Semarang, 12 Pebruari 2016 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Drs. NUR HADI AMIYANTO, M.Ed Pembina Utama Muda NIP

KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami kemudahan sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2015. LKj-IP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah atas target kinerja dan penggunaan anggaran Tahun 2015. Penyusunan LKj-IP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja yang disajikan dalam LKj-IP ini berupa indikator kinerja sasaran strategis yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Provinsi

Jawa

Tengah

tanggal

14

Mei

2014

Nomor

050.11/14486 tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018. Ketercapaian target yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis akan dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 beserta analisisnya. Permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja ke depan. Melalui LKj-IP ini, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah berharap

dapat

memberikan

gambaran

objektif

tentang

kinerja

pembangunan bidang pendidikan pada Tahun 2015. Selain itu, LKj-IP ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pendidikan di Jawa Tengah pada tahun-tahun mendatang.

i

Di pihak lain, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah menyadari bahwa tantangan pembangunan pendidikan masih cukup banyak, dan memerlukan kerja yang lebih keras pada tahun – tahun mendatang. Dengan dukungan dari semua pihak diharapkan tantangan dan masalah yang masih harus ditangani sebagaimana ditargetkan, pada saatnya akan dapat terselesaikan dengan baik. Kepada

semua

pihak

yang

telah

terlibat

dalam

proses

penyusunan buku ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan, maupun bentuk kontribusi lainnya, kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 12 Pebruari 2016 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Drs. NUR HADI AMIYANTO, M.Ed Pembina Utama Muda NIP. 19590522 198403 1 009

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF Pelaporan kinerja instansi pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi instansi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj-IP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomer 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj-IP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian

kinerja

merupakan

organisasi

bentuk

secara

transparan

pertanggungjawaban

atas

dan

akuntabel

kinerja

Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sebagai entitas SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj-IP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang telah dicanangkan pada tahun 2015 telah berhasil dicapai. iii

Dari 56 (lima puluh enam) IKU Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, menunjukan bahwa capaian pada 52 (lima puluh dua) indikator menunjukkan capaian 100% atau lebih. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut. Untuk sejumlah target IKU Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang tingkat pencapaiannya belum mencapai 100 % pada Tahun 2015, masih diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus, dan

terarah;

dengan

pertimbangan

sejumlah

analisa

yang

mempengaruhi. Sedangkan, 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang lainnya memiliki capaian 80,62% sampai dengan 98,43%, yaitu APM SD/MI, Nilai Rata-rata US SD/SDLB/ MI, Nilai Rata-rata UN SMP/SMPLB/MTs, dan Nilai Rata-rata UN SMA/MA/SMK. IKU Dinas Pendidikan memiliki karakter indikator yang spesifik, termasuk tentang metode pengukuran indikator, sehingga penetapan target dan pengukuran realisasinya berdasarkan data tahunan. Hal ini antara lain disebabkan oleh : 1. Sebagian indikator merupakan indikator pada level outcome, dimana pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, belum tentu akan berkontribusi pada pencapaian target kinerja IKU secara langsung, seperti IKU yang pertama. 2. Sebagian indikator mempergunakan data yang dihasilkan oleh pengukuran secara periodik oleh lembaga di luar SKPD di lingkungan Dinas Pendidikan, yang biasanya dilakukan sekali iv

dalam setahun. Indikator yang masuk dalam kategori ini adalah Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni dan Angka Buta Aksara, yang ketergantungan terhadap data penduduk dan wilayah. Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan prestise orang tua menyekolahkan anaknya lebih awal dari anak usia sekolah (SD <7 tahun), keresahan sebagai orang tua terhadap kebijakan penyelenggaraan US/M dan UN, keterbatasan sarana prasarana pendidikan yang sesuai SNP, persebaran kualitas dan kompetensi pendidik, dan lain-lain. Peran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah diperlukan untuk memastikan pemenuhan layanan dasar pendidikan bagi setiap warga Jawa Tengah, dengan menjadi fasilitator dan katalisator atas berbagai inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam pembangunan pendidikan.

Kedua, hal ini juga bisa diartikan, pentingnya koordinasi dan sinergi antara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dengan berbagai

pemangku

kepentingan

pendidikan

baik

Pemerintah

Kabupaten/Kota, daerah yang berbatasan dengan Jawa Tengah maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah. Tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai v

pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Bagi unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab. Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

vi

DAFTAR ISI Halaman

HALAMAN JUDUL .................................................................... KATA PENGANTAR .................................................................. i IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................. iii DAFTAR ISI ............................................................................ vii DAFTAR TABEL ....................................................................... ix DAFTAR GRAFIK ..................................................................... xi DAFTAR GAMBAR ................................................................... xiii DAFTAR LAMPIRAN ................................................................. xiv

BAB I

: PENDAHULUAN ..........................................

1

A. Gambaran Umum Dinas Pendidikan .....................

2

B. Fungsi Strategis Dinas Pendidikan ........................

8

C. Issue Strategis Bidang Pendidikan ....................... 10 D. Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2014 ........................................................ 11 E. Inovasi Bidang Pendidikan ................................... 14 F. Sistematika Penulisan LKj-IP ................................ 18

BAB II

: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 19 A. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah .............................................................. 1. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ........................................................ 2. Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 20132018 ............................................................ 3. Program Pencapaian Sasaran ........................

19 20 20 24

B. Prioritas Pembangunan Pendidikan ...................... 26 C. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ............................. 27 D. Alokasi Anggaran Tahun 2015 ............................. 30

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ......................... 35 A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 ....... 36 B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Organisasi ... 43 vii

1. Capaian Kinerja Sasaran strategis 1.1. : Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, pengembangan kurikulum dan pembinaan potensi peserta didik PAUD Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ............. 2. Capaian Kinerja Sasaran strategis 1.2. : Meningkatnya Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan jenjang Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) .................. 3. Capaian Kinerja Sasaran strategis 2.1. : Meningkatnya Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar (DASAR) ............................ 4. Capaian Kinerja Sasaran strategis 3.1. : Meningkatnya Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan jenjang Pendidikan Menengah (DIKMEN) .................... 5. Capaian Kinerja Sasaran strategis 5.1. : Meningkatnya Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Penyelenggaraan Pendidikan Khusus (DIKSUS) ......................... 6. Capaian Kinerja Sasaran strategis 6.1. : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pendidik dan tenaga pendidikan yang setara melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi .... 7. Capaian Kinerja Sasaran strategis 7.1. : Meningkatnya dukungan dan kerjasama Perguruan Tinggi dalam pembangunan pendidikan di daerah ........................................ 8. Capaian Kinerja Sasaran strategis 7.2. : Terwujudnya pelayanan pendidikan berkelanjutan dan pembinaan karakter kebangsaan di bidang pendidikan ......................... 9. Capaian Kinerja Sasaran strategis 7.3. : Terwujudnya optimalisasi tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik di bidang pendidikan ...........

43

49

55

65

71

75

81

84

87

C. Akuntabilitas Keuangan ............................................. 91 1. Realisasi Anggaran .............................................. 91 2. Analisa Efisiensi .................................................. 94

BAB IV : PENUTUP ..................................................... 97

viii

DAFTAR TABEL Halaman 1.1.

Data Aset Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 ..................................................................................

7

2.1.

Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja ............................... 22

2.2.

Program dan Kegiatan Pendukung Guna Pencapaian Sasaran Tahun 2015 ....................................................................... 25

2.3.

Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 ....................................................................... 27

2.4.

Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2015 ................... 30

2.5.

Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan Setiap Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2015 ........................................................ 30

3.1.

Capaian Kinerja IKU Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 ....................................................................... 36

3.2.

Realisasi Kinerja dan Capaian IKU Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 ................................................... 41

3.3.

Capaian

Kinerja

Sasaran

Strategis

1.1.

Meningkatnya

Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ........................... 44 3.4.

Perbandingan APK PAUD di Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional ............................................................................. 48

3.5.

Capaian

Kinerja

Sasaran

Strategis

1.2.

Meningkatnya

Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan jenjang Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) ............................ 50 3.6.

Buta Aksara Di Jawa Tengah Tahun 2015 ............................ 52

3.7.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.1. Meningkatnya Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar (DASAR) ..........................................................................

ix

55

3.8.

Perbandingan Capaian Kinerja Peningkatan Akses Pendidikan Dasar di Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional ............................ 63

3.9.

Capaian

Kinerja

Sasaran

Strategis

3.1

Meningkatnya

Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan jenjang Pendidikan Menengah (DIKMEN) ............................. 65 3.10.

Perbandingan Capaian Kinerja Peningkatan Akses Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional ............ 69

3.11.

Capaian

Kinerja

Ketersediaan

Sasaran

dan

Strategis

kualitas

5.1

sarana

Meningkatnya

dan

prasarana

Penyelenggaraan Pendidikan Khusus (DIKSUS) .................... 72 3.12.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.1 Meningkatnya kualitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan yang setara melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi ............................... 76

3.13.

Capaian dukungan

Kinerja dan

Sasaran

Strategis

kerjasama

7.1

Perguruan

Meningkatnya Tinggi

dalam

pembangunan pendidikan di daerah .................................... 82 3.14.

Capaian

Kinerja

Sasaran

Strategis

7.2

Terwujudnya

Pelayanan Pendidikan Berkelanjutan dan Pembinaan Karakter Kebangsaan di Bidang Pendidikan ....................................... 84 3.15.

Capaian

Kinerja

Sasaran

Strategis

7.3

Terwujudnya

optimalisasi tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik di bidang pendidikan .............................................................. 87 3.16.

Pencapaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Tahun 2015 ....... 92

3.17.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2015 .................. 71

x

DAFTAR GRAFIK Halaman 1.1.

Rekapitulasi Pejabat Struktural ............................................

4

1.2.

Sebaran PNS Berdasarkan Golongan Ruang .........................

4

1.3.

PNS Berdasarkan Jenis Kelamin ...........................................

5

1.4.

PNS Berdasarkan Pendidikan ...............................................

5

1.5.

Pegawai Harian Lepas Berdasarkan Pendidikan ....................

6

2.1.

Distribusi Anggaran pada Dinas Pendidikan Tahun 2015 ....... 31

3.1.

Rekapitulasi Capaian IKU Dinas Pendidikan Tahun 2015 ....... 40

3.2.

Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Capaian Kinerja APK PAUD Tahun 2015 .............................................................. 47

3.3.

Sebaran APK PAUD (3-6 Tahun) Nasional Tahun 2015 .......... 48

3.4.

Perkembangan PKBM dan TBM Di Jawa Tengah Tahun 2015 . 51

3.5.

Rencana dan Capaian Indikator Kinerja APM SD/SDLB/ MI/Paket A di Jawa Tengah ................................................. 57

3.6.

Sebaran APM SD/MI/SDLB Tahun 2015 ................................ 58

3.7.

Rencana dan Capaian Indikator Kinerja APK SMP/MTs/SMPLB Jawa Tengah ...................................................................... 59

3.8.

Sebaran APK SMP/MTs/SMPLB ............................................. 59

3.9.

Perkembangan Angka Kelulusan dan Nilai Rata-rata US/M SD/MI Provinsi Jawa Tengah ............................................... 60

3.10.

Perkembangan Angka Kelulusan dan Nilai Rata-rata UN SMP/MTs Provinsi Jawa Tengah ........................................... 61

3.11.

Perkembangan Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs Sesuai Standar Nasional Pendidikan ............................................... 62

3.12.

APM SD/MI/SDLB Nasional Tahun 2015 ................................... 63

3.13.

APK SMP/MTs/SMPLB Nasional Tahun 2015 ......................... 64

3.14.

Rencana dan Capaian Indikator Kinerja APK SMA/MA/SMALB Jawa Tengah ...................................................................... 67 xi

3.15.

Angka Kelulusan dan Nilai Rata-rata UN SMA/MA dan SMK Provinsi Jawa Tengah TP 2014/2015 ................................... 68

3.16.

APK SMA/SMK/MA Nasional Tahun 2015 .............................. 69

3.17.

Rencana dan Capaian Indikator Kinerja APK Pendidikan Khusus .. 74

3.18.

Rencana dan Capaian Indikator Kinerja Prosentase Ruang Kelas Pendidikan Khusus Sesuai Standar Nasional Pendidikan . 74

3.19.

Rekapitulasi Guru Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2015.. 77

3.20.

Kualifikasi Guru di Jawa Tengah Tahun 2015 ........................ 77

3.21.

Sertifikasi Pendidikan di Jawa Tengah Tahun 2015 ............... 79

3.22.

Persentase

Perguruan

Tinggi

di

Jawa

Tengah

Yang

Terfasilitasi Tahun 2015 ...................................................... 83 3.23.

Perkembangan Akreditasi Sekolah/Madrasah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 ........................................................... 89

xii

DAFTAR GAMBAR Halaman 1.1.

Bagan Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah .....

3

1.2.

Spektrum Layanan Pendidikan di Jawa Tengah .....................

8

1.3.

Potensi Jawa Tengah ..........................................................

9

3.1.

Rencana dan Capaian Indikator Kinerja PAUD di Jawa Tengah .............................................................................. 45

3.2.

PAUD Terakreditasi di Jawa Tengah Tahun 2015 .................. 46

xiii

DAFTAR LAMPIRAN 1.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

2.

Matrik Evaluasi RENSTRA Dinas Pendidikan Tahun 2013-2018

3.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

4.

Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

5.

Matrik Realisasi Anggaran Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

xiv

LKj IP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2015

BAB

1

P E N DA H U LUA N Pada bab ini, menjelaskan tentang gambaran umum organisasi, fungsi strategis Dinas Pendidikan, issue strategis bidang Pendidikan, rencana tindak lanjut hasil evaluasi AKIP, inovasi bidang pendidikan dan sistematika penulisan LKj IP Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan. Secara makro, faktor-faktor masukan pembangunan, seperti sumber daya alam, material dan finansial tidak akan memberi manfaat secara optimal untuk perbaikan kesejahteraan rakyat bila tidak didukung oleh ketersediaan faktor SDM yang memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dan peran Pendidikan adalah menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Pembangunan pendidikan menempati posisi strategis bagi pengembangan sumber daya manusia berkualitas. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanat UUD 1945, pasal 31 ayat (1) yaitu setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, maka negara harus menjamin pemenuhan layanan pendidikan kepada setiap warga negara. Pendidikan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan

manusia.

Pendidikan

memegang

unsur

penting

untuk

membentuk pola pikir, akhlak, dan perilaku manusia agar sesuai dengan norma-norma yang ada, seperti norma agama, adat, budaya, dan lain-lain. Oleh karenanya, negara harus mementingkan elemen pendidikan dalam aspek kehidupan untuk mencapai SDM yang berkualitas dan memberi perhatian dalam mempersiapkan SDM yang kompetitif.

Bab I Pendahuluan

Page 1


Sumber Daya Manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama dalam bidang perekonomian bangsa. Artinya, semakin banyak SDM yang berpendidikan pada suatu negara, maka semakin mudah pula untuk menyukseskan pembangunan nasional. Akan tetapi, SDM yang dihasilkan pun harus bisa menjadi leader dalam segala bidang dan siap menghadapi tantangan perkembangan zaman. Bukan menjadikan tujuan pendidikan hanya untuk memperoleh ijazah atau gelar bagi kepentingan pribadi. A. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa diantaranya penetapan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Tugas pokok Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah adalah Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi : 1.

Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan;

2.

Perencanaan program kerja bidang pendidikan;

3.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan;

4.

Pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan perguruan tinggi serta pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;

5.

Pembinaan teknis di bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;

Page 2

Bab I Pendahuluan


6.

Pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

7.

Fasilitasi Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada jenjang Sekolah Dasar;

8.

Fasilitasi dan kerjasama dalam pengembangan kapasitas pendidikan;

9.

Pelaksanaan urusan sekretariat Dinas;

10. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan; 11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya struktur organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut : Gambar 1.1. Bagan Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Bab I Pendahuluan

Page 3


Guna terwujudnya sistem administrasi pemerintahan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yang merupakan salah satu indikator untuk tolok ukur keberhasilan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, perlu dukungan Sumber Daya Aparatur (personil) di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut : Grafik 1.1. Rekapitulasi Pejabat Struktural Es. II; 1 Es. III; 8 Es. IV; 24

Grafik 1.2. Sebaran PNS Berdasarkan Golongan Ruang

III b; 207

III c; 194

III d; 110

III a; 128 II d; 27 II c; 17

IV a; 132 IV b; 43 IV c; 1

Page 4

II b; 38 II a; 9 I d; 3 I a; 0

I b; 6

I c; 1

Bab I Pendahuluan


Grafik 1.3. PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

516; 56% 412; 45%

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

Grafik 1.4. PNS Berdasarkan Pendidikan 1000

559

125

102

100

63 38 16 10

10

2 1

1

PENDIDIKAN

S-3

S-2

S-1

D-3

D-2

D-1

2

102

559

38

63

1

SMA/ SMP/ MA/ SD/MI MTs SMK 125

16

Bab I Pendahuluan

10

Page 5


Grafik 1.5. Pegawai Harian Lepas Berdasarkan Pendidikan Sarjana 22% SD/MI 36% Diploma 3%

SMP/MTs 3%

SMA/SMK 36%

Sumber daya aparatur pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 tercatat sebanyak 917 (sembilan ratus enam belas) orang pegawai tersebut dengan sebaran sebagai berikut : 1.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (Induk) :

2.

Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan

:

43 orang

3.

Balai Pengembangan Pendidikan Khusus

:

15 orang

4.

Balai Pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan

:

20 orang

5.

Administrasi SLB Surakarta dan Pemalang

:

12 orang

6.

Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Provinsi

:

496 orang

7.

Guru SMK N Jateng

:

28 orang

8.

Pengawas sekolah tingkat provinsi

:

17 orang

9.

Terapis ABK

:

2

orang

10. Pustakawan

:

6

orang

11. Pengadministrasi Barang

:

2

orang

Page 6

276 orang

Bab I Pendahuluan


Bermodalkan SDM dengan kualifikasi dan kompetensi yang beragam, setiap personel memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mendukung akselerasi program pembangunan pendidikan di Jawa Tengah. Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Dinas Pendidikan perlu sumber daya aset yang merupakan segenap benda atau bahan yang digunakan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan kantor dan hasil dari modal yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang tersebar pada Kantor induk dan unit kerja lainnya. Dampak dari adanya sarana kantor adalah tercapainya titik maksimum dari efisiensi dalam pekerjaan kantor, sehingga tujuan dari kantor dapat tercapai dengan baik. Adapun Sarana prasarana tersebut terdiri dari : Tabel 1.1. Data Aset Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 No.

Nama Barang

1.

Tanah

2.

Peralatan dan Mesin

4.

104.450.682

38.292 unit

90.092.159

8 unit 51 unit 2.728 unit 26.063 unit 1.396 unit 45 unit 8.001 unit

3.246.810 3.688.428 15.869.911 54.760.141 8.443.750 255.499 3.827.617

182 unit

123.382.219

a. Bangunan Gedung b. Monumen

170 unit 12 unit

120.345.669 3.036.549

Jalan, Irigasi dan Bangunan

14 unit

1.718.424

3 unit 11 unit

250.397 1.468.026

114.755 unit

4.708.405

113.998 unit 757 unit

4.179.483 528.922

153.256 unit

324.351.891

Alat-alat Besar Alat-alat Angkutan Alat-alat Bengkel dan alat ukur Alat-alat kantor dan rumah Tangga Alat-alat Studio dan Komunikasi Alat-alat Kedokteran Alat-alat Laboratorium

Gedung Dan Bangunan

a. Bangunan Air / Irigasi b. Instalasi 5.

