.383,77 bertambah Rp 98.404.000,dengan realisasi sebesar Rp. 2.792.520.556,digunakan

untuk

belanja

atau sebesar

96,08 %

yang

pegawai (gaji untuk karyawan karyawati BAPPEDA

Kota Malang yang berjumlah 33 orang).

Adapun perbandingan Anggaran tahun 2014 dan 2015 sebagaimana dalam tabel berikut : URAIAN Jumlah Belanja Tak Langsung

JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2014 (Rp.) 2.760.494.536,26

JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2015 (Rp.) 2.808.018.383,77

8.216.254.000,00

14.594.968.000,00

Jumlah Belanja Langsung

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan bahwa penggunaan belanja tidak langsung yang tersedia

pada

tahun

Anggaran 2014 dan 2015, mengalami

kenaikan sebesar Rp. 47.523.847,- Penggunaan belanja langsung dari tahun 2014 ke 2015

mengalami kenaikan sebesar Rp 6.378.714.000,-


68

BAB IV PENUTUP

Tinjauan Umum Tentang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang

Pemerintah

(LAKIP)

Badan

merupakan media komunikasi

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang. Media komunikasi ini sangat penting untuk menginformasikan sasaran, program dan kegiatan

pembangunan

yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Malang pada tahun 2015 dalam rangka pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Review Renstra Bappeda Kota Malang 2013-2018. Disamping itu penyusunan LAKIP ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Bappeda Kota Malang pada tahun-tahun mendatang. Adapun

keberhasilan

pencapaian

kinerja

Badan

Perencanaan

pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang pada tahun 2015 capaian kinerja kegiatan dari 100 Kegiatan yang dilaksanakan mencapai 87,29 %. Pada tahun 2014 pencapaian kinerja dari 69 Kegiatan yang direncanakan tercapai 93,30 %. sehingga jika dibandingkan maka pada tahun 2014 terdapat peningkatan kinerja. Salah satu indikator lain yang dapat menggambarkan kemajuan suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang pada tahun 2012 adalah 0,57 % sedangkan pada tahun 2013 adalah 7,30 % sehingga terdapat kelambatan 0,27 %. Untuk

besaran PDRB pertahun

atas dasar harga

berlaku pada tahun 2013 sebasar Rp 43.799.720,03 (Dalam Jutaan) sedangkan atas dasar harga konstan sebesar Rp 17.357.450,74 (Dalam Jutaan) untuk tahun 2012 PDRB

atas

dasar

harga

berlaku sebesar Rp 38.523.031,82 ( Dalam Jutaan)

sedangkan atas dasar harga konstan sebesar Rp 16.176.980,57 (Dalam Jutaan). Laju


69

Inflasi Kota Malang tahun 2011 mencapai 4,05 % sedangkan tahun 2012 mencapai 4,06% untuk tahun 2013 mencapai 4,06%.

Kendala Dari Pelaksanaan

Dalam upaya mencapai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang pada tahun 2015 melaksanakan 100 Kegiatan dengan target capaian kinerjanya masing-masing. Dari kegiatan dan program yang dilakanakan dalam pencapaian sasaran yang tertuang didalam Review Renstra Bappeda Kota Malang 2013-2018, kinerja Bappeda

Kota

Malang

pada

tahun

2015

menunjukkan

hasil

yang

cukup

menggembirakan. Namun demikian dalam pelaksanaan kegiatan juga dijumpai adanya beberapa kendala, hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat memenuhi target yang diinginkan. Permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan Bappeda Kota Malang Tahun 2015 adalah : 1. Kurangnya Sinergitas Data mengenai kemiskinan; 2. Kurangnya pemahaman akan fungsi SKPD tentang fungsi Rensponsif Gender; 3. Untuk kegiatan yang dilakukan melalui metode swakelola, sebagian besar kegiatan bergantung pada pemenuhan data oleh SKPD atau instansi vertikal (khususnya BPS); 4. Kesulitan dalam meminta SKPD/instansi vertikal untuk memenuhi data yang diminta atau dibutuhkan, baik dikarenakan data tersebut tidak tersedia pada database SKPD/instansi vertical maupun pemenuhan/pengiriman data oleh SKPD/instansi vertikal

seringkali terlambat/melewai batas waktu

yang

ditentukan.


70

Adapun permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah melaksanakan koordinasi terus menerus dengan instansi vertikan sebagai upaya perbaikan kinerja ditahun yang akan datang. Sedangkan Pemecahan masalah dari kegiatan diatas adalah sebagai berikut : 1. Melakukan penyusunan database terkait kemiskinan yang merupakan hasil sinergi semua SKPD; 2. Memaksimalkan fungsi Tim Driver PUG; 3. Perlu menyusun suatu mekanisme pemenuhan data oleh SKPD yang mencakup pengaturan tentang kewajiban SKPD dalam memenuhi kebutuhan data perencanaan

pembangunan

berikut

sanksi/punishment

apabila

kewajiban

tersebut tidak dilaksanakan; 4. Melakukan

kerjasama

dengan

instansi

vertical

dalam

rangka

pengumpulan/pemenuhan data melalui mekanisme kerjasama sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Akhirnya, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang ini dapat menjadi bahan atau informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat di Kota Malang. Semoga pada tahun mendatang kinerja Bappeda Kota Malang dapat semakin ditingkatkan searah dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Malang selaku perencana dan koordinator pembangunan di Kota Malang.

LAMPIRAN 1. Penetapan Kinerja 2014 2. Rencana Kinerja Tahun 2014 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2015

71

Malang, 29 Januari 2016 KEPALA BAPPEDA KOTA MALANG, TTD. Drs. WASTO, SH.,M.H Pembina Utama Muda NIP

Recommend Documents