Harga (Rp.000)

13 bidang

a. b. c. d. e. f. g. 3.

Jumlah

Aset Tetap Lainnya a. Buku perpustakaan b. Barang bercorak kesenian / kebudayaan Jumlah keseluruhan

Bab I Pendahuluan

Page 7


B. Fungsi Strategis Dinas Pendidikan Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dimaksud, maka Dinas Pendidikan secara umum memiliki Fungsi strategis yaitu : Meningkatkan kualitas SDM Jawa Tengah agar lebih kompetitif ditengah ketatnya persaingan pada tingkat lokal, regional dan global. Secara singkat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu : 1.

Meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan di Jawa Tengah;

2.

Meningkatkan Mutu, relevansi dan daya saing pendidikan di Jawa Tengah;

3.

Meningkatkan manajemen, tatakelola dan citra layanan pendidikan di Jawa Tengah. Tantangan pembangunan pendidikan sangat komplek dan luas

yang hal ini dapat ditujukkan melalui spektrum layanan pendidikan, dimana subyek dan obyek yang dikelola sangat besar dan komprehensif. Gambar 1.2. Spektrum Layanan Pendidikan di Jawa Tengah

Page 8

Bab I Pendahuluan


Optimisme terwujudnya pembangunan pendidikan di Jawa Tengah yang semakin sejahtera sangat didukung oleh potensi Jawa Tengah, dimana secara geografi luas wilayah Jawa Tengah adalah 3,25 juta ha yang merupakan 1,70% luas wilayah di Indonesia dengan komposisi penggunaan lahan sawah sebesar 992.000 ha dan bukan lahan sawah sebesar 2,26 juta ha yang terdistribusi dalam 29 kabupaten dan 6 kota pada 573 kecamatan dan 8.576 desa/kelurahan. Sedangkan secara demografi, jumlah penduduk Jawa Tengah tercatat 33,4 juta, dengan potensi pembangunan pendidikan yang tercatat sebanyak 47.767 satuan pendidikan, 6.966.283 siswa dan 369.866 guru. Selanjutnya secara rinci dapat digambarkan sebagai berikut : Gambar 1.3. Potensi Jawa Tengah

Bab I Pendahuluan

Page 9


C. Issue Strategis Bidang Pendidikan Pada Tahun 2015 terdapat beberapa issue strategis bidang pendidikan yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan bidang pendidikan di Jawa Tengah, secara singkat sebagai berikut : 1.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diberlakukan sejak tanggal 30 September 2014 dan memberikan masa transisi selama dua tahun. a. Pemerintah

kabupaten/kota

bertanggung

jawab

untuk

pendidikan dasar (SD/SMP), sementara pendidikan menengah (SMA/SMK)

dan

pendidikan

anak

berkebutuhan

khusus

menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi. b. Pengalihan Kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi berdampak kepada penyerahan personil, pendanaan, prasarana dan dokumen. 2.

Penyelenggaraan Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional (UN) berbasis komputer (CBT) pada beberapa satuan pendidikan di Jawa Tengah dilakukan secara bertahap dengan pendampingan kepada satuan pendidikan yang telah memenuhi persyaratan teknis prasarana dan sarana.

3.

Sekolah

Ramah

Sosial,

merupakan

salah

satu

bentuk

kepedulian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bidang pendidikan dalam mengurangi kemiskinan dan berpihak kepada masyarakat usia sekolah menengah berprestasi yang kurang mampu, melalui program penyelenggaraan SMK Negeri Jawa Tengah dan Beasiswa untuk studi pada SMA Taruna Nusantara untuk 10 Siswa. 4.

Menurunnya nilai-nilai patriotisme yang ditandai dengan krisis karakter dan kepercayaan warga negara indonesia. Peran dunia pendidikan adalah menumbuhkan dan menanamkan kembali nilai-

Page 10

Bab I Pendahuluan


nilai tersebut, melalui Implementasi pendidikan Karakter dan nasionalisme pendidikan, melalui pelaksanaan ekstrakurikuler wajib

Pramuka

di

seluruh

jenjang

pendidikan

dan

penyelenggaraan pelatihan kepramukaan tingkat dasar dan lanjutan bagi guru. D. Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2014 Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Jawa Tengah, telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dengan supervisi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Evaluasi dilaksanakan terhadap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian sasaran kinerja organisasi. Berdasarkan hasil evaluasi AKIP pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Nilai hasil evaluasi pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah adalah 73,05 atau termasuk kategori B (Baik), yaitu akuntabilitas kinerja cukup baik, taat kebijakan, memiliki dan menerapkan suatu sistem/mekanisme yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, namun perlu

beberapa

perbaikian

yang

tidak

mendasar,

sehingga

direkomendasikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah agar dilakukan hal-hal sebagai berikut : 1. Melakukan reviu terhadap dokumen Renstra untuk keperluan penyusunan dokumen Renstra selanjutnya dengan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah;

Bab I Pendahuluan

Page 11


2. Melakukan reviu terhadap dokumen Renstra untuk memperbaiki penetapan

indikator

kinerja

tujuan

(outcome)

dan

sasaran

(outcome dan output) sesuai kriteria indikator kinerja yang baik dan menetapkan target kinerja dengan baik; 3. Memanfaatkan dokumen Renstra-SKPD sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD; 4. Mempublikasikan dokumen-dokumen perencanaan SKPD (Renstra/ RKT/Renja/PK), dokumen-dokumen penganggaran (RKA/DPA-SKPD) dan dokumen informasi kinerja (LAKIP) SKPD, laporan keuangan (LRASKPD) melalui website sehingga dapat dikases dan diunduh oleh publik; 5. Melakukan reviu terhadap dokumen IKU-SKPD yaitu menetapkan indikator-indikator kinerja utama dari indikator-indikator sasaran yang ada dalam dokumen Renstra-SKPD; 6. Memanfaatkan IKU-SKPD yang sudah ditetapkan untuk penyusunan dokumen-dokumen

perencanaan

maupun

dokumen-dokumen

penganggaran serta untuk penilaian kinerja unit kerja serta untuk keperluan pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala; 7. Menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja masing-masing sasaran dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)-SKPD; 8. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja guna mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel; 9. Membangun database kinerja, sebagai data dukung untuk evaluasi, penilaian dan perencanaan kinerja unit kerja secara berkelanjutan. Sebagai tindaklanjut hasil evaluasi dan rekomendasi tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah menyusun instrumen Rencana Aksi perbaikan terhadap pelaksanaan AKIP Dinas Pendidikan Tahun 2015 ini. Rencana aksi tersebut, sebagai berikut :

Page 12

Bab I Pendahuluan


1. Reviu

Dokumen

Renstra

:

Mengusulkan

revisi

RPJMD

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan Renstra Dinas

Pendidikan,

guna

terselenggaranya

perencanaan

pembangunan pendidikan yang komprehensif, terstruktur dan akuntabel, disamping itu sebagai akibat dinamika perubahan regulasi terkait kewenangan pemerintah daerah serta akselerasi pencapaian visi / misi pembangunan pendidikan; 2. Integrasi indikator kinerja Renstra dalam dokumen penganggaran; 3. Publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan, memberikan instruksi kepada tim Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) dan

kehumasan

segera

mempublikasikan

dokumen-dokumen

tersebut dalam website pdk.jatengprov.go.id; 4. IKU : melakukan reviu terhadap IKU Dinas Pendidikan dengan mengintegrasikannya IKU dalam revisi dokumen Renstra dan mempedomani IKU dalam penyusunan; 5. Penjabaran informasi keuangan : menginstruksikan kepada Tim Penyusun LAKIP Dinas Pendidikan, agar menyajikan informasi keuangan yang dijabarkan dalam setiap pencapaian sasaran program Renstra; 6. Kompetensi SDM AKIP : mengikutsertakan PNS potensial di lingkungan Dinas Pendidikan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan (Diklat), bimbingan teknis dan workshop terkait SAKIP; 7. Database pendidikan : menyusun sistem informasi pendataan bidang

pendidikan

melalui

inovasi

Data

Pokok

Pendidikan

(DAPODIK), backbone DAPODIK ke kabupaten/kota, dan biosystem (data US/M dan UN). Secara komprehensif rencana aksi tersaji dalam lampiran II : Komponen Evaluasi

Bab I Pendahuluan

Page 13


E. Inovasi Bidang Pendidikan Inovsi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode, yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi hasil seseorang atau kelompok orang (masyarakat), baik berupa hasil inverse (penemuan baru) atau discovery (baru ditemukan orang), yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. Selanjutnya berikut ini beberapa inovasi bidang pendidikan di Jawa Tengah 1. Wahana Jelajah Angkasa

Merupakan perangkat lunak visualisasi World Wide Telescope (WWT) buatan Microsoft. Perangkat ini menyajikan citra maya dari teleskop terbaik, di dunia maupun di luar angkasa. Komputer pun bekerja seperti teleskop. Lebih dari 52 juta gambar tiga dimensi bisa diakses

dengan

perangkat ini. Gambar

tersebut hasil

pencitraan teleskop NASA sejak tahun 1970an. Produk ini merupakan kerja sama dengan Microsoft. a. Konsep yang ditawarkan menjelaskan fasilitas yang berfungsi sebagai virtual telescope dan research tentang astronomi b. Disediakan 5 tour pembelajaran bertemakan astronomi bagi peserta didik, pendidik, mahasiswa, dan masyarakat umum.

Page 14

Bab I Pendahuluan


2. Teropong Bintang Alat edukasi ini diarahkan untuk

memfasilitasi

pengunjung (guru, siswa, maupun

umum)

untuk

mengamati benda-benda langit secara detail dan real time menggunakan teleskop

dengan

daya

jangkau

10

miliar

kilometer.

3. E-Learning Menggunakan lunak

perangkat

visualisasi

menyajikan pembelajaran

yang konten

multimedia

populer yang disimpan di server

BPTIKP.

Konten

yang disajikan terdiri atas video,

multimedia

interaktif, maupun e-book.

Bab I Pendahuluan

Page 15


4. Portal Jateng Pintar

Portal

ini

didesain

untuk

menjawab

berbagai

informasi

pendidikan Tengah.

di

Jawa

Lebih

5000

dari konten

pembelajaran diakses Konten tersebut

di

bisa

portal

ini.

pembelajaran

berupa dokumen, multimedia (foto, video,

dan animasi) yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Portal ini dipublikasikan mulai akhir bulan mei tahun 2014, hingga saat ini sudah lebih dari 8000 guru terdaftar sebagai kontributor. 5. Lumbung Data Pendidikan Perangkat ini dengan motto Satu Nusa Satu Bangsa Satu Bahasa dan Satu

Data

berbasis semua

web data

termasuk sekolah.

merupakan yang

menyajikan

pokok

pendidikan

peta Data

aplikasi

sebaran/lokasi ini

diinput

dari

sekolah ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Pusat Data dan Statistik

Pendidikan)

selanjutnya

dialirkan

ke

yang server

Lumbung Data Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah secara real time.

Page 16

Bab I Pendahuluan


6. Aplikasi Pendidikan Karakter Berbasis Mobile Learning

Pada tahap awal aplikasi pendidikan karakter ini dituangkan pada materi pembelajaran kepramukaan. Aplikasi Pendidikan Karakter Berbasis Mobile Learning ini merupakan bagian dari upaya agar Pramuka juga melek teknologi dan dapat memanfaatkan teknologi untuk lebih dekat dengan alam. Aplikasi yang dapat digunakan oleh Pramuka mulai dari Penggalang, hingga Penegak ini dapat diunduh gratis pada google playstore dari smartphone android.

Bab I Pendahuluan

Page 17


F. Sistematika Penulisan LKj-IP Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance

gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 sebagai berikut : BAB I,

PENDAHULUAN, menjelaskan tentang gambaran umum organisasi, fungsi strategis Dinas Pendidikan, issue strategis bidang Pendidikan, rencaa tindak lanjut hasil evaluasi AKIP, inovasi bidang pendidikan dan sistematika penulisan LKj IP. BAB II,

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA, dijelaskan mengenai perencanaan strategis dan perjanjian kinerja Tahun 2015. Pada bab ini akan disampaikan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan serta perjanjian kinerja Kepala Dinas dalam dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015. BAB III,

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015, diuraikan terkait tingkat capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas pendidikan beserta evaluasi dan analisis capaian kinerja disertai pemecahan masalah

dan

solusinya,

analisis

efisien

dan

efektifitas,

serta

akuntabilitas kinerja keuangan. BAB IV,

PENUTUP, mengemukakan tinjauan umum capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan strategi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Page 18

Bab I Pendahuluan


BAB

2

PERENCANAAN KINERJA Pada bab ini, menjelaskan mengenai perencanaan strategis dan perjanjian kinerja Tahun 2015, yang meliputi rencana strategis dan rencana kinerja tahunan serta perjanjian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dalam dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015.

Dalam melaksanakan tugas pembangunan yang tertuang pada RPJMD 2013-2018 khususnya di bidang Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tanggal 14 Mei 2014 Nomor 050.11/14486 tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018. Dengan adanya perencanaan kinerja ini maka konsepsi organisasi menjadi jelas dan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta dapat mengarahkan sumber-sumber organisasi secara efektif. Sehingga dapat

dikatakan

bahwa

perencanaan

kinerja

dapat

menentukan

keberhasilan organisasi. A. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Adapun komponen-komponen RENSTRA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tersebut, antara lain dapat digambarkan seperti dibawah ini :

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Page 19


1. Visi dan Misi Visi yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa pada akhir Tahun 2018, adalah

“Pendidikan Jawa Tengah Bermutu, Kompettitif, Berkarakter dan berkeadilan” Guna mewujudkan visi tersebut diatas, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Misi, yaitu : a. Meningkatkan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI) yang merata, berkualitas dan terjamin. b. Meningkatkan Layanan Pendidikan Dasar (DIKDAS) yang berkualitas c.

Meningkatkan Layanan Pendidikan Menengah (DIKMEN) yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

d. Mewujudkan Layanan Pendidikan Khusus (DIKSUS) yang merata berkualitas dan setara. e. Meningkatkan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang merata. f.

Mewujudkan

Layanan

penyelenggaraan

pendidikan

yang

akuntabel , berbudaya dan berkarakter. 2. Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2013-2018 Untuk mempermudah pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, maka disusun tujuan dengan indikator yang terukur. Tujuan pembangunan di bidang pendidikan sebagai berikut :

Page 20



a. Meningkatkan ketersediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal (PAUDNI) yang berkualitas dan terjamin. Dengan Sasaran strategis : 1) Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, pengembangan kurikulum dan pembinaan potensi peserta didik PAUD. 2) Terwujudnya lembaga Pendidikan Non Formal yang setara, sarana prasarana yang memadai dan pengembangan warga belajar yang berkualitas. b. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan Pendidikan Dasar. Dengan Sasaran strategis : 1) Meningkatnya sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, pembinaan potensi siswa dan penerapan kurikulum yang merata. c. Meningkatkan

kualitas

layanan

pendidikan

menengah

yang

terjangkau dan merata. Dengan Sasaran strategis : 1) Meningkatnya sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, berkembangnya kompetensi siswa dan peningkatan kulikulum yang menyeluruh. d. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan khusus yang bermutu dan setara pada semua jenjang dan jenis ketunaan. Dengan Sasaran strategis : 1) Meningkatnya sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, berkembangnya potensi siswa dan terjaminnya lembaga pendidikan yang setara. e. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang merata sesuai standar yang telah ditetapkan. Dengan Sasaran strategis :


Page 21


1) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pendidik dan tenaga pendidikan yang setara melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi. f. Mewujudkan jaminan layanan penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel, berbudaya dan berkarakter. Dengan Sasaran strategis : 1) Meningkatnya dukungan dan kerjasama Perguruan Tinggi dalam pembangunan pendidikan di daerah. 2) Terwujudnya

pelayanan

pendidikan

berkelanjutan

dan

pembinaan karakter kebangsaan di bidang pendidikan. 3) Terwujudnya

optimalisasi

tata

kelola,

akuntabilitas

dan

pencitraan publik di bidang pendidikan. 4) Meningkatnya kapasitas dan sarana/prasarana aparatur serta pelayanan administrasi perkantoran. Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2013 – 2018 sebagaimana tampak dalam tabel berikut : Tabel 2.1. Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Target Akhir 2018

No

Sasaran Strategis

1.1

Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, pengembangan kurikulum dan pembinaan potensi peserta didik PAUD

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 4-6 tahun APK PAUD 0-6tahun % lembaga PAUD yang terakreditasi

70,55%

80%

40,10% 47%

65% 62%

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan Masyarakat (DIKMAS)

Angka Kelulusan Paket A Angka Kelulusan Paket B Angka Kelulusan Paket C % Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B % buta aksara usia > 15 thn % kecamatan yang memiliki PKBM dan TBM

94,47% 90,8% 75,2% 2,00%

96,00% 96,50% 98,50% 5,00%

4,00% 10%

1,50 100

1.2

Page 22

Indikator Kinerja

Kondisi Awal 2013



Kondisi Awal

Target Akhir 2018

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

2.1

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Dasar (DIKDAS)

APK SD/MI/ Paket A APM SD/MI APK SMP/MTs/ Paket B APM SMP/MTs Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI Angka Putus Sekolah SMP/ SMPLB/MTs Angka Kelulusan SD/MI Angka Kelulusan SMP/MTs Nilai Rata-rata UN SD/SDLB/MI Nilai Rata-rata UN SMP/SMPLB/ MTs % ruang kelas SD/MI sesuai SNP % ruang kelas SMP/MTs sesuai SNP % SD/MI memiliki perpustakan sesuai standar % SMP/MTs memiliki perpustakaan sesuai standar % SD/MI memiliki sanitasi layak % SMP/MTs memiliki sanitasi layak % SD/MI yang menerapkan kurikulum 2013 % SMP/MTs yang menerapkan kurikulum 2013

109,08% 98,6% 100,52% 77,8% 0,14 0,38

109,25% 98,63% 100,60% 77,95% 0,10 0,15

99,95% 99,17% 7,20 6,80

99,98% 99,25% 7,15 6,90

61,53% 78,06%

70,50% 80,75%

64,50%

70,50%

78,40%

80,75%

48% 50%

73,50% 80%

3%

100%

10%

100%

APK SMA/MA/SMK/ Paket C APM SMA/MA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMALB/MA/SMK Angka Kelulusan SMA/MA/SMK Nilai Rata-rata UN SMA/MA/SMK % ruang kelas SMA/ MA/SMK sesuai SNP % SMA/MA/SMK memiliki perpustakaan sesuai standar % SMA/MA/SMK memiliki sanitasi layak % SMA/MA/SMK yang menerapkan kurikulum 2013

70% 55% 0,58

80,00% 66,00% 0,55

99,92% 7,31 80,5%

99,99% 7,75 90,00%

90,02%

95,00%

10%

36,49%

5%

100%

52% 100%

60% 100%

73%

80%

3.1

4.1

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Menengah (DIKMEN)

Meningkatnya ketersediaan, kesetaraan dan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaran pendidikan Khusus (DIKSUS)

APK Pendidikan Khusus Angka Kelulusan Pendidikan Khusus % ruang kelas Pendidikan Khusus sesuai SNP


Page 23


No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

5.1

Meningkatnya kualitas sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan

% pendidik PAUD yang berkualifikasi S1/D4 % pendidik SD/ SDLB/MI yang berkualifikasi S1/D4 % pendidik SMP/ SMPLB/MTs yang berkualifikasi S1/D4 % pendidik SMA/SMALB/MA/ SMK berkualifikasi S1/D4 % pendidik PAUD yang bersertifikat pendidik % pendidik SD/ SDLB/MI yang bersertifikat pendidik % pendidik SMP/ SMPLB/MTs yang bersertifikat pendidik % pendidik SMA/ SMALB/MA/ SMK yang bersertifikat pendidik

Kondisi Awal

Target Akhir 2018

31,05%

34,10%

51,58%

61,14%

85,05%

91,71%

93,06%

95,50%

15%

19,00%

47%

50,00%

55%

65,00%

51%

70,00%

10%

50%

6.1

Meningkatnya dukungan Pendidikan Tinggi dalam Pembangunan Pendidikan

% perguruan tinggi yang terfasilitasi

7.1

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan

% SD/SDLB/ MI yang terakreditasi % SMP/ SMPLB/ MTs yang terakreditasi % SMA/ SMALB/MA/SMK yang terakreditasi % SD/MI melaksanakan MBS dengan baik % SMP/MTs melaksanakan MBS dengan baik. % SMA/SMK/MA melaksanakan program MBS dengan baik.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

30%

50%

50%

75%

100%

100%

% Sekolah/madrasah yang berwawasan kebangsaan % Sekolah yang melak sanakan ekstrakurikuler pramuka

0,5%

100%

30%

35%

7.2

Meningkatnya kualitas perilaku dan budi pekerti insan pendidikan

3. Program Pencapaian Sasaran Dalam rangka pencapaian Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018, pada Tahun 2015 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan pembangunan

Page 24



pendidikan di Jawa Tengah ditempuh melalui program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut : Tabel 2.2. Program dan Kegiatan Pendukung Guna Pencapaian Sasaran Tahun 2015 Program Pendukung

Penanggung Jawab

Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, pengembangan kurikulum dan pembinaan potensi peserta didik PAUD Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan Masyarakat (DIKMAS)

1 Program 4 Kegiatan

Bidang Pendidikan Non Formal dan Perguruan Tinggi.


Bidang Pendidikan Da-sar dan Balai Pengembangan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Pendidikan.

3



Bidang Pendidikan Menengah, Balai Pengembangan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Pendidikan, dan Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan

4



Balai Pengembangan Pendidikan Khusus, Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah dan Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan.

5



Bidang Pendidikan Non formal dan Perguruan Tinggi, Bidang Pendidikan Menengah, dan Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan.

6

Meningkatnya kualitas daya pendidik dan kependidikan


Bidang Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Balai Pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan

No.

Sasaran

1

2

sumber tenaga


Page 25


Program Pendukung

Penanggung Jawab



Bidang Pendidikan Non Formal dan Perguruan Tinggi.

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Meningkatnya kualitas perilaku dan budi pekerti insan pendidikan Program pendukung dan penunjang tugas teknis lainnya


Sekretariat

1 Program 4 Kegiatan 4 Program 70 Kegiatan

Sekretariat

No.

Sasaran

7

8 9 10

Total

Sekretariat


-

B. Prioritas Pembangunan Pendidikan Guna mewujudkan akselerasi pembangunan pendidikan yang dinamis dan komprehensif, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan program prioritas pembangunan pendidikan Jawa Tengah Tahun 2015, yaitu Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perluasan cakupan layanan sosial dasar, dengan langkah-langkah konkret sebagai berikut :: 1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan; 2. Peningkatan akses dan pemerataan pendididikan termasuk bagi warga miskin, PMKS termasuk penyandang disabilitas; 3. Peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan; 4. Perluasan fasilitasi anak usia sekolah dan berkebutuhan khusus yang belum tertangani serta anak putus sekolah melalui lembaga non formal; 5. Pengembangan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan pasar kerja; 6. Peningkatan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan pasar kerja; 7. Memperkuat peran swasta dalam penyediaan layanan pendidikan menengah. Page 26



C. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 telah menyusun Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah pada awal tahun anggaran 2015 yang terdiri dari 9 program utama dan 54 indikator kinerja sasaran dengan dukungan dana APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kriteria keberhasilan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ini ditunjukkan dengan selisih positif capaian hasil indikator outcome terhadap target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2015. Selanjutnya Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, sebagaimana tampak pada tabel berikut :

No. 1

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Target Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2015 Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, pengembangan kurikulum dan pembinaan potensi peserta didik PAUD



75% 53% 53%

Page 27


Target 2015

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

2


Angka Kelulusan Paket A Angka Kelulusan Paket B Angka Kelulusan Paket C % Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B % buta aksara usia > 15 tahun % kecamatan yang memiliki PKBM dan TBM

95,40% 96,25% 98,25% 3,20%

APK SD/MI/ Paket A APM SD/MI APK SMP/MTs/ Paket B APM SMP/MTs Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs Angka Kelulusan SD/MI Angka Kelulusan SMP/MTs Nilai Rata-rata UN SD/SDLB/MI Nilai Rata-rata UN SMP/SMPLB/MTs % ruang kelas SD/MI sesuai SNP % ruang kelas SMP/MTs sesuai SNP % SD/MI memiliki perpustakan sesuai standar % SMP/MTs memiliki perpustakaan sesuai standar % SD/MI memiliki sanitasi layak % SMP/MTs memiliki sanitasi layak % SD/MI yang menerapkan kurikulum 2013 % SMP/MTs yang menerapkan kurikulum 2013

109,13% 100% 100,56% 77,86% 0,12 0,24

APK SMA/MA/SMK/ Paket C APM SMA/MA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMALB/MA/SMK Angka Kelulusan SMA/MA/SMK Nilai Rata-rata UN SMA/MA/SMK % ruang kelas SMA/ MA/SMK sesuai SNP % SMA/MA/SMK memiliki perpustakaan sesuai standar % SMA/MA/SMK memiliki sanitasi layak % SMA/MA/SMK yang menerapkan kurikulum 2013

74,00% 60,00% 0,57

3

4

Page 28



3,00% 40%

99,97% 99,19% 7,11 6,87 65,00% 79,00% 45,50% 78,00% 70,50% 70,10% 10,00% 20,00%

99,96% 7,74 84,00% 92,00% 28,63% 40,00%



Sasaran Strategis

5


APK Pendidikan Khusus Angka Kelulusan Pendidikan Khusus % ruang kelas Pendidikan Khusus sesuai SNP

54% 100%

Meningkatnya kualitas sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan

% pendidik PAUD yang berkualifikasi S1/D4 % pendidik SD/ SDLB/MI yang berkualifikasi S1/D4 % pendidik SMP/ SMPLB/MTs yang berkualifikasi S1/D4 % pendidik SMA/SMALB/MA/ SMK berkualifikasi S1/D4 % pendidik PAUD yang bersertifikat pendidik % pendidik SD/ SDLB/MI yang bersertifikat pendidik % pendidik SMP/ SMPLB/MTs yang bersertifikat pendidik % pendidik SMA/ SMALB/MA/ SMK yang bersertifikat pendidik

31,85%

6

Indikator Kinerja

Target 2015

No.

76%

56,47% 87,71% 94,00% 16,75% 48,14% 58,70% 64,00%

7



30%

8

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan

% SD/SDLB/ MI yang terakreditasi % SMP/ SMPLB/ MTs yang terakreditasi % SMA/ SMALB/MA/SMK yang terakreditasi % SD/MI melaksanakan MBS dengan baik % SMP/MTs melaksanakan MBS dengan baik. % SMA/SMK/MA melaksanakan program MBS dengan baik.

100% 100%

9


% Sekolah/madrasah yang berwawasan kebangsaan % Sekolah yang melak sanakan ekstrakurikuler pramuka


100% 35,00% 60,00% 100%

5,00% 10,00%

Page 29


D. Alokasi Anggaran Tahun 2015 Alokasi anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 sebesar Rp. 384.869.312.000,- terbagi dalam 2 sumber pendanaan : APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (DPA) dan Dana Dekonsentrasi (APBN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (DIPA). Dalam pelaksanaan anggaran tersebut dibagi dalam bentuk program-program kegiatan yang dijalankan oleh unit kerja dan satuan kerja, yang terdistribusi pada 14 (empat belas) program, baik program utama maupun program rutin Dinas Pendidikan. Tabel 2.4. Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2015 Belanja

APBD Rp.000

APBN Rp.000

Jumlah Rp. 000

Belanja Tidak langsung Belanja Pegawai

106.798.037

0

106.798.037

24.575.900

0

24.575.900

147.778.707

37.956.339

185.735.046

Belanja Modal

24.627.371

0

24.627.371

Belanja Sosial

0

43.132.958

43.132.958

303.780.015

81.089.297

384.869.312

Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang/Jasa

Total (Rp.000)

Distribusi Beban anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 kepada 8 (delapan) unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dengan komposisi alokasi anggaran setiap unit kerja sebagaimana tampak dalam tabel berikut ini :

Page 30



Grafik 2.1. Distribusi Anggaran pada Dinas Pendidikan Tahun 2015

BP DIKJUR; 18,78; 19% PPTK; 10,78; 11%

BP DIKSUS; 7,6; 8% BP TIKP; 5,71; 6%

PNF-PT; 8,16; 8%

SEKRETARIAT;

23,11; 22% DIKMEN; 15,35; 15%

DIKDAS; 10,5; 11%

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan pendidikan di Jawa Tengah adalah sebagai berikut : Tabel 2.5. Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan Setiap Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2015 No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, pengembangan kurikulum dan pembinaan potensi peserta didik PAUD


Anggaran Rp.000 % 4.359.700 2,21


Page 31


No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

2


3


4


Angka Kelulusan Paket A, B, dan C Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B % buta aksara usia > 15 th % kecamatan yang memiliki PKBM dan TBM APK SD/MI/ Paket A APM SD/MI APK SMP/MTs/ Paket B APM SMP/MTs Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs Angka Kelulusan SD/MI Angka Kelulusan SMP/MTs Nilai Rata-rata UN SD/SDLB/MI Nilai Rata-rata UN SMP/SMPLB/MTs % ruang kelas SD/MI sesuai SNP % ruang kelas SMP/MTs sesuai SNP % SD/MI memiliki perpustakan sesuai standar % SMP/MTs memiliki perpustakaan sesuai standar % SD/MI memiliki sanitasi layak % SMP/MTs memiliki sanitasi layak % SD/MI yang menerapkan kurikulum 2013 % SMP/MTs yang menerapkan kurikulum 2013 APK SMA/MA/SMK/ Paket C APM SMA/MA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMALB/MA/SMK Angka Kelulusan SMA/MA/SMK Nilai Rata-rata UN SMA/MA/SMK % ruang kelas SMA/ MA/SMK sesuai SNP

Page 32

Anggaran Rp.000 % 7.131.587 3,62

22.189.669 11,26

40.303.102 20,46



No.

5

6

7

8

Sasaran Strategis

Meningkatnya ketersediaan, kesetaraan dan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaran pendidikan Khusus (DIKSUS) Meningkatnya kualitas sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan

Meningkatnya dukungan Pendidikan Tinggi dalam Pembangunan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan

Indikator Kinerja % SMA/MA/SMK memiliki perpustakaan sesuai standar % SMA/MA/SMK memiliki sanitasi layak % SMA/MA/SMK yang menerapkan kurikulum 2013 APK Pendidikan Khusus Angka Kelulusan Pendidikan Khusus % ruang kelas Pendidikan Khusus sesuai SNP % pendidik PAUD yang berkualifikasi S1/D4 % pendidik SD/ SDLB/MI yang berkualifikasi S1/D4 % pendidik SMP/ SMPLB/ MTs yang berkualifikasi S1/D4 % pendidik SMA/SMALB/ MA/ SMK berkualifikasi S1/D4 % pendidik PAUD yang bersertifikat pendidik % pendidik SD/ SDLB/MI yang bersertifikat pendidik % pendidik SMP/ SMPLB/ MTs yang bersertifikat pendidik % pendidik SMA/ SMALB/ MA/ SMK yang bersertifikat pendidik % perguruan tinggi yang terfasilitasi % SD/SDLB/ MI yang terakreditasi % SMP/ SMPLB/ MTs yang terakreditasi % SMA/ SMALB/MA/SMK yang terakreditasi % SD/MI melaksanakan MBS dengan baik % SMP/MTs melaksanakan MBS dengan baik. % SMA/SMK/MA melaksanakan program MBS dengan baik.

Anggaran Rp.000 %

8.740.000

4,44

30.739.385 15,61

5.170.600

2,62

18.282.593

9,28


Page 33


No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

9


% Sekolah/madrasah yang berwawasan kebangsaan % Sekolah yang melaksanakan ekstrakurikuler pramuka

10

Program pendukung dan penunjang kinerja pembangunan pendidikan

Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak Program dan kegiatan rutin

Anggaran Rp.000 % 5.582.600 2,83

410.802

0,21

54.071.940 27,45

. Pada tabel 2.5. tersebut, total alokasi anggaran belanja langsung pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 yang terdiri dari 14 (empat belas) program dan terdistrinusi pada 9 program utama dan 5 (lima) program pendukung / penunjang kinerja pembangunan pendidikan adalah sebesar Rp. 196.981.978.000,dengan prosentase anggaran terbesar untuk mendukung sasaran Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Menengah (DIKMEN) (20,46%). Sedangkan prosentase alokasi anggaran terendah terdistribusi pada sasaran Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pen-didikan yang berkualitas, pengembangan kurikulum dan pembinaan potensi peserta didik PAUD (2,21%). Hal ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan penganggaran pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah selaras dengan dokumen pentahapan perencanaan bidang pendidikan yang tersaji pada RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015.

Page 34



3

BAB

AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 Pada bab ini, diuraikan terkait pengukuran tingkat capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas pendidikan beserta evaluasi dan analisis capaian kinerja disertai pemecahan masalah dan solusinya, serta akuntabilitas kinerja keuangan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah atas target kinerja dan penggunaan anggaran Tahun 2015. Dalam hal ini, LKj-IP Dinas Pendidikan berpedoman pada PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja guna menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan

melakukan

klarifikasi output dan outcome yang akan dicapai untuk memudahkan terwujudnya Dinas Pendidikan yang akuntabel. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan Dinas Pendidikan akan lebih dilihat dari kemampuannya, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya, untuk mencapai hasil sesuai dengan tujuan, sasaran, dan kebijakan yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Page 35


A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat

indikator

kinerja

yang

berhasil

diidentifikasi

dengan

memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang

baik.

Penggunaan

indikator

kinerja

sangat

penting

untuk

mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Indikator untuk tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan. Demikian pula dengan IKU Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama, telah ditetapkan sebanyak 56 indikator kinerja, selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pendidikan. Pencapaian IKU Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini : Tabel 3.1 Capaian Kinerja IKU Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

No

Indikator Kinerja

(1)

(2)

Satuan (3)

Real. Tahun 2014 (4)

Tahun 2015 Target (5)

Real (6)

% Capaian (7)

Target Akhir Renstra Th.2018 (8)

% Capaian Thd.Trgt Akhir Renstra (9)

1.

APK PAUD (4-6 th)

%

72,00

75,00

75,12

100.16

80,00

93.90

2.

APK PAUD (0-6 th)

%

50,00

53,00

53,45

100.85

65,00

82.23

3.

% lembaga PAUD yang terakreditasi Angka Kelulusan Paket A Angka Kelulusan Paket B Angka Kelulusan Paket C

%

50,00

53,00

53,25

100.47

62,00

85.89

%

98,20

95,40

98.22

102.96

96,00

102.31

%

94,33

96,25

99.78

103.67

96.50

103.40

%

92,28

98,25

99.74

101.52

98.50

101.26

4. 5. 6.

Page 36



Tahun 2015

No

(1) 7.

Indikator Kinerja

Real

% Capaian

(4)

(5)

(6)

3,00

3,20

8.02

250,63

5,00

160.40

%

3,40

3,00

2.57

116,73

1.50

171.33

%

17,92

40,00

46.00

115,00

17.50

262.86

10.

%

109,10

109,13

109,31

100,16

109.25

100.05

11.

APM SD/MI

%

98,32

100

98,43

98,43

98,83

99.60

12.

APK SMP/MTs/ Paket B APM SMP/MTs Angka Putus Sekolah SD/ SDLB/ MI Angka Putus Sekolah SMP/ SMPLB/MTs Angka Kelulusan SD/MI Angka Kelulusan SMP/MTs Nilai Rata-rata UN SD/SDLB/MI Nilai Rata-rata UN SMP/SMPLB/MTs % ruang kelas SD/MI sesuai SNP % ruang kelas SMP/ MTs sesuai SNP % SD/MI memiliki perpustakan sesuai standar % SMP/MTs memiliki perpustakaan sesuai standar % SD/MI memiliki sanitasi layak % SMP/MTs memiliki sanitasi layak % SD/MI yang menerapkan kurikulum 2013 % SMP/MTs yang menerapkan kurikulum 2013 APK SMA/MA/SMK/ Paket C APM SMA/MA/SMK

%

100,54

100,56

100,69

100,13

100.60

100.09

%

77,83 0,09

77,86 0,12

79,51 0,077

100.26 103.90

80,00 0.05

99.39 64.94

0,30

0,24

0,232

107.76

0.10

43.10

%

99,95

99,97

99,99

100.02

99.98

100.01

%

99,98

99,19

99,81

100.63

99.25

100.56

7,2

7,11

6,83

96.06

7.15

95.52

6,8

6,87

5,68

82.68

6.9

82.32

%

95,02

65,00

67,97

104.57

70.05

97.03

%

98,82

79,00

79,36

100.46

80.75

98.28

%

44,53

45,50

45,96

101.01

48.50

94.76

%

76,01

78,00

78,43

100.55

84,00

93.37

%

69,52

70,50

71,32

101.16

73.50

97.03

%

68,19

70,10

70,92

101.17

80,00

88.65

%

100

10,00

11,49

114.9

100

11.49

%

100

20,00

20,31

101.55

100

20.31

%

73,05

74,00

74,01

100.01

80,00

92.51

%

59,2

60,00

60,18

100.3

66,00

91.18

0,06

0,57

0,059

101.69

0.05

118.00

13. 14. 15 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

23.

24. 25.

26.

27.

28. 29. 30.

Angka Putus Sekolah SMA/ SMALB/MA/SMK

(7)

(8)

% Capaian Thd.Trgt Akhir Renstra

%

9.

(3)

Target

Target Akhir Renstra Th.2018

% Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B % buta aksara usia > 15 tahun % kecamatan yang memiliki PKBM dan TBM APK SD/MI/ Paket A

8.

(2)

Satuan

Real. Tahun 2014


(9)

Page 37


No (1) 31. 32. 33. 34.

35.

36.

37. 38. 39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48. 49. 50.

Indikator Kinerja (2)

Angka Kelulusan SMA/MA/SMK Nilai Rata-rata UN SMA/MA/SMK % ruang kelas SMA/ MA/SMK sesuai SNP % SMA/MA/SMK memiliki perpustakaan sesuai standar % SMA/MA/SMK memiliki sanitasi layak % SMA/MA/SMK yang menerapkan kurikulum 2013 APK Pendidikan Khusus Angka Kelulusan Pendidikan Khusus % ruang kelas Pendidikan Khusus sesuai SNP % pendidik PAUD yang berkualifikasi S1/D4 % pendidik SD/ SDLB/MI yang berkualifikasi S1/D4 % pendidik SMP/ SMPLB/MTs yang berkualifikasi S1/D4 % pendidik SMA/ SMALB/MA/ SMK berkualifikasi S1/D4 % pendidik PAUD yang bersertifikat pendidik % pendidik SD/ SDLB/MI yang bersertifikat pendidik % pendidik SMP/ SMPLB/MTs bersertifikat pendidik % pendidik SMA/ SMALB/MA/ SMK yang bersertifikat pendidik % perguruan tinggi yang terfasilitasi % SD/SDLB/ MI yang terakreditasi % SMP/ SMPLB/ MTs terakreditasi

Page 38

Satuan (3)



Real (6)

% Capaian (7)



99,94

99,96

99,97

100.79

99.99

99.98

7.74

7,74

6,24

80.62

7.75

80.52

%

84,00

84,00

84,33

100.39

90,00

93.70

%

92,00

92,00

92,11

100.12

95,00

96.96

%

28,63

28,63

28,71

100.28

36.49

78.68

%

40,00

40,00

40,94

102.35

100

40.94

%

54,00

54,00

56,01

100.02

56.01

90.34

%

100

100

100

100

100

100.00

%

75,00

76,00

76,03

100.04

76.03

95.04

%

31,10

31,85

46,66

146.50

34.10

136.83

%

53,61

56,47

77,90

137.95

61.14

127.41

%

86,41

87,71

91,45

104.26

91.71

99.72

%

93,5

94,00

96,89

103.07

95.50

101.46

%

16,00

16,75

24,91

148.72

19,00

131.11

%

57,52

48,14

52,11

108.25

50,00

104.22

%

56,6

58,70

62,97

107.27

65,00

96.88

%

59,93

64,00

64,97

101.52

70,00

92.81

%

48,00

30,00

51,55

171,83

50,00

103,10

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

%



No (1) 51. 52.

53.

54.

55.

56.


% SMA/ SMALB/MA/ SMK terakreditasi % SD/MI melaksanakan MBS dengan baik % SMP/MTs melaksanakan MBS dengan baik. % SMA/SMK/MA melaksanakan program MBS dengan baik. % Sekolah/ madrasah yang berwawasan kebangsaan % Sekolah yang melak sanakan ekstrakurikuler pramuka

Satuan (3)

Real. Tahun 2014

Tahun 2015 Target

Real

% Capaian

Target Akhir Renstra Th.2018


(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

%

100

100

100

100

100

100

%

33,00

35,00

37,85

108.17

50,00

75.72

%

54,00

60,00

60,79

101.32

75,00

81.05

%

100

100

100

100

100

100

%

9,00

5,00

9,00

180

50,00

18.00

%

85,00

10,00

85,00

850

100

85.00

Pada tabel 3.1 tersebut menunjukkan bahwa dari 56 (lima puluh enam) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan pada Tahun 2015, 52 (lima puluh dua) indikator menunjukkan capaian 100% atau lebih. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut. Untuk sejumlah target IKU Dinas Pendidikan yang tingkat pencapaiannya belum mencapai 100 % pada Tahun 2015, masih diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus, dan terarah; dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi. Sedangkan, 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang lainnya memiliki capaian 80,62% sampai dengan 98,43%. Rekapitulasi capaian kinerja IKU Dinas Pendidikan secara lengkap akan tersaji sebagaimana grafik sebagai berikut :


Page 39


Grafik 3.1. Rekapitulasi Capaian IKU Dinas Pendidikan Tahun 2015 Kurang, 0 Baik, 9

Cukup Baik, 0

Sangat Baik, 47

Sangat Baik >100

Baik 80-100

Cukup Baik 60-80

Kurang <60

IKU Dinas Pendidikan memiliki karakter indikator yang spesifik, termasuk tentang metode pengukuran indikator, sehingga penetapan target dan pengukuran realisasinya berdasarkan data tahunan. Hal ini antara lain disebabkan oleh : 1. Sebagian indikator merupakan indikator pada level outcome, dimana pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, belum tentu akan berkontribusi pada pencapaian target kinerja IKU secara langsung, seperti IKU yang pertama. 2. Sebagian indikator mempergunakan data yang dihasilkan oleh pengukuran secara periodik oleh lembaga di luar SKPD di lingkungan Dinas Pendidikan, yang biasanya dilakukan sekali dalam setahun. Indikator yang masuk dalam kategori ini adalah Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni dan Angka Buta Aksara, yang ketergantungan terhadap data penduduk dan wilayah. Selanjutnya Pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2015 dibandingkan dengan target kinerjanya, Target RENSTRA dan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2016, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Page 40



Tabel 3.2 Realisasi Kinerja dan Capaian IKU Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 2015 No

Indikator Kinerja

Target (1)

1.1.

2016

Satuan

(2)

(3)

(4)

Real (5)

% Target Capaian Renstra (6)

PK

(7)

(8)

Sasaran Strategis : Meningkatnya Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1

APK PAUD (4-6 th)

%

75,00

75,12

100,16

77,00

77,00

2

APK PAUD (0-6 th)

%

53,00

53,45

100,85

56,00

56,00

3

% lembaga PAUD yang terakreditasi

%

53,00

53,25

100,47

56,00

56,00

4

Sasaran Strategis : Meningkatnya Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan jenjang Pendidikan Masyarakat (DIKMAS). Angka Kelulusan PAKET A % 95,40 98.22 102.96 95,45 95,45

5

Angka Kelulusan PAKET B

%

96,25

99.78

103.67

96,30

96,30

6

Angka Kelulusan PAKET C

%

98,25

99.74

101.52

98,30

98,30

7

% Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B

%

3,20

8.02

250,63

3,80

3,80

8

% Buta Aksara >15 tahun

%

3,00

2.57

116,73

2,50

2,50

9

% kecamatan memiliki PKBM dan TBM

%

40,00

46.00

115,00

16,00

16,00

10

Jumlah desa vokasi yang telah dikembangkan

Desa

35

35

100

35

35

1.2.

2.1. 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sasaran Strategis : Meningkatnya Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar (DASAR) APK SD/ SDLB/ MI/ Paket A % 109,13 109,31 100,16 109,17 APM SD/ SDLB/ MI/ Paket A % 100 98,43 98,43 100 APK SMP/ SMPLB/ MTs/ Paket B % 100,56 100,69 100,13 100,58 APM SMP/ SMPLB/ MTs/ Paket B % 77,86 79,51 100.26 79,5 Angka Putus Sekolah SD/ SDLB/ % 0,12 0,077 103.90 0,07 MI Angka Putus Sekolah SMP/ % 0,24 0,232 107.76 0,2 SMPLB/ MTs Angka Kelulusan SD/ SDLB/ MI % 99,97 99,99 100.02 99,97 Angka Kelulusan SMP/ MTs/ % 99,19 99,81 100.63 99,21 SMPLB Nilai Rata-Rata UN SD/ SDLB/ MI 7,11 6,83 96.06 7,13 Nilai Rata-Rata UN SMP/ SMPLB/ 6,87 5,68 82.68 6,88 MTS % Ruang kelas SD sesuai standar % 65,00 67,97 104.57 65,50 nasional pendidikan % Ruang kelas SMP sesuai % 79,00 79,36 100.46 79,55 standar nasional pendidikan % SD/ MI yang memiliki % 45,50 45,96 101.01 46,50 perpustakaan sesuai standar % SMP/ MTs yang memiliki % 78,00 78,43 100.55 80,00 perpustakaan sesuai standar % SD/MI yang memiliki sanitasi % 70,50 71,32 101.16 71,50 layak


109,17 100 100,58 79,5 0,07 0,2 99,97 99,21 7,13 6,88 65,50 79,55 46,50 80,00 71,50

Page 41


2015 No

Indikator Kinerja

Target (1)

16 17 18

3.1. 1. 2 3 4 5 6 7 8 9

4.1. 1. 2. 3.

5.1. 1. 2 3 4 5 6 7 8

6.1. 1.

(2)

% SMP/ MTs yang memiliki sanitasi layak % SD/ MI yang melaksanakan Kurikulum 2013 % SMP/ MTs yang melaksanakan Kurikulum 2013

2016

Satuan

(3)

(4)

Real (5)

% Target Capaian Renstra (6)

(7)

PK (8)

%

70,10

70,92

101.17

72,25

72,25

%

10,00

11,49

114.9

-

-

%

20,00

20,31

101.55

-

-

Sasaran Strategis : Meningkatnya Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan jenjang Pendidikan Menengah (DIKMEN) APK SMA/SMALB/ MA/SMK % 74,00 74,01 100.01 76,00 APM SMA/ SMALB/MA/ Paket C % 60,00 60,18 100.3 62,00 Angka Putus Sekolah SMA/ % 0,57 0,059 101.69 0,06 SMALB/ MA/ SMK Angka Kelulusan SMA/ MA/SMK % 99,96 99,97 100.79 99,97 Nilai Rata-Rata UN SMA/ MA/SMK 7,74 6,24 80.62 7,74 % Ruang kelas SMA/ MA/ SMK % 84,00 84,33 100.39 86,00 sesuai SNP % SMA/ MA/ SMK yang memiliki % 92,00 92,11 100.12 93,00 perpustakaan sesuai standar % SMA/ MA/ SMK yang memiliki % 28,63 28,71 100.28 31,28 sanitasi layak % SMA/ MA/ SMK yang % 40,00 40,94 102.35 melaksanakan Kurikulum 2013

76,00 62,00 0,06 99,97 7,74 86,00 93,00 31,28 -

Sasaran Strategis : Meningkatnya Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Penyelenggaraan Pendidikan Khusus (DIKSUS) Angka Partisipasi Kasar (APK) % 54,00 56,01 100.02 58,00 58,00 Pendidikan Khusus Angka Kelulusan Pendidikan % 100 100 100 100 100 Khusus % Ruang kelas Pendidikan Khusus sesuai standar nasional % 76,00 76,03 100.04 77,00 77,00 pendidikan Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pendidik dan tenaga pendidikan yang setara melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi Persentase Pendidik PAUD % 31,85 46,66 146.50 32,60 32,60 berkualifikasi S1/ D4 Persentase Pendidik SD/ SDLB/ MI % 56,47 77,90 137.95 58,35 58,35 berkualifikasi S1/ D4 Persentase Pendidik SMP/ SMPLB/ % 87,71 91,45 104.26 89,02 89,02 MTs berkualifikasi S1/ D4 Persentase Pendidik SMA/ SMALB/ % 94,00 96,89 103.07 94,50 94,50 MA dan SMK berkualifikasi S1/ D4 Persentase Pendidik PAUD % 16,75 24,91 148.72 17,5 17,5 bersertifikat pendidik Persentase Pendidik SD/ SDLB/ MI % 48,14 52,11 108.25 48,76 48,76 bersertifikat pendidik Persentase Pendidik SMP/ SMPLB/ % 58,70 62,97 107.27 60,80 60,80 MTs bersertifikat pendidik Persentase Pendidik SMA/ SMALB/ % 64,00 64,97 101.52 66,00 66,00 MA dan SMK bersertifikat pendidik Sasaran Strategis : Meningkatnya dukungan dan kerjasama Perguruan Tinggi dalam pembangunan pendidikan di daerah


Page 42

%

30,00

51,55


171,83

35,00

35,00


2015 No

Indikator Kinerja

Target (1)

7.1. 1. 2.

7.2. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2016

Satuan

(2)

(3)

(4)

Real

% Target Capaian Renstra

(5)

(6)

PK

(7)

(8)

Sasaran Strategis : Terwujudnya Pelayanan Pendidikan Berkelanjutan dan Pembinaan Karakter Kebangsaan di Bidang Pendidikan

% sekolah/ madrasah yang berwawasan kebangsaan % sekolah yang melaksanakan ekstrakurikuler pramuka

%

5,00

9,00

180

10,00

10,00

%

10,00

85,00

850

25,00

25,00

Sasaran Strategis : Terwujudnya optimalisasi tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik di bidang pendidikan.

% SD/ SDLB/ MI yang terakreditasi % SMP/ SMPLB/ MTs yang terakreditasi % SMA/ SMALB/ MA/SMK terakreditasi % SD/ MI melaksanakan MBS dengan baik % SMP/ MTs melaksanakan MBS dengan baik % SMA/ SMK/ MA melaksanakan program MBS dengan baik

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

35,00

37,85

108.17

40,00

40,00

%

60,00

60,79

101.32

65,00

65,00

%

100

100

100

65

65

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Organisasi. Pada Tahun 2015, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, baik dari alokasi APBD maupun APBN. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, khususnya target Kinerja sasaran Tahun 2015. Untuk

mempermudah

pencapaian

tujuan,

maka

Dinas

Pendidikan merumuskan sasaran strategis untuk masing-masing tujuan. Hasil capaian kinerja 7 (tujuh) sasaran strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2015, sebagai berikut : 1. Capaian

Kinerja

Sasaran

strategis

1.1.

:

Meningkatnya

ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, pengembangan kurikulum dan pembinaan potensi peserta didik PAUD Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sasaran strategis ini merupakan salah satu kebijakan penting dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan diarahkan untuk


Page 43


mengembangkan kelembagaan PAUD, pemenuhan sarana prasarana PAUD, pengembangan kurikulum PAUD, dan pembinaan kesiswaan PAUD. Ketercapaian kinerja sasaran strategis ini diukur dari tingkat capaian indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, berikut : Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.1. Meningkatnya Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

No (1)


Satuan (3)



Real

% Capaian

(6)

(7)



1.

APK PAUD (4-6 th)

%

72,00

75,00

75,12

100.16

80,00

93,90

2.

APK PAUD (0-6 th)

%

50,00

53,00

53,45

100.85

65,00

82,23

3.

% lembaga PAUD yang terakreditasi

%

50,00

53,00

53,25

100.47

62,00

85,88

Persentase Capaian Sasaran Strategis 1.1.

100,49

Capaian kinerja Sasaran 1.1. : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebesar 100,49%. Seluruh indikator telah tercapai sesuai target yang ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan terkait ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana PAUD telah terpenuhi di Jawa Tengah. Pembangunan pendidikan bertujuan untuk menghasilkan generasi bangsa yang cerdas dan kompetitif melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan pemenuhan pelayanan pendidikan. Sebagaimana tertuang dalam rencana strategis Dinas Pendidikan tentang kebijakan pengembangan dan pembangunan PAUD antara lain mengoptimalisasi program PAUD melalui pengadaan PAUD holistik, integratif dan bermutu yang dapat menjadikan kecerdasan anak dengan wawasan lebih luas. Juga menjadikan anak siap mengikuti pendidikan lanjutan yang lebih tinggi, dan melaksanakan pelayanan pendidikan dengan harapan dapat lebih luas, merata dan adil.

Page 44


87,34


Bila dibandingkan dengan Tahun 2014, capaian kinerja Tahun 2015 lebih tinggi dengan rata-rata peningkatan kinerja ketiga indikator kinerja sasaran sebesar 2,73%. Peningkatan capaian APK PAUD ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat, yaitu Tempat Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK), dan Roudhotul Atfa (RA) serta Satuan PAUD Sejenis (SPS). Jumlah lembaga-lembaga tersebut terdata pada Tahun 2015 sebanyak 27.681 lembaga. Apresiasi untuk Angka partisipasi Kasar (APK) tertinggi atau kesadaran

orang

tua

untuk

mendukung

PAUD,

diantaranya

Kabupaten Banyumas 99,41 persen, Kota Semarang 99,27 persen, Kabuapten Magelang 99,10 persen. Selanjutnya untuk kabupaten/ kota yang sudah tuntas satu desa satu PAUD adalah Kab.Banyumas, Boyolali, Demak, Kudus, Kota Tegal, Pekalongan, Kota Magelang, Surakarta dan Kota Salatiga. Namun, masih ada yang perlu mendapat dukungan dan dorongan untuk meningkatkan APK yang masih rendah seperti Kota Magelang 36.60 persen, Kota Tegal 41.23 persen, Kab Banjarnegara 45.61 persen, Wonogiri 45.43 persen. Kemudian Kabupaten yang jumlah desa terbanyak yang belum ada lembaga PAUD diantaranya Kab Purworejo sebanyak 65 desa dari total 495 desa, kab Magelang sebanyak 61 desa dari total 372 desa. Gambar 3.1 Rencana dan Capaian Indikator Kinerja PAUD di Jawa Tengah


Page 45


Akreditasi adalah salah satu cara untuk mengetahui sejauh mana kualitas suatu lembaga atau program, di antaranya program atau lembaga PAUD. Ada 8 standar yang harus dipenuhi untuk memberikan layanan berkualitas bagi konsumen sebagaimana dapat dipelajari pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009. Berikut ini adalah gambaran akreditasi PAUD di Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2015. Gambar 3.2 PAUD Terakreditasi di Jawa Tengah Tahun 2015

Page 46



Grafik 3.2 Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Capaian Kinerja APK PAUD Tahun 2015

Grafik 3.2. menunjukkan kontribusi kabupaten/kota terhadap pencapaian APK PAUD 3-6 tahun tingkat Provinsi Jawa Tengah. Dengan

ilustrasi

warna

merah

merupakan

capaian

kinerja

kabupaten/kota yang masih dibawah target provinsi, maka masih diperlukan optimalisasi program PAUD di kabupaten/kota dalam meningkatkan pemahaman akan pendidikan pra sekolah bagi anak usia 3 – 6 tahun. Capaian

kinerja

sampai

dengan

Tahun

2015,

dibandingkan dengan target jangka menengah, telah mencapai 87,34%, sehingga dapat diartikan bahwa kinerja sasaran strategis Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan

jenjang

Pendidikan

Anak

Usia

Dini

(PAUD)

telah

menunjukkan hasil yang positif dan berjalan dengan baik serta sesuai dengan rencana. Dibanding capaian nasional, capaian kinerja sasaran Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Provinsi Jawa Tengah masih diatas capaian rata-rata nasional APK PAUD kelompok usia 3-6 tahun, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :


Page 47


Tabel 3.4 Perbandingan APK PAUD di Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional No

Indikator Kinerja

Jawa Tengah Nasional

(1) (2) 1. APK PAUD kelompok usia : - 0 – 6 tahun - 3 – 6 tahun 2. % lembaga PAUD yang terakreditasi

(3)

(4)

53,45% 75,12% 53,25%

70,06% 51,76%

Grafik 3.3 Sebaran APK PAUD (3-6 Tahun) Nasional Tahun 2015

Program dan kegiatan pendukung pencapaian Sasaran Strategis 1.1., adalah Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan kegiatan pendukung kinerja, sebagai berikut : a. Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan PAUD b. Fasilitasi Pemenuhan Sarana dan Prasarana PAUD c. Fasilitasi Pengembangan Kurikulum PAUD d. Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan PAUD Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Strategis 1.1., antara lain : a. Masih kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini;

Page 48



b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana belajar secara kuantitatif maupun kualitatif, hal ini disebabkan oleh terbatasnya kreativitas guru PAUD untuk menciptakan dan mengembangkan metode pembelajaran dan sumber belajar dengan memanfaatkan potensi budaya dan alam sekitar. c. Kompetensi sebagian besar guru PAUD masih belum memadai karena sebagian besar dari mereka tidak berasal dari latar belakang pendidikan PAUD dan mereka belum memperoleh pelatihan yang berkaitan dengan komsep dan ilmu praktis tentang PAUD; d. Perbedaan Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta PAUD di daerah perkotaan dan perdesaan masih sangat besar. Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala : a. Melakukan lebih banyak sosialisasi terhadap para orang tua tentang arti penting nya pendidikan anak usia dini b. Peningkatan fasilitasi pemenuhan sarana prasana PAUD layak dan pengembangan metode pembelejaran PAUD. c. Peningkatan pelatihan/TOT Guru PAUD yang terstruktur dan pendampingan guru PAUD prestasi dalam pembelajaran di PAUD sekitarnya. d. Pemenuhan pembentukan seribu POS PAUD di Jawa Tengah, melalui pembentukan satu desa satu PAUD dan penyelenggaraan rintisan PAUD baru. e. Fasilitasi pemberian bantuan insentif pendidik PAUD yang tiap tahun meningkat baik dari segi nominal maupun segi jumlah pendidik. 2. Capaian Kinerja Sasaran strategis 1.2. : Meningkatnya Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan jenjang Pendidikan Masyarakat (DIKMAS). Sasaran strategis ini merupakan salah satu kebijakan penting dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan diarahkan untuk mengembangkan kelembagaan PNFI, membina warga belajar dan pendidikan masyarakat, mengembangan kurikulum PNF. Ketercapaian kinerja sasaran strategis ini diukur dari tingkat capaian indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, berikut :


Page 49


Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.2. Meningkatnya Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan jenjang Pendidikan Masyarakat (DIKMAS). No

Indikator Kinerja

(1)

(2)

Satuan

Tahun 2015

Real. Th.2014

Target (3)

(4)

Real.

(5)

% Capaian

(6)

(7)



1.

Angka Kelulusan PAKET A

%

98,2

95,40

98.22

102.96

96,00

102,31

2.

Angka Kelulusan PAKET B

%

94,33

96,25

99.78

103.67

96,50

103,39

3.

Angka Kelulusan PAKET C

%

92,28

98,25

99.74

101.52

98,50

101,26

4.

% Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B

%

3,00

3,20

8.02

250,63

5,00

160,40

5.

% Buta Aksara >15 tahun

%

3,4

3,00

2.57

116,73

1,50

58,36

6.

% kecamatan memiliki PKBM dan TBM

%

17,92

40,00

46.00

115,00

17,50

262,85

Jumlah desa vokasi yang telah dikembangkan

Desa

321

35

35

100

461

77.22

127,21

-

166,97

7.

Persentase Capaian Sasaran Strategis 1.2.

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1.2. : Meningkatnya Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan jenjang Pendidikan Masyarakat (DIKMAS), sebesar 127,21 %. Dari 7 (tujuh) indikator rata-rata capaiannya telah melebihi 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan terkait ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana DIKMAS telah terpenuhi di Jawa Tengah. Proses pendidikan tidak hanya terjadi pada lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah saja tetapi berlangsung pula pada situasi kehidupan yang lebih luas yaitu pada lingkungan masyarakat yang sering disebut juga sebagai pendidikan non formal. Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peristiwa pendidikan yang berlangsung pada lingkungan masyarakat tergolong pada pendidikan non formal. Pendidikan

kemasyarakatan

adalah

usaha

sadar

yang

memberikan kemungkinan perkembangan sosial, kultural keagamaan,

Page 50



kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keterampilan, keahlian, yang dimanfaatkan oleh Rakyat Indonesia untuk mengembangkan dirinya dan membangun masyarakat. Pendidikan masyarakat tidak hanya berfungsi menanamkan sikap untuk membangun tetapi juga pelengkap dan pengganti pendidikan formal, baik untuk anak didik yang tidak sempat melanjutkan sekolah pada jenjang lebih tinggi maupun untuk anak didik yang tidak pernah memasuki pendidikan formal. Upaya akselerasi pembangunan pendidikan dalam mewujudkan pendidikan yang semakin luas dan terjangkau, maka Meningkatnya Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan jenjang Pendidikan Masyarakat (DIKMAS), dapat dilihat dalam data berikut : Grafik 3.4 Perkembangan PKBM dan TBM Di Jawa Tengah Tahun 2015

Selaras dengan arah kebijakan pendidikan non formal, maka pembangunan pendidikan difokuskan kepada peningkatan akses layanan pendidikan masyarakat, diantaranya melalui pendidikan keaksaraan, guna meningkatkan angka melek huruf di Jawa Tengah.


Page 51


Tabel 3.6 Buta Aksara Di Jawa Tengah Tahun 2015

Jml pnduduk buta Jml Penduduk > 15 th % buta aksara > 15 aksara > 15 1 2 3 4 5 (3/4*100) 1 Kabupaten Cilacap 37.044 1.679.864 2,21 2 Kabupaten Banyumas 18.426 1.603.037 1,15 3 Kabupaten Purbalingga 16.548 877.489 1,89 4 Kabupaten Banjarnegara 35.184 890.962 3,95 5 Kabupaten Kebumen 28.600 1.181.678 2,42 6 Kabupaten Purworejo 12.293 708.483 1,74 7 Kabupaten Wonosobo 21.535 771.447 2,79 8 Kabupaten Magelang 18.513 1.219.371 1,52 9 Kabupaten Boyolali 27.768 953.317 2,91 10 Kabupaten Klaten 31.664 1.153.047 2,75 11 Kabupaten Sukoharjo 11.400 848.718 1,34 12 Kabupaten Wonogiri 36.546 946.373 3,86 13 Kabupaten Karanganyar 19.977 838.762 2,38 14 Kabupaten Sragen 42.874 875.283 4,90 15 Kabupaten Grobogan 39.624 1.339.127 2,96 16 Kabupaten Blora 40.176 847.125 4,74 17 Kabupaten Rembang 15.459 608.548 2,54 18 Kabupaten Pati 40.843 1.219.993 3,35 19 Kabupaten Kudus 16.844 807.005 2,09 20 Kabupaten Jepara 17.633 1.144.916 1,54 21 Kabupaten Demak 23.688 1.091.379 2,17 22 Kabupaten Semarang 15.876 968.383 1,64 23 Kabupaten Temanggung 8.401 730.720 1,15 24 Kabupaten Kendal 36.434 926.325 3,93 25 Kabupaten Batang 22.652 728.578 3,11 26 Kabupaten Pekalongan 27.617 861.366 3,21 27 Kabupaten Pemalang 45.093 1.285.024 3,51 28 Kabupaten Tegal 41.224 1.421.001 2,90 29 Kabupaten Brebes 77.017 1.770.480 4,35 30 Kota Magelang 40 120.447 0,03 31 Kota Surakarta 5.546 509.576 1,09 32 Kota Salatiga 429 177.480 0,24 33 Kota Semarang 15.188 1.629.924 0,93 34 Kota Pekalongan 2.283 290.347 0,79 35 Kota Tegal 4.479 244.632 1,83 854.918 33.270.207 2,57 JUMLAH

No

Page 52

Kab/Kota



Dibandingkan capaian kinerja Tahun 2014, capaian kinerja Tahun 2015, lebih tinggi. Seluruh indikator kinerja sasaran 1.2. terdapat peningkatan dibandingkan tahun 2014, dengan rata-rata peningkatan sebesar 13,13%. Hal ini mencerminkan kinerja unit kerja bidang Pendidikan Non Formal dan Fasilitasi Perguruan Tinggi, sebagai penanggung jawab sasaran strategis ini dapat disimpulkan telah berhasil meningkatkan Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan jenjang Pendidikan Masyarakat di Jawa Tengah. Capaian

kinerja

sampai

dengan

Tahun

2015,

dibandingkan dengan target jangka menengah, telah mencapai 127,21% atau dalam kategori lancar. Hal ini dapat disimpulkan program dan kegiatan sasaran strategis 1.2 menunjukkan hasil positif dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Program pendukung pencapaian Sasaran Strategis 2.1., adalah Program Pendidikan Masyarakat (Dikmas), dengan kegiatan pendukung kinerja, sebagai berikut : a. Koordinasi Pengembangan Kelembagan. b. Pembinaan Warga Belajar dan Pendidikan Masyarakat. c. Koordinasi Pengembangan Kurikulum PNF. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Strategis 2.1., antara lain : a. Permasalahan yang berkaitan dengan "warga belajar” adalah 1) Lokasi tempat tinggal warga belajar saling berjauhan sehingga sulit mendapatkan satu kelompok sebanyak 40 orang warga belajar. 2) Latar belakang sosial ekonomi warga belajar lemah sehingga frekuensi kehadirannya sangat rendah. 3) Warga belajar menjadi pencari nafkah keluarga, mereka hanya belajar kalau waktu mengijinkan. 4) Motivasi belajar rendah, mereka berpendapat tanpa belajarpun mereka sudah mendapatkan uang. b. Masalah yang menghambat pelaksanaan Paket A Setara dengan SDdan Paket B Setara dengan Paket SMP adalah


Page 53


1) Sulit

mendapatkan

tutor

yang

memiliki

latar

belakang

keguruan, khususnya tutor IPA dan Bahasa Inggris. 2) Masih rendahnya tingkat kesejahteraan Tutor. 3) Belum semua tutor linier dengan mata pelajaran yang diampunya. c. Permasalahan prasarana belajar yang dapat dipertimbangkan sebagai penyebab hambatan belajar antara lain 1) Belum memiliki gedung sendiri, tetapi masih memanfaatkan Balai desa, gedung sekolah yang kosong dan tempat pertemuan lainnya, sehingga tidak jarang meminjam tempat tinggal tokoh masyarakat atau rumah warga belajar yang luas. 2) Lokasi gedung sekolah jauh dari tempat tinggal warga belajar 3) Fasilitas belajar kurang memadai. d. Sarana belajar sebagai media yang digunakan untuk belajar membawa berbagai hambatan antara lain 1) Jumlah modul terbatas, yaitu 1 modul untuk orang warga belajar, yang seharusnya 5 modul untuk tiap warga belajar, akibatnya mereka sukar untuk dapat melaksanakan proses belajar mandiri. 2) Terbatasnya jumlah buku yang dapat menambah wawasan warga belajar. 3) Kurang dimanfaatkannya sarana belajar lokal atau yang tersedia di lokasi kegiatan. Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala : a. Meningkatkan jumlah lembaga PKBM disetiap kecamatan dan desa sesuai dengan karakteristik lingkungan. b. Fasilitasi secara berjenjang pada setiap strata pemerintahan, guna meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana lembaga PNF. c. Meningkatkan kualitas lembaga PNF, melalui fasilitasi persiapan akreditasi lembaga PNF. d. Meningkatkan kompetensi Tutor, melalui bimbingan teknis dan pelatihan peningkatan kompetensi tutor.

Page 54



3. Capaian Kinerja Sasaran strategis 2.1. : Meningkatnya Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar (DASAR). Sasaran strategis ini merupakan salah satu kebijakan utama dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan diarahkan untuk mengembangkan

kelembagaan

pengendalian

mutu,

sarana

prasarana, dan kurikulum DIKDAS, pemenuhan sarana prasarana DIKDAS, penguatan kurikulum DIKDAS dan Inklusi, dan pembinaan kesiswaan baik akademik maupun non akademik. Ketercapaian kinerja sasaran strategis ini diukur dari tingkat capaian indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, berikut : Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.1. Meningkatnya Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar (DASAR)

No

(1) 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

13

Indikator Kinerja

(2) APK SD/ SDLB/ MI/ Paket A APM SD/ SDLB/ MI/ Paket A APK SMP/ SMPLB/ MTs/ Paket B APM SMP/ SMPLB/ MTs/ Paket B Angka Putus Sekolah SD/ SDLB/ MI Angka Putus Sekolah SMP/ SMPLB/ MTs Angka Kelulusan SD/ SDLB/ MI Angka Kelulusan SMP/ MTs/ SMPLB Nilai Rata-Rata UN SD/ SDLB/ MI Nilai Rata-Rata UN SMP/ SMPLB/ MTS % Ruang kelas SD sesuai standar nasional pendidikan % Ruang kelas SMP sesuai standar nasional pendidikan % SD/ MI yang memiliki perpustakaan sesuai standar

Satuan

(3)

Real. Th.2014 (4)

% Target Capaian Akhir Thd.Trgt % RPJMD Akhir Capaian Th.2018 RPJMD (7) (8) (9)


Real. (6)

%

109,1

109,13

109,31

100,16

109,25

100,05

%

98,32

100

98,43

98,43

100

98,43

%

100,54

100,56

100,69

100,13

100,60

100,09

%

77,83

77,86

79,51

100.26

80,00

99,39

%

0,09

0,12

0,077

103.90

0,05

64,94

%

0,30

0,24

0,232

107.76

0,10

43,10

%

99,95

99,97

99,99

100.02

99,98

100,01

%

99,98

99,19

99,81

100.63

99,25

100,56

7,2

7,11

6,83

96.06

7,15

95,52

6,8

6,87

5,68

82.68

6,9

82,31

%

95,02

65,00

67,97

104.57

70,05

97,03

%

98,82

79,00

79,36

100.46

80,75

98,28

%

44,53

45,50

45,96

101.01

48,50

94,76


Page 55


No

(1) 14

15 16 17

18

Indikator Kinerja

(2) % SMP/ MTs yang memiliki perpustakaan sesuai standar % SD/MI yang memiliki sanitasi layak % SMP/ MTs yang memiliki sanitasi layak % SD/ MI yang melaksanakan Kurikulum 2013 % SMP/ MTs yang melaksanakan Kurikulum 2013

Satuan

(3)

Real. Th.2014 (4)


Tahun 2015 Target

Real.

(5)

(6)

%

76,01

78,00

78,43

100.55

84,00

93,37

%

69,52

70,50

71,32

101.16

73,50

97,03

%

68,19

70,10

70,92

101.17

80,00

88,65

%

100

10,00

11,49

114.9

100

11,49

%

100

20,00

20,31

101.55

100

20,31

100,86

---

82,52

Persentase Capaian Sasaran Strategis 2.1

Capaian kinerja Sasaran Strategis 2.1 : Meningkatnya Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar (DASAR), hasilnya sebesar 100,86%. Secara keseluruhan kinerja sasaran strategis ini berjalan dengan baik, namun dari 18 (delapan belas) indikator kinerja sasaran, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang capaiannya dibawah target, yaitu APM SD/ SDLB/ MI/Paket A (98,43%), Nilai Rata-Rata UN SD/ SDLB/ MI (6,83), dan Nilai Rata-Rata UN SMP/ SMPLB/ MTS (5,68). Sedangkan 15 (lima belas) indikator kinerja sasaran 2.1. dapat terpenuhi sesuai target perencanaan yang ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pembangunan pendidikan jenjang pendidikan dasar di Provinsi Jawa Tengah telah berjalan dengan efektif dan efisien selaras dengan keberhasilan percepatan penuntasan Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar di Jawa Tengah pada tahap Tuntas Paripurna tersebut didukung oleh kegiatan : (a) penguatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; (b) fasilitasi pendampingan BOS dalam rangka mewujudkan Sekolah Murah dalam bentuk bantuan keuangan kepada 3.646.155 siswa SD/MI dan 1.581.448 siswa SMP/MTs; (c) bantuan fasilitasi pendidikan inklusi DIKDAS bagi 230 sekolah.

Page 56



Bila

dibandingkan

dengan

Tahun

2014,

maka

capaian rata-rata kinerja Tahun 2015 lebih tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) : SD/MI meningkat 0,20%, SMP/MTs meningkat 0,15%; dan Angka Partisipasi Murni (APM): SD/MI meningkat 0,11%, serta SMP/MTs meningkat 1,68%. Grafik 3.5 Rencana dan Capaian Indikator Kinerja APM SD/SDLB/MI/Paket A di Jawa Tengah

Bahwa APM merupakan selisih anak sekolah SD/MI/SMP/ MTs) usia 7 s/d 12 tahun terhadap anak usia 7 s/d 12 tahun di Jawa Tengah. Sehingga ketidaktercapaian indikator APM SD/MI diantaranya disebabkan oleh pergeseran usia anak SD masuk sekolah (<7 tahun) sehingga meningkatnya anak usia <12 tahun lulus SD/MI. Fenomena pergesern usia masuk sekolah ini, diantaranya didorong oleh prestise dan image sebagaian orang tua tentang semakin cepat anak dapat membaca dan menulis, akan dianggap masyarakat sebagai anak cerdas dan istimewa.


Page 57


Grafik 3.6 Sebaran APM SD/MI/SDLB Tahun 2015

Sedangkan

Angka

Partisipasi

Kasar

(APK),

menunjukkan

partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

Page 58



Grafik 3.7 Rencana dan Capaian Indikator Kinerja APK SMP/MTs/SMPLB di Jawa Tengah

Grafik 3.8 Sebaran APK SMP/MTs/SMPLB

Peningkatan mutu layanan pendidikan dasar dapat dilihat melalui angka kelulusan pendidikan dasar di Jawa Tengah sebesar 99,99% untuk tingkat SD/MI dan 99,81% tingkat SMP/MTs serta nilai rata-rata hasil US/UN pendidikan dasar sebesar 6,83 untuk hasil US/M SD/SDLB/MI dan 5,68 untuk hasil UN SMP/ SMPLB/ MTs. Meskipun


Page 59


terdapat penurunan nilai rata-rata hasil US/M maupun UN pada pendidikan dasar di Jawa Tengah, hal ini antara lain disebabkan oleh Keterbatasan kompetensi pendidik antar wilayah, khususnya pendidik mata pelajaran UN, diantaranya lineraritas pendidikan dan sertifikasi kompetensi pendidik pada satuan pendidikan, serta menurunnya tingkat motivasi siswa sebagai dampak UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa. Grafik 3.9 Perkembangan Angka Kelulusan dan Nilai Rata-rata US/M SD/MI Provinsi Jawa Tengah

Page 60



Grafik 3.10 Perkembangan Angka Kelulusan dan Nilai Rata-rata UN SMP/MTs Provinsi Jawa Tengah

Demikian pula, tercermin pada meningkatnya Ruang kelas SD sesuai standar nasional pendidikan sebesar 67,97% dan SMP/MTs sebesar 79,36%. Keberhasilan pencapaian aspek peningkatan mutu pendidikan dasar tersebut ditempuh melalui fasilitasi pengembangan sarana prasarana pendidikan dasar SD/SDLB dan SMP/SMPLB, dalam bentuk bantuan keuangan dan hibah, meliputi : Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang 5 SD/SDLB dan 65 SMP/SMPLB, Pembangunan ruang perpustakaan 1 SD/SDLB dan 2 SMP/SMPLB, pengadaan buku perpustakaan 490 SD/SDLB dan 136 SMP/SMPLB, pengadaan mebelair


Page 61


pengganti pada SD 129 paket dan SMP sejumlah 88 paket, pengadaan alat laboratorium IPA SMP sejumlah 197 unit, penyelenggaraan pendidikan Paket A (57) dan SMP/SMPLB (69), pengadaan alat TIK pemebelajaran SD/SDLB (738) dan peningkatan Sarana prasarana Sanitasi SD/SDLB dan SMP/SMPLB sejumlah 18 unit. Grafik 3.11 Perkembangan Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs Sesuai Standar Nasional Pendidikan

Dibanding capaian nasional, capaian kinerja peningkatan akses pendidikan dasar di Provinsi Jawa Tengah, dapat dilihat pada tabel berikut :

Page 62



Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja Peningkatan Akses Pendidikan Dasar di Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional No (1)

1

2

Indikator Kinerja

Jawa Tengah

Rata-rata Nasional

(2)

(3)

(4)

109,31 100,69

108,00 100,27

98,43 79,51

93,38% 81,01

Angka Partisipasi Kasar (APK), jenjang pendidikan : - SD/SDLB/MI/ Paket A - SMP/ SMPLB /MTs/ Paket B Angka Partisipasi Murni (APM), jenjang pendidikan : - SD/MI/Pkt A - SMP/ SMP LB/MTs / Pkt B

Merujuk pada tabel tersebut diatas, menunjukkan kinerja ketersediaan akses layanan pendidikan dasar, khususnya masih diatas rata-rata capaian nasional. Dengan demikian dapat disimpulkan pembangunan pendidikan di Jawa Tengah, masih selangkah lebih maju dibandingkan dengan pembangunan pendidikan nasional. Grafik 3.12 APM SD/MI/SDLB Nasional Tahun 2015


Page 63


Grafik 3.13 APK SMP/MTs/SMPLB Nasional Tahun 2015

Capaian

kinerja

sampai

dengan

Tahun

2015,

dibandingkan dengan target jangka menengah, telah mencapai 82,52%, dengan demikian masih terdapat sisa target 17,42% dari target jangka menengah yang telah ditetapkan. Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja pembangunan pendidikan dasar di Jawa Tengah telah menunjukkan trend positif dan berjalan dengan baik serta sesuai perencanaan daerah. Program pendukung pencapaian Sasaran Strategis 2.1, adalah Program Pendidikan Dasar (Dikdas), dengan kegiatan pendukung antara lain : a. Koordinasi Pengembangan Kelembagaan Dikdas. b. Pemenuhan Sarana Prasarana Dikdas. c. Koordinasi Pengembangan Kurikulum Dikdas. d. Koordinasi Pembinaan Kesiswaan Dikdas. e. Pengembangan dan Pengayaan Sumber Belajar DIKDAS. f. Peningkatan Akses dan Mutu PK-PLK SDLB/SMPLB. g. Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD. h. Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP. i. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya. j. Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan PTK yang Kompeten untuk Jenjang Dikdas.

Page 64



Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Strategis 2.1, antara lain : a. Masih adanya persepsi masyarakat terhadap semakin cepat anak usia dini (<7 tahun) bersekolah di tingkat SD/MI semakin baik dan meningkatkan status sosial keluarga. b. Pentingnya pendidikan belum seluruhnya disadari oleh masyarakat di Jawa Tengah. Hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya anakanak, pemuda dan remaja putus sekolah yang lebih memilih bekerja daripada menempuh pendidikan. Hal ini antara lain dipengaruhi faktor ekonomi yang mengharuskan mereka untuk memenuhi tuntutan hidup dan faktor geografis yang berbeda antar daerah, sehingga masyarakat perlu mengalokasikan biaya pribadi (transportasi dan keperluan pribadi) yang menjadi komponen biaya pendidikan untuk menuju ke sekolah. Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala : a. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman arti penting usia anak dalam pendidikan formal, dimana anak usia <7 tahun secara psikologis merupakan usia anak dalam taraf bermain. b. Melakukan kajian terhadap pendirian SD/MI dan SMP/MTs satu atap dan perbaikan infrastruktur di daerah terpencil atau daerah terluar. c. Sosialisasi kepada sekolah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, bahwa alokasi BOS di tingkat SD/MI dan SMP/MTs dapat dialokasikan untuk membantu meringkankan komponen biaya pribadi. 4. Capaian Kinerja Sasaran strategis 3.1. : Meningkatnya Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan jenjang Pendidikan Menengah (DIKMEN). Sasaran strategis ini merupakan salah satu kebijakan utama dari Dinas

Pendidikan

mengembangkan

Provinsi

Jawa

kelembagaan

Tengah

DIKMEN,

dan

diarahkan

kompetensi

SMK

untuk dan

lingkungan sekolah menengah, pemenuhan standar sarana prasarana DIKMEN,

mengembangkan

kurikulum

DIKMEN,

dan

pembinaan

kesiswaan DIKMEN. Ketercapaian kinerja sasaran strategis ini diukur dari tingkat capaian indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, berikut :


Page 65


Tabel 3.9 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.1

Meningkatnya Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan jenjang Pendidikan Menengah (DIKMEN)

No

(1) 1. 2 3 4 5 6 7

8 9

Indikator Kinerja

Satuan

(2) APK SMA/SMALB/ MA/SMK APM SMA/ SMALB/MA/ Paket C Angka Putus Sekolah SMA/ SMALB/ MA/ SMK Angka Kelulusan SMA/ MA/SMK Nilai Rata-Rata UN SMA/ MA/SMK % Ruang kelas SMA/ MA/ SMK sesuai SNP % SMA/ MA/ SMK yang memiliki perpustakaan sesuai standar % SMA/ MA/ SMK yang memiliki sanitasi layak % SMA/ MA/ SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013

Real. Th. 2014

(3)

(4)

% Target Capaian Akhir Thd.Trgt % Renstra Akhir Capaian Th.2018 Renstra (7) (8) (9)

Tahun 2015 Target

Real.

(5)

(6)

%

73,05

74

74.01

100.01

80

92.51

%

59,2

60

60.18

100.30

66

91.18

%

0,06

0.06

0,059

101.69

0.05

84.75

%

99,94

99.96

99.97

100.01

99.99

99.98

-

6,69

7.74

6.24

80.62

7.75

80.52

%

82

84

84.33

100.39

90

93.70

%

91,05

92

92.11

100.12

95

96.96

%

19,09

28.63

28.71

100.28

36.49

78.68

%

30

40

40,94

102,35

100

40.94

98,42

---

84,36


Capaian kinerja Sasaran Strategis 3.1 : Meningkatnya Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan jenjang Pendidikan Menengah (DIKMEN), hasilnya sebesar 98,42%. Dari 9 (sembilan) indikator rata-rata capaian kinerjanya telah melampaui target, kecuali untuk indikator Nilai Rata-Rata UN SMA/MA/SMK (80,62%). Ketidak

tercapaian

indikator

tersebut

diantaranya

disebabkan

keterbatasan kompetensi pendidik antar wilayah, khususnya pendidik mata pelajaran UN, diantaranya lineraritas pendidikan dan sertifikasi kompetensi pendidik pada satuan pendidikan, serta menurunnya tingkat motivasi siswa sebagai dampak UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa. Secara

umum

Aspek

pemerataan

layanan

pendidikan

menengah terdapat peningkatan capaian indikator kinerja pada APK Pendidikan Menengah sebesar 74,01% pada tahun 2015 atau meningkat sebesar 0,96% dari tahun 2014 sebesar 73,05%, meskipun masih dibawah capaian rata-rata APK Nasional sebesar 75,53%.

Page 66



Grafik 3.14 Rencana dan Capaian Indikator Kinerja APK SMA/MA/SMALB Jawa Tengah

Pada tahun 2015, perluasan akses pendidikan menengah juga terlihat dari kebijakan fasilitasi pendidikan menengah pada kabupaten/kota, melalui : a. Bantuan pembangunan 56 Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK; b. Beasiswa 16.244 siswa SMA/SMK dari keluarga kurang mampu; c. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket C pada 61 Lembaga; d. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi pada 1 SMA. Dalam upaya implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan pemerintah provinsi dibidang pendidikan adalah jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus, maka beberapa langkah yang ditelah ditempuh adalah a. Menerbitkan Surat Edaran

Gubernur Jawa Tengah Nomor

421.3/001011, tanggal 26 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Menengah di Jawa Tengah; b. Pengumpulan data awal satuan pendidikan menengah di Jawa Tengah, berdasarkan DAPODIKMEN. c. Fasilitasi dan koordinasi kepada kabupaten/kota terkait penjadwalan pendataan dan verifikasi data satuan pendidikan menengah. d. Pelaksanaan verifikasi dan validasi data satuan pendidikan menengah di Jawa Tengah.


Page 67


Sedangkan upaya peningkatan mutu layanan pendidikan menengah di Jawa Tengah, ditempuh penyelengaraan UN SMA/MA dan SMK, serta melalui fasilitasi bantuan rehabilitasi gedung 27 SMA/SMK; Pembangunan Ruang Perpustakaan 7 SMA/SMK; pengadaan Komputer 39 SMA/SMK, Bantuan Buku Perpustakaan 65 SMA/SMK; Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa 7 SMA; Fasilitasi alat laboratorium IPA 85 SMA/SMK, alat bengkel 60 SMK dan Pengadaan Alat Multimedia 61 SMA/SMK; Bantuan Pembangunan Laboratorium IPA 6 SMA/SMK; Fasilitasi Carier Center 45 SMK dan Business Center 7 SMK; Bantuan Penyelenggaraan Teaching Factory 5 SMK; Bantuan Peningkatan Sarana 1 SMALB; Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK) 46 SMK; Fasilitasi Pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK) 7 SMK; Bantuan Peningkatan Pemasaran Tamatan 14 SMK; Fasilitasi pendidikan berbasis keunggulan local (PBKL) 26 SMA/SMK, implementasi ISO SMM 9001:2000 34 SMA/SMK, Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS 80 Siswa SMA; Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi 74 SMA/SMK; Bantuan Pengadaan

Meubelair

Pengganti 15 SMA/SMK; dan program kelas industri 45 SMK. Bila dibandingkan dengan Tahun 2014, maka capaian kinerja Tahun 2015, untuk semua indikator terdapat peningkatan, Kecuali untuk indikator Nilai rata-rata UN SMA/MA/SMK, turun sebesar 1.5. Hal ini diartikan kinerja unit kerja bidang Pendidikan Menengah, sebagai penanggung jawab sasaran strategis ini dapat disimpulkan perlu upaya keras dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan menengah di Jawa Tengah. Grafik 3.15 Angka Kelulusan dan Nilai Rata-rata UN SMA/MA dan SMK Provinsi Jawa Tengah TP 2014/2015

Page 68



Capaian

kinerja

sampai

dengan

Tahun

2014,

dibandingkan dengan target jangka menengah, telah mencapai 84,36%, atau masih tersisa 15,64% dari target jangka menengah yang seharusnya.

Hal

ini

dapat

disimpulkan

bahwa

fasilitasi

dan

pengembangan pendidikan menengah di Jawa Tengah, selaras dengan tujuan pembangunan pendidikan nasional serta sinergi terhadap kebijakan pemerintah daerah baik Provinsi maupun kabupaten/kota. Dibanding capaian nasional, capaian kinerja peningkatan pemerataan akses pendidikan di Provinsi Jawa Tengah, masih berada diatas rata-rata Nasional untuk APK dan APM, perbandingan capaian kinerja peningkatan akses tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja Peningkatan Akses Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional No

Indikator Kinerja

Jawa Tengah

Rata-rata Nasional

(1)

(2)

(3)

(4)

1

APK SMA/SMALB/MA/SMK

74,01

75,53

2

APM SMA/SMALB/MA/SMK

60,18

55,88


Page 69


Grafik 3.16 APK SMA/SMK/MA Nasional Tahun 2015

Program pendukung pencapaian Sasaran Strategis 3.1., adalah Program Pendidikan Menengah (Dikmen), dengan kegiatan pendukung kinerja, sebagai berikut : a. Koordinasi Pengembangan Kelembagaan Dikmen. b. Pemenuhan Sarana Prasarana Dikmen. c. Koordinasi Pengembangan Kurikulum Dikmen. d. Koordinasi Pembinaan Kesiswaan Dikmen. e. Pengembangan dan Pengayaan Sumber Belajar DIKMEN. f. Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMA. g. Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMK. h. Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan PTK yang Kompeten untuk Jenjang Dikmen. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Strategis 3.1., antara lain : a. Tingkat ekonomi masyarakat yang belum merata menyebabkan belum semua keluarga mampu mendukung peningkatan APK pendidikan menengah. Hal ini khususnya sangat berkaitan dengan biaya personal yang harus disediakan oleh orang tua terhadap pendidikan anaknya, dan pada sisi lain pemerintah belum mampu mencover keseluruhan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan menengah.

Page 70



b. Masih rendahnya kesadaran orang tua terhadap penuntasan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, kondisi ini sangat dipengaruhi oleh nilai ke-ekonomian anak yang diharapkan telah mampu mendukung ekonomi keluarga. c. Masih terbatasnya satuan pendidikan menengah (SMA/SMK) pada daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau, sehingga lulusan SMP sederajat harus mengalokasikan biaya khusus untuk biaya personal guna memperoleh layanan pendidikan menengah di luar daerah. Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala: a. Meningkatkan Pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu dan optimalisasi sekolah ramah social (sekolah gratis dan diasramakan bagi lulusan SMP sederajat kurang mampu dan berprestasi). b. Mendekatkan layanan pendidikan (pendirian unit sekolah baru) kepada masyarakat pada wilayah geografis yang sulit dijangkau untuk menekan pembiayaan personal yang harus dikeluarkan oleh peserta didik, termasuk kebijakan satu kecamatan satu SMA/SMK. c. Peningkatan pemahaman bagi orang tua mengenai pentingnya pendidikan masa depan anak dengan tidak mengesampingkan faktor ke-ekonomian dalam membantu ekonomi keluarga melalui pendekatan yang terintegrasi dengan pola kegiatan yang bernilai ekonomi.

5. Capaian Kinerja Sasaran strategis 5.1. : Meningkatnya Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Penyelenggaraan Pendidikan Khusus (DIKSUS). Sasaran strategis ini merupakan salah satu kebijakan utama dari Dinas

Pendidikan

Provinsi

Jawa

Tengah

dan

diarahkan

untuk

mengembangkan kelembagaan dan kurikulum DIKSUS, serta pembinaan kesiswaan DIKSUS. Ketercapaian kinerja sasaran strategis ini diukur dari tingkat capaian indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014, berikut :


Page 71


Tabel 3.11 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5.1

Meningkatnya Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Penyelenggaraan Pendidikan Khusus (DIKSUS)

No

(1) 1. 2. 3.

Indikator Kinerja

(2) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus Angka Kelulusan Pendidikan Khusus % Ruang kelas Pendidikan Khusus sesuai standar nasional pendidikan

Satuan

Real. Th. 2014

% Target Capaian Akhir Thd.Trgt % RPJMD Akhir Real. Capaian Th.2018 RPJMD

Tahun 2015 Target

(3)

(4)

(5)

(6)

%

54

54,00

56,01

100.02

90,34

87,09

%

100

100

100

100

100

100

%

75

76,00

76,03

100.04

95,04

93,75


(7)

(8)

95,13

100,02

Capaian kinerja Sasaran Strategis 5.1 : Meningkatnya Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Penyelenggaraan Pendidikan Khusus (DIKSUS), hasilnya sebesar 100,02%. Dari 3 (tiga) indikator seluruh capaian kinerjanya sesuai dengan target. Pemenuhan sasaran strategis ini merupakan tindak lanjut Pemerintah menjamin pendidikan bagi ABK sebagaimana tertuang dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pasal 5 (tentang Hak-hak dan Kewajiban Warga Negara), Sub-Ayat 1 menjamin setiap warga negara Indonesia mendapat pendidikan, dan Sub-Ayat 2 menyebutkan bahwa warga negara berkebutuhan khusus (ABK) (cacat fisik, emosi, kecerdasan dan/atau sosial) berhak mendapat pendidikan khusus. Demikian pula halnya dengan anak-anak berbakat luar biasa (ABLB) yang dalam tataran biasa membutuhkan perhatian lebih sesuai dengan potensi rahmat Tuhan yang dimilikinya. Hal mendasar dari UUD dan UU Sisdiknas adalah bahwa sekolah

harus

memenuhi

kebutuhan

mempermasalahkan ketidakmampun atau

siswa

dengan

tidak

keterbatasan mereka.

Filosofi system legal ini telah mengakomodir bahwa setiap manusia memiliki perbedaan yang unik. Hal ini menunjukkan bahwa martabat, keragaman dan perbedaan potensi dan perilaku tidak diacuhkan, dan setiap anak diberi kesempatan untuk berkembang secara utuh, mengembangkan dunianya dan mengaktualisasikan dirinya secara kreatif. Sehingga, Undang-undang ini merupakan landasan yuridis

Page 72


(9)


yang memberikan kesamaan hak dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak bagi semua ABK. Tidak akan ada lagi perbedaan dalam hal pendidikan untuk anak luar biasa. Penyelenggaraan pendidikan khusus di era otonomi daerah sungguh merupakan sebuah fenomena yang hampir pasti membuat setiap pemerintah daerah mengurut dada. Betapa tidak, ada dua konsekuensi logis yang hendaknya menjadi perhatian utama : a. Pengelolaan pendidikan khusus memerlukan penanganan khusus dengan berbagai konsekuensinya. b. Penyelenggaraan pendidikan khusus membutuhkan pembiayaan yang cukup besar seiring dengan dikeluarkannya kebijakan baru pendidikan khusus sementara kesiapan daerah masih sangat beragam dan bahkan cenderung lemah. Berbagai manajemen,

permasalahan

pembiayaan

yang

maupun

dihadapi

penerapannya

baik

dari

sisi

membutuhkan

kesigapan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan menunjukkan dan mewujudkan political will yang memadai. Solusi yang dilakukan selama ini masih pada tataran pemerataan akses bahkan belum sepenuhnya tercapai dan belum mengarah pada peningkatan kualitas dan tata kelola yang baik. Bentuk pengembangan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus di Jawa Tengah ditempuh melalui sentra-sentra SLB (TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB, SMKLB), Kelas Inklusi (TK, SD, SMP, SMA, SMK), Kelas Keterampilan (Unit produksi dan kios pemasaran), Guru (akademik dan ketrampilan), TIK/ICT, Klinik Terapi, dan Perpustakaan. Program-program prioritas Pendidikan Luar biasa meliputi : a. Penyelenggaraan Pendidikan Olahraga Adaptif; b. Penanganan anak Autis secara meluas dan lebih intensif; c. Pengembangan uji coba Pendidikan Terpadu/Inklusi dengan berbagai model; d. Uji coba Program Percepatan Belajar (Akselerasi); e. Pengembangan program rehabilitasi pada semua jenis kelainan.


Page 73


Selanjutnya gambaran umum pendidikan khusus di Jawa Tengah dapat terlihat dari data-data sebagai berikut : Grafik 3.17 Rencana dan Capaian Indikator Kinerja APK Pendidikan Khusus

Grafik 3.18 Rencana dan Capaian Indikator Kinerja Prosentase Ruang Kelas Pendidikan Khusus Sesuai Standar Nasional Pendidikan

Bila dibandingkan dengan Tahun 2014, tampak seluruh capaian indikator kinerja Tahun 2015 mengalami peningkatan, untuk indikator APK Pendidikan Khusus meningkat 2,01%, dan % Ruang kelas

Pendidikan

Khusus

sesuai

standar

nasional

pendidikan

meningkat 1,03%. Capaian

kinerja

sampai

dengan

Tahun

2015,

dibandingkan dengan target jangka menengah, telah mencapai

Page 74



95,13%, hal ini diartikan

bahwa sasaran strategis ini telah

menunjukkan trend positif dan dapat berjalan dengan baik serta sesuai dengan target perencanaan. Program pendukung pencapaian Sasaran Strategis 5.1., adalah Program Pendidikan Khusus (Diksus), dengan kegiatan pendukung kinerja, sebagai berikut : a. Koordinasi Pengembangan Kelembagaan Diksus. b. Koordinasi Pembinaan Kesiswaaan Diksus. c. Koordinasi pengembangan kurikulum Diksus. d. Pengembangan dan Pengayaan Sumber Belajar Diksus. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Strategis 5.1., antara lain : a. Masih rendahnya kesadaran orangtua terhadap pendidikan anak berkebutuhan khusus, antara lain karena masalah sosial (rasa malu) dan ekonomi (pembiayaan tinggi). b. Belum optimalnya layanan satuan pendidikan khusus yang sesuai standar dan murah. Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala : a. Pembentukan tim terpadu lintas sektoral diantaranya melalui optimalisasi peran lembaga sosial tingkat kelurahan dan desa dalam mendata dan menyosialisasikan arti pentingnya pendidikan bagi masa depan anak. b. Optimalisasi satuan pendidikan inklusi hingga tingkat kecamatan, melalui fasilitasi pemenuhan sarana prasarana dan tenaga pendidik yang berkompeten. 6. Capaian Kinerja Sasaran strategis 6.1. : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pendidik dan tenaga pendidikan yang setara melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi. Sasaran strategis ini merupakan salah satu kebijakan utama dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan diarahkan untuk Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan; mendorong peningkatan kualifikasi akademik dan


Page 75


sertifikasi

pendidik

dan

tenaga

kependidikan;

memfasilitasi

penghargaan, perlindungan dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;

pengembangan

profesi

pendidik

dan

tenaga

kependidikan; dan memfasilitasi peningkatan kompetensi teknis guru. Ketercapaian kinerja sasaran strategis ini diukur dari tingkat capaian indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, berikut : Tabel 3.12 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.1 Meningkatnya kualitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan yang setara melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi

No

(1) 1. 2

3

4

5

6

7

8

Indikator Kinerja

Satuan

(2) Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi S1/ D4 Persentase Pendidik SD/ SDLB/ MI berkualifikasi S1/ D4 Persentase Pendidik SMP/ SMPLB/ MTs berkualifikasi S1/ D4 Persentase Pendidik SMA/ SMALB/ MA dan SMK berkualifikasi S1/ D4 Persentase Pendidik PAUD bersertifikat pendidik Persentase Pendidik SD/ SDLB/ MI bersertifikat pendidik Persentase Pendidik SMP/ SMPLB/ MTs bersertifikat pendidik Persentase Pendidik SMA/ SMALB/ MA dan SMK bersertifikat pendidik

Real. Th.2014

(3)

(4)


Tahun 2015 Target

Real

(5)

(6)

%

31,10

31,85

46,66

146.50

34,10

136.83

%

53,61

56,47

77,90

137.95

61,14

127.41

%

86,41

87,71

91,45

104.26

91,71

99.72

%

93,50

94,00

96,89

103.07

95,50

101.46

%

16

16,75

24,91

148.72

19,00

131.11

%

47,52

48,14

52,11

108.25

50,00

104.22

%

56,60

58,70

62,97

107.27

65,00

96.88

%

59,93

64,00

64,97

101.52

70,00

92.81


119,69

Capaian kinerja Sasaran Strategis 6.1 : Meningkatnya kualitas sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, hasilnya sebesar 119,69%. Hal ini menunjukkan efektifitas pencapaian target kinerja

terhadap

rencana,

sehingga

mendukung

terwujudnya

peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di Jawa Tengah. Sejalan dengan azas proses manajemen sumber daya manusia, lebih-lebih untuk pendidik dan tenaga kependidikan, ada suatu usaha

Page 76


113,30


untuk memelihara, meningkatkan kemampuan, kapasitas maupun profesionalismenya.

Proses

tersebut

disebut

dengan

pendidikan,

pelatihan, dan pengembangan. Diklat dan pengembangan merupakan proses sistematik pengubahan perilaku para pendidik dan tenaga kependidikan dalam suatu arah guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran di sekolah. Grafik 3.19 Rekapitulasi Guru Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2015

Grafik 3.20 Kualifikasi Guru di Jawa Tengah Tahun 2015


Page 77


Page 78



Grafik 3.21 Sertifikasi Pendidik di Jawa Tengah Tahun 2015


Page 79


Bila dibandingkan dengan Tahun 2014, maka capaian kinerja Tahun 2015, meningkat untuk semua indikator. Rata-rata peningkatan 8 indikator kinerja sasaran tersebut sebesar 0,24%. Capaian

kinerja

sampai

dengan

Tahun

2014,

dibandingkan dengan target jangka menengah, telah mencapai 113,30%, hal ini berarti telah melampaui dari rata-rata target jangka menengah yang telah ditetapkan. Dari 8 indikator kinerja sasaran 4 diantaranya telah tuntaskan target pencapaian RENSTRA di Tahun 2015. Hal ini dapat disimpulkan bahwa fasilitasi peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di Jawa Tengah, telah sukses melaksanakan kinerja pembangunan pendidikan pada sektor pendidik dan tenaga kependidikan. Program pendukung pencapaian Sasaran Strategis 6.1., adalah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan kegiatan pendukung kinerja, sebagai berikut : a. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Formal dan Non Formal. b. Kualifikasi

Akademik

dan

Sertifikasi

Pendidik

dan

Tenaga

Pendidikan

dan

Tenaga

Kependidikan, Formal dan Non Formal. c. Harlindung

Diktendik

dan

Kesra

Kependidikan Formal dan Non Formal. d. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Formal dan Non Formal. e. Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS.

Page 80



f. Pembinaan Guru Pendidikan Dasar. g. Pembinaan Guru Pendidikan Menengah. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Strategis 6.1., antara lain : a. Belum meratanya persebaran pendidik dan tenaga pendidikan antar kabupaten/kota. b. Masih

rendahnya

kesadaran

pendidik

di

daerah

dalam

meningkatkan kualifikasi pendidikannya, antara lain disebabkan faktor usia (mendekati masa pensiun) dan faktor ekonomi serta faktor etos kerja. c. Terbatasnya persyaratan

kesempatan untuk

pendidik

mengikuti

ujian

yang

telah

sertifikasi

memenuhi dikarenakan

penetapan kuota yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala: a. Menghimbau pemerintah kabupaten/kota sebagai pemegang kewenangan terhadap pembinaan dan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya dalam penetapan formasi dan kebutuhan pendidik, agar berpedoman pada kebutuhan pendidik yang eksisting. b. Peningkatan kompetensi guru jalur non sertifikasi, melalui pelatihan Kompetensi dan Profesionalitas, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Formal dan Non Formal. c. Mengusulkan penambahan kuota sertifikasi terhadap pendidik di Jawa Tengah, karena peningkatan populasi pendidik berkualifikasi yang memenuhi persyaratan cukup signifikan setiap tahunnya. 7. Capaian Kinerja Sasaran strategis 7.1. : Meningkatnya dukungan dan kerjasama Perguruan Tinggi dalam pembangunan pendidikan di daerah. Sasaran strategis ini merupakan salah satu kebijakan utama dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan diarahkan untuk Meningkatkan potensi akademik mahasiswa, memberdayakan KKN bagi pengembangan pedesaan di Desa vokasi, mengembangkan kreasi inovasi dan IPTEK di kalangan mahasiswa, dan membina lingkungan sosial sumber daya pendidikan tinggi. Ketercapaian kinerja sasaran strategis ini diukur dari tingkat capaian indikator kinerja yang


Page 81


tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, berikut : Tabel 3.13 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7.1 Meningkatnya dukungan dan kerjasama Perguruan Tinggi dalam pembangunan pendidikan di daerah

No

(1) 1.

Indikator Kinerja

Satuan

(2)

Real. Th.2014

(3)


%

% Target Capaian Akhir Thd.Trgt % RPJMD Akhir Real Capaian Th.2018 RPJMD (6) (7) (8) (9)

Tahun 2015 Target

(4)

(5)

48

30

51,55

171,83


50

171,83

103.10

Capaian kinerja Sasaran Strategis 7.1 : Meningkatnya dukungan dan kerjasama Perguruan Tinggi dalam pembangunan pendidikan di daerah, hasilnya sebesar 171,83%. Pemberlakuan otonomi daerah memberi peluang penelitian, penerapan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS) bagi tumbuh dan berkembangnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu perlu arah dan kebijakan penelitian, penerapan dan pengembangan IPTEKS tersebut yang relevan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat

daerah

dengan

berbasis

harapan

IPTEKS,

hal

dapat ini

tercipta

sangat

kehidupan

penting

dalam

menghadapi tantangan globalisasi di masa mendatang. Perguruan

tinggi

sebagai

lembaga

pendidikan

yang

mempunyai sumberdaya dan potensi harus mempunyai kepekaan yang tinggi dalam menghadapi IPTEKS yang terus berkembang. Kemampuan perguruan tinggi dalam penelitian dan pengembangan IPTEKS perlu ditingkatkan agar mempunyai daya saing dan sekaligus menjadi aktor dalam pencerdasan dan penerapan IPTEKS bagi masyarakat.

Perguruan

tinggi

diharapkan

menjadi

agen

pembangunan IPTEKS. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan melalui program fasilitasi Sumber Daya Pendidikan Tinggi memberi kesempatan kepada perguruan tinggi untuk meningkatkan kemampuannya dalam penelitian,

pengembangan

dan

penerapan

IPTEKS

serta

pengembangan kewirausahaan sekaligus meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan masyarakat di berbagai sektor.

Page 82


103,10


Grafik 3.22 Persentase Perguruan Tinggi di Jawa Tengah Yang Terfasilitasi Tahun 2015

Bila dibandingkan dengan Tahun 2014, maka capaian kinerja Tahun 2015, terdapat peningkatan capaian indikator kinerja sasaran tersebut sebesar 7,39%. Hal ini mencerminkan kinerja unit kerja bidang Pendidikan Non Formal dan Fasilitasi Perguruan Tinggi, sebagai penanggung jawab sasaran strategis ini dapat disimpulkan telah berhasil meningkatkan

partisipasi

perguruan

tinggi

dalam

pemberdayaan

perguruan tinggi bagi Pendidikan Masyarakat di Jawa Tengah. Capaian

kinerja

sampai

dengan

Tahun

2015,

dibandingkan dengan target jangka menengah, telah mencapai 103,10%, hal ini dapat disimpulkan bahwa dukungan dan kerjasama Perguruan Tinggi dalam pembangunan pendidikan di daerah, telah dapat berjalan dengan baik dan sesuai perencanaan. Program pendukung pencapaian Sasaran Strategis 7.1., adalah Program Fasilitasi Sumber Daya Pendidikan Tinggi, dengan kegiatan pendukung kinerja, sebagai berikut : a. Koordinasi Potensi Akademi Mahasiswa. b. Pemberdayaan KKN bagi pengembangan pedesaan di desa vokasi. c. Pembinaan Peningkatan Potensi Mahasiswa. d. Pembinaan Lingkungan Sosial Pendidikan Tinggi. e. Pembinaan Potensi Olahraga dan Seni Mahasiswa.


Page 83


Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Strategis 7.1., antara lain : Belum optimalnya pemberdayaan sumber daya perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan pendidikan di Jawa Tengah. Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala : Peningkatan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan

Perguruan

tinggi

dalam

optimalisasi

kebijakan-kebijakan

pembangunan pendidikan di Jawa Tengah, guna terwujudnya tujuan pendidikan nasional. 8. Capaian Kinerja Sasaran strategis 7.2. : Terwujudnya pelayanan pendidikan berkelanjutan dan pembinaan karakter kebangsaan di bidang pendidikan. Sasaran strategis ini merupakan salah satu kebijakan utama dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan diarahkan untuk mewadahi

kegiatan-kegiatan

lintas

sektoral

yang

mendukung

terwujudnya pembangunan pendidikan, yaitu memfasilitasi pendidikan untuk semua (PUS)/Education For All, pembinaan nasionalisme pendidikan, publikasi kinerja pendidikan dan mitigasi bencana bidang pendidikan. Ketercapaian kinerja sasaran strategis ini diukur dari tingkat capaian indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, berikut : Tabel 3.14 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7.2 Terwujudnya Pelayanan Pendidikan Berkelanjutan dan Pembinaan Karakter Kebangsaan di Bidang Pendidikan

No

(1) 1.

2.

Indikator Kinerja

(2)

% sekolah/ madrasah yang berwawasan kebangsaan % sekolah yang melaksanakan ekstrakurikuler pramuka

Satuan

(3)

Real. Th.2014 (4)

Target

Real

(5)

(6)

%

1,9

5,00

9,00

180

50

18

%

0,85

10,00

85,00

850

100

85

515

-

51,5


Page 84


Tahun 2015



Capaian kinerja Sasaran Strategis 7.2 : Terwujudnya Pelayanan

Pendidikan

Berkelanjutan

dan

Pembinaan

Karakter

Kebangsaan di Bidang Pendidikan, hasilnya sebesar 515%. Pendidikan hingga kini masih dipercaya sebagai media yang sangat ampuh dalam membangun kecerdasan sekaligus kepribadian anak manusia menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pendidikan secara terus-menerus

dibangun

dan

dikembangkan

agar

dari

proses

pelaksanaannya menghasilkan generasi yang diharapkan. Dalam rangka menghasilkan peserta didik yang unggul dan diharapkan proses pendidikan juga senantiasa dievaluasi dan diperbaiki. Salah satu upaya perbaikan kualitas pendidikan adalah munculnya gagasan mengenai pentingnya pendidikan karakter dalam dunia pendidikan di Indonsia. Gagasan ini muncul karena proses pendidikan yang selama ini dilakukan dinilai belum sepenuhnya berhasil dalam membangun manusia Indonsia yang berkarakter. Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang. Bila pendidikan karakter telah mencapai keberhasilan, tidak diragukan lagi kalau masa depan bangsa Indonesia ini akan mengalami perubahan menuju kejayaan. Dan bila pendidikan karakter ini mengalami kegagalan sudah pasti dampaknya akan sangat besar bagi bangsa ini, negara kita akan semakin ketinggalan dari negara-negara lain. Keberhasilan program pendidikan karakter dapat diketahui melalui pencapaian indikator oleh peserta didik sebagaimana tercantum dalam Standar Kompetensi Lulusan SNP, yang antara lain : a. Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan remaja. b. Memahami kekurangan dan kelebihan dirisendiri. c. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang lebih luas. d. Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup nasional. e. Menunjukkan sikap percaya diri.


Page 85


Bila dibandingkan dengan Tahun 2014, maka capaian kinerja Tahun 2015, terdapat peningkatan capaian indikator kinerja sasaran yang signifikan sebesar 34,95%. Fluktuasi ketercapaian indikator kinerja sasaran % sekolah yang melaksanakan ekstrakurikuler pramuka, yang signifikan antara lain dipengaruhi oleh terbitnya Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi kurikulum 2013, menyatakan bahwa pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib bagi semua satuan pendidikan pada jenjang SD, SMP, SMA/SMK sederajat dan PT di Indonesia, dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan dan pendidikan karakter. Penguatan semangat nasionalisme melalui jalur pendidikan karakter

dilaksanakan

secara

bertahap.

Tahun

2015

telah

dilaksanakan puncak pembinaan nasionalisme di Jawa Tengah yang telah berjalan selama 5 tahun, melalui kegiatan Jambore Nasionalisme bidang Pendidikan yang bertempat di Depo Pendidikan Latihan Tempur (DODIKLATPUR) Klaten dan diikuti oleh seluruh jenjang pendidikan pada 35 kabupaten/kota dengan total peserta 1.500 orang. Capaian

kinerja

sampai

dengan

Tahun

2015,

dibandingkan dengan target jangka menengah, telah mencapai 51,5%, hal ini berarti masih perlu upaya keras dalam penuntasan indikator kinerja sasaran ini sebesar 48,5% dari target jangka menengah yang telah ditetapkan. Program pendukung pencapaian Sasaran Strategis 7.2., adalah Program Pendidikan Berkelanjutan, dengan kegiatan pendukung kinerja, sebagai berikut : a. Koordinasi Pendidikan Untuk Semua. b. Pembinaan Nasionalisme Pendidikan. c. Koordinasi Publikasi Kinerja Pendidikan. d. Penanganan Bencana Alam Bidang Pendidikan. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Strategis 7.2., antara lain : a. Dinamika regulasi ditingkat pusat dibidang pendidikan, yang berdampak terhambatnya pelaksanaan program dan kegiatan di daerah.

Page 86



b. Geografis Jawa Tengah yang perbukitan dan pesisir pantai, mengakibatkan sering terkena dampak bencana alam, seperti tanah longsor dan banjir, Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala : a. Koordinasi

dan

konsultasi

terkait

perubahan

rencana

penyelenggaraan program dan kegiatan yang bersifat nasional. b. Pemetaan dan mitigasi bencana bidang pendidikan yang akurat, sebagai

antisipasi

penanganan

bencana.

Sedangkan

guna

meminimalisir korban bencana di lingkungan sekolah, maka diselenggarakan simulasi bencana bekerjasama dengan Badan Penanggulangan

Bencana

Daerah

(BPBD),

Palang

Merah

Indonesia (PMI) dan masyarakat disekitar sekolah. 9. Capaian Kinerja Sasaran strategis 7.3. : Terwujudnya optimalisasi tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik di bidang pendidikan. Sasaran strategis ini merupakan salah satu kebijakan utama dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan diarahkan untuk mengembangkan

system

pendataan

pendidikan,

penguatan

perencanaan pendidikan, penguatan tatakelola dan pencitraan public, memfasilitasi kerjasama bidang pendidikan, memfasilitasi Ujian Nasional (UN) dan ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) dan menyelenggarakan akreditasi sekolah/madrasah. Ketercapaian kinerja sasaran strategis ini diukur dari tingkat capaian indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, berikut : Tabel 3.15 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7.3 Terwujudnya optimalisasi tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik di bidang pendidikan

No

(1) 1. 2.

Indikator Kinerja

(2)

% SD/ SDLB/ MI yang terakreditasi % SMP/ SMPLB/ MTs yang terakreditasi

Satuan

(3)

Real. Th.2014


Tahun 2015 Target

(4)

(5)

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100


Page 87


No

(1) 3. 4.

5.

6.

Indikator Kinerja

(2)

Satuan

Real. Th.2014

(3)

% SMA/ SMALB/ MA/SMK terakreditasi % SD/ MI melaksanakan MBS dengan baik % SMP/ MTs melaksanakan MBS dengan baik % SMA/ SMK/ MA melaksanakan program MBS dengan baik


Tahun 2015 Target

(4)

(5)

%

100

100

%

33

35

%

54

60

%

100

100

100

100

100

37,86 108,17

50

75,72

60,79 101,32

75

81,05

100

100

100

101,58

-

92,79

100


100

Capaian kinerja Sasaran Strategis 7.3 : Terwujudnya optimalisasi tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik di bidang pendidikan, hasilnya sebesar 101,58%. Penguatan tata kelola, dan akuntabilitas, diharapkan mampu memberikan perbaikan manajemen kinerja pembangunan Pendidikan Jawa Tengah, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitasnya yang pada akhirnya dapat terwujudnya citra publik pendidikan.

Aktualisasi

kegiatan

ini

adalah

penerapan

Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, diantaranya melalui evaluasi dan pengendalian program kegiatan secara berkala serta penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan pencitraan publik pendidikan, ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan bidang pendidikan terhadap Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk prestasi dan apresiasi penghargaan insan pendidikan. Peningkatan tata kelola dan pencitraan publik tersebut, tercermin pada ketercapaian nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 sebesar 73,05 atau kategori “B” dan terukur serta terkendalinya program dan kegiatan di Lingkungan Dinas

Pendidikan

Provinsi

Jawa

Tengah,

melalui

kegiatan

pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah setiap bulannya.

Page 88



Sebagai bentuk penjaminan mutu pendidikan di Jawa Tengah, diselenggarakan fasilitasi akreditasi sekolah/madrasah bekerjasama dengan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M) untuk menilai kelayakan sekolah/madrasah yang bermutu dan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Gambaran ketercapaian mutu pendidikan ini tercermin sebagai berikut : Grafik 3.23 Perkembangan Akreditasi Sekolah/Madrasah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015


Page 89


Bila dibandingkan dengan Tahun 2014, maka capaian kinerja Tahun 2015, terdapat peningkatan capaian pada seluruh indikator kinerja sasaran dengan rata-rata capaian sebesar 22,16%. Capaian

kinerja

sampai

dengan

Tahun

2015,

dibandingkan dengan target jangka menengah, telah mencapai 92,79%, hal ini berarti Sekretariat sebagai pengampu indikator kinerja sasaran ini telah memiliki kinerja yang baik dan melampaui target rencana sasaran ini. Program pendukung pencapaian Sasaran Strategis 7.3., adalah Program Pendidikan Berkelanjutan, dengan kegiatan pendukung kinerja, sebagai berikut : a. Pengembangan Sistem Pendataan Pendidikan. b. Penguatan Perencanaan Pendidikan. c. Penguatan Tata Kelola dan Citra Publik. d. Koordinasi Kerjasama Bidang Pendidikan. e. Koordinasi Pelaksanaan UASBN, UN dan UNPK. f. Akreditasi Sekolah / Madrasah.

Page 90



C. Akuntabilitas Keuangan 1. Realisasi Anggaran Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2015 sebesar 92,54% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana

pendidikan

kurikulum

dan

yang

pembinaan

berkualitas, potensi

pengembangan

peserta

didik

PAUD

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (95,48%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran Terwujudnya optimalisasi tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik di bidang pendidikan (87,51%). Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator

yang

dirumuskan

telah

berhasil

dicapai

dengan

memanfaatkan sumber daya / input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi. Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2015 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal

ini

bisa

dilihat

bahwa

mayoritas

dari

seluruh

sasaran

menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realiasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut :


Page 91


Tabel 3.16 Pencapaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Tahun 2015 No.

Sasaran Strategis

Kinerja Target 3 3 indikator

Realisasi

4 3 indikator

Anggaran (Rp.) Realisasi 7

% 5

Target 6

% 8

100,49

4.359.700.000

4.162.812.250

95,48

1

2

1

Meningkatnya Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

2

Meningkatnya Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan jenjang Pendidikan Masyarakat (DIKMAS).

7 indikator

7 indikator

127,21

7.131.587.000

6.800.966.000

95,36

3

Meningkatnya Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar (DASAR)

18 indikator

15 indikator

100,86

22.189.669.000

20.289.665.400

91,44

4

Meningkatnya Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan jenjang Pendidikan Menengah (DIKMEN)

9 indikator

8 indikator

98,42

40.303.102.000

35.865.776.923

88,99

5


3 indikator

3 indikator

100,02

8.740.000.000

8.254.450.100

94,44

6

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pendidik dan tenaga pendidikan yang setara melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi

8 indikator

8 indikator

119,69

30.739.385.000

29.229.536.880

95,09

7

Meningkatnya dukungan dan kerjasama Perguruan Tinggi dalam pembangunan pendidikan di daerah

1 indikator

1 indikator

171,83

5.170.600.000

4.706.954.500

91,03

8

Terwujudnya Pelayanan Pendidikan Berkelanjutan dan Pembinaan Karakter Kebangsaan di Bidang Pendidikan

2 indikator

2 indikator

515

5.582.600.000

4.888.843.700

87,57

9

Terwujudnya optimalisasi tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik di bidang pendidikan.

6 indikator

6 indikator

101,58

18.282.593.000

15.998.649.892

87,51

10

Program pendukung kinerja pembangunan pendidikan

-

-

-

54.482.742.000

52.083.958.953

95,60

196.981.978.000

182.281.614.598

92,54

TOTAL BELANJA LANGSUNG

Page 92



Sesuai data pada tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi ketidaktercapaian target kinerja keuangan yang antara lain disebabkan oleh : a. Masih terdapat penyelenggaraan kegiatan yang ketergantungan oleh jadwal pelaksanaan kegiatan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. b. Sisa lelang dan efisiensi pelaksanaan akomodasi, konsumsi serta perjalanan dinas. c. Terdapat

kebijakan

pemerintah

pusat

khususnya

bidang

pendidikan, antara lain : pendataan satu pintu (DAPODIK) dan penundaan pelaksanaan kurikulum 2013. Selanjutnya, Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

sebagai

pembina

pelaksanaan

anggaran

juga

telah

melakukan hal-hal sebagai berikut : a. Melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan target yang telah ditetapkan (RKO); b. Melaporkan

perkembangan

realisasi

keuangan,

fisik

dan

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara berjenjang dan tertib setiap bulan sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; c. Percepatan pelaksanaan proses lelang dengan menugaskan panitia Pengadaan Barang/Jasa supaya lebih fokus dalam proses lelang; d. Melakukan pembayaran dengan segera terhadap pekerjaan/ kegiatan yang sudah diselesaikan; e. Percepatan proses revisi anggaran terkait pergeseran pagu belanja, pagu minus dan drop loan dengan Kementerian Keuangan. Terkait

dengan

beberapa

permasalahan

penyerapan

angaran yang dihadapi dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2015 ini, maka di tahun yang akan datang, perlu melakukan

koordinasi

lebih

intensif

dan

terstruktur,

menjaga

kondusivitas lingkungan kerja, mempedomani RKO yang telah disusun, dan tertib administrasi serta tatakelola SPJ.


Page 93


2. Analisa Efisiensi Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis merupakan salah satu kinerja yang mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi. Kemampuan menghasilkan output yang maksimal dengan input yang ada, adalah merupakan ukuran kinerja yang diharapkan.

Pada

saat

pengukuran

efisiensi

dilakukan,

suatu

organisasi dihadapkan pada kondisi bagaimana mendapatkan tingkat

output yang optimal dengan tingkat input yang ada, atau mendapatkan tingkat input minimum dengan tingkat output tertentu. Disamping itu, dengan adanya efisiensi teknologi, efisiensi alokasi, dan total efisiensi. Dengan diidentifikasikannya alokasi input dan

output,

dapat

dianalisa

lebih

jauh

untuk

melihat

penyebab

ketidakefisiensian. Dalam teknis pengukuran, bahwa efisiensi merupakan salah satu aspek yang dapat digunakan untuk menentukan kinerja suatu unit kegiatan tertentu. Efisiensi pada dasarnya adalah optimalisasi penggunaan sumber-sumber dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih

dari

100%. Terlihat bahwa mayoritas

dari

9

sasaran,

menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyaik 8 sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Misalkan, untuk sasaran Terwujudnya Pelayanan Pendidikan Berkelanjutan dan Pembinaan Karakter Kebangsaan di Bidang Pendidikan, telah mencapai kinerja sebanyak 515% namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 87,57% dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian sasaran Terwujudnya optimalisasi tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik di bidang pendidikan., dengan pencapaian kinerja sebanyak 101,58%, namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 87,51%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan

Page 94



dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Tabel 3.17 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2015

No.

Sasaran Strategis

1

2 Meningkatnya Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

3 3 indikator

Total % Capaian kinerja (≥100%) 4 100,49

2

Meningkatnya Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan jenjang Pendidikan Masyarakat (DIKMAS).

7 indikator

3

Meningkatnya Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar (DASAR)

5

% Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi

5 95,48

6 4,27

127,21

95,36

4,64

18 indikator

100,86

91,44

8,56


3 indikator

100,02

94,44

5,56

6

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pendidik dan tenaga pendidikan yang setara melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi

8 indikator

119,69

95,09

4,91

7

Meningkatnya dukungan dan kerjasama Perguruan Tinggi dalam pembangunan pendidikan di daerah

1 indikator

171,83

91,03

8,97

8

Terwujudnya Pelayanan Pendidikan Berkelanjutan dan Pembinaan Karakter Kebangsaan di Bidang Pendidikan

2 indikator

515

87,57

12,43

9

Terwujudnya optimalisasi tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik di bidang pendidikan.

6 indikator

101,58

87,51

12,49

1

Jumlah Indikator Kinerja


Page 95


Sesuai dengan pengertian dari efisiensi yaitu penggunaan dana yang seminimal mungkin untuk mencapai hasil yang maksimal, maka Dinas Pendidikan Provinsi Jawa

Tengah telah

berhasil

memenuhi tingkat efisiensi anggaran belanja melalui 9 sasaran strategis yang telah dijalankannya. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

telah

berhasil

menggunakan

dana

yang

kecil

untuk

menjalankan 9 program diatas dan bisa mencapai hasil yang maksimal.

Page 96



BAB

4

PENUTUP Pada bab ini, mengemukakan tinjauan umum capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan strategi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) menggambarkan penekanan perbaikan

pada

manajemen

pelayanan

publik,

pembangunan dimana

setiap

berbasis

kinerja

organisasi

dan

pemerintah

melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan

indikator

yang

jelas

dan

terukur.

Bagi

organisasi

pemerintah daerah, LKj-IP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj-IP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. LKj-IP bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk Periode

Januari

s.d

Desember

2015

adalah

untuk

mewujudkan

akuntabilitas kinerja SKPD kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, pelaporan LKj-IP ini merupakan sarana bagi Dinas Pendidikan

Provinsi

Jawa

Tengah

untuk

mengkomunikasikan

dan

menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima. Mandat dimaksud

Bab IV

97 Bab IV Penutup Page 97

Penutup


adalah janji Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Perjanjian kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 dengan Gubernur Jawa Tengah. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2015), namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RPJMD. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik, hal ini dapat dilihat dari jumlah indikator kinerja yang telah sesuai dengan target bahkan ada yang telah melampaui target indikator kinerja sasaran RENSTRA serta capaian kinerja yang menunjukkan trend peningkatan dibandingkan dengan kinerja Tahun 2014. Demikian pula dengan capaian kinerja keuangan sebesar 92,54%. Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD dan RENSTRA 2015, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Namun, bukan hanya sekedar mencakup pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk. Pengembangan

aplikasi

berbasis

teknologi

informasi

untuk

media

pembelajaran yang dikenal sebagai Jateng Pintar adalah bagian dari penyelesaian

masalah-masalah

pembangunan

pendidikan

intervensi program/kegiatan yang berbasis data dan terfokus.

Page 98


melalui


Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ke depan.

Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan prestise orang tua menyekolahkan anaknya lebih awal dari anak usia sekolah (SD <7 tahun), keresahan sebagai orang tua terhadap kebijakan penyelenggaraan US/M dan UN, keterbatasan sarana prasarana pendidikan yang sesuai SNP, persebaran kualitas dan kompetensi pendidik, dan lain-lain. Peran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah diperlukan untuk memastikan pemenuhan layanan dasar pendidikan bagi setiap warga Jawa Tengah, dengan menjadi fasilitator dan katalisator atas berbagai inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam pembangunan pendidikan.

Kedua, hal ini juga bisa diartikan, pentingnya koordinasi dan sinergi antara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan baik Pemerintah Kabupaten/Kota, daerah yang berbatasan dengan Jawa Tengah maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah. Tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Bagi unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja SKPD yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj-IP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan

Bab IV

99 Bab IV Penutup Page 99

Penutup


program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan LKj-IP benarbenar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Page 100


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Landasan Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah. 4. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 051.2/018880 perihal Penyusunan LKjIP Tahun 2015, Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017. 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018. 6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 050.11/14486 tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018.

No.

Uraian Prosedur

Gubernur Cq. Karo Orpeg

Kepala Dinas

Kabid. dan Ka. BP

Sekretaris

Kasubbag. Program

Pelaksana

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Memberikan pengarahan kepada Kasub-bag. Program sesuai lingkup tugasnya untuk menyiapkan konsep Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan kepada para Kepala unit kerja dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, perihal pemberitahuan batas waktu penyampaian LKj-IP SKPD kepada Gubernur dan meminta bahan masukan penyusunan LKJ-IP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

2.

Membuat konsep Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan kepada para Kepala unit kerja dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, perihal pemberitahuan batas waktu penyampaian LKJ-IP SKPD kepada Gubernur dan meminta bahan masukan penyusunan LKJ-IP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

3.

Menyiapkan konsep Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan, verbal surat, kemudian menyerahkannya kepada Kepala Sub Bagian Program

4.

Memeriksa konsep Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan, dan verbal surat serta menyerahkannya kepada Sekretaris.

5.

Meneliti, memaraf konsep Nota Dinas Pendidikan dan verbal surat kemudian menyerahkannya kepada Kepala Dinas.

1

2

6.

Meneliti, menandatangani Nota Dinas dan verbal, serta menyerahkannya kepada Sekretaris cq. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian untuk mengirimkan kepada unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan.

7.

Menerima Surat dan melakukan proses internal serta segera mengirimkan kembali kepada Sekretaris.

8.

Mempelajari bahan masukan LKJ-IP kemudian mengarahkan Kepala Subbagian Program sesuai bidang tugasnya untuk memproses lebih lanjut.

9.

Menerima tugas untuk menyusun bahan masukan dari unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan untuk menyusun LKJIP tingkat SKPD, dengan menganalisis data realisasi dari target yang ditetapkan dalam RKT dan PK beserta hasil perhitungannya, kemudian menyiapkan konsep surat undangan Pembahasan bersama dengan wakil-wakil unit terkait, selanjutnya menugaskan pelaksana.

10.

Melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Menginput/mengolah data realisasi kegiatan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. b. Menghitung nilai capaian kinerja dengan menggunakan rumus-rumus secara tepat. c. Menganalisis dan mengevaluasi data bahan masukan penyusunan Narasi. d. Menyampaikan konsep LKJ-IP hasil pengolahan kepada Kasubbag Program. e. Mengetik Nota Dinas Sekretaris konfirmasi data LKJ-IP kepada para Kepala unit kerja.

11.

Memeriksa konsep LKJ-IP yang telah disusun berdasarkan bahan masukan dari unit-unit terkait dan memaraf konsep Nota Dinas Sekretaris perihal konfirmasi data LKJ-IP kemudian menyampaikannya kepada Sekretaris.

12.

Memeriksa konsep LKJ-IP Dinas Pendidkan berdasarkan bahan masukan dan menandatangani konsep Nota Dinas Sekretaris perihal konfirmasi data LKJ-IP, kemudian menugaskan pelaksana untuk menyampaikan kepada unit-unit terkait melalui Subbag Umum dan Kepegawaian.

3

4

5

6

7

8

1

2

13.

Menerima surat undangan pembahasan dan proses intern.

14.

Melakukan pembahasan bersama dengan unit-unit terkait mengenai : • realisasi dari target yang telah ditetapkan dalam PK 2014. • ketepatan penggunaan rumus dalam perhitungan nilai capaian; • ketepatan penyusunan rumusan setiap indikator • menyusun Narasi/penjelasan LKJ-IP setelah itu menugaskan kasubbag untuk menindaklanjutinya

15.

Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksana untuk menyusun konsep LKJ-IP hasil pembahasan berupa hasil pengukuran kinerja kegitan dan Narasinya.

16.

Melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Memperbaiki koreksi data hasil pembahasan pengukuran kinerja. b. Mengevaluasi nilai capaian kinerja dengan menggunakan rumus-rumus yang tepat. c. Mengolah data bahan masukan penyusunan Narasi. d. Menyiapkan Nota Dinas Sekretaris kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk meminta penetapan LKJ-IP. e. Menyiapkan Surat pengantar Kepala Dinas Pendidikan kepada Sekretaris Daerah perihal LKJ-IP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014. f. Verbal surat Serta meneruskan kepada Kasubag. Program

17.

Memeriksa dan memaraf konsep LKJ-IP Dinas Pendidikan hasil pembahasan selanjutnya menyampaikan kepada Sekretaris beserta konsep Surat pengantar Kepala Dinas Pendidikan kepada Gubernur perihal LKJ-IP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014.

3

4

5

6

7

8

1

2

3

18.

Memeriksa dan memaraf konsep LKJ-IP Dinas Pendidikan hasil pembahasan selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan beserta konsep Surat pengantar Kepala Dinas Pendidikan kepada Gubernur perihal LKJ-IP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014.

19.

Menerima dan menandatangani LKJ-IP Dinas Pendidikan serta menandatangani surat pengantar kepada Gubernur perihal LKJ-IP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Cq. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, sebagai bahan masukan LKJ-IP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014.

20.

Menerima LKJ-IP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 beserta lampirannya : •

PK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014.

•

Matrik capaian RENSTRA Tahun 2014

4

5

6

7

8

indikator

Waktu Penyelesaian = 30 Hari Kerja Semarang, 4 Januari 2015 Disahkan oleh : Kepala Dinas Pendidikan,

Drs. Nur Hadi Amiyanto, M.Ed Pembina Tingkat I NIP. 19590522 198603 1 009

Semarang, 12 Pebruari 2016 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Drs. NUR HADI AMIYANTO, M.Ed Pembina Utama Muda NIP

Recommend Documents